BAB 2 PENAWARAN UMUM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

16

BAB 2 PENAWARAN UMUM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

2.1. Tugas, Wewenang dan Fungsi Bapepam Dalam Kedudukannya Sebagai Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan pasar modal, juga menjadi Badan Pelaksana Bursa (1976-1990). Sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal (1976) tugas Bapepam menurut Keputusan Presiden No.52/1976 tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1984 adalah: 1. Mengadakan penilaian-penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen. 2. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien 3. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal.29 Dibandingkan dengan tugas pokok Securities Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, tugas Bapepam ini hampir sama. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal. 30 Selain bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Bapepam adalah wasit sekaligus pemain. Dualisme fungsi Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 53/1990 dan SK Menteri Keuangan No. 1548/1990. Ini sekaligus menandai era baru bagi perkembangan pasar modal, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada tugas pembinaan dan pengawasan pasar modal.

29

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal. 115.

30

Rusdin, Pasar Modal: Teori, Masalah dan Kebijakan Dalam Praktik, (Bandung :

Alfabeta, 2006), hal. 17.

Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

17

Sedangkan masalah pasar uang diserahkan kepada otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia.31 Dalam era baru pasar modal ini, Bapepam memfokuskan diri dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upayaupaya baik bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi (Pasal 3 UUPM). Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (Pasal 4 UUPM).32 Wewenang Bapepam secara lebih rinci disebutkan dalam Pasal 5 UUPM, yaitu: a. Memberi: 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan 3) persetujuan bagi Bank Kustodian; b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat; c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk 31

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, loc. cit.

32

C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, op.cit., hal 57-58.


18

manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan,

menunda,

atau

membatalkan

efektifnya

pernyataan

pendaftaran; e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; f. Mewajibkan setiap pihak untuk: 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; g. Melakukan pemeriksaan terhadap: 1) setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam; atau 2) pihak

yang

dipersyaratkan

memiliki

izin

usaha,

izin

orang

perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini; h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i. Mengumumkan hasil pemeriksaan; j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga


19

Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal; n. Melakukan

tindakan

yang

diperlukan

untuk

mencegah

kerugian

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal; o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UndangUndang ini atau peraturan pelaksanaannya; p. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ini; q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini. Mengenai fungsi Bapepam, dijelaskan dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa fungsi Bapepam adalah: 1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. 3. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik 4. Penyelesaian keberatan yang diajukan pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 5. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal 6. Pengamanan

teknis

pelaksanaan

tugas

Bapepam

sesuai

dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penawaran umum, maka Bapepam merupakan pemegang peranan terpenting dan benar-benar akan menguasai keseluruhan Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

20

proses penawaran umum yang akan dilaksanakan. Bapepam bertugas untuk menjamin fair nya permainan antara perusahaan publik ataupun emiten dan para investor. Bapepam mempunyai kewenangan baik secara perdata maupun pidana untuk menuntut terhadap pelanggaran peraturan maupun prosedur yang sudah ditetapkan.33 Bapepam akan melakukan review terhadap pernyataan pendaftaran dan akhirnya akan menerima atau menolak efektifnya pernyataan pendaftaran tersebut dan hal itu yang akan menentukan apakah perusahaan dapat melakukan penawaran umum atau tidak.34 Pernyataan efektif bukan merupakan izin untuk melakukan penawaran umum.35 Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksananya. Satu hal yang perlu diingat adalah Bapepam hanya bertugas untuk mengatur tata cara yang digunakan dalam penawaran saham, Bapepam tidak menilai

ataupun

menjamin

kualitas

perusahaan

ataupun

saham

yang

dikeluarkannya. Bapepam memfokuskan perhatiannya akan kejelasan dari pernyataan pendaftaran dan prospektus, untuk menjamin agar informasi yang diberikan benar-benar lengkap bagi para calon pemodal yang akan membeli saham perusahaan yang akan ditawarkan.36

2.2 ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENAWARAN UMUM 2.2.1. Kajian Mengenai Penawaran Umum Perusahaan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya membutuhkan modal. Sulit disangkal bahwa modal apapun yang dibutuhkan, apapun bentuknya adalah uang. Modal yang tersedia dalam bentuk uang sangat diperlukan perusahaan, selain untuk menjaga kelangsungan hidup juga untuk pengembangan usaha. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan uang tersebut, ada beberapa 33

Asril Sitompul, op.cit., hal. 45.

34

Ibid, hal. 48.

35

C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, op.cit., hal. 61

36

Asril Sitompul, op.cit., hal 48.


21

alternatif yang dapat dilakukan perusahaan, seperti mencari pinjaman, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha, menjual perusahaan, bahkan sampai pada menutup/mengurangi sebagian kegiatan usaha. Alternatif lainnya yang dapat dilakukan adalah menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan. Penjualan kepemilikan ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan penjualan dari sebagian saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas yang dalam hal ini disebut investor atau pemodal. Hal ini dikenal dengan istilah Penawaran Umum / Initial Public Offering (IPO) / Go Public.37 Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut UUPM), penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksananya. Dalam penawaran umum, perusahaan akan menerima uang tunai dan keuntungan dari selisih nilai nominal saham dengan harga saham pada pasar perdana. Seluruh uang yang didapat merupakan uang segar (fresh money) yang dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perusahaan. Penawaran umum juga bisa menjadi sarana peningkatan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum, pasar modal merupakan sarana bagi peningkatan nilai perusahaan melalui serangkaian aktivitas penciptaan nilai (value creation) yang ditopang oleh keterbukaan informasi secara penuh. Transparansi akan berdampak pada efisiensi usaha, yang berdampak pada peningkatan laba. Peningkatan laba merupakan salah satu faktor penting bagi terciptanya keunggulan daya saing perusahaan secara berkelanjutan dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan harga saham. Peningkatan harga saham merupakan wujud apresiasi investor akan kinerja perusahaan serta keyakinan akan peningkatan kinerja ke depan. Keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan (competitive position) akan meningkatkan kemampuan memperoleh laba dan meningkatkan aliran kas internal yang akan berdampak pada peningkatan saldo laba serta pada sisi yang lain akan 37

Ibid, hal. 10-11


22

meningkatkan harga saham di pasar dan menjadi modal bargaining perusahaan untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Kombinasi antara aliran kas internal yang positif dan akses pendanaan eksternal yang kuat

menjadi sumber bagi

berbagai kebutuhan investasi yang meningkat dan menjadi modal kuat bagi tercapainya pertumbuhan usaha serta upaya mempertahankan competitive position.38 Selain sebagai upaya pencarian dana yang merupakan pertimbangan paling penting, terdapat pula beberapa hal yang menjadi dasar bagi suatu perusahaan untuk melakukan penawaran umum, antara lain:39 1. Meningkatkan kepemilikan saham bagi pemodal individual (retail investor) 2. Melepas sebagian dari kepemilikan saham 3. Mencari proceed yang sebesar-besarnya 4. Menciptakan dasar bagi distribusi produksi yang berlingkup internasional 5. Mengalokasikan saham kepada pemodal jangka panjang sebagai pendukung Selain keuntungan-keuntungan yang sudah disebutkan di atas (mendapat tambahan modal dan meningkatkan nilai perusahaan), keuntungan-keuntungan lain setelah melakukan penawaran umum adalah: 1. Peningkatan likuiditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham utama maupun minoritas. 2. Perusahaan dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder. 3. Perusahaan akan semakin ter-expose dan terpubliksikan. 4. Perusahaan akan mendapatkan kemampuan untuk mengadopsi karyawan kunci dengan menggunakan opsi (option). Penawaran umum, selain menghasilkan keuntungan yang menggiurkan, juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu adalah sebagai berikut:

38

Hendy M. Fakhrudin, op.cit., hal. 4.

