REKAYASA SISTEM AGROESTAT HORTIKULTURA DENGAN PENDEKATAN KETERPADUAN WILAYAH System Design of Agro-Estate for Horticulture with Integrated Regional Approach
HANDOJO KRISTYANTO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Rekayasa Sistem Agroestat Hortikultura dengan Pendekatan Keterpaduan Wilayah adalah karya saya sendiri dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi.
Bogor, 24 Februari 2007
Handojo Kristyanto P 256 000 09 TIP
ABSTRAK HANDOJO KRISTYANTO, Rekayasa Sistem Agroestat Hortikultura dengan Pendekatan Keterpaduan Wilayah. Dibimbing oleh M.SYAMSUL MA’ARIF, ERIYATNO, SUTRISNO, TAJUDDIN BANTACUT, dan NASTITI SISWI INDRASTI. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang semakin mengarah pada penciptaan kawasan-kawasan terpadu sebagai kekuatan yang mampu mendorong ekspor, menarik investor, dan berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat sebagai landasan pengembangan diupayakan dengan cara meningkatkan produksi sumberdaya lahan pertanian, sehingga petani budidaya mendapatkan tambahan penghasilan dan perolehan nilai tambah secara nyata dari proses industri hasil pertanian. Peningkatan produksi budidaya yang mampu mendukung agroindustri dengan pasokan bahan baku dalam volume dan harga yang pasti, akan mensinergikan usahatani dan agroindustri, meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan efisiensi dari keseluruhan proses pengembangan kawasan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk merekayasa sistem Agroestat sebagai kawasan pertanian terpadu berbasis komoditi hortikultura unggulan dengan pendekatan keterpaduan wilayah yang terintegrasi dalam satu manajemen. Sistem Agroestat bersifat holistik mencakup seluruh alur dari rangkaian nilai tambah (value chain) agribisnis, mulai tahap usahatani, agroindustri, dan agroniaga dalam lingkup regional, nasional, dan internasional. Sistem Agroestat yang dirancang untuk memperoleh manfaat dari adanya saling ketergantungan dan keterkaitan multi-dimensi (sosial, budaya, ekonomi) antar-sektor (pertanian, industri, dan perdagangan), merupakan rekayasa yang komplek. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan aplikasi Soft System Methodology untuk rekayasa Model Konseptual Agroestat (soft system) dan Sistem Penunjang Keputusan (hard system) yang efektif. Rekayasa kawasan pertanian terpadu dengan sistem Agroestat mengacu (benchmarking) pada tiga bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan terpadu yang ada saat ini, yaitu: Pola Agropolitan, Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dan Pola Kawasan Industri. Masing-masing pola ini menggambarkan karakter kemitraan dan latar
belakang kawasan terpadu yang spesifik. Agroestat kemudian dirancang dengan tujuan tunggal (single objective development planning), bersifat fungsional dan fokus pada masalah pokok, yaitu kesinambungan pasokan bahan baku pada pengembangan agroindustri. Model Konseptual hasil rekayasa Agroestat mempunyai lima elemen (aspek) operasional, yaitu: Infrastruktur, Pewilayahan, Bisnis, Pembiayaan, dan Manajemen. Masing-masing aspek mempunyai peran yang penting, namun tidak dapat berdiri sendiri dan secara terpadu mewujudkan Pola Agroestat yang utuh. Pewilayahan Agroestat ditentukan dengan menggunakan pendekatan obyektif dan subyektif dalam tiga Satuan Wilayah Ekonomi (Usahatani, Agroindustri, dan Agroniaga) sebagai wilayah pengembangan yang tertentu, teratur, dan terukur. Simpul utama (central node) dari Agroestat ada pada Satuan Wilayah Ekonomi Usahatani, dan dirancang untuk lingkungan ekonomi pasar bebas yang berkeadilan pada tatanan otonomi daerah. Sistem Agroestat di daerah otonom Kabupaten dengan konsep keterpaduan bukan kemitraan, membutuhkan keterlibatan Pemerintah (Daerah) dalam bentuk subsidi tidak langsung (infrastruktur) dan regulasi penataan ruang. Oleh karena itu, Agroestat memerlukan Unit Kerja atau Lembaga dalam fungsi sebagai manajemen operasional (Pengelola) secara independen, otonom dan komersial. Validasi SPK (Sistem Penunjang Keputusan) Agroestat di Kabupaten Brebes dengan bawang merah sebagai komoditi unggulan menetapkan target tingkat keuntungan petani budidaya sebesar 22%. Peningkatan produksi diupayakan dengan menaikkan frekuensi tanam per tahun dari 2.35 saat ini menjadi 3.00 sehingga produksi sumberdaya lahan milik petani dapat maksimal. Peningkatan ini dilakukan melalui revitalisasi (infrastruktur) jaringan irigasi yang dikaitkan dengan penambahan luas lahan beririgasi, perubahan demand atau ketersediaan dana APDB. Upaya pengendalian stock melalui fasilitas pergudangan masih diperlukan dalam periode transisi sampai keseimbangan pasokan ke pasar dapat dicapai. Dengan peningkatan jaringan irigasi 10% per tahun maka lahan yang potensial dapat beririgasi dalam jangka waktu lima tahun. Upaya peningkatan produksi bawang merah pada tahun ke-enam harus dilakukan dengan strategi intensifikasi. Key word: agroestat, kawasan pertanian, komoditi unggulan, hortikultura, bawang merah
ABSTRACT HANDOJO KRISTYANTO, System Design of Agro-Estate for Horticulture with Integrated Regional Approach. Under the Direction of M.SYAMSUL MA’ARIF, ERIYATNO, SUTRISNO, TAJUDDIN BANTACUT, and NASTITI SISWI INDRASTI. The effort to fasten the economy growth of developing countries is directed to create an integrated zone that will motivate export, invite investors, and be a catalyst of a continuous, growing and developing region. Empowering of the society as the ultimate goal of development will be achieved through increasing the production of horticulture farm, so that farmer got better income and a real value-added from the agroindustry process. The increase of the horticulture farm production would support agroindustry by supplying raw material in a certain price and timely volume, synchronizing agriculture and agro-industry, increasing value-added, and efficiency of the total process of agriculture development zone. This research is to design Agroestat as an integrated agricultural zone under one management based on local specific competitive horticulture with regional development approach. The research of Agroestat is holistic covering the whole value-chain (farming, industry and trading) of the regional, national, and international process agriculture. Agroestat make use of a complex and complicated inter-dependency and interrelation of multi-dimensional (social, culture, economy) among sectors (agriculture, industry, and commerce). Therefore, this research applied Soft System Methodology to design conceptual model of Agroestat (soft system) and Decision Support System (hard system). The study of Agroestat benchmarks to three models of newly specific developed integrated region that is Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Agropolitan, and Eco-Industrial Park model. Agroestat is designed with a single functional development program and focus on the basic problems of continuity of raw material input to agro-industry. The conceptual model of Agroestat, consist of five individual elements which are infrastructure, district, business, funding, and management. As a whole it describes the Agroestat model. Regionalization of Agroestat is using objective and subjective approach into three (agriculture, industry, and commerce) Economic Zone on fair free
trade competition and decentralization of government policy. Agroestat in the smallest autonomous area of Kabupaten/Kota applying the integrity concept, needs supports of local government in indirect-subsidies (infrastructure) and regulation (spatial order). Agroestat needs an independent, professional, commercial institution to manage Agroestat. The validation of Agroestat DSS (Decision Support System) has been done in Kabupaten Brebes with shallot as local competitive horticulture commodity. The targeted profit margin of farmer was set on 22%, striven by raising planting frequency from 2.35 to 3.00 in order to maximize farmer’s production. This increase is achieved by irrigation infrastructure revitalization which will expand irrigated farm, availability of demand or APBD fund. Efforts to control stock through warehousing facility is still needed in transition period until the balance of supply to markets could be accomplished. By increasing of 10% per year of the irrigation network, the whole farms would be well irrigated in the six years. Effort to increase shallot production at the sixth year must be done by advance horticulture intensification strategy. Key words: agro estate, local specific competitive product, horticulture, shallot.
© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007 Hak Cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, microfilm, dan sebagainya.
REKAYASA SISTEM AGROESTAT HORTIKULTURA DENGAN PENDEKATAN KETERPADUAN WILAYAH System Design of Agro-Estate for Horticulture with Integrated Regional Approach
HANDOJO KRISTYANTO
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Teknologi Industri Pertanian
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
Judul Disertasi
: Rekayasa Sistem Agroestat Hortikultura dengan Pendekatan Keterpaduan Wilayah
Nama Mahasiswa
: Handojo Kristyanto
Nomor Induk Mahasiswa
: P 256 000 09 TIP
Program Studi
: Teknologi Industri Pertanian
Disetujui, Komisi Pembimbing
Prof.Dr.Ir. M.Syamsul Ma’arif, M.Eng. Ketua
Prof. Dr.Ir. Eriyatno, MSAE. Anggota
Dr.Ir. Sutrisno M.Agr. Anggota
Dr.Ir. Tajuddin Bantacut, MSc. Anggota
Dr.Ir. Nastiti Siswi Indrasti Anggota Diketahui,
Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr.Ir. Irawadi Jamaran
Prof. Dr.Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS.
Tanggal Ujian: 24 Februari 2007
Tanggal lulus:………………………
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala ridho, rahmat, dan karuniaNya sehingga disertasi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Rekayasa Sistem Agroestat Hortikultura dengan Pendekatan Keterpaduan Wilayah. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof.Dr.Ir. M.Syamsul Ma’arif, M.Eng. selaku Ketua Komisi Pembimbing, serta Prof.Dr.Ir. Eriyatno MSAE., Dr.Ir. Sutrisno M.Agr., Dr.Ir. Tajuddin Bantacut, MSc., Dr.Ir. Nastiti Siswi Indrasti, masingmasing sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Semoga Allah SWT saja yang akan membalas budi baik dan semua amalan berupa dorongan, dukungan, dan bimbingan yang kami terima sepanjang penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian IPB atas segala ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang telah diberikan selama kami menuntut ilmu dan mengikuti program doktor di IPB. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para staf administrasi fakultas dan rektorat yang telah memberikan bantuannya, serta kepada rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teknologi Industri Pertanian IPB atas bantuan dan dorongan, serta persaudaraan dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di IPB. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberi manfaat nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan sektor pertanian di Indonesia.
Bogor, 24 Februari 2007
Penulis.
i
Riwayat Hidup
Penulis dilahirkan di Semarang pada tanggal 12 Juli 1952 dari ayah Kiswantoro (Alm) dan Ibu Minarti. Lulus dari pendidikan Sarjana Muda Akademi Teknologi Negeri (ATN) Semarang pada tahun 1974, melanjutkan pendidikan Sarjana pada tahun 1975 di Ekstension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) hingga lulus pada tahun 1979. Sejak tahun 1998 penulis telah mengikuti program studi Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB), lulus pada tahun 2000. Pada tahun yang sama (2000) penulis melanjutkan belajar ke Program Doktor pada Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis bekerja mulai tahun 1974 setelah menyelesaikan studi Sarjana Muda, di beberapa perusahaan swasta nasional di bidang realestat, properti dan kawasan industri di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sejak tahun 2004 penulis bekerja sebagai wirausaha di bidang realestat dan perdagangan eceran. Penulis pernah mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Tujuhbelas Agustus (Untag) Jakarta selama dua tahun (1979-1981), dan di Ekstension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) selama tujuh tahun (1982-1988). Penulis menikah dengan Ida Djubaedah S.Sos. dan mempunyai empat anak, yaitu: Bowo Setiadi S.Kom., Dian Paramita S.Ds., Pandu Darmadi, dan Amal Adiguna.
ii
DAFTAR ISI Halaman Prakata ..........................................................................................................................
i
Riwayat Hidup..............................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................
v
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................
ix
1.
PENDAHULUAN..............................................................................................
1
1.1. Latar Belakang .............................................................................................
1
1.2. Tujuan Penelitian .........................................................................................
5
1.3. Manfaat Penelitian .......................................................................................
6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian............................................................................
6
TINJAUAN PUSTAKA....................................................................................
8
2.1. Pengembangan Wilayah ..............................................................................
8
2.
2.2. Konsep Tata Ruang ...................................................................................... 18 2.3. Kawasan Pertanian Terpadu......................................................................... 26 2.4. Soft System Methodology............................................................................ 49 2.5. Konsep Rantai Nilai (Value Chain) ............................................................. 58 2.6. Globalisasi dan Otonomi Daerah ................................................................. 61 2.7. Pengembangan Konsep Kawasan Pertanian Terpadu .................................. 66 3.
METODOLOGI PENELITIAN ...................................................................... 73 3.1. Kerangka Penelitian ..................................................................................... 73 3.2. Tahapan Penelitian ....................................................................................... 74 3.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data................................................ 75 3.4. Metode Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan ................................ 76
4.
RANCANG BANGUN SISTEM...................................................................... 77 4.1. Analisa Situasional....................................................................................... 77 4.2. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan ......................................................... 83 4.3. Analisis Komoditi Unggulan........................................................................ 86 4.4. Potensi dan Permasalahan Pengembangan................................................... 87
iii
Halaman 4.5. Formulasi Alternatif Strategi Dasar ............................................................. 91 4.6. Analisis Strategi Dasar................................................................................. 93 5.
REKAYASA POLA AGROESTAT ............................................................... 102 5.1. Konsep Dasar Pola Agroestat....................................................................... 102 5.2. Jaringan Infrastruktur Agroestat .................................................................. 105 5.3. Pewilayahan Agroestat................................................................................. 109 5.4. Agroniaga Komoditi Unggulan dalam Agroestat ........................................ 123 5.5. Pembiayaan Usahatani ................................................................................. 129 5.6. Tata Guna Lahan .......................................................................................... 132 5.7. Organisasi Pengelolaan Kawasan ................................................................ 137 5.8. Kelayakan Lingkungan Kawasan................................................................. 140
6.
SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN (SPK) AGROESTAT..................... 146 6.1. Konfigurasi Model ....................................................................................... 146 6.2. Validasi Model ............................................................................................. 153
7.
KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................... 180 7.1. Kesimpulan .................................................................................................. 180 7.2. Proses Validasi ............................................................................................. 183 7.3. Kontribusi Disertasi terhadap Ilmu Pengetahuan......................................... 184 7.4. Saran............................................................................................................. 185
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................... 187 LAMPIRAN ................................................................................................................. 195
iv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1
Proses Pengembangan Kawasan secara Fungsional................................ 15
Gambar 2
Tujuh Langkah Penerapan Soft System Methodology (SSM).................. 51
Gambar 3
Diagram Alir Proses Hierarki Analitik (PHA) ........................................ 53
Gambar 4
Diagram Input Output Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu.................................................................................................... 73
Gambar 5
Diagram Alur dari Sistem Pengembangan .............................................. 76
Gambar 6
Diagram Rancang Bangun Sistem Pengembangan ................................. 77
Gambar 7
Hierarki Faktor Penentu Keberhasilan .................................................... 86
Gambar 8
Hierarki Komoditi unggulan Agroestat ................................................... 88
Gambar 9
Struktur Pewilayahan Agroestat (Fungsional)......................................... 109
Gambar 10 Pewilayahan Agroestat (Fungsional)....................................................... 111 Gambar 11 Pewilayahan Agroestat (Geografis)......................................................... 111 Gambar 12 Struktur Jaringan Irigasi untuk Pertanian ................................................ 114 Gambar 13 Peta Daerah Irigasi di Kabupaten Brebes ................................................ 116 Gambar 14 Peta Daerah Ketinggian di Kabupaten Brebes ........................................ 117 Gambar 15 Peta Curah Hujan di Kabupaten Brebes .................................................. 118 Gambar 16 Daerah dengan Potensi Industri (Bawang Merah)................................... 119 Gambar 17 Peta Pewilayahan Agroestat .................................................................... 121 Gambar 18 Alur Niaga Komoditi Hortikultura .......................................................... 126 Gambar 19 Perbedaan Tata Guna Lahan versi Agroestat dengan RTRW Kabupaten................................................................................................ 136 Gambar 20 Organisasi Pengelola Kawasan................................................................ 140 Gambar 21 Diagram Rekayasa SPK Agroestat .......................................................... 146 Gambar 22 Diagram Alir Deskriptif – Pemilihan Strategi......................................... 147 Gambar 23 Diagram Alir Deskriptif – Perubahan Demand ....................................... 149 Gambar 24 Diagram Alir Deskriptif – Perubahan Irigasi .......................................... 150 Gambar 25 Diagram Alir Deskriptif – Perubahan Irigasi Terbatas............................ 152 Gambar 26 Alur Pikir Rekayasa SPK Agroestat........................................................ 153 Gambar 27 Peta Produksi Bawang Merah di Indonesia ............................................ 156
v
Halaman Gambar 28 Grafik Luas Lahan Bawang Merah di Kabupaten Brebes (2003 – 2005)........................................................................................................ 165 Gambar 29 Grafik Produksi Bawang Merah di Kabupaten Brebes (2003 – 2005)........................................................................................................ 166 Gambar 30 Grafik Fluktuasi Harga Bawang Merah di Kabupaten Brebes (2003 – 2005) .......................................................................................... 166 Gambar 31 Keterkaitan antara Luas Lahan dengan Produksi Bawang Merah........... 166 Gambar 32 Keterkaitan antara Produksi dengan Harga Bawang Merah (2003 – 2005)..................................................................................................... 167
vi
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1
Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan Pendekatan Statistik.................................................................................... 50
Tabel 2
Karakter Metode Riset dengan berbagai Pendekatan ................................. 51
Tabel 3
MPE – Tingkat Kepentingan dari Tujuan Agroestat .................................. 94
Tabel 4
Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Peningkatan Pendapatan Petani .......................................................................................................... 95
Tabel 5
Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Harga Jual Produk........................... 96
Tabel 6
Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Jaminan Pemasaran......................... 96
Tabel 7
Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Kesinambungan Pasokan ................ 97
Tabel 8
Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Kesempatan Kerja........................... 97
Tabel 9
Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Distribusi Laba Usaha..................... 98
Tabel 10 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Keamanan Berusaha ....................... 99 Tabel 11 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Harga Bahan Baku yang Layak .......................................................................................................... 99 Tabel 12 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Lokal........................................................................................................... 100 Tabel 13 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Peningkatan PAD............................ 100 Tabel 14 MPE Matrix Nilai Skor Alternatif ke-i pada Kriteria ke-j.......................... 101 Tabel 15 Pengembangan dan Tata guna lahan di Indonesia tahun 19902010 ............................................................................................................ 107 Tabel 16 Pengelolaan Infrastruktur Agroestat dibanding Kawasan Komersial.................................................................................................... 108 Tabel 17 Analisis Batas Wilayah Agroestat .............................................................. 120 Tabel 18 Rantai Usaha Agro-industri dalam Alur Niaga Bawang Merah................. 128 Tabel 19 Produk Pinjaman Khusus Petani................................................................. 131 Tabel 20 Analisa Tata Guna Lahan dalam Sistem Agroestat (1) .............................. 134 Tabel 21 Analisa Tata Guna Lahan Dalam Sistem Agroestat (2) ............................. 135 Tabel 22 Profil Pengelola Agroestat dibanding Kawasan Komersial ....................... 138 Tabel 23 Volume Ekspor/impor Niaga Bawang Merah ............................................ 154
vii
Halaman Tabel 24 Komponen Biaya Industri Bawang Goreng (kapasitas 1.000 kg/bulan)..................................................................................................... 158 Tabel 25 Investasi Mesin dan Peralatan Industri Bawang Goreng (kapasitas 1.000 kg/bulan).......................................................................... 159 Tabel 26 Hasil analisis kelayakan industri bawang goreng pada berbagai kapasitas ..................................................................................................... 161 Tabel 27 Struktur Distribusi Keuntungan dalam Rantai Agribisnis Bawang Merah.......................................................................................................... 163 Tabel 28 Rekapitulasi perhitungan usaha budidaya bawang merah .......................... 164 Tabel 29 Hasil analisis finansial usaha tani bawang merah ...................................... 164 Tabel 30 Profil Kabupaten Brebes............................................................................. 168 Tabel 31 Perhitungan Kebutuhan Fasilitas Gudang Bawang Merah......................... 169 Tabel 32 Daftar Luas Lahan, Produksi, dan Harga Bawang Merah 2003 – 2005 ............................................................................................................ 171 Tabel 33 Perhitungan Kebutuhan Luas Lahan dengan Perubahan Demand Bawang Merah sebesar 10% per tahun....................................................... 172 Tabel 34 Perhitungan Demand Bawang Merah melalui Peningkatan Luas Lahan sebesar 10% per tahun ..................................................................... 172 Tabel 35 Peningkatan Keuntungan Petani Budidaya Pertanian (1)........................... 173 Tabel 36 Peningkatan Keuntungan Petani Budidaya Pertanian (2)........................... 173 Tabel 37 Peningkatan Keuntungan Petani Budidaya Pertanian (3)........................... 175 Tabel 38 Perhitungan Harga Bawang Merah pada Perubahan Irigasi Terbatas ...................................................................................................... 175
viii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Industri Pasca Panen Bawang Merah ...................................................... 195 Lampiran 2 Organisasi Pemerintah Kabupaten Brebes .............................................. 199 Lampiran 3 Daftar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).................... 201 Lampiran 4 Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Agroestat.................................... 207
ix
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Wacana mengenai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang semakin mengarah pada kebijakan untuk menciptakan kawasan-kawasan terpadu sebagai cara untuk mempercepat perkembangan ekonomi (Porter, 2000; Pietrobelli dan Rabelloti, 2003). Kawasan terpadu dipandang sebagai kekuatan yang mampu mendorong ekspor, menarik investor, dan berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan, karena itu beberapa negara merancang pembentukan kawasan terpadu sebagai prioritas program pengembangan wilayah yang berkesinambungan (Breschi dan Malerba, 2001). Pemberdayaan masyarakat sebagai landasan pengembangan wilayah diupayakan dengan cara meningkatkan produksi sumberdaya lahan pertanian, sehingga petani budidaya mendapatkan tambahan penghasilan dan perolehan nilai tambah secara nyata dari proses industri hasil pertanian. Peningkatan produksi budidaya yang mampu mendukung agroindustri dengan pasokan bahan baku dalam volume dan harga yang pasti akan mensinergikan usahatani dan agroindustri, meningkatkan nilai tambah dan efisiensi dari keseluruhan proses pengembangan kawasan pertanian. Pengelolaan agroniaga dalam pola Agroestat direkayasa dengan mengacu pada mekanisme pasar bebas yang berkeadilan (fair free trade). Melalui cara ini distribusi nilai tambah dapat berlangsung secara adil (fair) dan alami ke semua pihak (Lewis, 1966; Arsyad, 1999; Ary, 1999). Pasar yang tidak sempurna (imperfect markets), infrastruktur yang tidak efektif, sistem pendidikan yang buruk, dan sistem pemerintahan yang lemah menjadikan proses peralihan ke arah pasar dan persaingan bebas menyakitkan bagi perekonomian suatu negara (Stiglitz, 2002). Strategi industrialisasi pertanian merupakan cara yang paling tepat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar rakyat. Ide dasar dari strategi ini adalah bahwa pembangunan agroindustri akan mampu meningkatkan produksi dan nilai tambah seluruh subsistem yang terkait di dalamnya, yaitu subsistem usahatani, agroindustri, agroniaga, dan usaha jasa/layanan pendukung (Saragih, 2001). Hal ini akan dicapai jika semua subsistem yang terlibat dapat tumbuh
1
dan berkembang secara proporsional dan fokus. Sebagai antisipasi dari globalisasi ekonomi dan dalam rangka peningkatan efektivitas sumberdaya yang ada di daerah otonom, harus diupayakan agar setiap wilayah (daerah otonom) menentukan komoditi unggulan yang menjadi spesialisasi kabupaten/kota. Pengembangan komoditi unggulan lokal akan berjalan secara konsisten, jika ditetapkan secara bersama sebagai pilihan masyarakat, sesuai dengan kondisi wilayah. Peningkatan produksi komoditi unggulan yang disepakati harus diupayakan melalui integrasi yang utuh (backward and forward linkage) dalam satu sistem kelola (manajemen). Pengembangan kawasan pertanian terpadu pada sentra-sentra budidaya pertanian yang mempunyai komoditi unggulan akan menjadikan struktur usahatani terintegrasi secara vertikal dengan agroindustri (Eriyatno et al., 1995; IBRD, World Bank, 2000; Haeruman, 2000; Haeruman dan Eriyatno, 2001; Sadjad et al., 2001). Pendekatan keterpaduan merupakan upaya pemberdayaan rakyat yang dapat menyesuaikan dan menyerap dinamika dan kemampuan masyarakat lokal dan desa-desa yang terdapat di sekitarnya, sehingga akan menghilangkan resiko banyaknya petani yang beralih pekerjaan dan bertambahnya buruh tani yang tidak mempunyai lahan (Hawiset, 1998; Zen, 1999). Keterkaitan ini didasarkan pada arahan untuk mewujudkan keterpaduan agroindustri dengan dukungan pertanian yang mantap (Lewis, 1966; Arsyad, 1999; Ary, 1999). Usahatani yang berada di wilayah perdesaan akan terhambat oleh rendahnya tingkat produksi dan nilai tambah jika tidak didukung oleh agroindustri. Oleh karena itu, peningkatan produksi usahatani melalui perbaikan infrastruktur pertanian harus dipikirkan secara menyeluruh, termasuk pasar untuk peningkatan hasil produksi petani yang sangat tergantung dari kelanggengan permintaan dari agroindustri. Keberhasilan suatu wilayah untuk menarik industri masuk ke wilayah budidaya di perdesaan merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan perkembangan suatu wilayah, khususnya untuk agroindustri yang memproses bahan baku pertanian menjadi produk konsumsi (material-oriented industries) (Carroll dan Stanfield, 2004). Semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, saat ini sangat mengharapkan masuknya investasi asing ke daerahnya. Investasi modal asing (foreign direct investment) akan menciptakan tenaga kerja dan membawa berbagai
2
sumberdaya yang berguna bagi negara bersangkutan, khususnya daerah lokasi investasi, antara lain sumberdaya modal, teknologi, informasi, manajemen, serta jaringan pemasaran (Lee, 2005). Rekayasa sistem Agroestat merupakan pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis komoditi unggulan yang berdayasaing dengan konsep keterpaduan, bukan kemitraan, membutuhkan keterlibatan pemerintah (daerah) dalam bentuk subsidi tidak langsung (infrastruktur) dan regulasi penataan ruang. Pada hakekatnya rekayasa sistem Agroestat bersifat holistik, mencakup seluruh alur dari rangkaian nilai tambah (value chain) agribisnis, mulai tahap usahatani, agroindustri, dan agroniaga dalam lingkup regional, nasional, dan internasional (ekspor) (Carroll dan Stanfield, 2004). Sistem Agroestat
dirancang
untuk
dapat
memperoleh
manfaat
dari
adanya
saling
ketergantungan dan keterkaitan multi-dimensi (sosial, budaya, ekonomi) antar-sektor (pertanian, industri, dan perdagangan). Rekayasa ini dimaksud untuk menjadikan struktur sektor pertanian terintegrasi dalam satu manajemen (Brown, 1994; Lowe, 2001). Rekayasa kawasan pertanian terpadu dengan sistem Agroestat mengacu (benchmarking) pada tiga bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan terpadu saat ini, yaitu: Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola Agropolitan, dan Pola Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-industrial Park). Masing-masing pola ini menggambarkan karakter kemitraan dan latar belakang kawasan terpadu yang spesifik. PIR dikembangkan Pemerintah sejak tahun 1977 untuk perkebunan kelapa sawit masih berjalan hingga saat ini. Pola ini dengan bentuk-bentuk derivatifnya, menganut sistem inti dan plasma yang diatur dalam suatu perjanjian kerjasama formal. Instansiinstansi Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) ikut aktif sebagai lembaga sekunder dalam wadah Tim Koordinasi PIR (TK-PIR). Pembiayaan berasal dari kredit Bank atau dana Pemerintah yang berasal dari bantuan luar negeri dan APBN. Bentuk kedua yang sedang dikembangkan Pemerintah adalah Agropolitan dengan konsep pengembangan wilayah perdesaan yang terkait pada pembangunan perkotaan (urban development). Peran Pemerintah terbatas pada pembentukan unit pengembangan kawasan, dan secara berangsur pada tahap akhir hanya berperan pada sektor publik.
3
Bentuk ketiga merupakan kawasan komersial, dalam hal ini diambil contoh Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan atau Eco-industrial Park/ (EIP) atau Estate. Kawasan industri yang mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19 dengan pola komersial ini telah menghasilkan pengelolaan yang terorganisasi serta memenuhi harapan semua pabrik/industri yang menghuni. Pengembangan kawasan industri (komersial) dilandasi pemikiran untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan biaya infrastruktur serta manfaat-manfaat lainnya dari adanya economic of scale. EIP merupakan pengembangan kawasan industri terbaru, yang dirancang sebagai suatu keterpaduan bisnis, efisiensi usaha (pasar), waste exchange network, dan memfokuskan pada kelestarian lingkungan masyarakat sekitar. EIP mengembangkan upaya dan teknologi yang melibatkan dan memberikan manfaat kepada seluruh perusahaan penghuni yang berbeda kepemilikannya (tenants), bahkan mendorong timbulnya kerjasama Pemerintah dan Swasta (public-private partnership), sehingga tercipta manfaat langsung oleh masyarakat sekitar kawasan. Kemitraan akan berlangsung langgeng apabila distribusi keuntungan dilandaskan pada kontribusi dan kompetensi secara wajar dan dirasa adil oleh semua pelaku. Oleh karena itu, penambahan penghasilan petani sebagai salah satu tujuan dari rekayasa sistem Agroestat diupayakan melalui peningkatan produksi sumberdaya lahan sesuai dengan kompetensi petani. Selain itu juga diusahakan adanya perolehan nilai tambah secara nyata (riil) dari pengkayaan usaha petani dalam proses produksi hasil pertanian. Kebutuhan dana pinjaman menjadikan petani selalu pada posisi yang lemah (inferior) dalam tawar-menawar, sehingga tidak terjadi kesetaraan dalam mekanisme pasar bebas yang adil dan alami. Petani terpaksa berhutang kepada pelaku lainnya khususnya tengkulak, pedagang besar dan industri, dengan mengorbankan posisi tawarnya. Mata rantai ini harus dipecahkan dengan peningkatan penghasilan dan penyediaan paket-paket pinjaman khusus bagi petani lemah, demi terlaksananya kesetaraan dengan menjadikan petani sebagai pebisnis yang bermartabat. Pengertian ’berkesinambungan’ meliputi aspek ekonomi, sosial/budaya, dan ekologi. Dalam kaitan itu, obyek penelitian ini dipilih produk hortikultura yang merupakan usahatani yang sangat strategis di Indonesia, baik ditinjau dari jumlah petani, luas lahan yang digunakan, serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan
4
perdagangan dalam negeri dan ekspor. Proses pemilihan komoditi unggulan secara bersama merupakan upaya pemberdayaan masyarakat, yang memperhatikan dinamika dan potensi masyarakat lokal (USAID, 2006). Perencanaan wilayah sistem Agroestat mengacu pada paradigma pembangunan berkelanjutan, dimana aspek ekologi dijadikan salah satu landasan utama dalam pengaturan tata guna lahan. Esensi pembangunan diarahkan pada internalisasi aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan (faktor penyebab) dan faktor ekologis yang terkait pada kemampuan alam untuk mendukung kegiatan pembangunan dihubungkan dengan dampak yang terjadi (faktor akibat).
1.2 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah rekayasa sistem Agroestat sebagai bentuk pengembangan kawasan pertanian secara berkesinambungan yang dapat meningkatkan penghasilan petani, dengan pendekatan keterpaduan wilayah berbasis komoditi hortikultura unggulan lokal yang berdaya saing. Rekayasa ini dijabarkan melalui tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut: 1) Analisis kebutuhan elemen-elemen stakeholders dalam wilayah pengembangan. 2) Analisis potensi komoditi hortikultura unggulan lokal yang dapat dikembangkan di daerah penelitian, sebagai landasan strategi pengembangan wilayah yang mampu mengundang, mendukung dan mendorong agroindustri dengan prinsip mekanisme pasar bebas yang berkeadilan (fair free trade). 3) Sintesa untuk menciptakan kesetaraan posisi tawar elemen-elemen stakeholders, khususnya petani, dalam mekanisme agroniaga produk hortikultura (sesuai sifatsifat khas dari komoditi) yang berlangsung secara alami, adil dan langgeng. 4) Perumusan peran Pemerintah dalam kerangka otonomi daerah, pada peran koordinasi dan fasilitasi, terutama melalui kebijakan pewilayahan, tata ruang (tata guna lahan), bentuk-bentuk subsidi tidak langsung dalam bentuk pengadaan infrastruktur (sesuai kebutuhan), serta unit kerja atau lembaga koordinasi untuk meyakinkan berlangsungnya pengelolaan agroestat yang profesional. 5) Aplikasi soft system methodology untuk rekayasa Model Konseptual Agroestat (soft system) dan Sistem Penunjang Keputusan (hard system) yang efektif.
5
1.3 Manfaat Penelitian Rancangan pola Agroestat sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut: 1) Menyelaraskan kepentingan dan saling ketergantungan para pelaku dalam sistem agribisnis, khususnya dalam upaya mengembangkan agroindustri di sentra budidaya hortikultura serta meningkatkan penghasilan dan kesetaraan petani. 2) Perumusan pola Agroestat sebagai bahan penunjang keputusan bagi: a. Para pengambil keputusan (Pemerintah) dalam perumusan kebijakan di sektor pertanian, perdagangan, perijinan dan penentuan tata ruang. b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam implementasi UU No. 32/2004 dan No. 33/2004 menuju pola pengembangan wilayah secara nyata dan bertanggungjawab. c. Para peneliti untuk landasan penelitian pengembangan wilayah khususnya untuk daerah perdesaan. d. Para pengembang, pelaku agro-industri, dan penyandang dana, sebagai kerangka dasar usaha kerjasama lintas sektoral. 3) Sumbangan pemikiran untuk pengembangan model konseptual agroindustri melalui aplikasi teori perumusan kebijakan dengan pendekatan sistem.
1.4 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dibatasi pada beberapa ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut: 1) Sistem Agroestat mencakup seluruh proses agribisnis, mulai tahap usahatani, agroindustri, dan agroniaga (perdagangan/distribusi) dalam lingkup regional, nasional dan internasional (ekspor). 2) Sistem Agroestat dirancang khusus untuk dan sesuai dengan karakteristik khas komoditi hortikultura sebagai komoditi unggulan daerah. 3) Pewilayahan Agroestat dirancang berdasarkan kondisi infrastruktur pertanian, serta perkembangan ekonomi di lokasi pengembangan. 4) Identifikasi bentuk peranan Pemerintah, terbatas pada subsidi tidak langsung dan
6
regulasi, guna memfasilitasi pengembangan sektor pertanian dalam kerangka pewilayahan (planning region), penataan ruang (spatial planning), lingkungan (ecology), infrastruktur, agribisnis (business), pembiayaan, dan pengelolaan kawasan. 5) Pengembangan Agroestat didasarkan konsep keterpaduan antara budidaya dan agroindustri serta agroniaga dalam kerangka mekanisme pasar bebas yang adil dan alami, dengan keberpihakan kepada petani sebagai pelaku sektor pertanian yang paling lemah.
7
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengembangan Wilayah 2.1.1
Pengertian tentang Pengembangan Wilayah Richardson
(1979)
berpendapat
bahwa
pengertian
tentang
pewilayahan
(regionalisation) dan lingkup wilayah (region) tidak dapat didefinisikan secara baku karena kriteria yang digunakan sangat tergantung dari lingkup rancangan studi yang akan disusun. Cakupannya dapat beragam mulai dari pusat pemukiman kecil, hingga wilayah yang sangat luas mencakup beberapa pulau, bahkan negara (Raymond, 1996). Menurut Poernomosidi (1981) pengertian tentang wilayah, kawasan, dan daerah adalah sebagai berikut: 1) Wilayah (region) dapat diartikan sebagai batasan geografis yang mempunyai karakter penggunaan tertentu, seperti wilayah pertanian (budidaya), wilayah hutan, atau wilayah padat penduduk. 2) Kawasan dapat meliputi beberapa wilayah karena batasnya ditentukan oleh suatu fungsi tertentu, seperti kawasan pengembangan pertanian yang mencakup wilayah pertanian dan industri hasil pertanian. 3) Daerah adalah wilayah dengan batas administrasi pemerintahan (formal). Perbedaan juga terjadi pada istilah pembangunan (development) yang sering digunakan secara rancu dengan kata pengembangan. Kedua istilah ini mempunyai pengertian sebagai berikut (Poernomosidi, 1981): 1) Pembangunan adalah upaya untuk mengadakan/membuat/mengatur sesuatu yang belum ada. 2) Pengembangan adalah upaya untuk memajukan/memperbaiki/meningkatkan sesuatu yang telah ada. Richardson (1979) dan Glasson (1992) mendefinisikan wilayah secara formal adalah suatu kesatuan alam yang mempunyai keterkaitan yang menjadi pengikat. Suatu wilayah dalam pengertian geografi, merupakan kesatuan alam (homogeneous region) yang mempunyai kesamaan (commonalities) dan ciri geografis yang khas, antara lain
8
wilayah
ekonomi
yang
berkaitan
dengan
suatu
proyek
pembangunan
dan
pengembangan. Menurut Raymond (1996), wilayah perencanaan (planning region) pada dasarnya adalah wilayah geografis yang memungkinkan perencanaan dan penerapan program pengembangan wilayah sesuai dengan permasalahan dan kondisi spesifik di wilayah itu. Kesimpulan ini memperkenalkan pengertian tentang wilayah fungsional (functional region), yaitu suatu wilayah dengan keadaan alam yang tidak sama tetapi memungkinkan berlangsungnya bermacam-macam kegiatan/fungsi yang saling mengisi dalam kehidupan masyarakat (Glasson, 1992; Porter, 1998). Dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan, pengertian wilayah formal dan wilayah fungsional menghasilkan dua macam pendekatan yang berguna, yaitu (Johara, 1999): 1) Perencanaan wilayah formal (teritorial) memperhitungkan mobilisasi terpadu dari semua sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dari suatu wilayah tertentu yang dicirikan oleh perkembangan masyarakatnya sehingga terbentuk menjadi beberapa kelompok sosial. Strategi yang melandasi perencanaan wilayah formal ini menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up), serta menekankan pada pelayanan aspirasi masyarakat. 2) Perencanaan wilayah fungsional memperhitungkan lokasi berbagai kegiatan/fungsi ekonomi dan perdagangan, serta pengaturan secara ruang dari berbagai simpul (pusat) dan jaringan. Strategi pengembangan dari atas ke bawah (top down) melandasi perencanaan wilayah fungsional ini. Pewilayahan adalah proses perancangan wilayah yang sangat tergantung dari maksud penyusunan, kriteria yang digunakan, dan data yang tersedia. Dalam hal ketersediaan data yang tidak memadai maka perancangan wilayah akan menghasilkan batas-batas yang kabur (misty boundaries). Oleh karena itu sering digunakan pendekatan kuantitatif untuk mengelompokkan berbagai sub-wilayah. Pengembangan metode kuantitatif dipelopori oleh Berry (1961) yaitu metode Analisis Faktor (The Factor Analysis) yang kemudian dianggap terlalu rumit, sehingga dikembangkan metode Nilai Indeks Terbobot (The Weighed Index Number) oleh Boudeville (1966) yang lebih banyak digunakan. Pada dasarnya perancangan membagi wilayah formal yang ada dengan menggunakan karakter dan kriteria spesifik yang ditentukan. Proses
9
perancangan juga memperhatikan faktor fungsi, keterkaitan, dan ketergantungan antar sub-wilayah, yang ditinjau dari dua aspek dasar yaitu (Raymond, 1996): 1) Analisis Aliran (Flow Analysis), dilakukan dengan observasi lapangan yang melihat kenyataan tentang intensitas aliran kegiatan penduduk. Hal ini akan menggambarkan daerah pusat (dominant center) dan daerah penunjang (surrounding sattelites). Dari tingkat intensitas yang ditampakkan maka dapat ditentukan batas-batas wilayah ditinjau dari sisi kriteria tertentu. Kriteria aktivitas yang digunakan dapat berupa aktivitas ekonomi (angkutan barang atau penumpang, jalan raya, atau kereta api), atau motivasi (belanja, sekolah, bekerja, atau informasi). 2) Analisis Gravitasi (Gravitational Analysis), disusun tentang kegiatan yang secara teoritis dilakukan oleh penduduk. Analisa ini menggunakan asumsi bahwa kekuatan interaksi antara dua kutub (poles) ditentukan oleh besarnya massa (jumlah penduduk) dan berbanding terbalik dengan jauhnya jarak. Wilayah perencanaan yang disusun dengan kriteria formal maupun fungsional pada hakekatnya tidak terkait pada wilayah administrasi pemerintahan. Namun demikian, Smith (1965) menekankan pentingnya orientasi wilayah administrasi dalam penerapan program pengembangan. Dalam kenyataannya, perancangan wilayah seringkali tumpang tindih dan tidak dapat dibedakan secara tegas. Untuk menghindari kerancuan yang bisa berakibat fatal pada penerapan program pengembangan wilayah, maka pewilayahan tidak dapat disusun dengan melandaskan pada salah satu kriteria murni namun harus disusun secara komprehensif, lentur dengan beberapa kompromi. Hal ini terjadi terutama antara pewilayahan berdasarkan kriteria formal atau fungsional, dan administrasi. Raymond (1996) menyatakan bahwa pewilayahan dapat ditinjau secara subyektif atau obyektif. Untuk keperluan studi dan penelitian, pewilayahan dipakai sebagai alat untuk menganalisis secara subyektif atas dasar kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini dapat dideskripsikan wilayah formal, fungsional, administrasi, dan
kawasan pengembangan
ekonomi
secara terinci, sehingga
memudahkan penyusunan rekayasa pengembangan wilayah secara memadai (ideal). Namun pendekatan subyektif membutuhkan ketersediaan data yang memadai untuk dapat menganalisis masing-masing kriteria secara tepat dan akurat. Dalam
10
kenyataannya, data yang dibutuhkan sesuai format studi seringkali tidak tersedia, sehingga pewilayahan biasanya disusun berdasarkan ketersediaan data wilayah administrasi dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip dasar subyektif (teoritis) (Glasson, 1992).
2.1.2
Konsep Pengembangan Wilayah Program pengembangan wilayah akan berhasil dan berkesinambungan jika
dilandasi pandangan yang holistik tentang proses perekonomian. Pengembangan wilayah daerah pertanian di perdesaan harus ditempuh melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumberdaya spesifik daerah itu, seperti sumberdaya tenaga kerja, iklim, atau lahan, untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang memenuhi persyaratan pasar. Petani di perdesaan, seringkali menghadapi paradoks, yakni peningkatan produksi (termasuk akibat panen musiman) yang justru menurunkan pendapatan petani akibat terjadinya kelebihan pasokan (excess supply). Oleh karena itu, rekayasa pada subsistem usahatani, antara lain melalui perbaikan infrastruktur pertanian, harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyelarasan pasar dalam peningkatan produksi petani sesuai dengan kelanggengan permintaan (Saragih, 2001). Pada hakekatnya, pengembangan wilayah dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan (Carroll dan Stanfield, 2004): 1) perekonomian usahatani dengan agroindustri dan agroniaga, 2) perekonomian perdesaan dengan perkotaan, 3) tingkat kemakmuran antar wilayah, dari sisi ekonomi (pendapatan dan biaya hidup), maupun sisi sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi). Tingkat kemakmuran suatu wilayah yang dimaksudkan tidak hanya dilihat dari rendahnya angka pengangguran, namun sejak tahun 1960-an telah diperluas dengan tolok ukur yang lebih komprehensif. Hal ini mulai disadari karena rendahnya tingkat kesejahteraan hidup umumnya terkait dengan masalah ketidak-seimbangan demografi, ketertinggalan pembangunan, atau tingginya biaya produksi (Blunden et al., 1973; McCrone, 1973; Triutomo, 1999). Penelitian yang dilakukan oleh USAID (2006) pada 17 proyek pengembangan wilayah perdesaan terpadu yang dibiayai oleh berbagai organisasi donor dunia selama
11
30 tahun terakhir menunjukkan faktor-faktor keberhasilan (atau kegagalan) suatu proyek pengembangan, adalah: 1) Kelembagaan. Desentralisasi dan keterlibatan masyarakat merupakan hal yang utama agar proyek pengembangan dapat berjalan lancar dan langgeng, oleh karena itu: a. Pendekatan top-down dalam pengembangan wilayah perdesaan telah mengalami kegagalan.
Pemerintah
Pusat
dan
lembaga
donor
harus
membatasi
keterlibatannya pada penetapan kebijakan, sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal untuk mengembangkan daerahnya. b. Rasa
memiliki
harus
ditumbuhkan
kepada
Pemerintah
Daerah
dan
organisasi/lembaga/masyarakat lokal, terutama untuk menetapkan visi dan strategi daerah. Hal ini sekaligus dimaksud untuk menampung aspirasi, kebiasaan, dan budaya lokal. c. Unit-unit kerja yang telah ada sebaiknya secara aktif dilibatkan dalam implementasi program. Unit-unit kerja yang masih lemah dan tidak efektif justru menjadi kuat saat diikutsertakan dalam program pengembangan daerahnya. 2) Perencanaan dan pelaksanaan proyek. Perencanaan yang tidak tepat sering menjadi sebab dari terjadinya kegagalan program, terutama simplifikasi pada diagnosa permasalahan dan optimisme yang berlebihan terhadap solusi yang telah (apriori) ditentukan. Pelaksanaan proyek yang dilaksanakan secara bertahap, fleksibel, serta dimungkinkannya penyesuaianpenyesuaian, akan berjalan langgeng. Ketidakpastian dan perubahan akibat dari pengembangan itu sendiri membutuhkan fleksibilitas. 3) Penciptaan jaringan. Proyek pengembangan dirancang secara terfokus, namun tidak boleh mengabaikan adanya dinamika dari berbagai program lain yang sedang berjalan secara bersamaan. 4) Kesinambungan. Tidak langgengnya suatu proyek pengembangan juga dapat disebabkan oleh: a. Ketergantungan pada agen technical assistance, tanpa dibarengi pelatihan, persiapan, dan pengalihan kepada tenaga lokal.
12
b. Biaya perawatan yang mahal yang harus dibiayai masyarakat pada saat proyek berakhir akibat penggunaan peralatan yang terlalu canggih. c. Unit Kerja atau Lembaga (Pengelola) tidak membaur dengan masyarakat. d. Jangka waktu pelaksanaan dan pengembangan proyek yang relatif pendek. e. Tidak ada rasa ikut memiliki pada masyarakat lokal yang tidak dilibatkan. Carroll dan Stanfield (2004) menyimpulkan bahwa program pengembangan wilayah harus memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu: 1) Berorientasi pada keterpaduan dan menyeluruh (system approach). 2) Berbasis sumberdaya yang tersedia di wilayah lokal (local specific). 3) Cakupan wilayah mempunyai batas-batas yang jelas. Program pengembangan fungsional (functional program) bertujuan untuk mengatasi kendala khusus (yang utama) bagi pengembangan wilayah di suatu wilayah perdesaan. Program demikian lebih terarah dan mudah dilaksanakan karena tujuannya spesifik serta mampu memberikan manfaat dalam waktu yang singkat (Lele, 1975). Program pengembangan fungsional umumnya bersifat komprehensif walaupun terfokus pada beberapa fungsi, misalnya pembangunan infrastruktur, pengadaan pinjaman khusus petani, atau pemasaran hasil pertanian. Pada hakekatnya, pendekatan pewilayahan fungsional dapat mencakup kota, wilayah, atau sekelompok negara yang saling terkait dalam keterpaduan lingkup bisnis yang rumit. Pendekatan secara fungsional tidak terikat pada batas wilayah administrasi pemerintahan (formal). Hal ini juga telah tertanam pada manajemen pemerintahan pasca otonomi daerah yang tidak sekedar menekankan pada batas-batas geografis dan aturan yang berlaku untuk satu wilayah administrasi tertentu, tetapi lebih ke arah pencapaian tujuan organisasi (boundaryless organization) (Thoha, 2001). Integrated Area Development (IAD) merupakan program pengembangan wilayah fungsional yang berbasis pewilayahan multi-sektoral dan plural. Program ini digunakan untuk pengembangan yang meliputi areal pertanian yang luas untuk tanaman dengan masa tanam pendek dan panjang, tunggal dan tumpangsari (Misra et al., 1978). Program ini juga dirancang untuk meliputi infrastruktur jaringan irigasi, drainase, dan layanan penunjang/pendukung, seperti riset, pemasaran, dan kelompok tani. Hakekat dari pola pengembangan IAD mencakup faktor jaringan (network), bisnis/agroniaga (economic
13
activity), dan peran serta masyarakat (social). Dasar pemikiran penerapannya menekankan pada upaya integrasi sumberdaya dan keterkaitan pasar (niaga) dengan berpatokan (UN, 1989): 1) Fokus pada wilayah yang dicakup. 2) Mencakup beberapa komponen fungsi dan sektor. 3) Menerapkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pada pelaksanaan proyek. IAD digunakan untuk pengembangan wilayah perdesaan, sebagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi lokal guna mendapatkan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Program IAD telah diterapkan oleh banyak negara berbasis pertanian di AsiaPasifik, termasuk Malaysia dan Filipina, untuk pengembangan wilayah sub-regional. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi dari pendekatan-pendekatan sektoral yang sempit, sebagaimana dapat dilihat dari dua tujuannya, yaitu (UN, 1989): 1) Mempercepat pertumbuhan dari wilayah tertinggal untuk memperbaiki ketimpangan regional. 2) Memaksimalkan manfaat bagi daerah-daerah miskin sehingga dicapai keseimbangan dalam masyarakat. Pendekatan program IAD membagi wilayah dalam beberapa sub-wilayah untuk mempertajam analisa dalam perancangan. Dalam kenyataan, seringkali ditemui banyak perbedaan nyata dalam satu sub-wilayah, misalnya sub-wilayah yang terdiri dari daerah pertanian dan industri, sehingga tidak dapat disarikan kesamaan tingkat penghasilan masyarakat. Untuk mengatasi hal itu pendekatan dilakukan dengan melakukan penelusuran hubungan keterkaitan spesifik antar simpul (nodes/poles) yang ada di dalam wilayah atau sub-wilayah tersebut, sehingga menjadi realistis (Richardson, 1979). Penerapan konsep IAD dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan fungsional yang memperhitungkan lokasi berbagai fungsi (kegiatan) ekonomi yang dikelompokkan dalam beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP). Pengaturan SKP dapat dilakukan secara ruang sesuai fungsinya, mencakup jaringan (network) dari beberapa simpul yang merupakan Satuan Wilayah Ekonomi (SWE) tertentu (Poernomosidi, 1981).
