REKRUTMEN PEREMPUAN MENJADI POLITISI (LEGISLATIF) WOMEN RECRUITMENT BE A (LEGISLATIVE) POLITICIAN

Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif) Hendrawati

REKRUTMEN PEREMPUAN MENJADI POLITISI (LEGISLATIF) WOMEN RECRUITMENT BE A (LEGISLATIVE) POLITICIAN Hendrawati Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin Jl. Yos Sudarso No. 29 Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Telp. (0511) 3353849 Email: [email protected] diterima: 18 Agustus 2014 | direvisi: 26 Agustus 2014 | disetujui: 23 September 2014

ABSTRACT The research of Women recruitment be a (legislative) politician be held on Kotabaru Regency and Tanah Bumbu Regency at South Kalimantan Province. The Objective is a known and seen recruitment or woman candidate to be a (legislative) politician. This research used methods survey with the quantitative approach, intended to descriptive data via questionnaire to respondent. Data who not can be covered in this research be equipped with the quantitative approach with depth interview. The result showing the public opinion seen women presence as politician more comprehensive likely on Act No.8 Years 2012 to encourage strengthening the role, position, and strategic about 30% women representation in legislative. But what happens, proportion women member on legislative failed to reach 30% of affirmative action, beside patriarchy culture still shadowing women candidates for legislative so that so difficult to strengthen the trust of the voters. And then, ration of women representation has decrease, both locally, province and center at 2014 Election. Keyword : recruitment, Women, Politician, Legislative ABSTRAK Penelitian rekrutmen perempuan menjadi politisi (legislatif) berlokasi di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tujuannya untuk mengetahui dan melihat rekrutmen atau pencalonan perempuan menjadi politisi (legislatif). Metode yang digunakan melalui survey dengan pendekatan kuantitatif. Dimaksudkan untuk mendiskripsikan data melalui kuesioner kepada responden. Data yang tidak tercover dalam penelitian ini, maka dilengkapi dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa opini public melihat keberadaan perempuan sebagai politisi lebih konprehensif berpeluang dalam UU No.8 Tahun 2012 untuk mendorong penguatan peran, posisi dan strategis tentang keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislative. Namun apa yang terjadi, proporsi anggota legisatif perempuan yang terpilih gagal mencapai affirmative action 30%, disamping budaya patriarki masih membayangi para caleg perempuan juga gagalnya pengkaderan dan pendidikan politik serta rekrutmen politisi perempuan (DPR) yang kurang selektif sehingga sulit memperkuat kepercayaan pemilih. Akhirnya jatah keterwakilan perempuan mengalami penurunan, baik ditingkat, lokal, provinsi, maupun tingkat pusat pada pemilu 2014.

Kata kunci: rekrutmen, perempuan, politisi, legislatif

131

Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 18 No.2 Oktober 2014: 131-148

I.

sangat penting, sebab parlemen merupakan salah

PENDAHULUAN

satu suprastruktur politik yang berperan penting

Menggagas peran perempuan dalam politisi

untuk menelurkan berbagai kebijakan publik.

Indonesia masih terlihat sebagai cerita klasik yang

Parlemen adalah kata lain dari lembaga legislatif

menempati ruang pinggir selama lebih kurang

yang memiliki tugas utama untuk melakukan

lima dekade, posisi perempuan yang cenderung

legislasi atau proses pembuatan peraturan-

dinomorduakan menjadi permasalahan tersendiri. Karena

perempuan

selalu

peraturan peundang-undangan, disamping tugas

diasosiasikan

lainnya seperti pengawasan dan anggaran.

mengambil peran sebatas urusan-urusan domestik

Partisipasi perempuan di parlemen yang

yang hanya seputar rumah tangga, akibatnya

diindikasikan melalui keanggotaannya di lembaga

selama ini perempuan kiprahnya sangat terbatas di

ini akan sangat signifikan, sekaligus membuka

masyarakat tradisional, karena hampir jarang

kesempatan

berurusan dengan ruang publik. Bagi yang

Semakin

kedudukan perempuan selalu menjadi sub ordinat

perempuan

laki-laki. Negara, yang menganut sistem nilai seperti

Indonesia,

Semakin perempuan

bergeser, seiring dengan perubahan kondisi dan

masyarakat

Indonesia

berkembang dalam

keterlibatan

masyarakat

Indonesia

walaupun secara proporsional jumlahnya belum

struktur masyarakat, termasuk pendekatan gender

seimbang dengan jumlah penduduk perempuan

yang berkembang akhir-akhir ini. Hal ini dapat

secara keseluruhan. Jumlah penduduk Indonesia

dilihat dari semakin besarnya peran perempuan

sekarang mencapai 237.641.326 jiwa. Dengan

baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak

jumlah

sedikit perempuan yang telah bermigrasi dari keterbelakangan pendidikan menuju perempuan berpendidikan, termasuk berpendidikan tinggi.

laki-laki

sekitar

119.630.913

perempuan

Sementara

jumlah perempuan yang menjadi

DPR

RI

118.010.413

jiwa,

sedangkan

anggota

Perempuan juga telah keluar dari sekedar

periode

2014

–

jiwa.

2019

diperkirakan hanya sekitar 97 orang atau 17.3%

mengurusi urusan domestik, melainkan berperan termasuk

dalam

keterlibatan

secara keseluruhan.

masyarakat fenomena ini lambat laun semakin

publik,

berkembang

seimbang dengan jumlah penduduk perempuan

Namun, kenyataan yang berkembang dalam

wilayah

untuk

walaupun secara proporsional jumlahnya belum

kesempatan

perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas.

pada

perempuan

merumuskan berbagai kebijakan publik.

mengusung budaya patriarki, membuat peran dan

patriarki

kepada

dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560

beberapa

orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan

diantaranya telah menjadi pejabat publik.

dengan DPR RI periode 2009 – 2014 yaitu 103

Salah satu ranah partisipasi perempuan di

orang atau 18.4 %, perkiraan ini berbanding

wilayah publik yang menarik untuk diamati

terbalik dengan tingkat pencalonan pada pemilu

adalah, partisipasi perempuan di wilayah politik

2009 tingkat pencalonan hanya 33.6 % (Susiana,

yang tercermin dari partisipasi perempuan di

2014).

parlemen. Partisipasi perempuan di parlemen

132


Penemuan ini perlu disikapi secara kritis

DPRD Kalsel, khususnya partisipasi perempuan

minimal mempraktekkan diri dari berbagai sistem

banjar.

