PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jl. Madukoro AA-BB No. 44, Semarang 50144 Telepon : (024) 7608203, 7610121, 7610122 / Fax: (024) 7608379 www.esdm.jatengprov.go.id
TERM OF REFERENCE (KERANGKA ACUAN KERJA)
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN/REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH
SEMARANG 2015
I.
LATAR BELAKANG Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saatiniizin pertambangan tidak lagi diterbitkan olehpemerintah Kabupaten/Kota akantetapi dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi. Hal ini tertuang dalam lampiran UndangUndang tersebutbagian “CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral” nomor “2. Mineral dan Batubara”, yang berisitentangkewenangan : a. Penetapan wilayah izinusaha pertambanganmineral bukan logam danbatuan dalam 1 (satu)daerah Provinsi danwilayah laut sampaidengan 12 mil; b. Penerbitan izin usahapertambangan minerallogam dan batubara dalam rangka penanaman modaldalam negeri pada wilayahizin usaha pertambangandaerah yang berada dalam1 (satu) daerah Provinsitermasuk wilayah lautsampai dengan 12 mil laut; c. Penerbitan izin usahapertambangan mineralbukan logam dan batuandalam rangka penanamanmodal dalam negeri padawilayah izin
usahapertambangan
yang
beradadalam
1
(satu)
daerahProvinsi termasuk wilayahlaut sampai dengan12 mil laut; d. Penerbitan
izin
pertambangan
rakyatuntuk
komoditas
minerallogam, batubara, mineralbukan logam dan batuandalam wilayahpertambangan rakyat; e. Penerbitan izin usahapertambangan operasiproduksi khusus untukpengolahan dan pemurniandalam rangka penanamanmodal dalam negeriyang komoditastambangnya berasal dari1 (satu) daerah Provinsiyang sama; f.
Penerbitan izin usaha jasapertambangan dan suratketerangan terdaftar
dalam
rangka
penanaman
modaldalam
negeri
yangkegiatan usahanya dalam1 (satu) daerah Provinsi. Denganbanyaknyakewenangan
yang
PemerintahProvinsiJawa
dilimpahkan, Tengah
dituntutharussiapdalammemberikanpelayanan prima terkaitdengan proses
penerbitanizin
di
bidangpertambangan.
DalammasatransisipascaterbitnyaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014, DinasEnergidanSumberDaya Mineral selakudinasteknis di
bidangpertambangan
mineral
danbatubaradipercayaolehGubernurJawa
Tengah
untukmenerbitkanizinpertambangansebelumnantinyaakandipusatka nmelalui Kantor PelayananTerpaduSatuPintu (PTSP). Gunamemberikanpelayananterbaikdalamrangkapenerbitanizin /rekomendasiusahapertambangan, Mineral
ProvinsiJawa
Tengah
DinasEnergidanSumberDaya melalui
akanmelaksanakanKegiatanKegiatan Perizinan/Rekomendasi
APBD
Tahun
Peningkatan
Usaha
2015
Pelayanan Pertambangan.
Melaluikegiatantersebut, diharapkanperizinansertapengelolaankegiatanusahapertambanganke depandapatlebihbaikdanbermanfaatuntuksebesarbesarnyakemakmuranrakyat
Indonesia
padaumumnyadanwargaJawa Tengah khususnya.
II.
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN A. MAKSUD Maksud
dilaksanakan
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambanganadalah : a. Melaksanakanrakor/rekonsiliasipengelolaanusahapertambang andi Jawa Tengah; b. Melaksanakaninventarisasi
data
dan
survey
lapangandalamrangkapenerbitanizin/rekomendasiusahaperta mbangan diJawa Tengah; c. Memprosespermohonanizin/rekomendasiusahapertambangan di Jawa Tengah. B. TUJUAN Tujuan
dilaksanakan
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan adalah : a. Mengkoordinasikandanmensosialisasikanperizinansertapelaks anaanusahapertambangan
di
Jawa
Tengah
denganpemerintahKabupaten/Kota danpelakuusahatambang; b. Menginventarisasi
data
izinpertambangandi
Tengahdanpelaksanaannya di lapangan;
Jawa
c. Menerbitkanizin/rekomendasiusahapertambangan
di
Jawa
Tengah. C. SASARAN Sasaran
pelaksanaan
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi
Usaha
Pertambanganadalahparastakeholderterutamaaparaturdanpelaku usahapertambangan. III.