14
Secara diagramatis proses pengembangan suatu wilayah secara fungsional dengan pendekatan IAD ditunjukkan oleh Gambar 1. Proses diawali dengan menata struktur pewilayahan sesuai fungsi yang akan dianalisis. Uraian keterkaitan dari beberapa simpul kegiatan ekonomi merupakan Satuan Wilayah Ekonomi yang tertentu secara fungsional. Penyebaran simpul-simpul kegiatan ekonomi di beberapa wilayah dikelola secara sistematis (termasuk koreksi dari alur simpul) setelah dilakukan analisis dan sesuai dengan alur keterkaitannya. Melalui cara ini diperoleh keterkaitan yang sinergis dan efisien, sehingga dapat diperoleh peningkatan nilai tambah bagi keseluruhan proses.
Non Formal
Terkait
Terpadu
Gambar 1 : Proses Pengembangan Kawasan secara Fungsional (Poernomosidi, 1981).
2.1.3
Keruangan Wilayah Pemahaman struktur keruangan wilayah dapat dilakukan melalui dua komponen
dasar pembentuknya yaitu: pola penyebaran penduduk dan pola penyebaran pembangunan kesejahteraan. Pola penyebaran pemukiman menggambarkan konsentrasi penduduk sebagai indikator dimensi spasial wilayah dalam aspek nonfisik. Pola penyebaran kesejahteraan secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan pembangunan ekonomi wilayah. Pemahaman spasial ekonomi wilayah ini menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi pengembangan wilayah, termasuk pembangunan sumberdaya manusianya. Salah satu pendekatan keruangan perencanaan yang digunakan dalam pembangunan wilayah adalah konsep pusat-tepi (center periphery) dari John Friedman (1966) yang membedakan antara wilayah pusat yang teratur, dinamis dan memiliki kapasitas tinggi untuk menyerap perubahan inovatif, dan daerah tepi yang statis dan mempunyai ketergantungan substansial. Ada empat jenis wilayah (region):
15
1) Wilayah inti merupakan konsentrasi ekonomi metropolitan dengan kapasitas inovasi dan perubahan yang tinggi. Wilayah pusat ini memiliki jaringan dari metropolis sampai ke perdesaan (hamlet); 2) Wilayah peralihan adalah daerah tepi dari pusat. Wilayah ini mengandung sumberdaya yang dapat dikembangkan; 3) Wilayah batas sumberdaya merupakan daerah-daerah tepi yang digunakan untuk pemukiman baru; 4) Wilayah peralihan tidak berkembang adalah daerah-daerah yang mengalami stagnasi atau daerah-daerah yang mengalami kemunduran. Wilayah yang pertama dan kedua umumnya menjadi wilayah pikat, yaitu wilayah yang dapat menarik penduduk sekitarnya karena memiliki potensi ekonomi yang baik. Wilayah ketiga yaitu wilayah batas sumberdaya dapat juga menjadi sumber migran bagi wilayah-wilayah sekitarnya apabila tidak dijaga keseimbangan daya dukung lingkungan terhadap tambahnya penduduk. Wilayah yang paling parah keadaannya dan merupakan sumber migran bagi wilayah-wilayah terdekat adalah wilayah keempat yaitu wilayah peralihan tidak berkembang (Friedman, 1966). Perkembangan suatu wilayah mengalami empat tahap evolusi ruang, yaitu: Tahap Pra-industri; Tahap Mula Industrialisasi; Tahap Transisi; dan Tahap Mantap. Menurut Friedman, tahap Pra-industri ditandai dengan adanya keseimbangan dari sejumlah pusat-pusat pewilayahan yang kecil, tidak saling tergantung, dan tersebar di wilayah yang luas. Dalam keadaan ini ekonominya cenderung statis dan kemungkinan berkembang sangat kecil. Tahap Mula Industrialisasi (incipient-industrialization), ditandai dengan munculnya primate city yang mendominasi suatu wilayah yang luas. Primate city ini memanfaatkan dan mengeruk sumberdaya dari daerah tepinya, sehingga perekonomian daerah tepi akan banyak dipengaruhi dan terikat. Pada Tahap Transisi primate city tetap berperan dalam wilayah yang luas itu walaupun mulai tumbuh beberapa pusat pertumbuhan yang mengurangi pengaruhnya. Tahap terakhir, yaitu Tahap Mantap baik dari segi keruangan maupun taraf industri. Dalam tahap ini sudah ada sistem dasar dari suatu pewilayahan. Sistem pewilayahan yang secara fungsional memiliki saling ketergantungan ini mempunyai manfaat di bidang efisiensi lokasi, potensi pertumbuhan yang maksimal, dan derajat keseimbangan inter-regional
16
yang tinggi. Ketimpangan sosiologis, ekonomi maupun teknologi, akan ikut memacu migrasi penduduk, termasuk urbanisasi (Friedman, 1966). Senada dengan konsep pusat-tepi dari Friedman, Perroux (1950) juga mengamati adanya suatu mekanisme yang menyebar-luaskan aspek-aspek pengembangan ekonomi yang disebut kutub pertumbuhan (growth pole). Pengertian kutub pertumbuhan menurut Perroux : “Kutub pertumbuhan adalah pusat (fokus) dalam wilayah ekonomi yang abstrak yang memancarkan kekuatan yang menarik. Tiap pusat mempunyai pusat penarik dan pendorong dalam atau terhadap pusat-pusat yang lain.” Pengertian ini kemudian dikembangkan oleh Boudeville (1966) dari dan untuk segi geografi menjadi: “Sebuah kutub pertumbuhan adalah suatu aglomerasi geografis dari berbagai sektor dan kegiatan dalam sistem yang kompleks. Kutub pertumbuhan ini merupakan wilayah yang memiliki industri propulsif (industri pendorong).” Adanya beberapa wilayah pusat dan daerah tepi yang dapat membentuk berbagai kutub pertumbuhan, maka dimungkinkan terjadinya ketimpangan regional atau perbedaan keadaan antar wilayah. Akibat selanjutnya adalah timbulnya gejala polarisasi, dan tiap-tiap kutub dengan kekuatan tarik-dorongnya menimbulkan perpindahan penduduk dari tepi ke pusat atau sebaliknya (Misra et al., 1978). Program khusus yang mengkaitkan urbanisasi dengan tata wilayah dan tata perdesaan diperlukan agar selalu ada keseimbangan yang serasi antara wilayah pusat dengan daerah tepi. Program ini akan sangat bermanfaat dan mendukung pembangunan wilayah yang menjadi pusat pengumpulan berbagai potensi dan daerah perdesaan yang banyak memiliki sumberdaya alam. Konsep mengenai daerah nodal oleh Friedman telah dikembangkan oleh Harry Richardson yang menyatakan bahwa ciri dari perekonomian ruang adalah ketidakhomogenannya. Tampak bahwa terdapat aglomerasi kegiatan ekonomi dan distribusi penduduk pada lokasi-lokasi tertentu. Aglomerasi-aglomerasi ini terlihat dari adanya beberapa daerah yang penduduknya lebih padat, terutama pada daerah yang memiliki kegiatan industri, ke arah itu arus penduduk, barang-barang dan jasa-jasa, komunitas
17
dan lalu-lintas bergravitasi. Pusat (nuclei) terdapat di suatu wilayah di mana kegiatankegiatan bisnis, komersial dan sosial berlangsung. Hal ini terlihat pada peta kepadatan arus lalu-lintas intra wilayah. Polarisasi merupakan akibat dari adanya kegiatan ekonomi dari poles. Gejala polarisasi yang paling penting adalah terjadinya peningkatan ketimpangan antar wilayah dengan adanya keterkaitan dan interaksi diantaranya. Konsep wilayah penggerak pertumbuhan (generative region) dalam kenyataannya justru tidak mampu menyebarkan dampak pembangunan apalagi memperkecil kesenjangan, bahkan menimbulkan dampak yang sebaliknya. Namun, sebaliknya, suatu wilayah tidak mampu untuk memacu pertumbuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan wilayah lainnya (isolasi). Hal ini menjadi landasan penting dalam perencanaan pengembangan wilayah yang mampu membangun secara seimbang, menjadikan pentingnya permodelan dan teknik pengukuran pengaruh, serta keterkaitan antar wilayah (Raymond, 1996; Misra et al., 1978).
2.2 Konsep Tata Ruang Konsep pengembangan wilayah adalah perencanaan yang didasarkan pada proses perekonomian wilayah secara menyeluruh dan terpadu (comprehensive & integrated development). Konsep pengembangan ini dalam implementasinya didukung dengan konsep tata ruang wilayah yang merupakan model corridor and radial concentric development, yaitu pengendalian pembangunan oleh masyarakat yang diarahkan dengan investasi yang ditanamkan oleh Pemerintah dalam corridor (infrastruktur) prioritas. Tata ruang merupakan suatu kombinasi dari penyebaran pemukiman dan pembangunan ekonomi wilayah. Komposisi ini berbentuk struktur keruangan wilayah yang kompleks dan memberi arti khusus bagi penampilan spasial wilayah tersebut. Pada hakekatnya tata ruang (ruimtelijke ordering atau spatial order) berarti pengaturan geografis, dilandaskan antara lain pada rencana pengembangan wilayah. Menurut istilah geografi regional, ruang merupakan wilayah yang mempunyai batas geografi, berupa batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan, diterjemahkan dalam tata guna lahan (land use) yang merupakan bagian dari tata ruang, yang mengatur penggunaan tanah (Johara, 1999).
18
Tata ruang sebagai organisasi spasial menampakkan adanya unsur pengaturan dan nilai/status ruang-ruang di pewilayahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hierarki suatu daerah adalah aktivitas manusia, fasilitas yang ada untuk melakukan aktivitas, sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia. Penataan ruang mempunyai arti yang penting dalam pengembangan wilayah, terutama karena adanya tata ruang yang jelas, disusun dan disepakati bersama akan mampu untuk (Craig, 2003): 1) Memberikan kepastian usaha bagi semua pihak yang terkait. 2) Melindungi keberadaan lahan pertanian yang sering tergeser karena dinilai tidak kompetitif. 3) Menghindarkan pertentangan (conflict) melalui proses penyusunan yang transparan, disertai dengan langkah sosialisasi dan integrasi tata ruang. Semua kegiatan ekonomi terkait erat dengan ruang dan lokasi, oleh karena itu perencanaan ekonomi harus didahului dengan perumusan kebijakan pengembangan wilayah, diterjemahkan dalam penataan ruang, dan program pembangunan daerah. Penataan ruang mempunyai dampak biaya yang sangat luas, terutama dengan timbulnya jaringan infrastruktur yang ditetapkan. Ketersediaan dana pembangunan Pemerintah perlu diperhitungkan dalam menyusun perencanaan tata ruang. Sebaliknya, perencanaan tata ruang yang buruk akan berakibat pada penataan ulang (re-zoning) dan relokasi, sehingga menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi di berbagai sektor, termasuk produksi dan industri pertanian (Craig, 2003). Strategi pengembangan wilayah (regional planning) melalui konsep tata ruang diarahkan kepada pengaturan wilayah dalam keruangan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan regional (comprehensive, integrated, and regional development). Hal ini dilakukan untuk menggali dan memanfaatkan potensi geografi dan sumberdaya yang ada, khususnya di wilayah perdesaan. Kombinasi yang unik dari berbagai sumberdaya yang ada di suatu daerah membentuk kompetensi wilayah tersebut untuk fungsi ekonomi tertentu (Warpani, 1980). Seringkali pengembangan wilayah menghadapi beberapa persoalan dan kendala yang mencakup beberapa aspek, yaitu kebijakan penggunaan dan strategi pengembangan lahan yang ada (Riyadi, 2001). Setiap daerah mempunyai sistem pengolahan sumberdaya alam, tenaga kerja, dan produksi, yang merupakan kegiatan pengembangan setiap daerah dalam usahanya untuk
19
mencukupi kebutuhan dan mengembangkan daerahnya secara maksimal. Kekurangan dan kelebihan di masing-masing daerah menjadi penyebab terjadinya kegiatan eksporimpor antar daerah (Warpani, 1980). Pemilihan kawasan strategis yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan di kabupaten/kota berpengaruh besar pada penataan ruang, karena prioritas penataan wilayah dipilih sesuai arah pengembangan wilayah itu. Pemanfaatan dan peruntukan sumber air menjadi salah satu acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah. Pengembangan sumberdaya air pada wilayah sungai yang ditujukan bagi peningkatan manfaat guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan (diantaranya untuk pertanian) dilaksanakan sesuai tata ruang (FAO, 2000). Undang-undang No. 24/1992 dan No. 119/1992, tentang Penataan Ruang memberikan perlindungan khusus untuk para petani sehamparan dan mengamanahkan bahwa tata ruang adalah pola dan wujud struktural pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Penataan ruang juga merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena itu harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan daya dukung alami ruang tersebut dalam mengkonservasi air dan menjalankan fungsi-fungsi ekologisnya, terutama dalam kaitannya dengan daya tampung (ruang sebagai wadah) dan daya dukung lingkungan (ruang sebagai sumberdaya alam). Kemampuan alami tersebut sangat ditentukan oleh komposisi biotik dan abiotik serta penutupan lahan di atasnya serta jenis tanah, jenis geologi, kondisi hidrologi, kemiringan lahan, serta faktor klimat (Künzel, 1996). Pengelompokan dalam penataan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama kawasan. Hal ini dimaksud untuk membagi ruang yang bisa dimanfaatkan sumberdayanya dan ruang yang harus dijaga kelestariannya. Melalui perencanaan tata ruang, dampak negatif lingkungan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dan dihindari dalam rangka tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu perencanaan keruangan wilayah harus bersifat menyeluruh, terpadu, dan memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, yaitu: 1) Faktor ekonomi, berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan (faktor penyebab), direpresentasikan oleh kebutuhan konversi lahan (pemukiman, pertanian
20
dan industri) yang selalu berubah. Setiap peralihan penggunaan lahan harus dihitung besarnya kadar pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. 2) Faktor ekologis, berkaitan dengan kemampuan alamiah untuk mendukung kegiatan pembangunan yang berlangsung serta dampaknya (faktor akibat). 3) Faktor alokasi ruang secara proporsional, yaitu terpenuhinya syarat minimal alami dari suatu wilayah, sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Hal ini diperhitungkan sebelum dilakukan konversi lahan untuk kepentingan pembangunan. 4) Faktor pendekatan keterpaduan, yaitu keterpaduan dalam konsep penataan ruang wilayah yang terjadi antar sektor pembangunan serta keterpaduan vertikal (skala lokal, regional dan nasional). 5) Faktor pendapatan penduduk, yaitu upaya untuk meningkatkan pendapatan di berbagai sektor dengan tetap menjaga kualitas lingkungan pada setiap skenario pembangunan yang dirancang. Lima faktor di atas pada hakekatnya menggambarkan keterkaitan antara tata ruang dengan dampak yang terjadi akibat pembangunan terhadap lingkungan. Dampak negatif yang mungkin terjadi harus diantisipasi dan dihindari dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya pelestarian lingkungan ini, disadari sepenuhnya bahwa perencanaan secara nasional harus didukung oleh implementasi pada tingkat lokal (Brody, 2003). Menurut Marsudi (1992) dan Johara (1999), pengkajian tata ruang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teori yang telah dikembangkan, antara lain: Teori Lokasi oleh Von Thünen sebagai landasan bagi teori-teori penggunaan tanah (pertanahan) modern, Model Gravitasi, Analisis Input Output, dan Teori Kluster. Teori-teori ini dikembangkan untuk penggunaan pada situasi yang berbeda.
2.2.1
Teori Lokasi (Location Theory) Setiap kegiatan manusia selalu memerlukan lokasi tanah dan kondisi lingkungan
yang baik. Dalam hal ini harga memegang peranan yang penting dan menentukan pemilihan serta intensitas persaingan untuk mendapatkan tanah. Motivasi ekonomi manusia adalah untuk dapat mencapai target keuntungan yang maksimum, biaya transpor minimum dari penggunaan tanah di lokasi yang memadai. Untuk itu, maka
21
diperlukan pemahaman tentang kebijakan lokasi dan struktur spasial yang menyangkut pola penggunaan tanah, lokasi industri dan interaksi spasial. Konsep
dasar
dari
Teori
Lokasi
memerlukan
kajian
struktur
spasial
terhadap sistem jaringan nodal dan hierarki, blok diagram, bangunan normatif konsep pendekatan spasial ekonomi. Wacana teori ini tidak lepas dari interaksi aspek sosial, fisik dan ekonomi. Teori Lokasi masuk ke bidang ilmu ekonomi sejak Von Thünen mengembangkan teorinya sekitar tahun 1880. Teori Lokasi kemudian diperkenalkan secara utuh oleh Walter Isard pada tahun 1952, sehingga konsep pemilihan lokasi produksi mulai disadari pengaruhnya terhadap efisiensi, serta mulai masuk dalam ilmu ekonomi. Von Thünen pada dasarnya mengembangkan Teori Lokasi secara keruangan. Lingkaran lokasi yang disusunnya merupakan daerah yang efisien sebagai lokasi kegiatan usaha tertentu dalam daerah tersebut. Teori yang dimulai oleh Launhardt diteruskan oleh Weber yang membahas teori tempat lokasi yang kemudian berkembang pesat. Akhirnya Hotelling mengembangkan teori yang merupakan sumbangan penting dalam perkembangan keseimbangan keruangan. Sejak Isard berhasil mengintegrasikan Teori Lokasi jalur Von Thünen dan Launhardt/Weber dan mengintroduksikan peralatan yang dikenal dalam ekonomi, maka Teori Lokasi lebih diterima di kalangan ahli ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya tampaknya teori tentang tempat lokasi dan ketergantungan lokasi menyatu dalam bentuk yang disebut mikro ekonomi spasial. Sebaliknya teori yang dirintis oleh Thünen menjadi landasan bagi teori pertanahan modern (Johara, 1999). Teori Lokasi maupun Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Growth Theory) sependapat tentang adanya tahapan perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah perdesaan. Transformasi struktural wilayah perdesaan melalui industrialisasi untuk menumbuhkan produktivitas sumberdaya manusia, dapat dilakukan terutama dengan pengaturan tata ruang dan infrastruktur (prasarana) yang progresif di wilayah perdesaan. Peter Hall menyimpulkan bahwa perencanaan dan penataan dalam pengembangan wilayah merupakan upaya perancangan investasi usaha dan masyarakat melalui penataan ruang dan penciptaan fasilitas menjadi insentif yang positif untuk investasi.
22
Menurut Claudius Petit, hal itu menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang harus dilakukan oleh dan untuk masyarakat di wilayah itu sendiri (Gillingwater, 1975). Teori Lokasi untuk industri (Industrial Location Theory) menyatakan bahwa investor yang akan membangun suatu industri, secara rasional dan komprehensif mempertimbangkan dan memilih lokasi yang mampu menghasilkan keuntungan maksimal. Dengan pola pikir ini, maka pelaku industri akan tertarik pada lokasi yang paling kompetitif dalam hal upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, fasilitas komunikasi, pendidikan dan diklat, kualitas pelayanan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Smith, 1973; Glasson, 1992; Arsyad, 1999; Dirdjojuwono, 2004).
2.2.2
Model Gravitasi (Gravity Model) Model Gravitasi merupakan pendekatan yang fleksibel untuk analisis keterkaitan
dan interaksi antara wilayah pusat dan daerah tepi maupun antar wilayah pusat. Model ini menghitung bobot (tingkat) keterkaitan yang dilandaskan pada dua komponen yaitu besarnya massa (mass) dan jarak antara titik-titik wilayah (nodes). Komponen massa menunjukkan tingkat dominasi ekonomi suatu titik wilayah, sedangkan komponen jarak menunjukkan pertimbangan lain yang lebih bersifat non-ekonomi (Misra et al., 1978). Tingkat simplikasi dalam model ini seringkali dianggap terlalu berlebihan. Keterkaitan antar wilayah merupakan hubungan yang kompleks yang tidak terwakili hanya oleh dua komponen. Namun Richardson berpendapat bahwa Model Gravitasi tetap menjadi model yang secara praktis mampu menunjukkan potensi hubungan antara daerah yang berpengaruh (dominant) terhadap daerah-daerah lain yang dipengaruhinya (dominated). Gambaran tentang potensi ini digunakan untuk penyusunan prediksi yang sangat diperlukan dalam perencanaan perkembangan wilayah. Model Gravitasi menekankan pada kekuatan daya tarik teoritis dari suatu wilayah daripada arus keterkaitannya terhadap wilayah yang lainnya. Namun dengan analisa yang cermat akan tercermin potensi arus keterkaitan dari beberapa wilayah penelitian (Gillingwater, 1975). Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan Model Gravitasi adalah keterbatasan data, oleh karena itu prinsip wilayah fungsional dan wilayah administrasi harus mampu dipadukan, sehingga diperoleh hasil yang dapat diimplementasikan. Hal
23
ini terkait erat dengan penentuan kriteria pewilayahan yang dijadikan dasar penyusunan wilayah perencanaan (planning region).
2.2.3
Analisis Input Output Analisis Input Output adalah teknik yang digunakan untuk kuantifikasi tingkat
keterkaitan antara wilayah pusat dengan daerah tepi, atau pasangan pusat-pusat wilayah sehingga dapat diidentifikasi tingkat (derajat) keterkaitan dari jaringan yang ada. Analisis ini digunakan untuk identifikasi struktur dan hierarki dari hubungan pewilayahan. Keterkaitan diukur dari besar dan arah arus hubungan fungsional yang terjadi. Hubungan fungsional di dalam wilayah ini dapat ditelusuri dari banyak pendekatan, misalnya arus komoditi intra-regional, pola komunitas dan arus migrasi; kepadatan komunikasi telpon; dan pola perjalanan dari sentra-sentra tenaga kerja ke tempat kerja; distribusi air irigasi ke wilayah pertanian. Kaitan-kaitan ini dapat diikhtisarkan dalam hubungan wilayah dan daerah-daerah nodal dalam suatu kerangka tata ruang yang lebih luas. Kalau daerah tidak sama besarnya dan tidak mengalami tingkat pertumbuhan yang sama, maka sistem regional sebagai suatu keseluruhan akan memperlihatkan tingkat ketidak-seimbangan yang ada, dan satu atau dua daerah yang mendominasi daerah-daerah lainnya. Arus dalam perekonomian nasional sering lebih berkaitan dengan produksi, jaringan infrastruktur interregional, meliputi jaringan transportasi, komunikasi, sistem jaringan sumberdaya manusia, air, listrik, daripada dengan hubungan-hubungan jasa yang mendominasi arus intraregional. Kerangka interregional ini bersifat hierarki. Secara makro, hierarki keterkaitan wilayah ini mengalami perkembangan yang cepat, sehingga mempunyai efek arus balik terhadap lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi karena pada hakekatnya semua industri dan jasa berorientasi pada pasar (Glasson, 1992). Analisis Input Output juga merupakan teknik yang berguna untuk menguraikan dan menggambarkan daya saing dari suatu daerah dalam hubungannya dengan keterkaitan antar wilayah. Dalam analisis ini potensi terjadinya impor diabaikan, atau diasumsikan dalam suatu angka tetap atau faktor yang ditentukan secara empiris atas
24
dasar data masa lalu. Faktor impor pada hakekatnya sangat dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara dimana analisis ini dilakukan. Dengan segala keterbatasan yang ada, Analisis Input Output tetap merupakan pendekatan yang praktis dan mampu memberikan gambaran yang berguna. Keunggulan Analisis Input Output karena menggunakan pendekatan keseimbangan yang sederhana, bersifat netral dan mampu menyesuaikan dengan pola perekonomian yang ada. Hal-hal ini yang menjadikan Analisis Input Output banyak digunakan. Analisis Input Output berguna untuk meramalkan perekonomian wilayah dalam jangka pendek. Untuk peramalan itu perlu ditambahkan beberapa pendekatan dan asumsi dasar yang sangat menentukan ketepatan dari hasilnya, namun seringkali penetapan asumsi ini yang justru menghambat sehingga Analisis Input Output sulit dilaksanakan. Hal ini diatasi dengan membatasi asumsi dasar pada beberapa faktor penting dengan data yang tersedia. Beberapa manfaat dari Analisis Input Output yang paling berguna adalah prediksi dampak (multiplier effect) dari suatu pola pengembangan, baik terhadap peningkatan ekonomi, pengadaan kesempatan kerja, maupun sasaran-sasaran lain dari rancangan pengembangan wilayah (Glasson, 1992).
2.2.4
Teori Kluster ”Kluster” selain merupakan salah satu teori dalam pengembangan wilayah yang
dilengkapi dengan teknik analisa, juga telah berkembang menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengembangan kelompok dalam tata ruang, serta mengilhami pengembangan kawasan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Kluster perlu dipahami dalam merekayasa suatu kawasan pertanian terpadu. Teknik Analisis Kluster pada definisi fungsionalnya adalah alat untuk memilah data yang tidak teratur dari beberapa situasi, menganalisis, mencari derajat kesamaan (dan perbedaannya) serta membagikan dalam kelompok-kelompok. Dengan memperoleh kelompok data yang terstruktur dengan variabel yang ditentukan, maka dapat dilihat peta hubungan dan struktur keterkaitan yang dapat dikembangkan lebih lanjut (Everitt, 1980; Porter, 1998). Lingkup geografis Kluster sering digambarkan sesuai dengan batas wilayah administrasi pemerintahan, namun dalam kenyataannya lingkup Kluster sering melampaui batas formal. Sebagai contoh, penerapan Kluster untuk agroindustri anggur
25
di California (USA) mencakup wilayah yang luas dengan keterpaduan lingkup yang rumit. Lebih dari itu, Kluster industri sepatu terkemuka di Italia mencakup seluruh wilayah negara. Berbeda dengan itu, Kluster patung ukiran kayu berpusat di pulau Bali, dan Kluster perabot kayu kelas ekspor di Jepara mencakup wilayah yang lebih terbatas yang terkonsentrasi pada proses produksi saja. Tampak bahwa lingkup geografis dari Kluster dapat mencakup kota, wilayah, hingga sekelompok negara yang saling terkait. Keterkaitan fungsional di dalam Kluster sering digunakan sebagai upaya untuk mencari cara-cara baru dalam bersaing serta terobosan bagi usahanya. Salah satu contoh adalah Silicon Valley yang tercipta menjadi Kluster yang paling inovatif. Keberhasilan penerapan konsep Kluster terutama tergantung dari kemampuan untuk menerapkan konsep itu sendiri (Gattorna, 1998). Hal ini menjelaskan bahwa manajemen pengelolaan merupakan fungsi yang sangat penting yang akan menentukan keberhasilan suatu Kluster (kawasan). Uraian ini menunjukkan bahwa penataan ruang yang dilandaskan pada kejelian dan keberanian dalam menata keterkaitan fungsional (bukan geografis) merupakan pendekatan yang inovatif (sebagaimana terjadi di Silicon Valley, Amerika). Patut pula disimak keberhasilan perkembangan industrialisasi di Cina yang dikembangkan dengan menekankan pada penataan ruang yang disiplin, penyediaan infrastuktur yang lengkap, dan kemampuan manajemen pengelolaan yang efektif dalam memacu perkembangan industri, termasuk agroindustri (Ho dan Hsieh, 2006).
2.3 Kawasan Pertanian Terpadu Globalisasi melahirkan persaingan bebas dalam wujud pasar bebas yang berdaya saing tinggi (free competitive market), oleh karena itu keterkaitan antara: (1) sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) berbagai subsistem dalam sektor pertanian; (3) usaha mikro, kecil, menengah dan besar, harus dikembangkan melalui rekayasa bentukbentuk kawasan pertanian terpadu dalam tatanan agroniaga yang wajar (alami). Keberhasilan dan kesinambungan suatu kawasan pertanian yang terpadu membutuhkan prasyarat kesetaraan (bargaining position) dari semua pelaku yang terlibat dalam agroniaganya. Dalam kerangka ini maka keberhasilan pembangunan pertanian sangat
26
tergantung pada kemampuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam agroniaga menuju pada pemerataan ekonomi, serta meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Pengembangan suatu kawasan pertanian (Lingard, 2002) berkait erat dan sangat bergantung pada ketersediaan sumberdaya lahan, air, manusia, fasilitas maupun bahanbahan pendukung produksi, serta dukungan atau peran serta penduduk lingkungan sekitar (Craig, 2003). Secara khusus, pertanian merupakan sektor yang paling banyak menggunakan dan membutuhkan sumberdaya air. Oleh karena itu masalah tata ruang dan jaringan irigasi sangat penting bagi pengembangan suatu kawasan pertanian. Data di banyak negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa 80% dari penggunaan air untuk keperluan irigasi, dan sisanya terutama untuk penggunaan peternakan (Lowe, 2001; Journeaux, 2003). Beberapa penelitian yang dilaksanakan di Asian Institute of Technology (Pathumthani, Thailand) telah menunjukkan pentingnya jaringan irigasi dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu, sebagai berikut (AIT, 1994): 1) Peningkatan kegiatan dan budidaya pertanian, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani. Kehadiran industri di wilayah budidaya dan pengembangan jaringan irigasi merupakan upaya yang efektif untuk mencegah urbanisasi. 2) Penurunan biaya budidaya pertanian ditentukan (terutama) oleh tingkat ketersediaan jaringan irigasi, selain kombinasi dari peralatan bantu mekanik dan tenaga kerja tersedia. 3) Ketersediaan jaringan irigasi mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan budidaya pertanian yang dilakukan oleh petani miskin. 4) Perbaikan sistem operasi dan pengelolaan jaringan irigasi skala besar harus diawali dengan penentuan tingkat kebutuhan. Dengan menggunakan model matematik dan data yang disusun, dapat ditentukan skala jaringan yang paling memadai (optimal). 5) Peningkatan efisiensi penggunaan air akan memperluas lahan pertanian beririgasi dengan menggunakan jumlah air yang sama. 6) Pengamatan pada area yang luas menunjukkan bahwa kehilangan air pada irigasi terutama (lebih dari 50%) disebabkan oleh pelimpahan permukaan (surface runoff), layout, kondisi fisik sawah, dan pengelolaan air. Perencanaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi air irigasi.
27
2.3.1
Pola-pola Pengembangan Kawasan Terpadu Pengembangan kawasan terpadu merupakan model yang mengintegrasikan
berbagai komponen ke dalam satu sistem. Hal ini umumnya dapat ditempuh melalui suatu bentuk kemitraan. Ada dua bentuk kemitraan yang lazim diterapkan yaitu kemitraan bisnis (business partnership) dan kemitraan antara Pemerintah dengan Swasta (public-private partnership). Kemitraan dikembangkan dengan berlandaskan pada prinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi, oleh beberapa pihak tertentu yang memiliki kesetaraan posisi tawar (bargaining position) (Sutarman dan Eriyatno, 2001; Haeruman dan Eriyatno, 2001; Sumardjo, 2001). Pola kemitraan bisnis digunakan untuk mengubah keterkaitan yang ada dalam agribisnis menjadi bentuk-bentuk keterikatan antara usaha on farm dengan off farm melalui bentuk-bentuk formal berupa kontrak untuk jangka waktu tertentu, biasanya jangka panjang. Pemilik modal kuat, pengusaha mikro/kecil dan petani disetarakan dengan adanya peran aktif Pemerintah saat dibentuk kerjasama formal oleh para pihak. Pola kemitraan antara Pemerintah-Swasta digunakan dengan keterkaitan yang lebih bebas dalam suatu keterpaduan untuk mencapai tujuan bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Secara umum pola-pola pengembangan kawasan terpadu yang telah ada saat ini dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (Weitz dan Wang, 2004): 1) Pola Rekayasa Pemerintah. Kawasan pertanian ini dirancang-bangun oleh dan berorientasi pada peran kekuatan (power) Pemerintah. 2) Pola Kemitraan Usaha. Kawasan pertanian dengan penguasaan lahan (sebagian atau seluruhnya) dan pembangunan oleh investor industri pengolahan, antara lain bentuk contract farming yang berbentuk kerjasama dari sekelompok petani dengan konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan kepemilikan tetap pada petani. Dalam pola ini pengelolaan usaha (on farm dan atau off farm) diserahkan kepada lembaga profesional dengan suatu perjanjian, dan petani bertindak selaku pemegang saham. Pola ini tidak menguntungkan petani gurem dengan lahan yang sempit (Simatupang, 2000). 3) Pola Komersial. Pola ini dirancang secara komersial dimana pengembangan dilakukan oleh investor Pengembang, melalui mekanisme pasar akan dijual kepada
28
petani,
transmigran,
atau
masyarakat
bisnis
(umum).
Pengembang
tetap
berkewajiban mengelola kawasan (Anonim, 1994). Perkembangan dari pola ke pola yang menunjukkan adanya tiga fenomena yang sangat penting, yaitu (Hawiset, 1998; Maxwell dan Percy, 2002): 1) Peran Pemerintah yang berubah dari peran paternalistik sebagai inisiator, pengatur dan penguasa pada Pola Rekayasa Pemerintah, menjadi lembaga yang mendukung petani pada Pola Komersial. Hal ini sejalan dengan trend perubahan peran Pemerintah dalam kawasan pertanian terpadu. 2) Komoditi yang menjadi obyek, dari tanaman perkebunan (kelapa sawit), menjadi tanaman pangan dengan orientasi ekspor atau substitusi impor. 3) Bentuk pengaturan terhadap keterkaitan, dari suatu bentuk pengaturan oleh Pemerintah menjadi transaksi komersial yang berorientasi pada pasar. 4) Bentuk keterkaitan antara para pelaku dari suatu kemitraan menjadi kebersamaan dalam mengupayakan keterpaduan. Beberapa masalah mendasar yang dihadapi dalam hubungan kemitraan formal adalah (Lewis, 1966; Djarwadi dan Broto, 1999; Widiati, 1999): 1) Ketidaksiapan dan kompetensi yang tidak memadai dari pihak-pihak yang bermitra, antara lain: a. Masih lemahnya kesadaran petani tentang pengendalian mutu yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta masih rendahnya kemampuan petani dalam mengelola usahatani secara efisien dan komersial. b. Keterbatasan kemampuan finansial perusahaan besar sehingga pembayaran kepada petani sering tertunda. 2) Hubungan kemitraan tidak dilandasi dengan kesetaraan para pelakunya sehingga semakin rentan terhadap keberpihakan dan peningkatan kesejahteraan petani. 3) Kemitraan yang dibangun tidak melibatkan masyarakat sekitar secara aktif, padahal dukungan masyarakat di sekitar kawasan harus dapat diakomodasi untuk menjamin kelanggengan dari program. 4) Perkembangan pola kawasan dalam kemitraan menjadi semakin komersial dan perilaku masyarakat industri, yang tidak ramah lingkungan (environmental friendly), tidak dikendalikan secara menyeluruh sehingga menimbulkan degradasi eco-system
29
(lingkungan) yang menjadi sumber konflik baru di masyarakat, baik di daerah yang bersangkutan maupun wilayah pengaruhnya (hinterland). 5) Pengertian kemitraan secara tradisional yang harus terikat dalam suatu kontrak/kerjasama tertulis yang mengikat para pihak telah ditinggalkan (Lowe, 2001). Pola kemitraan beralih menjadi koordinasi bersama pada suatu keterpaduan yang alami dalam suatu tatanan keruangan guna mencapai kerjasama yang efektif menuju efisiensi bersama (Weitz dan Wang, 2004). Pengembangan pola kemitraan dalam komoditi hortikultura seyogyanya mengakar pada adat budaya dan sistem kelembagaan yang dianut oleh masyarakat setempat dan didukung dengan sistem kelembagaan yang representatif. Nampak dari berbagai masalah yang masih selalu timbul, bahwa adat budaya setempat tidak dapat menerima ketidak-seimbangan yang ada dan dalam ketidak-berdayaannya cenderung mengingkari keterikatan (kontrak formal), sehingga menjadi faktor kontra produktif dalam implementasi lembaga kemitraan. Karena itu dalam pengembangan pertanian, khususnya hortikultura, pola kemitraan informal dalam bingkai pasar bebas yang adil dan alami perlu dibangun, di mana sistem kelembagaannya mengikuti norma adat istiadat setempat (Sutrisno et al., 2001; Syukur et al., 2001; Zohar dan Maarshall, 2005). Untuk menghasilkan rekayasa yang teruji dan realistis, maka diamati secara khusus tiga bentuk pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan terpadu yang menggambarkan kemajuan dari rekayasa kawasan terpadu hingga saat ini sebagai acuan (benchmark), yaitu: Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola Agropolitan, dan Pola Kawasan Industri berwawasan Lingkungan (Eco-industrial Park). Masing-masing contoh ini menggambarkan karakter pola kemitraan dan latar belakang pengembangan kawasan terpadu yang spesifik. 1) Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Sejak tahun 1977 Pemerintah telah mengembangkan Program Anak-Bapak Angkat dan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan bentuk-bentuk derivatif-nya yaitu PIR Lokal, PIR Khusus, PIR Berbantuan, dan sejak 1986 dikembangkan PIR Transmigrasi. Pola PIR merupakan model kawasan terpadu yang mengintegrasikan
30
beberapa komponen, yaitu kelembagaan, hubungan kerja, sumber dana dan sistem pembayaran, alokasi lahan dan keagrariaan, perbankan dan pengorganisasian. PIR merupakan perwujudan dari tiga pendekatan, yaitu: (1) keterpaduan dalam usahatani (farming approach), (2) komoditi (commodity approach), dan (3) wilayah (regional approach). Pada pola-pola PIR, dianut sistem inti dan plasma yang terdiri dari pelakupelaku ekonomi (independent individuals and firms) yang diatur dalam suatu kerjasama dengan tujuan untuk menciptakan pembagian keuntungan yang adil. Secara kelembagaan, Pola PIR memadukan dua lembaga primer yaitu perusahaan inti dan petani plasma. Perkebunan besar sebagai perusahaan inti yang memberikan dukungan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, dengan petani perkebunan sebagai petani plasma yang menghasilkan bahan baku primer hasil pertanian untuk diolah oleh perusahaan inti. Di samping itu terdapat beberapa lembaga sekunder (pembantu) pada pola PIR yaitu Pemerintah Daerah, perbankan, keagrariaan, pekerjaan umum, pertanian, koperasi, transmigrasi, perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, dan lembaga lainnya. Hubungan mitra kerja antara dua lembaga primer berlangsung dalam proses produksi yang utuh. Hubungan kerja antar lembaga sekunder yakni kerjasama antar instansi terkait (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) dijalankan menurut fungsinya masingmasing di dalam wadah tim koordinasi PIR (TK PIR). Segala bentuk hubungan kerja dituangkan ke dalam perjanjian formal/resmi, yaitu: a. Perjanjian antara perusahaan inti, petani plasma dan bank yang disebut clearing system, berupa kerjasama produksi antara perusahaan inti dengan petani plasma. b. Perjanjian kredit modal kerja dan penjaminan atas kredit petani plasma. c. Akad kredit (konversi) antara petani plasma dengan pihak bank. Pembiayaan proyek PIR berasal dari dana Pemerintah dan kredit bank. Berdasarkan sumber dananya, maka PIR dapat dibedakan menjadi PIR Berbantuan dan PIR Swadana. Dana dari Pemerintah dapat berasal dari bantuan luar negeri dan dalam negeri (APBN) yang digunakan untuk komponen kredit maupun komponen non kredit. Di dalam pelaksanaannya ketentuan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan kredit dan komponen non kredit (sosial) yang diatur Pemerintah sangat bervariasi sesuai dengan
31
situasi, kondisi, dan komitmen-komitmen yang disepakati sebelum proyek PIR dibangun. Untuk mencapai tujuan dari pendanaan oleh Pemerintah, maka telah dikeluarkan beberapa acuan teknis, yaitu (Soeripto et al.,1994): a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan - 100% saham dimiliki Koperasi Usaha Perkebunan, b. Pola Patungan Koperasi dan Investor - 65% saham dimiliki Koperasi Petani dan 35% dimiliki oleh investor/perusahaan industri pengolahan, c. Pola Patungan Investor dan Koperasi - 80% saham dimiliki perusahaan dan 20% oleh koperasi yang ditingkatkan secara bertahap, d. Pola Build, Operate, and Transfer (BOT), dimana pembangunan dan operasi oleh perusahaan dan pada waktu yang ditentukan akan dialihkan kepada koperasi, dan e. Pola Bank Tabungan Negara (BTN), dimana perusahaan membangun kebun dan atau pabrik dan pada waktu tertentu dialihkan kepada koperasi melalui Kredit Pemilikan dari BTN. PIR membutuhkan lahan yang cukup luas tetapi harus dapat diperoleh dengan harga penggantian yang murah. Lahan tersebut umumnya berupa tanah terpencil milik negara maupun milik perorangan yang belum dimanfaatkan. Pencadangan lahan untuk PIR ditetapkan oleh Gubernur, setelah dibebaskan dari semua rencana penggunaan. Areal tersebut kemudian diatur tata guna tanahnya yaitu untuk plasma, sarana jalan, sarana sosial, lahan untuk perusahaan inti dan lahan cadangan. Dalam pelaksanaannya, beberapa kendala dijumpai dalam pelaksanaan Pola PIR, antara lain: a. Pengalihan kebun kepada petani plasma umumnya mengalami keterlambatan. b. Petani plasma umumnya tidak mengetahui masa pengalihan kebun dari perusahaan inti kepada petani plasma c. Rata-rata produksi kebun inti (TBS – tandan buah segar/ha) lebih besar dari produksi kebun plasma untuk periode yang sama d. Penerimaan TBS hasil panen kebun inti di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berlangsung cepat, berbeda dengan hasil petani plasma yang harus menginap. e. Petani plasma merasa dirugikan dalam penentuan harga TBS, rendemen CPO/ PK, dan cara pembayaran.
32
Permasalahan di atas juga merupakan akibat dari kebijakan Pola PIR yang memisahkan kepemilikan aset petani plasma dengan perusahaan inti.
2) Agropolitan Konsep Agropolitan merupakan antisipasi dari ketimpangan antara wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan perdesaan sebagai pusat kegiatan sektor primer (pertanian) yang tertinggal. Interaksi ke dua wilayah ini secara fungsional
saling
memperlemah.
Wilayah
perdesaan
mengalami
penurunan
produktivitas, sedangkan wilayah perkotaan sebagai pusat pasar dan pertumbuhan menerima beban berlebih sehingga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Perkembangan wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan tidak memberikan efek penetesan (trickle down effect), justru menimbulkan efek pengurasan sumberdaya dari wilayah sekitarnya (backward effect). Konsep growth pole menganjurkan investasi padat modal di pusat urban dengan harapan akan terjadi penyebaran pertumbuhan (spread effect) sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi wilayah yang lebih luas. Namun pengalaman di negara sedang berkembang, kebijakan growth pole telah gagal untuk menjadi pendorong utama (prime mover) ekonomi di wilayahnya. Proses penetesan dan penyebaran yang ditimbulkan tidak cukup menggerakkan perekonomian wilayah itu (Rondinelli, 1985). Friedman dan Douglass (1975), menyarankan bentuk Agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan (rural development) dengan batasan jumlah penduduk antara 50.000-150.000 orang. Strategi pengembangan Agropolitan ini dimaksud untuk menggerakkan ekonomi perdesaan dan penciptaan nilai tambah oleh pelaku lokal di tingkat perdesaan. Kawasan perdesaan didorong untuk tidak hanya menghasilkan bahan primer, tetapi juga bahan pangan olahan. Konsep Agropolitan merupakan pengembangan wilayah perdesaan yang dilakukan dengan mengaitkan pada pembangunan perkotaan (urban development) secara berjenjang. Agropolitan dikembangkan di wilayah perdesaan karena sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama dari masyarakat, selain itu ketersediaan lahan pertanian dan air yang masih banyak tersedia dan dibutuhkan dalam pengembangan Agropolitan.
33
Agropolitan mengandalkan desentralisasi, pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan. Pendekatan ini dimaksud untuk mendorong penduduk agar tetap tinggal dan berinvestasi di perdesaan. Persyaratan pemberdayaan (enpowerment) masyarakat perdesaan menjadi kelemahan dari konsep Agropolitan. Dengan posisi tawar (bargaining position) yang lemah, masyarakat perdesaan tidak dapat menikmati nilai tambah dari proses interaksi wilayah. Kelemahan lain dari konsep ini adalah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya konversi lahan pertanian sebagai akibat dari adanya pembangunan infrastruktur dari proses pengkotaan. Hal ini akan menjadikan peran sektor pertanian berkurang secara bertahap. Batas pengembangan Agropolitan ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemajuan dan luas wilayah; ciri agroklimat dan lahan, serta sumberdaya manusia/petani. Wilayah pengembangan di pulau Jawa cukup mencakup satu kecamatan, tetapi di luar Jawa pengembangan Agroplitan perlu lebih luas, mencapai skala kabupaten (district scale). Saat ini penetapan batas Agropolitan cenderung mengarah pada kemudahan operasional oleh karena itu mengikuti batas wilayah administratif. Pengembangan Kawasan Agropolitan diawali dengan penetapan lokasi. Tahap berikutnya adalah penyusunan tata ruang dan bentuk organisasi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu adalah tahap penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan, sehingga bisa dihindari mengalirnya nilai tambah keluar kawasan yang tidak terkendali. pemukiman yang tidak memusat; aksesibilitas dengan kelas jalan yang sesuai; serta adanya tataruang yang memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan. Penguatan kelembagaan lokal dan sistem kemitraan ditempuh dengan membentuk kemitraan antara petani perdesaan, Investor dan Pemerintah, dalam bentuk public private patnership. Prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah terjaminnya keuntungan dari masing-masing pihak secara berkelanjutan. Pengembangan Agropolitan yang berhasil akan dapat membuktikan bahwa suatu wilayah dapat maju tanpa harus bertransformasi menjadi perkotaan atau berpindah dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri/jasa. Agropolitan yang berkembang dicirikan oleh peran sektor pertanian (termasuk agroindustri) yang tetap dominan.
34
Peranan Pemerintah dalam pengembangan kawasan Agropolitan di tahap awal adalah memfasilitasi terbentuknya unit pengembangan kawasan. Perkembangan berikutnya Pemerintah mulai berkurang perannya dan pada tahap akhir, Pemerintah hanya berperan pada sektor publik.
3) Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan Konsep kawasan-kawasan komersial, berupa kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan pergudangan, dan kawasan-kawasan eksklusif komersial lainnya, telah dikembangkan secara internasional dengan mekanisme pasar bebas. Dalam pelaksanaannya pola pengembangan komersial itu telah menghasilkan pengelolaan yang terorganisasi rapi serta memenuhi harapan semua penghuni yang ada, walaupun masih ada beberapa permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar (Lown, 2003; Cunningham dan Lamberton, 2005). Kawasan industri yang telah dikembangkan sejak akhir abad ke-19, dipilih sebagai rujukan (benchmark) dalam rekayasa sistem Agroestat karena adanya berbagai kesamaan sasaran. Definisi dari kawasan industri sesuai National Industrial Zoning Committee (USA, 1967) adalah suatu kawasan yang luas dan dikelola oleh lembaga/badan profesional, dengan rancangan tata ruang tersendiri sesuai dengan lokasi, zoning, dan topografinya, didukung dengan ketersediaan aksesibilitas serta infrastruktur untuk aktivitas industri, termasuk pengelohan limbah. Pengembangan suatu kawasan industri (komersial) dilandasi pemikiran untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan biaya infrastruktur dari economic of scale dan pendekatan keterpaduan industri dalam wilayah. Kawasan industri pada umumnya dimaksudkan untuk mempermudah para investor pemilik pabrik/industri memperoleh tanah dengan kepastian hukum yang aman dan jelas, serta kelengkapan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya. Pewilayahan kawasan industri, diupayakan pada daerah pinggiran kota (sub-urban area) yang tidak produktif, namun didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mencapai simpul-simpul transportasi. Sarana dan prasarana biasanya dibangun secara bertahap sesuai perkembangan dari kawasan industri itu. Sarana penunjang industri seperti: pemukiman, perkantoran, pasar, ibadah, sekolah, dan fasilitas umum/sosial lainnya, dirancang dalam tata ruang sehingga bersifat menyeluruh dan terpadu.
35
Kawasan industri berwawasan lingkungan (eco-industrial park atau estate), merupakan bentuk pengembangan kawasan industri yang telah dikembangkan sejak tahun 1990-an, yang mem-fokuskan pada lingkungan masyarakat sekitar dan dirancang sebagai suatu keterpaduan bisnis, efisiensi usaha (pasar), dan waste exchange network untuk meningkatkan pengelolaan kelestarian lingkungan. EIP bertujuan untuk menambah manfaat ekonomis dan sosial sambil mengurangi dampak lingkungan, secara bersama-sama. Setiap langkah dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat laba usaha dan mengurangi biaya tambahan dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. EIP dirancang untuk melakukan produksi bersih (cleaner production) antara lain dengan pakai-ulang (re-use) dan daur-ulang (recycling) dari bahan baku, aliran distribusi untuk menghemat pemakaian air baku dan tenaga (panas), serta pengolahan limbah secara bersama dari seluruh pabrik/industri yang ada di kawasan. Upaya penghematan bahan baku dan energi, pemanfaatan limbah, serta pengurangan dampak lingkungan dirancang dengan melihat seluruh kawasan sebagai struktur yang utuh dengan tujuan tunggal. Pengusahaan kawasan industri dilakukan oleh pengusaha swasta, sedangkan masing-masing pabrik/industri dan usaha lainnya dalam kawasan mempunyai kepemilikan yang terpisah. EIP mendorong timbulnya kerjasama masyarakat, Pemerintah (Daerah) dan pihak Swasta dalam suatu public-private partnership, sehingga secara langsung juga dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan. Perencanaan yang disusun sejak awal harus menambah alternatif yang akan mencegah terjadinya konflik sosial tetapi justru memberi manfaat kepada seluruh stake holders. Salah satu bentuk yang paling sederhana adalah dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang hasilnya akan dinikmati oleh semua pabrik/industri dan usaha lainnya berupa pasokan tenaga kerja trampil, selain memberi manfaat pendidikan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan.