39

Asril sitompul, op.cit., hal. 11-12


23

1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek ketika melakukan penawaran umum. 2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala. 3. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karena terjadi dilusi kepemilikan saham. 4. Keharusan mengumumkan besarnya pendapatn perusahaan dan pembagian deviden. 5. Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap olehmasyarakat sesuai dengan pehitungan perusahaan.40

2.2.2. Tahap-tahap Dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Untuk melakukan penawaran umum, sebuah perusahaan harus memenuhi persyaratan dan prosedur dalam tiap tahap yang telah ditentukan baik dalam UUPM maupun dalam Peraturan-Peraturan Bapepam. Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum adalah:41 1. Tahap Pra-Emisi a. Perusahaan melaukuan kajian mendalam (due dilligence) terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban

pihak

lain

kepada

perusahaan

serta

rencana

penghimpunan dana. Dari kajian itu akan terlihat ada hal-hal apa saja yang perlu direstrukturisasi oleh perusahaan, misalnya permodalan, keuangan, aset, organisasi atau posisi-posisi tertentu di jajaran eksekutif dan komisaris perusahaan. Dari legal audit bisa diketahui tentang jumlah dan status aset yang dimiliki perusahaan, utang perusahaan kepada pihak lain, piutang pihak lain terhadap perusahaan yang belum terselesaikan. Kajian mendalam akan menghasilkan

sejumlah

rekomendasi

tindakan

yang

harus

40

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal. 215-216.

41

Ibid, hal. 216


24

dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan melakukan penawaran umum. b. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS akan menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum. RUPS juga akan memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan. c. Perusahaan akan menentukan penjamin emisi efek (underwriter) dan profesi serta lembaga penunjang untuk melakukan penawaran umum. d. Perusahaan menyiapkan seluruh dokumen dan perjanjian yang diperlukan dalam penawaran umum e. Perusahaan melakukan komtrak pendahuluan dengan bursa efek f. Perusahaan melakukan public expose g. Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapepam h. Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelegkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut aspek hukum, akauntansi, keuangan dan manajemen. 2. Tahap Emisi a. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer b. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten di pasar primer c. Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer d. Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder (bursa) e. Perdagangan efek di pasar sekunder (bursa) 3. Tahap Setelah Emisi a. Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan tengah tahunan (continuous disclosure) Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

25

b. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi atau pergantian direksi (timely disclosure) Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa untuk melakukan penawaran umum, emiten harus mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagi berikut:

“Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.” Pengaturan mengenai keharusan emiten mengajukan pernyataan pendaftaran juga dimuat dalam angka 2 Peraturan Bapepam IX A.1. Pengaturan lebih jauh dan lebih teknis mengenai penyampaian pernyataan pendaftaran ini dituliskan dalam Peraturan Bapepam IX C.1 yang menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum sekurang-kurangnya mencakup: 1. Surat pengantar pernyataan pendaftaran; 2. Prospektus; 3. Propektus ringkas yang akan digunakan dalam penawaran umum (jika dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam IX.A.2); 4. Prospektus awal yang akan digunakan dalam rangka penawaran awal (jika ada); dan 5. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, yaitu: a. Rencana jadwal penawaran umum; b. Contoh surat efek; c. Laporan

keuangan

yang

telah

diaudit

akuntan

sebagaimana

dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.2; d. Surat dari akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan emiten yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan; e. Surat pernyataan dari emiten di bidang akuntansi; Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

26

f. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam prospektus; g. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum; h. Riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi; i. Perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada); j. Perjanjian perwaliamanatan (jika ada); k. Perjanjian penanggungan (jika ada); l. Perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di Bursa Efek); m. Informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam

penelaahan

pernyataan

pendaftaran,

sepanjang

dapat

diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan emiten atau pihak lain yang terafiliasi dalam proses penawaran umum; n. Peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas obligasi atau efek yang bersifat hutang lainnya; dan o. Pernyataan tentang kelengkapan dokumen penawaran umum dari: 1) Emiten; 2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan 3) Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam Formulir Nomor: IX.C.1-2 lampiran 2, Nomor: IX.C.1-3 lampiran 3 dan Nomor: IX.C.1-4. lampiran 4 peraturan ini. Setelah pernyataan pendaftaran diajukan ke Bapepam, pejabat di bagian pendaftaran di Bapepam akan menelaah pernyataan pendaftaran tersebut dalam jangka waktu paling lama 45 hari (Pasal 74 ayat (1) UUPM). Dalam hal Bapepam tidak meminta emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu tersebut , maka pernyataan pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan (Pearturan Bapepam IX A.2 angka 9). Namun, apabila dalam pernyataan pendaftaran tersebut masih ada kekurangan atau perubahan yang perlu diperbaiki, maka sesuai dengan pasal 74 ayat (2) UUPM, Bapepam dapat meminta emiten (atau perusahaan publik) untuk melengkapinya. Bapepam akan Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

27

menerbitkan komentar-komentar mengenai hal-hal yang dianggap belum cukup pada pernyataan pendaftaran dan komentar tersebut disampaikan kepada perusahaan dalam bentuk comment letter.42 Setelah perusahaan memperbaiki pernyataan pendaftaran tersebut, maka perusahaan akan menyampaikannya lagi ke Bapepam. Bapepam akan menelaah pernyataan pendaftaran tersebut dalam jangka waktu maksimal 45 hari sejak tanggal pernyataan pendaftaran yang telah diperbaiki diserahkan dan diterima oleh Bapepam (Pasal 74 ayat (3) UUPM). Setelah Bapepam menelaah pernyataan pendaftaran dan menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran itu sudah lengkap dan tidak ada lagi yang perlu diubah ataupun diperbaiki, maka Bapepam akan memberikan pernyataan efektif kepada emiten. Setelah pernyataan efektif diberikan oleh Bapepam, emiten akan mencatatkan sahamnya di pasar primer kemudian dilanjutkan di pasar sekunder (Bursa). Saham yang dicatatkan di Bursa (Bursa Efek Indonesia/BEI) dibagi atas 2 papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama ditujukan untuk emiten yang mempunyai ukuran besar dan track record yang baik. Papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat.43

2.2.3. Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Penawaran Umum Dalam pasal 1 angka 13 UUPM, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa lembaga dan profesi penunjang pasar modal merupakan bagian tak terpisahkan 42 43

Asril Sitompul, op.cit., hal 48. Hendy M. Fakhrudin, op.cit., hal. 94.