politik dalam wadah partai politik. Keikut sertaan

Pemilihan perempuan banjar dilatarbelakangi

politik perempuan menjadi semakin menarik

kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat

untuk dicermati, fenomena ini berupa affermative

banjar, termasuk dalam institusi politik tradisional

action

keterwakilan

suku banjar. Keberanian perempuan banjar untuk

perempuan di lembaga legislatif, membuka akses

keluar dari urusan domestik, terlebih menjadi

bagi perempuan untuk turut berperan serta

anggota parlemen merupakan lompatan yang

mengambil kebijakan.

perlu dikaji.

dengan

kouta

30

%

Bahwa pada dasarnya kaum perempuan tidak

Namun harus diakui bahwa pada umumnya

bisa disebut pelengkap saja dalam struktur

rekrutmen perempuan di partai politik belum

lembaga

wajib

setara dengan aktivitas laki-laki, baik dari sisi

hukumnya berjiwa kreatif dan harus mendapat

kuantitas maupun kualitas. Apakah karena

dukungan yang penuh ketika mencalon Pil Caleg.

kurangnya kesiapan perempuan terlibat di dalam

(Barito Post, 2014)

politik

legislatif

Perempuan

dan

tapi

perempuan

politik adalah

sebuah

berminat

ataukah

perempuan

sendiri

kurang

politisi

ataukah

karena

sebagai

fenomena yang memiliki daya tarik tersendiri

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh

politisi perempuan.

fakta

penelitian yang berjudul “Rekrutmen Perempuan

jika

melihat

angka

secara

detail

perkembangan jumlah anggota politisi perempuan

Untuk itu dilakukan

Menjadi Politisi (Legislatif).”

di tingkat propinsi Kalimantan Selatan sebanyak

Adapun

permasalahan

penelitian

yang

243 orang (39%) keterwakilan perempuan sebagai

diangkat adalah bagaimana rekrutmen terhadap

caleg

perempuan menjadi politisi .Sedang tujuannya

pada

pemilu

2014

(KPU

Propinsi

Kalimantan Selatan 2014).

adalah untuk mengetahui rekrutmen perempuan

Sedang calon terpilih sebagai anggota DPRD

menjadi politisi.

Per Kabupaten/Kota hanya mencapai 49 orang

Manfaat penelitian ini secara teoritis, untuk

perempuan (15.8%), sehingga keterwakilan 30 %

memperluas

belum tercapai. Begitu juga jumlah anggota

keterlibatan perempuan menjadi politisi dan

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2014

secara

– 2019 sebanyak 54 orang, sedang caleg

pertimbangan bagi Stackholder dalam rangka

perempuan terpilih hanya mencapai 7 orang

melihat dan mencermati perempuan menjadi

perempuan (13%) dan caleg DPRD terpilih dari

politisi dan sebagai bahan masukan bagi kominfo

kalangan laki-laki 49 orang (87%).

dalam desiminasi informasi tentang kiprah dan

Fenomena serupa sangat menarik jika dikaji

cakrawala

praktis

terhadap

berguna

sebagai

informasi

bahan

rekrut perempuan dalam bidang politik.

dalam kontek lokal (Kalimantan Selatan) dengan

Hakikat kesamaan/kesetaraan antara lain

melihat partisipasi perempuan sebagai anggota

mengisyaratkan bahwa setiap warga negera

133


mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang

atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat

politik. Artinya bahwa setiap warga negara tanpa

diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan

membedakan jenis kelamin antara laki-laki atau

awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah

perempuan dapat mengambil bagian dalam bidang

tengah masyarakat. (Marzuki, 2007).

politik.

Namun di negara Indonesia telah mengusung

Adapun pengertian rekrutmen adalah arena

budaya patriarkhi sehingga kaum perempuan

untuk membangun kaderisasi, regenerasi dan

selalu

seleksi para kandidat serta membangun legitimasi

aspirasinya. Karena kiprah perempuan dalam

dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil.

menyalurkan hak politiknya masih di bawah

Perempuan adalah salah satu jenis manusia yang

berpikir,

berbaur,

dalam

menyalurkan

banyang-bayang laki-laki.

untuk

Sebagaimana yang dikutip dari Fahiannoor,

memenuhi hak dan kewajibannya. Masyarakat :

Merekrut perempuan dalam politik ini merupkan

orang-orang

suatu hal yang sangat baik, perempuan juga ada

yang

beraktivitas

termarjinalkan

hidup

berdomisli

dan

bersosialisasi di wilayah pemukiman. Informasi

:

adalah

keterwakilan di legislatif. Sehingga politik bukan

pengumpulan,

lagi terkesan dominannya laki-laki saja, tetapi

penyimpanan, pemrosesan , penyebaran berita,

juga menjadi dominannya perempuan.

gambar, fakta dan pesan, opini dan komentar yang

Sekalipun motivasi dan minat perempuan di

dibutuhkan agar orang dapat mengerti dan

Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam

bereaksi secara jelas terhadap kondisi nasional,

panggung politik ini cukup baik. Ini dapat diukut

lingkungan dan orang lain, dan agar dapat

dari tingkat partisipasi perempuan sebagai calon

mengambil

legiglatif dalam Pemilu 2014 yang mengenai

keputusan

yang

tepat.

(Onong

Uchjana Effendy, 2006, hal.27).

hampir

Partai Politik : adalah suatu kelompok yang

70%.

aspirasinya

Tetapi

hanya

pada

sekitar

tahapan 20%.

akhir Artinya

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

keterwakilan perempuan dilegislatif masih jauh

tujuan kelompok untuk memperoleh kekuasaan

dari yang diharapkan. Motivasi para caleg

Politik dan merebut kedudukan politik dengan

perempuan yang sudah baik tidak diikuti oleh

cara

melaksanakan

kepercayaan pemilih perempuan terhadap caleg-

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Miriam

caleg perempuan. Peranan motivasi perempuan

Budiarjo, 1988, hal.160-161).

terhadap politik kurang diikuti oleh kepercayaan

konstitusional

dalam

Politisi : adalah pelaku politik yakni orang-

politik dari perempuan sendiri, karena seperti ini

orang yang terlibat langsung dalam kegiatan

tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi

politik praktis, seperti

juga terjadi di daerah lainnya.

pengurus/aktivis partai

politik, para pejabat negara, orang-orang yang

Terutama hampir disetiap pemilu, jumlah

duduk dilembaga pemerintahan. (Romelta, 2014).

perempuan yang terpilih berkisar antara 8%-10%.

Perbedaan gender akhirnya sering dianggap

Padahal pendaftaran pencalonan atau rekrut dari

menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati

masing-masing kekuatan sosial politik bisa saja

134


lebih

dari

30%

calon

anggota

legislatif

dalam bidang perempuan dan anak, bidang

perempuan. Namun banyak calon perempuan

lingkungan, bidang moral dan etika serta

segan memperjuangkan sendiri agar namanya

keuangan. -

masuk dalam calon daftar terpilih. (Subhan, 2004, hal.56).