2.3.2
Lembaga-lembaga Pendukung
Peran lembaga-lembaga pendukung sangat penting bahkan ikut menentukan keberhasilan dalam membangun keterpaduan pada pengembangan kawasan pertanian. Ada tiga pihak yang mutlak dibutuhkan dan harus terlibat secara aktif dalam membangun keterpaduan ini, yaitu (CADI, 2002):
36
1)
Pemerintah (Pemerintah Daerah), untuk mengamankan pihak yang lebih lemah agar diperlakukan secara adil, melalui keberpihakan dalam bentuk kebijakan.
2)
Bisnis, untuk menampung kepentingan usaha yang menguntungkan.
3)
Masyarakat, untuk menjamin tata laksana yang sesuai dengan budaya yang dianut masyarakat setempat. Disamping itu, secara teknis, pengembangan sektor pertanian harus didukung oleh
beberapa lembaga ekonomi yang perlu direkayasa dan ditumbuh-kembangkan secara sehat, yaitu (Anonim, 1997/1998; Syukur et al., 2001; Gumbira dan Intan, 2001): 1)
Pemerintah (Pemerintah Daerah), berperan dalam menciptakan lingkungan usaha pertanian yang kondusif dan mampu mendukung pengembangan agroindustri yang tangguh, dengan wewenang regulasi yang ada padanya.
2)
Lembaga Keuangan Mikro – berperan dalam mengembangkan alternatif penyediaan modal investasi dan modal kerja, dari sektor hulu sampai hilir. Pembiayaan bukan hanya untuk produsen primer (usahatani), melainkan juga usaha yang ada di hulu (usaha pembenihan, penyediaan obat-obatan/pupuk, dan peralatan pertanian) dan di hilir (usaha distribusi produksi primer, sekunder dan tersier).
3)
Kelompok Tani, berperan dalam mengelola penyediaan bahan baku agroindustri berupa produk hasil pertanian, sehingga tersedia dalam harga, mutu, dan jumlah yang berkesinambungan serta layak secara teknoekonomis.
4)
Lembaga Pemasaran dan Distribusi – berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan konsumen pengguna (deficit units) dan produsen (surplus units) yang efektif dan efisien.
5)
Koperasi – sebagai badan ekonomi rakyat berperan dalam menghimpun kekuatan ekonomi anggota untuk kemaslahatan bersama dengan azas kekeluargaan.
6)
Lembaga Pendidikan Formal dan Informal. Lembaga pendidikan formal yang berbasis keilmuan agroindustri dan pendukungnya, serta pelatihan informal yang berbasis pengetahuan praktis, diperlukan untuk mendukung sektor riil di bidang usahatani dan agroindustri.
7)
Lembaga Penyuluhan Pertanian Lapangan – berperan memperkenalkan (desiminasi dan sosialisasi) berbagai program peningkatan produksi hortikultura melalui
37
bimbingan dalam pelaksanaan melalui para penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lapangan. 8)
Lembaga Riset – berperan untuk memajukan sektor agro terutama dalam mengupayakan keunggulan mutu dan diferensiasi produk yang sesuai permintaan pasar melalui rekayasa genetika atau bio-teknologi.
9)
Lembaga Penjamin dan Penanggungan Resiko – berperan menghilangkan kekhawatiran para petani budidaya yang ingin masuk ke dalam sektor industri mikro terhadap resiko yang besar di sektor pertanian.
10) Lembaga Arbritator – berperan dalam merumuskan rambu-rambu perniagaan dan kemitraan usaha, serta menyelesaikan konflik kepentingan yang merugikan salah satu pelaku (terutama yang lemah) yang beranggotakan para pemuka daerah dan tokoh yang disegani. Pemerintah (Pemerintah Daerah) dan Lembaga Keuangan Mikro merupakan kelembagaan primer dalam rekayasa kawasan kertanian terpadu, artinya merupakan lembaga yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan dalam penerapannya. Oleh karena itu, secara khusus perlu dibahas tentang Lembaga Keuangan Mikro yang melalui perannya dapat meningkatkan usaha ekonomi skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terkonsentrasi pada sektor pertanian (petani), perdagangan dan industri rumah tangga (84.7%). Pertumbuhan UMKM (2003) sebesar 5.36%, lebih besar dibanding pertumbuhan usaha skala besar (4.04%) membuktikan peran UMKM yang sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM terhambat oleh kemampuan permodalannya yang rendah, akibat lemahnya akses kepada lembaga keuangan formal. Sampai saat ini UMKM masih sulit memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh lembaga perkreditan mikro yang ada, hanya 12% UMKM yang mempunyai akses kepada perbankan yang disebabkan oleh beberapa keterbatasan yaitu: 1) Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM. 2) Pencadangan yang berlebihan terhadap resiko kredit UMKM. 3) Biaya transaksi kredit UMKM relatif tinggi. 4) Persyaratan teknis bank (proposal dan agunan) kurang terpenuhi baik. 5) Monitoring dan koleksi kredit UMKM tidak efisien.
38
6) Bantuan teknis masih harus disediakan oleh bank sehingga biaya pelayanan UMKM relatif mahal. 7) Bank belum terbiasa dengan pembiayaan UMKM. Kredit Usahatani (KUT) dan Kredit Umum Perdesaan (KUPEDES) merupakan kredit bersubsidi dari Pemerintah untuk usahatani dan usaha penunjang pertanian lainnya. Salah satu tujuan KUT adalah untuk memacu penerapan teknologi pertanian, khususnya untuk pemilihan input produksi. Kredit program semacam KUT ini adalah alat yang sangat efektif dalam peningkatan produksi melalui program intensifikasi. Tingkat bunga yang rendah dan prosedur yang relatif mudah dalam pelaksanaan penyaluran kredit program telah mendorong adopsi teknologi yang direkomendasikan dan mendorong petani ke arah yang lebih baik. Kredit program adalah langkah awal yang strategis untuk memberdayakan golongan ekonomi lemah untuk mengatasi aksesibilitas mereka terhadap kredit umum. Dalam kredit program ini yang perlu diperbaiki adalah prosedur administrasi yang masih relatif panjang yang menjadi penyebab utama keengganan masyarakat perdesaan untuk berhubungan dengan perbankan (Sudaryanto et al., 2002a). Dikaitkan dengan arah pembangunan pertanian yang menitik-beratkan kepada pendekatan keterpaduan sektor pertanian, maka karakteristik skim permodalan usaha pertanian haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Dapat mengakomodasi besaran kredit yang diperlukan petani skala kecil. 2) Dapat melayani subsistem produksi (budidaya dan pengolahan), juga subsistem lainnya (distribusi dan pemasaran). 3) Bersifat lentur dalam hal waktu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan struktur musim di pertanian, khsususnya untuk kredit produksi. 4) Memiliki prosedur pengajuan, penyaluran dan pengembalian yang sederhana dan mudah dipahami maupun dipenuhi. 5) Dapat memberikan pelayanan, monitoring penggunaan pinjaman dan kontrol terhadap penyaluran kredit yang menjamin kredit disalurkan kepada sasaran dalam jumlah dan waktu yang tepat.
39
6) Mampu menumbuhkan penumpukan modal (capital formation) melalui tabungan petani/kelompok tani yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani kepada sumber pembiayaan dari luar (terutama dari tengkulak). Di Indonesia hingga saat ini belum ada lembaga khusus yang menangani pembiayaan bagi UMKM. Berbagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah dibentuk dengan jenis yang sangat bervariasi, baik dari sisi tujuan pendirian, kelembagaan, budaya masyarakat, kebijakan Pemerintah maupun sasaran lainnya. Secara umum, dua jenis LKM yang bersifat formal dan informal, disamping penyedia pinjaman yang bersifat perorangan dapat diuraikan menjadi: 1) LKM formal terdiri dari: a. Bank, yaitu: Badan Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BRI Unit. b. Non bank mencakup: Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP), Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP, Koperasi Unit Desa/KUD), dan Lembaga Pegadaian. 2) LKM informal terdiri dari Kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), antara lain: Lembaga keuangan syariah (1992) yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), dan berbagai bentuk kelompok usaha lainnya. 3) Bentuk lain LKM adalah sumber keuangan perorangan yang sering dimanfaatkan oleh UMKM seperti rentenir dan kolega (pedagang input, output atau pengolah). Di luar lembaga keuangan mikro tersebut di atas masih terdapat beberapa lembaga lain, tapi kemampuan finansial lembaga-lembaga tersebut tidak sesuai dengan jumlah pengusaha skala kecil menengah. Demikian juga Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dipandang belum mampu mengatasi masalah ekonomi secara nyata di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum memadainya sumberdaya manusia, dan manajemen, serta jiwa wirausaha (entrepreneurship) yang masih lemah dan permodalan (dana) yang terbatas. Dalam upaya untuk mengatasi masalah jaminan kredit yang masih menjadi kendala bagi UMKM, terutama di sektor pertanian, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang. Sistem ini memungkinkan
40
bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh petani (document of title) di gudang untuk dialihkan, diperjual-belikan dan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan yang lain. Dalam hal itu, penguasaan terhadap barang jaminan berada di tangan pengelola gudang. Dengan Sistem Resi Gudang, maka penjualan komoditi dapat dilakukan sepanjang waktu maupun menunggu sampai harga naik, tanpa ada kekhawatiran bahwa komoditi menjadi turun kualitasnya karena berada dalam pengelolaan pengelola gudang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara menunggu harga naik, petani pemilik komoditi dapat mengangunkan resinya guna memperolah pembiayaan bagi usahanya. Dari bentuk-bentuk itu, lembaga koperasi yang paling dominan baik dari segi titik layanan (unit lembaga) maupun nasabah (peminjam). Dengan demikian koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang kegiatan usahanya dikhususkan pada aktivitas simpan pinjam, atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (USP-Kop), berpotensi menjadi lembaga-lembaga pengelola pendanaan kredit mikro dan kecil, walaupun untuk itu koperasi juga masih terkendala dengan sumber permodalan. Oleh karena itu perlu dibangun keterkaitan antara koperasi dengan sumber keuangan lainnya baik bank maupun non-bank. Pada dasarnya ada tiga fungsi yang harus dilakukan oleh LKM untuk pengembangan UMKM dari sisi pembiayaan, yaitu: 1) Memberikan jaminan atas kredit yang diberikan bank kepada UMKM. 2) Memberikan bantuan teknis kepada UMKM di bidang usaha sesuai kebutuhan. 3) Memberikan kredit kepada UMKM yang belum terjangkau oleh bank. Masalah permodalan LKM diharapkan akan dapat diatasi melalui adanya keterkaitan antara LKM dengan institusi keuangan lainnya (Bank dan BPR). Selain itu, telah ditempuh terobosan dalam pemberian bantuan modal berbentuk Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam di sektor pertanian (Dana Bergulir KSP), sumber dana berasal dari Pemerintah dan disalurkan ke KSP di sektor agribisnis untuk disalurkan kepada anggotanya.
2.3.3
Komoditi Unggulan Hortikultura Kata hortikultura berasal dari bahasa Latin, yaitu hortus yang bermakna kebun dan
colere (cultura) yang berarti menanam (cultivate). Di jaman Belanda, hortikultura
41
diartikan sebagai perkebunan rakyat (tuinbouw), jadi mengandung arti pengusahaan tanaman di kebun seputar tempat tinggal (Ashari, 1995). Tanaman hortikultura jenis sayuran dapat dibedakan dari jenis buah-buahan, berdasarkan (Sutarya et al., 1995): 1) Tempat tumbuhnya: sayuran ada dua jenis yaitu (a) sayuran dataran rendah dan (b) sayuran dataran tinggi. Lahan tumbuh sayuran dataran rendah di Indonesia terbagi menjadi empat jenis, yakni: (a) sawah bekas tanaman padi (60%), (b) sawah khusus sayuran (10%), (c) ladang (25%), dan (d) pekarangan (10%). 2) Berdasarkan tujuannya: usahatani sayuran terbagi dalam 5 macam, yaitu: a. Budidaya pekarangan, digunakan untuk keperluan sendiri. b. Budidaya komersial, untuk dijual ke pasar. Aktivitas usaha dilakukan pada sebidang tanah yang cukup luas. Pemeliharaan tanaman dilakukan secara intensif dengan mempertimbangkan biaya dan perkiraan pendapatan. c. Budidaya agroindustri, sama dengan budidaya komersial, hanya berbeda dalam luas, skala usaha dan transportasi. Aktivitas usaha dilakukan di tempat yang jauh dari pasar dan memerlukan proses/pekerjaan yang lebih kompleks dan bervariasi. d. Budidaya sayuran olahan (agroindustri). Hasil panen diolah lebih lanjut, antara lain diawetkan dalam kaleng. Areal usahatani ini sangat luas dengan menggunakan peralatan mesin pertanian yang canggih. Beberapa aktivitas usaha yang dilakukan dalam pengolahan hasil panen ini dengan proses: (i) pengalengan dengan penggunaan bahan pengawet, (ii) pembekuan untuk diawetkan dengan suhu rendah, dan (iii) dehidrasi melalui pengeringan atau cara lain sebelum disimpan. e. Budidaya yang dilakukan dalam rumah kaca (ruang terkontrol), tujuannya untuk memproduksi sayuran di luar musimnya. Usahatani ini mahal namun prospeknya baik karena dapat mensuplai pasar setiap saat dengan kualitas produk yang tinggi. Sebagian besar dari sayuran dataran rendah (>50%) tidak ditanam sebagai pola tanam tunggal (monokultur) tetapi sebagai tanaman campuran (tumpangsari) atau tanaman sisipan (mixed cropping, intercropping, relay cropping). Beberapa alasan petani menggunakan pola tumpangsari adalah:
42
1) Mengurangi risiko gagal panen. 2) Pemanfaatan tanah yang lebih baik pada satuan waktu yang sama. 3) Keuntungan dari penggunaan sarana produksi dan tenaga kerja. Menurut catatan Direktorat Jendral Hortikultura, Departemen Pertanian (2005), tanaman hortikultura yang berumbi seperti bawang, tumbuh paling baik di tanah jenis aluvial, latosol atau tanah andosol yang ber-pH antara 5.15-7.0, ketinggian maksimum 250 m dpl (di atas permukaan laut), beriklim kering dengan suhu 25-32oC dengan suhu rata-rata tahunan 30oC, curah hujan 300-2.500 mm/tahun, dan cuaca dengan penyinaran matahari >12 jam per hari. Tanaman hortikultura bawang merah yang kekurangan sinar matahari akan menyebabkan pertumbuhan umbi yang kecil. Tanaman ini membutuhkan air yang cukup banyak selama pertumbuhan umbi, karena akarnya yang pendek. Namun, tanaman bawang merah juga tidak tahan terhadap genangan air dan tempat yang selalu basah (Rahayu dan Berlian, 2004). Salah satu resiko dalam usahatani bawang merah adalah kegagalan panen akibat serangan hama. Hama utama yang menyerang tanaman bawang merah adalah ulat bawang atau disebut ulat grayak Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) dan lalat grandong (Lyriomiza Sp), karena sulit dibasmi (Suheriyanto, et al., 2000). Pencegahan hama dan penyakit pada tanaman bawang merah ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara manual (fisik), musuh alami (biologi), atau pestisida (kimia). Hama ulat bawang memiliki arti yang sangat penting mengingat tingkat serangannya tercatat mencapai 21% dari total lahan produksi yang ada. Teknologi pengendalian yang paling efektif adalah menggunakan insektisida, dengan dosis yang tinggi. Cara ini dikombinasikan dengan penggunaan perangkap lampu (light trap). Menurut Negara (2003), ulat bawang dapat menyerang tanaman bawang merah sejak fase vegetatif sampai saat panen, dan pada serangan berat dapat menyebabkan kerugian total. Serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) yang terjadi hampir setiap musim tanam mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan insektisida sebagai tindakan pengendalian, dengan penggunaan yang cenderung terus meningkat dalam frekuensi dan dosis yang digunakan. Perilaku petani ini mengakibatkan peningkatan biaya pada usahatani (Herwanto, et al, 2005).
43
Usahatani dari hortikultura memerlukan penanganan yang lebih intensif dibanding tanaman pangan, sehingga memerlukan modal yang lebih besar pula, namun nilai jual produknya juga lebih tinggi, sehingga memadai. Pola budidaya hortikultura masih bergantung pada musim, karena pada musimnya tanaman mudah dikendalikan dan hasil panennya tinggi. Akibatnya persediaan komoditi menjadi berlebihan di musim panen dan menurun di luar musimnya. Karena itu pada musim panen raya, penawaran jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaan, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dan harga turun bahkan seringkali petani terpaksa menjual dengan merugi. Di dalam era globalisasi peluang pasar hortikultura di dalam dan di luar negeri menjadi terbuka dan kompetitif. Sistem perniagaan hortikultura saat ini masih belum efisien, hal ini tampak dari perbedaan harga pada tingkat petani yang sangat rendah dibandingkan dengan harga pada tingkat konsumen. Untuk meningkatkan daya saing komoditi hortikultura harus dilakukan perubahan dari pola usahatani yang tradisional ke pola usahatani yang komersial melalui usaha pertanian terpadu. Mekanisasi (penggunaan teknologi) untuk peningkatan usahatani merupakan alternatif untuk dapat memenuhi persyaratan kualitas produk yang ditetapkan oleh analisa pemasaran menekankan pada teknologi yang bersifat (Austin, 1981): 1) Spesifik daerah setempat yang mampu meningkatkan produksi dan mutu panen. 2) Dapat mengurangi resiko gagal panen dan menekan kehilangan hasil panen. 3) Hemat penggunaan air. Pola produksi hortikultura yang berfluktuasi sesuai musim harus diupayakan agar lebih stabil untuk setiap periode waktu (Gunawan et al., 1997). Komoditi unggulan hortikultura ditandai dengan kemampuan produksi pada off season dengan kualitas yang baik selain dicirikan oleh produktivitas tanaman dan volume produksi yang tinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya (Anonim, 2002). Agroindustri hortikultura mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan kawasan pertanian dengan pola Agroestat. Peningkatan agroindustri pada sentra-sentra budidaya akan merealisasi transformasi struktur perekonomian perdesaan dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri (agroindustri) yang didukung ketersediaan bahan baku hortikultura secara berkesinambungan (Sudaryanto et al., 2002a).
44
Untuk peningkatan produksi komoditi hortikultura, rekayasa genetika bioteknologi dapat mempercepat masa tanam hortikultura sehingga panen dapat dilakukan lebih cepat. Dalam hal ini perusahaan agroindustri dapat berperan dalam mendiseminasikan kepada para petani (Rustiani et al., 1997). Indonesia yang terletak di kawasan hutan tropik basah, memiliki potensi sumberdaya alam berupa berbagai mikroba yang diperlukan bagi rekayasa genetika (Marx, 1989). Pemikiran tentang komoditi unggulan untuk setiap satuan wilayah mulai digagas dan dicetuskan di Oita, Jepang disebut: One Village One Product. Program ini kemudian (Maret 2002) mulai diadopsi dengan sebutan One Tambon One Product (OTOP) di Thailand, karena penerapannya di wilayah administrasi seluas desa yang disebut “tambon”. Konsep dasar dari OTOP adalah pengembangan dan peningkatan komoditi/produk lokal dengan sinergi dan konsentrasi sumberdaya di wilayah setempat untuk kualitas perdagangan internasional (ekspor). Konsep ini menarik perhatian dunia setelah berhasil memasarkan produk-produk lokal Thailand melalui pameran di Shibuya, Tokyo, Jepang pada September 2002 (JETRO, 2003). Sesuai pertimbangan dari aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan, komoditi unggulan hortikultura yang harus dikembangkan di negara tropis seperti Indonesia antara lain adalah sayuran, khususnya cabai, bawang merah, kentang, kubis dan tomat (Sudaryanto et al., 2002a). Peningkatan luas lahan per tahun rata-rata (secara nasional) dari tanaman sayuran (olericulture), sebagai salah satu jenis tanaman hortikultura, kirakira 3.3%. Sedangkan angka ekspor tahunan sayuran segar dari Indonesia hanya 0.7%, dengan demikian 99,30% dari total produksi sayuran segar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Keunggulan suatu komoditi tidak hanya ditentukan oleh sifat komoditi itu, tetapi juga interaksi antara komoditi tersebut dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Suatu komoditi yang memberikan pengaruh yang positif (peningkatan nilai tambah, kesejahteraan, kesempatan kerja) terhadap lingkungan yang spesifik pada setiap wilayah pengembangan dapat dikatakan unggul. Pengembangan komoditi unggulan harus berbasis agroindustri karena sebagian besar dari perolehan nilai tambah dibentuk pada mata rantai pengolahan (Anonim, 2002).
45
2.3.4
Agroindustri
Sub-sektor agroindustri meliputi kegiatan industri pengolahan dengan bahan baku hasil pertanian, meliputi proses pengawetan (preserving) dan pengolahan (processing) melalui proses alam atau kimia, penyimpanan, pengepakan, dan distribusi, dan industri pengolahan hasil pertanian, peralatan dan mesin pertanian, input pertanian (pupuk, pestisida dan lainnya) dan jasa-jasa sektor pertanian. Usaha industri pertanian yang dikategorikan dalam agroindustri dapat dibedakan dari usaha non-pertanian karena produk pertanian yang digunakan sebagai bahan baku memiliki karakteristik dan proses produksi yang berbeda-beda dan produk serta budidayanya sangat tergantung pada iklim (musiman), adanya gestation period (tidak tahan lama dan mudah rusak), sangat beragam (bervariasi) dan memakan tempat. Tingkat dan cakupan dari proses pengolahan sangat luas, dari proses pembersihan, penyaringan, dan pengempukan hingga proses penggilingan bahan baku hasil pertanian sampai ke proses pemasakan, pencampuran dan penggorengan yang rumit menjadi makanan kaleng siap saji (Austin, 1992; Gumbira dan Sandaya, 1998, Sudaryanto et al., 2002a, 2002b). Kekhasan agroindustri telah menciptakan kondisi saling ketergantungan dalam agribisnis, sehingga harus didalami empat jalur keterkaitan yang ada berikut ini, yaitu : 1) Rantai Alur Produksi. Perancangan alur kegiatan yang panjang dalam rantai produksi harus dilakukan secara vertikal dan horizontal. Ketersediaan pasokan bahan baku yang berkesinambungan harus dipersiapkan sejak dari pengadaan benih dan perencanaan tanam di subsistem budidaya. Hal ini penting karena kekurangan bahan baku akan berakibat fatal, dan sebaliknya kelebihan juga akan menjadikan industri pengolahan tidak menguntungkan. Pertimbangan horizontal mencakup industri yang memakai bahan baku yang sama dan substitusi hasil olahan merupakan pesaing yang harus turut diperhitungkan. 2) Kebijakan Makro-Mikro Pemerintah. Kegiatan usaha agro sangat sensitif terhadap kebijakan Pemerintah dalam bidang pertanian, padahal di semua negara berkembang yang berbasis pertanian, kebijakan Pemerintah di sektor ini seringkali lebih bersifat politik karena menyangkut hajat sebagian besar rakyat. 3) Keterkaitan Kelembagaan. Struktur dan pengaturan kelembagaan sangat penting untuk menentukan efektivitas sistem. Petani budidaya adalah lembaga di sektor
46
pertanian yang berperan paling awal, mengelola sumberdaya lahan yang sangat luas dan mampu menciptakan lapangan kerja. 4) Keterkaitan
Internasional.
Usaha
agro
terkait
erat
dengan
perdagangan
internasional. Teknologi informasi telah menjadikan pasar agro makin berkaitan dan bahkan telah menyatu. Pemahaman tentang keterkaitan di atas merupakan hal yang harus dianalisa dalam merancang pola kerjasama agribisnis dalam format kawasan pertanian terpadu, sesuai sifat bahan bakunya yang berupa hasil budidaya pertanian. Lokasi industri, budidaya dan supporting industries (antara lain packaging) harus ditata dalam suatu keterpaduan wilayah guna meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari keseluruhan proses. Kekuatan sinergis dari agribisnis ini hanya akan tercipta kalau keterkaitannya dapat ditata dalam suatu kesatuan (Brown, 1994). Sektor pertanian secara keseluruhan, mencakup rangkaian dari berbagai subsistem mulai dari subsistem penyediaan prasarana dan sarana produksi, antara lain industri pembibitan unggul, subsistem budidaya yang menghasilkan produk pertanian, subsistem industri pengolahan (agroindustri), subsistem pemasaran dan distribusi, serta subsistem jasa-jasa pendukungnya. Sektor pertanian adalah sektor yang paling luas dalam ekonomi masyarakat, karena itu harus dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat pengguna secara partisipatif, menjadi sistem yang berkerakyatan dan terdesentralisasi. Pendekatan ini menjamin pola pengembangan yang direncanakan akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi penggunanya. Masyarakat harus berperan aktif dalam proses pemahaman partisipatif ini antara lain dalam bentuk (Sudaryanto et al., 2002b): 1) Komoditi unggulan yang dikembangkan merupakan pilihan masyarakat, ditetapkan secara bersama sesuai dengan kondisi wilayah. 2) Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan sistem pertanian yang realistis, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. 3) Sistem pertanian yang dikembangkan sesuai dengan kelembagaan yang ada. Agroindustri pada sentra-sentra budidaya di perdesaan, masih menghadapi kendala strategis yaitu ketidak-tersediaan bahan baku, regulasi dan deregulasi sektor perdagangan yang tidak mendukung (Sudaryanto et al., 2002a). Secara lebih khusus,
47
peran agroindustri sangat penting dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu. Industri produk olahan, dalam kenyataannya, mampu menjadi peredam fluktuasi harga hasil usahatani (mentah). Produk-produk hasil industri pengolahan pangan mempunyai kecenderungan stabil dibanding harga hasil budidaya di pasaran bebas yang sangat fluktuatif tergantung jumlah pasokan/panen (supply) dan permintaan (demand). Produk olahan hasil industri tersebut akan mampu memberikan nilai tambah yang besar kepada hasil usahatani karena mempunyai nilai jual yang stabil. Hal ini akan memberikan jaminan tingkat volume dan harga pembelian hasil budidaya pertanian (Hamenda, 2003). Dalam kerangka pasar bebas, investor asing di bidang pertanian akan beralih dari minat untuk mengekspor produknya ke Indonesia beralih kepada penanaman modal pada industri pengolahan pangan di Indonesia untuk ekspor dan pasar dalam negeri yang masih sangat potensial (Spencer dan Quane, 1999) Oleh karena itu, kawasan pertanian terpadu yang berbasis komoditi unggulan harus diarahkan untuk dapat menghasilkan produk olahan (akhir) yang siap dipasarkan dan menjadi ciri khas daerahnya, jadi tidak hanya menjadi pemasok dari hasil budidaya pertanian. Dalam kawasan pertanian harus diupayakan pembangunan industri produk jadi yang berbasis pada komoditi unggulan supaya hasil budidaya pertanian tidak bisa dipermainkan oleh pasar. Terciptanya suatu kawasan agroindustri yang berbasis kepada komoditi unggulan terjadi jika prasarana dan sarana sebagai persyaratan suatu industri dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Komoditi unggulan hasil pertanian yang diolah oleh industri dan dipasarkan sebagai produk jadi (siap pakai) unggulan di pasar nasional maupun internasional, dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal karena memanfaatkan keunggulan berbanding (comparative advantage), potensi kreatif masyarakat, dan teknologi lokal yang dapat membentuk keunggulan kompetitif (competitive advantage). Produk unggulan harus berakar pada komoditi unggulan sehingga mempunyai faktor penguat yang kokoh dan berkesinambungan. Dengan demikian masyarakat petani akan terpacu untuk mengembangkan pola pertanian yang berbasis industri. Hal ini akan dicapai bila setiap Kabupaten/Kota mempunyai industri untuk komoditi unggulan dari daerah masing-masing. Tugas Pemerintah untuk memberikan kesempatan kerja bagi setiap warga dan cara yang paling produktif untuk mengurangi pengangguran adalah dengan
48
menciptakan wirausaha yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seseorang. Petani budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian akan mendapatkan manfaat bila mampu memproduksi dan menjual produk hasil olahan (Anonim, 2002; Raj, 2006). Stabilitas harga akan memberikan kepastian dan tingkat keuntungan yang baik (adil) bagi petani sehingga akan terjadi kerjasama secara alami antara petani dan industri, di mana petani akan menyediakan hasil budidaya yang dibutuhkan oleh industri dan industri mendapatkan jaminan pasokan dari petani sesuai jumlah yang dibutuhkan. Dengan demikian akan timbul satu sinergi yang baik antara petani dan industri yang ada di daerah tersebut. Masyarakat petani dengan sendirinya akan giat menanam dan menghasilkan komoditi unggulan yang dipilih bersama yang menjadi salah satu komoditi unggulan nasional.
2.4 Soft System Methodology (SSM) Metodologi dalam penelitian ilmiah merupakan operasionalisasi dari berbagai metode ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan jalan pikiran dalam penelitian. Setiap penelitian menggunakan metode yang berbeda, sesuai dengan tujuannya. Obyek penelitian tentang persoalan yang menyangkut kebijakan yang rumit dan bersifat inter-disiplin, dinamis, dan probabilistik, membutuhkan metodologi yang baru. Ketika menghadapi persoalan (soft problem) yang sangat kompleks Checkland (1981) telah berupaya menemukan metodologi pemecahan dan memperkenalkan Soft System Methodology (SSM). Disusul kemudian dengan munculnya paradigma baru yang disebut ‘Berpikir Sistem’ (Systems Thinking) oleh Jackson (2000) untuk menjawab persoalan secara holistik yang dibutuhkan terutama untuk persoalan di bidang sosial, politik, kemanusiaan, biologi, teknologi pengendalian, dan pengetahuan alam. Falsafah ilmu Sistem terdiri dari tiga unsur, yaitu: 1) Sibermatik, berorientasi pada tujuan. 2) Holistik, keterpaduan. 3) Efektif, penerapan yang tepat guna. Flood dan Jackson (1991) juga memperkenalkan metode Total Systems Intervention (TSI) untuk menjawab persoalan yang tidak dapat diangkakan
49
(innumerable) dan multi-facet. Upaya pemecahan persoalan sejenis melalui metode canggih dan coba-coba (trial and error) tidak memadai. Dengan metode ini dapat dipecahkan dengan sederhana dengan hasil yang memuaskan. Metode penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu riset kuantitatif dan kualitatif yang dapat ditelaah perbedaannya dalam Tabel 1 (Cooper dan Schindler, 2006). Tabel 1 Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan Pendekatan Statistik Uraian
Kualitatif
Kuantitatif
Fokus Penelitian
Memahami dan menterjemahkan
Menguraikan, menjelaskan dan meramalkan
Keterlibatan Peneliti
Keterlibatan Peneliti Ahli
Terbatas, mengawasi supaya tidak terjadi rancu (bias)
Manfaat Penelitian
Pemahaman yang mendalam; membangun teori baru.
Menguraikan atau meramalkan; membangun atau menguji teori.
Perencanaan sampel
Nonprobability; Purposive
Probability
Jumlah sampel
Sedikit
Banyak
Rencana Penelitian
o Dapat dikembangkan dan dikoreksi selama pelaksanaan penelitian.
o Ditetapkan dan diputuskan sebelum pelaksanaan penelitian.
o Seringkali menggunakan beberapa metode sekaligus atau beurutan.
o Menggunakan metode tunggal atau gabungan.
o Tidak dituntut konsistensi yang kaku.
o Konsistensi merupakan tuntutan.
o Pendekatan longitudinal.
o Pendekatan cross-section atau longitudinal.
Perkembangan ilmu pengetahuan telah diikuti dengan perkembangan metodologi penelitian sejalan dengan perkembangan bentuk, lingkup dan tujuan penelitian (research) yang telah berkembang pesat. Kelompok ilmu keteknikan (engineering science) menggunakan metode Penelitian Operasional (Operational Research) yang tidak menggunakan hipotesa sebagai fokus penelitian, selain itu kelompok inter-disiplin mulai menerapkan Pendekatan Sistem (System Approach). Perbedaan dari ketiga pendekatan itu tampak pada Tabel 2. Checkland (1981) menyebutkan ada tujuh langkah dalam penerapan SSM (Gambar 2) yaitu: 1) Situasi dari masalah (tidak terstruktur). Pada tahap awal ini peneliti harus mendalami situasi dari persoalan yang dihadapi (problem situation) serta menetapkan beberapa hal, antara lain: lingkup penugasan, pendekatan yang akan diambil, dan para pakar dari beberapa bidang ilmu yang akan dilibatkan.
50
Tabel 2 Karakter Metode Riset dengan Berbagai Pendekatan Pendekatan
Karakteristik Statistik
Keteknikan
Sistem
Tolok ukur keberhasilan
Pengumpulan data dan analisis.
Penyelesaian disain.
Pencapaian tujuan.
Metode penelitian
Teknik pengambilan sampel.
Teknik baku Penelitian Operasional.
Teknik permodelan (hard dan soft).
Fokus
Inferensi.
Optimasi.
Simulasi.
Hasil studi
Analisa faktor, statistik deskriptif.
Solusi optimal.
Permodelan sistem.
Uji model
Validasi.
Sensitivitas.
Verifikasi.
Program komputer
Baku/paket.
Adaptif.
Rekayasa.
Aplikasi
Laboratorium, survei lapang.
Industri, bisnis.
Kebijakan.
Falsafah penelitian
Hipotesis.
Pragmatis.
Holistik.
Orientasi
Peneliti.
Praktisi.
Pengguna.
Teknik analisa
Regresi, Anova, Non Parametrik.
Algoritma, heuristik.
Dinamik, probalistik.
Gambar 2 : Tujuh Langkah Penerapan Soft System Methodology (Checkland, 1981)
51
2) Situasi masalah yang terungkap. Peneliti menentukan pandangan dan pengertian tentang masalah yang terungkap dan celah permasalahan yang bisa diperbaiki, ditingkatkan, atau dipecahkan. 3) Sumber yang relevan untuk penentuan sistem yang dibangun. Pada tahap ini peneliti harus secara cermat memilih sistem, metode, dan teknik yang akan digunakan dalam pendekatan SSM sesuai tujuan penelitiannya. 4) Model konseptual. Dengan adanya langkah ke-tiga diatas maka model konseptual sudah dapat disusun dengan cara berpikir sistem. Pada tahap ini diperbandingkan dan digunakan perbandingan dari model yang telah ada dengan model yang disusun secara inovatif. 5) Perbandingan model dengan situasi masalah yang terungkap. Tahap ini untuk membawa pendekatan kepada kenyataan. Model yang telah disusun (tahap 4) diperbandingkan dengan situasi masalah yang terungkap (tahap 2). 6) Perubahan yang layak dan diinginkan. Model yang telah disusun dan diperbandingkan didiskusikan untuk menentukan langkah perbaikan yang realistis, feasible, dan diinginkan. 7) Aksi untuk memperbaiki situasi masalah. Model diterapkan dalam kenyataan.
2.4.1
Proses Hierarki Analitik (PHA) Proses Hierarki Analitik (PHA) atau Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah
teknik yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun sains manajemen. Metode yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty ini dapat juga digunakan untuk memodelkan problema-problema dan pendapat-pendapat sedemikian rupa, dimana permasalahan yang ada diolah menjadi pernyataan yang jelas yang mudah dievaluasi, diperbincangkan dan diprioritaskan untuk pengkajian. Hierarki adalah abstraksi struktur suatu sistem, dimana fungsi hierarki antar komponen dan dampaknya pada sistem secara keseluruhan seperti pada Gambar 3. Menurut Saaty (1982) pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan dengan teknik PHA ini diterapkan dengan 3 (tiga) tahapan utama, yaitu:
52
Gambar 3 : Diagram Alir Proses Hierarki Analitik (PHA). 1) Penyusunan Hierarki. Sesuai alur dasarnya dibuat prosedur untuk menentukan tujuan utama, kriteria dan aktivitas dalam suatu hierarki sistematis. Masalah yang akan dipecahkan ditentukan atau dipilih sebagai tujuan dalam rangka dekomposisi kompleksitas sistem. Untuk mendefinisikan tujuan secara rinci sesuai dengan persoalan yang akan ditangani, diperlukan diskusi sehingga didapatkan konsep yang relevan. 2) Struktur Hierarki. Struktur hierarki merupakan bagian dari suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antar komponen secara menyeluruh. Struktur ini mempunyai bentuk yang saling terkait, tersusun dari suatu sasaran utama turun ke pelaku (aktor), tujuan-tujuan aktor (sub objectives) dan alternatif keputusan/strategi. Penyusunan hierarki keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan yang teridentifikasi.
53
3) Penyusunan Bobot. Tingkat kepentingan (bobot) dari elemen-elemen keputusan yang ada pada setiap tingkat hierarki keputusan ditentukan melalui penilaian pendapat (judgement) dengan cara komparasi berpasangan (pairwise comparison). Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot numerik dan membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya pada setiap tingkat hierarki secara berpasangan, sehingga terdapat nilai tingkat kepentingan. Tahap selanjutnya adalah melakukan sintesa terhadap hasil penilaian untuk menentukan elemen mana yang memiliki prioritas tertinggi dan terendah (Saaty, 1982).
2.4.2
Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) digunakan untuk mengambil
keputusan terhadap beberapa alternatif keputusan. Keuntungan metode MPE adalah nilai skor yang menggambarkan urutan prioritas menjadi besar karena merupakan fungsi eksponensial, sehingga urutan prioritas alternatif keputusan menjadi lebih nyata. Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa kriteria dengan tahapan-tahapan: 1) Menyusun alternatif keputusan yang akan dipilih. 2) Menyusun kriteria yang penting untuk dievaluasi. 3) Menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria. 4) Menentukan skor masing-masing alternatif pada setiap kriteria. 5) Menentukan total skor setiap alternatif dengan rumus sebagai berikut: Total skor = Σ (skorij) krit(j) dimana: skorij = nilai skor dari alternatif ke-i pada kriteria ke-j krit(j) = tingkat kepentingan dari kriteria ke-j i = 1,2,3,…,n j = 1,2,3,…,m n = jumlah alternatif m = jumlah kriteria krit(j) > 0 dan merupakan bilangan bulat Untuk prioritas kepentingan dilakukan dengan membuat urutan total skor masingmasing alternatif dari nilai tertinggi sampai terendah.
54
2.4.2
Teknik Benchmarking Menurut Camp (1989) di dalam Watson (1993), benchmarking adalah suatu proses
positif dan proaktif yang dipakai suatu perusahaan untuk mengkaji bagaimana perusahaan lain menjalankan fungsi tertentu, guna mengembangkan cara perusahaan itu dalam menjalankan fungsi yang sama atau serupa. Salah satu fungsi pokok dari benchmarking adalah menyediakan informasi seberapa jauh kedepan atau ketertinggalan suatu individu bisnis dibandingkan pesaingnya. Teknik benchmarking terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 1) Perencanaan benchmarking. 2) Pengumpulan data dan analisis benchmarking. 3) Implementasi benchmarking. Focus sentral dalam perencanaan benchmarking adalah menentukan panduan topik dan mitra benchmarking. Kriteria untuk menentukan panduan topik benchmarking adalah hal-hal yang berimplikasi terhadap biaya, produksi, kualitas dan waktu serta menyangkut seberapa besar kontribusi faktor kunci keberhasilan terhadap suatu organisasi. Mitra yang dapat dipilih adalah benchmarking internal, functional/generic atau competitive. Dalam tahapan pengumpulan data dan analisis benchmarking, kegiatan yang dilakukan adalah: 1) Mengumpulkan dan menentukan faktor kunci keberhasilan. Beberapa faktor kunci keberhasilan dalam suatu usaha ditentukan oleh sumberdaya fisik, keuangan, prestasi kinerja keuangan , produksi, dan koefisien agregat efisiensi. 2) Membandingkan data internal usaha dengan kinerja yang unggul di usaha sejenis (best practice), sehingga dapat ditentukan kesenjangan kinerja, baik yang menyangkut kekuatan maupun kelemahannya. 3) Metode pengumpulan data yang dipakai akan sangat bergantung kepada kualitas, kuantitas dan tingkat akurasinya.
2.4.3
Metode Penilaian Kelayakan Usaha Kelayakan dari usahatani, agroindustri, dan agroniaga, seperti halnya usaha-usaha
lainnya, harus dinilai dari sisi analisis keuangan dan ekonomi yang memperbandingkan
55
investasi dan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat atau nilai-tambah (value added) yang ditimbulkan. Biaya dan manfaat diidentifikasikan, diperbandingkan dan kemudian keduanya harus dinilai. Analisis keuangan dan ekonomi menggunakan asumsi bahwa harga merupakan gambaran nilai (value) (Gittinger, 1986). Penilaian hasil usaha petani biasanya dilakukan secara sederhana sehingga dapat dimengerti oleh petani, oleh karena itu Perhitungan Laba/Rugi dilaksanakan dengan metode cash-basis, artinya penerimaan (cash in) diperlakukan sebagai pendapatan (sales), demikian pula pengeluaran (cash out) diperlakukan sebagai biaya (cost). Metode ini tidak sempurna namun mampu memberikan gambaran tentang usaha petani. Analisis penilaian tingkat laba usaha dilakukan dengan perhitungan:
Laba Usaha =
Penjualan − Biaya x 100% Penjualan
Analisis kelayakan proyek pada dasarnya terdiri dari : 1. Analisis Rasio Finansial. 2. Analisis Waktu Pengembalian dan Titik Impas. 3. Net Present Value (NPV). Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan usaha, antara lain dengan melihat nilai Net Present Value (NPV), yang diperoleh dengan jalan mendiskontokan selisih jumlah kas yang masuk ke dalam dana proyek dan kas yang keluar dari dana proyek tiap-tiap tahun, dengan satu faktor persentasi diskonto (discount factor) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini (present value) dari selisih aliran kas yang masuk dan keluar dari dana proyek, dapat diperoleh dengan melihat tingkat suku bunga pinjaman jangka panjang yang berlaku di pasar modal atau dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman yang harus dibayar oleh pemilik proyek. Jangka waktu pendiskontoan harus sama dengan umur proyek. proyek. Jumlah NPV proyek yang direncanakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : ⎛ NCF1 NCFn NPV = NCF0 + ⎜⎜ + .......... 1 (1 + r) n ⎝ (1 + r)
⎞ ⎟⎟ ⎠
56
dimana: NCF = Net Cash Flow yang bersangkutan pada tahun bersangkutan. r = tingkat bunga yang dipergunakan n = tahun ke 0, 1, 2, 3, ….. n Apabila dalam perhitungan NPV diperoleh hasil yang positif, maka proyek yang bersangkutan dapat diharapkan akan menghasilkan keuntungan di atas tingkat bunga yang ditentukan, sehingga proyek layak untuk diteruskan. Di lain pihak jika NPV = 0, hal ini berarti laba yang diharapkan dari proyek sebesar tingkat diskonto dimana rencana proyek masih dapat dilanjutkan. Rencana investasi seyogyanya dibatalkan bila diperoleh NPV yang negatif. 1) Internal Rate of Return (IRR) Internal Rate of Return (IRR) adalah nilai tingkat bunga (discount rate) yang membuat nilai NPV (Net Present Value) = 0. Rumus yang digunakan adalah : n
( Bt - Ct )
∑ ( 1 + IRR) t =1
t
=0
dimana : (Bt - Ct) = Net Cash Flow, selisih antara arus kas masuk dan keluar pada tahun-t PV1 = NPV negatif pada tingkat bunga i1 = NPV positif pada tingkat bunga i2 PV2 Jika nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku (IRR > i), maka suatu usaha/proyek dinyatakan layak, dan sebaliknya jika IRR < i, maka usaha/proyek ditolak. 2) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) adalah pembandingan antara Present Value total dari benefit bersih dalam tahun-tahun dimana benefit bersih itu bersifat positif terhadap PV total dari biaya bersih dalam tahun-tahun dimana Bt-Ct bersifat negatif. Rumus yang digunakan dalam menghitung Net B/C adalah : n
( Bt - Ct) [untuk (Bt - Ct) > 0 ] ( 1 - i) t Net B / C = t =n1 (B t - C t ) [untuk (Bt - Ct < 0 ] ∑ t =1 ( 1 + i )
∑
57
Jika Net B/C > 1 maka proyek dinyatakan layak, jika Net B/C = 1, maka proyek mencapai titik impas dan jika Net B/C < 1 maka proyek dinyatakan tidak layak untuk dikembangkan. 3) Pay Back Period (PBP) Pay Back Period (PBP) digunakan guna menunjukkan waktu sebuah gagasan usaha dapat mengembalikan seluruh modal yang ditanamkan. Pengembalian dilakukan dengan pembayaran laba bersih ditambah penyusutan. Rumus yang digunakan guna menghitung PBP adalah : PBP =
Investasi Awal x 1 tahun Penerimaan Periodik
4) Break Even Point (BEP) Break Even Point (titik Pulang Pokok) menunjukkan tingkat penjualan perusahaan yang tidak menghasilkan untung maupun menimbulkan kerugian. Rumus yang digunakan adalah: BEP =
Biaya Tetap (1 - Biaya Variabel / Jumlah Penjualan)
Melalui beberapa analisis tersebut di atas, kemudian dapat dinilai dan disimpulkan kelayakan usaha (komersial) dari keseluruhan konsep yang telah dirancang bangun.
2.5 Konsep Rantai-nilai (Value Chain) Perkembangan pengertian nilai (value) pada tahun 1980-an mengandung arti yang penting dalam mengarahkan upaya-upaya peningkatan nilai bagi konsumen (customer value) dari suatu produk/jasa secara berkesinambungan menuju pada pemenuhan kepuasan konsumen secara prima dan menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi saja. Pengertian tentang nilai ini disempurnakan dengan sebutan customer value yang didefinisikan sebagai perhitungan dari manfaat (benefits) dibandingkan dengan pengorbanan (sacrifices) (dalam arti luas) dari konsumen akibat penggunaan suatu
58
produk/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Porter, 1985). Dalam aplikasi, besarnya nilai-tambah yang ditimbulkan dari proses pengolahan dihitung dari nilai produk yang dihasilkan dikurangi biaya bahan baku dan input lainnya. Dewan Produktivitas Nasional (DPN) menyatakan bahwa nilai-tambah adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang/jasa dengan biaya untuk pembelian bahan-bahan yang diperlukan guna menghasilkan barang/jasa tersebut. Suatu produk/jasa sampai di tangan konsumen akhir setelah melalui proses yang rumit dan panjang. Proses ini ditempuh melalui proses produksi, distribusi, transportasi, pemasaran, pedagang besar (wholesaler), pengecer, dan lainnya. Konsumen akhir berhubungan secara tidak langsung dengan semua lembaga-lembaga itu. Semua pihak yang terlibat dalam supply chain memberikan tambahan nilai pada produk akhir, serta meningkatkan manfaat ekonomis dari produk melalui proses yang mengeluarkan biaya, walaupun kesemuanya hanya akan dinilai oleh konsumen akhir yaitu sampai sejauh mana kebutuhannya terpenuhi. Sedangkan tingkat keuntungan diperoleh dari kelebihan yang didapat setelah harga dikurangi dengan keseluruhan biaya yang keluar selama proses pengadaan produk/jasa, sehingga keunggulan bersaing diperoleh jika keseluruhan proses dapat menghasilkan nilai konsumen yang sama dengan biaya yang lebih rendah atau penerapan cara yang menghasilkan nilai konsumen yang lebih besar (Porter, 1990). Nilai bagi konsumen (customer value) dapat ditingkatkan melalui tiga cara, yaitu kegiatan-kegiatan yang mampu menciptakan: 1) keunggulan bersaing (competitive advantage), 2) menekan biaya proses, atau 3) mempercepat proses penyediaan produk/jasa ke tangan konsumen. Peningkatan daya saing ini dapat diperoleh dengan menerapkan cara-cara baru dalam melakukan kegiatan, menerapkan prosedur dan teknologi baru, atau menggunakan masukan (input) yang berbeda (Porter, 1990; Pierce dan Robinson, 2000). Masalahnya, konsep nilai-tambah berorientasi internal dan kurang efektif karena analisisnya terlambat dimulai, dan terlalu dini diakhiri. Proses analisisnya dimulai sejak pembelian bahan baku (atau barang setengah jadi) dari supplier, sehingga tidak mencakup kegiatan sebelumnya (previous activities) yang potensial untuk efisiensi. Di
59
lain pihak, proses analisisnya diakhiri saat produk yang dihasilkan dijual kepada unit usaha berikutnya, sehingga tidak mencakup proses pelayanan yang sangat penting untuk peningkatan kepuasan konsumen (Shank dan Govindarajan, 1993). Konsep nilai-tambah dikembangkan oleh Porter (1985) dengan memperkenalkan konsep rantai-nilai (value-chain), yang berorientasi eksternal dan melihat semua unit usaha dalam kaitannya dengan kegiatan penciptaan nilai-tambah dari bahan baku di kegiatan paling hulu, hingga kegiatan pemasaran dan pelayanan purna-jual di ujung yang paling hilir. Konsep rantai-nilai ini dilandasi pengertian bahwa upaya-upaya penurunan biaya dan peningkatan manfaat dari produk/jasa harus dilakukan pada setiap aktivitas sepanjang rantai proses suatu produk/jasa sampai ke tangan konsumen akhir. Pada dasarnya konsep rantai-nilai dilandasi oleh pendekatan sistem (systemic approach), karena itu rantai-nilai dikelola sebagai suatu sistem, bukan sekedar kumpulan kegiatan semata. Rangkaian sistem rantai-nilai ini disebut sistem-nilai (value system) (Porter, 1990). Analisis rantai-nilai dapat menghitung kontribusi nilai-tambah dari setiap aktivitas dalam proses pengolahan suatu produk/jasa, sehingga dapat digunakan untuk menghitung besarnya balas jasa yang layak diterima oleh masing-masing pelaku dalam suatu sistem komoditi. Analisis nilai-tambah pengolahan produk pertanian dapat dilakukan secara sederhana, yaitu melalui perhitungan nilai-tambah per kilogram bahan baku untuk
satu
kali pengolahan yang
menghasilkan satu
satuan produk
tertentu. Metode ini sangat tepat untuk penilaian proses pengolahan produk-produk pertanian, serta dapat mencakup semua jenis pengolahan yang berbeda dalam satu siklus usaha (Hayami et al., 1987; Porter, 1990). Analisis rantai-nilai yang rinci akan menggambarkan peta keseluruhan proses suatu sistem komoditi, sehingga dapat dipakai untuk menghilangkan konflik yang ada di antara unit-unit usaha dalam rangkaian proses, bahkan merubahnya menjadi sinergi. Proses analisis peningkatan sinergi ini sekaligus akan menjamin bahwa aktivitasaktivitas yang ada telah memenuhi semua fungsi yang diperlukan dalam sistem komoditi.