28

dari industri pasar modal itu sendiri, sejak dari penawaran umum (baik saham maupun obligasi) hingga berbagai kegiatan emiten lainnya di pasar modal. Secara lebih khusus, peran lembaga dan profesi penunjang diperlukan dalam rangkaian proses kegiatan penawaran umum saham. Keberadaan lembaga dan profesi penunjang bersifat strategis dalam rangka terbentuknya suatu sistem industri pasar modal yang pada hakikatnya merupakan industri kepercayaan (trust) dengan basis keterbukaan informasi (full disclosure). Dukungan yang diberikan lembaga dan profesi penunjang membuat proses penawaran umum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pihak-pihak yang terlibat, seperti emiten yang menerbitkan saham maupun para pemodal yang akan membeli saham tersebut. Dengan dukungan informasi dan opini yang diberikan lembaga dan profesi penunjang, maka emiten dapat secara maksimal meraih tujuan yang diharapkan serta para pemodal mendapatkan informasi yang relevan dengan pertimbangan investasi. Yang perlu dicatat bahwa seluruh lembaga dan profesi penunjang pasar modal harus terdaftar di Bapepam (pasal 64 ayat (2) UUPM) dan tentu saja terlebih dahulu terdaftar di asosiasi profesi masing-masing, misalnya akuntan publik harus terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), notaris harus terdaftar di Ikatan Notaris Indonesia dan sebagainya.44 Lembaga dan profesi penunjang dalam melakukan penawaran umum adalah sebagai berikut:45 1. Penjamin Emisi Efek (underwriter) Berdasarkan pasal 1 angka 17 UUPM, Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perusahaan sebenarnya bisa saja menerbitkan efeknya tanpa menggunakan jasa underwriter, namun oleh karena proses penawaran umum yang begitu rumit sehingga diperlukan pengetahuan yang sangat spesifik, maka dapat dikatakan bahwa 44 45

Hendy M. Fakhrudin, op.cit., hal. 21-22. Ibid, hal. 23.


29

perusahaan tidak dapat memasuki pasar modal tanpa bantuan underwriter. Kompleksitas permasalahan pasar modal yang menjadi rahasia bagi kebanyakkan orang merupakan modal utama bagi para underwriter dan hal ini menjadi masalah penting bagi rencana penawaran umum perusahaan. Namun, di balik semuanya itu, sebenarnya dengan menggunakan jasa penjaminan efek, manajemen perusahaan juga akan mendapat kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka.46 Dalam dunia pasar modal, penjaminan emisi merupakan suatu komponen penting, bukan saja karena penjamin emisi ini mempunyai jaringan dalam memasarkan dan menjual efek yang ditawarkan emiten, tetapi juga karena dengan adanya penjaminan emisi seolah-olah memberikan “jaminan” kepada investor tentang kualitas dari efek yang ditawarkan, sehingga memberikan keyakinan bagi investor untuk membeli saham tersebut.47 Underwriter akan mengambil resiko untuk menjualkan saham. Kesanggupan penjamin emisi itu mengandung resiko, maka sebelum menyatakan kesanggupannya, penjamin emisi harus mempelajari terlebih dahulu kemampuan emiten dan memperkirakan kemampuan investor yang akan tertarik pada saham perusahaan yang dijaminnya itu.48 Dilihat dari fungsinya yang menjamin penjualan efek emiten, maka dalam kegiatannya kemungkinan underwriter menghadapi resiko membeli sendiri efek-efek emiten dapat terjadi. Bila jumlah emisi besar dan perkiraan kemampuan pasar kurang tepat, maka resiko akan semakin besar. Oleh karena besarnya resiko yang dihadapi, sudah menjadi kebiaasaan dalam penjaminan emisi, underwriter membentuk sindikasi penjaminan. Berdasarkan fungsi dan

46


47

Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 59.

48

Rusdin, op.cit., hal. 37.


30

tanggung jawabnya, dalam sindikasi tersebut dapat dibedakan tingkatan PEE sebagai berikut:49 a. Penjamin Utama Emisi (Lead Underwriter) Underwriter ini membuat ikatan dengan emiten dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian penjaminan emisi efek. Dalam perjanjian ini, Lead Underwriter memberikan jaminan penjualan efek dan pembayaran seluruh nilai efek kepada emiten. Apabila Lead Underwriter lebih dari satu, maka jaminan tersebut diberikan secara bersama-sama. b. Penjaminan Pelaksana Emisi (Managing Underwriter) Managing

Underwriter

mempunyai

tugas

sentral

yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan serta menyelenggarakan aspek administrasi emisi efek. Dalam pelaksanaannya, Managing Underwriter mengkoordinasikan

seluruh

proses

emisi

termasuk

penyiapan

dokumen,distribusi prospektus dan formulir pendaftaran, mengatur penyetoran uang pembelian, mengatur penjatahan dan penyampaian sertifikat saham. Managing Underwriter merupakan salah satu dari anggota Lead Underwriter. c. Penjamin Peserta Emisi (Co Underwriter) Underwriter ini ikut serta menjamin penjualan dan pembayaran nilai efek kepada Lead Underwriter sesuai dengan bagian yang diambilnya. Dengan demikian, underwriter ini tidak bertanggungjawab kepada emiten, melainkan kepada Lead Underwriter. Underwriter akan berusaha menarik minat pemodal (baik pemodal individual maupun lembaga) dan menjual efek apabila pernyataan pendaftaran telah efektif. Selain itu, underwriter juga akan memberikan dukungan yang diperlukan pasca penawaran perdana, seperti stabilisasi harga efek bila ternyata setelah penawaran perdana terjadi gejolak harga di bursa efek.50 Underwriter akan memperoleh fee atas penjaminan emisi

49

Ibid, hal. 40.

50



31

tersebut yang besarnya merupakan kesepakatan antara underwriter dengan emiten.51 Penegasan pasal 39 UUPM bahwa penjamin emisi efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Secara teoritis, ada beberapa macam kontrak penjaminan emisi yang dikenal, yaitu:52 1. Full Commitment (kesanggupan penuh) Dalam perjanjian ini, underwriter bertanggungjawab untuk mengambil sisa efek emiten yang tidak terjual habis di pasar. 2. Best Effort Commitment Dalam perjanjian jenis ini, underwriter tidak bertanggungjawab untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Namun, underwriter akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi. 3. Standby Commitment (kesanggupan siaga) Underwriter berkomitmen agar saham yang tidak terjual di pasar perdana akan dibeli olehnya pada harga tertentu. 4. All or None Commitment Underwriter akan berusaha menjual semua efek agar habis terjual semuanya. Namun, apabila efek tersebut tidak laku semuanya, maka transaksi dengan pemodal yang ada akan dibatalkan. Jadi, dalam hal ini, semua efek yang telah dijual akan dikembalikan lagi kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan dana sedikitpun juga. Komitmen ini timbul dengan latar belakang pemikiran bahwa perusahaan memerlukan modal dalam jumlah tertentu, bila jumlah tersebut tidak tercapai maka investasi perusahaan kurang bermanfaat. Oleh karena itu, lebih baik tidak jadi sama sekali. Modofikasi dari komitmen ini adalah komitmen “paling sedikit, paling banyak (minimum-maksimum)”. Di sini, underwriter harus 51

Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal. 24.