Affirmative action 30 % keterwakilan perempuan sulit untuk dipenuhi karena

Sejak diterapkannya kouta 30 % dalam

budaya

masyarakat

Indonesia

yang

pemilu 2004, jumlah keterwakilan perempuan

cenderung patriarkhi.

dalam legislatif memang cukup positif dengan

Disadari maupun tidak, isu mengenai peran

meningkatnya

persentase

keterwakilan

perempuan dalam dunia politik mau tidak mau

perempuan di DPR dari hanya 9,00 % pada

sukar bagi kita sebagai suatu realitas yang terpisah

pemilu 1999, meningkat menjadi 11,08 % pada

dari hingar bingar, pasang naik dan turun bahkan

pemilu 2004, dan meningkat lagi menjadi 17,86 %

wajah coreng dari kehidupan dan proses politik di

pada pemilu 2009. Namun dalam hasil penelitian

negara ini.Keikutsertaan perempuan dalam dunia

pada

dan

politik tidak bisa dipandang remeh, karena

dianggap masih

perempuan juga mempunyai kemampuan yang

umumnya

partisipasi

pemberdayaan perempuan

politik

rendah, antara lain : a.

setara bahkan bisa lebih dari laki-laki.

Hasil penelitian I wayan Gede Suacana di Bali dengan judul :

Perumusan Hasil

membela hak-haknya disebut dengan isu gender.

Assessemen lapangan kedalam kerangka

Gender adalah

model strategis kaderisasi perempuan partai

konstruksi gender berangkat dari perspektif

politik menyebutkan : Sebenarnya partai

perempuan.

politik sudah merekrut 30 % perempuan

Dalam

membahas

mengenai

gender,

termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal

ditempatkan pada posisi yang tidak startegis,

adanya 2 aliran atau teori, yaitu teori Nurture dan

sehingga menimbulkan lemahnya sistem

teori nature. Namun demikian dapat pula

rekrutmen, sistem kaderisasi yang tidak

dikembangkan satu konsep teori yang diilhami

efektif.

dari dua konsep teori tersebut yang merupakan

Menyebabkan

partai

konpromistis atau keseimbangan yang disebut

akibatnya akan sulit berperan dan posisi

dengan teori equilibrium. Secara rinci teori teori

perempuan di partai politik

tersebut diuraikan sebagai berikut :

Penelitian

perempuan

minimnya

Indra

dalam

Achmad

berjudul

a. Teori Nurture

“perempuan dalam politik menyimpulkan; -

perspektif, oleh karenanya

dalam partainya dan calegnya. Namun

kepengurusan

b.

Issu tentang keikutsertaan perempuan dalam

Menurut teori nurture adanya perbedaan

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik

perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah

dibutuhkan karena perempuan memiliki rasa

social budaya sehingga menghasilkan peran dan

peka terhadap kondisi yang ada di sekitarnya,

tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan

seperti mengatasi isu-isu kebijakan publik

perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran

135


dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga,

dikotomis, bukan pula struktur fungsional, tetapi

bermasyarakat,

lebih

berbangsa

dan

bernegara.

dilandasi

kebutuhan

bersama

guna

Konstruksi social menempatkan perempuan dan

membangun kemitraan yang harmonis, karena

laki-laki

setiap

dalam

perbedaan

kelas.

Laki-laki

pihak

punya

kelebihan

sekaligus

diidentikkan dengan borjuis, dan perempuan

kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang

sebagai proletar.

perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

b. Teori Nature Menurut

Walaupun menurut syafiq Hasim, masalah

teori nature adanya perbedaan

perempuan dan politik di Indonesia terhimpun

perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus

diterima.

memberikan

Perbedaan

indikasi

biologis

sedikitnya dalam 4 (empat) isu,yaitu :

itu

-

dan implikasi bahwa

rendah di ruang public.

diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan -

tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan

memadai bagi kepentingan perempuan.

sesuai dengan fungsinya masing-masing. c. Teori Equilibirium (keseimbangan)

nilai patriarki, dan -

agar diperhitungkan kepentingan dan peran laki-laki

secara

Kendala nilai-nilai budaya, dan interpretasi ajaran agama yang bias gender, dan bias nilai-

Setiap kebijakan dan strategi pembangunan

dan

Komitmen partai politik yang belum sensitive gender, sehingga kurang memberikan akses

maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat

perempuan

Keterwakilan politik perempuan yang sangat

Minat, hasrat, animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik yang rendah.

seimbang.

(Hasim, 2001, hal.124).

Hubungan ini antara dua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan konflementer

Hal ini dapat dilihat pada tingkat representase

guna saling melengkapi satu sama lain. Hubungan

perempuan dalam lembaga legislatif yang dapat

laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik

dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Tingkat Representasi Perempuan dalam Legislatif Table 1. The level of women's representation in the Legislature Laki – Laki (Man) Masa Kerja (Years of Service) Jumlah Persentase (%) (Sum)

Perempuan (Women) Jumlah Persentase (%) (Sum)

1950 - 1955

236

96.33

9

3.67

1955 – 1960

272

94.12

17

5.88

1956 – 1959

488

95.13

25

4.87

1971 – 1977

460

92.74

36

7.26

1977 – 1982

460

94.07

29

5.93

1982 – 1987

460

92.18

39

7.82

1987 – 1992

500

88.50

65

11.50

136


Tabel 1. Lanjutan Table 1. Continued Laki – Laki (Man) Jumlah Persentase (%) (Sum)

Masa Kerja (Years of Service)

Perempuan (Women) Jumlah Persentase (%) (Sum)

1992 – 1997

500

88.97

62

11.03

1997 – 1999

500

90.25

54

9.75

1999 – 2004

500

91.58

46

8.42

2004 – 2009

485

88.18

65

11.82

2009 – 2014

457

81.75

102

18.25

2014 - 2019

463

82.68

97

17.32

Sumber : cetro.or.id, 2014 Source : cetro.or.id, 2014

Ditelusuri semenjak tahun 1950 sampai B. Pendekatan dan Tipe Penelitian

pemilu 2004, tidak ada perubahan yang signifikan. Peningkatan muncul pada periode 1987-1992

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif

sebanyak 13%. Tetapi justru menurut Suacana,

mengambil

setelah

mendiskripsikan

periode

tersebut

terus

mengalami

metode

survei

atau

yang

bertujuan

menjelaskan

suatu

penurunan sampai dengan periode 2004 sampai

fenomena yang hasilnya dapat digeneralisasikan.

dengan

(Kriyantono, 2006).