60
2.6 Globalisasi dan Otonomi Daerah Penerapan pola rekayasa kawasan pertanian terpadu tidak dapat dilepaskan dari dua fenomena kecenderungan (trend) perubahan lingkungan strategis yang terjadi saat ini, yaitu: 1) Pada lingkup internasional, perekonomian dunia berorientasi pada mekanisme pasar bebas secara konsisten, privatisasi dan pergeseran peran Pemerintah. Ini berarti harus dicapai kemandirian petani dan bentuk kerjasama antar sektor harus direkayasa melalui suatu keterpaduan sehingga terjadi secara wajar (alami) dan adil. 2) Pada lingkup nasional, terjadi penerapan konsep otonomi daerah yang berintikan desentralisasi
kekuasaan
pemerintahan
pada
tingkat
Daerah
Otonom
Kabupaten/Kota. Proses integrasi globalisasi ke dalam perekonomian dunia, berlangsung secara bertahap, dimulai dengan liberalisasi perdagangan dunia (1950), arus investasi (1960), arus keuangan (1980), hingga kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang telah mengaburkan batas negara (Jomo dan Nagaraj, 2001). Bersamaan dengan itu, iklim demokrasi telah mendorong munculnya amanah otonomi daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam penyusunan Undang-undang No.22/1999 (diperbarui dengan UU No.32/2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25/1999 (diperbarui dengan UU No.33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal mana menandai perubahan politik yang mendasar dalam pemerintahan dimana wewenang dan kekuasaan dalam ketatanegaraan bergeser dari pusat yang sentralistik menyebar ke daerah otonom Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
2.6.1
Globalisasi Globalisasi dapat dideskripsikan sebagai proses peningkatan integrasi dan saling
keterkaitan dalam perekonomian antar negara dalam lingkup internasional dan perekonomian masing-masing negara yang menjadi semakin terbuka, serta hilangnya batas antar negara. Keterkaitan ini ditandai oleh peningkatan arus perdagangan, investasi dan keuangan, juga arus jasa, teknologi, informasi, dan sumberdaya manusia
61
melewati batas wilayah/negara (Nayyar, 2001). Menanggapi globalisasi, kelompok yang optimis mengharapkan terciptanya perdagangan internasional yang menguntungkan, karena harga barang-barang akan mencapai titik terendah. Selain itu, kemajuan teknologi akan memungkinkan produksi menjadi berlimpah, sehingga teori Adam Smith tentang keseimbangan supply-demand dan invisible hand akan bekerja. Pada kondisi seperti itu pihak yang kuat dan lemah bersaing dengan bebas (Rustiani, 1996). Teori produksi neo-klasik menganggap bahwa subsidi pada input atau output (harga) akan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi produksi. Subsidi diambil dan menggunakan dana yang berasal dari pajak yang tidak dinikmati secara merata oleh para pembayar pajak, selain itu subsidi mengakibatkan penggunaan input secara boros dan berlebihan (Lingard, 2002). Pada saat yang sama, negara-negara maju (developed countries) terus berjuang untuk menghilangkan hambatan-hambatan, baik yang berbentuk tarif maupun non-tarif pada produk industri, jasa, dan terutama produk olahan pertanian (Miles, 2006). Di sisi yang lain, kelompok yang pesimis mengatakan bahwa persaingan sebagai konsekuensi dari liberalisasi perdagangan menyebabkan fragmentasi dan hancurnya usaha-usaha kecil oleh usaha besar yang kuat modalnya. Kondisi ini mendorong timbulnya usaha monopoli dan oligopoli sehingga posisi ekonomi negara berkembang (developing countries) akan semakin sulit. Kerjasama antara pihak yang kuat dengan yang lemah terjadi di dalam posisi tawar yang tidak setara mengakibatkan kegagalan pada semua bentuk kerjasama dan kemitraan. Hal ini menimbulkan ketergantungan pelaku ekonomi kecil secara permanen kepada pelaku ekonomi besar. Pendapat ini menyimpulkan bahwa globalisasi merupakan ancaman terhadap kemandirian, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup perekonomian rakyat, serta mengandung ancaman potensial bagi negara berkembang yang menggantungkan diri pada pertanian, baik sebagai eksportir maupun importir (Goldin dan Knudsen, 1990). Liberalisasi perdagangan dapat mengakibatkan jatuhnya harga komoditi pertanian, hal mana akan berpengaruh pada penggunaan sumberdaya lahan. Persaingan yang ketat dan keinginan untuk meningkatkan produksi sering menjadi alasan bagi investor lokal maupun asing untuk menggunakan sumberdaya lahan yang tidak berkesinambungan dan
62
proses produksi secara tidak layak (impropriate production practices) (FAO, 2006). Pertentangan pendapat tentang penetapan operasionalisasi globalisasi di sektor riil masih terjadi hingga saat ini. Pertemuan 148 negara anggota World Trade Organization (WTO) di Hongkong (2005) berupaya, tetapi belum berhasil merumuskan strategi global untuk melaksanakan pasar bebas antara negara maju dan negara berkembang, terutama mengenai masalah tarif, hambatan (barriers), dan subsidi yang masih terjadi di bidang pertanian. Banyak ahli ekonomi yakin bahwa dihilangkannya hambatanhambatan dalam perekonomian dunia akan mengangkat 500 juta penduduk dari kemiskinan dalam dasawarsa mendatang (Siddiqi, 2005). Globalisasi masih dalam proses yang panjang tetapi bisa menjadi ancaman atau harapan, tergantung dari sisi mana kita memandang dan menghadapinya. Perdagangan bebas yang sudah menjadi kecenderungan harus dimanfaatkan sebagai peluang penguatan daya saing dengan kesadaran terhadap tuntutan konsumen serta pemenuhan standar mutu yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Globalisasi harus dihadapi dengan peningkatan efisiensi dan produksi sumberdaya, khususnya sumberdaya lahan untuk memperkuat basis pertanian (Siddiqi, 2005). Sejauh ini dampak globalisasi pada kegiatan pembangunan pertanian telah menunjukkan beberapa perubahan mendasar, yaitu (FAO, 2006): 1) Orientasi pembangunan yang bertujuan pada peningkatan produksi menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 2) Budaya agraris menjadi budaya industri berbasis pertanian. 3) Prioritas kegiatan, yang menekankan pada peningkatan produksi beras, beralih ke pengembangan palawija, hortikultura, perikanan, dan peternakan. 4) Manajemen pembangunan pertanian yang berorientasi komoditi menjadi orientasi fungsional, mencakup keseluruhan rentang agribisnis. 5) Birokrasi
pembangunan
pertanian
yang
terpusat
menjadi
sistem
yang
terdesentralisasi. Pasar bebas yang berkeadilan (Fair Free Trade) Mencermati berbagai pandangan di atas maka harus dibangun desentralisasi produksi dalam suatu integrasi yang dilandasi dengan model fair free trade, yang berarti
63
kelangsungan (sustainability) masing-masing pelaku ditentukan oleh tingkat kompetensi dan independensinya. Hal ini berlaku terutama untuk sektor pertanian, yang dapat dicapai melalui banyak cara, antara lain pembangunan kawasan pertanian yang mampu untuk (Eriyatno et al., 1995; Rustiani, 1996): 1) Meningkatkan frekuensi mata rantai proses dari produsen awal hingga akhir. 2) Berinteraksi yang integral dan efektif antara sektor hulu dan hilir. 3) Berorientasi dan berkonsentrasi pada usaha-usaha di setiap subsektor. 4) Meningkatkan produksi hulu melalui ketersediaan dana. 5) Membangun database (informasi) yang komprehensif dan terjangkau. Pasar bebas memang merupakan pilihan terbaik untuk masa depan, namun perdagangan dalam pasar bebas harus adil (fair). Hubungan perdagangan harus disusun atas dasar prinsip perdagangan, bukan pemaksaan keinginan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi. Pengurangan subsidi pada negara berkembang yang terus ditekankan oleh negera maju pada hakekatnya akan memperlambat pengembangan ekonomi negara berkembang (Stiglitz, 2005). Sektor pertanian merupakan bagian yang paling sulit dipecahkan dalam negosiasi WTO. Pertemuan di Cancun, Mexico (2003) terhambat oleh pertentangan negara-negara Utara-Selatan. Pada hakekatnya negara maju justru menentang liberalisasi sektor pertanian karena petaninya telah menikmati subsidi yang sangat besar selama ini. Ekonomi pasar bebas menentang pemberian subsidi, namun dalam kenyataannya banyak negara-negara maju masih menerapkan pemberian subsidi, termasuk: Norwegia (71%), Jepang (69%), dan negara-negara Uni Eropa (42%). Akibatnya, terjadi pemborosan karena Jepang membelanjakan 34% dari penggunaan pupuk dunia padahal hanya memproduksi 3% dari total produksi beras di dunia. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menggambarkan besarnya subsidi pertanian dari negara-negara maju saat ini sama besarnya dengan total GDP (Gross Domestic Product) dari seluruh negara-negara di Afrika (Siddiqi, 2005). J.Stiglitz dan A.Charlton berpendapat bahwa pengertian fair trade sebagai social justice, dimana semua anggota WTO yang memiliki GDP atau GDP per kapita yang lebih tinggi membuka akses yang lebih besar kepada negara-negara yang lebih miskin tanpa harus disertai timbal balik (Miles, 2006). Petani di Indonesia pada umumnya tidak
64
mempunyai akses kepada modal, kredit, dan pasar, karena itu pengurangan subsidi harus dilakukan secara bertahap, dan subsidi tidak langsung harus diciptakan. Mengacu pada pengalaman di India menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan infrastruktur disertai dengan peningkatan pendidikan, penyuluhan, dan penyediaan fasilitas kredit pertanian berjalan dengan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap memerlukan peran dan dukungan Pemerintah (Anonim, 1996; Arsyad, 1999). Globalisasi yang berlandaskan konsep fair free trade dengan pengertian ‘pasar bebas yang berkeadilan’ merupakan alternatif yang paling tepat untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Konsep fair free trade dilandasi keseimbangan harga melalui mekanisme supply-demand, namun secara operasional dan pemberlakuannya tetap didukung dengan subsidi tidak langsung dari Pemerintah dan keberpihakan kepada petani. Pelaku ekonomi yang lebih besar dan kuat sudah sewajarnya memberikan kelonggaran lebih kepada pelaku ekonomi yang lebih lemah, sehingga keseimbangan antar pelaku ekonomi di latar belakangi tanggung jawab sosial (asymmetrical).
2.6.2
Otonomi Daerah Pokok-pokok pikiran tentang otonomi daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dalam rangka menghadapi persaingan global, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah Otonom secara proporsional. 2) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan azas dekonsentrasi dan desentralisasi. 3) Wilayah negara dibagi ke dalam Daerah Propinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat otonom. Bagian tertentu dari wilayah administrasi Kabupaten/Kota dapat dijadikan Daerah Otonom (Arsyad, 1999; Bratakusumah dan Solihin, 2001). Otonomi daerah diharapkan akan membawa perubahan paradigma pemerintahan, yaitu dari pemerintahan dengan orientasi manajemen yang sarwa negara menjadi berorientasi ke pasar, sehingga kepentingan pasar dan publik menjadi pertimbangan utama dalam menangani segala macam persoalan yang timbul. Perencanaan pengembangan wilayah yang menyangkut upaya integrasi multi-sektoral dan multi-level di banyak negara (Kanada, Finlandia) telah dilimpahkan menjadi proses di tingkat
65
regional, propinsi, atau distrik (kabupaten), bahkan di New Zealand termasuk penyusunan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan (Thoha, 2001; FAO, 2006). Desentralisasi kelembagaan Pemerintah dipahami sebagai prasyarat dari terjadinya peran serta masyarakat. Ditinjau dari sisi analisis kebijakan (policy analysis), manfaat yang terpenting dari desentralisasi adalah keputusan yang cepat dan sesuai dengan kondisi lokal. Namun disamping itu sering mengakibatkan terhambatnya penerapan kebijakan nasional dan konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berdampak pada pelaksanaan proyek pengembangan (Weimer dan Vining, 1999; UN, 2000). Perubahan paradigma Pemerintah mendorong dilakukannya reformasi birokrasi (reorientation dan repositioning), baik dalam bidang kelembagaan, sistem dan mekanisme kerja. Faktor-faktor ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam menentukan pola pengembangan agroindustri yang akan memberikan nilai tambah (value added) pada pasar domestik produk pertanian primer dan olahan. Peningkatan menuju perekonomian yang agraris, sangat tergantung keberhasilan dari upaya-upaya untuk (Eriyatno, 2001): 1)
Mendekatkan nilai tambah.
2)
Meningkatkan nilai tukar produk petani.
3)
Menurunkan nilai tunda yang memojokkan petani. Mendekatkan nilai tambah berarti konsistensi dalam memacu kehadiran
agroindustri masuk ke wilayah sentra produksi bahan baku. Disamping itu, nilai tunda terkait dengan keterisolasian desa harus diatasi dengan peningkatan sarana perhubungan dan penyimpanan (gudang) (Sjarkowi, 2000).
2.7 Pengembangan Konsep Kawasan Pertanian Terpadu Keterkaitan petani, sebagai pelaku budidaya, dengan agroindustri yang menggunakan hasil budidaya sebagai bahan baku, telah berlangsung sejak abad pertama. Pada awalnya, pemilik tanah pertanian menyewakan tanahnya kepada petani dan mengambil sebagian (sepertiga hingga separoh) dari hasil produksinya sebagai pembayaran sewa tanah. Cara tradisional yang berbasis prinsip barter ini berlangsung dan berkembang di banyak negara hingga abad ke-19 di Amerika Serikat, Cina dan
66
jajahan negara-negara Eropa. Perkembangan pola kemitraan selanjutnya adalah bentuk contract farming yang lebih teratur dan mempunyai pembagian kerja yang semakin jelas. Definisi contract farming adalah suatu kesepakatan di awal (forward agreement) antara petani dan unit pengolahan dan atau perusahaan pemasaran (disebut: Sponsor) untuk pengadaan dan pengiriman komoditi pertanian dalam waktu tertentu dan teratur, dengan harga yang disepakati. Ada lima model contract farming yang telah dikembangkan, yaitu (Eaton dan Shepherd, 2001): 1) Model Terpusat (Centralized Model) Model ini melibatkan sejumlah industri dan pedagang yang terpusat dan membeli hasil pertanian dari para petani kecil. Hal ini umumnya terjadi untuk produk pertanian yang membutuhkan proses pengolahan yang panjang seperti teh atau sayuran yang diolah, diawetkan, dan dikemas (kaleng/botol). Model ini terkoordinasi baik secara vertikal dengan pengaturan kuota dan kontrol kualitas yang ketat. 2) Nucleus Estate Model Seperti Model Terpusat diatas, tetapi pihak Sponsor memiliki kebun atau sawah yang besar sebagai pemasok utama (buffer). Model ini biasa digunakan pada lokasi pemukiman kembali (resettlement) dan transmigrasi. 3) Multipartite Model Model ini melibatkan banyak organisasi, umumnya perusahaan yang mengelola (dengan model Centralized atau Nucleus Estate) yang bekerjasama dengan beberapa badan/lembaga, seperti: koperasi pertanian dan bank. 4) Model Informal Bentuk ini melibatkan banyak pengusaha dan perusahaan kecil yang membuat kontrak dengan para petani untuk masa satu musim. Model ini membutuhkan dukungan Pemerintah dalam bentuk riset dan pengembangan. 5) Model Perantara (Intermediary Model) Model ini menggunakan sistem pembelian bertangga, sehingga sering menimbulkan masalah dalam pembelian oleh perusahaan besar atau industri, terutama dalam hal mutu dan waktu pengiriman yang tidak sesuai.
67
Model-model bentuk kerjasama (kemitraan) di atas terus dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dari sisi petani budidaya, masalah yang sering dihadapi adalah: 1) Problem dari manajemen Sponsor yang tidak efisien mengakibatkan pengurangan kuota dan tidak semua hasil panen diserap sesuai kesepakatan. 2) Manajemen Sponsor bertindak semena-mena pada posisi monopoli yang kuat, dan pembagian kuota sering menjadi ajang korupsi oleh para staf perusahaan Sponsor. 3) Petani budidaya seringkali mempunyai hutang yang tidak terbayar akibat kegagalan panen dan uang muka ke berbagai pihak (benih, pupuk) yang menumpuk. Dari sisi Sponsor juga masih dihadapi banyak masalah antara lain: 1) Petani seringkali mengingkari kesepakatan dengan menjual hasil produksinya ke pihak lain, terutama karena harga saat itu yang lebih tinggi dengan pembayaran tunai. 2) Petani cenderung melaksanakan sistem budidaya tradisional sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan mutu yang dipersyaratkan. 3) Manajemen pengelolaan dari Sponsor yang buruk menyebabkan tidak terlaksananya forum komunikasi dan konsultasi yang baik dengan petani, berakibat petani tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik waktu, mutu, maupun volume. 4) Khusus untuk petani dengan lahan sewa, seringkali dihadapi masalah kontrak yang tidak berkesinambungan sehingga menyulitkan stabilnya tingkat pasokan bagi Sponsor. Pola-pola pengembangan wilayah dalam kawasan pertanian terpadu terus dikembangkan. Pola yang baru dikenal dengan konsep Agropolitan. Konsep ini dilandaskan pada pengembangan infrastruktur sebagai sarana penghubung dan pengkait antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan. Infrastruktur yang meliputi jaringan jalan, komunikasi, dan tenaga listrik dimaksud untuk menjadi katalisator penyeimbang distribusi nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, serta mencegah terjadinya urbanisasi (Hamenda, 2003; Mutizwa, 1993). Departemen Pertanian (2005) juga telah meluncurkan program Prima Tani sebagai Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian. Lingkup Prima Tani meliputi satu atau dua desa, yang disebut Laboratorium Agribisnis.
68
Tujuan utama dari Prima Tani adalah untuk mempercepat diseminasi dan adopsi inovasi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, serta untuk memperolah umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik pengguna dan lokasi. Prima tani diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung antara Badan Litbang sebagai penghasil inovasi dengan lembaga penyampaian (delivery system) maupun pelaku agribisnis (receiving system) sebagai pengguna inovasi. Pola-pola pengembangan kawasan terpadu yang telah ada diatas hingga saat ini tidak cukup memadai untuk menjadikan sektor pertanian terintegrasi maupun sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Model Nucleus Estate dengan konsep satellite farming di Indonesia diterjemahkan dalam Pola PIR masih menghadapi berbagai kendala dan lingkupnya dirancang hanya untuk produk perkebunan (kelapa sawit) yang hanya meliputi pekebun dalam jumlah yang relatif sedikit dibanding masyarakat petani. Pola Agropolitan tidak berbasis komoditi spesifik, melainkan meliputi semua komiditi dan jasa (multi product) yang ada di wilayah pengembangan karena konsepnya memang ditekankan kepada pengembangan kota untuk mendukung daerah perdesaan sebagai upaya distribusi nilai tambah. Dalam pelaksanaannya Agropolitan juga menghadapi kendala kelembagaan karena dengan adanya Otonomi Daerah, kewenangan Pemerintah Kota dan wilayah Kabupaten disekitarnya dipisahkan secara otonom (Rustiani et.al. 1967). Demikian pula pengembangan Kawasan Industri yang berbasis komersial terbatas untuk berbagai jenis (pertanian dan non-pertanian) dan ukuran industri. Pola pengelolaan Kawasan Industri dapat dipandang paling maju dan terkoordinasi dengan baik, namun karena landasan utamanya adalah komersial maka tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat marginal di wilayah perdesaan Dengan mempertimbangkan berbagai masalah dan kelemahan dari pola pengelolaan kawasan pertanian terpadu yang telah ada dan dikembangkan hingga saat ini maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengembangan lebih lanjut yang lebih menyeluruh, termasuk sub-sektor agroniaga, serta berkaitan langsung dengan upaya peningkatan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani di perdesaan. Hal ini menjadi tujuan dari rekayasa sistem Agroestat yaitu menciptakan suatu kawasan pertanian terpadu yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah perdesaan (Breschi dan Malerba, 2001).
69
Bentuk Agroestat Hortikultura harus dirancang secara berbeda. Pengembangan Agroestat akan menjadi lebih bermakna sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat karena dilandaskan pada model keterpaduan dan memilih hortikultura yang spesifik lokal (Saragih, 2001; USAID, 2006). Komoditi unggulan hortikultura ditetapkan dan disepakati bersama sebagai pilihan masyarakat, sesuai dengan kondisi wilayah, pada hakekatnya merupakan tanaman kebun (tuinbouw) yang melibatkan petani dalam jumlah yang besar serta merupakan potensi masyarakat perdesaan (Porter, 2000; Saragih, 2001; Pietrobelli dan Rabelloti, 2003). Pengembangan kawasan pertanian terpadu yang berlokasi pada sentra budidaya pertanian ini akan menjadikan usahatani terintegrasi secara vertikal dengan agroindustri (Eriyatno et al. 1995; IBRD, World Bank, 2000; Haeruman, 2000; Haeruman dan Eriyatno, 2001; Sadjad et al. 2001). Pada hakekatnya Agroestat yang diperlukan harus direkayasa secara holistik, mencakup seluruh rangkaian nilai tambah (value chain) agribisnis, mulai tahap usahatani, agroindustri, dan agroniaga domestik maupun ekspor (Carroll dan Stanfield, 2004). Sistem Agroestat harus mengambil manfaat dari adanya saling ketergantungan dan keterkaitan multi-dimensi (sosial, budaya, ekonomi) antar-sektor (pertanian, industri, dan perdagangan). Rekayasa ini dimaksud untuk menjadikan struktur sektor pertanian terintegrasi dalam satu manajemen. Pengelolaan menjadi peran yang penting dalam menjalankan operasionalisasi kawasan, dan koordinasi antar para pelaku dengan Pemerintah (Brown, 1994; Lowe, 2001). Metodologi Soft System Methodology (SSM) dengan paradigma Systems Thinking merupakan pendekatan yang layak untuk merekayasa Agroestat sebagai bentuk pengembangan wilayah yang demikian kompleks secara holistik (Checkland, 1981; Jackson, 2000). Rekayasa ini harus memenuhi tiga persyaratan yang mendasar, yaitu (Carroll dan Stanfield, 2004): 1) Berorientasi pada keterpaduan dan menyeluruh (system approach). 2) Berbasis sumberdaya yang tersedia di wilayah lokal (local specific). 3) Cakupan wilayah mempunyai batas-batas yang jelas (regionalisation). Pendekatan rekayasa Agroestat berbasis keterpaduan dengan pewilayahan multisektoral dan plural, sehingga digunakan pola Integrated Area Development (IAD) sebagai program pengembangan wilayah fungsional. Hakekat dari pola pengembangan
70
IAD mencakup faktor jaringan (network), bisnis/agroniaga (economic activity), dan peran serta masyarakat (social). Dasar pemikiran penerapannya menekankan pada upaya integrasi sumberdaya dan keterkaitan pasar (niaga) dengan berpatokan (UN, 1989): 1) Fokus pada wilayah yang dicakup. 2) Mencakup beberapa komponen fungsi dan sektor. 3) Menerapkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pada pelaksanaan proyek. Pendekatan program IAD membagi wilayah dalam beberapa sub-wilayah untuk mempertajam analisa dalam perancangan. Perbedaan nyata dalam sub-wilayah diatasi dengan
melakukan
penelusuran
hubungan
keterkaitan
spesifik
antar
simpul
(nodes/poles) yang ada di dalam sub-wilayah tersebut (Richardson, 1979). Implementasi dari konsep pengembangan wilayah yang telah disusun atas dasar perekonomian lokal secara menyeluruh dan terpadu, dilakukan dengan konsep tata ruang. Tata ruang merupakan model pengendalian pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Tata ruang membentuk struktur keruangan wilayah yang kompleks dan memberi arti khusus bagi penampilan spasial wilayah tersebut (Johara, 1999). Proses peralihan ke arah pasar dan persaingan bebas, menurut Stiglitz (2002) harus dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan secara bertahap, karena itu pengelolaan agroniaga dalam pola Agroestat mengacu pada mekanisme harga sesuai keseimbangan supply-demand. Pengembangan Agroestat tetap menerapkan adanya subsidi tidak langsung dari Pemerintah Daerah dalam bentuk komitmen, penyiapan jaringan infrastruktur, dan regulasi dalam penataan ruang. Peran lain dari Pemerintah yang juga penting adalah menjaga kesetaraan pelaku pasar, terutama petani yang menjadi pelaku yang paling lemah dalam agroniaga pertanian. Penyediaan kredit bersubsidi dari Pemerintah untuk usahatani, khususnya petani, sangat dibutuhkan untuk membebaskan petani dari keterikatan hutang kepada tengkulak, pedagang besar, dan industri. Pemberdayaan masyarakat sebagai landasan pengembangan wilayah diupayakan dengan cara meningkatkan produksi sumberdaya lahan pertanian, sehingga petani
71
budidaya mendapatkan tambahan penghasilan. Peningkatan produksi budidaya yang mampu mendukung agroindustri dengan pasokan bahan baku dalam volume dan harga yang pasti akan mensinergikan usahatani dan agroindustri, meningkatkan nilai tambah dari keseluruhan proses pengembangan kawasan pertanian. Petani juga didorong untuk melakukan proses industri (mikro/rumah tangga) hasil pertanian, sehingga diperoleh nilai tambah secara nyata dari agroindustri oleh petani. Melalui cara ini distribusi nilai tambah dapat berlangsung secara wajar ke semua pihak (Lewis, 1966; Arsyad, 1999; Ary, 1999).
72
3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ini bertujuan untuk merekayasa sistem Agroestat sebagai bentuk pengembangan kawasan pertanian yang berkesinambungan dengan pendekatan keterpaduan wilayah berbasis komoditi hortikultura unggulan setempat yang berdaya saing. Salah satu tolok ukur keberhasilan yang terukur dari rekayasa ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan (penghasilan) petani secara nyata. Rekayasa kawasan pertanian terpadu Agroestat merupakan alternatif untuk mewujudkan pembangunan sentra-sentra pertanian di perdesaan yang mempunyai komoditi unggulan dilaksanakan dengan pendekatan keterpaduan wilayah. Rekayasa ini mengolah masukan (input) yang tidak terkendali (uncontrollable) dan yang terkendali (controllable), diolah sehingga menghasilkan keluaran (output) yang dikehendaki secara maksimal, serta meminimalkan keluaran yang tidak dikehendaki (Gambar 4).
1
Input yang tidak terkendali : Ketentuan Impor/ekspor komoditi hortikultura. Fluktuasi harga komoditi, lokal regional dan internasional. Ketentuan tentang kredit bersubsidi.
Input Lingkungan 1. Iklim dan cuaca (klimat) 2. Peraturan Pemerintah 3. Kondisi sosial ekonomi 4. Gejolak ekonomi dan moneter
Output yang dikehendaki : Peningkatan pendapatan petani. Peningkatan Agroindustri. Harga komoditi yang stabil tinggi. Peningkatan hasil produksi dan ketersediaan sepanjang tahun. Tata niaga produk pertanian yang setara, adil dan alami. Keserasian lingkungan.
REKAYASA SISTEM AGROESTAT DENGAN PENDEKATAN KETERPADUAN WILAYAH Input yang terkendali : Pengaturan tata ruang. Subsidi tidak langsung, berupa pengadaan infrastruktur irigasi. Teknologi pembibitan, budidaya, dan pengolahan pasca panen. Mutu komoditas. Ketersediaan kredit khusus petani.
Output yang tidak dikehendaki : Kesenjangan pendapatan Keterbatasan infrastruktur Kredit usaha macet Usaha yang merugi
Manajemen Pengendalian Agroestat
umpan balik
Gambar 4 : Diagram Input-output Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu.
73
Mengamati permasalahan yang dihadapi pada pola-pola yang pernah dirancang dengan sistem keterikatan perusahaan inti dan petani plasma, maka rekayasa sistem Agroestat ini ditekankan pada proses alami yang berorientasi pada pemberdayaan (empowerment) masyarakat petani, sebagai pelaku dalam agribisnis yang paling rendah pendapatannya serta paling lemah posisi tawarnya. Upaya pemberdayaan itu dilakukan melalui peningkatan prasarana, serta membangun kemandirian petani sebagai salah satu pelaku utama dalam agribisnis. Produksi budidaya ditingkatkan melalui penambahan jaringan infrastruktur irigasi dan nilai tambah yang dinikmati petani diupayakan melalui pengkayaan lingkup (enrichment) dengan memberikan kemudahan untuk menjalankan usaha industri mikro atau kecil di bidang pengolahan pasca panen. Dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu pola Agroestat ini, peran Pemerintah dibatasi pada bentuk-bentuk bantuan tidak langsung, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi melalui pengadaan jaringan infrastruktur serta penyediaan dana pinjaman dan teknologi industri pasca panen pada tingkat yang sederhana kepada petani. Pola Agroestat ini memperhatikan dua fenomena perubahan lingkungan strategis (makro) yang relevan, yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penerapan mekanisme pasar bebas yang berkeadilan secara konsisten dan pembatasan peran Pemerintah. 2) Penerapan konsep otonomi daerah yang berintikan desentralisasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan pada produk hortikultura yang merupakan komoditi unggulan di daerah, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sesuai potensi lokal.
3.2 Tahapan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahapan utama, yaitu: 1) Analisa Situasional untuk identifikasi potensi, permasalahan dan strategi yang akan menghasilkan model konseptual dari pola Agroestat (Gambar 6). 2) Rekayasa Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Agroestat (Gambar 21). Selain itu, dari keseluruhan proses pembahasan, akan disusun kesimpulan dan saransaran yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.
74
3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka diperlukan upaya pengumpulan data dengan pendekatan non probability sampling, seperti berikut ini: 1) Untuk kepentingan perumusan strategi, kebijakan, dan program serta rekayasa model dilakukan pengumpulan pendapat pakar (expert survey) yang terdiri dari pelaku hortikultura, pengembang (developer), Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pertanian/tata ruang/perdagangan/industri kecil, lembaga keuangan/koperasi, dan akademisi dari berbagai lintas disiplin ilmu yang relevan. 2) Data tentang faktor-faktor strategi internal dan eksternal Agroestat dilakukan dengan penelitian lapangan di daerah Kabupaten dan di pasar induk komoditi hortikultura di Jakarta. 3) Data sekunder diperoleh dari publikasi lembaga/instansi Pemerintah, Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, lembaga penelitian nasional dan internasional. Data yang telah dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dengan menggunakan berbagai metode pengolahan data (Soft System Methodology), antara lain Proses Hierarki Analitik (PHA), Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), teknik Benchmarking, dan Metode Penilaian Kelayakan Usaha. Berikut ini rincian penggunaan metode pengolahan data: 1) Metode pengolahan data pada menggunakan teknik PHA untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategi internal dan eksternal, terutama untuk menentukan derajat hierarki secara sistematis. Keputusan grup disusun dengan teknik brainstorming. 2) Metode pengolahan data pada teknik benchmarking untuk menentukan faktor-faktor penentu kunci keberhasilan, serta sesuai kebutuhan menggunakan MPE sebagai alat untuk
memformulasi
dan
menyimpulkan
masukan
dan
analisis
yang
diperbandingkan. 3) Metode pengembangan kelembagaan disusun secara deskriptif. 4) Metode pengolahan data untuk model-model permintaan, penawaran, harga jual optimal di tingkat petani, harga beli di tingkat industri pengolahan, menggunakan metode econometric.
75
3.4 Metode Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) dalam pola pengembangan kawasan pertanian terpadu ini diawali dengan penyusunan Diagram Alur (Gambar 5) dan disusun mengacu pada tahapan penelitian (Gambar 6), dimana: 1) Program sistem menggunakan Visual Basic. 2) Validasi SPK dilakukan di wilayah penelitian di Kabupaten dan di pasar induk komoditi hortikultura di Jakarta.
Gambar 5 : Diagram Alur dari Sistem Pengembangan. Diagram Alur pada Gambar 5 di atas berawal dari terjadinya rekayasa sistem Agroestat yang menampilkan dampak-dampak (multiplier effect) secara luas, sehingga dapat berpengaruh terhadap kenaikan penghasilan petani, harga bahan baku industri pertanian yang stabil, peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten, serta dampakdampak lain secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Akibat dari diterapkannya Agroestat saling berkait sehingga secara keseluruhan dapat dicapai pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pengembangan.
76
4. RANCANG BANGUN SISTEM Sistem pengembangan kawasan pertanian terpadu direkayasa untuk merumuskan kebijakan dan strategi dasar pola pengembangan dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi yang ada (given factors) serta aspek potensi sumberdaya lokal. Mulai
Analisa situasional
Analisis Produk Unggulan
Tata Ruang
Peta Agribisnis
Kemitraan
Lembaga Penunjang
Daftar Kebutuhan
Studi Lapangan
Teknik PHA
Potensi dan permasalahan Strategi internal
Strategi eksternal
Formulasi Alternatif Strategi Dasar Pendapat pakar
Faktor penentu keberhasilan Teknik PHA
Analisis Strategi Dasar Teknik MPE
Rekayasa Pola Agroestat Pendapar Pakar Benchmarking
Rekayasa SPK Agroestat Analisis Financial Metoda Regresi
Selesai
Gambar 6 : Diagram Rancang Bangun Sistem Pengembangan.
4.1 Analisis Situasional 4.1.1
Tata Ruang Pada hakekatnya, lingkup tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). RTRWN menekankan pada aspek
77
perekonomian nasional dan menetapkan kawasan andalan di Propinsi disertai sektor unggulan yang potensial di kawasan itu, dalam fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dari arahan kebijakan tersebut ditetapkan kawasan-kawasan strategis di propinsi. RTRWP menekankan pada aspek perekonomian dan fisik, sedangkan RTRWK sebagai perencanaan lokal menekankan pada perencanaan fisik. Arah kebijakan Pemerintah Daerah tertuang pada kedua rancangan ini. Sebagai antisipasi dari globalisasi ekonomi, pembangunan desa-desa sentra budidaya pertanian harus diupayakan untuk menentukan dan mengembangkan komoditi unggulan sebagai spesialisasi setiap wilayah. Terjadinya perubahan spesialisasi (komoditi unggulan) suatu wilayah akan menyebabkan perubahan arus perdagangan antar daerah. Oleh karena itu, tata ruang dan tata guna tanah secara nasional harus senantiasa diperbaharui dan mengikuti pola dan perubahan spesialisasi wilayah. Sektor pertanian merupakan pengguna air yang terbesar pada beberapa negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (Journeaux, 2003). Hal itu menunjukkan bahwa pengembangan kawasan pertanian terpadu membutuhkan: 1) Dukungan sumberdaya air (SDA), karena dalam proses produksi semua jenis komoditi pangan (pertanian) memerlukan air dalam jumlah dan mutu yang cukup. Dalam kenyataannya, jaringan irigasi yang tersedia masih jauh dari kebutuhan para petani, terutama di musim kemarau, dan daya dukung prasarana jaringan irigasi masih belum seimbang dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. 2) Sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi unggulan pertanian yang dapat atau telah mempunyai pasar, serta memiliki berbagai sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan usaha agribisnis. 4.1.2
Peta Agribisnis Kegiatan utama dalam agribisnis terdiri dari pemuliaan benih, budidaya, dan
industri pengolahan, sebagai berikut: 1) Pemuliaan benih (Pembibitan). Usaha pemuliaan benih hortikultura telah berkembang menjadi usahatani yang menguntungkan dengan prospek yang cerah. Pemulia benih telah meningkatkan
78
mutu dengan memproduksi benih berkualitas dengan sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Dari penelitian lapang, 87% responden menyatakan pertimbangan utama dalam membeli benih adalah benih berkualitas. Hal itu menunjukkan kesadaran petani yang tinggi tentang pentingnya menggunakan benih yang bermutu guna mencapai hasil budidaya yang tinggi. Meskipun demikian 39% responden yang mewakili petani tradisional masih memakai benih dari hasil budidayanya sendiri dan 49% responden membeli dari petani lain yang panennya dianggap berhasil. Sementara itu, hanya 11% dari responden yang menyatakan telah membeli benih yang dijual di pasar (toko pertanian). Sebaliknya, pemulia benih sudah berorientasi kepada kebutuhan para petani budidaya sebagai konsumennya dan atas kesadaran akan pentingnya peranan kelompok, para pemulia benih telah membentuk Kelompok Tani Penangkar Benih. Masalah utama dari usaha pemuliaan benih hortikultura adalah: a. Belum tersedianya pinjaman modal lunak untuk para penangkar benih maupun petani budidaya yang akan alih usaha ke pembenihan. Akibatnya, proses pemuliaan benih masih dilakukan secara sederhana tanpa peralatan canggih. b. Pemilikan/penyewaan lahan garapan sangat sempit dan berpindah-pindah padahal penanaman harus dilakukan secara rutin setiap bulan. c. Resiko harga jual benih yang seringkali lebih rendah dibanding harga komoditi hortikultura untuk konsumsi. 2) Budidaya. Petani budidaya hortikultura menyadari usahanya sangat tergantung pada cuaca dan ketersediaan air, sehingga waktu tanam yang terbaik dilakukan pada awal musim hujan, atau justru di musim kemarau untuk lahan-lahan yang dialiri air irigasi atau sumur-sumur bor. Dari hasil kuesioner, 62% dari petani budidaya menyatakan menggunakan dana sendiri untuk membiayai kebutuhan dana awal karena sulitnya perolehan dana dari perbankan. Sementara 38% petani lainnya menyatakan menggunakan dana pinjaman sebagai modal awal budidaya. Dari 38% petani yang menggunkana dana pinjaman hanya 19% yang menyatakan memperoleh pinjaman dari bank, 3% dari koperasi, sebagian besar memilih meminjam pada sumber lain (petani lain, tengkulak bahkan
79
rentenir) sebanyak 62% dan hutang benih, pupuk dan obat-obatan dari toko pertanian sebanyak 16%. Gambaran yang paralel dengan ini tampak dari jumlah petani responden yang memiliki lahan sendiri ternyata sebanyak 51% dibandingkan jumlah petani yang menggunakan lahan sewa sebanyak 49%. Dalam hal penjualan hasil panen, 35% petani responden mengutamakan harga jual dan 29% menyatakan kecepatan transaksi, 8% menyatakan memilih menjual pada orang yang sudah dipercaya (langganan), dan 6% lainnya memilih berdasarkan kesepakatan sistem penjualan dan cara pembayaran. Menurut 85% responden, penjualan dengan cepat dapat terjadi dengan adanya jasa pengumpul dan tengkulak, oleh karena itu petani cenderung mempercayakan penjualan hasil panennya kepada tengkulak. Sejumlah 68% petani responden menyatakan lebih menyukai penjualan dengan sistem tebas (ijon) karena mereka membutuhkan adanya kepastian tentang terjualnya hasil panen, sebanyak 17% memilih menjual dalam kondisi kering askip, 10% menjual dengan sistem borongan dan 5% lainnya dengan cara yang berbedabeda. Cara pembayaran dalam penjualan hasil panen, sebanyak 48% petani responden dibayar pada saat terjadi kesepakatan (sebagian besar terjadi dalam sistem ijon), 43% responden dibayar saat pengambilan barang, dan hanya 7% dari responden menyatakan pernah menerima uang muka, 2% lainnya dengan cara yang berbeda. 3) Industri pengolahan. Dari penelitian lapang, ternyata kondisi industri pengolahan komoditi hortikultura saat ini dapat dikelompokkan dalam: a. Industri mikro (rumah tangga) dengan lokasi tersebar pada rumah-rumah di daerah pemukiman di beberapa kecamatan di wilayah budidaya. Industri ini dijalankan dengan proses yang sederhana dan mengandalkan harga bahan baku yang murah. Industri jenis ini biasanya berproduksi secara maksimal pada saat panen raya, dan tidak berproduksi saat harga bahan baku terlalu mahal (tinggi). b. Industri pengolahan hasil pertanian (hortikultura) sedang dengan bahan baku utama produk hortikultura berskala ekspor secara sporadis telah ada di wilayah budidaya. Industri ini harus dikembangkan di wilayah yang mempunyai produksi unggulan sesuai dengan kebutuhan bahan baku industri dimaksud.
80
Penelitian lapang juga menunjukkan adanya beberapa industri yang masih berpeluang untuk dikembangkan yaitu: a. Industri mikro dalam bentuk industri rumah tangga oleh petani budidaya. b. Industri pengolahan antara untuk melayani industri besar di luar daerah, seperti industri essence untuk perusahaan industri makanan. c. Fasilitas pergudangan yang bermanfaat menjaga stok yang berlebih, yang saat ini tidak berkembang padahal mempunyai peran penting dalam agroniaga. Sejumlah 70% dari petani responden menyatakan tidak berminat untuk mengembangkan usaha di bidang industri, dimana 31% responden menyatakan hal itu disebabkan karena besarnya modal yang dibutuhkan, 19% tidak mau memikul resiko yang tinggi dan 20% menyatakan tingkat laba di industri yang tidak memadai. Untuk dapat menarik investor industri, 39% dari responden menyatakan Pemerintah Daerah harus mempersiapkan tata ruang dan infrastuktur (jaringan transportasi dan angkutan), sedangkan 23% menganggap ketersediaan tenaga trampil yang diperlukan, 22% responden menyatakan jaminan kesinambungan ketersediaan bahan baku yang paling diperlukan, dan 16% lainnya menyatakan keamanan berusaha, kemudahan perijinan, dan keringanan pajak dan pungutan sebagai pertimbangan utama dalam mendirikan industri. Sejauh ini tidak ada keterkaitan dan keterikatan antara industri dengan petani budidaya, terbukti bila harga sedang tinggi petani lebih suka menjual langsung kepada perantara/pengumpul. Pengumpul hasil budidaya hortikultura biasanya mengadakan transaksi harga dengan petani langsung di sawah dengan menggunakan harga taksiran (tanpa ditimbang) dengan menetapkan harga komoditi saat itu di tingkat petani. Pembayaran dilakukan secara tunai kepada petani. Selanjutnya komoditi hortikultura diperjualbelikan di Pasar Induk lokal kepada para pembeli dari beberapa kota besar (daerah lain) seperti Surabaya dan Jakarta, yang berkumpul untuk melakukan transaksi dengan pengumpul. Sebanyak 85% responden mengakui peran pedagang perantara sangat penting, terutama pada fungsi sebagai penyambung (katalisator) agroniaga dalam keterkaitan rantai proses antara petani budidaya dan industri pengolahan.
81
4.1.3
Lembaga Penunjang Dari penelitian lapang, kelompok tani terdapat hampir di setiap desa. Walaupun
banyak LSM pertanian yang telah didirikan di wilayah Kabupaten, hanya beberapa saja yang terdaftar dan mempunyai kantor sekretariat. Demikian pula Koperasi Unit Desa (KUD) banyak tersebar di wilayah Kabupaten, umumnya terdiri dari unit simpan pinjam. Peran utama KUD adalah memberikan pinjaman dengan batas maksimal Rp.15 juta per anggota. Upaya perolehan pendapatan KUD dari penjualan hortikultura, sebagai konsumsi sayur maupun benih, telah mengalami penurunan yang drastis sejak tahun 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa KUD sudah kalah bersaing dengan pengumpul/perantara swasta dalam agroniaga. Lembaga Penyuluh Pertanian dibawah Dinas Pertanian Kehutanan dan Konservasi Tanah, bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia, pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Lembaga ini sudah tidak aktif lagi sejak diterapkannya otonomi daerah. Sedangkan Asosiasi-asosiasi pengusaha produk hortikultura di wilayah Kabupaten, juga kurang berkembang sehingga tidak bisa mewakili aspirasi para pelaku industri pengolahan. Keluhan utama terhadap asosiasi pengusaha yang ada adalah ketidakmampuan Asosiasi dalam membantu pengadaan modal/dana pinjaman bagi para anggota. 4.1.4
Kemitraan Kemitraan dalam agribisnis hortikultura masih menghadapi banyak kendala
operasional di lapangan terutama karena rendahnya kesadaran dan kesediaan petani untuk mematuhi kesepakatan dalam perjanjian (kontrak) jangka panjang yang telah disepakati, seperti misalnya kesanggupan untuk: 1) Tetap menjual hasil budidaya kepada perusahaan besar dengan volume dan harga yang diperjanjikan walaupun permintaan dan harga pasar sedang tinggi. 2) Menghasilkan komoditi dengan proses dan mutu yang tinggi, sesuai dengan kesepakatan. Di lain pihak perusahaan besar seringkali memberlakukan seleksi yang terlalu ketat disamping pembayaran kepada petani sering tertunda. Sebagai contoh, kemitraan
82
antara petani budidaya hortikultura di Kabupaten Brebes dengan pihak-pihak: 1) PT Pusri, yang memberikan pinjaman dalam bentuk pupuk. Kemitraan ini tidak berlangsung lama karena PT Pusri tidak bersedia ikut bertanggung jawab atas pemasaran hortikultura (bawang merah), khususnya saat harga komoditi jatuh maka kerugian sepenuhnya dipikulkan kepada petani. 2) PT Indofood, yang menyediakan benih dan membeli hasil panen petani hortikultura (cabe merah, bawang merah dan kentang) dengan harga yang disepakati. Kemitraan ini diprakarsai oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Kabupaten Brebes dengan kontrak kerjasama formal. Operasionalisasi kemitraan ini sepenuhnya oleh KUD yang seringkali bermasalah karena petani tidak mau terikat kontrak dan ingin tetap bebas menjual dengan harga pasar apalagi pada saat harga tinggi. Koperasi Unit Desa (KUD) selain melakukan pembelian dari petani budidaya, juga melakukan sortasi dan pengemasan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Kemitraan ini berakhir, karena produk hortikultura hasil budidaya mengandung zat kimia akibat petani yang menggunakan obat anti hama secara berlebihan atau melewati dosis. Peringatan yang telah disampaikan oleh PPL juga diabaikan.
4.2 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan wilayah merupakan upaya yang kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh (comprehensive), mencakup pertimbangan ekonomi maupun non-ekonomi, formal maupun informal, untuk mencapai tujuan yang terukur (CADI, 2002). Penyusunan strategi pengembangan wilayah perlu mengikutsertakan masyarakat secara aktif, dimulai dengan inventarisasi kebutuhan masing-masing lembaga yang mewakili semua unsur masyarakat, berikut ini: 1) Pemulia benih a. Peningkatan pendapatan. b. Kesadaran memakai benih bermutu hasil pemuliaan c. Kepastian hasil pemulian yang telah diberi label d. Harga jual benih berlabel yang tinggi e. Ketersediaan pinjaman modal awal
83
f. Informasi, ilmu, teknologi penangkaran benih 2) Petani budidaya a. Peningkatan pendapatan b. Kepastian pemasaran hasil panen budidaya c. Harga jual stabil pada tingkat yang tinggi d. Ketersediaan pinjaman dengan prosedur yang sederhana e. Kebebasan menjual saat panen f. Jaminan ketersediaan air sepanjang tahun 3) Tengkulak a. Ketersediaan hasil panen b. Harga beli yang murah, dibawah rata-rata c. Ketepatan janji keterikatan petani d. Ketepatan waktu panen e. Keamanan berdagang tanpa pungutan 4) Pedagang besar a. Harga beli yang murah, dibawah rata-rata b. Ketepatan waktu panen c. Ketersediaan informasi produksi panen d. Kesinambungan bahan baku bawang merah e. Ketepatan janji tengkulak 5) Industri pengolahan a. Keamanan berusaha b. Kesinambungan pasokan bahan baku c. Harga bahan baku stabil pada tingkat yang layak d. Dana yang mudah e. Laba usaha f. Peningkatan mutu bahan baku bawang merah 6) Penyuluh a. Adanya kelompok tani yang aktif b. Kerjasama dari petani
84
c. Dukungan struktural Pemerintah Kabupaten d. Ketersediaan dana operasi yang memadai 7) Koperasi / Asosiasi a. Keanggotaan petani secara aktif b. Dukungan pendanaan dari Pemerintah c. Bimbingan ketrampilan manajemen dan pengelolaan d. Kesempatan usaha dari Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan pertanian 8) Pemerintah Kabupaten a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Kesempatan kerja bagi masyarakat c. Peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat d. Peningkatan investasi e. Masyarakat lokal tidak tersingkir Dari daftar kebutuhan para stakeholders di atas selanjutnya dilakukan analisis pelaku (aktor) dengan menggunakan teknik PHA dan didapat empat aktor utama, yaitu: Petani, Investor, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten. Bobot untuk masing-masing aktor adalah Petani (0.483), Investor (0.272), Masyarakat (0.157), dan Pemerintah Kabupaten (0.088). Hasil dari analisis pelaku dan kebutuhan dari masing-masing pelaku ini dijadikan sebagai dasar Analisis Faktor Penentu Keberhasilan dengan menggunakan teknik PHA. Analisis menghasilkan sepuluh Faktor Penentu Keberhasilan yang utama dengan urutan prioritas sebagai berikut (Gambar 7): 1)
Peningkatan pendapatan petani.
2)
Harga jual produk hasil budidaya yang stabil pada tingkat yang tinggi.
3)
Jaminan pemasaran produk petani.
4)
Kesinambungan pasokan bahan baku bagi industri.
5)
Kesempatan kerja bagi masyarakat.
6)
Laba usaha dengan distribusi yang adil dan merata.
7)
Keamanan berusaha.
8)
Harga beli bahan baku yang layak.
85
9)
Masyarakat lokal tidak tersingkir.
10) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan Pendapatan petani (0.153) Harga jual produk (0.135)
Kriteria terbaik
Jaminan pemasaran (0.126)
Harga jual produk (0.135)
Proses sederhana (0.032)
Petani (0.483)
Kesinambungan bahan baku (0.071) Laba usaha merata (0.061)
Investor (0.272)
Fokus
Pendapatan petani (0.153)
Resiko gagal rendah (0.036)
Aktor
Harga produk layak (0.051)
Jaminan pemasaran (0.126) Kesinambungan bahan baku (0.071)
Perkembangan usaha (0.033)
Tujuan Sistem Agroestat (1.000)
Kesempatan kerja (0.062)
Keamanan berusaha (0.056)
Masyarakat (0.157)
Kesempatan kerja (0.062)
Laba usaha merata (0.061)
Masyarakat lokal (0.043)
Keamanan berusaha (0.056)
Budaya daerah (0.023)
Pemda (0.088)
Kesejahteraan (0.029)
Harga produk layak (0.051)
Kemakmuran (0.013) Pertumbuhan (0.014)
Masyarakat lokal (0.043)
Kemitraan (0.015)
Peningkatan PAD (0.037)
SDM asli daearh (0.010) Peningkatan PAD (0.037)
Gambar 7 : Hierarki Faktor Penentu Keberhasilan
4.3 Analisis Komoditi Unggulan Pengkajian ini dimaksudkan untuk menganalisis struktur dan hierarki kelayakan komoditi
(hortikultura)
unggulan
dalam
kerangka
Agroestat,
dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek pengaruh sosial dan penerimaan (acceptance) lingkungan, dengan memperhatikan
sudut pandang para pelaku yang
terlibat secara langsung. Berdasarkan hasil sintesa informasi yang diperoleh dari para pakar (nara sumber), kriteria yang penting dalam pemilihan komoditi unggulan (hasil dari analisis faktor penentu keberhasilan) adalah sebagai berikut : 1. Komoditi yang dipilih adalah komoditi yang paling besar kemungkinannya untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani, baik diperoleh dari metoda
86
kemitraan dalam bentuk Agroestat maupun potensi peningkatan nilai tambah dari produk yang diolah pasca panen. 2. Pilihan komoditi unggulan akan (secara timbal balik) diikuti/dipatuhi oleh petani bilamana terjamin harga jual yang stabil dan cukup memuaskan maupun pemasaran dari produk. 3. Industri pengolahan produk pasca panen oleh para investor/pengusaha akan mendapatkan insentif untuk melakukan proses terpadu dengan proses budidaya pertanian bilamana ada jaminan keamanan, kelancaran penyediaan bahan baku dan tingkat keuntungan. 4. Harapan dan kepentingan dari masyarakat sekitar lokasi terutama adalah ketersediaan kesempatan kerja, sehingga komoditi unggulan yang dipilih harus mampu memberikan peluang keikut-sertaan masyarakat dalam proses pengolahan. Secara lebih spesifik, masyarakat lokal ikut berpartisipasi aktif atau tidak tersingkirkan oleh tenaga kerja pendatang. 5. Bagi pemerintah daerah (pemda), pemilihan komoditi unggulan ditinjau dari sisi potensinya untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dipakai untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan daerah itu secara keseluruhan. Berdasarkan kriteria di atas, pemilihan komoditi unggulan daerah dalam Agroestat dengan menggunakan teknik PHA disajikan pada Gambar 8, dimana komoditi hortikultura daerah Kabupaten Brebes yang paling layak adalah bawang merah dengan skor 0.412.
4.4 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Analisa Situasional yang disusun berdasarkan hasil studi lapangan sebagaimana diuraikan pada bab 4.1 menghasilkan formulasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut: 4.4.1
Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
1) Secara regional dan nasional, peran dan kesempatan untuk mengembangkan sektor pertanian hortikultura di Indonesia masih sangat luas.
87
Kriteria
Aktor Petani (0.483)
Pendapatan petani (0.153) Harga jual produk (0.135) Jaminan pemasaran (0.126)
Fokus
Investor (0.272)
Produk unggulan (1.000)
Kesinambungan bahan baku (0.071) Kesempatan kerja (0.062)
Masyarakat (0.157)
Pemda (0.088)
Laba usaha merata (0.061) Keamanan berusaha (0.056)
Produk Unggulan Bawang Merah (0.412)
Bawang Putih (0.334)
Cabe Merah (0.254)
Harga produk layak (0.051) Masyarakat lokal (0.043) Peningkatan PAD (0.037)
Gambar 8. Hierarki Komoditi Unggulan Agroestat 2) Kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan agroindustri terpadu untuk komoditi unggulan tertuang dalam Rencana Tataruang Wilayah (RTRW), didukung alokasi anggaran, serta organisasi dinas. 3) Tersedia sumberdaya manusia trampil (petani/buruh tani) yang menguasai teknik budidaya hortikultura, khususnya di sentra-sentra produksinya. 4) Tersedia dan tumbuhnya sentra pemuliaan bibit hortikultura yang berkualitas di sentra-sentra produksinya. 5) Potensi lahan pertanian dengan klimat serta jenis tanah yang cocok untuk tanaman hortikultura, dan sentra produksi hortikultura khususnya di lokasi-lokasi geografis yang strategis di daerah transit mobilitas perekonomian. 6) Tersedianya sumber air untuk pengairan (irigasi), khususnya di sentra produksi hortikultura. 7) Ditinjau secara spesifik untuk beberapa sentra produksi hortikultura, ada beberapa potensi untuk pengembangan yaitu:
88
a. Budidaya hortikultura, secara tradisional masih terkonsentrasi di sebagian dari wilayah yang potensial, sehingga masih ada peluang untuk dikembangkan di wilayah stagnan dan lahan-lahan produktif. b. Banyak alternatif agroindustri untuk komoditi hortikultura. c. Koreksi harga yang jatuh saat produksi melimpah pada panen raya (hasil penanaman di awal musim hujan) bisa dilakukan dengan menggeser masa panen melalui penyediaan fasilitas jaringan irigasi. d. Pemuliaan benih (pembibitan) sudah menjadi usaha yang menguntungkan dengan potensi yang besar. 4.4.2
Permasalahan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
1) Sifat komoditi hortikultura: a. Sifat komoditi hortikultura yang sangat rentan/mudah rusak (perisable), sehingga harga produk hortikultura tidak stabil, terutama saat panen raya produk hasil pertanian harus segera dijual dengan harga yang murah sekalipun. b. Hortikultura sebagai komoditi unggulan, tidak memberikan kontribusi yang memadai bagi masyarakat karena proses pengolahan dengan nilai tambah tinggi masih banyak berada di luar daerah budidaya. 2) Permintaan (demand): a. Peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat (nasional) akan meningkatkan jumlah, mutu dan keragaman permintaan produk hortikultura. b. Perubahan komposisi umur, proporsi angkatan kerja, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi cenderung kurang tertarik bekerja di sektor pertanian yang masih tradisional. 3) Sarana dan prasarana: a. Pembangunan perumahan dan industri semakin mempercepat peralihan fungsi lahan pertanian untuk penggunaan non pertanian, sehingga mengurangi luas areal sawah rata-rata 0.15 % per tahun. Hal ini menyebabkan penguasaan lahan oleh petani saat ini relatif rendah (51%). b. Terjadi pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan akibat penggunaan obat anti hama secara berlebihan sehingga menurunkan produksi lahan pertanian.
89
c. Ancaman bahaya banjir yang terjadi setiap tahun, serta menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk organik yang berlebihan. d. Pemanfaatan air untuk kepentingan non pertanian seperti industri dan rumah tinggal semakin meningkat dan berdampak pada penyediaan air untuk pertanian yang kurang proporsional, sehingga kelangkaan air semakin dirasakan oleh petani. e. Rendahnya fungsi jaringan irigasi sehingga tidak mampu menggeser pola tanam pada musim hujan ke musim kemarau. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki mutu
komoditi,
memperpanjang
masa
penyimpanan
dan
menjamin
kesinambungan produksi. 4) Industri pengolahan: a. Industri/pabrik pengolahan di daerah belum berkembang karena kebutuhan modal sulit diperoleh dan tidak ada jaminan kesinambungan pasokan bahan baku. b. Prasarana jaringan jalan yang tersedia masih kurang memadai untuk meningkatkan industi pengolahan kecil/menengah dan menarik investor menanamkan modal bagi industri pengolahan skala besar (ekspor). Kurangnya kesadaran bahwa keberadaan industri berdampak pada peningkatan nilai tambah di Kabupaten, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita. 5) Posisi tawar petani: a. Kemitraan antara petani budidaya dengan pelaku agroindustri, masih menghadapi banyak masalah operasional di lapangan. Integrasi antara pemilik modal kuat dengan petani miskin dalam bentuk hubungan kemitraan bisnis tidak terjalin dengan baik karena tidak adanya kesetaraan. b. Posisi tawar petani budidaya hortikultura sangat lemah sehingga dalam mekanisme pasar sempurna (perfect market competition) terjadi kekuatan pasar yang tidak seimbang (buyer’s market). Keadaan ini mengakibatkan keterkaitan antara sektor pertanian, niaga, dan industri tidak terjadi secara sinergis. c. Kelompok tani pada subsistem budidaya hortikultura merupakan bentukan Pemerintah, akibatnya kelompok ini lemah, dan kepedulian petani kepada
90
lembaga ini sangat kurang. 6) Sumberdaya manusia: a. Kualitas sumberdaya manusia yang belum mampu mendukung kegiatan agroindustri, sehingga petani tidak mudah menerima teknologi inovatif yang menguntungkan. Pola tanam anjuran seringkali diabaikan oleh petani. b. Kultur masyarakat kurang mendukung adanya agroindustri. Budaya pertanian memberikan ciri sosial kemasyarakatan yang kurang agresif dalam menanggapi pembangunan dan kemajuan. Masyarakat cenderung bersikap konvensional (lambat). Budaya hari pasaran di beberapa wilayah menghambat pada aktivitas produksi yang menunggu hari pasaran. 7) Globalisasi: a. Era pasar bebas (globalisasi) mengakibatkan produk-produk agroindustri impor membanjiri pasar domestik. Terbatasnya informasi pertanian memperlemah posisi produk lokal dalam pasar regional. b. Arus globalisasi telah menempatkan produk-produk pertanian pada posisi persaingan internasional yang semakin terbuka. c. Penetapan standar kualitas (competitive advantage) usaha pertanian dari negara pengimpor hasil pertanian yang sangat tinggi tidak mudah untuk dipenuhi oleh eksportir dari negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia.
4.5 Formulasi Alternatif Strategi Dasar Dengan berpedoman pada Analisa Potensi dan Permasalahan Pengembangan tersebut di atas, maka dengan bantuan pakar disusun formulasi alternatif strategi dasar sebagai berikut: 4.5.1
Strategi Internal
1) Menyediakan prasarana irigasi untuk peningkatan hasil budidaya dari potensi pertanian melalui perluasan areal tanam, pemulihan produksi sumberdaya alam dan prasarana pertanian, dengan jenis tanah yang cocok untuk tanaman hortikultura dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya. 2) Mengadakan pengendalian harga jual yang stabil di tingkat yang tinggi, dengan
91
mengatur tingkat supply di pasar bebas melalui fungsi gudang (buffer stock). 3) Mengadakan lembaga pendidikan formal berbasis keilmuan dan pelatihan informal berbasis pengetahuan praktis melalui kelompok-kelompok tani. 4) Membina kelembagaan (kelompok tani dan KUD) pada subsistem budidaya bawang merah maupun industri mikro, kecil dan menengah. 5) Mengupayakan kesempatan kerja bagi masyarakat terutama dengan meningkatkan kegiatan di sektor industri produk hortikultura yang padat karya. 6) Melaksanakan pengaturan yang konstruktif terhadap simpul peran tengkulak atau pedagang perantara yang sangat dominan dalam perniagaan produk hortikultura. 4.5.2
Strategi Eksternal
1) Melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota dalam bentuk kawasan pertanian terpadu yang mandiri dan mampu memperluas spektrum pembangunan pertanian. 2) Meningkatkan posisi tawar petani budidaya hortikultura melalui kemandirian sehingga tidak tergantung (berhutang) kepada tengkulak. Dengan demikian mekanisme pasar berjalan sempurna. Hal ini dilaksanakan dengan menyediakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat membantu petani dengan memberikan pinjaman dengan tatacara yang sederhana dan tanpa agunan. 3) Mengembangkan dan menarik investor untuk meningkatkan kehadiran industri di wilayah budidaya sehingga nilai tambah maksimal dapat dirasakan masyarakat dan dapat dikembangkan alternatif produk agroindustri yang mampu menyerap hasil budidaya, yaitu: a. lokal, dengan merangsang usaha mikro/kecil di tingkat rumah tangga, sehingga petani tidak menjual bahan baku (mentah) tetapi berupa olahan dan bahan makanan (konsumsi). b. eksternal, melakukan terobosan-terobosan guna menarik investor agar mau menanamkan modalnya di bidang industri pengolahan. 4) Membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) dan pelaksanaan pasar lelang di sentra-sentra produksi komoditi hortikultura yang menghubungkan petani produsen dengan pasar pembeli secara langsung dan berjadwal.
92
5) Menciptakan Pusat Informasi lewat media elektronik di setiap kecamatan (KUD), sehingga terselenggara pertukaran informasi antara pembeli dengan para petani secara cepat, serta menghilangkan jarak antar pelaku ekonomi dan proses pembelian dapat dilangsungkan melalui jaringan elektronika. Jaringan Pusat Informasi akan mampu mengalihkan keuntungan yang dinikmati pedagang/tengkulak kepada petani.
4.6 Analisis Strategi Dasar Penentuan strategi dalam pengembangan Agroestat melibatkan empat orang pakar dari latar belakang yang berbeda yaitu pengusaha real estat yang mendalami agro, pengusaha dari sektor pertanian, pengamat masalah pertanian dan pejabat Pemerintah Daerah terkait. Dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dimasukkan 11 data alternatif strategi dari database yang terdiri dari: 1)
Menyediakan prasarana pengairan (irigasi) untuk peningkatan budidaya pertanian.
2)
Mengadakan pengendalian harga jual dengan mengatur tingkat supply di pasar bebas melalui fungsi gudang (buffer stock).
3)
Mengadakan pendidikan formal dan informal melalui kelompok-kelompok tani.
4)
Membina kelembagaan (kelompok tani dan KUD) pada subsistem budidaya maupun industri kecil menengah.
5)
Mengupayakan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan meningkatkan kegiatan di sektor industri yang padat karya.
6)
Melaksanakan pengaturan yang konstruktif terhadap peran tengkulak atau pedagang perantara yang sangat dominan dalam perniagaan.
7)
Melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota dalam bentuk kawasan pertanian terpadu yang mandiri.
8)
Meningkatkan posisi tawar petani budidaya melalui kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat memberikan pinjaman tanpa agunan.
9)
Meningkatkan kehadiran industri produk agroindustri yang mampu menyerap hasil budidaya, yaitu: a. lokal, dengan merangsang usaha kecil di tingkat rumah tangga. b. eksternal, melakukan terobosan-terobosan guna menarik investor industri pengolahan
93
10) Membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) dan pelaksanaan pasar lelang di sentra-sentra produksi komoditi bawang merah yang berjadwal. 11) Menciptakan Pusat Informasi lewat media elektronik di setiap kecamatan (KUD), sehingga terselenggara tukar menukar informasi pasar antara pembeli dengan para petani secara cepat. Untuk menilai data alternatif strategi dari database yang ada, dengan bantuan pakar, digunakan sepuluh Faktor Penentu Keberhasilan sebagai kriteria, sebagai berikut: 1)
Peningkatan pendapatan petani
2)
Harga jual produk hasil budidaya yang stabil pada tingkat yang tinggi
3)
Jaminan pemasaran produk petani
4)
Kesinambungan pasokan bahan baku bagi industri
5)
Kesempatan kerja bagi masyarakat
6)
Laba usaha dengan distribusi yang adil dan merata
7)
Keamanan berusaha
8)
Harga beli bahan baku yang layak (rendah) untuk industri
9)
Masyarakat lokal tidak tersingkir
10) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari sepuluh kriteria di atas selanjutnya dengan bantuan pakar ditentukan tingkat kepentingan terhadap tujuan Agroestat tersebut. Tingkat kepentingan dari masingmasing kriteria ditampilkan dalam tabel-tabel berikut ini: Tabel 3 MPE – Tingkat Kepentingan dari Tujuan Agroestat Kriteria
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Bobot
Peningkatan pendapatan petani Harga jual produk stabil tinggi Jaminan pemasaran produk petani Kesinambungan pasokan bahan baku Kesempatan kerja Laba usaha merata Keamanan berusaha Harga beli bahan baku layak Masyarakat lokal tidak tergusur Peningkatan PAD
10 9 7 9 7 7 7 7 5 3
9 8 8 8 7 6 6 8 6 5
10 9 9 7 7 8 7 6 6 6
9 8 8 7 8 7 7 6 7 9
9.49 8.49 7.97 7.71 7.24 6.96 6.74 6.70 5.96 5.33
94
1) Peningkatan pendapatan petani Tujuan dari rekayasa Agroestat yang terukur adalah peningkatan penghasilan petani. Dari hasil penilaian dapat diketahui bahwa kehadiran kawasan pertanian terpadu Agroestat berkorelasi positif dengan peningkatan penghasilan petani dengan nilai agregasi tertinggi yaitu 9.49 (Tabel 4). Pengembangan Agroestat membutuhkan kehadiran infrastruktur pendukung. Prasarana pengairan (irigasi) menghasilkan nilai agregasi yang lebih besar dibandingkan dengan infrastruktur yang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya irigasi terhadap kelangsungan Usahatani. Peningkatan penghasilan petani, menurut para pakar dapat dilakukan dengan mengendalikan harga jual komoditi terutama dengan menghindari masa panen yang terkonsentrasi (panen raya). Prasarana lain yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan penghasilan petani adalah lembaga keuangan mikro dan kehadiran industri pengolahan hasil pertanian (Agroindustri). Tabel 4 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Peningkatan Pendapatan Petani Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Kawasan pertanian terpadu
10
9
10
9
Agregasi 9.49
Prasarana pengairan (irigasi)
8
10
9
9
8.97
Pengendalian harga jual
8
8
9
8
8.24
Lembaga Keuangan Mikro
8
8
8
8
8.00
Industri produk agro
6
8
8
9
7.67
Pendidikan formal dan informal
3
5
6
7
5.01
Pembinaan kelembagaan
4
6
6
7
5.63
Kesempatan kerja
6
7
6
6
6.24
Posisi tawar petani
6
7
7
5
6.19
Kantor pemasaran bersama
5
6
7
5
5.69
Pusat informasi elektronik
2
4
5
5
3.76
2) Harga Jual Produk Kehadiran kawasan pertanian terpadu Agroestat yang menarik masuknya industri yang mengolah hasil pertanian (Agroindustri) berpengaruh positif terhadap harga jual produk yang dihasilkan petani (Tabel 5). Agroestat memungkinkan semua kegiatan
agribisnis
terlaksana
secara
berkesinambungan.
Adanya
industri
memungkinkan petani untuk menjual langsung produknya kepada industri tanpa melalui perantara/tengkulak. Hal ini dapat memotong mata rantai perdagangan komoditi yang panjang sehingga tingkat keuntungan lebih merata.
95
Tabel 5 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Harga Jual Produk Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Agregasi
Kawasan pertanian terpadu
9
8
9
10
8.97
Prasarana pengairan (irigasi)
7
8
8
9
7.97
Pengendalian harga jual
9
9
9
8
8.74
Lembaga Keuangan Mikro
8
9
8
8
8.24
Industri produk agro
10
9
9
8
8.97
Pendidikan formal dan informal
3
6
5
6
4.82
Pembinaan kelembagaan
5
6
6
7
5.96
Kesempatan kerja
6
5
4
7
5.38
Posisi tawar petani
3
7
7
7
5.66
Kantor pemasaran bersama
4
6
6
5
5.18
Pusat informasi elektronik
3
5
5
4
4.16
3) Jaminan Pemasaran Produk Petani Agroestat memadukan keberadaan subsistem Usahatani dan subsistem Agroindustri dalam satu kawasan. Dengan adanya industri pengolahan hasil pertanian mempermudah pemasaran hasil panen dan petani memperolah kepastian atau jaminan hasil panennya terjual dengan harga yang layak. Peranan Agroindustri dalam memberikan jaminan pemasaran sangat dominan. Berdasarkan hasil penilaian strategi pengembangan Agroestat memiliki agregasi yang paling tinggi sebesar 9.24 (Tabel 6). Tabel 6 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Jaminan Pemasaran Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Agregasi
Kawasan pertanian terpadu
10
9
9
9
9.24
Prasarana pengairan (irigasi)
7
8
9
9
8.21
Pengendalian harga jual
8
8
8
7
7.74
Lembaga Keuangan Mikro
7
7
7
7
7.00
Industri produk agro
9
9
10
9
9.24
Pendidikan formal dan informal
5
5
6
3
4.61
Pembinaan kelembagaan
6
7
7
5
6.19
Kesempatan kerja
7
6
5
6
5.96
Posisi tawar petani
6
7
6
7
6.48
Kantor pemasaran bersama
8
7
7
8
7.48
Pusat informasi elektronik
6
4
6
6
5.42
4) Kesinambungan Pasokan Bahan Baku Bagi Industri Untuk menjamin terjadinya kesinambungan pasokan bahan baku bagi industri, infrastrukur yang paling dibutuhkan adalah tersedianya jaringan irigasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil agregasi yang menyatakan prasarana pengairan memperoleh nilai
96
agregasi terbesar yaitu 9.74. Adanya jaringan irigasi memungkinkan petani untuk tetap melakukan budidaya di luar musim hujan. Dengan dilakukannya produksi bahan baku sepanjang waktu maka industri mendapat jaminan pasokan bahan baku secara berkesinambungan. Tabel 7 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Kesinambungan Pasokan Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Agregasi 9.00
Kawasan pertanian terpadu
9
9
9
9
Prasarana pengairan (irigasi)
9
10
10
10
9.74
Pengendalian harga jual
7
8
9
8
7.97
Lembaga Keuangan Mikro
8
8
8
8
8.00
Industri produk agro
8
8
9
8
8.24
Pendidikan formal dan informal
3
3
4
4
3.46
Pembinaan kelembagaan
4
4
5
5
4.47
Kesempatan kerja
5
5
5
6
5.23
Posisi tawar petani
6
6
6
7
6.24
Kantor pemasaran bersama
7
7
7
8
7.24
Pusat informasi elektronik
6
5
5
6
5.48
5) Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Selain peningkatan pendapatan petani, pengembangan kawasan pertanian terpadu Agroestat mampu memberikan kesempatan kerja dengan agregasi mencapai 9.21. Dukungan untuk menghadirkan Agroindustri dalam kawasan juga besar mencapai 9.00. Tabel 8 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Kesempatan Kerja Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Kawasan pertanian terpadu
8
Prasarana pengairan (irigasi)
7
Agregasi
10
9
10
9.21
8
9
9
8.21
Pengendalian harga jual
7
7
8
7
7.24
Lembaga Keuangan Mikro
8
8
8
8
8.00
Industri produk agro
9
9
9
9
9.00
Pendidikan formal dan informal
6
8
6
7
6.70
Pembinaan kelembagaan
5
7
5
6
5.69
Kesempatan kerja
6
6
4
5
5.18
Posisi tawar petani
7
5
6
4
5.38
Kantor pemasaran bersama
8
7
5
6
6.40
Pusat informasi elektronik
3
6
4
5
4.36
6) Distribusi Laba Usaha Adanya kawasan pertanian terpadu Agroestat akan menyelaraskan rantai panjang distribusi komoditi pertanian. Secara wajar, berdasarkan kelayakan bisnis, petani dapat
97
dengan bebas menjual hasil panennya kepada industri demikian juga sebaliknya industri dapat memperoleh bahan baku dengan mudah dan mengurangi biaya transportasi. Pengembangan kawasan pertanian terpadu dalam upayanya menyeimbangkan distribusi pendapatan menghasilkan nilai agregat terbesar yaitu 9.24. Selanjutnya adalah prasarana irigasi dan pengendalian harga jual, masing-masing 8.74 dan 8.49 (Tabel 9). Hal ini dikarenakan Usahatani memegang resiko gagal yang paling besar maka pengadaan infrastruktur untuk pertanian selayaknya diutamakan. Tabel 9 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Distribusi Laba Usaha Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Agregasi
Kawasan pertanian terpadu
9
9
9
10
9.24
Prasarana pengairan (irigasi)
9
8
9
9
8.74
Pengendalian harga jual
8
8
9
9
8.49
Lembaga Keuangan Mikro
7
8
9
8
7.97
Industri produk agro
8
8
8
7
7.74
Pendidikan formal dan informal
6
5
6
4
5.18
Pembinaan kelembagaan
7
6
5
5
5.69
Kesempatan kerja
6
6
6
4
5.42
Posisi tawar petani
4
7
6
7
5.86
Kantor pemasaran bersama
4
6
7
6
5.63
Pusat informasi elektronik
3
4
5
5
4.16
7) Keamanan Berusaha Untuk menjamin terciptanya keamanan dalam berusaha maka pengembangan kawasan pertanian terpadu harus disinergikan dengan pembangunan/revitalisasi prasarana pengairan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya gagal panen akibat kurangnya pasokan air pada periode pertumbuhan komoditi. Selain itu pengendalian harga jual dan kehadiran Lembaga Keuangan Mikro juga diperlukan untuk menjaga keamanan berusaha bagi petani yang berimplikasi juga kepada keamanan berusaha untuk industri. 8) Harga Bahan Baku yang Layak Harga bahan baku yang relatif murah dan tersedia sepanjang musim sangat diharapkan oleh industri agro. Untuk mewujudkan hal itu letak industri harus berdekatan dengan lokasi sumber bahan baku. Kawasan
pertanian terpadu
memungkinkan hal tersebut dapat tercapai. Selain itu untuk menjamin harga bahan baku yang layak bagi industri, petani harus difasilitasi dengan prasarana irigasi agar bisa
98
melakukan budidaya sepanjang tahun, harga jual dikendalikan dengan melakukan pengaturaan pola tanam, dan kehadiran LKM sebagai penjamin dana budidaya. Tabel 10 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Keamanan Berusaha Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Kawasan pertanian terpadu
8
9
9
9
Agregasi 8.74
Prasarana pengairan (irigasi)
8
9
9
9
8.74
Pengendalian harga jual
8
8
8
8
8.00
Lembaga Keuangan Mikro
8
8
8
8
8.00
Industri produk agro
7
7
8
7
7.24
Pendidikan formal dan informal
4
5
6
5
4.95
Pembinaan kelembagaan
5
4
5
6
4.95
Kesempatan kerja
6
6
5
5
5.48
Posisi tawar petani
5
5
4
6
4.95
Kantor pemasaran bersama
6
6
4
4
4.90
Pusat informasi elektronik
5
5
3
3
3.87
Tabel 11 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Harga Bahan Baku Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Agregasi
Kawasan pertanian terpadu
9
9
9
9
9.00
Prasarana pengairan (irigasi)
10
9
8
8
8.71
Pengendalian harga jual
9
9
9
8
8.74
Lembaga Keuangan Mikro
8
8
8
8
8.00
Industri produk agro
8
7
8
7
7.48
Pendidikan formal dan informal
6
5
3
3
4.05
Pembinaan kelembagaan
5
6
4
5
4.95
Kesempatan kerja
6
5
5
5
5.23
Posisi tawar petani
7
7
6
4
5.86
Kantor pemasaran bersama
6
5
6
6
5.73
Pusat informasi elektronik
5
3
7
7
5.21
9) Partisipasi Masyarakat Lokal Pengembangan kawsan pertanian terpadu harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Keberadaan fasilitas pendukung pertanian dan kehadiran industri agro akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Beberapa strategi menghasilkan nilai agregasi yang hampir seragam dalam mewujudkan partisipasi masyarakat lokal diantaranya kawasan pertanian terpadu (8.74), prasarana pengairan (8.49), pengendalian harga jual (8.24), lembaga keuangan mikro (8.00), industri produk agro (8.00), dan kesempatan kerja (8.24) (Tabel 12).
99
Tabel 12 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Lokal Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Kawasan pertanian terpadu
8
9
9
9
Agregasi 8.74
Prasarana pengairan (irigasi)
8
9
8
9
8.49
Pengendalian harga jual
8
9
8
8
8.24
Lembaga Keuangan Mikro
8
8
8
8
8.00
Industri produk agro
8
8
8
8
8.00
Pendidikan formal dan informal
7
5
8
7
6.65
Pembinaan kelembagaan
6
4
7
7
5.86
Kesempatan kerja
8
8
9
8
8.24
Posisi tawar petani
6
7
7
7
6.74
Kantor pemasaran bersama
7
6
7
7
6.74
Pusat informasi elektronik
5
5
4
6
4.95
10) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pengembangan
kawasan
pertanian
terpadu
memerlukan
pembangunan
infrastruktur pendukung yang terdiri dari jaringan irigasi, jaringan jalan, jaringan utilitas umum dan jaringan komuniksi. Dari pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ini, Pemerintah Daerah memperoleh pembayaran dari masyarakat melalui mekanisme pajak. Dengan demikian pendapatan Pemda meningkat dari pajak dan pendapatan masyarakat meningkat dengan terbuka kesempatan berusaha (Tabel 13). Tabel 13 Hasil Penilaian Strategi Berdasarkan Peningkatan PAD Alternatif
Pakar 1
Pakar 2
Pakar 3
Pakar 4
Agregasi
Kawasan pertanian terpadu
9
8
9
9
8.74
Prasarana pengairan (irigasi)
8
8
8
8
8.00
Pengendalian harga jual
8
8
8
8
8.00
Lembaga Keuangan Mikro
9
7
8
7
7.71
Industri produk agro
7
8
7
8
7.48
Pendidikan formal dan informal
4
6
4
4
4.43
Pembinaan kelembagaan
5
4
3
5
4.16
Kesempatan kerja
7
7
7
7
7.00
Posisi tawar petani
5
5
6
5
5.23
Kantor pemasaran bersama
6
6
8
8
6.93
Pusat informasi elektronik
5
4
7
7
5.60
Pemilihan strategi menggunakan MPE dengan scoring (pembobotan kriteria) oleh pakar terhadap keseluruhan alternatif strategi yang disusun dapat disimpulkan dalam pilihan dan urutan prioritas strategi sebagai berikut (Tabel 14):
100
1. Membangun pengembangan kawasan pertanian terpadu yang mandiri lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota. 2. Meningkatkan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi sehingga produksi budidaya oleh petani dapat ditingkatkan. 3. Mengatur tingkat pasokan di pasar sehingga harga budidaya dapat stabil di tingkat yang tinggi melalui pengadaan gudang (stock control) sekaligus menjamin kesinambungan pasokan kepada industri. 4. Meningkatkan kemandirian petani melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sehingga petani tidak meminjam (hutang/ijon) dari tengkulak. 5. Meningkatkan kehadiran agroindustri yang mampu menyerap hasil budidaya, yaitu: a. Lokal (internal), dengan merangsang usaha kecil di tingkat rumah tangga. b. Eksternal, melakukan terobosan-terobosan guna menarik industri pengolahan. Tabel 14 MPE Matrix Nilai Agregasi Skor Alternatif ke-i pada Kriteria ke-j Bobot
Alternatif
Total (Jutaan)
8.49
7.97
7.71
7.24
6.96
6.74
6.70
5.96
5.33
Kawasan pertanian terpadu
9.49
8.97
9.24
9.00
9.21
9.24
8.74
9.00
8.74
8.74
2,075.15
Prasarana pengairan (irigasi)
8.97
7.97
8.21
9.74
8.21
8.74
8.74
8.71
8.49
8.00
1,214.00
Pengendalian harga jual
8.24
8.74
7.74
7.97
7.24
8.49
8.00
8.74
8.24
8.00
614.88
Lembaga Keuangan Mikro
8.00
8.24
7.00
8.00
8.00
8.24
8.00
8.00
8.00
7.71
451.46
Industri produk agroindustri Pendidikan formal dan informal Pembinaan kelembagaan
7.67
7.24
9.24
8.24
9.00
7.74
7.24
7.48
8.00
7.48
338.77
5.01
4.82
4.61
3.46
6.70
5.18
4.95
4.05
6.65
4.43
6.38
Agregat
9.49
5.63
5.96
6.19
4.47
5.69
5.69
4.95
4.95
5.86
4.16
19.81
Kesempatan kerja
6.24
5.38
5.96
5.23
5.18
5.42
5.48
5.23
8.24
7.00
38.95
Posisi tawar petani
6.19
5.66
6.48
6.24
5.38
5.86
4.95
5.86
6.74
5.23
39.93
Kantor pemasaran bersama
5.69
5.18
7.48
7.24
6.40
5.63
4.90
5.73
6.74
6.93
1.23
Pusat informasi elektronik
3.76
4.16
5.42
5.48
4.36
4.16
3.87
5.21
4.95
5.60
1.83
dimana
:
i = 1,2,3…. n (n = jumlah alternatif) j = 1,2,3,… m (m = jumlah kriteria)
101
5. REKAYASA POLA AGROESTAT 5.1 Konsep Dasar Pola Agroestat Agroindustri yang berporos pada budidaya pertanian melalui suatu keterpaduan wilayah dalam bentuk kawasan pertanian terpadu menjadi kekuatan sinergis untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari keseluruhan sektor pertanian. Kawasan pertanian terpadu dirancang untuk merangkaikan berbagai kegiatan secara vertikal dan horizontal, sejak pemuliaan benih (pembibitan), budidaya, pengolahan, pengepakan, dan pengangkutan, hingga sampai pada konsumen. Pengembangan kawasan juga meningkatkan interaksi yang efektif antara sektor hulu dan hilir dalam mata rantai proses dari produsen awal hingga akhir. Pengembangan kawasan pertanian terpadu pada sentra-sentra budidaya pertanian yang mempunyai komoditi unggulan merupakan alternatif pembangunan sektor pertanian dengan pendekatan keterpaduan wilayah. Keberhasilan konsep ini tergantung dari kemampuan implementasi dari konsep itu sendiri (aspek pengelolaan), khususnya dalam upaya untuk mendekatkan nilai tambah atau menghadirkan agroindustri masuk ke wilayah sentra budidaya bahan baku. Disamping itu, nilai tunda penanganan komoditi akibat keterisolasian desa harus diatasi dengan peningkatan sarana penyimpanan (gudang) dengan kapasitas dan pengelolaan yang memadai. Selain itu, adanya kenyataan bahwa 60 persen penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dari usaha pertanian. Oleh karena itu, lahan pertanian merupakan harta yang tidak ternilai harganya baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Komposisi penggunaan tanah atau lahan di Indonesia adalah pekarangan 7.19%, ladang 18.57%, sawah 11.73%, perkebunan 14.64%, hutan 28.94%, dan lain-lain 18.93%. Dalam kenyataannya saat ini secara nasional kira-kira 60% petani tidak memiliki lahan (buruh tani), sedangkan petani yang mempunyai lahan rata-rata seluas 0.5 ha tanah kering (Simarmata, 1977; Johara, 1999). Rekayasa Sistem Agroestat sebagai pengembangan kawasan pertanian terpadu, dimaksud untuk menjadikan struktur agribisnis terintegrasi secara utuh dalam satu manajemen. Bratakusumah dan Solihin (2001), menyatakan bahwa adanya otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan
102
membentuk Badan Pengelolaan sesuai kebutuhan koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pengembangan kawasan pertanian terpadu yang berkeunggulan komparatif. Tujuan utama dari rekayasa sistem Agroestat adalah peningkatan penghasilan petani sesuai dengan kompetensi dan kepemilikan sumberdaya lahan (tanah). Penambahan penghasilan petani diupayakan melalui peningkatan produksi sumberdaya lahan pertanian dan perolehan nilai tambah secara nyata dari keikutsertaan dalam proses industri pengolahan hasil pertanian. Berlandaskan pada hasil analisis potensi dan permasalahan strategis, serta penyusunan strategi dasar pengembangan Agroestat, maka konsep Agroestat dapat dideskripsikan, sebagai berikut: Agroestat merupakan pengembangan kawasan pertanian terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani (budidaya) secara berkesinambungan berbasis komoditi unggulan yang berdayasaing melalui pendekatan keterpaduan wilayah. Pola Agroestat dilandaskan pada proses perekonomian dengan mekanisme pasar bebas yang berkeadilan (fair free trade), serta penerapan desentralisasi pemerintahan pada daerah otonom tingkat Kabupaten/Kota. Dengan konsep tersebut, Agroestat merupakan suatu pola pengembangan wilayah perdesaan
melalui
pembangunan
sektor
pertanian
secara
berkesinambungan
(sustainable). Pada hakekatnya rekayasa sistem Agroestat mengacu pada pola pengembangan
dan
pengelolaan
Kawasan
Industri
(komersial)
yang
telah
dikembangkan sejak akhir abad ke-19 secara internasional dengan mekanisme pasar bebas. Pengembangan kawasan industri dilandasi pemikiran untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan biaya infrastruktur dari economic of scale dan pendekatan keterpaduan industri dalam wilayah. Dengan berkembangnya sektor industri, maka pada saat ini diperkirakan ada 12.000 kawasan industri yang beroperasi di dunia. Dalam perkembangan kawasan industri berwawasan lingkungan (EIP) yang memfokuskan pada kelestarian lingkungan masyarakat sekitar dalam kerangka regional dan dirancang sebagai suatu keterpaduan bisnis dan waste exchange network untuk memaksimalkan pengelolaan lingkungan dan efisiensi usaha (pasar). Pelaksanaan pola pengembangan
103
komersial menghasilkan pengelolaan yang terorganisasi, sistematis serta memenuhi harapan semua penghuni yang ada serta hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar (Anonim, 1996; Lown, 2003; Cunningham dan Lamberton, 2005). Pola Kawasan Industri (komersial) dijadikan rujukan (benchmark) dalam pengembangan Agroestat karena memiliki kesamaan pola, sehingga diperoleh konsep yang realistis dan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan pola Agroestat. Menurut Porter (1990), manfaat dari perkembangan suatu kawasan industri (sebagai pembanding) antara lain adalah: (1) Economic of scale; (2) Akses kepada fasilitas infrastruktur dan support service yang khusus disediakan; (3) Akses ke pabrik dan supplier
(pemasok);
(4)
Peningkatan
ketrampilan
dan
pengetahuan
staf;
(5) Peningkatan produk dari kerjasama dan persaingan lokal; (6) Kepatuhan lingkungan yang bersih dan teratur; (7) Kualitas lingkungan hidup; (8) Akses ke perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Secara khusus, keberhasilan kawasan pertanian dengan pola Agroestat ditentukan oleh berbagai faktor-faktor yang mendasar (esensial) dan penting yaitu (Poernomosidi, 1981; UN, 1989; Porter, 1990; Austin, 1992; Eriyatno et al., 1995; Gumbira dan Sandaya, 1998; Johara, 1999; Thoha, 2001; Sudaryanto et al., 2002a, 2002b; Dirdjojuwono, 2004): 1) Pewilayahan yang berbasis kawasan terpadu (functional integration). 2) Ketersediaan jaringan (infrastruktur) yang memadai (network). 3) Kegiatan agroniaga (economic activity). 4) Pembiayaan usahatani (financing). 5) Kelembagaan manajemen pengelola yang utuh dan mampu mengkoordinasi (management). 6) Penataan ruang yang tepat guna dan berwawasan lingkungan (estate ecology). 7) Keikutsertaan (partisipasi) stakeholders (termasuk masyarakat lokal) dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan (social). Dengan
pengolahan
pendapat
pakar
(expert
survey),
melalui
diskusi
(brainstorming) dalam focus group, maka faktor-faktor yang mendasar dalam pola pengelolaan dan pengembangan kawasan pertanian terpadu dengan pendekatan Agroestat dapat dikelompokkan dalam lima aspek, yaitu:
104
1) Aspek Pewilayahan, yaitu cakupan wilayah perencanaan (planning region) dari kawasan pertanian terpadu sistem Agroestat yang dirancang dengan jelas dan terukur. 2) Aspek Infrastruktur, yaitu penyediaan dan pengelolaan jaringan infrastruktur (sesuai kebutuhan) dalam kawasan pertanian. Penetapan infrastruktur yang menjadi faktor dan kepentingan bersama yang utama sehingga mampu untuk menjadi daya tarik untuk menggabungkan diri dalam dan mendukung keberadaan kawasan pertanian. 3) Aspek Bisnis, yaitu tatanan hubungan bisnis antar pelaku (agribisnis). Pengelolaan tatanan hubungan bisnis antar pelaku (agribisnis) direkayasa secara adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak mempunyai keyakinan akan tingginya nilai tambah yang akan diperoleh dengan bergabung pada kawasan. 4) Aspek Pembiayaan, yaitu penyediaan permodalan dan pinjaman untuk mendukung usaha pertanian, khususnya bagi petani yang merupakan pelaku yang paling besar perannya tetapi posisi tawarnya sangat rendah. 5) Aspek Manajemen, yaitu pengelolaan kawasan pertanian oleh institusi khusus dengan konsep yang jelas serta didukung tingkat kompetensi dan independensi yang memadai.
5.2 Jaringan infrastruktur Agroestat Semua kegiatan ekonomi terkait erat dengan ruang dan lokasi tertentu, oleh karena itu perumusan kebijakan pengembangan wilayah dan penyusunan program pembangunan daerah harus diawali dengan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur. Perencanaan pengembangan wilayah sebagai upaya perancangan fasilitas investasi harus dapat menciptakan insentif positif untuk wilayah. Infrastruktur merupakan komponen utama dalam kegiatan ekonomi dan sosial serta menjadi faktor potensial dalam perkembangan suatu wilayah. Dalam konsep pengembangan wilayah, infrastruktur menjadi bagian dalam kegiatan ekonomi yang membutuhkan biaya sangat mahal sekaligus dengan jangka waktu yang lama. Setiap sektor dari kehidupan ekonomi mempunyai kebutuhan prasarana tersendiri, yang terdiri
105
dari ruang dan jaringan. Prasarana jaringan (network) terdiri dari empat jenis, yaitu transportasi, komunikasi, utilitas umum, dan jaringan irigasi atau drainase. Sektor pertanian membutuhkan dua infrastruktur utama, yaitu jaringan irigasi dan sarana perhubungan (jalan). Keduanya dibutuhkan dalam mendukung usaha pertanian disamping faktor-faktor produksi usahatani lainnya. Secara empiris terbukti bahwa determinan dasar untuk peningkatan produksi pangan adalah ketersediaan lahan beririgasi yang saat ini mengalami penyusutan dan degradasi. Pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan Pemerintah dengan cara perbaikan (revitalisasi) sistem irigasi, terutama di pulau Jawa, sehingga akan meningkatkan intensitas produksi sumberdaya lahan (Pasandaran, 1991). Kegiatan kawasan pertanian terpadu yang berupa proses produksi (budidaya) membutuhkan dukungan sumberdaya air (SDA), karena air mutlak diperlukan oleh semua jenis komoditi pangan. Peningkatan produksi sumberdaya lahan (pertanian), infrastruktur jaringan irigasi sangat diperlukan terutama pada musim kemarau. Sebagian besar jaringan irigasi yang ada masih tergantung pada run-off river flow dari aliran air di sungai dan tingkat curah hujan. Peningkatan intensitas tanam hortikultura diupayakan untuk dapat mencapai tiga kali panen (atau lebih) dalam setahun. Pengalaman di India menunjukkan bahwa subsidi tidak langsung dari Pemerintah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur jaringan irigasi sangat efektif untuk meningkatkan produksi dan penghasilan petani. Kebijakan desentralisasi mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pengembangan Terpadu (Integrated Development Planning) dengan mengalokasikan dana pembangunan yang terbatas secara tepat guna. Pemerintah Daerah harus menemukan prasarana yang paling efektif dalam pelayanan masyarakat dan mengutamakan pemecahan penyebab dari permasalahan yang ada, misalnya pembangunan jaringan irigasi untuk menaikkan budidaya pertanian, atau pembangunan kanal untuk mencegah banjir yang secara rutin melanda daerah pertanian. Pengembangan Daerah Irigasi (DI) di lingkup Kabupaten melalui program Penyiapan Lahan Berpengairan (PLB), dimaksud untuk meningkatkan jaringan irigasi semi teknis menjadi irigasi teknis untuk dapat memberikan jaminan kepada petani akan ketersediaan air irigasi sepanjang tahun. Kebutuhan sumber air irigasi dapat dilakukan
106
dari sumber air permukaan (air hujan) dan air tanah. Ketersediaan air irigasi akan memampukan petani untuk bertanam dengan intensitas yang lebih tinggi, sekaligus pengembangan wilayah perdesaan (AIT, 1994; FAO, 2000; Mardianto et al., 2005). Tabel 15 Pengembangan dan Tata Guna Lahan di Indonesia, 1990-2010 (juta hektar) 1990
2000
2010
Jawa Irigasi teknis Lainnya
2,8 (1,8) 1,0 (1,2)
2,4 (1,9) 0,9 (1,2)
2,4 (2,0) 0,7 (1,3)
Luar Jawa Irigasi Teknis Lainnya
1,8 (1,6) 3,3 (1,1)
3,0 (1,6) 3,2 (1,1)
3,6 (1,6) 2,7 (1,2)
8,5 (1,42)
9,5 (1,47)
9,4 (1,57)
12,3 17,1 7,3 1,1
14,2 7,6 10,1 1,8
15,0 9,4 12,6 2,9
A. Lahan basah / sawah
Indonesia B. Luas Pertanaman Lahan basah Lahan kering (tanaman pangan) Lahan kering (perkebunan rakyat) Lahan kering (perkebunan besar) Sumber: Lembaga Penelitian IPB, 1992 Keterangan: Angka ( ) adalah intensitas tanam
Investasi irigasi hanya dapat dilakukan dengan anggaran pemerintah sebagai strategi pokok dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan intensitas tanam usahatani. Reorientasi strategi pengembangan lahan irigasi juga diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi investasi. Dengan menyadari keterbatasan anggaran pembangunan maka perluasan lahan beririgasi dilakukan dengan cara revitalisasi jaringan (Tabel 15), sehingga dapat menurunkan ketergantungan petani terhadap curah hujan dengan jaminan ketersediaan air. Secara tradisional,
cost-benefit
analysis
dari
jaringan
irigasi
dilakukan
dengan
memperhitungkan unsur biaya (cost) yaitu biaya pembangunan dan pengelolaan jaringan dibandingkan manfaat yang diperoleh (benefit) yaitu nilai peningkatan budidaya. Biaya dan manfaat lingkungan dan sosial diabaikan dan diperhitungkan dalam analisis tersendiri (Journeaux, 2003).
107
Tabel 16 Pengelolaan Infrastruktur Agroestat dibanding Kawasan Komersial Aspek Jenis infrastruktur
Kawasan Komersial
Agroestat
Kawasan Perumahan Pengolahan air minum Jaringan jalan dan penerangan Fasilitas umum (sekolah, komersial) Fasilitas sosial (tempat ibadah, jalur hijau dan taman) Kawasan Industri Pengolahan air bersih Pengolahan air limbah Jaringan listrik PLN/ Swasta Jaringan gas Jaringan telepon dari Telkom Fasilitas umum (halte, komersial) Fasilitas sosial (tempat ibadah, jalur hijau dan taman)
Empat jenis infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PemKab, yaitu: Usahatani: Jaringan pelayanan (irigasi) Agroindustri / Agroniaga: 1. Jaringan pengangkutan (jalan) 2. Jaringan utilitas umum (listrik) – oleh perusahaan PLN 3. Jaringan komunikasi (telepon) – oleh perusahaan Telkom Selain fasilitas umum dan sosial sebagai tanggung jawab sosial kemasyarakatan Pemerintah
Sifat layanan
Komersial
Pelayanan publik
Sistem pembayaran
Berlangganan dengan tarif
Melalui mekanisme pajak, kecuali yang diadakan oleh perusahaan PLN/ Telkom
Salah satu manfaat pembangunan infrastruktur pada pengembangan kawasan adalah peningkatan skala ekonomis, pemanfaatan yang luas, dan jangka waktu yang panjang sehingga menjadi layak. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penerapan pola Agroestat dalam pengelolaan kawasan pertanian terpadu. Perbedaan antara Kawasan Industri (komersial/swasta) dibandingkan Agroestat dalam hal pengadaan infrastruktur, adalah pihak swasta melakukan mekanisme investasi komersial, sedangkan bagi Pemerintah hal itu merupakan layanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat (Cunningham dan Lamberton, 2005). Tabel 16 menunjukkan adanya kesamaan mendasar antara Agroestat dengan Kawasan
Industri
(komersial),
terutama
tentang
ketergantungannya
terhadap
ketersediaan infrastruktur oleh Pengembang (Pengelola) untuk dinikmati secara bersama oleh para pengguna/pelaku. Dalam Agroestat, usahatani membutuhkan prasarana jaringan irigasi, sedangkan agroindustri tergantung pada prasarana jalan, komunikasi dan energi (listrik), serta ketersediaan air bersih.
108
5.3 Pewilayahan Agroestat Pewilayahan pola Agroestat yang dirancang dalam studi ini menggunakan kriteria subyektif dan obyektif. Secara subyektif batas pewilayahan ditentukan dengan pendekatan wilayah fungsional untuk pengembangan sektor pertanian hortikultura. Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan rekayasa pengembangan pola Agroestat secara ideal. Kenyataan pada penelitian lapang, dijumpai kesulitan dalam ketersediaan data yang dibutuhkan sesuai dengan batas wilayah fungsional, maka pewilayahan Agroestat kemudian disusun berdasarkan pendekatan obyektif sesuai dengan ketersediaan data Kabupaten (wilayah administrasi otonom) dengan tetap melandaskan pada prinsip-prinsip dasar subyektif (teoritis).
5.3.1
Pendekatan wilayah fungsional Keterpaduan wilayah Agroestat dengan pendekatan fungsional (ideal) meliputi
tiga Satuan Wilayah Ekonomi (Economic Planning Region) yang mengikat simpulsimpul kegiatan dalam Satuan Wilayah Ekonomi yang terdiri dari: Usahatani, Agroindustri, dan Agroniaga, yang secara fungsional saling tumpang-tindih (overlapping) sebagaimana disajikan Gambar 9.