52

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal. 145-146.


32

berusaha mencapai penjualan sebatas minimum yang ditentukan, bila batas minimum tercapai, maka emisi dapat diteruskan. Dengan demikian permohonan pembelian akan menjadi kenyataan apabila batas minimum dapat tercapai. 2. Notaris Fungsi notaris dalam proses penawaran umum antara lain membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka penawaran umum, membuat perubahan Anggaran Dasar, membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Hasil kerja notaris tidak dicantumkan di prospektus.53 3. Akuntan Publik Dalam suatu penawaran umum, akuntan mempunyai tugas utama untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan emiten menurut standar audit yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Audit tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan material dalam penyajiannya. Akuntan, dalam hal ini, bertanggungjawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam prospektus lengkap, maka kita akan mendapatkan opini dari akuntan, yaitu laporan keuangan perusahaan untuk beberapa tahun terakhir (historical) serta proyeksi keuangan perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan pintu untuk menilai kinerja suatu perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang sedang melakukan penawaran umum, sehingga opini akuntan akan memberikan suatu keyakinan bagi pihak lain atas laporan keuangan yang diterbitkan emiten tersebut.54 Akuntan

merupakan

pihak

pertama

yang

dihubungi

oleh

perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum. Sebagai 53

Sugijanto Herman,” Keterbukaan dan Tanggung Jawab Emiten atas Informasi yang

Diberikannya pada Tahap Emisi maupun pada Masa Pasca Go Public, “ (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1991), hal.121-122. 54

Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal. 25.


33

tambahan, selain untuk memenuhi persyaratan audit laporan keuangan dalam pernyataan pendaftaran, akuntan juga dapat bertindak sebagai konsultan bisnis dan keuangan perusahaan dalam proses penawaran umum. Akuntan akan menyajikan pembahasan yang independen mengenai pernyataan pendaftaran, termasuk data keuangan tertentu, diskusi dan analisis manajemen, penggunaan dana hasil penawaran umum yang akan diperoleh, kemungkinan penurunan harga saham yang potensial, kapitalisasi dan penjadwalan keuangan tambahan.55 Selain dituntut untuk memiliki keahlian di bidang pasar modal, akuntan harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan Bapepam dalam Peraturan Bapepam VIII A.1, antara lain: profesional dan bersikap independen. Akuntan harus bebas dari kepentingan siapapun juga, baik dari pihak manajemen sebagai pemberi tugas, pihak pemodal, maupun pemerintah.56 4. Konsultan Hukum Konsultan hukum adalah ahli hukum yang melakukan pemeriksan hukum. Pemeriksaan hukum adalah proses pekerjaan konsultan hukum dalam memberikan pendapat hukum, menurut hukum Indonesia, mengenai emiten dalam waktu tertentu.57 Setelah melakukan pemeriksaan hukum dan membuat laporan pemeriksaan hukum, ia akan memberikan pendapat hukum dan menandatangani pendapat hukum (legal opinion) tersebut. Fungsi utama konsultan hukum adalah melindungi pemodal atau calon pemodal dari segi hukum.58 Tugasnya antara lain meneliti anggaran dasar dan perubahannya, penyetoran modal saham, pemilikan izin usaha, status

55

Asril Sitompul, op.cit., hal. 51-52.

56

Jusuf Anwar, op.cit., hal. 135.

57

Parasian Simbolon,” Tanggung Jawab Konsultan Hukum Pasar Modal Atas Pendapat

Hukum (Legal Opinion) pada Penawaran Umum Perdana,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2000), hal. 54. 58

Ibid, hal 23


34

pemilikan aset perusahaan, serta perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan.59 5. Perusahaan Penilai Jasa perusahaan penilai diperlukan untuk menentukan nilai wajar atas aset-aset berwujud perusahaan dengan menggunakan pengukuran secara obyektif dengan metode yang telah disepakati. Perusahaan penilai berperan penting dalam penawaran umum karena umumnya perusahaan ingin tampil “cantik” melalui nilai aktiva perusahaan yang besar (seperti tanah dan bangunan, pabrik dan mesin-mesin serta aset-aset berwujud lainnya). Di sisi lain investor menginginkan suatu penilaian yang obyektif atas aset-aset perusahaan.60 6. Biro Administrasi Efek Biro Administarsi Efek (untuk selanjutnya disebut BAE) merupakan lembaga penunjang pasar modal yang berperan dalam administrasi efek, baik pada saat pasar perdana maupun pasar sekunder. BAE menyediakan jasa kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten. Penyerahan efek kepada yang berhak dan menerima efek untuk disimpan merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan BAE. Selain itu, BAE juga menyampaikan laporan tahunan kepada emiten tentang posisi efek-efek yang ditanganinya. Dalam persiapan penawaran umum di pasar perdana, BAE juga membantu emiten dalam pencatatan efek. Pada

intinya,

BAE

berperan

membantu

emiten

untuk

mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yang ditawarkan oleh emiten kepada masyarakat dengan biaya yang lebih ekonomis daripada administrasi tersebut dilakukan sendiri oleh emiten. Setiap periodik, BAE akan menyampaikan laporan tentang kepemilikan saham atas suatu emiten khususnya kepada regulator seperti Bursa Efek 59

Hotman sitorus,” Perlindungan Bagi Pemodal Melalui Prinsip Keterbukaan Dalam

Kegiatan Pasar Modal Indonesia,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok,1997), hal. 46. 60

Hendy M. Fakhruddi, op.cit., hal. 26.


35

untuk selanjutnya diumumkan kepada publik. Data yang dilaporkan BAE adalah daftar pemegang saham di atas 5% sesuai dengan ketentuan Bapepam di mana setiap pihak yang memiliki saham di suatu emiten dengan jumlah di atas 5% wajib melaporkan kepemilikan sahamnya tersebut.61 Yang dapat menyelenggarakan BAE adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. BAE melaksanakan tugasnya terhadap emiten berdasarkan kontrak. Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang efek.62 Meskipun perusahaan telah ditangani oleh lembaga dan profesi penunjang yang kompeten, namun manajemen perusahaan tetap pemegang peranan utama dalam proses penawaran umum. Harus diingat bahwa di antara semua pihak yang terlibat dalam penawaran umum, manajemen perusahaanlah yang mempunyai andil dan tanggung jawab yang paling besar.63

2.3.