2009

menjadi

11,8%

sebagaimana

tercermin pada tabel diatas.Tetapi pada priode

Penelitian

ini

dilakukan

dengan

cara

2009 – 2014 meningkat menjadi 18,4 % 2014 –

kuantitatf dimaksudkan untuk mendiskripsikan

2019 menjadi (17,3 %).

ecara sistematik masalah ini berdasarkan data yang

II. METODE PENELITIAN

dihimpun

melalui

kuesioner

kepada

responden, sedang penelitian kualitatif dilakukan A. Lokasi Penelitian

dengan cara wawancara. Untuk mendukung hasil

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam

analisa kuantitatif yang tidak terkaper dalam

penelitian ini, yaitu untuk mendiskripsikan para

penelitian ini. Maka dilengkapi pula pendalaman

caleg perempuan kelegislatif pada Pemilu 2014.

melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara

Alasan penelitian lokasi ditetapkan berdasarkan

mendalam (depth interview) antara lain informan

pertimbangan, bahwa wilayah yang diteliti

KPU, anggota legislatif, partai politik dan

melibatkan caleg tentang keterwakilan perempuan

akademisi.

kelegislatif

C. Populasi dan Sampel Penelitian

yang

cenderung

tinggi,

yaitu

Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Populasi dan sampel penelitan ini adalah

Bumbu masing-masing 41 %.

masyarakat Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu . populasi Kabupaten Kotabaru 303,459 jiwa, populasi Kabupaten Tanah Bumbu

137


295.583 jiwa, jumlah 599.042 jiwa. Sedang penelitian ini, dilakukan melalui nonprobobiliti

𝑛=

599.042 𝑗𝑖𝑤𝑎 599.042 𝑗𝑖𝑤𝑎 (4%)2 + 1

𝑛=

599.042 599.042 (0,0016) + 1

𝑛=

599.042 959,467

sampling yaitu tidak semua populasi mendapat peluang menjadi responden, tetapi sampel yang dipilih atau dituju dengan menggunakan teknik kouta sampling yaitu penentuan sampel, memiliki ciri-ciri

tertentu

kepada

responden

yang

𝑛 = 624 Responden

mengetahui tentang masalah caleg perempuan hingga

menjadi

legislatif,

meliputi

Adapun distribusi responden penelitian untuk

pelajar/mahasiswa, PNS, wiraswasta/pedagang /pengusaha, buruh/tukang,

guru/dosen, ibu

masing-masing kota/kabupaten dilakukan secara

petani/nelayan, rumah

proporsional yaitu sesuai dengan persentasi

tangga,

jumlah penduduk kota/kabupaten dibagi total

ABRI/Polri/anggota DPRD, honorer/pensiunan.

jumlah populasi (2 kabupaten) dikali 100 sebagai

Sedang penentuan jumlah sampel menggunakan

berikut:

rumus Yamane (Rachmat, 1998, hal.82) sebagai Kotabaru =

berikut:

𝑛=

Keterangan: n = Besar Sample N = Jumlah Populasi d = Nilai Presisi 1 = konstanta

𝑁 𝑛𝑑2 + 1

303.459 𝑥 100% = 51% 599.042

Kotabaru = 624 𝑥 51% = 318 Responden Tanah Bumbu =

295.583 𝑥 100% = 49% 599.042

Tanah Bumbu = 624 𝑥 49% = 306 Responden

Remarks: n = Total Sample N = Total Population d = Precision Values 1 = constanta

Untuk jumlah responden, dan data pekerjaan responden penelitian dapat dilihat pada tebel 2

Berdasarkan rumus penentuan besar sampel, maka

berikut:

diperoleh jumlah sampel sebagai berikut : Tabel 2. Responden Penelitian Table 2. Research Respondent Kabupaten (Regency)

P/M

PNS

W/P/P

G/D

P/N

B/T

IRT

A/P/A

H/P

Jumlah (Sum)

Kotabaru

36

36

36

35

35

35

35

35

35

318

Tanah Bumbu

34

34

34

34

34

34

34

34

34

306

Jumlah

70

70

70

69

69

69

69

69

69

624

Keterangan : P/M : Pelajar/Mahasiswa PNS : Pegawai Negeri Sipil W/P/P : Wiraswasta/Pedagang/Pengusaha G/D : Guru/Dosen P/N : Petani/Nelayan B/T : Buruh/Tukang IRT : Ibu Rumah Tangga A/P/A : ABRI/Polri/Anggota DPR H/P : Honorer/Pensiunan

Remarks : P/M : PNS : W/P/P : G/D : P/N : B/T : IRT : A/P/A : H/P :

138

Student/College Student Civil Servants Businessman/Seller Teacher/Lecturer Farmer/Fisherman Labor/Handyman Housewife Army/Policeman/Legislative Member Honorary/Retired


D. Teknik Pengumpulan Data

A. Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif)

Teknik pengumpulan data primer dalam

Keterlibatan para perempuan dalam dunia

penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan

politik bukan merupakan jalan yang mudah karena

dalam bentuk kuesioner kepada responden dan

kemapanan kultur patriarkhi yang ada telah

wawancara mendalam kepada informan yang

menjadi ideologi dalam kehidupan politik yang

mengetahui tentang perkembangan, caleg hingga

sukar untuk dilebur. Budaya patriarkhi begitu kuat

terpilih dilegislatif di masing-masing daerah, juga

dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga

mengumpulkan data sekunder dan data informasi

dengan

lainnya yang mendukung penelitian termasuk

sistem proporsional

terbuka

murni

menyulitkan bagi perempuan untuk terpilih secara

studi kepustakaan.

proporsionlal. Belum lagi sistem multi partai yang E.

Analisis Data Data

yang

dianut bangsa Indonesia. Hal ini disebut-sebut telah

dikumpulkan

secara

semakin menyempitkan ruang bagi terpilihnya

kuantitatif. Selanjutnya dianalisis secara diskriptif

perempuan-perempuan di parlemen.

kuantitatif yang didukung dengan data kualitattif. Data

kuantitatif

menurut

Sugiono

Sementara kehidupan publik adalah dunia

(2006)

bagi semua manusia, termasuk perempuan. berarti

dianalisis dengan rumus : P=

𝑓 𝑥 100% 𝑛

Keterangan: P = Persentase F = Frekuensi N = Jumlah Responden Data

keterlibatan perempuan dalam dunia politik wajib

kualitatif

dilakukan demi kebaikan kehidupan bersama dan perkembangan peradaban manusia berpolitik. Hal

Remarks: P = Percent F = Frequency N = Total Responden dikumpulkan

ini dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa perempuan menjadi politisi (anggota legislatif) dominan

melalui

pendapat responden menyatakan baik hingga

wawancara mendalam secara lisan dari orang-

mencapai 262 responden (41.98%%), selanjutnya

orang yang diarahkan secara utuh (holistic),

urutan berikutnya cukup baik/biasa-biasa saja

selanjutnya hasil data diskriptif dikatagorisasikan

sebanyak 254 responden (40,71%), sedang

atau dikelompokkan sesuai jawaban masing-

responden

masing. Kemudian dilakukan verikasi atau

perempuan menjadi politisi (anggota legislatif)

menyimpulkan.

adalah 108 responden (17,31%). Jumlah 624

yang

menyatakan

kurang

responden.