Gambar 9. Struktur Pewilayahan Agroestat (Fungsional). Kegiatan ekonomi utama pada usahatani adalah pembibitan dan budidaya. Pengadaan bibit dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu: (1) seleksi bibit dari produk berdasarkan persyaratan bibit yang baik dan (2) pembelian bibit dari usaha pembibitan atau penyedia bibit. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam usahatani melibatkan subsistem luar sehingga terjadi transaksi ekonomi dalam bentuk pemasaran (jual-beli),
109
simpan-pinjam modal maupun pertukaran barang. Sub-sistem ekonomi usahatani dalam pembibitan dan budidaya tidak dapat saling dipisahkan, meskipun pengadaan bibit dilakukan dengan seleksi produk sendiri. Dengan demikian, sub-sistem usahatani menjadi overlapping dengan agroindustri maupun agroniaga. Kegiatan agroindustri selain mencakup beberapa jenis industri, juga harus dibedakan pada skala industrinya. Dalam kegiatan agroindustri skala usaha menentukan jalur perniagaan yang dilalui, jumlah kebutuhan bahan baku secara rutin bulanan, dan tingkat pembiayaan (investasi) yang diperlukan. Dengan memperhatikan klasifikasi skala industri maka aktivitas ekonomi di agroindustri bawang merah dapat dibedakan dalam industri mikro (rumah tangga), kecil, menengah, dan besar. Industri yang menggunakan bahan baku bawang merah umumnya berukuran mikro/kecil/sedang, sedangkan industri besar pada umumnya menggunakan bawang merah hanya sebagai bahan baku penambah kesedapan. Dalam mata rantai ekonomi kegiatan agroindustri, peranan pemasaran (niaga) sangat dominan dan dinamis sehingga sering terjadi overlapping kegiatan ke dalam subsistem satuan wilayah ekonomi lainnya dalam wilayah Agroestat. Kegiatan ekonomi agroniaga mencakup kegiatan pelaku pemasaran mulai dari pengumpul, tengkulak, pedagang, dan pedagang besar, serta (lembaga) pasar induk. Proses agroniaga ini mencakup wilayah yang luas, mulai dari wilayah budidaya hingga pasar ekspor. Perkembangan agroindustri pada sentra-sentra budidaya di perdesaan masih terkendala oleh ketersediaan bahan baku yang tidak menentu. Akibatnya mendatangkan bahan baku dari beberapa sentra budidaya yang tersebar di pulau Jawa, atau bahkan diimpor dari luar negeri, karena komoditi hortikultura Indonesia masih berada pada posisi impor. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang diperlukan dalam pengembangan agroindustri adalah peningkatan dan kesinambungan pasokan hasil budidaya (Usahatani) hortikultura (Sudaryanto et al., 2002a). Struktur pewilayahan Agroestat dapat lebih dirinci dengan memasukkan simpulsimpul kegiatan yang ada dalam rangkaian kawasan pertanian Agroestat sebagaimana tampak pada Gambar 10.
110
Gambar 10. Pewilayahan Agroestat (fungsional). Dari segi pewilayahan geografis, struktur simpul-simpul yang ada menunjukkan bahwa subsistem Usahatani bersifat menyatu (solid), sedangkan subsistem yang lain (Agroindustri dan Agroniaga) dan usaha-usaha pendukung bersifat menyebar luas pada keterkaitan antar wilayah (pulau Jawa), nasional, dan internasional. Gambar 11 menunjukkan keterkaitan subsistem yang lebih jelas dan menjadi landasan dalam pemilihan prioritas pengembangan pola Agroestat.
Gambar 11. Pewilayahan Agroestat (geografis).
111
Proses pertambahan nilai berjalan searah kegiatan usahatani hortikultura, sejak dari simpul-simpul kegiatan awal, pemuliaan benih (pembibitan) hingga pada konsumen akhir. Sepanjang alur proses terjadi pertambahan nilai hingga mencapai konsumen akhir dengan akumulasi nilai tambah tertinggi. Dalam hierarki rantai nilai tambah yang ada, tampak dari Tabel 27, nilai keuntungan sebagai representasi nilai tambah terkecil terjadi pada tingkat petani budidaya. Oleh karena itu peningkatan nilai tambah harus diupayakan dengan menambahkan lingkup kerja petani dengan kegiatan usaha industri mikro (rumah tangga). Melalui upaya ini maka petani mampu menghasilkan komoditi untuk konsumen akhir, bukan sekedar bahan baku industri. Sebagai ilustrasi, petani menanamkan bawang merah akan mampu menghasilkan bawang merah goreng. Dengan demikian orientasi Agroestat diarahkan kepada Satuan Wilayah Ekonomi Usahatani sebagai simpul utama (central node). Beberapa pertimbangan penting dalam menentukan orientasi Agroestat dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Tujuan terukur dari pengembangan pola Agroestat adalah meningkatkan penghasilan nyata dari petani (budidaya) melalui peningkatan produksi lahan budidaya serta penganekaragaman (enrichment) lingkup usaha pengolahan hasil pertanian. 2) Subsistem Usahatani (pertanian) mempunyai wilayah yang terkonsentrasi sehingga lebih mudah dikelola dalam suatu manajemen kawasan, bahkan di daerah otonom sentra produksi budidaya merupakan sebagian dari subsistem Agroindustri (menengah dan besar) serta sebagian dari subsistem Agroniaga. Kegiatan niaga yang bersifat makro menyebar (scattered) dalam wilayah yang lebih luas (Gambar 10). 3) Keberhasilan
peningkatan
produksi
Usahatani
dapat
menghidupkan
dan
menghadirkan dan perluasan industri pasca panen di daerah budidaya sehingga akan meningkatkan daya serap industri atas peningkatan hasil panen. Hal ini juga meningkatkan penyerapan nilai tambah produk hortikultura di perdesaan. Oleh karena itu, konsentrasi upaya pengembangan kawasan pertanian secara terpadu harus diarahkan kepada peningkatan Agroindustri, karena: 1) Agroindustri mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan sektor pertanian, terutama dalam rangka transformasi struktur perekonomian dan dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri (agroindustri).
112
2) Keberhasilan suatu wilayah menarik industri masuk ke perdesaan merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan perkembangan suatu wilayah, khususnya untuk agroindustri berbasis bahan baku pertanian (material-oriented industries) (North, 1973). 3) Secara rasional investor cenderung untuk memilih lokasi yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal, sehingga pelaku industri hortikultura tertarik pada lokasi di sentra budidaya dengan jaminan ketersediaan pasokan bahan baku.
5.3.2
Pendekatan wilayah secara obyektif Keterbatasan data menjadi kendala pendekatan fungsional dalam analisis
pewilayahan Agroestat. Untuk itu digunakan pendekatan yang obyektif dengan metode Analisis Gravitasi (Raymond, 1996), yang didasarkan pada asumsi bahwa kekuatan interaksi antara dua kutub (poles) ditentukan oleh besarnya massa. Jenis massa yang digunakan dalam menentukan batas pewilayahan ditentukan oleh faktor yang paling dominan dalam pengembangan Agroestat. Sesuai dengan maksud dan tujuan pengembangan Agroestat maka tingkat pemanfaatan air (jaringan irigasi) dipilih menjadi acuan utama untuk penentuan batas pewilayahan Agroestat, dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1) Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menggunakan air untuk berproduksi. 2) Jaringan irigasi sangat penting bagi distribusi air dan pengembangan suatu kawasan pertanian. 3) Peningkatan efisiensi penggunaan air dapat memperluas lahan pertanian beririgasi dengan menggunakan jumlah air yang sama. 4) Sistem produksi (pola dan jadwal tanam, kegiatan penyuluhan, penyediaan sarana produksi, dan keterkaitan musim tanam) sangat dipengaruhi oleh jadwal pengelolaan dan penggunaan air. Kegiatan hilir seperti perdagangan, produksi di industri dan investasi juga mengacu pada jadwal panen yang ditentukan oleh penyediaan air.
113
Gambar 12. Struktur Jaringan Irigasi untuk Pertanian. Jaringan irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Brebes pada dasarnya terdiri dari tiga aliran (Gambar 12). Air yang berasal dari mata air di pegunungan pada suatu titik dibendung dan disimpan dalam suatu waduk buatan. Jumlah waduk buatan di Kabupaten Brebes adalah dua waduk yaitu: Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo (944 hektar) dan Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan (125 hektar). Melalui saluran induk atau sungai utama air kemudian dialirkan ke bendung (BD) dan didistribusikan melalui saluran sekunder dan saluran tersier. Air asal Waduk ini dapat mengairi sawah selama setahun penuh, walaupun pada musim kemarau debitnya menurun. Air yang berasal dari mata air dapat dialirkan langsung ke bendung (BD) dan didistribusikan melalui saluran sekunder/tersier. Dengan cara ini air hanya dapat mengairi sawah selama musim hujan. Dalam kasus tertentu air secara alami terbendung dan ditampung dalam Telaga. Kabupaten Brebes hanya memiliki Telaga Renjeng yang mengairi Kali Erang sebagai sungai utama yang dapat mengairi sawah selama setahun penuh. Wilayah cakupan air dari Waduk/Sungai terurai pada Tabel 17 dan Gambar 13. Penggunaan jaringan irigasi sebagai kriteria tunggal dalam pewilayahan Agroestat ternyata tidak memadai karena jaringan irigasi tidak hanya diperuntukkan bagi lahan pertanian hortikultura, tetapi juga untuk tanaman pangan lainnya (padi). Oleh karena itu, untuk mempertajam pewilayahan hortikultura bawang merah, maka diperhitungkan pula dua kriteria yang lain, yaitu: 1) Kriteria ketinggian untuk tanaman hortikultura bawang merah yang tumbuh terbaik pada 250 m dpl. Pada suhu yang rendah di dataran tinggi, umbi bawang merah
114
kurang baik (Rahayu dan Berlian, 2004). Peta ketinggian ini ditampilkan dalam Gambar 14 yang memisahkan Kecamatan sesuai dengan ketinggiannya. Ada tiga kecamatan yang mempunyai ketinggian di atas 250 m dpl sehingga tidak sesuai untuk budidaya bawang merah. 2) Kriteria tingginya curah hujan maksimum 2500 mm/tahun, bahwa persyaratan untuk tumbuhnya tanaman hortikultura jenis bawang merah diperlukan kondisi lahan dengan curah hujan 300-2.500 mm/tahun. Peta curah hujan ini ditampilkan dalam Gambar 15 yang memisahkan masing-masing kecamatan sesuai dengan tingkat curah hujannya. Berdasarkan peta tersebut, ada lima kecamatan dengan curah hujan di atas 2.500 mm/tahun. Dalam analisis pewilayahan dan keterkaitan antar subsistem dalam masingmasing wilayah, maka pewilayahan Agroindustri yang merupakan komponen wilayah Agroestat harus dapat mengakomodasi potensi pewilayahan usahatani. Pewilayahan Agroindustri dilandaskan pada ketersediaan fasilitas (berupa pengembangan kawasan agroindustri) serta perkembangan industri yang telah ada saat ini, baik pada tingkat industri mikro (rumah tangga), kecil, dan menengah. Beberapa lokasi fasilitas yang telah ada serta berpotensi untuk perkembangan Agroindustri tampak (Gambar 16adalah sebagai berikut: 1) Industri mikro (rumah tangga) dan kecil di Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Bulakamba dan Kersana. 2) Industri berskala sedang merupakan industri acar bawang merah untuk ekspor di Kecamatan Paguyangan. 3) Kawasan industri di desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, untuk industri-industri berskala sedang. Secara keseluruhan dalam menyusun pewilayahan Agroestat perlu adanya beberapa kondisi yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Wilayah Kabupaten telah berkembang sebagaimana adanya, bukan daerah baru yang dapat didesain dan ditata dengan bebas. Oleh karena itu perancangannya harus mengakomodasi berbagai keadaan dan fasilitas yang telah ada sebagai kompromi.
115
LAUT
JAWA
Daerah Beririgasi
Laut Jawa
Kabupaten Cirebon
Jawa Tengah
Brebes
Kota Tegal Brebes
Losari S A M U D E R A
I N D O N E S I A
Tanjung
Jaringan Irigasi
Bulakamba
Wanasari
Pantura
Laut Jawa
Kabupaten Cirebon
Kota Tegal
Brebes
Kersana
Losari
Jatibarang
Tanjung Bulakamba
Wanasari
Pantura
Songgom Kabupaten Kuningan
Kersana
Kabupaten Tegal
Larangan
Banjarharjo
Jatibarang
Songgom
Ketanggungan
Kabupaten Kuningan Larangan
Banjarharjo
Kabupaten Tegal
Ketanggungan
Tonjong Waduk Malahayu
Tonjong
Salem Sirampog
Salem
Bantarkawung
Bumiayu
Sirampog Bantarkawung
Kabupaten Cilacap
Bumiayu
Paguyangan
Waduk Penjalin
Notasi :
= Waduk
= Telaga
Kabupaten Cilacap
Telaga Renjeng
Paguyangan
= Bangunan Bendung (BD)
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyumas
= Saluran sekunder dan distribusi
Daerah beririgasi
Daerah tidak beririgasi
Gambar 13. Peta Daerah Beririgasi di Kabupaten Brebes
116
Laut Jawa Kabupaten Cirebon
Kota Tegal Brebes
Losari
Tanjung
Bulakamba
Wanasari
Kersana
Pantura
Jatibarang
Songgom Kabupaten Kuningan Kabupaten Tegal
Larangan
Banjarharjo Ketanggungan
Tonjong Salem Sirampog Bantarkawung
Bumiayu Paguyangan
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Banyumas LAUT
Brebes
S A M U D E R A
Notasi :
JAWA
Jawa Tengah
I N D O N E S I A
Tanah dengan ketinggian < 250 M
Tanah dengan ketinggian > 250 M
Gambar 14. Peta Daerah Ketinggian di Kabupaten Brebes
117
LAUT
JAWA
Daerah dengan Curah Hujan < 2.500 mm/tahun
Jawa Tengah
S A M U D E R A
Losari
Kabupaten Cirebon
I N D O N E S I A
Brebes
Tanjung
Data Curah Hujan 2003
Kota Tegal
Laut Jawa
Brebes
Bulakamba
Wanasari
Pantura
Laut Jawa Kota Tegal
Kabupaten Cirebon
Kersana
Brebes
Losari
Tanjung
Bulakamba
Jatibarang Songgom
Pantura
Wanasari
Kabupaten Kuningan
Kersana
Jatibarang
Songgom
Kabupaten Tegal
Larangan
Banjarharjo Ketanggungan
Kabupaten Kuningan Larangan
Banjarharjo
Kabupaten Tegal
Ketanggungan
Tonjong Salem Tonjong Salem
Bantarkawung
Bumiayu
Sirampog Bantarkawung
Bumiayu
Paguyangan
Kabupaten Cilacap
Paguyangan
Kabupaten Cilacap
Sumber: Bapeda Kabupaten Brebes, 2003
Notasi Curah Hujan (mm/tahun) :
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyumas
< 2.500 mm/tahun < 2.000
2.000 - 2.500
2.500 – 3.000
3.000 – 3.500
> 2.500 mm/tahun
> 3.500
Gambar 15. Peta Curah Hujan di Kabupaten Brebes
118
Laut Jawa Kabupaten Cirebon
Kota Tegal Brebes
Losari
Tanjung
Bulakamba
Wanasari
Kersana
Pantura
Jatibarang
Songgom Kabupaten Kuningan Kabupaten Tegal
Larangan
Banjarharjo Ketanggungan
Tonjong Salem Sirampog Bantarkawung
Bumiayu Paguyangan
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Banyumas LAUT
Brebes
S A M U D E R A
Notasi :
JAWA
Jawa Tengah
I N D O N E S I A
Industri
Non Industri
Gambar 16. Daerah dengan Potensi Industri (Bawang Merah)
119
Tabel 17 Analisis Batas Wilayah Agroestat Cakupan Irigasi No
Kecamatan
Waduk/Telaga
Sungai/ Kali
Ketinggian < 250 m dpl
Klimat curah hujan < 2.500 mm/ thn
Industri Posisi dan potensi
Kesimpulan Wilayah Agroestat
1 2 3
Brebes Jatibarang Songgom
mikro&kecil mikro&kecil
usaha tani + industri usaha tani + industri usaha tani
4
Wanasari
mikro&kecil
usaha tani + industri
5
Bulakamba
kawasan industri
usaha tani + industri
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tanjung Losari Kersana Banjarharjo Ketanggungan Larangan Tonjong Sirampog Paguyangan
15 16 17
Bumiayu Bantarkawung Salem
mikro&kecil mikro&kecil waduk
tinggi waduk & telaga
mata air
tinggi
tinggi
tinggi
tinggi
sedang
tinggi
mikro&kecil
mata air mata air tidak ada irigasi teknis
tinggi tinggi
tinggi
usaha tani + benih usaha tani + industri usaha tani + industri usaha tani usaha tani usaha tani sumber mata air daerah perkebunan industri mata air + industri sumber mata air klimat tidak cocok
Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Konservasi Tanah Kab. Brebes dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Brebes (2006) - (data diolah)
120
BATAS WILAYAH AGROESTAT
Laut Jawa Kabupaten Cirebon
Kota Tegal Brebes
Losari
Tanjung
Bulakamba
Wanasari
Pantura
Kersana
Jatibarang
Songgom Kabupaten Kuningan Kabupaten Tegal
Larangan
Banjarharjo Ketanggungan
Tonjong Salem Sirampog Bantarkawung
Bumiayu Paguyangan
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Banyumas LAUT
JAWA
Jawa Tengah
Brebes
S A M U D E R A
Notasi :
I N D O N E S I A
Agroindustri
Usahatani
Sumber mata air
Gambar 17. Peta Pewilayahan Agroestat
121
2) Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan Kabupaten harus diperhatikan sebagai instrumen yang mengatur keterkaitan pada pengembangan regional dengan wilayah-wilayah sekitar. 3) Satuan Wilayah Ekonomi Usahatani bersifat: a. Terbuka, dalam arti tidak mempunyai batas hak kepemilikan tanah individual, sehingga menggunakan batas wilayah administratif dan dirancang dengan memperhatikan pengaruh dan interaksi dengan daerah sekitar yang berbatasan. b. Berbasis pengembangan wilayah, jadi tidak merupakan enclave. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Wilayah Agroestat merupakan penggabungan pewilayahan subsektor usahatani dan Agroindustri sebagaimana tampak dalam Gambar 17 dan Tabel 17 di atas. Kedua subsektor ini dijadikan acuan karena secara fisik dapat dipetakan, sedangkan subsektor agroniaga dan kegiatan pendukung lebih dinamis dan fleksibel sehingga sulit dipetakan secara tegas. Pengembangan Pewilayahan Agroestat dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) Wilayah Agroindustri: a. Jalur Pantai Utara (Pantura) di Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Bulakamba, Kersana, dan Losari didukung fasilitas angkutan laut ke pulau-pulau di luar Jawa melalui Pelabuhan Tegal, serta distribusi regional (agroniaga) ke Jakarta dan Surabaya melalui jalan Pantura. b. Jalur
Selatan
di
Kecamatan
Bumiayu
dan
Paguyangan,
mendukung
pengembangan industri di Kota Purwokerto dengan distribusi melalui laut lewat pelabuhan Cilacap atau melalui angkutan darat jalur Selatan. 2) Wilayah Usahatani untuk memberi pasokan bahan baku dengan jumlah, mutu dan harga yang memadai, dikembangkan wilayah usahatani pada 11 Kecamatan di Kabupaten Brebes, yaitu: Brebes, Jatibarang, Songgom, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Losari, Kersana, Banjarharjo, Ketanggungan, Larangan. Pengembangan wilayah budidaya didukung oleh: a. Wilayah pengembangan benih bermutu yang berada di Tanjung. b. Wilayah waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo, serta wilayah waduk Penjalin dan Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan.
122
c. Wilayah sumber mata air yang potensial untuk pengairan sepanjang tahun, di empat Kecamatan, yaitu: Tonjong, Bantarkawung, Bumiayu, dan Paguyangan. 3) Satuan Wilayah Ekonomi Usahatani dikembangkan di seluruh wilayah administrasi otonom Kabupaten Brebes, kecuali dua Kecamatan yang tidak dicakup, yaitu: a. Kecamatan Sirampog yang memiliki klimat yang tidak cocok untuk hortikultura, dan secara historis sampai saat ini masih berfungsi sebagai daerah perkebunan. b. Kecamatan Salem yang secara klimat dan curah hujan yang tidak cocok untuk hortikultura, karena itu lebih berkonsentrasi pada non-hortikultura (padi).
5.4 Agroniaga Komoditi Unggulan dalam Agroestat Globalisasi diindikasikan oleh meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa dalam semangat perdagangan dan pasar bebas dengan sasaran memperluas peluang usaha. Kenyataan ini harus dianggap sebagai peluang penguatan daya saing dengan kesadaran terhadap tuntutan konsumen serta pemenuhan standar mutu yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Pengembangan sektor pertanian harus berorientasi pada pasar bebas yang berdaya saing tinggi (free competitive market) yang sudah menjadi kecenderungan (trend) tatanan perekonomian dunia. Implikasi yang timbul dari kecenderungan ini adalah peningkatan persaingan di pasar domestik dan internasional. Bagi negara berkembang hanya ada satu pilihan yaitu peningkatan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produksi usaha pertaniannya. Oleh karena itu pemikiran dalam pengembangan wilayah harus diarahkan untuk memacu keterkaitan ekonomi perdesaan dengan ekonomi nasional dan global. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah dalam pembangunan perdesaan harus mengacu kepada mekanisme pasar, penyediaan fasilitas insentif investasi yang positif, dan menekan kebijakan yang mendistorsi pasar. Sebagaimana diingatkan oleh Gwynne (2004) bahwa Pemerintah harus lebih selektif dalam penerapan kebijaksanaan yang berpihak, untuk menghindari
dampak
kebijaksanaan
yang
justru
counter-productive
karena
menimbulkan inefisiensi dan biaya sosial yang tinggi, serta tidak mendukung keberpihakan kepada golongan lemah. Peran Pemerintah sebagai pemberi subsidi beralih sebagai koordinasi, regulator dan fasilitasi subsidi tidak langsung (fasilitator). Keyakinan bahwa peran pemerintah
123
tetap diperlukan di sektor pertanian dengan prioritas sebagai berikut (Anonim, 1996; Arsyad, 1999; Sadjad et al., 2001): 1) Dalam peran sebagai fasilitator: a. Pengaturan tata ruang. b. Peningkatan prasarana (infrastruktur) pertanian. c. Penyediaan kredit (pinjaman) lunak untuk petani. d. Penyediaan pergudangan untuk menampung sementara kelebihan hasil produksi. 2) Dalam peran koordinasi: Membentuk dan ikut-serta secara aktif dalam unit kerja atau lembaga yang berfungsi sebagai Pengelola. 3) Dalam peran sebagai regulator: a. Menyiapkan peraturan daerah untuk menunjang agribisnis dari komoditi unggulan daerah. b. Menjaga agroniaga dari tindakan monopoli dan oligopoli yang merugikan pelaku ekonomi kecil (UMKM). Keterkaitan antara berbagai subsistem dalam sektor agribisnis hortikultura, diupayakan melalui rekayasa bentuk-bentuk Agroniaga yang alami dan berkelanjutan. Kemitraan dibangun secara informal dalam kerangka pasar bebas yang berkeadilan, bersifat lebih kepada keterikatan bisnis, dimana sistem kelembagaannya mengikuti norma adat istiadat setempat. Sebagaimana disimpulkan oleh Lewis (1966), pengelolaan kawasan pertanian terpadu dengan keterikatan formal semakin rentan terhadap keberpihakan dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Disamping itu, keberhasilan dan kesinambungan Agroniaga yang wajar (alami) membutuhkan prasyarat kesetaraan (bargaining position) dari semua pelaku yang terlibat, karena itu petani harus dilepaskan dari ketergantungan kepada tengkulak. Pola Agroestat mempunyai perbedaan mendasar dibanding dengan pola pengelolaan kawasan komersial, terutama dari segi motivasi dan orientasi pengelolaan, Kawasan komersial berorientasi pada keuntungan finansial (profit oriented) semata tetapi pola Agroestat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin (public wealth) dengan mata pencaharian berbasis pertanian.
124
Komoditas merupakan kunci keberhasilan meningkatkan kesejahteraan, sehingga diperlukan strategi penguatan komoditi unggulan yang berdaya saing tinggi. Dengan demikian, tatanan Agroniaga untuk komoditi unggulan dalam pola Agroestat didasarkan pada lingkungan, sistem dan pelaku bisnis sebagai berikut : 1) Pasar Bebas yang berkeadilan. Pada dasarnya tata laksana perdagangan dikondisikan dan diberikan fasilitas dan dorongan yang maksimal menuju kepada terciptanya mekanisme pasar bebas yang adil (fair) dan etika niaga yang adil, sebagai berikut: a. Tatanan bisnis dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme kekuatan pasar (supply-demand) sehingga proses niaga berjalan secara alami. Hal ini dicapai dengan cara membatasi campur tangan langsung oleh Pemerintah dan melepaskan bentuk-bentuk kerjasama formal yang mengikat. Hal ini dimaksud untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif dan mampu bertahan (sustainable) karena didukung kompetensi dan kualitas produk. Bekerjanya sistem pasar yang bersaing secara sehat tapi juga adil, merupakan prakondisi dalam memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan. Peran Pemerintah tetap dibutuhkan untuk menjaga tata laksana pasar melalui instrumen peraturan dan ketentuan Pemerintah untuk menciptakan kondisi yang tetap berpihak kepada petani dan tidak memungkinkan terjadinya praktek monopoli. b. Tatanan bisnis dilandasi etika niaga dengan motivasi utama rasa kepedulian dari para pelaku yang merupakan sebuah kualitas dari empati yang mendalam yang muncul dalam bentuk rasa kebersamaan yang aktif dalam kesetaraan. Hal ini dikembangkan untuk menghilangkan motivasi keserakahan yang menggerakkan kapitalisme dan bisnis saat ini. Keserakahan bukanlah budaya perdesaan karena nafsu ini tidak pernah dapat dipuaskan bahkan dilandasi pemikiran hak untuk mendapat tanpa keinginan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain. 2) Pelaku
Pasar.
Keberhasilan
dan
keberlanjutan
suatu
pola
perdagangan
membutuhkan prasyarat kesetaraan dan bargaining position yang sama dari masingmasing pelaku yang terlibat. Hubungan keterkaitan antar pelaku dan antar subsektor di reposisi dengan memberdayakan petani yang selama ini selalu menjadi pelaku yang paling beresiko dan lemah, terutama dibanding pelaku perantara yang hanya
125
menerapkan perhitungan cost-plus profits (Gwynne, 2004). Keberpihakan yang diberikan kepada pelaku ekonomi lemah (petani dan pengusaha UMKM, khususnya di perdesaan) bisa efektif hanya dalam kondisi dimana: a. Mekanisme pasar bekerja dengan baik. b. Kemampuan kewirausahaan dari pelaku ekonomi lemah cukup memadai. Petani Produsen
Petani secara perorangan
Petani secara kelompok
Kelompok Tani
Pengumpul
Pedagang Perantara Tengkulak
Pedagang
Pasar Sayur (daerah sekitar)
Pengguna Konsumen
Pedagang Besar / Eksportir
Industri / Pabrik Besar
(luar kota)
(luar kota)
Luar kota
Industri Pengolahan Kecil (dalam kota)
Gudang Swasta / Pemda
Luar pulau
Jalur utama Jalur alternatif
(dalam Kota) Luar negeri / Ekspor
Gambar 18. Alur Niaga Komoditi Hortikultura. Peningkatan martabat petani sebagai pelaku bisnis dicapai melalui upaya menjadikan petani mandiri melalui subsidi tidak langsung, dengan cara menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pengaturan ulang (re-arrangement) dari peran tengkulak. b. Mengurangi ketergantungan finansial petani kepada tengkulak, melalui penyediaan pinjaman untuk usaha ekonomi skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendukung kebutuhan petani termasuk biaya hidup sehari-hari. 3) Lembaga logistik. Sebagai penyeimbang dari besarnya tingkat pasokan ke pasar maka dijalankan mekanisme pengendalian stok (stock control) oleh Pengelola Kawasan dimana saat pasokan (supply) terlalu tinggi, lembaga ini akan membeli, dan melepas produk saat tingkat pasokan di pasar membutuhkan. Untuk menjalankan fungsi ini, maka Pengelola diberi kewenangan untuk menggunakan
126
gudang yang telah ada ataupun membangun tambahan gudang sesuai kebutuhan. Dengan terciptanya keseimbangan tingkat ketersediaan, maka dapat dipenuhi kebutuhan pasokan bahan baku bawang merah industri secara berkesinambungan. 4) Penciptaan pasar industri. Untuk menyerap hasil budidaya bawang merah, tingkat permintaan (demand) diupayakan naik dengan cara merangsang usaha kecil di tingkat rumah tangga (lokal) dan melakukan terobosan-terobosan guna menarik investor industri pengolahan (eksternal). 5) Lingkup pengelolaan. Agroestat mencakup seluruh alur agribisnis bawang merah sebagaimana digambarkan dalam Gambar 18. Kegiatan budidaya terkonsentrasi di perdesaan, namun kegiatan Agroindustri menyebar ke luar daerah tidak terbatas dalam wilayah administrasi Kabupaten. Pada alur ini tercakup banyak usaha penunjang agroindustri sebagaimana digambarkan dalam Tabel 18, sehingga dapat dimengerti banyaknya tenaga kerja dan modal yang terlibat dalam perdagangan komoditi hortikultura. Sebagian besar kegiatan usaha dilaksanakan di wilayah perdesaan, namun beberapa kegiatan yang mempunyai nilai tambah tinggi masih dilaksanakan di luar Kabupaten. Ruiz (2004) dan Gwynne (2004) menyatakan bahwa dalam alur niaga komoditi hortikultura diperlukan (Gambar 18): 1) Peran pelaku perantara yang sangat menentukan keberhasilan jaringan pemasaran, terdiri dari pengumpul, tengkulak, pedagang, pedagang pasar induk, dan pedagang besar ekspor. Para perantara (middleman) berorientasi kepada keuntungan dan jenis komoditi, tanpa memperdulikan daerah asal komoditi, serta tidak mau menanggung resiko. Keberadaan rantai distribusi vertikal ini mengakibatkan kenaikan harga yang berlipat, bahkan lebih besar dari para petani produsen (budidaya) komoditi, namun upaya menghilangkan peran pelaku perantara akan berakibat lebih parah pada para petani produsen. Integrasi distribusi vertikal tetap merupakan alternatif pemasaran komoditi hortikultura dalam pasar nasional dan ekspor secara efisien yang menghindarikan petani dari biaya-biaya pengangkutan dan pemasaran yang mahal. 2) Keterikatan dan keterkaitan dalam keterpaduan antara: a. Sesama para petani produsen (budidaya) dalam bentuk Kelompok Tani.
127
b. Kerjasama antara petani dan agroindustri pengolahan pasca panen. c. Kerangka kerjasama antar kelompok dari semua subsektor dalam jalur pertanian komoditi spesifik unggulan daerah pengembangan. Tabel 18 Rantai Usaha Agro-industri dalam Alur Niaga Bawang Merah. Usaha-usaha dalam lingkup Agro-industri
Kontainer
Pengkapalan
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pengumpulan hasil budidaya dari petani
■
■
■
■
2
Usaha pemasaran bersama melalui koperasi atau kelompok tani
■
■
■
■
3
Penjualan langsung kepada pedagang
■
■
■
■
4
Penjualan dalam volume besar ke tengkulak
■
■
■
■
5
Penjualan dalam volume besar ke pedagang
■
■
■
■
6
Penjualan ke pasar sayur ke daerah sekitar
■
■
■
■
○
7
Penjualan ke industri pengolahan lokal (kecil)
■
■
■
■
○
8
Penyimpanan di gudang oleh pedagang/tengkulak di kota sekitar
■
■
■
■
9
Penjualan tengkulak kepada pedagang pelanggan
■
■
■
■
10
Penjualan dari koperasi kepada pedagang dalam volume besar
■
■
■
11
Penjualan dari koperasi kepada industri besar biasanya dengan kontrak tertulis
■
■
12
Penjualan dari pedagang kepada pedagang besar di luar kota
■
13
Penjualan dari pedagang kepada industri besar biasanya dengan kontrak tertulis
14
Keuangan
1
Transportasi
Cold storage
Pergudangan ■
Angkutan
■
Pengemasan
■
Sortasi
Kegiatan utama
Di luar
Pembersihan
Alur
Di Brebes
○ ○
○
○
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Penjualan dari pedagang ke pasar induk di kotakota besar
■
■
■
■
15
Penjualan dari pedagang ke pedagang di luar pulau
■
■
■
■
16
Penjualan dari pedagang ke luar negeri (ekspor) melalui distributor besar
■
■
■
■
■ ■
■ ■
128
Keterkaitan dan keterpaduan ini harus diatur dalam koordinasi yang dilandasi kepercayaan antar unsur pelaku yang terlibat.
5.5 Pembiayaan Usahatani Salah satu penghambat kemajuan sektor pertanian adalah kurangnya dukungan pasar finansial perdesaan. Pengembangan pasar finansial yang berkembang hingga saat ini masih sangat bias pada sektor industri dan jasa di perkotaan. Penyamarataan sektor pertanian dan perdesaan di satu sisi, dengan sektor industri (jasa) dan perkotaan di sisi lain dalam pasar finansial harus menjadi perhatian para perumus kebijakan pembangunan ekonomi. Implikasi yang timbul adalah sektor pertanian yang seharusnya bisa diperkuat dan dipercepat petumbuhannya untuk menopang perekonomian nasional, ternyata justru menjadi sektor yang paling lemah dan lambat tingkat perkembangannya. Kebutuhan dana pinjaman menjadikan petani selalu pada posisi yang lemah (inferior) dalam tawar-menawar. Dengan posisi demikian tidak akan terlaksana mekanisme pasar bebas secara adil dan alami. Petani seringkali terikat hutang pada pelaku lainnya khususnya tengkulak, pedagang besar dan industri. Mata rantai ini harus dipecahkan demi terlaksananya pasar dengan petani sebagai pelaku yang bermartabat. Kredit Usahatani (KUT) dan Kredit Umum Perdesaan (KUPEDES) merupakan kredit bersubsidi dari Pemerintah untuk usahatani yang bertujuan untuk memacu penerapan teknologi pertanian (input produksi). Kredit program semacam KUT ini sangat strategis dalam peningkatan produksi melalui program intensifikasi. Tingkat bunga yang rendah dan prosedur yang relatif mudah dalam pelaksanaan penyaluran kredit program telah mendorong adopsi teknologi rekomendasi oleh petani kearah yang lebih baik. Kredit program adalah langkah awal yang strategis untuk memberdayakan golongan ekonomi lemah, karena aksesibilitasnya terhadap kredit umum yang rendah. Prosedur administrasi yang panjang dari kredit program ini dan skema KUT memerlukan perbaikan sehingga tidak menimbulkan penyebab keengganan masyarakat perdesaan untuk berhubungan dengan perbankan. Selama ini biaya transaksi perkreditan juga masih dirasakan sulit karena berbagai persyaratan birokrasi yang berbelit, yaitu: 1) Persyaratan jaminan kredit. 2) Sumber pembiayaan dari anggaran Pemerintah.
129
3) Keberlanjutan tidak terjamin dan terbatas selama program Pemerintah masih berjalan. 4) Manajemen terpusat, dan 5) Petani cenderung diperlakukan sebagai obyek dan kredit merupakan paket. Pemberian kredit modal kerja kepada petani sering tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan petani dalam memberikan jaminan kredit (kolateral), tetapi di lain pihak perbankan tidak bisa memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada petani, dimana semua aturan dan persyaratan standar perbankan harus diberlakukan seutuhnya. Dalam kenyataan, peningkatan jumlah nasabah maupun nilai pinjaman belum merupakan indikator keberhasilan suatu kebijakan kredit, karena seringkali hal itu dibarengi dengan peningkatan jumlah dan nilai kredit macet. Alternatif yang lebih realistis adalah pemberian kredit kepada industri, sehingga selanjutnya pembayaran oleh industri (yang biasanya bankable) kepada petani dapat dilakukan secara tunai. Lembaga-lembaga keuangan yang ada di perdesaan ternyata hampir semuanya belum mampu membangkitkan martabat petani yang terikat pada hutang yang tidak pernah bisa terlunaskan. Hal ini berkaitan dengan karakter pertanian yang penuh resiko alam yang tidak dapat diramalkan seperti gagal panen oleh hama, banjir, dan jatuhnya harga jual di pasar. Dikaitkan dengan arah pembangunan pertanian, maka karakteristik skema permodalan dan pembiayaan usaha pertanian harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Dapat mengakomodasi besaran kredit yang diperlukan petani skala kecil. 2) Dapat melayani subsistem produksi (budidaya dan pengolahan), juga subsistem lainnya (industri, distribusi dan pemasaran). 3) Bersifat lentur dalam hal waktu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan musim di pertanian, khsususnya untuk kredit produksi. 4) Memiliki prosedur pengajuan, penyaluran dan pengembalian yang sederhana. 5) Dapat memberikan pelayanan, monitoring penggunaan pinjaman dan kontrol terhadap penyaluran kredit yang menjamin kredit disalurkan kepada sasaran dalam jumlah dan waktu yang tepat. 6) Mampu menumbuhkan capital formation melalui tabungan petani/kelompok tani
130
yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani kepada sumber pembiayaan dari luar (tengkulak). Hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang paling dekat dengan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan KUD-Unit Simpan Pinjam. Koperasi merupakan bentuk LKM yang harus didukung dengan dana pinjaman serta dibina/dikembangkan dengan produk-produk baru yang merupakan terobosan. KUD telah menjalankan perannya dengan baik dalam arti dapat menjangkau para petani sampai ke pelosok, demikian pula manajemen pengelolaannya telah berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Namun demikian, pendanaan KUD yang sampai sekarang masih sangat terbatas sehingga perlu dicarikan sumber yang potensial. Beberapa alternatif sumber dana yang perlu dikembangkan oleh KUD adalah: 1) Dana simpanan wajib dan sukarela anggota yang terus digalang. 2) Dana yang digalang sendiri oleh KUD melalui usaha-usaha lainnya. 3) Pinjaman tetap dari Pemerintah Kabupaten dengan anggaran tetap dalam APBD. 4) Pinjaman tetap (bergulir) dari Pemerintah Propinsi/Pusat cq Departemen Koperasi. Pinjaman petani yang masih tergolong masyarakat miskin dirancang dengan sangat sederhana, yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, memulai penanaman, dan saat pemeliharaan, sehingga dapat dikemas produk-produk, sebagai berikut: Tabel 19 Produk Pinjaman Khusus Petani Jenis kebutuhan
Nilai maksimal
Agunan
Tenor
Kredit konsumsi
Rp. 3 juta per keluarga
Kredit tanpa agunan
12 bulan
Kredit tanam
Rp. 5 juta per petani
Hasil panen dengan harga pasar
1 musim tanam
Kredit pengolahan
Rp. 5 juta per petani
Hasil panen dengan harga pasar
1 musim tanam
Sebagian petani lainnya, juga berperan sebagai wiraswasta yang melakukan usaha mikro (UMKM) walaupun bersifat non-formal. Karakter kebutuhan pinjaman bagi petani yang telah berpikir maju demikian sangat khusus dan perlu dikemas dalam bentuk paket-paket pinjaman yang khusus pula.
131
5.6 Tata Guna Lahan Tata guna lahan merupakan instrumen formal dalam penataan ruang suatu wilayah administrasi, hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi patokan pengaturan perijinan penggunaan tanah di wilayah tersebut. Tata guna lahan disusun berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, menyangkut banyak kepentingan, tetapi tetap menggambarkan arah pengembangan yang ingin dicapai sesuai Rencana Strategis (Renstra) dari wilayah tersebut. Pewilayahan Agroestat Hortikultura merupakan bagian penting dan harus memenuhi persyaratan tata guna lahan dan tata ruang wilayah Kabupaten Brebes. Ciri-ciri penggunaan tanah di wilayah perdesaan di Kabupaten Brebes adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, serta untuk pertanian dan industri dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung di perdesaan di wilayah pertanian merupakan tempat kediaman (dormitory settlement) dan penduduk umumnya bekerja di luar kampung. Di pulau Jawa pada umumnya, perkampungan/pemukiman sederhana (traditional) di daerah perdesaan berbentuk pemukiman memusat, yakni rumah-rumahnya mengelompok (agglomerated rural settlement), yang merupakan beberapa dukuh/dusun (hamlet) yang terdiri kurang dari 40 rumah dan beberapa kampung (village) yang terdiri lebih dari 40 rumah yang masing-masing kampung dihubungkan oleh jalan desa. Jenis tata guna lahan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi dua pemanfaatan lahan, yaitu lahan pertanian (khususnya hortikultura), dan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku hortikultura. Penilaian tata guna lahan terutama didasarkan pada data angka-angka yang ada di Kabupaten Brebes, termasuk fasilitas-fasilitas besar yang telah ada. Hal ini sebagai bagian dari kompromi yang harus dilakukan untuk mendapatkan keterpaduan yang lebih realistis. Penyesuaian atas faktor obyektif ini diperlukan agar pengembangan Agroestat dapat dijalankan tanpa mengorbankan fasilitas perekonomian dan sosial yang telah ada.
5.6.1
Tata guna lahan pertanian hortikultura Untuk menentukan lahan pertanian hortikultura dalam analisis tata guna lahan
digunakan beberapa parameter. Parameter utama adalah jenis tanah dan klimat
132
(ketinggian). Selain itu ada tiga faktor yang harus pula dipertimbangkan dari segi sumberdaya setempat untuk penilaian, sebagaimana tampak dalam Tabel 20, yaitu: 1) Prosentasi fasilitas irigasi dari total lahan sawah yang ada. 2) Jumlah petani dalam prosentasi populasi petani dari total penduduk. 3) Tingkat produksi tanaman hortikultura saat ini yang menggambarkan kecocokan jenis tanah, klimat, teknik penanaman dan ketrampilan petani.
5.6.2
Tata Guna Lahan Industri dengan Bahan Baku Hasil Pertanian Hortikultura Sebagaimana halnya dengan pertanian, tata guna lahan perindustrian yang
dimaksudkan disini terbatas dari sudut pandang pemakaian bahan baku komoditi hortikultura yang mencakup juga banyak usaha mikro/kecil. Untuk menentukannya digunakan beberapa parameter, yaitu (Tabel 20): 1) Kepadatan penduduk sebagai sumber tenaga kerja industri. 2) Tingkat pendidikan yang menggambarkan mutu dari tenaga kerja tersedia. 3) Jarak dari ibukota kabupaten sebagai pusat perdagangan. Dari uraian sebagaimana tampak dalam Tabel 20 dan Tabel 21, maka dapat diperbandingkan antara tata ruang menurut kepentingan pewilayahan Agroestat sebagaimana telah dibahas pada Bab 5.3 terdahulu terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes. Bilamana ternyata pengaturan tata guna lahan untuk hortikultura tidak dapat dipenuhi oleh RTRW Kabupaten Brebes, maka studi dan proposal, dengan data pertimbangan yang lengkap harus diajukan kembali kepada pihak Pemerintah Kabupaten serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tampak dari Tabel 20 bahwa konsep pewilayahan Agroestat telah dapat dipenuhi/diakomodasi oleh RTRW Kabupaten Brebes dan telah digambarkan dengan lebih jelas pada Gambar 19.
133
Tabel 20 Analisa Tata Guna Lahan dalam Sistem Agroestat (1)
Industri
Pertanian Kecamatan
saw ah % Irigasi
% Petani
Produksi per Ha
Total
Urutan Prioritas
penduduk per km2
% SLTA
Jarak ke Ibukota Kab
Total
Urutan prioritas
Brebes
11
10
3
24
2
15
17
17
49
1
Jatibarang
8
11
4
23
3
17
14
14
45
2
Songgom
6
1
5
12
11
12
15
13
40
5
Wanasari
5
8
2
15
8
14
12
16
42
4
Bulukamba
10
2
1
13
10
13
16
15
44
3
Tanjung
1
7
8
16
7
9
6
12
27
9
Losari
9
9
10
28
1
11
10
10
31
7
Kersana
7
3
6
16
6
16
7
9
32
6
Banjarharjo
3
6
11
20
4
3
2
7
12
15
Ketanggungan
2
5
7
14
9
7
5
11
23
10
Larangan
4
4
9
17
5
4
1
8
13
14
Tonjong
Klimat tidak cocok untuk baw ang merah
5
11
6
22
11
Sirampog
Klimat tidak cocok untuk baw ang merah
8
8
3
19
12
Paguyangan
Klimat tidak cocok untuk baw ang merah
6
9
4
19
13
Bumiayu
Klimat tidak cocok untuk baw ang merah
10
13
5
28
8
Bantarkaw ung
Klimat tidak cocok untuk baw ang merah
2
3
2
7
16
Salem
Klimat tidak cocok untuk baw ang merah
1
4
1
6
17
Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Konservasi Tanah Kab. Brebes, Badan Pusat Statistik Kab. Brebes (2006) - (data diolah)
134
Tabel 21 Analisa Tata Guna Lahan dalam Sistem Agroestat (2) Prioritas Pertanian
Prioritas Industri
Brebes
2
1
Jatibarang
3
2
Songgom
11
Wanasari
Kecamatan
Faktor khusus Prasarana
Gudang
Peruntukan usulan (bawang merah)
Peruntukan saat ini
1 (satu)
pertanian
industri
industri
1 (satu)
pertanian
industri
industri
5
1 (satu)
pertanian
8
4
2 (dua)
pertanian
industri
pertanian
industri
Bulukamba
10
3
1 (satu)
pertanian
industri
pertanian
industri
Tanjung
7
9
1 (satu)
pertanian
industri
pertanian
industri
Losari
1
7
pertanian
industri
pertanian
industri
Kersana
6
6
pertanian
industri
pertanian
Banjarharjo
4
15
pertanian
pertanian
Ketanggungan
9
10
1 (satu)
pertanian
pertanian
Larangan
5
14
2 (dua)
pertanian
pertanian
Tonjong
11
Sirampog
12
Paguyangan
13
Bumiayu
8
Bantarkawung
16
Salem
17
pasar
sentra benih
pertanian
industri
pertanian perkebunan
1 (satu) industri ekspor
1 (satu)
industri
pertanian
industri
industri
pertanian
industri
pertanian pertanian
industri
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Konservasi Tanah Kab. Brebes (2006) - (data diolah)
135
Laut Jawa
Laut Jawa
Kabupaten Cirebon
Kota Tegal
Kabupaten Cirebon
Brebes
Losari Tanjung
Bulakamba
Wanasari
Kersana
Kota Tegal Brebes
Losari Tanjung
Pantura
Bulakamba
Kersana
Jatibarang
Pantura
Jatibarang
Songgom
Songgom
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Tegal
Larangan
Banjarharjo
Wanasari
Ketanggungan
Kabupaten Tegal
Larangan
Banjarharjo Ketanggungan
Tonjong
Tonjong
Salem
Salem Sirampog Bantarkawung
Sirampog
Bumiayu
Bantarkawung
Paguyangan
Kabupaten Cilacap
Bumiayu Paguyangan
Kabupaten Cilacap Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyumas
RTRW Kabupaten
Tata Guna Lahan Bawang Merah Pertanian
Industri
Sumber Mata Air
Perkebunan
Gambar 19. Perbedaan Tata Guna Lahan versi Agroestat dengan RTRW Kabupaten
136
5.7 Organisasi Pengelolaan Kawasan Konsep kawasan pertanian, seperti halnya dengan kawasan lainnya, membutuhkan unit kerja atau lembaga yang bekerja khusus untuk pengelolaan kawasan. Unit Kerja atau Lembaga yang digunakan untuk pengelolaan sebaiknya diambilkan dari Unit Kerja atau Lembaga yang sudah ada (USAID, 2006). Fungsi, peran dan tugas utama dari Pengelola mencakup dua hal, yaitu pengelolaan kawasan secara fisik dan koordinasi (sinergi) serta pelayanan kepada para pelaku (stakeholders) yang terlibat dalam kegiatan kawasan, termasuk (terutama) masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan. Pengelolaannya
menggunakan
pendekatan
tradisional
namun
sekaligus
juga
membutuhkan pemikiran yang inovatif untuk menghasilkan nilai tambah. Lowe (2001) mendeskripsikan sifat dasar kelembagaan dari Pengelola adalah: independen (tidak memihak), otonom dan mampu menggabungkan pola pemikiran dari para pelaku, Pemerintah dan Swasta (public private partnership) secara proporsional. Pengelola juga bertugas untuk mengatur dan mengawasi, namun sekaligus mendorong dan memfasilitasi kerjasama dari para pelaku dalam kawasan. Studi yang dilakukan oleh The African Rural Development Study (ARDS) tentang perlunya melakukan perubahan kelembagaan dan prosedur untuk meningkatkan efektivitas dari program pengembangan wilayah perdesaan. Hal itu penting karena dalam kenyataannya, seringkali program menghadapi kendala karena tidak tersedianya lembaga Pengelola dan sumberdaya manusia yang trampil dan mampu-kelola (Lele, 1975). Pengelola suatu kawasan saat ini dituntut untuk lebih berperan pada fungsi pelayanan (service) dan pendampingan (assistance) (Ho dan Hsieh, 2006). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan pengembangan wilayah pertanian seringkali tidak memadai, karena tidak memiliki sumberdaya manusia dengan kemampuan untuk: 1) mempengaruhi kebijakan dan koordinasi dari fungsi-fungsi yang diatur oleh Pemerintah Pusat. 2) berpola pikir komersial dan kewirausahaan untuk menjalankan fungsi-fungsi niaga yang biasanya ditangani oleh pihak Swasta.