PROSPEKTUS

SEBAGAI

DASAR

DIKELUARKANNYA

PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM 2.3.1. Jenis-jenis dan Isi Prospektus Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum, yang dimaksudkan agar pihak lain membeli efek yang ditawarkan.64 Prospektus merupakan sarana bagi emiten untuk melakukan penawaran atas efek yang akan dijualnya dalam suatu penawaran umum. Prospektus tidak lain merupakan “alat” bagi emiten untuk “menjual dirinya”, agar efek yang ditawarkannya dapat dibeli oleh investor.

Oleh karena salah satu fungsi

prospektus adalah sebagai alat promosi, untuk mencapai tujuan penawaran umum yang

dilakukan,

maka

prospektus

berfungsi

juga

sebagai

61

Ibid., hal. 28-29.

62

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal. 171.

63


64

Rusdin, op.cit., hal. 90.


36

“etalase”, di mana investor dapat melihat-lihat “barang” (efek) sebelum investor mengambil keputusan untuk membeli efek yang ditawarkan.65 Ada 3 jenis prospektus, yaitu prospektus ringkas, prospektus awal dan prospektus final. Perbedaan antara ketiga jenis prospektus ini terletak pada waktu di mana prospektus ini dikeluarkan. Prospektus ringkas dan prospektus awal dikeluarkan sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan prospektus final dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Prospektus ringkas dan prospektus awal merupakan prospektus yang belum lengkap dalam beberapa bagian meskipun bagian yang tidak lengkap bukan merupakan komponen yang sangat penting bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan atas investasi yang akan dilakukannya. Ketidaklengkapan ini adalah akibat dari belum dinyatakan efektifnya pernyataan pendafaran serta belum ditentukannya beberapa informasi tersebut oleh emiten. Alasan lainnya adalah karena memang prospektus ringkas dan awal ini dikeluarkan lebih awal sebagai “pengumuman” akan adanya penawaran efek dari emiten tersebut. Oleh karena itu, meskipun bukan merupakan penawaran untuk pembelian efek tetapi emiten sebenarnya mengisyaratkan pasar dan pemodal bahwa sebuah penawaran umum atas efek akan dilakukan oleh emiten. Dari segi pemodal, prospektus ringkas ini haruslah dibaca sebagai kesempatan bagi mereka untuk mempelajari lebih awal efek emiten, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi ketika pemesanan dan pembelian atas efek dilakukan.66 Berdasarkan Peraturan Bapepam IX C.3, prospektus ringkas sekurangkurangnya harus mencakup informasi sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

prakiraan tanggal efektif; prakiraan masa penawaran; prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan; prakiraan tanggal penyerahan surat efek; prakiraan tanggal penjatahan; prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;

65

Hamud M. Balfas, op.cit, hal. 184.

66

.Ibid, hal. 53-54.


37

g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten; h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana efek tersebut akan dicatatkan; i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat tentang efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga; j. prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada); k. prakiraan tempat dan tanggal penerbitan prospektus; dan l. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu : “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS” m. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu: 1) BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM; dan 2) EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI Selain itu, berdasarkan Peraturan Bapepam IX C.3, sehubungan dengan penawaran umum, dalam prospektus ringkas juga harus memuat kisaran jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, kisaran harga penawaran, efek lain yang menyertai saham ini (jika ada), hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi (jika ada) dan penerbitan saham-saham selanjutnya. Untuk lebih melengkapi prospektus ringkas, juga perlu ditambahkan Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

38

mengenai struktur modal saham (sebelum dan sesudah penawaran umum), penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum, analisis dan pembahasan manajemen, resiko usaha, kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, keterangan singkat mengenai emiten, pengurusan dan pengawasan, ikhtisar data keuangan penting, ekuitas, kebijakan deviden, perpajakan, nama lembaga dan penunjang profesi pasar modal, penjaminan emisi efek, persyaratan pembelian dan pemesanan efek, dan pencantuman nama lembaga penjamin emisi efek dan agen penjual (jika ada). Berdasarkan Peraturan Bapepam IX A.8 angka 1 a, prospektus awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. Prospektus awal digunakan pada saat masa menunggu yaitu masa antara penyampaian pernyataan pendaftaran dengan pernyataan efektif. Pada masa menunggu, emiten dapat melakukan penawaran penjajakan atau biasa dikenal dengan book building. Tindakan yang dapat atau biasa dilakukan oleh perusahaan efek yang melakukan penjaminan emisi efek dalam masa menunggu ini adalah melakukan roadshow yang sifatnya memberikan gambaran mengenai apa, siapa dan bagaimana kinerja emiten serta prospek emiten. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan mengundang perusahaan-perusahaan efek, pembeli-pembeli institusional dan pemodal lainnya yang diharapkan berminat dan akan membeli efek emiten dalam pertemuan (road show) tersebut. Namun berdasarkan Peraturan Bapepam IX A.8 angka 3 maka penyampaian minat untuk membeli efek yang dilakukan dalam masa penawaran awal tersebut bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas suatu efek.67 Penawaran awal (bookbuilding) ini bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran 67

Hamud M. Balfas, op.cit., hal 56-57.


39

efek.68 Berdasarkan Peraturan Bapepam IX A.8 angka 5, prospektus awal (dalam rangka pelaksanaan penawaran awal) hanya dapat didistribusikan setelah diumumkannya prospektus ringkas. Berdasarkan pasal 74 ayat (1) UUPM dan Peraturan Bapepam IX A.2 maka prospektus ringkas dan prospektus awal dapat diubah ataupun ditambah dengan informasi lain, baik atas permintaan Bapepam maupun atas insiatif emiten sendiri karena merasa data yang diberikan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah prospektus awal dan prospektus ringkas diberikan dalam pernyatan pendaftaran. Oleh karena sifatnya yang masih bisa mengalami perubahan, maka Bapepam mengharuskan dalam prospektus ringkas (Peraturan Bapepam IX C.3 angka 1 l) maupun dalam prospektus awal (Peraturan Bapepam IX A.8 angka 4) mencantumkan pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu : “INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS” Pernyataan ini merupakan peringatan bagi pemodal, bahwa apa yang disajikan dalam prospektus awal maupun prospektus ringkas masih belum lengkap dan masih sementara sehingga pemodal harus berhati-hati dan tidak mengambil keputusan yang hanya didasarkan atas prospektus tersebut untuk memesan apalagi menyatakan komitmen untuk membeli efek tersebut.69 Dalam pasal 78 ayat (1) UUPM dikatakan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar 68

Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, op.cit., hal. 214.

