PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jl. Madukoro AA-BB No. 44, Semarang 50144 Telepon : (024) 7608203, 7610121, 7610122 / Fax: (024) 7608379 www.esdm.jatengprov.go.id
TERM OF REFERENCE (KERANGKA ACUAN KERJA)
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN/REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH
SEMARANG 2017
I.
LATAR BELAKANG Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini izin pertambangan tidak lagi diterbitkan dikeluarkan
oleh oleh
pemerintah pemerintah
Kabupaten/Kota Provinsi.
Hal
akan ini
tetapi tertuang
dalam lampiran Undang-Undang tersebut bagian “CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral” nomor “2. Mineral dan Batubara”, yang berisi tentang kewenangan : a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama; f.
Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi. Dengan
banyaknya
kewenangan
yang
dilimpahkan,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituntut harus siap dalam memberikan pelayanan prima terkait dengan proses penerbitan izin di bidang pertambangan. Dalam masa transisi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral selaku dinas teknis di bidang pertambangan mineral dan
batubara
dipercaya
oleh
Gubernur
Jawa
Tengah
untuk
menerbitkan izin pertambangan sebelum nantinya akan dipusatkan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Guna memberikan pelayanan terbaik dalam rangka penerbitan izin/rekomendasi usaha pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Tahun 2017 akan melaksanakan
Kegiatan
Perizinan/Rekomendasi
Kegiatan
Usaha
Peningkatan
Pertambangan.
Pelayanan
Melalui
kegiatan
tersebut, diharapkan perizinan serta pengelolaan kegiatan usaha pertambangan ke depan dapat lebih baik dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya dan warga Jawa Tengah khususnya.
II.
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN A. MAKSUD Maksud
dilaksanakan
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan adalah : a. Melaksanakan rakor/rekonsiliasi produksi dan penerimaan negara sektor pertambangan umum di Jawa Tengah; b. Melaksanakan
kajian
teknis
dalam
rangka
penerbitan
izin/rekomendasi usaha pertambangan di Jawa Tengah; c. Memproses
permohonan
izin/rekomendasi
usaha
pertambangan di Jawa Tengah. B. TUJUAN Tujuan
dilaksanakan
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan adalah : a. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan perizinan serta pelaksanaan usaha pertambangan di Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha tambang; b. Mengkaji secara teknis permohonan izin dalam rangka penerbitan izin/rekomendasi di bidang pertambangan di Jawa Tengah;
c. Menerbitkan izin/rekomendasi usaha pertambangan di Jawa Tengah. C. SASARAN Sasaran
pelaksanaan
Perizinan/Rekomendasi
Kegiatan Usaha
Peningkatan
Pertambangan
Pelayanan
adalah
para
stakeholder terutama aparatur dan pelaku usaha pertambangan. III.
LOKASI KEGIATAN Kegiatan
Peningkatan Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha
Pertambangan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. IV.
RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan
Peningkatan Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha
Pertambangan meliputi : 1. Melakukan
konsultasi
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan dengan Pemerintah Pusat; 2. Melakukan
kajian
teknis
dalam
rangka
penerbitan
izin/rekomendasi usaha pertambangan di Jawa Tengah; 3. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan rakor/rekonsiliasi produksi dan penerimaan negara sektor pertambangan umum di Jawa Tengah; 4. Melakukan
persiapan
dan
pelaksanaan
rakor/rekonsiliasi
produksi dan penerimaan negara sektor pertambangan umum di Jawa Tengah. V.
KELUARAN Kegiatan
Peningkatan Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha
Pertambangan meliputi : a. Terlaksananya
rakor/rekonsiliasi
produksi
dan
penerimaan
negara sektor pertambangan umum di Jawa Tengah; b. Terbitnya dan lancarnya proses perizinan/rekomendasi usaha pertambangan di Jawa Tengah.
VI.
SUMBER DANA Pelaksanaan
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. VII.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan
Peningkatan Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha
Pertambangan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) Bulan. VIII.
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Terlampir).
IX.
SPESIFIKASI TEKNIS DAN BIAYA a. Kegiatan Swakelola Total anggaran yang dilaksanakan melalui swakelola adalah sebesar Rp. 562.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa : Rp. 2.400.000,- Uang Harian Peserta Kegiatan : Rp. 48.000.000,- Belanja Alat Tulis Kantor : Rp. 80.514.000,- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli : Rp. 62.400.000 - Belanja Penggandaan : Rp. 15.186.000,- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Rp. 299.100.000,- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah : Rp. 54.400.000,b. Melalui Penyedia Total anggaran yang dilaksanakan melalui swakelola adalah sebesar Rp. 288.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Sewa ruang rapat dan kelengkapannya serta paket akomodasi dan konsumsi peserta untuk 4 (empat) kegiatan meliputi : rakor/rekonsiliasi produksi dan penerimaan negara sektor pertambangan umum ke-I, ke-II, ke-III dan ke-IV dengan biaya @ Rp. 72.000.000,-, total biaya Rp. 288.000.000,-.
X.
METODE PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Langsung Jasa Lainnya.
XI.
TOTAL BIAYA DAN RAB a. Total
biaya
untuk
Perizinan/Rekomendasi
Kegiatan Usaha
Peningkatan
Pertambangan
Pelayanan sebesar
Rp.
850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah); b. (RAB Terlampir). XII.
PELAPORAN (Sistematika Pelaporan Terlampir). Semarang, 27 Maret 2016 An. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Bidang Geologi Mineral Dan Batubara
Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT. Pembina Tk. I NIP. 19640327 199203 1 009
Lampiran 1 MATRIK JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN TAHAPAN PEKERJAAN A. Persiapan : Konsultasi dengan Pemerintah Pusat Koordinasi pelaksanaan rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota B. Pekerjaan Lapangan : Pelaksanaan rakor produksi dan penerimaan negara sektor pertambangan umum Melakukan inventarisasi dan survey lapangan penerbitan izin/rekomendasi D. Administrasi dan pelaporan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Lampiran 2 RENCANA ANGGRARAN BIAYA (RAB)
Lampiran 3 KERANGKA LAPORAN AKHIR LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN/REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Lokasi Pelaksanaan 1.4. Manfaat 1.5. Metode Pelaksanaan Kegiatan
BAB II HASIL PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN/ REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN 2.1. Rakor/rekonsiliasi produksi dan penerimaan negara sektor pertambangan umum di Jawa Tengah; 2.2. Kajian teknis dalam rangka penerbitan izin/rekomendasi usaha pertambangan di Jawa Tengah; BAB III PERMASALAHAN, HAMBATAN PEMECAHAN 3.1. Permasalahan 3.2. Hambatan 3.3. Alternatif Pemecahan BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran
LAMPIRAN - Dokumentasi Kegiatan
DAN
ALTERNATIF