III. HASIL PENELITIAN

Tabel 3. Merekrut Perempuan Menjadi Politisi / Anggota Legislatif Table 3. Recruit Women To Be A Politician / Legislative Member Pendapat (Opinion) Baik

130

Frekuensi (Frequency) 262

Persentase (%) 41,98

129

125

254

40,71

57

51

108

17,31

Kotabaru

Tanah Bumbu

132

Cukup Baik / Biasa Saja Kurang Baik

139

baik


Tabel 4. Minat Perempuan Menjadi Politisi Table 4. Women Intererst Be A Politician Pendapat (Opinion)

Kotabaru

Tanah Bumbu

Frekuensi (Frequency)

Persentase (%)

Berminat

141

163

304

48,72

Cukup Berminat

124

143

267

42,79

Tidak Berminat

53

-

53

8,49

ketiga “tidak berminat” hanya berkisar 53

Keterlibatan perempuan sebagai politisi merupakan terobosan yang sangat baik, praktis

responden (8,49%). Jumlah 624 responden.

sangat diperlukan dalam memperjuangkan hak-

Alasan berminat, karena kaum perempuan

hak perempuan dan keseimbangan gender dalam

sekarang banyak yang berpendidikan tinggi,

menentukan kebijakan pada sektor pendidikan,

kemudian SDM perempuan juga mempunyai

kesehatan dan ekonomi.

kemampuan yang sama dengan laki-laki.

Sebagaimana

pendapat

pengapat

dari

Fahriannoot juga menyatakan;

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,

“Motivasi dan minat perempuan di Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam panggung politik ini cukup baik. Ini dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2014 yang mengenai hampir 70%. Tetapi pada tahapan akhir aspirasinya hanya sekitar 20%. Artinya keterwakilan perempuan dilegislatif masih jauh dari yang diharapkan. Motivasi para caleg perempuan yang sudah baik tidak diikuti oleh kepercayaan pemilih perempuan terhadap caleg-caleg perempuan. peranan motivasi perempuan terhadap politik kurang diikuti oleh kepercayaan politik dari perempuan sendiri, karena seperti ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga terjadi di daerah lainnya”.

Fahriannoor, berpendapat; “Merekrut perempuan dalam politik ini merupakan suatu hal yang sangat baik, perempuan juga ada keterwakilannya di legislatif. Sehingga politik bukan lagi terkesan domainnya laki-laki saja, tetapi juga menjadi domainnya perempuan”. Walaupun demikian perempuan yang mau masuk kepanggung politik, memiliki beban yang sangat

berat.

Disamping

harus

mengejar

“ketertinggalan” karena proses pendidikan yang tidak memihak mereka, oleh sebab itu perlu diketahui sejauhmana minat perempuan menjadi politisi, berikut ini dapat dilihat pada tabel 4.

Walaupun

Pada dasarnya dengan data pada tabel 4,

kecenderungan

pada

urutan

“berminat”

responden (48,72%), urutan

pengurus partai Gerindra Kabupaten Tanah Laut,

pertama

sebanyak

kecil

berminat. Hal ini sesuai dengan pendapat

menjadi politisi sangat besar di atas 50%, terutama pilihan

sebagian

responden ada yang tidak berminat atau kurang

responden beranggapan bahwa minat perempuan

menjadi

demikian

“di daerah sini keterlibatan kaum perempuan di

304

bidang politik sangatlah kurang peminatnya,

kedua “cukup

karena untuk merekrut dan mencari kader-kader

berminat” 267 responden (42,79%) dan urutan

yang akan dicalonkan untuk caleg kadang-kadang susah mencapai 30 %.

140


Tabel 5. Apakah Anggota DPR/DPRD Perempuan Dituntut Orang yang Berkualitas Table 5. Are Members of Parliament / Council Woman Charged Qualified Person Pendapat (Opinion)

Kotabaru

Tanah Bumbu


Persentase (%)

Berkualitas

152

164

316

50,65

Cukup Berkualitas

141

122

263

42,14

Tidak Berkualitas

25

20

45

7,21

Sekalipun keterlibatan caleg perempuan setiap

berkualitaspun jadi. Sebagaimana pendapat Ketua

parpol pada pemilu legislatif sudah memenuhi

DPRD Kabupaten Kotabaru, Alfisah menyatakan;

syarat 30 %, namun pemilih lebih banyak memilih

“Saat ini perempuan masih dijadikan pelengkap adminstarsi daftar ke KPU untuk memenuhi 30%, sekalipun belum

caleg laki-laki. oleh sebab itu apakah karena SDM calon perempuan tidak mendukung ataukah perempuan

legislatif

dituntut

orang

memperhatikan SDMnya”.

yang

berkualitas dapat dilihat pada tabel 5.

DPR perempuan sebelah mata, apa mau dikata

setiap parpol pada pemilu legislatif sudah

padahal banyak sekali perempuan yang cerdas,

memenuhi syarat 30 %, namun pemilih lebih

bertitel, berwawasan politik, namun terbatas

banyak memilih caleg laki-laki. oleh sebab itu

sekali perempuan cerdas berkiprah di politik atau

apakah karena SDM calon perempuan tidak

menjadi politisi. Memang potret perempuan

mendukung ataukah perempuan legislatif dituntut

politikus hanya akan lahir dari perempuan yang

orang yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 5. dasarnya

dalam

hasil

berpengalaman dan berpendidikan, walaupun

penelitian

demikian masyarakat masih memandang positif

menunjukkan bahwa yang dominan pilihan

keterlibatan perempuan di DPR.

responden adalah DPR perempuan dituntut orang yang

“berkualitas”

hingga

mencapai

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa

316

pada dasarnya masyarakat memandang “positif”

responden (50,65%), urutan kedua adalah DPR

terhadap perempuan DPR, pilihan responden ini

perempuan dituntut orang yang cukup berkualitas

dominan untuk seluruh daerah penelitian di

sebanyak 263 responden (42,14%), dan urutan

Kalimantan

ketiga adalah pilihan responden yang paling

hingga

mencapai

326

memandang bahwa perempuan DPR “cukup

yang berkualitas, yang tidak berkualitaspun jadi

positif” sebanyak 292 responden (46,79%).