69



40

prospektus

tidak

memberikan

gambaran yang menyesatkan. Prospektus

merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang menggambarkan keadaan emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan dasar dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi tentang fakta material yang disajikan tidak benar atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta material maka hal tersebut dapat menyebabkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.70 Pengaturan mengenai prospektus dilanjutkan dalam pasal 78 ayat (2) UUPM. Pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.” Maksud ketentuan pasal 78 ayat (2) UUPM adalah mencegah adanya pihak-pihak

yang

menggunakan

keterangan

yang

tidak

benar

dengan

menyebutkan bakwa Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli efek yang ditawarkan 71

2.3.2 Prospektus Sebagai Pemenuhan Asas Transparansi Dalam Pasar Modal Berdasarkan pasal 1 angka 25 UUPM, transparansi dalam pasar modal adalah keharusan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Informasi atau fakta material, dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 UUPM, adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan 70

Ibid., hal.187.

71

C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, op.cit., hal 153.


41

atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Melalui beberapa contoh dalam penjelasan pasal 1 angka 7 UUPM, Pemerintah berusaha memperjelas apa yang dimaksud dengan informasi atau fakta material. Contoh-contoh tersebut antara lain: a. Penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan; b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham; c. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya; d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; e. Produk atau penemuan baru yang berarti; f. Perubahan tahun buku perusahaan; dan g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Selain itu, melalui Peraturan Bapepam IX K.1, Bapepam menambahkan beberapa hal yang dianggap merupakan informasi dan fakta material, yang harus diketahui pemodal dan dianggap dapat memengaruhi harga efek dan keputusan investasi. Namun, walupun sudah ada penambahan tersebut, tetap saja tidak ada kejelasan tentang apa yang disebut peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek dan atau keputusan pemodal atas efek emiten yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan selain informasi atau fakta yang telah disebutkan di atas (dalam penjelasan pasal 1 angka 7 UUPM dan Peraturan Bapepam IX K.1), masih ada ratusan bahkan ribuan fakta lainnya yang mungkin timbul dan dapat memengaruhi harga efek dan keputusan investasi. Oleh karena keterbatasan itulah, maka informasi atau fakta material tersebut haruslah dihubungkan dengan ekspektasi orang mengenai peristiwa tersebut atas harga efek dan keputusan pemodal atas efek. Dengan kata lain, dalam melakukan keterbukaan atas informasi atau fakta material, emiten harus melihat relevansi informasi tersebut kepada harga efek dan keputusan pemodal.


42

Di sisi lain, emiten harus memisahkan antara informasi mengenai emiten dengan informasi yang seharusnya telah diketahui publik. Perkembangan politik dan ekonomi suatu Negara, misalnya, jelas sangat memengaruhi harga efek perusahaan dan keputusan investasi pemodal. Demikian juga tentang informasi mengenai komoditas tertentu, misalnya miyak bumi untuk perusahaan minyak atau karet untuk perusahaan ban, yang digunakan atau menjadi bahan baku dalam proses produksi emiten ataupun menjadi bidang usaha utama emiten. Informasiinformasi yang semacam ini dianggap sebagai informasi yang seharusnya diketahui atau dicari sendiri oleh investor yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham suatu perusahaan (emiten).72 Transparansi merupakan terminologi yang sangat penting dan prinsip yang sangat fundamental dalam pasar modal. UUPM menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin transparansi. Pemberlakuan UUPM akan menjadi indikator dan landasan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam hal hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan benar sehingga calon investor mampu mengambil keputusan karena didukung oleh jaminan informasi yang kuat. Jaminan UUPM akan transparansi merupakan hal yang mendasar untuk menciptakan kepercayaan dan menarik calon investor untuk berinvestasi di pasar modal. Di lain pihak, emiten atau perusahaan publik yang ingin sahamnya dibeli oleh para investor dan dapat masuk dalam standar internasional, haruslah berusaha membuka diri dan menerapkan keterbukaan informasi dengan kualitas yang terjaga dalam hal akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu dan ketepatan informasi. Membuka diri di sini berarti bersedia memberikan informasi material yang berkenaan dengan keadaan perusahaannya. Keterbukaan diartikan memberikan akses seluas-luasnya kepada pemegang saham atau investor untuk mengetahui keadaan atau informasi penting perusahaan. Keterbukaan juga mengandung arti mengungkapkan semua hal secara tuntas, benar dan lengkap. Informasi yang demikian ini dapat menjadikan investor mampu mengambil keputusan secara 72

Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 181-182.


43

mantap.73 Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan, maka dapat diantisipasi terjadi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa jadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan pada seorang investor atau kelompok investor tertentu. Padahal informasi itu berisi fakta material yang sangat berfungsi sebagai bahan pertimbangan investor dalm melakukan investasi.74 Dengan keterbukaan pula, investor dapat melakukan penilaian atas “barang” (efek) yang akan dibelinya sehingga kepentingan investor dapat terlindungi. Hal ini sesuai dengan bagian menimbang huruf c UUPM.75 Lebih jauh lagi, sistim kewajiban keterbukaan tersebut, juga penting dipahami sebagai ketentuan umum anti-fraud dari hukum pasar modal, yang menyatakan “tell the truth and don’t leave out anything important.” Pemahaman tersebut penting, oleh karena kegagalan untuk mengungkapkan (to disclose) fakta material dianggap sebagai penipuan.76 Mengingat pentingnya keterbukaan di pasar modal tersebut di atas, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala atau laporan atas peristiwa material yang dapat memengaruhi harga efek yang bersangkutan kepada Bapepam dan segera mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat.77 Keterbukaan atau transparansi emiten maupun perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di bursa akan memberikan kredibilitas pada perusahaan yang bersangkutan.78

73

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal 227-228

74

Bismar Nasution (A) ,” Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal : Studi

Mengenai Penentuan Fakta Material dan Perbuatan Yang Menyesatkan,” (Tesis Doktor Univesitas Indonesia, Depok, 2001), hal.43. 75


76

Bismar Nasution (B),” Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolaan Perusahaan yang

Baik Dalam UUPM, “ 77

Jusuf Anwar, op.cit., hal. 105.

78

E.A.Koetin, Analisis Pasar Modal, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal .75.


44

Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 tahap yaitu:79 1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum, yang didahului dengan pengajuan pendaftaran emisi efek ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam IX C.1 antara lain : prospektus, laporan keuangan yang telah diaudit akuntan, perjanjian emisi, legal opinion dan sebagainya 2.

Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa. Dalam hal ini, emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (continuously disclosure) kepada Bapepam dan Bursa.

3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Bapepam X K.1. Seperti yang disebutkan di atas bahwa prospektus merupakan salah satu pelaksanaan keterbukaan di pasar modal. Prospektus merupakan dokumen yang utama dan pertama dalam pemenuhan asas keterbukaan di pasar modal. Dikatakan demikian karena prospektus merupakan dokumen yang pertama-tama harus dikeluarkan suatu perusahaan ketika hendak mendapatkan status sebagai emiten maupun perusahaan publik.80 Selain itu, di samping sebagai dokumen penawaran yang memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penjualan saham, pada saat yang sama prospektus juga menyediakan informasi yang lengkap bagi investor megenai faktor resiko yang dihadapi perusahaan dan menyediakan informasi yang terbuka mengenai semua hal yang relevan untuk memberikan perlindungan terhadap pertanggungjawaban manajemen bila terdapat hal-hal yang material yang disembunyikan ataupun hal-hal yang menyesatkan.81 Bila dikaitkan dengan profesi penunjang pasar modal, maka berdasarkan pasal 64 UUPM, setidaknya ada 4 profesi penunjang yang membantu emiten 79

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hal.229-230.

