IUP Operasi Produksi Atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi SKPLayanan Jenis Layanan
: :
Dinas Energi Sumber Daya Mineral IUP Operasi Produksi Atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Luwu Timur f. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur
2. Persyaratan Pelayanan Persyaratan Administrasi untuk badan usaha meliputi: a. Untuk IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara 1. Surat Permohonan 2. Susunan direksi dan Daftar pemegang saham 3. Surat keterangan domisili b. Untuk IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batubara 1. Surat Permohonan 2. Profil perusahaan 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. NPWP 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham 6. Surat keterangan domisili Persyaratan Administrasi untuk koperasi meliputi : a. Untuk IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi : 1. Surat Permohonan 2. Susunan Pengurus 3. Surat keterangan domisili b. Untuk IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Meliputi :
S t a n d a r P e l a y a n a n K a n t o r P e l a y a n a n P e r i z i n a n T e r p a d u | 86
1. Surat permohonan 2. Profil koperasi 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. NPWP 5. Susunan pengurus 6. Surat keterangan domisili Persyaratan Administrasi Untuk Orang Perseorangan Meliputi : a. Untuk IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara 1. Surat Permohonan 2. Surat keterangan domisili b. Untuk IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batubara 1. Surat permohonan 2. KTP 3. NPWP 4. Surat keterangan domisili Persyaratan Administrasi Untuk Perusahaan Firma Meliputi : a. Untuk IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara 1. Surat Permohonan 2. Susunan Pengurus dan daftar pemegang saham 3. Surat keterangan domisli b. Untuk IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batubara 1. Surat permohonan 2. Profil perusahaan 3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan 4. NPWP 5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham 6. Surat keterangan domisili Persyaratan Teknis IUP Operasi Produksi: 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional 2. Laporan lengkap eksplorasi 3. Laporan studi kelayakan 4. Rencana reklamasi dan pascatambang 5. Rencana kerja dan anggaran biaya 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi 7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun Persyaratan Lingkungan IUP Operasi Lingkungan : 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Persyaratan Finansial IUP Operasi Produksi : S t a n d a r P e l a y a n a n K a n t o r P e l a y a n a n P e r i z i n a n T e r p a d u | 87
1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir 3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir
3. Waktu Penyelesaian Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
4. Biaya Pelayanan 0 RUPIAH
5. Prosedur Pelayanan 1. Pemohon melengkapi persyaratan (Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Persyaratan Lingkungan dan Persyaratan Finansial 2. Bagian pendaftaran memberikan berkas yang sudah lengkap ke Tim Teknis 3. Apabila berkas sudah lengkap maka tim teknis membuat rekomendasi teknis yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 4. Petugas pencetakan mencetak draf izin berdasarkan rekomendasi teknis 5. Penerbitan/penyerahan izin
6. Produk Pelayanan IUP Operasi Produksi Atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dicetak dengan kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sarana: Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, brankas, komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, IKM, Wifi, alat penyimpanan data (database), alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor. Prasarana: Instalasi listrik, telpon, air, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip, ruang tunggu tamu, ruang bank, halaman parkir.
S t a n d a r P e l a y a n a n K a n t o r P e l a y a n a n P e r i z i n a n T e r p a d u | 88
8. Kompetensi Pelaksana Petugas pelaksana kegiatan pelayanan merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan.
9. Pengawasan Internal Pengawasan internal dilakukan secara berkala oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur.
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1) Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di loket pengaduan atau memasukkan saran dan kritikan kekotak pengaduan 2) Petugas loket pengaduan melakukan penatausahaan terhadap laporan pengaduan dari pemohon 3) Pengaduan kemudian diproses oelh bagian pengaduan 4) Pengaduan tersebut disampaikan dalam bentuk informasi kepada pemohon melalui loket pengaduan 5) Tindakan tersebut kemudian ketahap penyelesain ataupun mediasi dan memberikan hasil 6) Jika hasil dimaksud tidak diterima oleh pemohon, maka petugas pengaduan akan meneruskan kepada Kepala Kantor
11. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan berjumlah 23 Orang yang terdiri dari Front Office dan Back Office Security, Cleaning Service dan Driver
12. Jaminan Pelayanan 1. Apabila kami tidak tepat waktu, kami siap mengantar izin ke alamat pemohon 2. Kesalahan yang kami lakukan, kami siap memperbaiki dan mengganti surat izin pemohon
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Masyarakat atau pemohon disediakan ruang tunggu yang nyaman dan kondusif (property sesuai standar pelayanan) serta disediakan security pelayanan yang senantiasa dapat membantu pemohon.
S t a n d a r P e l a y a n a n K a n t o r P e l a y a n a n P e r i z i n a n T e r p a d u | 89
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkesinambungan oleh Kepala Kantor untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.
S t a n d a r P e l a y a n a n K a n t o r P e l a y a n a n P e r i z i n a n T e r p a d u | 90
S t a n d a r P e l a y a n a n K a n t o r P e l a y a n a n P e r i z i n a n T e r p a d u | 91