LOKASI KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangandilaksanakan
di
seluruhKabupaten/Kota
di
Jawa
Tengah. IV.
RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambanganmeliputi: 1. Melakukan
konsultasi
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangandengan Pemerintah Pusat; 2. Melakukan
inventarisasi
data
dan
survey
lapangandalamrangkapenerbitanizin/rekomendasiusahapertamb angan diJawa Tengah; 3. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan rakor/rekonsiliasi pengelolaan usaha pertambangan di Jawa Tengah; 4. Melakukan
persiapan
dan
pelaksanaan
rakor/rekonsiliasi
pengelolaan usaha pertambangan di Jawa Tengah. V.
KELUARAN Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambanganmeliputi : a. Terlaksananya
rakor/rekonsiliasi
pengelolaan
usaha
pertambangan di Jawa Tengah; b. Terbitnya
dan
lancarnya
proses
usahapertambangan diJawa Tengah.
perizinan/rekomendasi
VI.
SUMBER DANA Pelaksanaan
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. VII.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangandilaksanakanselama1 (satu) Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) Bulan.
VIII.
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Terlampir).
IX.
SPESIFIKASI TEKNIS DAN BIAYA a. Sewaruangrapatdankelengkapannyasertapaketakomodasidankon sumsipesertarakor/rekonsiliasipengelolaanusahapertambangan I, denganbiayaRp. 36.000.000,-; b. Sewaruangrapatdankelengkapannyasertapaketakomodasidankon sumsipesertarakor/rekonsiliasipengelolaanusahapertambangan II, denganbiayaRp. 36.000.000,-; c. Sewaruangrapatdankelengkapannyasertapaketakomodasidankon sumsipesertarakor/rekonsiliasipengelolaanusahapertambangan III, denganbiayaRp. 36.000.000,-; d. Sewaruangrapatdankelengkapannyasertapaketakomodasidankon sumsipesertarakor/rekonsiliasipengelolaanusahapertambangan IV, denganbiayaRp. 36.000.000,-;
X.
METODE PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Langsung JasaLainnya.
XI.
TOTAL BIAYA DAN RAB a. Total
biaya
untuk
Perizinan/Rekomendasi
Kegiatan Usaha
Peningkatan
Pertambangan
Pelayanan sebesar
Rp.
457.500.000,- (empatratus lima puluhtujuhjuta lima ratusribu
rupiah); b. (RAB Terlampir). XII.
PELAPORAN (Sistematika Pelaporan Terlampir). Semarang, 2 Januari 2015 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19621222 199003 1 005
Lampiran 1 MATRIK JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN TAHAPAN PEKERJAAN A. Persiapan : KonsultasidenganPemerintah Pusat Koordinasipelaksanaanrakord enganPemerintahKabupaten B. PekerjaanLapangan : Pelaksanaan rakor pengelolaan usaha pertambangan Melakukan inventarisasi dan survey lapangan penerbitan izin/rekomendasi D.Administrasi dan pelaporan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Lampiran 2 RENCANA ANGGRARAN BIAYA (RAB)
Lampiran3 KERANGKA LAPORAN AKHIR LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN/REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN TAHUN 2015 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I
PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang 1.2. MaksuddanTujuan 1.3. Lokasi Pelaksanaan 1.4. Manfaat 1.5. Metode Pelaksanaan Kegiatan
BAB II HASIL PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN/REKOMENDASI USAHA PERTAMBANGAN 2.1. Rakor/rekonsiliasipengelolaanusahapertambangandi Jawa Tengah; 2.2. Inventarisasi data dan survey lapangandalamrangkapenerbitanizin/rekomendasiusaha pertambangan diJawa Tengah; BAB III PERMASALAHAN, HAMBATAN PEMECAHAN 3.1. Permasalahan 3.2. Hambatan 3.3. AlternatifPemecahan BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran
LAMPIRAN - Dokumentasi Kegiatan
DAN
ALTERNATIF