80


81



45

dalam melakukan keterbukaan. Dari keempat profesi penunjang tersebut, ada tiga di antaranya yang tanpa kehadiran mereka keterbukaan dalam prospektus tidak mungkin terwujud. Ketiga profesi itu adalah: 82 1. Akuntan Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, akuntan merupakan profesi yang memastikan laporan keuangan emiten disajikan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia 2. Konsultan Hukum Konsultan hukum merupakan profesi yang di antaranya memastikan emiten telah berdiri sesuai dengan hukum yang berlaku dan semua transaksi yang dilakukan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan serta harta (asset) yang dimiliki perusahaan telah dimiliki secara hukum. Dimuatnya pendapat hukum dalam prospektus selain untuk keterbukaan, juga untuk memberikan kepastian hukum, yang keduanya ditujukan untuk: 83 2.1 Bapepam Keterbukaan dan kepastian hukum ditujukan kepada Bapepam karena Bapepam adalah pihak yang mewajibkan adanya pendapat hukum tersebut. Selain itu, Bapepam juga sebagai pengawas perusahaan yang akan melakukan penawaran umum. 2.2 Underwriter Keterbukaan dan kepastian hokum ditujukan untuk underwriter karena underwriter yang menjamin terjualnya saham-saham emiten di pasar perdana, sehingga underwriter berhak mengetahui betul keadaan dari perusahaan yang dijaminnya.

82

Hamud M. Balfas, op.cit., hal 234-235.

83

M. Atalantha Diah, “Pendapat Hukum Dalam Prospektus Perusahaan Go Public, ”

(Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1992), hal. 67.


46

2.3 Calon investor Keterbukaan dan kepastian hukum ditujukan kepada calon investor karena mereka harus mengetahui apakah mereka membeli saham dari perusahaan yang terlibat sengketa. 3. Penilai. Penilai adalah pihak yang memastikan bahwa nilai harta adalah sesuai taksiran sehingga tidak akan menyebabkan pembengkakan atas nilainya. Berdasarkan Peraturan Bapepam IX C.1, prospektus merupakan dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Dari pernyataan pendaftaran (termasuk prospektus di dalamnya), Bapepam akan melakukan penilaian terhadap calon emiten dan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penawaran umum. Setelah Bapepam menganggap bahwa seluruh prosedur maupun persyaratan melakukan penawaran umum telah terpenuhi maka Bapepam akan memberikan pernyataan efektif bagi calon emiten sebagai “tiket” untuk memperdagangkan sahamnya di pasar perdana.84 Tujuan utama penelahaan kelengkapan dokumen-dokumen emiten oleh Bapepam ini adalah untuk melihat kecukupan, objektivitas, kemudahan dimengerti sesuai dengan persyaratan kewajiban keterbukaan, agar investor khususnya investor yang tidak profesional mempunyai kejelasan mengenai hal-hal yang relevan terhadap perlindungan mereka dalam penawaran umum setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif (the effectiveness of the registration statement).85 Seperti yang sudah disebutkan dalam Bab 1 bahwa terdapat suatu permasalahan dalam penawaran umum yang dilakukan oleh P.T. Bayan Resources, Tbk., yaitu pengehentian operasi usaha anak perusahaannya, yaitu P.T. Perkasa Inakakerta (PIK) oleh Plt. Bupati Kutai Timur. Untuk menelaah lebih 84

Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal. 99

85

Bismar Nasution (C), “ Prinsip Keterbukaan, Pengelolaan Perusahaan yang Baik dan

Persyaratan Hukum di Pasar Modal, “


47

lanjut mengenai penghentian operasi tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan teori mengenai izin usaha pertambangan dikaitkan dengan peraturan perundangan di bidang pertambangan dan peraturan perundangan di bidang kehutanan.

2.4.

Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Peraturan Perundangan di Bidang Pertambangan dan Peraturan Perundangan di Bidang Kehutanan Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat

digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, perusahaan pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya.86 Kuasa pertambangan merupakan izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan. Dalam hal ini adalah pemerintah selaku pemegang hak penguasaan di bidang pertambangan.87 Dalam pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan (untuk selanjutnya disebut UU Pertambangan) disebutkan pengertian kuasa pertambangan yaitu: “Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan” Kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:88 1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum Kuasa pertambangan penyelidikan umum merupakan kuasa untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk

86

Salim H.S., op.cit., hal. 63.

87

Fahri Aryati, “Aspek Perijinan dalam Pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan

Batubara di Indonesia, “ (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 32. 88

Salim H.S., op.cit., hal 67-68.


48

membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. 2. Kuasa pertambangan eksplorasi Kuasa pertambangan eksplorasi adalah kuasa/wewenang yang diberikan oleh

pejabat

berwenang

untuk

melakukan

penyelidikan

geologi

pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya bahan galian serta sifat letakan bahan galian tersebut. 3. Kuasa pertambangan eksploitasi Kuasa pertambangan eksploitasi merupakan kuasa pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian Kuasa ini adalah kuasa pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsuryang terdapat pada bahan galian itu. 5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan Kuasa ini adalah kuasa pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Kuasa pertambangan lahir berdasarkan ketentuan mengenai pelaksanaan penguasaan dan pengaturan usaha pertambangan oleh Negara (pasal 4 ayat (1) UU Pertambangan). Namun oleh karena Negara tidak dapat mengusahakan sendiri, maka UU Pertambangan membuka kesempatan bagi berbagai pihak sesuai kewenangannya, yaitu instansi pemerintah, perusahaan Negara, pertambangan rakyat, perorangan, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan koperasi sebagai pemegang kuasa pertambangan. Dalam pasal 6 jo. Penjelasan Umum butir 3 UU Pertambangan, maka bahan galian golongan a (bahan galian strategis) dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan perusahaan negara. Dalam pasal 10 ayat (1) UU Pertambangan dikatakan bahwa apabila instansi pemerintah maupun perusahaan Negara tidak dapat melaksanakannya sendiri, maka dapat ditunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak bisa dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintah maupun perusahaan Negara tersebut. Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

49

Di samping penunjukkan pasal 10 UU Pertambangan tersebut, izin melakukan usaha tambang, khususnya tambang batubara, diberikan penegasan lebih rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 yang mengatur mengenai perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).89 Perbedaan mendasar antara kuasa pertambangan dan PKP2B adalah bahwa PKP2B terbuka bagi penanaman modal asing sedangkan kuasa pertambangan harus dimiliki oleh perusahaan Indonesia yang dikelola oleh WNI.90 Pengertian PKP2B dapat dilihat dalam pasal 1 Keputusan Presiden tersebut di atas. Dalam Keputusan Presiden tersebut dikatakan bahwa: 91 ”Perjanjian karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara” Para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah: 1. Pemerintah sebagai principal (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) 2. Kontraktor (perusahaan asing atau perusahaan patungan asing dan nasional atau perusahaan nasional). Semua hak dan kewajiban pemerintah sebagai principal dan perusahaan sebagai kontraktor tertuang secara rinci di PKP2B.92 Dalam melaksnakan kegiatannya berdasarkan kontrak PKP2B, kontraktor swasta akan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut: 1. Tahap penyelidikan umum Tahap

ini

merupakan

awal

dalam

usaha

pertambangan,

yaitu

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang indikasi endapan bahan galian di suatu daerah. Diadakan peninjauan lapangan untuk menyakinkan 89

Fahri Aryati, op.cit., hal. 33-34.