jumlah 624

Sedangkan

responden.

urutan

ketiga

menjadi

pilihan

responden bahwa masyarakat memandang “tidak

Pada dasarnya DPR perempuan dituntut

positif” terhadap perempuan DPR sebanyak 6

orang yang berkualitas lain hal dengan pilihan

responden (0,97%), jumlah 624 responden.

responden bahwa DPR perempuan tidak mesti dituntut

Selatan

responden (52,24%), urutan kedua masyarakat

sedikit yaitu tidak mesti perempuan dituntut orang

sebanyak 45 responden (7,21%),

pendidikan

Kalau sebagian masyarakat memandang

Sekalipun keterlibatan caleg perempuan

Pada

segi

orang

yang

berkualitas,

tidak

141


Pada

dasarnya

masyarakat

memandang

perempuan mampu menjadi penyeimbang politisi

“positif” terhadap perempuan di DPR. Namun

pria sebanyak 123 responden (19,71%).

budaya patriarkhi di Indonesia masih kuat karena masih

ada

masyarakat

yang

Selain ada manfaatnya, diperlukan pula

memandang

langkah-langkah apa yang dilakukan agar didapat

perempuan di DPR tidak positif.

perundang-undangan

Pernyataan di atas telah didukung oleh

tentang

keterwakilan

perempuan mencapai kouta 30 % hingga ke

Pengurus Partai Nasdem Kabupaten Kotabaru, M.

parlemen.

Ervan menyebutkan;

Dalam keterwakilan

“Sejujurnya kodrat perempuan lebih diutamakan dibelakang laki-laki karena laki-laki dikodratkan menjadi imam seluruh perempuan, sehingga karena perempuan di dunia politik dapat dibatasi”.

penelitian

faktor

perempuan

kuota

pendukung 30%

yang

dominan adalah “caleg perempuan harus dikenal masyarakat” hingga mencapai 359 responden (57,53%). Selanjutnya urutan kedua “adanya dukungan suami dan keluarga” sebanyak 175

Kalau sudah demikian bagi masyarakat yang

responden

(28,04%),

urutan

“harus

ketiga

memandang negatif terhadap politisi perempuan

mensosialisasikan diri” sebanyak 46 responden

(DPR), hal ini bukan semata-mata pribadi

(7,38%). Disusul “adanya dukungan dari elit

perempuan tapi juga karena kontribusi dan

partai yang bersangkutan” mencapai 29 responden

gagalnya pembinaan dan pendidikan politik kepada

masyarakat,

kemudian

sistem

khususnya

rekrutmen

(4,65%), jumlah 624 responden.

perempuan.

SDM

Pendapat Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru,

politisi

Alfisah, menyatakan;

perempuan (DPR) yang kurang selektif, setelah itu adanya

politisi

perempuan

(anggota

“Perlu adanya pemahaman untuk masuk melalui sosialisasi yang intensif bahwa kesetaraan gender itu perlu disemua aspek kehidupan dan politik ini siapapun bisa”.

DPR)

tersangkut masalah. Sekalipun

demikian

sedikit

banyak

Beberapa

perempuan yang menjadi politisi (DPR) akan terasa

manfaatnya.

keseluruhan

Hasil

tergambar,

penelitian bahwa

dukungan

informan

terhadap

keterwakilan perempuan dalam kuota 30%.

secara

Kemudian

perempuan

mampukah

perempuan

DPR

memperjuangkan kesamaan gender.

menjadi politisi (DPR ada manfaatnya. Hal ini

Berdasarkan

terlihat manfaat yang dominan bagi pilihan

penelitian responden

yang

responden yaitu perempuan jadi politisi (DPR)

dominan tentang “mampunya perempuan DPR

manfaatnya dapat membela dan menyuarakan

memperjuangkan kesamaan gender mencapai 318

hak-hak perempuan mencapai 356 responden

responden

(57,05%). Urutan kedua manfaat perempuan

responden yang menganggap “kurang mampu”

politisi

masukan

perempuan DPR memperjuangkan kesamaan

pemikiran kepentingan masyarakat sebanyak 145

gender sebanyak 306 responden (49,04%). Sedang

responden (23,23%). Urutan ketiga manfaat

responden yang menyatakan “tidak mampu”

perempuan menjadi politisi (DPR) adalah karena

perempuan DPR memperjuangkan kesamaan

adalah

bisa

memberikan

142

(50,96%).

Disusul

pandangan


Tabel 6. Pengaruh Merekrut 30% Perempuan di DPR Table 6. Are Members of Parliament / Council Woman Charged Qualified Person Pendapat (Opinion) Dapat memotivasi Perempuan duduk sebagai anggota DPRD Memberi Kesempatan bagi perempuan berkarir di dunia politik Keterwakilan perempuan bisa memberikan kontribusi pengambilan keputusan di DPRD Lainnya, Sebutkan ...

Kotabaru

Tanah Bumbu


Persentase (%)

85

99

184

29,49

109

105

214

34,29

124

102

226

36,22

-

-

-

-

gender, tidak ada responden yang memilih, jumlah

politisi (anggota legislatif) sangat baik hingga

624 responden.

mencapai 41.98%.

Kalau sudah demikian adakah pengaruh

Sekalipun

keikutsertaan

perempuan

ditetapkan kouta 30% perempuan di lembaga

dibeberapa bidang publik yang identik sebagai

legislatif (DPR). Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.

bidang maskulin masih rendah. Hal ini disebabkan

Pengaruh merekrut kouta 30% perempuan

karena pendidikan, budaya dan keterikatan

dilembaga legislatif (DPR) dominan pilihan

perempuan dengan tugas domestik, sehingga

responden

perempuan tidak bisa berada dilini yang sama

pada

komposisi

“keterwakilan

perempuan 30% bisa memberikan kontribusi

dengan laki-laki untuk transisi keranah publik.

pengambilan keputusan di DPR” mencapai 226

Sebab budaya patriarkhi tidak menginginkan

responden (36,22%), urutan kedua “pengaruhnya

perempuan untuk melebihi laki-laki, walaupun

bisa memberi kesempatan bagi perempuan

tingkat pendidikan sama, akhirnya perempuanpun

berkarir

responden

semakin terjerambab dalam lingkungan patriarkhi.