137
Organisasi pengelolaan kawasan merupakan hal yang sangat penting dalam kawasan pertanian Agroestat. Organisasi ini bersifat baku namun dalam penerapannya harus dilekatkan pada dan disesuaikan dengan organisasi Pemerintah Daerah (lihat Lampiran 2). Pengelola berkewajiban untuk menjaga operasionalisasi dari keseluruhan pengelolaan, sehingga mampu mencapai keterpaduan dalam kesetaraan. Bentuk dasar (pattern) organisasi Manajemen Pengelola dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Organisasi Pengelola dengan struktur profesional yang dilengkapi dengan unsur pengawasan, serta majelis pertimbangan. 2) Pengelola merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, tetapi bersifat independen, otonom, dan profesional. Hal ini dilandaskan pada pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : a. Pengelola merupakan bagian, melibatkan dan ditangani oleh para pejabat struktural dari Pemerintah Daerah di bidang yang bersangkutan (ex-officio), sehingga tidak akan timbul dualisme kebijakan serta sifat konsultasi bisa ditingkatkan menjadi koordinasi kebijakan. b. Pengelola terdiri dari para stakeholders Agroestat, termasuk pelaku-pelaku dari Usahatani, Agroindustri, dan Agroniaga hortikultura/bawang merah, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan bisnis di kabupaten Brebes. c. Pengelola dilengkapi tenaga profesional yang berpengalaman di bidang pengelolaan kawasan sebagai Pelaksana Harian atau Direktur Eksekutif. 3) Pengelola dibekali dengan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Perda) dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tabel 22 Profil Badan Pengelola Agroestat dibanding Kawasan Komersial Aspek
Kawasan Komersial
Agroestat
Legalitas
Direksi Perusahaan
Pemerintah Daerah otonom
Masa tugas
Sesuai penugasan
Maksimum 5 tahun
Personalia
Sesuai penilaian profesional
Profesional sebagai pelaksana Pejabat Pemerintah Daerah (ex officio) Tokoh masyarakat dan bisnis setempat
Sifat pekerjaan
Pengaturan dan pelayanan terhadap para pelaku
Penyediaan fasilitas, pelayanan dan pengawasan terhadap mekanisme pasar
138
Pengelola mencakup lembaga-lembaga yang saling melengkapi, yaitu: 1) Fungsi-fungsi Pengelola Agroestat, terdiri dari: a. Dewan Pengawas (DPs), diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten. b. Dewan Pengurus Harian (DPH), diketuai oleh Wakil Bupati atau Kepala Bapeda Kabupaten dengan anggota dari dinas-dinas terkait (maksimum 10 orang). c. Pelaksana Harian dijabat oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan kawasan atau sejenis. d. Majelis Pertimbangan (MP), beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh bisnis dan tokoh industri berfungsi memberikan jalan musyawarah terhadap semua masalah perselisihan antar pelaku dalam kawasan Agroestat. 2) Perangkat kebijakan dan peraturan daerah untuk menunjang tata laksana Agroestat, terdiri dari: a. Jaringan Infrastruktur, menyangkut tentang:
Kebijakan keruangan dan tata guna lahan di masing-masing kecamatan.
Kebijakan pembangunan jaringan jalan penghubung.
Kebijakan pembangunan jaringan irigasi dan sarana pompa/kincir air.
b. Perdagangan, menyangkut tentang:
Kebijakan (Perda) tentang Ketentuan Umum Agroniaga komoditi.
Kebijakan (Perda) tentang wajib daftar tengkulak (tengkulak).
Kebijakan (Perda) tentang perpajakan dalam agroniaga komoditi.
c. Tata Kelola, tentang pembentukan unit kerja atau lembaga Pengelola Agroestat. Dalam kenyataan, distorsi perdagangan tidak hanya terjadi di tingkat pasar, tapi juga di tingkat kelembagaan, termasuk kebijakan yang membingkainya. Dengan mengacu pada organisasi Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten di atas maka bentuk Pengelola Agroestat dapat digambarkan seprti tamp[ak pada Gambar 20. Mengingat Pemerintah Daerah belum mempunyai pengalaman dan kemampuan kewirausahaan dalam pengelolaan Agroestat, maka proyek pengembangan terintegrasi ini harus dikelola bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, bisnis dan perusahaan-perusahaan agroindustri setempat. Bersamaan dengan itu, kemampuan Pemerintah Daerah, terutama sumberdaya manusianya harus ditingkatkan untuk dapat menangani lingkup yang lebih besar dalam pengembangan regional.
139
Pemerintah Kabupaten selaku Dewan Pengawas (DPs)
Badan Pengelola Kawasan Majelis Pertimbangan (MP) Tokoh-tokoh Masyarakat yang disegani dan berwawasan luas
Dewan Pengurus Harian (DPH) Wakil Bupati sebagai Ketua
Asosiasi Pengusaha / Industri Agro
Sektor Pertanian : Pemuliaan Benih Budidaya Komoditi Hortikultura
Pusat Koperasi Pertanian
Sektor Perdagangan : Perdagangan, pergudangan dan distribusi Sektor Perindustrian : Industri Pengolahan Komoditi Hortikultura
Koperasi Pertanian (Koptan)
Kelompok Tani
Petani
Petani
Petani
Petani
Gambar 20. Organisasi Pengelola Kawasan. Dalam konsep ini, pengelolaan Agroestat akan banyak bertautan dengan beberapa dinas teknis yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (pelaksana pembangunan jaringan irigasi), Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah (pelaksana pembinaan pertanian) dan Dinas Penanaman Modal, Industri dan Perdagangan (pembina industri serta regulasi perdagangan, tetapi juga berperan dalam menarik investor industri pertanian).
5.8 Kelayakan Lingkungan Kawasan Kawasan yang dikelola secara komersial (termasuk kawasan industri) sering menimbulkan degradasi eco-system (lingkungan) dan menjadi sumber konflik di masyarakat, karena itu harus dapat dikendalikan secara menyeluruh (Anonim, 1996;
140
Djarwadi dan Broto, 1999; Widiati, 1999; Cunningham dan Lamberton, 2005). Hal ini menimbulkan keprihatinan internasional sehingga dikenal istilah Cleaner Production yang didefinisikan oleh UN Industrial Development Organization sebagai: Penerapan dari strategi pencegahan pencemaran lingkungan terpadu secara berkesinambungan sejak dari proses, produk dan layanan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko bagi manusia dan lingkungannya (Lowe, 2001). Konsep ini mendorong timbulnya Teknologi Serasi Lingkungan (Clean Technology) dengan pemikiran dasar bahwa setiap aktivitas teknologi harus disesuaikan dengan lingkungan, sehingga aspek lingkungan tidak ada yang dikorbankan akibat penerapan suatu teknologi (Kristanto, 2004). Secara umum kesadaran dari kalangan Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Brebes tentang pembangunan yang berkesinambungan (sustainable), masih rendah. Faktor kelestarian lingkungan belum mendapat perhatian yang memadai, terutama pada sektor pertanian bawang merah, hal ini tampak dari: 1) Tidak ada Dinas atau Bagian yang menangani atau bertanggung jawab atas masalah lingkungan hidup dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Permasalahan lingkungan hidup masih dilekatkan kepada masing-masing Dinas, walaupun secara implisit dirangkap oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). 2) Tidak ada data tentang vegetasi dan biota yang dilestarikan, sehingga tidak ada upaya perlindungan yang secara nyata dilaksanakan. Menyadari hal ini maka upaya (spesifik) yang diperlukan di daerah Kabupaten Brebes adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diawali dengan langkah-langkah sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran dari pimpinan formal dan informal tentang manfaat menjaga kelestarian lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pengalaman dari beberapa perusahaan besar (Astra, Sampoerna, dan Unilever) dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), dalam Konferensi Nasional Produk Bersih (2006) menyatakan bahwa sosialisasi harus dilaksanakan dalam bentuk program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat setempat, serta dilaksanakan secara bertahap mulai dari sel-sel terkecil tingkat RT/RW/Kelurahan/ Kecamatan. Dapat disimpulkan beberapa langkah operasional yang diperlukan untuk
141
sosialisasi tentang kesadaran lingkungan (environmental concern) adalah: 1) Perencanaan yang melibatkan pimpinan dan tokoh-tokoh formal dan informal yang bersedia untuk memimpin gerakan sosialisasi kelestarian lingkungan, sekaligus menjadi tokoh panutan bagi masyarakat luas (khususnya petani). 2) Penetapan visi dan strategi (spesifik) daerah dalam rangka pelestarian lingkungan, yang disusun secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan organisasi/lembaga masyarakat lokal, terutama untuk menampung aspirasi, kebiasaan, budaya lokal, serta menumbuhkan rasa memiliki. 3) Kelembagaan yang jelas sebagai pelaksana program desiminasi dan sosialisasi, sekaligus sebagai embrio dari perencana dan pengelola yang akan memonitor terlaksananya langkah-langkah nyata pemeliharaan kelestarian lingkungan. 4) Implementasi program diawali dengan langkah sosialisasi dengan batas waktu yang jelas dari tahapan pelaksanaan yang disertai ketentuan, peraturan, dan perijinan. Subsektor dalam sistem Agroestat yang mempunyai potensi menimbulkan gangguan pada kelestarian lingkungan, adalah: 1) Usahatani, terutama dalam pelaksanaan pengembangan Daerah Irigasi (DI). 2) Agroindustri, sesuai dengan jenis industri yang beroperasi di dalam kawasan yang memang dirancang untuk itu.
5.8.1
Pengembangan Daerah Irigasi (DI) Pengembangan daerah irigasi yang berkesinambungan memerlukan studi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang terdiri dari Andal (Analisa Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Kelola Lingkungan), dan RPL (Rencana Pengawasan Lingkungan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup. Lingkup dampak yang harus dicakup meliputi antara lain: 1) Pengaruh terhadap vegetasi dan biota air tawar akibat perubahan pola aliran air permukaan. 2) Pengaruh geologi daerah bangunan air dan saluran induk. 3) Perubahan status kepemilikan tanah akibat adanya proyek.
142
4) Pengaruh terhadap kemungkinan adanya pengambilan pasir dan batu di sungai dan saluran irigasi primer, sekunder, dan saluran pembuang. 5) Dampak-dampak lain akibat adanya perubahan tata guna lahan. Penyusunan Amdal dilakukan dalam batas ekologis daerah mencakup ekosistem daerah aliran sungai (DAS), waduk, bangunan air (bendung), serta jaringan irigasi sampai ke lokasi pengambilan dan jalur pengangkutan bahan bangunan (material) yang dibutuhkan. Studi diawali dengan penentuan: 1) Rona Lingkungan Awal sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten, penggunaan lahan, dan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi. 2) Data Teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan jaringan irigasi yang mencakup kondisi yang ada dan kondisi rencana dalam cakupan lahan yang dikehendaki. Perhitungan utama dilandaskan pada perhitungan debit air permukaan yang tersedia dan dapat disalurkan melalui distribusi berdasarkan gravitasi aliran air. Saluran mencakup saluran pembawa dan pembuang, meliputi saluran induk, primer dan sekunder. Studi kegiatan pengembangan daerah irigasi yang dilandaskan pada rona lingkungan awal dan data teknis di atas, selanjutnya dapat dilanjutkan dengan studi tentang tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Pasca Konstruksi, meliputi kegiatan operasionalisasi bangunan air dan jaringan irigasi, serta pemeliharaan dan pembagian air. Lingkup terinci untuk setiap tahapan dapat dilihat pada Lampiran 3. Upaya pemeliharaan kualitas lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penataan ruang Kabupaten Brebes. Dalam tahap perencanaan tata ruang, tempat dan organisasi pabrik-pabrik direncanakan secara tepat dalam tatanan (lay out) infrastruktur yang baik. Peresapan air dalam tubuh tanah harus dijaga sehingga air hujan akan mengalir masuk ke sungai dan air resapan (run-in) dan air limpasan (run-off) di permukaan tanah berkurang. Dalam menjaga kelestarian lingkungan pada operasional jaringan irigasi perlu dikendalikan penggunaan pupuk buatan (fertilizer) dan obat penumpas hama (pesticide atau insecticide) yang akan mencemari tubuh tanah bila digunakan melebihi ketentuan pemakaian yang ditentukan.
143
5.8.2
Industri bawang merah yang berkesinambungan Pengolahan pasca panen dari komoditi bawang merah yang ada di Kabupaten
Brebes adalah: 1) Industri bawang goreng yang merupakan industri mikro/rumah tangga dengan lokasi tersebar di Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Bulakamba, Kersana, Losari, serta Bumiayu. Dinas Perindustrian mencatat ada 16 pengrajin usaha bawang goreng dengan produksi antara 20-600 kg/bulan. Industri ini berproduksi secara besar-besaran pada saat panen raya atau harga bahan baku murah, sementara bila harga bahan baku mahal industri hanya berproduksi untuk memenuhi pesanan bahkan ada yang berhenti berproduksi (bersifat fluktuatif). 2) Industri acar bawang merah merupakan industri sedang berskala ekspor milik PT. Zeta Agro yang terletak di Kecamatan Paguyangan, daerah Brebes Selatan. 3) Industri mie instant (dan pabrik makanan jadi lainnya) merupakan industri besar berskala ekspor antara lain milik PT. Indofood berlokasi di kota-kota besar. Bawang merah digunakan sebagai bahan penunjang pada industri ini. Melihat struktur industri di atas, maka secara geografis dapat dimengerti bahwa industri mikro dan kecil bawang merah dan industri besar yang menggunakan bawang merah sebagai bahan baku pokok berlokasi menyebar di Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Berbeda dengan hal itu, industri yang menggunakan bawang merah hanya sebagai bahan baku penunjang umumnya tidak berlokasi di daerah budidaya. Industri primer pengolahan komoditi hortikultura khususnya bawang merah merupakan penyumbang limbah cair dalam jumlah besar. Meskipun tidak berbahaya bagi lingkungan, limbah cair ini tetap memerlukan pengolahan karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bagi industri-industri besar, teknologi pengolahan limbah cair yang digunakan sudah memadai, namun tidak demikian bagi industri mikro atau kecil yang seringkali berlokasi ditengah-tengah perumahan pemukiman. Pengolahan limbah untuk industri skala ini perlu dikembangkan, namun peralatannya harus murah dan mudah dioperasikan, sehingga tidak ada penolakan dari para pengusaha kecil. Sesuai dengan pengaturan tata ruang Kabupaten Brebes, saat ini telah disiapkan kawasan industri di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, untuk industri-industri andalan setempat, terutama industri bawang merah berskala sedang.
144
Kawasan ini dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah terpusat sehingga biaya pengolahan dapat ditekan dan aman, dengan menempatkan industri pengolahan skala sedang pada lokasi kawasan ini maka akan dapat diatasi masalah limbah serta tata ruang dari industri. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes juga telah menetapkan zona industri sebagai alternatif pengembangan industri primer skala besar. Pada jenis industri ini Pemerintah Daerah harus menetapkan persyaratan Amdal, serta pengadaan unit pengelolaan limbah yang dianggap memadai dan tidak merugikan lingkungan.
5.8.3
Pengelolaan limbah industri mikro bawang merah goreng Sisa limbah minyak goreng merupakan masalah yang serius bagi pengusaha mikro
bawang merah goreng di Kabupaten Brebes. Sifat fisik limbah tersebut berwarna cokelat kehitaman, terdapat partikel-partikel padat yang terlarut dalam minyak. Pengotor minyak goreng berasal dari pemanasan minyak yang berlebih dan debu-debu dalam bawang merah atau bahan yang digoreng hancur/gosong dapat juga menjadi pengotor. Kualitas minyak tersebut akan cepat turun/jelek bila minyak yang digunakan tidak baik. Oleh karena itu, pengusaha bawang merah goreng sangat membutuhkan cara mengolah sisa minyak goreng sehingga dapat memanfaatkan minyak limbah tersebut dengan kualitas produksinya (hasil penggorengan tetap baik) serta dari segi hygienitas hasil produksi tetap tinggi. Metode pemecahan masalah yang dapat ditawarkan adalah dengan menggunakan sistem penyaringan dengan memanfaatkan zeolit aktif sebagai absorben /penyaring, serta dalam proses penyaringan menggunakan pengurang tekanan udara agar proses penyaringan berjalan lebih efisien/cepat (Santoso et al., 2004). Manfaat tambahan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah: 1) diperolehnya efisiensi penggunaan minyak goreng (dapat menghemat sampai 20%); 2) diperolehnya produk bawang merah goreng yang lebih bersih dan lebih hygienis; Pengolahan limbah minyak goreng dari sisa penggorengan bawang merah goreng dengan menggunakan zeolit aktif dengan filtrasi vakum membutuhkan peralatan pengolah limbah dengan spesifikasi: pompa 350 Watt, pipa hisap dan keluar 3/4 dim, labu tempat limbah dan filtrat dengan diameter 45 cm. Peralatan ini relatif sederhana sehingga dapat digunakan oleh pengusaha mikro.
145
6. SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN (SPK) AGROESTAT 6.1 Konfigurasi Model Rekayasa Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Agroestat mempertimbangkan aspek potensi sumberdaya lokal pada suatu kawasan yang telah ada (given factor) menuju kepada tatanan ideal yang dikehendaki. Model dirancang terbuka sesuai diagram pada Gambar 21, yang memungkinkan untuk aplikasi pada daerah otonom lain dengan beberapa penyesuaian.
Gambar 21. Diagram Rekayasa SPK Agroestat Cakupan dari SPK Agroestat dibatasi pada subsistem infrastruktur, yaitu tentang perhitungan penyediaan dan pengelolaan jaringan infrastruktur, sesuai kebutuhan (demand) dan dana tersedia pada anggaran Pemerintah Daerah (APBD). Hal ini terjadi
146
karena subsistem yang lain tentang Pewilayahan, Bisnis, Pembiayaan, dan Manajemen merupakan bagian dari pola Agroestat yang bersifat deskriptif. Model terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: sistem manajemen basis data, sistem manajemen basis model, dan sistem manajemen dialog. SPK didesain dalam bentuk software dengan menggunakan program Visual Basic 6.0.
Gambar 22. Diagram Alir Deskriptif – Pemilihan Strategi.
147
6.1.1
Sistem Manajemen Basis Model Sistem manajemen basis model, yang didukung oleh beberapa submodel,
merupakan fasilitas yang digunakan sebagai penunjang pengambilan keputusan yang berisi formula matematis. Model-model simulasi dilakukan dalam koridor kenaikan minimal penghasilan petani. Basis model utama terdiri dari empat model simulasi guna pemilihan strategi dan perhitungan hubungan keterkaitan antara besarnya peningkatan irigasi oleh Pemerintah dengan potensi peningkatan demand, yaitu: 1) Model Pemilihan Strategi Dengan mempelajari hasil Analisis Strategi Dasar Pengembangan Agroestat, maka diperoleh altenatif strategi internal dan eksternal yang dimasukkan sebagai data alternatif dari database. Penilaian, penentuan prioritas dan pemilihan strategi dasar dilakukan dengan bantuan pakar. Kriteria data yang digunakan adalah sepuluh nilai sesuai hasil pengolahan data dari Analisis Kebutuhan. Melalui scoring (pemberian bobot kriteria) oleh pakar, maka seluruh alternatif strategi yang disusun dapat disimpulkan dalam urutan prioritas strategi yang direkomendasikan. Proses ini digambarkan dalam Gambar 22. 2) Model Perubahan Demand Model Perubahan Demand adalah bagian dari SPK Agroestat untuk menghitung peningkatan jaringan irigasi yang diperlukan berkenaan dengan antisipasi kenaikan demand pada tahun-tahun mendatang (Gambar 23). 3) Model Perubahan Irigasi Tingkat harga pasar bebas sangat terpengaruh oleh besarnya pasok (supply) yang masuk ke pasar, yang berasal dari hasil produksi budidaya. Keseimbangan besarnya pasok terhadap tingkat permintaan (demand) menciptakan keseimbangan harga alami pada tingkat harga yang dikehendaki. Untuk mengurangi fluktuasi produksi, maka penanaman pada musim hujan harus dikurangi dan sebaliknya penanaman di musim kemarau harus ditingkatkan, yaitu tercermin dari intensitas tanam oleh petani yang sangat tergantung dari luas lahan yang
148
beririgasi. Hal ini berarti dibutuhkan peningkatan jaringan irigasi yang sebenarnya telah ada secara fisik namun tanpa air yang disalurkan, khususnya di musim kemarau. Peningkatan jaringan irigasi berdampak pada intensitas tanam yang secara langsung meningkatkan hasil produksi budidaya.
Gambar 23 : Diagram Alir Deskriptif – Perubahan Demand. Model perubahan irigasi sebagai bagian dari SPK untuk menghitung kapasitas perubahan demand yang dapat dilayani hasil dari peningkatan jaringan irigasi, untuk
149
dapat mencapai tingkat harga (stabil) yang dikehendaki. Fluktuasi produksi yang terjadi pada periode bulanan diseimbangkan dengan pengendalian stok melalui fungsi gudang (Gambar 24).
Gambar 24. Diagram Alir Deskriptif – Perubahan Irigasi.
150
4) Model Perubahan Irigasi Terbatas Dalam kenyataan, walaupun dapat diprediksi tingkat demand yang akan terjadi pada tahun bersangkutan serta diketahui besarnya lahan beririgasi yang diperlukan, namun keterbatasan biaya yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali terjadi. Melalui proses komputasi dengan metode regresi dapat diperoleh hasil perhitungan tentang intensitas tanam yang dapat dicapai serta tingkat harga yang akan terjadi. Melalui proses interaksi dengan pemasukan input yang beragam dapat ditentukan tingkat/besarnya pasok (supply) yang masuk ke pasar, yang berasal dari hasil produksi budidaya. Model memberi keleluasaan dengan beberapa variabel yaitu tingkat permintaan (demand) dan luas lahan beririgasi yang akan ditambahkan. Model Perubahan Irigasi Terbatas sebagai bagian dari SPK untuk menghitung tingkat harga yang terjadi akibat peningkatan jaringan irigasi yang ditentukan berdasarkan ketersediaan dana pembangunan Pemerintah Daerah (Gambar 25).
6.1.2
Sistem Manajemen Basis Data Sistem manajemen basis data merupakan komponen model pengelola data
meliputi fasilitas input, edit, hapus dan tampilan data. Model ini mencakup lima bagian penanganan data, yaitu: basis data tata guna lahan dan infrastruktur, data perekonomian wilayah, data potensi wilayah, data supply dan nilai tambah dalam agribisnis, dan data kelembagaan.
6.1.3
Sistem Pengolahan Data Terpusat Sistem pengolahan data terpusat berfungsi memadukan sistem manajemen basis
data dengan sistem manajemen basis model dalam sistem terintegrasi. Sistem manajemen basis data dan sistem manajemen basis model bersifat komplemen dalam sistem pengolahan data terpusat.
151
6.1.4
Sistem Manjemen Dialog Sistem manajemen dialog adalah komponen yang dirancang untuk mengatur dan
mempermudah interaksi antara model (program komputer) dengan pengguna. Masukan berupa parameter data dan pilihan skenario, sedangkan keluaran yang diberikan berupa informasi dalam bentuk tabel dan pernyataan yang mudah dipahami. Mulai
DATABASE Data luas lahan total Data produksi per hektar Data tahunan : ○ Data lahan tanam per bulan ○ Data produksi per bulan ○ Data harga per bulan Input manual : Prosentasi perubahan (kenaikan) keseimbangan harga per tahun
Perhitungan dengan Metode Regresi Linear
Formulasi Luas lahan ber-irigasi Frekuensi tanam rata-rata Fungsi Produksi vs harga jual
Fungsi Luas lahan vs produksi
Input manual : Prosentasi tambahan/ peningkatan demand
Perhitungan menggunakan Metode Regresi Linear
Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD)
Input manual : Prosentasi tambahan jaringan irigasi - luas lahan
Hasil : Perhitungan frekuensi tanam dan volume produksi budidaya Tingkat keseimbangan harga yang terjadi
Keuntungan petani > 22%
Tidak
Ya
Selesai
Gambar 25. Diagram Alir Deskriptif – Perubahan Irigasi Terbatas.
152
6.2 Validasi Model Model Agroestat dilengkapi dengan rekayasa Sistem Penunjang Keputusan (SPK) yang memungkinkan untuk aplikasi pada suatu daerah otonom dengan beberapa penyesuaian sesuai karakter khusus di daerah setempat. Rekayasa dilengkapi dengan struktur data dan variable dengan mempertimbangkan aspek potensi sumberdaya lokal pada suatu kawasan yang telah ada (given factor) menuju kepada tatanan ideal yang dikehendaki (Gambar 26). Pada bab ini model yang telah diuraikan pada Bab 5 serta dilengkapi dengan diagram alir deskriptif untuk masing-masing akan diuji (validasi) dengan data nyata yang diperoleh dari hasil penelitian lapang. Validasi model penelitian ini dilaksanakan untuk daerah otonom Kabupaten Brebes, dengan komoditi unggulan hortikultura. Data yang digunakan terutama berbentuk data sekunder, dilengkapi beberapa data primer. Mulai
1. Pola Rekayasa dan 2. Faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan Agroestat
1. Teori Sistem 2. Analisis Financial
Analisis Model Konseptual Pola Agroestat dan rancang bangun SPK untuk pemilihan dan perencanaan bentuk subsidi pemerintah
Struktur faktor-faktor keberhasilan dalam pengembangan Agroestat
1. Dasar keterpaduan wilayah dalam tata ruang Kabupaten 2. Formulasi peran pemerintah 3. Struktur dan bentuk subsidi 4. Keterkaitan infrastuktur dan penghasilan petani 5. Kemandirian petani dan Lembaga Keuangan Mikro 6. Kelembagaan Badan Pengelolaan
Rekayasa Model SPK untuk subsidi pemerintah (jaringan infrastruktur) dalam Pola Agroestat
1. Data kabupaten 2. Analisis Financial 3. Metoda Regresi
Rekayasa Pola Agroestat
Validasi Model SPK Agroestat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
SPK Agroestat
Selesai
Gambar 26. Alur Pikir Rekayasa SPK Agroestat.
153
Dalam lingkup nasional, perimbangan supply-demand komoditi hortikultura masih
menunjukkan
produksi/pengadaan
ketimpangan hortikultura
(Tabel
23),
merupakan
sehingga
upaya
upaya
substitusi
peningkatan
impor
(import
substitution) yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hal-hal berikut ini: 1) Kontinyuitas produksi dalam jumlah dan kualitas yang memadai. 2) Mutu yang sesuai standar konsumsi masyarakat yang hanya dapat dicapai dengan mengurangi penggunaan pestisida, herbisida, fungisida, maupun insektisida, sehingga sehat secara lingkungan. 3) Harga bersaing pada tingkat internasional, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tropis penghasil komoditi hortikultura yang lainnya. Tabel 23 Volume Ekspor/Impor Niaga Bawang Merah. Tahun
2002
2003
2004
Konsumsi per kapita
kilogram
2.20
2.20
2.19
Jumlah penduduk
juta orang
231.40
234.90
238.45
Total konsumsi
ribu ton
509.08
516.78
522.21
Jumlah produksi
ribu ton
482.96
479.57
477.92
Ekspor
ton
6,816
5,402
4,637
Impor
ton
32,929
42,608
48,927
ton
(26,113)
(37,206)
(44,290)
%
-5.13%
-7.20%
-8.48%
Net Ekspor (Impor) Sumber : BPS (2005) – (diolah)
Peta produksi bawang merah di Indonesia (Gambar 27) menunjukkan bahwa pangsa produksi (1999) terbesar terletak di wilayah Brebes dan daerah sekitarnya (48%), dimana Kabupaten Brebes sendiri menghasilkan 27.38% (atau 57.04% dari wilayah Brebes). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes mempunyai peran utama dalam perdagangan bawang merah di Indonesia, artinya kegagalan panen di Brebes berakibat fatal pada volume impor yang melimpah dan sebaliknya, keberhasilan peningkatan hasil budidaya (kualitas dan kuantitas) di Brebes mampu menangkal impor bahkan meningkatkan ekspor bawang merah. Secara umum di Indonesia, petani-petani
154
dengan lahan sehamparan mendominasi produksi (budidaya), namun pemasaran, proses, dan kegiatan ekspor/impor komoditi dikuasai oleh pengusaha dan perusahaan besar di kota besar Jakarta dan Surabaya (Spencer dan Quane, 1999). Rantai usaha agroindustri dalam alur niaga bawang merah dapat dilihat pada Tabel 18 di atas. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan bawang merah sebagai komoditi unggulan Kabupaten Brebes sudah tepat karena perannya tidak terbatas pada kepentingan lokal tetapi juga regional maupun nasional.
6.2.1
Industri Pasca Panen Bawang Merah Industri pasca panen bawang merah merupakan peluang untuk mengalihkan
sebagian dari nilai tambah yang ada di subsektor agroindustri (industri) ke subsektor usahatani (pertanian). Pengolahan bawang merah yang dilakukan oleh petani dengan proses yang sederhana dan biaya investasi yang rendah memberi nilai tambah serta peningkatan pendapatan petani secara nyata. Dalam kenyataan di lapangan, hal ini telah diserukan oleh petugas penyuluhan namun masih sangat sedikit petani yang melakukan diversifikasi kepada usaha industri rumah tangga. Umumnya hal ini diakibatkan oleh tidak tersedianya modal investasi yang dibutuhkan. Kandungan air bawang merah mencapai 80-85% menyebabkan bawang merah bersifat bulky dan mudah rusak. Kadar air ini dapat mengalami penyusutan sekitar 1015% bergantung pada lamanya waktu penyimpanan. Penurunan kadar air dalam jumlah yang lebih besar dapat terjadi bilamana bawang merah masih belum cukup matang saat dipanen atau banyak mengalami kerusakan selama penjemuran dan pengangkutan. Oleh karena itu bawang merah memerlukan penanganan pasca panen terutama dalam hal pengolahannya sehingga produk bawang merah bisa didapat setiap saat dengan harga yang stabil. Penanganan dan pengolahan pasca panen tersebut bertujuan untuk mempertahankan mutu bawang merah sebelum dikonsumsi, dilakukan melalui diversifikasi produk olahan (Rismunandar, 1989).
155
Brebes,Tegal, Slawi dan Sekitarnya Kendal
48%
Propinsi
Pati
2.53%
Nganjuk & sekitarnya
16.64%
1.19%
Pemekasan & Sampang
1.49%
17 8 15
10
4 5
9 1
6
21
12
18
16 14 22
4.95%
19 13
3 2
7
%
Jawa Tengah
30.09%
Jawa Timur
28.50%
Jawa Barat
15.66%
Nusa Tenggara Barat
10.79%
Sumatera Utara
3.31%
DI Yogyakarta
3.23%
Sulawesi Selatan
2.38%
Bali
1.64%
Sumatera Barat
1.06%
Nanggroe Aceh Darussalam
0.82%
20
11
Bandung & Garut
Peta per Kabupaten (1999) NAD 0.82%
2.35% Bantul & Kulon Progo
19.65% Probolinggo & Situbondo
Sumatera Utara 3.31%
Sulsel 2.38%
Jawa Tengah 30.09%
Sumatera Barat 1.06%
Jawa Barat 15.66%
DIY 3.28%
Jawa Timur 28.50%
Sulteng 0.58%
Peta per Propinsi (2003)
NTB 10.79%
Bali 1.67%
Gambar 27. Peta Produksi Bawang Merah di Indonesia 156
Beberapa penanganan pasca panen bawang merah yang sudah dikenal masyarakat diantaranya pengeringan umbi bawang merah dengan sinar matahari atau alat pengering dan pengeringan irisan bawang merah dengan roasting. Pada dasarnya dalam proses pengeringan terjadi penguapan air dengan tujuan untuk mengurangi kadar air sampai batas terhambat atau terhentinya perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzimatis yang dapat menyebabkan kebusukan. Bawang merah dapat diproses menjadi bermacam-macam produk olahan yang dapat memperpanjang umur simpannya. Industri pengolahan bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes adalah: a. Industri bawang goreng merupakan industri mikro dengan lokasi tersebar di Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Bulakamba dan Kersana. Industri ini berproduksi secara besar-besaran pada saat panen raya atau saat harga bahan baku murah, sementara bila harga bahan baku mahal hanya untuk memenuhi pesanan bahkan tidak berproduksi. b. Industri acar bawang merah merupakan industri sedang berskala ekspor milik PT. Zeta Agro yang berlokasi di Kecamatan Paguyangan, daerah Brebes Selatan. Tidak ada keterkaitan (kerjasama) antara industri bawang goreng dengan petani budidaya. Tampak dari kenyataan bahwa bila harga bawang merah tinggi petani lebih suka menjual langsung kepada pengumpul/bakul. Petani biasanya meminta harga yang tinggi pada pengusaha agroindustri bawang merah sehingga bahan baku selama ini diperoleh dari pengumpul atau pasar. 1) Industri Bawang Merah Goreng Bawang merah goreng merupakan salah satu bumbu yang penting untuk melengkapi kelezatan citarasa dengan cara ditabur pada berbagai masakan tradisional Indonesia. Bawang merah goreng juga merupakan pelengkap dalam masakan siap santap seperti mie instan, mie goreng, dan nasi goreng. Di Kabupaten Brebes terdapat beberapa industri bawang goreng dengan skala industri mikro atau industri rumah tangga. Menurut catatan Dinas Perindustrian setempat, ada 16 pengrajin usaha bawang goreng dengan produksi antara 20-600
157
kg/bulan, sedangkan total produksi di Kabupaten Brebes mencapai 4,260 kg per bulan atau 51,120 kg per tahun. Para pengrajin usaha bawang goreng ini mempunyai suatu (lembaga) asosiasi yang bernama Asosiasi Pengusaha Bawang Goreng Kabupaten Brebes, namun belum berjalan dengan efektif. Pemasaran produk dilakukan oleh masing-masing pengusaha tanpa bantuan dari Asosiasi. Kegiatan Asosiasi selama ini hanya melakukan transfer informasi mengenai teknologi dan harga. Tabel 24 Komponen Biaya Industri Bawang Goreng (kapasitas 1.000 kg/bulan) Uraian
Jumlah
Unit
Bahan baku utama Bawang Merah
3000
kg
Bahan baku pendukung Tepung sagu
300
kg
Tepung beras
150
kg
Minyak Goreng Minyak Tanah
200 600
kg liter
1
paket
Plastik kemasan & label Tenaga kerja Pengupasan (borongan) Tenaga kerja pembantu Biaya tidak langsung Transpor
3000
kg
4
orang 25,000
rupiah/hari
1,000
rupiah/hari
Listrik dan air Biaya penyusutan alat
dihitung
Sumber: DPPPM Kab. Brebes (2006) – (diolah)
Sebagai gambaran, salah satu industri rumah tangga bawang goreng yang ada di kota Brebes setiap bulan membutuhkan 3,000 kg bawang mentah yang akan diproses menjadi 1,050 kg bawang goreng. Tenaga kerja yang digunakan hanya sebagai tenaga pengupas dengan upah Rp.600 per kg, sedangkan pekerjaan perajangan dan penggorengan dilakukan oleh keluarga sendiri. Mesin untuk pembuatan bawang goreng terdiri dari mesin perajang, mesin peniris air dan minyak dan penggorengan dengan bahan bakar minyak tanah, sedangkan pemasaran produk dijual ke Tegal, Brebes, Slawi dengan sistem konsinyasi. Khusus
158
untuk pembeli dari daerah luar kota (Boyolali/ Pekalongan) penjualan menggunakan sistem tunai untuk mengurangi biaya penagihan. Para pembeli dari dalam dan luar kota datang dua minggu sekali dengan membawa barang 100-200 kg bawang goreng yang telah dikemas dalam kemasan 1 kg dengan harga Rp.25,000 per kemasan. Tabel 25 Investasi Mesin dan Peralatan Industri Bawang Goreng (kapasitas 1.000 kg/bulan) Uraian Mesin Mesin pengiris bawang Mesin sealer kemasan Mesin peniris air Mesin peniris minyak Mesin penggorengan Peralatan Susruk Serok Baskom besar Ember Timbangan Alat sortasi Metal detektor Kompor brader Ruang kerja Sewa bangunan
Harga
Total Harga
Penyusutan
Rupiah
Rupiah
Tahun
Jumlah
Unit
1 1 2 2 2
buah buah buah buah buah
10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000
10,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000
10 10 10 10 5
4 4 4 5 1 2 1 2
buah buah buah buah buah buah buah buah
50,000 100,000 100,000 50,000 1,500,000 500,000 25,000,000 800,000
200,000 400,000 400,000 250,000 1,500,000 1,000,000 25,000,000 1,600,000
5 5 5 5 5 5 10 5
500
m2/tahun
5,000,000
5,000,000
1
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Brebes (2005) – (diolah)
a. Net Present Value (NPV) Metoda ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang surplus (defisit) operasional kas bersih di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut harus ditentukan tingkat diskonto (discount factor) yang relevan. Kriteria umum adalah apabila akumulasi nilai sekarang dari arus kas bersih lebih besar di masa yang akan datang daripada nilai sekarang investasi, maka dikatakan Net Present Value (NPV) proyek tersebut positif berarti menguntungkan (Tabel 26). Hal ini berarti, berdasarkan kriteria NPV, industri bawang merah goreng layak untuk dijalankan, karena akan memberikan keuntungan bagi investor. b. Internal Rate of Return (IRR) Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk menunjukkan tingkat bunga yang dapat dipikul oleh proyek/investasi tertentu. Tingkat IRR yang lebih
159
besar dari tingkat suku bunga menunjukkan bahwa proyek ini dapat diterima dan layak untuk dijalankan, karena menguntungkan (Tabel 26). c. Net Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) Dengan nilai Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) lebih besar dari 1 (satu) ini memberikan informasi bahwa proyek ini layak diterima karena menguntungkan. Net B/C 1.282 yang diperoleh dapat diartikan bahwa tiap pengeluaran sebesar Rp. 1 akan memberikan manfaat sebesar Rp. 1,282 (Tabel 26). d. Break Even Point (BEP) Break Even Point adalah kriteria yang mengukur besar volume produk yang harus diproduksi atau dijual, hingga dicapai suatu titik di mana tingkat keuntungan dan biaya adalah sama. Perincian mengenai analisis Break Even Point dari industri bawang merah goreng pada berbagai kapasitas dapat dilihat pada Tabel 26. e. Payback Period (PBP) Metoda Payback Period memberikan gambaran pada investor seberapa cepat proyek ini mengembalikan investasi yang tertanam. Satuan yang digunakan adalah waktu (tahun). Berdasarkan kriteria kelayakan investasi ini, dapat dilihat bahwa dari sisi Payback Period industri bawang merah goreng adalah layak (Tabel 26). Apabila industri bawang merah goreng ini direalisasikan maka petani bawang merah akan terjamin harga jualnya dan hasil panennya. Hasil perhitungan PBP pada berbagai kapasitas dapat dilihat pada Tabel 26. 2) Acar Bawang Merah Di Kabupaten Brebes terdapat industri acar bawang merah yang merupakan industri sedang berskala ekspor milik PT. Zeta Agro yang terletak di Kecamatan Paguyangan, daerah Brebes Selatan. Produk acar bawang merah ini merupakan usaha agroindustri yang menguntungkan karena biaya produksinya tidak mahal, dan penampilan produk cukup menarik.
160
Tabel 26 Hasil analisis kelayakan industri bawang goreng pada berbagai kapasitas Kriteria Investasi Kapasitas (kg/hari)
NPV (Rp)
IRR (%)
PBP (tahun)
BEP (kg)
ROI (%)
NET B/C
200
196,637,335
35.89%
2.73
2,055.42
8.62%
1.109
250
414,023,893
47.09%
2.25
1,823.29
12.30%
1.155
300
631,410,450
54.86%
1.99
1,779.24
14.95%
1.189
350
848,797,008
60.72%
1.83
1,802.72
16.94%
1.214
400
1,066,183,566
65.33%
1.72
1,858.07
18.50%
1.234
450
1,283,570,124
69.08%
1.64
1,930.96
19.76%
1.249
500
1,500,956,681
72.20%
1.57
2,014.56
20.78%
1.262
550
1,718,343,239
74.83%
1.53
2,105.15
21.64%
1.273
600
1,935,729,797
77.08%
1.49
2,200.58
22.37%
1.282
Asumsi : kenaikan biaya variabel 15% per tahun dan kenaikan harga jual 10% per tahun
3) Oleoresin Bawang Merah Pembuatan oleoresin bawang merah yang berasal dari bawang merah segar merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kualitas aroma dan memperpanjang daya simpan serta lebih menguntungkan karena lebih mudah dan praktis dalam pengemasan dan penyimpanan. Oleoresin merupakan ekstrak kental yang mengandung resin dan minyak atsiri ysng dapat dihasilkan melalui ekstraksi dengan pelarut dan mengandung semua senyawa penyusun flavor yang larut dalam pelarut organik khusus. Pelarut ini dapat dipisahkan dengan cara diuapkan. 4) Pasta Bawang Merah Produk pasta bawang merah dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dengan pengemasan yang lebih praktis dan daya simpan yang cukup lama. Menurut Hanas (1993), masalah utama yang dihadapi oleh produk yang mengandung lemak adalah terjadinya proses oksidasi, karena hal ini dapat menyebabkan perubahan pada rasa, aroma, warna, dan kekentalan tekstur produk. Untuk mencegah terjadinya oksidasi pada produk pasta bawang merah maka perlu ditambahkan bahan antioksidan.
161
5) Tepung Bawang Merah Salah satu pemanfaatan bawang merah yang paling umum adalah berbentuk bubuk atau tepung yang diperoleh dengan cara penghancuran bawang merah kering. Selain itu bubuk bawang merah dapat juga dibuat dengan mengeringkan ekstrak bawang (Reinneccius, 1994). Tepung bawang merah merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan daya simpan bawang merah, sehingga proses pengemasan dan penyimpanan menjadi lebih mudah dan praktis.
6.2.2
Tingkat Laba Usaha
1) Metode Penilaian Tingkat Laba Usaha Penilaian hasil usaha petani biasanya dilakukan secara sederhana sehingga mudah untuk dimengerti oleh petani dengan metode cash-basis. Analisis keuangan dan ekonomi menggunakan asumsi bahwa harga merupakan gambaran nilai (value). Posisi distribusi tingkat keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pelaku utama dalam agribisnis bawang merah di Kabupaten Brebes saat ini digambarkan dalam Tabel 27 yang menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: a. Petani benih telah mendapatkan tingkat keuntungan yang memadai yaitu 22%. b. Petani budidaya merupakan pelaku dengan tingkat keuntungan yang terendah (10%) dengan resiko yang terbesar, selain pengorbanan dan upaya fisik yang berat dan kurun waktu yang panjang. c. Tengkulak memperoleh tingkat keuntungan yang besar (29%) dan Pedagang Besar (7%) atau Industri (16%) dirasa sangat memadai. Pengaturan pasar melalui subsidi secara tidak langsung dari Pemerintah Kabupaten, berupa peningkatan jaringan irigasi maupun pengendalian tingkat pasokan pada pasar harus diupayakan untuk perolehan tingkat keuntungan petani menjadi setara dengan petani benih sekurang-kurangnya sebesar 22%. Variabel penting yang diperhitungkan dan harus diupayakan adalah harga jual, Masyarakat konsumen (pembeli non lembaga) di Indonesia sangat mengutamakan harga dari pada kualitas, hanya 5% pembeli yang menilai kualitas lebih daripada harga (Spencer dan Quane, 1999).
162
Tabel 27 Struktur Distribusi Keuntungan dalam Rantai Agribisnis Bawang Merah Uraian
Benih
Jumlah produksi (kg)
Budidaya
4,500
Penyusutan (kg)
25,000
500
Tengkulak
Pedagang
25,000
22,500
2,500
1,125 21,375
Produksi bersih (kg)
4,000
25,000
22,500
Harga jual per kg (Rupiah)
8,000
3,275
5,300
6,000
Hasil penjualan (Rupiah)
32,000,000
81,875,000
119,250,000
128,250,000
Biaya Produksi
26,286,800
74,599,000
82,955,000
122,082,000
Retribusi
200,000
27,000
Biaya Bongkar
816,000
Biaya Angkut Biaya Produksi Total Laba (Rupiah)
1,200,000
2,465,000
Industri
22,500
201,250,000
26,286,800
74,599,000
85,171,000
119,590,000
173,262,500
5,713,200
7,276,000
34,079,000
8,660,000
27,987,500
22%
10%
29%
7%
16%
Sumber : DPKKT, DPPPM Kab. Brebes (2006) – (diolah)
Analisis Kelayakan Budidaya Bawang Merah Seperti hal nya pada industri bawang merah goreng, kriteria penilaian investasi yang dipakai dalam penentuan kelayakan budidaya bawang merah adalah NPV, IRR, PBP, Net B/C Ratio, ROI dan BEP. Hasil perhitungan biaya produksi dan hasil penjualan bawang merah selama sepuluh tahun dengan peningkatan frekuensi tanam pada tahun keenam dapat dilihat pada Tabel 28. Dari perhitungan arus kas selanjutnya dilakukan analisis finansial untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya tersebut. Asumsi yang digunakan untuk penentuan kelayakan usaha ini adalah perbandingan modal sendiri dengan pinjaman sebesar 30:70 (dalam prosentasi). Hal ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian lapang yang menyatakan petani budidaya masih menggunakan modal pinjaman (Tabel 29). Berdasarkan hasil analisis, usaha budidaya bawang merah selama sepuluh tahun ke depan akan memberikan keuntungan bagi petani. Hal ini dapat dilihat dari nilai NPV yang positif, IRR lebih besar dari bunga bank yang berlaku dan PBP yang cukup singkat. B/C rasio menghasilkan nilai 1.08, ini artinya setiap biaya yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp. 1.00 akan memberikan manfaat sebesar Rp.1.08.
163
Tabel 28 Rekapitulasi Perhitungan Usaha Budidaya Bawang Merah Tahun ke -
Frekuensi tanam
(kg/th)
(Rp/th)
1
2.00
81,499,910
25,000
95,625,000
2
2.00
90,347,828
25,000
105,187,500
3
2.00
100,772,546
25,000
115,706,250
4
2.00
113,010,584
25,000
127,276,875
5
2.00
127,333,940
25,000
140,004,563
6
3.00
214,533,368
37,500
231,007,528
7
3.00
246,248,448
37,500
254,108,281
8
3.00
266,066,752
37,500
279,519,109
9
3.00
288,857,803
37,500
307,471,020
10
3.00
315,067,511
37,500
338,218,122
Biaya produksi
(kali/th)
(Rp/th)
Hasil produksi
Hasil penjualan
Asumsi : kenaikan biaya variabel 15% per tahun dan kenaikan harga jual 10% per tahun
Tabel 29 Hasil Analisis Finansial Usaha Tani Bawang Merah Input Bunga bank Modal sendiri Pinjaman Output NPV (Rp) IRR (%) PBP (tahun) B/C Rasio ROI (%) BEP (kg produksi)
18 % 30% 70% 76,547,018.14 44.87 2.78 1.08 7.55 8,474
2) Perkembangan luas sawah, produksi budidaya, dan harga jual Luas lahan bawang merah berfluktuasi dari bulan ke bulan, sesuai dengan musim tanamnya, sebagaimana tampak pada Gambar 28. Oleh karena itu pula maka produksi dan harga bawang merah juga berfluktuasi seperti pada Gambar 29 dan Gambar 30. Data luas sawah budidaya di Kabupaten Brebes saat ini adalah sebagai berikut: Total luas sawah budidaya (a) Luas sawah beririgasi (b0) Sawah yang perlu peningkatan
9,502 6,405 3,097
hektar hektar hektar
164
Frekuensi tanam (f) Saat ini Maksimum Luas panen per tahun (saat ini) (c) Luas lahan dengan irigasi tambahan (b1)
kali / tahun
2.35 3.00 22,313 sesuai program
kali / tahun kali / tahun hektar hektar
Dari data di atas dimana total luas sawah budidaya (a) = 9,502 hektar (angka tetap) dan frekuensi tanam (f) ditetapkan maksimum = 3.00 maka dapat dihitung keterkaitan peningkatan jaringan irigasi terhadap frekuensi tanam dalam rumus sebagai berikut: (b0 + b1) = a
(1)
c = 2.a = 2 ((b0 + b1)
(2)
sehingga:
a + 2b 0 + 2b1 f= a dimana : a = b0 = b1 = f =
(3)
total luas lahan (hektar) luas lahan dengan irigasi yang telah ada (hektar) luas lahan dengan irigasi tambahan (hektar) faktor frekuensi tanam 6,000
hektar
5,000 4,000
2003
3,000
2004
2,000
2005
1,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
bulan
Gambar 28. Grafik Luas Lahan Bawang Merah di Kabupaten Brebes (2003 – 2005) 3) Keterkaitan Luas Lahan, Produksi Budidaya, dan Harga Jual Keterkaitan antara luas lahan tanam, besarnya produksi, dan harga pasar bawang merah yang terjadi, diambil dari data tahun 2003 – 2005 tampak dalam Tabel 32. Fungsi keterkaitan luas lahan terhadap produksi (Gambar 31) dan fungsi keterkaitan antara
165
produksi dengan harga (Gambar 32) dapat diformulasi dengan program Curve Expert 1.3 sebagai berikut:
50,000
ton
40,000 2003
30,000
2004
20,000
2005
10,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
bulan
rupiah
Gambar 29. Grafik Produksi Bawang Merah di Kabupaten Brebes (2003 – 2005)
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
2003 2004 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
bulan
Gambar 30. Grafik Fluktuasi Harga Bawang Merah di Kabupaten Brebes (2003 – 2005)
7 459
Produksi (ton)
383
0 0.5
70 3 2.
9 306 5 230 1 154
0 4.9
Linear Fit :
y = a + bx a= b=
-31.275 7.589
0 7.1 0 9.3
1 778
.50
.70 143 22.1
σ = 3281.198, r = 0.945 891.3
1760.4
2629.6
3498.7
4367.9
5237.0
Luas lahan (hektar)
Gambar 31. Keterkaitan antara Luas Lahan dengan Produksi Bawang Merah.
166
7 459
Produksi (ton)
383
0 0.5
MMF Model :
ab + cx d y= b + xd
70 3 2.