90

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal. 229.

91

Salim HS, op.cit. , hal 199-200.

92

Fahri Aryati, op.cit., hal. 43.


50

kebenaran data yang ada. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini terdiri atas penyelidikan secara geologi umum, geofisik, geokimia, baik di daratan maupun di perairan serta pemetaan dari udara. 2. Tahap eksplorasi Tahap ini merupakan pekerjaan lanjutan dalam pencarian endapan batubara yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang ukuran, bentuk, kedudukan, besar cadangan, sifat, jenis, penelaahan ekonomi dan pemasarannya. 3. Tahap studi kelayakan Setelah kegiatan eksplorasi dianggap selesai dan semua data telah diperoleh, tiba saatnya untuk mengadakan evaluasi dan perhitungan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan menuju suatu keputusan dapat atau tidaknya suatu proyek pertambangan batubara tersebut dilakukan serta dibenarkan. Tahap ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan sebelum usaha pertambangan dilakukan. 4. Tahap kontruksi Setelah hasil studi kelayakan menentukan proyek pertambangan batubara layak untuk diteruskan, perusahaan sampai pada penyiapan produksi dengan membuat uji coba produksi dan mendirikan fasilitas-fasilitas seperti

jalan/akses

untuk

transportasi

dan

komunikasi,

membuat

pelabuhan, tongkang, menyiapkan peralatan pertambangan, peralatan peningkatan mutu batubara dan fasilitas lain yang menunjang produksi dan penjualan. 5. Tahap eksploitasi/produksi Dalam PKP2B, tahap kegiatan ini adalah tahap terakhir. Kegiatan ini terdiri daripenggalian batubara yang dapat dilakukan dengan cara pengupasan tanah atas terlebih dahulu atau penggalian secar alngsung ataupun membuat terowongan di bawah tanah, pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian serta penjualan.


51

Sebelum melakukan tahapan kegiatan tersebut, kontraktor wajib memohon ijin kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral akan memberikan surat izin berupa surat keputusan mengenai permulaan tahap kegiatan yang ditandatangani Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).93 Mengenai berakhirnya kuasa pertambangan, dalam pasal 20 UU Pertambangan,

dikatakan

bahwa

kuasa

pertambangan

berakhir

karena

dikembalikan, dibatalkan atau karena habis waktunya. Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (3) dan pasal 22 ayat (2) dikatakan bahwa penegembalian kuasa pertambangan maupun pembatalan kuasa pertambangan harus mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembatalan kuasa pertambangan dilakukan Menteri ESDM untuk kepentingan negara. Dalam hal kuasa pertambangan berakhir karena habis jangka waktu dan tidak diperpanjang, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir demi hukum. Kegiatan usaha pertambangan umum (migas dan batubara) sering mengalami hambatan akibat adanya disharmonisasi dengan kebijakan di sektorsektor lain seperti kehutanan, otonomi daerah, maupun lingkungan hidup. Berbagai hambatan ini disebabkan oleh karakteristik industri pertambangan yang mempunyai ciri khas beresiko tinggi, jangka panjang, dan lokasi definitif. Disharmonisasi dalam bidang kehutanan dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan) isinya tumpang tindih dengan UU Pertambangan. Selain itu masalah lain yang juga sering timbul adalah ketidakharmonisan antara pusat dan daerah. Paradigma Kepala Daerah adalah bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka segala urusan pengelolaan sumber daya di bidang pertambangan umum (migas dan batubara) menjadi kewenangan daerah secara mutlak. Bila dikaji maka dapat dilihat dari pasal 13 dan pasal 14 UU tersebut bahwa kewenangan bidang pertambangan bukanlah kewenangan 93

Fahri Aryati, op.cit., hal 44-48.


52

yang wajib haru dilakukan oleh pemerintah provinsi atau oleh pemerintah kabupaten/kota.94 Dikaitkan dengan UU Kehutanan, salah satu pasal dalam UU tersebut yang berkaitan dengan pertambangan yaitu pasal 38 UU Kehutanan berikut penjelasannya. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa penambangan hanya boleh dilakukan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Namun, penambangan dengan pola penambangan terbuka tidak boleh dilakukan di kawasan hutan lindung. Dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan. Filosofis pinjam pakai kawasan hutan dimaksudkan agar setiap pengguna kawasan hutan di luar sektor kehutanan tidak menyebabkan enclave, luas kawasan hutan tidak terkurangi, dan agar pemerintah cq. Departemen Kehutanan masih tetap dapat mengelola kawasan yang dipinjam pakai sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi.95 Pasal 50 ayat (3) butir g UU Kehutanan melarang dilakukannya kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan. Atas pelanggaran pasal ini maka dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan). Pada ayat 16 pasal yang sama disebutkan bahwa dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh

dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Mengenai sanksi administratif, maka dalam UU Kehutanan (pasal 80 UU Kehutanan) hanya mengatur sanksi administratif atas pelanggaran di luar ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78 UU Kehutanan. Sanksi administratif 94

Ainur Rasyid ,”Aspek Yuridis Perusahaan Pertambangan Umum Pasca Otonomi

Daerah, “ (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal.129-130. 95

Budi Riyanto, “Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan dan Kegiatan Pertambangan,”

Jurnal Hukum Bisnis (2007): 26.


53

ini dibebankan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan. Sebagai tambahan, dalam perkembangan yang terbaru, pada tanggal 16 Desember 2008, DPR telah mengesahkan UU Mineral dan Batubara. Dalam UU yang baru tersebut, sistem kontrak karya yang semula dianut dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 diubah menjadi sistem pemberian izin oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga posisi negara tetap lebih tinggi daripada perusahaan yang melakukan pertambangan. Namun dengan diundangkannya UU baru ini, menimbulkan kebingungan berbagai dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam pengaturan ketentuan perlihannya. Dalam pasal 169 bagian a menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,maka kontrak karya dan Perjanjian Parya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, sedangkan pasal 169 b menyebutkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan Perjanjian Parya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat lambatnya satu tahun sejak undangundang ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan Negara.96

96

________________, “Era Kontrak Karya Berakhir,” Kompas, (17 Desember 2008) :

hal 1


BAB 2 PENAWARAN UMUM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Recommend Documents