(34,29%), urutan ketiga pengaruhnya “dapat

Padahal dari beberapa perempuan juga

memotivasi perempuan duduk sebagai anggota

merupakan salah satu intensitas yang memiliki

DPR” hanya mencapai 184 responden (29,49%),

potensi, berkemampuan, dan kelebihan yang tidak

jumlah 624 responden.

kalah dengan laki-laki. sebagaimana pendapat

di

dunia

politik”

214

anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Marlia Adriana, Anggota DPRD Kabupaten Banjar Jihan

IV. PEMBAHASAN

Hanita, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru,

Zaman sekarang perempuan tidak lagi

Alfisah menyebutkan;

berkutat dalam ranah domistik, tetapi sudah merambah keranah publik. Dituntut untuk bisa

“Keterlibatan perempuan menjadi politisi di partai politik (anggota legislatif) merupakan langkah positif sebagai patner laki-laki berperan di bidang politik dalam wadah aspirasi masyarakat, untuk menyuarakan dan memperjuangkan hakhak perempuan tentang kebutuhan masyarakat, khususnya kaum perempuan, anak-anak yang notabene adalah bidang yang melekat pada perempuan. hal ini

mandiri, independen agar maju ke wilayah publik, berkembang dan melangkah seperti menjadi pilot, teknisi pesawat, pengacara, politisi/legislatif, hakim, dosen, polisi, TNI dan frofesi lainnya bisa ditempatinya.

Wajarlah

pendapat

responden

dalam penelitian tentang perempuan menjadi

143


umumnya karena “berminat” mencapai 48.72%.

merupakan terobosan yang sangat baik dalam mempengaruhi kebijakan pada sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi, sehingga semakin banyak politisi perempuan semakin besar perhatian terhadap bidang tersebut yang terakomodir”.

motivasi dan minat perempuan menjadi politisi didorong oleh faktor terbesar penyuarakan hak perempuan dan menjadi penyeimbang politisi pria.

membangun kemitraan yang harmonis, karena

strategi untuk mendorong penguatan peran dan

setiap

posisi perempuan dipolitik, adalah peluang

perempuan berkarir di dunia politik, memotivasi

penelitian hampir seimbang antara pendapat yang dilembaga legislatif

perempuan duduk sebagai anggota DPR dan bisa

30%

memberikan kontribusi pengambilan keputusan di

“memadai” mencapai

DPR.

57,53%.

Tetapi untuk memberikan kontribusi hak-hak

Pada hal bila kita cermati, semakin banyak

perempuan di DPR, dituntut perempuan yang

peluang yang ada dan semakin banyak pilihan yang

sekaligus

DPR sedikit banyak memberi kesempatan bagi

dilokasi

perempuan

kelebihan

setara. Sedang pengaruh ditetapkan kuota 30 % di

dengan dasar ini perlu perjuangan untuk merekrut

keterwakilan

punya

perlu diisi dan dilengkapi dalam kerjasama yang

legislatif (Undang-Undang No 8 Tahun 2012)

menyatakan

pihak

kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang

tentang keterwakilan perempuan 30% di lembaga

responden

Equilibirium

perempuan dilandasi kebutuhan bersama guna

peran dan posisi perempuan di partai politik dan

Pendapat

teori

(keseimbangan) : bahwa hubungan laki-laki dan

Gambaran yang lebih komprehensif tentang

perempuan.

Sebagaimana

tersedia,

pendidikanpun

kesempatan semakin

terbuka

berkualitas, agar bisa memberi warna di kancah

memperoleh lebar

perpolitikan, untuk mencapai rekrutmen tataran

dan

ini, maka perlu diberikan pendidikan politik yang

beragam. (Subhan, 2004, hal.57).

intensif, terus menerus kepada masyarakat supaya

Sementara pendapat pengamat politik dari

masyarakat tahu atas hak dan kewajibannya dalam

Pusat Kajian Politik (Puskapol Universitas

bidang politik, baik pendidikan politik ini bisa

Indonesia (UI), Ani Sucipto;

dilakukan dengan cara formal dan informal

“Bahwa penguatan peran politik perempuan menunjukkan keterwakilan perempuan diparlemen belum optimal. Keterwakilan mereka belum mampu mengubah citra dan kinerja parlemn serta belum mampu menyuarakan isu jender dalam proses pembuatan perundangundangan. Karena parpol tidak serius merekrut perempuan untuk menjadi legislatif. Mereka hanya menjadikan perempuan pelengkap, karena masih terjebak pada angka 30% perempuan calon legislatif seperti UU No 8 Tahun 2012”.

(Kusumo dkk, 1999, hal.79-80). Walaupun parpol kesulitan merekrut dan mencari figur-figur perempuan yang berkualitas, kalaulah ada tapi sangat terbatas, sehingga tidak jarang parpol merekrut perempuan yang tidak berkualitas untuk lolos di DPR. Sebagaimana pendapat Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Alfisah menuturkan; “Saat ini perempuan masih dijadikan pelengkap administrasi daftar di KPU

Walaupun demikian motivasi dan minat perempuan menjadi politisi, menurut responden

144


untuk memenuhi 30%, namun belum memperhatikan segi pendidikan SDMnya”.

berkarir, tentunya kembali keindividu perempuan masing-masing. Kalau memang yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang cukup, maka harus kita dukung”.

Sehingga sebagian kecil responden ada yang memandang tidak positif terhadap perempuan di DPR, pernyataan ini didukung oleh Pengurus

Apapun hasil keterwakilan perempun di

Partai Nasdem Kabupaten Kotabaru, M. Ervan

legislatif semua diterima dengan legowo, padahal

menuturkan;

berbagai upaya yang dilakukan pemerntah dan

“Sejujurnya kodrat perempuan lebih diutamakan dibelakang laki-laki, karena laki-laki dikodratkan menjadi imam seluruh perempuan. sehingga karir perempuan didunia politik dapat dibatasi”.

organisasi

meningkatkan

-

perempuan

-

perempuan

dan di

yang

terpilih

gagal

mencapai

affirmative action 30 % pada pemilu 2014.

Karena keterwakilan perempuan 30% tidak

Baik keterwakilan perempuan DPRD pada

dijamin dalam daftar calon tetap.

tingkat provinsi Kalsel maupun DPR tingkat pusat

Kultur patriarki yang menjemuk di Indonesia

justru mengalami penurunan dari 18.2 % pada

membuat peran perempuan terbatas pada

tahun 2009 menjadi 17.3 % di tahun 2014. Padahal

lingkup

kiprah

kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan

perempuan diranah publik menjadi kian

masuk dalam daftar pemilih dari partai politik

terbatas.

mengalami peningkatan dari 33.6 % tahun 2009,

Pola

domistik.

rekrutmen

Tak

calon

urung

legislatif

tidak

menjadi 37 % pada tahun 2014.

didasarkan kualitas dan loyalitas terhadap -

keterwakilan

merekrut

yang diharapkan. Proporsi anggota legislatif

tantangan yang terlihat antara lain :

-

untuk

parlemen, tetapi hasilnya belum sesuai dengan

Jika sudah demikian keadaan perempuan, -

perempuan

Sedang perempuan dalam bidang politik

pimpinan, bahkan uang.

semakin menguat seiring amanat undang-undang

Perempuan tidak memiliki akses yang cukup

yang mewajibkan partai politik memberi jatah 30

untuk membiayai mobilitas politiknya dan

% bagi para perempuan sayangnya peluang dan

interpretasi ajaran agama yang bias gender,

jaminan tersebut belum banyak mambuahkan

akhirnya

hasil. Terbukti ada tujuh provinsi tidak memiliki

membatasi

perempuan

dalam

politik.

wakil perempuan di DPR pada periode 2014 –

Karena parpol masih didominasi oleh laki-

2019 yakni Aceh, Papua Barat, Bali, Nusa

laki, maka tidak ada political will untuk

Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Bangka

memperjuangkan kuota 30% perempuan

Belitung.

sebagai calon jadi.

Apakah sistem pemilu dan aturan masih

Pemikiran di atas didukung pula oleh

belum mengakomudasi perempuan atau karakter

informan pengurus parpol Bintang Indonesia Raya

masyarakatnya yang tidak permisif merekrut

Banjarbaru, Sumadi menuturkan;

perempuan berpolitik. Meskipun masih belum mencapai affirmasi 30 %, tentunya diperlukan

“Terlepas dari mampu dan tidaknya perempuan melebihi laki-laki dalam

145


penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif

berkarir tentunya kembali ke individu perempuan

terpilih, perlu diyakini perempuan legislatif yang

masing-masing.

terpilih memiliki komitmen yang kuat untuk

bersangkutan

kemajuan perempuan Indonesia.

cukup maka harus kita dukung.

yang

diharapkan mengalami penurunan baik tingkat lokal, provinsi dan tingkat pusat pada pemilu

analisis diperoleh kesimpulan

tahun 2014.

Merekrut perempuan menjadi politisi (DPR), bukan merupakan jalan yang mudah. Karena

B. Saran

kemampuan kultur patriarki yang ada telah

1. Kepada partai politik hendaknya melakukan

menjadi ideologi dalam kehidupan politik yang

penggalangan

sukar untuk dilebur, begitu juga pendidikan politik

organisasi kader bagi perempuan, dalan

dan dibina secara rutin. Sekalipun demikian responden

rangka merekrut untuk menjadi anggota

melihat

legislatif.

rekrutmen perempuan sebagai politisi merupakan

2. Perempuan

terobosan yang sangat diperlukan sebagai patner

yang berkualitas, tetapi belum menunjukkan

kouta 30% untuk caleg parpol dilegislatif. Hal ini

diri sebagai top leader untuk melirik sebagai

agar perempuan mampu memperjuangkan hak-

politisi.

masyarakat

3. Kepada para lelaki untuk mewujudkan

dipanggung politik.

kesetaraan gender, dalam arti tidak ada

Sebagaimana pandangan responden bahwa

deskriminasi antara perempuan dan laki-laki

minat perempuan menjadi politisi 48.72%,

memperoleh akses dalam peluang yang sama,

masyarakat juga memandang positif rekrutmen

diharap mau membuka diri dan bisa menerima

dan keterlibatan perempuan di legislatif hingga

perempuan

mencapai 52.24%. bahkan perempuan legislatif

50.96%.

kesamaan

sebagaimana

meningkatkan

rutin, sekalipun perempuan sekarang banyak

segar, ketika undang-undang negara menetapkan

memperjuangkan

harus

diri melalui proses pendidikan kader yang

keterwakilan perempuan dalam politik ada angin

aspirasi

politisi

pendidikan politik secara sehat dan kualitas

laki-laki dalam memberikan masukan, terlebih

dan

kandidat/pencalonan

perempuan atau motivasi serta organisasi-

dan rekrutmen kader perempuan kurang digalang

mencapai

kemampuan

affirmative action 30 % tidak sesuai dengan yang

Berdasarkan hasil penelitian serta melalui

mampu

yang

legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai

A. Kesimpulan

perempuan

mempunyai

memang

Namun apa yang terjadi proporsi anggota

V. KESIMPULAN DAN SARAN

hak

Kalau

bahwa

bersama-sama

gender

dia

berjuang

dan

perempuan

untuk

bangsa

Indonesia. Perbedaan psikologis laki-laki dan

pendapat

perempuan membuat saling melengkapi demi

informan Pengurus Parpol Bintang Indonesia

terwujudnya negara yang adil, makmur dan

Raya Sumadi menuturkan; terlepas dari mampu

sejahtera.

dan tidaknya perempuan melebihi laki-laki dalam

146


Subhan, Zaitumah. 2004. Perempuan dan Politik

DAFTAR PUSTAKA

Dalam

Asumadi, Indra., 2009. Perempuan Dalam Politik

Islam,

Yogyakarta

:

Pustaka

Pesantren Budiardjo, Miriam., 1986. Dasar-Dasar Ilmu Suharizal, dan Gusman, D., 2008. Suatu Kajian

Politik, Jakarta: Gramedia.

Atas Keterwakilan Perempuan di DPRD Hasim, Syafiq., 2001. Perempuan Indonesia

Provinsi Sumatera Barat. [Woking Paper]

Memimpin Masa Depan, Jakarta: Pustaka

Makassar: Universitas Hasanuddin

Sinar Haparan

SKH. Barito Post, Jum’at, 24 Januari 2014

Marzuki. 2007. Permasalahan Gender Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu. 2003. Jakarta:

Perspektif Islam. [Online] Tersedia di

DPR RI

[di

akses

17

September 2014] Muarif, Syamsul., 2001. Membangun Komunikasi dan Informasi Gotong Royong, Jakarta: Cetakan Lembaga Informasi Nasional Pawito., 2007. Pemilihan Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksa Poerwadaeminto, W.J.S., 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka Rakhmat, Jalaluddin. 1989. Metode Penelitian Komunikasi,

Bandung

:

PT.

Remaja

Rosdakarya Suacana, I Wayan Gede., 2011. Pengembangan Model Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik Di Bali Dan Lombok. [Online] Tersedia

di

<

https://wgsuacana.files.wordpress.com/2009 /06/pengembangan-model-kaderisasiperempuan.pdf > [di akses 12 September 2014]

147


148

REKRUTMEN PEREMPUAN MENJADI POLITISI (LEGISLATIF) WOMEN RECRUITMENT BE A (LEGISLATIVE) POLITICIAN

Recommend Documents