9 306 5 230 1 154
0 4.9
a= b= c= d=
0 7.1 0 9.3
1 778
σ = 3941.292. r = 0.926
.50
.70 143 95.0
53053.182 848595.090 335.507 1.794
2382.5
4670.0
6957.5
9245.0
11532.5
13820.0
Harga (rupiah)
Gambar 32. Keterkaitan antara Produksi dengan Harga Bawang Merah (2003 – 2005). Besarnya prosentasi
peningkatan
jaringan
irigasi,
yang kemudian bisa
diterjemahkan dalam luas lahan beririgasi tambahan yang dilaksanakan memberikan dampak terukur bagi besarnya pasokan ke pasar yang tersedia serta harga yang terjadi. Karena penambahan pasokan selalu berakibat pada penurunan harga mengikuti fungsi hiperbolis. 4) Peran Gudang dalam Mengatasi Fluktuasi Produksi Perubahan jumlah produksi menurun tajam pada musim kemarau dan meningkat pada musim penghujan (Gambar 29 dan Tabel 32). Hal itu disebabkan terutama pada ketergantungan petani terhadap pengairan asal hujan, karena tidak cukup tersedianya jaringan irigasi. Dengan adanya peningkatan jaringan irigasi, maka diharapkan fluktuasi tidak tajam, namun harus dipahami adanya fluktuasi oleh sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu tetap diperlukan penyediaan gudang dalam jumlah yang cukup untuk menghindari terjadinya pasokan yang berlebihan (over supply) yang berakibat fluktuasi harga jual. Pada saat ini telah tersedia sebanyak 12 buah gudang di Kabupaten Brebes yang tersebar pada sentra-sentra produksi. Namun gudang yang ada ini belum dimanfaatkan secara optimum, sehingga perlu diadakan evaluasi, sosialiasai, dan penyederhanaan penggunaan gudang oleh masyarakat petani.
167
Tabel 30 Profil Kabupaten Brebes Kecamatan
Pendapatan per Kapita Rupiah
Pemerintahan Luas Ha
Jumlah Desa
Jumlah Penduduk Total
Per km2
Brebes
1,031,121
8,230
23
155,550
1,890
Jatibarang
1,271,680
3,348
22
79,871
597,973
5,072
10
73,474
Songgom
Kependudukan dan Pendidikan Pekerjaan Petani
Buruh tani
Pendidikan
Non SD
SD
SLTP
SLTA
Sarjana
18,051
31,931
25%
36%
16%
18%
5%
2,386
9,188
15,224
26%
46%
17%
10%
2%
1,449
21,764
26,426
35%
39%
13%
11%
2%
Wanasari
660,770
7,226
20
132,956
1,840
22,218
31,983
33%
44%
12%
9%
2%
Bulukamba
890,770
10,155
19
156,055
1,537
27,750
65,783
23%
49%
15%
12%
1%
1,374,874
6,819
18
90,967
1,334
15,942
24,918
41%
39%
12%
7%
1%
Losari
728,335
8,943
22
122,422
1,369
15,671
33,921
31%
47%
13%
8%
1%
Kersana
481,595
2,523
13
58,766
2,329
7,379
21,362
35%
43%
13%
7%
2%
Tanjung
Banjarharjo Ketanggungan Larangan
766,705
14,025
25
115,464
823
26,139
26,867
20%
48%
26%
5%
1%
1,026,214
14,907
21
130,540
276
31,850
30,040
34%
48%
10%
6%
1%
711,408
16,468
11
135,864
825
33,391
31,850
37%
45%
12%
5%
1%
Tonjong
1,008,900
8,126
14
68,354
841
9,604
17,391
31%
41%
18%
9%
2%
Sirampog
1,035,135
6,703
13
60,732
906
11,573
15,713
35%
41%
14%
8%
2%
Paguyangan
1,584,359
10,494
12
91,841
875
12,212
20,514
33%
44%
14%
8%
1%
Bumiayu
1,414,546
7,369
15
99,947
1,356
13,889
13,504
19%
57%
12%
9%
2%
887,800
20,500
18
91,609
447
25,389
21,360
18%
67%
8%
5%
1%
1,260,391
15,209
21
55,512
365
13,763
8,161
27%
56%
10%
6%
2%
Bantarkawung Salem
168
Sebagai gambaran dari kondisi gudang (tipikal) yang telah ada sekarang serta kebutuhan tambahan gudang dapat digambarkan dalam Tabel 31. Pengendalikan tingkat pasokan hasil budidaya masih dibutuhkan minimal 6 buah gudang tambahan. Tingkat penggunaan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan optimasi penggunaan 12 buah gudang yang telah tersedia. Tahap selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kesadaran petani terhadap Agroestat dengan penambahan maksimal 61 buah sampai secara keseluruhan berjumlah 73 buah gudang. Tabel 31 Perhitungan Kebutuhan Fasilitas Gudang Bawang Merah Produksi Budidaya (2003 - 2005) Jumlah Produksi rata-rata Usia simpan Rasio penyimpanan
Satuan
13,123 3
ton / bulan bulan
25%
kapasitas gudang dibutuhkan minimal
1,094
ton
maksimal
4,374
ton
Gudang yang ada
12
Kapasitas gudang yang ada
60
buah ton/buah
720
ton total
Kebutuhan gudang tambahan minimal maksimal
6
buah
61
buah
Sumber: DPKKT Kab. Brebes (2005) – (diolah)
6.2.3
Model Perubahan Demand Model perubahan demand dibangun sebagai bagian dari SPK Agroestat bertitik
tolak dari antisipasi kenaikan demand pada tingkat tertentu pada tahun yang bersangkutan yang dikaitkan dengan peningkatan jaringan irigasi yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil produksi yang dibutuhkan. Model menggunakan data dan persamaan yang telah dikembangkan pada uraian di atas dengan alur pemikiran sistem sebagaimana dicantumkan pada Gambar 23, sebagai berikut: 1) Administrator program SPK memasukkan data yang relevan pada Sistem Manajemen Basis Data (Database). 2) Pengguna memasukkan melalui mekanisme input manual tentang perkiraan perubahan demand pada tahun mendatang, bisa dalam prosentasi (%) atau angka.
169
3) Dari proses akan diketahui frekuensi tanam, volume produksi budidaya, serta tingkat keseimbangan harga jual bawang merah yang terjadi. 4) Hasil proses diuji dengan tingkat keuntungan petani budidaya yang harus mencapai sama dengan atau lebih besar dari 22%. Bila hal ini tidak dapat dicapai, maka proses akan diulang dengan input manual yang lain. Berdasarkan asumsi dan kondisi Kabupaten Brebes serta perkiraan perubahan demand sebesar 10% per tahun maka kebutuhan peningkatan jaringan irigasi masingmasing tahun sebagaimana tampak dalam Tabel 33. Dengan demikian, pengaruh lebih lanjut terhadap penghasilan petani sebagaimana tampak pada Tabel 35, sebagai berikut : 1) Nilai keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp.13,886,086 meningkat menjadi Rp.23,249,673 per tahun per hektar pada tahun ke empat atau setara dengan peningkatan rata-rata sebesar 13.79% per tahun. 2) Hal di atas dicapai karena harga jual bawang merah dapat ditingkatkan melalui pengendalian produksi hasil budidaya, dari Rp.3,825.59 menjadi Rp.4,650.03 pada tahun ke empat.
6.2.4
Model Perubahan Irigasi Model perubahan irigasi dibangun sebagai bagian dari SPK Agroestat dengan
mengkaitkan hasil peningkatan jaringan irigasi (tertentu) untuk mengantisipasi kenaikan demand yang dapat ditampung pada tahun yang bersangkutan. Model ini menggunakan data dan formula yang telah dikembangkan pada uraian di atas. Alur pemikiran sistem berlangsung sebagaimana dicantumkan pada Gambar 24 sebagai berikut: 1) Administrator program SPK memasukkan data yang relevan pada Sistem Manajemen Basis Data (Database). 2) Administrator program SPK memasukkan data yang relevan pada Sistem Manajemen Basis Data (Database). 3) Pengguna memasukkan melalui mekanisme input manual tentang tambahan peningkatan jaringan irigasi, dalam prosentasi (%) atau angka, yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sesuai dengan perkiraan perubahan demand.
170
Tabel 32 Daftar Luas Lahan, Produksi, dan Harga Bawang Merah 2003 – 2005 Januari
Februari
2003
904
609
2004
1,162
1,083
2005
628
424
2003
6,533
3,961
2004
9,406
2005
4,539
2003
7,500
2004 2005
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus September
Oktober
3,021
4,781
1,845
1,688
362
505
4,289
2,277
2,344
1,116
221
831
1,077
3,619
2,942
2,022
2,222
335
1,133
1,458
19,518
41,922
14,187
13,663
2,355
3,721
6,998
7,890
3,496
27,711
18,949
19,507
9,033
1,437
5,705
2,758
6,538
23,382
24,483
16,827
19,465
2,179
8,712
11,500
12,250
3,000
950
3,500
3,500
12,250
11,500
4,400
4,000
6,500
11,500
2,000
3,000
3,000
4,000
12,250
8,500
9,500
12,250
7,500
2,500
2,500
3,500
3,000
12,250
5,500
Nopember Desember
Luas lahan (hektar) 269
542
1,729
2,195
2,367
721
2,867
2,364
3,605
3,285
1,021
17,305
24,882
2,605
22,603
24,850
16,637
27,288
9,917
3,300
2,750
12,650
2,750
2,750
2,750
2,200
4,400
Produksi (ton)
Harga (rupiah)
Sumber : DPKKT Kab. Brebes (2006)
171
Tabel 33 Perhitungan Kebutuhan Luas Lahan dengan Perubahan Demand Bawang Merah sebesar 10% per tahun Tahun
Luas Lahan Sawah
Frekuensi
Proyeksi
Irigasi
Non-Irigasi
hektar
hektar
Tanam
saat ini
5.603,35
3.899,14
2,1793
1
6.636,34
2.866,15
2,3968
10,00%
2
7.772,62
1.729,87
2,6359
3
9.022,54
479,95
4
9.502,49
0,00
Tambahan Luas
Perubahan Demand %
ton / tahun
Lahan Dibutuhkan
Akum
hektar
%
hektar
172.460
1.033
18,44%
1.033
10,00%
189.706
1.136
17,12%
2.169
2,8990
10,00%
208.677
1.250
16,08%
3.419
3,0000
3,49%
215.961
480
5,32%
3.899
156.782
Tabel 34 Perhitungan Demand Bawang Merah melalui Peningkatan Luas Lahan sebesar 10% per tahun Tahun
Luas Lahan Sawah
Frekuensi
Perubahan Produksi
Perubahan Irigasi
Irigasi
Non-Irigasi
hektar
hektar
Tanam
Produksi
saat ini
5.603,35
3.899,14
2,1793
1
6.163,69
3.338,80
2,2973
10,00%
560,34
2
6.780,06
2.722,43
2,4270
10,00%
3
7.458,06
2.044,43
2,5697
4
8.203,87
1.298,62
5
9024,25
6
9502,49
%
hektar
ton / tahun
Tambahan
Akum
ton
%
ton
165.287
8.505
5,42%
8.505
616,37
174.641
9.355
11,39%
17.859
10,00%
678,01
184.932
10.290
17,95%
28.150
2,7267
10,00%
745,81
196.251
11.320
25,17%
39.469
478,24
2,8993
10,00%
820,39
208.703
12.451
33,12%
51.921
0,00
3,0000
5,30%
478,24
215.961
7.259
0,00%
59.179
156782
172
Tabel 35 Peningkatan Keuntungan Petani Budidaya Pertanian (1) Tahun
Harga/kg
Produksi/ha
Keuntungan/tahun/hektar Rupiah/tahun
kenaikan
Saat ini
3,825.59
16,499
13,886,086
1
4,016.87
18,149
16,038,430
15.5%
2
4,217.71
19,964
18,524,386
15.5%
3
4,428.60
21,960
21,395,666
15.5%
4
4,650.03
22,727
23,249,673
8.7%
4) Dari proses akan diketahui frekuensi tanam, volume produksi budidaya, serta perubahan demand yang akan dapat terlayani. 5) Hasil proses diuji dengan tingkat keuntungan petani budidaya yang harus mencapai sama dengan atau lebih besar dari 22%. Bila hal ini tidak dapat dicapai, maka proses akan diulang dengan input manual yang lain. Berdasarkan asumsi dan kondisi di Kabupaten Brebes maka penambahan luas lahan tanam melalui peningkatan jaringan irigasi sebesar 10% per tahun mengakibatkan kapasitas perubahan demand yang dapat dilayani setiap tahun sebagaimana tampak dalam Tabel 34. Pengaruh lebih lanjut terhadap penghasilan petani sebagaimana tampak pada Tabel 36, sebagai berikut : 1) Nilai keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp.13.886.086 meningkat menjadi Rp.25.632.772 per tahun per hektar pada tahun ke enam, halmana setara dengan peningkatan rata-rata sebesar 10,76% per tahun. 2) Hal di atas dicapai karena harga jual bawang merah dapat ditingkatkan dari Rp.3.825,59 menjadi Rp.5.126,66 pada tahun ke enam. Tabel 36 Peningkatan Keuntungan Petani Budidaya Pertanian (2) Tahun
Harga/kg
Produksi/ha
Keuntungan/tahun/hektar Rupiah/tahun
kenaikan
saat ini
3,825.59
16.499
13,886,086
1
4,016.87
17.394
15,371,292
10.70%
2
4,217.71
18.378
17,053,347
10.94%
3
4,428.60
19.461
18,961,096
11.19%
4
4,650.03
20.653
21,127,771
11.43%
5
4,882.53
21.963
23,591,665
11.66%
6
5,126.66
22.727
25,632,772
8.65%
173
6.2.5
Model Perubahan Irigasi Terbatas Model Perubahan Irigasi Terbatas sebagai bagian dari SPK Agroestat pada
keadaan dimana antisipasi kenaikan demand pada tahun yang bersangkutan tidak dapat dipenuhi dengan peningkatan jaringan irigasi yang diperlukan. Hal ini lazim terjadi karena pada kenyataannya peningkatan jaringan irigasi lebih ditentukan oleh ketersediaan dana pembangunan Pemerintah daripada upaya untuk memenuhi hasil produksi budidaya yang dibutuhkan. Model ini menggunakan data dan persamaan yang telah dibahas sebelumnya dengan alur pemikiran sistem sebagai berikut: 1) Administrator program SPK memasukkan data yang relevan pada Sistem Manajemen Basis Data (Database). 2) Pengguna memasukkan melalui mekanisme input manual tentang perkiraan perubahan demand pada tahun mendatang, bisa dalam prosentasi (%) atau angka. 3) Dari proses akan diketahui frekuensi tanam, volume produksi budidaya, serta peningkatan jaringan irigasi yang dibutuhkan. 4) Hasil proses diuji dengan tingkat keuntungan petani budidaya yang harus mencapai sama dengan atau lebih besar dari 22%. Bila hal ini tidak dapat dicapai, maka proses akan diulang dengan input manual yang lain. Keseimbangan pasokan ke dalam pasar harus dapat dikendalikan sebagai satusatunya upaya yang bisa dilakukan untuk: 1) Rekayasa keseimbangan harga pasar pada tingkat harga yang tinggi, yang berdampak pada pendapatan dan tingkat keuntungan petani. 2) Menjamin ketersediaan bagi industri sehingga ada jaminan pasokan yang akan merupakan daya tarik bagi masuknya investor. Simulasi terhadap kondisi Kabupaten Brebes dengan peningkatan jaringan irigasi sebesar 500 hektar per tahun (sesuai APBD tersedia), maka dihasilkan harga jual bawang merah sebagaimana tampak pada Tabel 37. Akibat perubahan harga jual terhadap penghasilan petani sebagaimana tampak pada Tabel 38, sebagai berikut : 1) Nilai keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp.13,886,086 meningkat menjadi Rp.23,514,309 per tahun per hektar pada tahun ke enam, halmana setara dengan
174
peningkatan rata-rata sebesar 9.20% per tahun. 2) Hal di atas dicapai karena harga jual bawang merah dapat ditingkatkan dari Rp.3,825.59 menjadi Rp. 5,020.18 pada tahun ke enam. Tabel 37 Peningkatan Keuntungan Petani Budidaya Pertanian (3) Keuntungan/tahun/hektar
Tahun
Harga/kg
Produksi/ha
saat ini
3,826
16.499
13,886,086
1
4,033
17.298
15,345,794
10.51%
2
4,261
18.096
16,963,668
10.54%
3
4,511
18.895
18,749,692
10.53%
4
4,781
19.693
20,714,550
10.48%
Rupiah/tahun
kenaikan
Tabel 38 Perhitungan Harga Bawang Merah pada Perubahan Irigasi Terbatas Lahan
Tahun Irigasi
Non-Irigasi
hektar
hektar
Frekuensi Tanam
Perubahan Irigasi Rencana %
Saat ini
5.603,35
3.899,14
2,1793
1
6.103,35
3.399,14
2,2846
10,00%
hektar
560,34
Produksi
Anggaran hektar
500,00
Keseimbangan Harga Jual Pasar
ton / tahun
Margin 22%
Rupiah / kg
156.782
3.825,59
3.825,59
164.371
4.032,55
4.016,87
2
6.603,35
2.899,14
2,3898
10,00%
610,34
500,00
171.960
4.260,97
4.217,71
3
7.103,35
2.399,14
2,6003
10,00%
660,34
500,00
179.548
4.510,53
4.428,60
4
7.603,35
1.899,14
2,6003
10,00%
710,34
500,00
187.137
4.781,13
4.650,03
5
8.103,35
1.138,80
2,7055
10,00%
760,34
500,00
194.726
5.020,18
4.882,53
6
8.603,35
899,14
2,8108
10,00%
810,34
500,00
202.315
5.020,18
5.126,66
7
9.103,35
399,14
2,9160
2,15%
184,11
500,00
209.903
5.072,84
5.382,99
Tingkat harga pada pasar bebas sangat terkait dan sensitif terhadap besarnya pasok yang masuk ke pasar yang berimplikasi pada tingkat produksi budidaya. Ketidakseimbangan pasok mengakibatkan fluktuasi harga yang seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak, pedagang besar dan industri pengolahan besar. Dengan demikian, melalui mekanisme pasar bebas ini selalu terjadi keseimbangan supply-demand yang berkeadilan. Hal ini akan terjadi jika posisi petani budidaya mampu disejajarkan dengan pelaku pasar yang lain dengan cara menghilangkan ketergantungannya dalam hal finansial (hutang/ijon) kepada tengkulak. Upaya untuk mengurangi fluktuasi produksi dilakukan dengan mengusahakan peningkatan volume hasil produksi pada musim kemarau melalui peningkatan frekuensi
175
tanam (cropping intensity) yang ditentukan oleh luas lahan yang beririgasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan jaringan irigasi yang sebenarnya telah ada secara fisik namun tanpa air yang disalurkan. Peningkatan jaringan irigasi berdampak pada frekuensi tanam yang secara langsung juga meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memfungsikan 12 gudang yang ada dan tersebar di sepuluh kecamatan di lingkungan Kabupaten Brebes. Bahkan jika untuk menjalankan fungsi stock control ternyata kebutuhan gudang lebih dari kapasitas yang ada maka perlu ditambah dengan fasilitas gudang yang baru. Pertimbangan dasar bagi peningkatan gudang yang ada atau gudang baru adalah sebagai berikut: 1) Upaya intervensi pasokan pasar melalui pengadaan gudang merupakan pemecahan sementara, karena dengan berfungsinya irigasi maka pola tanam bawang merah akan beralih ke musim panas dan tidak banyak dilakukan di musim hujan karena hasilnya tidak memenuhi persyaratan mutu karena kandungan airnya sangat tinggi. 2) Pengelolaan gudang merupakan masalah tersendiri yang akan membebani pengelola kawasan, apalagi peralatan menjadikan fleksibilitas pemakaian gudang terbatas. 3) Pengadaan gudang memerlukan proses pengadaan dana dan pembangunan yang akan memakan waktu minimal satu tahun.
6.2.5
Keterkaitan Irigasi dengan Produktivitas Komoditi Bawang Merah Produktivitas rata-rata bawang merah di Kabupaten Brebes sebesar 7,0 ton/ha,
masih lebih rendah dibanding produktivitas potensial sebesar 10–20 ton/ha. Produktivitas dapat ditingkatkan, apabila faktor-faktor yang mempengaruhi sistem usahatani bawang merah seperti tanah, iklim, teknologi produksi, permodalan, dan tenaga kerja dikelola secara optimal. Faktor pengelolaan sangat mempengaruhi produksi, sebab tanpa pengelolaan yang baik tidak akan dapat memanfaatkan sumbersumber tersebut secara efisien (Thamrin, et al., 2003). Salah satu faktor pengelolaan yang penting pada budidaya bawang merah adalah pengaturan pola tanam yang sangat ditentukan oleh kondisi iklim terutama curah hujan atau ketersediaan air terutama pada saat musim kemarau. Pembentukan umbi merupakan periode kritis bagi tanaman bawang merah sehingga kekurangan air yang
176
terjadi pada periode ini dapat menurunkan produksi, Pengaturan pola tanam juga bertujuan untuk menghindari gejala kelelahan akibat pemanfaatan lahan secara intensif dalam jangka panjang yang bisa mengurangi tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan penelitian lapang yang dilakukan di Kabupaten Brebes, sebanyak 49% petani responden menyatakan faktor utama yang menentukan keberhasilan panen bawang merah adalah faktor cuaca, 25% menyatakan ketersediaan air dan sebanyak 24% menyatakan penggunaan bibit unggul. Faktor cuaca tidak dapat dikendalikan oleh manusia, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas bawang merah adalah melalui revitalisasi fasilitas irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun dan sosialisasi penggunaan bibit unggul. Peningkatan produksi bawang merah pada suatu wilayah dapat dilakukan dengan peningkatan luas tanam. Mengingat bawang merah merupakan tanaman yang sangat membutuhkan keberadaan air maka peningkatan areal tanam ini harus diimbangi dengan perluasan sawah beririgasi melalui rehabilitasi saluran yang sudah ada (revitalisasi) atau membangun jaringan irigasi baru. Faktor yang dapat menyebabkan perlambatan produktivitas adalah: tingkat adopsi varietas unggul dan peningkatan mutu usahatani yang rendah, dan adanya gejala kelelahan akibat pemanfaatan lahan secara intensif dalam jangka panjang. Sedangkan faktor yang dapat menyebabkan perlambatan luas panen adalah : perubahan pola tanam, konversi lahan pertanian, anomali iklim yang berdampak pada meningkatnya luas areal puso, dan pembangunan irigasi yang semakin lambat (Irawan, et al., 2003). Sedangkan menurut Asnawi (1995), peningkatan areal panen dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan meningkatkan intensitas penanaman (cropping intensity) pada sawahsawah beririgasi dan dengan membuka sawah-sawah baru dengan jaringan irigasi baru, serta membangun irigasi untuk sawah-sawah tadah hujan yang memungkinkan baik secara teknis maupun secara ekonomis. Setelah teknologi budidaya tanaman berkembang, dalam peningkatan produksi irigasi mempunyai peranan penting yaitu (Wirawan, 1995): 1) menyediakan air untuk tanaman dan untuk mengatur kelembaban tanah, 2) menyuburkan tanah melalui bahan-bahan kandungan yang dibawa oleh air, 3) memungkinkan penggunaan pupuk dan obat-obatan dalam dosis tinggi, 4) dapat menekan pertumbuhan gulma,
177
5) menekan perkembangan hama penyakit tertentu, dan 6) memudahkan pengolahan tanah. Sebagaimana diketahui, tingkat harga pada pasar bebas sangat terkait dan sensitif terhadap besarnya pasok yang masuk ke pasar yang berimplikasi pada tingkat produksi budidaya. Ketidak-seimbangan pasok mengakibatkan fluktuasi harga yang seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak, pedagang besar dan industri pengolahan besar. Dengan demikian, melalui mekanisme pasar bebas ini selalu terjadi keseimbangan supply-demand secara adil dan alami. Hal ini akan terjadi jika posisi petani budidaya mampu disejajarkan dengan pelaku pasar yang lain dengan cara menghilangkan ketergantungannya dalam hal finansial (hutang/ijon) kepada tengkulak. Upaya untuk mengurangi fluktuasi produksi dilakukan dengan mengusahakan peningkatan volume hasil produksi pada musim kemarau melalui peningkatan frekuensi tanam atau sangat tergantung dari luas lahan yang beririgasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan jaringan irigasi yang sebenarnya telah ada secara fisik namun tanpa air yang disalurkan. Peningkatan jaringan irigasi berdampak pada frekuensi tanam yang secara langsung juga meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memfungsikan 12 gudang yang ada dan tersebar di sepuluh kecamatan di lingkungan Kabupaten Brebes. Bahkan jika untuk menjalankan fungsi stock control ternyata kebutuhan gudang lebih dari kapasitas yang ada maka perlu ditambah dengan fasilitas gudang yang baru. Pertimbangan dasar bagi peningkatan gudang yang ada atau gudang baru adalah sebagai berikut: 1) Upaya intervensi pasokan pasar melalui pengadaan gudang merupakan pemecahan sementara, karena dengan berfungsinya irigasi maka pola tanam bawang merah akan beralih ke musim panas dan tidak banyak dilakukan di musim hujan karena mutunya tidak memenuhi persyaratan (kandungan air yang terlalu tinggi). 2) Pengelolaan gudang merupakan masalah tersendiri yang akan membebani Pengelola kawasan, apalagi peralatan menjadikan fleksibilitas pemakaian gudang terbatas. 3) Pengadaan gudang memerlukan proses pengadaan dana dan pembangunan yang akan memakan waktu minimal satu tahun. SPK Agroestat dirancang dengan sistem yang terbuka dan fleksibel, sehingga dapat diterapkan pada semua daerah otonom dengan penyesuaian yang sederhana
178
terhadap beberapa hal berikut: 1) struktur data, 2) komponen pertimbangan keputusan, 3) input manual sebagai data varibel penentu, dan 4) proses komputasi.
179
7. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan 7.1.1 Umum Pengembangan kawasan pertanian terpadu sebagai salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi telah berlangsung sejak abad pertama, namun pola-pola yang ada hingga saat ini tidak cukup memadai sebagai upaya pemberdayaan rakyat di daerah perdesaan. Berbagai masalah dan kelemahan (misalnya ketidaksiapan dan kompetensi yang tidak memadai dari pihak-pihak yang bermitra, kemitraan tidak dilandasi dengan kesetaraan para pelakunya, kemitraan yang dibangun tidak melibatkan masyarakat sekitar secara aktif, dan perilaku masyarakat industri yang tidak ramah lingkungan) dari pola pengelolaan kawasan pertanian terpadu menunjukkan perlu pengembangan pola yang bersifat holistik, mencakup seluruh alur dari rangkaian nilai tambah (value chain) agribisnis, yaitu tahap usahatani, agroindustri, dan agroniaga. Rekayasa sistem Agroestat untuk pengembangan kawasan pertanian yang berkesinambungan dengan pendekatan wilayah terpadu berbasis komoditi unggulan lokal dapat meningkatkan penghasilan petani serta mampu menjadikan struktur sektor pertanian hortikultura terintegrasi dalam satu manajemen. Hal ini terbukti pada komoditi hortikultura di Kabupaten Brebes, yaitu bawang merah. Tahapan analisis dan sintesa yang dilakukan dalam rekayasa Agroestat menunjukkan beberapa hal penting, yaitu: 1) Analisis kebutuhan dari elemen-elemen stakeholders di daerah penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik PHA menunjukkan empat aktor utama dalam rekayasa Agroestat adalah: Petani, Investor, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten. 2) Analisis potensi komoditi hortikultura unggulan lokal dilakukan dengan menggunakan teknik PHA dapat memasukkan pertimbangan dan memperhatikan aspek-aspek pengaruh sosial dan penerimaan (acceptance) lingkungan, dari sudut pandang para pelaku yang terlibat secara langsung. Pemilihan komoditi unggulan di
180
daerah penelitian Agroestat menghasilkan komoditi hortikultura unggulan Kabupaten Brebes yang paling layak adalah bawang merah. 3) Sintesa posisi tawar elemen-elemen stakeholders, khususnya petani, menunjukkan bahwa kesetaraan mutlak diperlukan agar mekanisme pasar berjalan sempurna (alami, adil, dan langgeng). Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan penghasilan dan penyediaan pinjaman petani dengan tatacara yang sederhana dan tanpa agunan, sehingga petani tidak memiliki ketergantungan finansial (berhutang) kepada pelaku lainnya, terutama tengkulak. 4) Peranan Pemerintah mencakup tiga segmen dalam kerangka otonomi daerah, yaitu sebagai (i) regulator, dengan menyiapkan peraturan daerah untuk menunjang operasionalisasi Agroestat, pengaturan tata ruang, dan tata-laksana untuk mencegah terjadinya tindakan monopoli dan oligopoli yang merugikan pelaku ekonomi kecil; (ii) koordinator, dengan ikut-serta dalam unit kerja atau lembaga yang berfungsi sebagai Pengelola; dan (iii) fasilitator, menyediakan subsidi tidak langsung berupa fasilitas (infrastruktur) pertanian, dan dukungan sumber dana untuk penyediaan kredit (pinjaman) lunak untuk petani. 5) Aplikasi Soft System Methodology (SSM) dengan paradigma System Thinking merupakan pendekatan yang tepat untuk merekayasa Agroestat. Metode ini dapat mensinergikan pengembangan wilayah yang kompleks dalam upaya untuk memperoleh manfaat dari adanya saling ketergantungan dan keterkaitan multidimensi
(sosial,
budaya,
ekonomi)
antar-sektor
(pertanian,
industri,
dan
perdagangan) secara holistik. Aplikasi Soft System Methodology telah menghasilkan Model Konseptual Agroestat (soft system) dan Sistem Penunjang Keputusan (hard system) secara efektif.
7.1.2 Deskripsi Konsep pengembangan wilayah Agroestat dirancang dengan pola tujuan tunggal (single objective development planning), bersifat fungsional, dan fokus pada masalah pokok kesinambungan pasokan bahan baku untuk mendukung pengembangan agroindustri. Keberhasilan dan kelanggengan Agroestat ditentukan oleh peran aktif para pelaku, serta dukungan tidak
181
langsung dari Pemerintah dalam bentuk tataruang dan tata guna lahan, serta peningkatan infrastruktur. Metodologi Pola Agroestat direkayasa dengan pendekatan Soft System Methodology dengan paradigma System Thinking. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahapan utama, yaitu: Analisis Situasional untuk identifikasi potensi, permasalahan dan strategi yang akan menghasilkan model konseptual dari pola Agroestat, dan Rekayasa Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Agroestat. Proses pengumpulan data untuk menunjang penelitian dilakukan dengan pendekatan non probability sampling. Rancang bangun Agroestat Perekayasaan agroestat dilakukan dalam keterpaduan Satuan Wilayah Ekonomi, yang terdiri dari Usahatani, Agroindustri, dan Agroniaga dengan pertimbangan lingkungan ekonomi pasar bebas yang berkeadilan serta tatanan otonomi daerah. Konsentrasi Agroestat terletak di Satuan Wilayah Ekonomi Usahatani sebagai simpul utama (central node) untuk menyediakan bahan baku bagi Agroindustri dalam jumlah, mutu, harga, dan waktu yang berkesinambungan. Struktur Agroestat terdiri dari lima elemen operasional, yaitu: Pewilayahan, Infrastruktur, Bisnis, Pembiayaan, dan Manajemen. Masing-masing aspek mempunyai peran yang penting, namun tidak dapat berdiri sendiri tetapi secara bersama-sama akan mewujudkan Agroestat yang terpadu dan utuh. a. Aspek Pewilayahan, yaitu cakupan wilayah perencanaan (planning region) Agroestat, ditentukan secara obyektif, atas dasar sumber dan sebaran distribusi air irigasi (infrastruktur), jenis tanah, klimat, curah hujan, dan faktor kondisi yang telah ada, sehingga didapat wilayah pengembangan yang tertentu, teratur, dan terukur. b. Aspek Infrastruktur, yaitu penyediaan dan pengelolaan jaringan infrastruktur (sesuai kebutuhan) dalam Agroestat. Penetapan infrastruktur yang menjadi faktor dan kepentingan dilakukan secara bersama sehingga menjadi daya tarik untuk menggabungkan diri dalam dan mendukung keberadaan kawasan pertanian. Dalam kenyataannya dukungan sumberdaya air (SDA), terutama daya dukung prasarana jaringan irigasi masih menjadi kebutuhan utama pertanian.
182
c. Aspek Bisnis, perekayasaan tatanan bisnis antar pelaku (agribisnis) mengacu pada mekanisme pasar bebas yang berkeadilan (fair free trade). Melalui cara ini distribusi nilai tambah dapat berlangsung secara adil (fair), alami, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. d. Aspek Pembiayaan, yaitu alternatif penyediaan modal dan pinjaman untuk investasi dan modal kerja usaha pertanian, dari sektor hulu sampai hilir, terutama bagi petani yang merupakan pelaku yang paling besar perannya tetapi posisi tawarnya sangat rendah. Pembiayaan dibutuhkan untuk produsen primer (usahatani), usaha yang ada di hulu (pembenihan, penyediaan obat-obatan/pupuk, dan peralatan pertanian) dan di hilir (distribusi produksi primer, sekunder dan tersier). e. Aspek Manajemen, yaitu pengelolaan kawasan pertanian oleh unit kerja atau lembaga (institusi) khusus untuk operasionalisasi kawasan secara independen, otonom dan komersial. Pengelola selalu melakukan antisipasi tentang kondisi dan dinamika eksternal dengan dukungan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Agroestathk untuk pengambilan keputusan yang sistematis, cepat dan tepat.
7.2
Proses Validasi Validasi SPK Agroestat dilakukan di Kabupaten Brebes dengan bawang merah
sebagai komoditi unggulan. Proses validasi menetapkan target tingkat keuntungan petani budidaya sebesar 22%. Keterkaitan antara peningkatan jaringan irigasi dan perubahan demand dilakukan melalui pengembangan daerah beririgasi, volume demand, atau ketersediaan dana APBD untuk revitalisasi jaringan irigasi. Peningkatan produksi diupayakan dengan menaikkan frekuensi tanam dari 2.35 saat ini menjadi 3.00 sehingga produksi sumberdaya lahan milik petani dapat maksimal. Upaya peningkatan produksi diimbangi dengan peningkatan luas lahan beririgasi. Sementara itu pengendalian persediaan/stock dilakukan melalui pengadaan/pemanfaatan fasilitas pergudangan. Proses ini diperlukan dalam periode transisi sampai keseimbangan pasokan ke dalam pasar dapat dicapai secara alami. Salah satu kriteria keberhasilan yang terukur dari rekayasa ini adalah terjadinya peningkatan penghasilan petani secara nyata. Berdasarkan asumsi dan kondisi di daerah
183
penelitian, penambahan luas lahan tanam melalui peningkatan jaringan irigasi sebesar 10% per tahun mengakibatkan nilai keuntungan yang diperoleh petani meningkat dari Rp.13.886.086 menjadi Rp.25.632.750 per hektar per tahun pada tahun ke enam, hal ini setara dengan peningkatan rata-rata sebesar 10,76% per tahun. Hal tersebut dicapai karena harga jual bawang merah dapat ditingkatkan dari Rp.3.825 menjadi Rp.5.126 per kg pada tahun ke enam. Dengan menggunakan SPK Agroestat diketahui bahwa melalui peningkatan jaringan irigasi 10% per tahun maka seluruh lahan akan beririgasi dalam jangka waktu enam tahun. Upaya peningkatan produksi dan tingkat pasokan bawang merah pada tahun ketujuh harus dilakukan dengan strategi intensifikasi.
7.3
Kontribusi Disertasi terhadap Ilmu Pengetahuan Sistem Agroestat yang direkayasa dalam penelitian ini memberikan tambahan pada
khasanah ilmu pengetahuan Agroindustri khususnya tentang kawasan pertanian terpadu yaitu dalam hal: a. Agroestat berbasis komoditi unggulan hortikultura spesifik lokal yang ditetapkan dan disepakati bersama sebagai pilihan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah perdesaan. b. Agroestat direkayasa secara holistik, mencakup seluruh rangkaian nilai tambah (value chain) sektor pertanian, mulai tahap usahatani, agroindustri, dan agroniaga, serta bersifat multi-dimensi (sosial, budaya, ekonomi) antar-sektor (pertanian, industri, dan perdagangan). c. Agroestat berlandaskan pada konsep pasar bebas yang berkeadilan (fair free trade) dengan pengertian keseimbangan harga dicapai melalui mekanisme supply-demand, namun secara operasional dan pemberlakuannya tetap didukung dengan subsidi tidak langsung dari Pemerintah dan keberpihakan kepada petani. d. Agroestat menjadikan struktur sektor pertanian terintegrasi dalam satu keterpaduan wilayah dan bisnis, serta koordinasi antar para pelaku dan juga pelaku dengan Pemerintah.
184
e. Agroestat menetapkan pewilayahannya dengan menggunakan kriteria obyektif. Pendekatan obyektif yaitu didasarkan pada asumsi bahwa kekuatan interaksi antara dua kutub (poles) ditentukan oleh faktor yang paling dominan dalam pengembangan Agroestat. Jangkauan distribusi jaringan irigasi menjadi acuan penentuan batas pewilayahan Agroestat. f. Agroestat dikelola oleh suatu Unit Kerja Pengelola khusus yang melibatkan dan terdiri dari para stakeholders Agroestat, termasuk pelaku-pelaku dari Usahatani, Agroindustri, dan Agroniaga hortikultura bawang merah, serta melibatkan tokohtokoh masyarakat dan bisnis setempat.
7.4 Saran Dari hasil penelitian Agroestat yang menggunakan pendekatan keterpaduan wilayah yang telah dilaksanakan, maka dapat disarankan beberapa hal berkenaan dengan pengembangan wilayah dan peningkatan agroindustri sebagai berikut: 1) Pengembangan sektor pertanian merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan banyak elemen stakeholders, terkait erat dengan aspek sosial budaya, dan mencakup berbagai subsistem. Pendekatan soft system methodology terbukti mampu dan selayaknya digunakan dalam penelitian dan pengujian yang bersifat kebijakan pada sektor ini. 2) Daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman hasil pertanian hortikultura yang bersifat spesifik lokal dan berdayasaing. Komoditi yang bersifat unggulan ini harus dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dan penciptaan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pola Agroestat merupakan solusi yang tepat untuk mengembangkan komoditi hortikultura unggulan setiap daerah potensial sehingga secara nasional Indonesia memiliki sentra-sentra produk hortikultura unggulan yang berdayasaing internasional. Studi ini mencakup lingkup yang menyeluruh, sehingga ada tiga wilayah studi spesifik yang dapat dikembangkan secara independen, yaitu:
185
1) Pengkajian tentang pola niaga komoditi hortikultura bawang merah di tingkat nasional dan internasional, termasuk distribusi permintaan berkaitan dengan upaya substitusi impor dan penjajagan potensi ekspor. 2) Kelengkapan kebijakan publik dan ketentuan/peraturan Pemerintah Daerah yang terinci tentang pembentukan unit kerja atau lembaga dalam fungsi sebagai Pengelola Agroestat di tingkat Kabupaten. 3) Penelitian yang mendalam tentang mekanisme yang efektif untuk membangun komitmen bersama dari Pemerintah Daerah, masyarakat pertanian, dan masyarakat umum tentang penetapan bawang merah sebagai komoditi unggulan Kabupaten Brebes, meliputi: teknologi budidaya dan penyuluhan, sumberdaya manusia (petani, penyuluh, pedagang, aparat Pemerintah), informasi pasar (pasar, harga, mutu), pembinaan (kelembagaan mikro, program kerja Pemerintah Daerah), dan pengembangan industri.
186
DAFTAR PUSTAKA (Anonim). 1994. PIR-Trans Mandiri, Pusat Penelitian dan Pengembangan. Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan-RI. Jakarta. (Anonim). 1996. Economic and Rural Poverty – A study on the effects or price liberalization and market reforms in Asian developing countries. ESCAP, United Nation. New York. (Anonim). 1997/1998. Studi Pengembangan Kelembagaan Kemitraaan dan Manajemen Agroindustri Berorientasi Bisnis, Direktorat Jendral Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. Jakarta. (Anonim). 2001. Studi Peluang Pengembangan Corporate Farming dan Agro Estate di Kawasan Transmigrasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Jakarta. (Anonim). 2002. Studi Kelayakan Penetapan, Perancangan dan Pendidikan serta Pengembangan Agroindustri Komoditas Unggulan di Kabupaten Ngada, Tim Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian IPB dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nggada, Nusa Tenggara Timur. Bogor. (Anonim). 2005. Naskah Akademik - Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta. AIT (Asian Institute of Technology). 1994. Agriculture and Rural Development. Annual Research Report 1994. Pathumthani, Thailand: http://www.ait.ac.th/AIT/research/1994/resagri.html#gis. Arsyad L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi ke-1. BPFE. Yogyakarta. Arsyad I. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke-4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN. Yogyakarta. Ary S. 1999. Peranan Sumberdaya Manusia dalam Pengembangan Wilayah di Indonesia. Di dalam: Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT. Jakarta. Ashari S. 1995. Hortikultura Aspek Budaya. UI-Press. Jakarta. Asnawi, S. 1995. Strategi Investasi Irigasi dan Swasembada Pangan. Di dalam Pasandaran E, Editor. Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan. Lembaga penelitian, pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta. Austin JE. 1981. Agro industrial Project Analysis, J. EDI Series in Economic Development. Washington DC. Austin JE. 1992. Agroindustial project analysis: critical design factors. J. EDI/World Bank, Edisi ke-2. Washington DC. Basdabella S. 2001. Pengembangan Sistem Agroindustri Kelapa Sawit Dengan Pola Perusahaan Agroindustri Rakyat [Disertasi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
187
Berry BJL. 1961. A Method for Defining Multifactor Uniform Regions. J. Przeglad Geograficzny. Blunden J, Brooks C, Edge G, Hay A. 1973. Open University, Regional Analysis and Development. Harper & Row Publishers. New York. Boudeville JR. 1966. Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh. Bratakusumah DS, Solihin D. 2001. Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Breschi S., Malerba F. 2003. The Geography of Innovation and Economic Clustering: introductory notes, J. Industrial and Corporate Change, Vol.10. Brody SD. 2003. Implementing the principles of ecosystem management through local land use planning. J. Population and Environment, Vol.24 (6). New York. 511. Brown JG. 1994. Agroindustrial investment and operations. J. EDI/World Bank. Washington, DC. CADI (Center for Alternative Development Initiatives). 2002. Poverty Eradication Through Sustainable Integrated Area Development (SIAD): www.cadi.ph./siad_poverty_eradication. Carroll MC, Stanfield JR. 2004. Sustainable Regional Economic Development. J. Economic Issues, Lincoln 35 (2). New Orleans, Louisiana. Checkland P. 1981. Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons. London. Craig J. 2003. Growth Management in SE Queensland. Center for Policy and Development System, Queensland: http://cpds.apana.org.au/Documents/Crisis_in_GQ/Archieve/planning.htm Cooper DL., Schindler. 2006. Business Research. Mc.Graw Hill Int.Ed. New York. Cunningham R, Lamberton G. 2005. Industrial ecology and the development of ecoindustrial estates. Southern Cross University. Lismore, Australia. Dirdjojuwono RW. 2004. Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor. Djarwadi MT, Broto TP. 1999. Upaya meningkatkan Kualitas SDM di KTI. Di dalam: Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT. Jakarta. Eaton C. dan Shepherd A.W. 2001. Contract Farming - Partnerships for growth. Multimedia Service, Information Division, FAO, Rome. Eriyatno, Maarif S, Suhandiyanto H, Sutrisno. 1995. Kawasan Agroindustri Terpadu (KAT). Direktorat Jendral Industri Hasil Pertanian, Departemen Perindustrian. Jakarta. Eriyatno. 2001. Sistem Pengembangan Perekonomian Daerah berlandaskan Kemampuan Sumberdaya Lokal, Di dalam: Manajemen Otonomi Daerah – Birokrasi Ekonomi Sosial. LSKPI. Jakarta. Everitt B. 1980. Cluster Analysis. Edisi ke-2. Halsted Press. New York. FAO, United Nations. 2006. Integrated Planning and Management of Land Resources –
188
Economic and Social Council. Report of the Secretary-General United Nation Document E/CN.17/2000/6.: http://www.un.org/documents/ecoso/ecn. Flood RL., Jackson MC. 1991. Creative Problem Solving: Total Systems Intervention. Chencester. John Wiley & Sons, New York. Gattorna IJ. 1998. Strategic Supply Chain Alignment. Hamphire, Gower Publishing Ltd. England. Gillingwater D., University of Technology – Loughborough, 1975. Regional Planning and Social Change: A responsive Approach, Saxon House. Lexington Books. UK. Gittinger JP. 1986. Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian. UI Press. Jakarta. Glasson J. 1992. An Introduction to Regional Planning: Concept, theory, and practice. 2nd Edition. UCC Press Ltd. London. Goldin I, Knudsen O. 1990. Agricultural Trade Liberalization: implications for developing countries. OECD, Paris. World Bank, Washington DC. Gumbira ES, Sandaya N. 1998. Manajemen Produksi dan Operasi Untuk Industri Kecil dan Menengah. Makalah Diklat Manajemen Sederhana Industri Kecil dan Menengah Tingkat Manajer, Magister Manajemen Agribisnis (MMA-IPB). Bogor. Gumbira ES, Intan AH. 2001. Manajemen Agroindustri. Ghalia Indonesia/ MMA-IPB. Jakarta. Gunawan R, Thamrin J, Grijns M. 1997. Dilema Pertani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat. Yayasan Akatiga. Bandung. Gwynne RN. 2004. Clusters and Commodity Chains: Firm Responses to Neoliberalism in Latin America. J. Latin American Research Review. Vol.39 (3): 243. Austin. Hamenda J. 2003. Peranan Investasi dalam mengembangkan Kawasan Agropolitan yang berbasis Komoditas. Makalah Lokakarya Perumusan Kebijakan Pengembangan Agropolitan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan melalui Kemitraan Masyarakat-Swasta-Pemerintah. Jakarta. Heath HB. 1981. Source Book of Flavor. The AVI Publication.Co.Inc. Connecticut. Haeruman HJ. 2000. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan. Forum Diskusi PEL, Hotel Bumi Karsa. Jakarta. Haeruman HJ, Eriyatno. 2001. Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota/BIC-Indonesia. Jakarta. Hanas OP. 1993. Antioxidant. Di dalam: Hand Book of Industrial Seasonings. Blackie Academic and Professional. Hawiset P. 1998. Integrated Agro-Industrial Development. Mahidol University, Bangkok. Hayami Y, Kawagoe T, Marooka Y, Siregar M. 1987. Agricultural Marketing and Processing in Upland Java, A Prespective from A Sunda Village. CGPRT Center. Bogor. Ho L-H, Hsieh C-L. 2006. Research Descussion of Independent Mechanism in an
189
Industrial Area Development by Government. J. American Academy of Businesses, Vol. 10 (1). ABI/INFORM Global. Cambridge. IBRD, World Bank. 2000. Beyond Economic Growth - Meeting the Challenges of Global Development. New York. Irawan B, G S Hardono, B Winarso, I Sodikin, 2003. Laporan Akhir: Analisis Faktor Penyebab Pelambatan Produksi Komoditas Pangan Utama. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Petanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian RI. Jakarta. Jackson MC. 2003. Systems Approaches to Management. John Wiley & Sons. Chincester. Johara JT. 1999. Tataguna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Penerbit ITB. Bandung. Johnston J. 1972. Econometric Methods. Edisi ke-2. McGraw-Hill Kogakusha Ltd. Tokyo. Jomo KS, Nagaraj S. 2001. Globalization versus Development. Palgrave Publishers Ltd. New York. Journeaux P. 2003. Overview of the Linkage between Agricultural Activities, Water Pollution, and Water Use. Proceedings of an OECD Expert Meeting. Gyeonggju, the Republic of Korea. Koestoer RH. 2001. Dimensi Keruangan Kota: teori dan kasus. UI-Press. Jakarta. Kristanto P. 2004. Ekologi Industri. Penerbit Andi. Yogyakarta. Künzel W. 1996. Sustainability in Land Use Planning – Balancing Economic Needs and Ecological Necessities. GTZ GmbH. Eschborn. Germany. Lee Y-S. 2005. Foreign Direct Investment and Regional Trade Liberalization: A Viable Answer for Economic Development? J. World Trade. Vol.39 (4); 701. Lele UJ. 1975. The Design of Rural Development – Lesson from Africa. IBRD. USA. Lewis WA. 1966. Development Planning, The Essentials of Economic Planning. Harper & Row Publishers. New York. Lingard J. 2002. Agricultural Subsidies and Environmental Change, Encyclopedia of Global Environmental Change. USA: John Wiley & Sons, Inc. Lown JJ. 2003. Eco-industrial Development and the Resource Conservation and Recovery Act: Examining the Barrier presumption, J. Boston College Environmental Affairs Law Review. Vol 30. Lowe EA. 2001. Eco-industrial Park, A Report to Asian Development Bank. Indigo Development. California. Mardianto S, Kariyasa K, Maulana M. 2005. Kebijakan program perbaikan irigasi berdasarkan peluang peningkatan indeks pertanaman (IP). J. Analisis Kebijakan Pertanian 3 (1). PPPSEP – IPB. Bogor. Marx JL. 1989. A Revolution in Biothecnology. University of Cambridge. USA.
190
Maxwell S, Percy RH. 2002. New Trends in Development Thinking and Implications for Agriculture. J. Food, Agriculture and Rural Development (FARD). FAO. New York. McCrone G. 1973. The Application of Regional Accounting in the UK. Di dalam: Regional Analysis and Development. Harper & Row Publishers. New York. Miles M.A. 2006. Trade and Justice. J. Harvard International Review. Vol.28 (2), 78. Cambridge: Misra RP, Urs DV, Natraj VK. 1978. Regional Planning and National Development. Vikas Publishing House Pvt,Ltd. New Delhi. Mutizwa N.M. 1993. Strengthening Rural-Urban Linkages, United Nations Center for Human Settlements, New York. Nayyar D. 2001. Globalization: What does it mean for Development? Di dalam: Globalization versus Development. Palgrave Publishers Ltd. New York. North DC. 1973. Location Theory and Regional Economic Growth. Di dalam: Regional Analysis and Development. Harper & Row Publishers. New York. Pasandaran E. 1991. Irigasi Indonesia: Strategi dan Pengembangan. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta. Pierce II J.A., Robinson Jr.R.B. 1991. Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control. Edisi ke-7. MacGraw Hill. Boston. Pietrobelli C., Rabellotti R. 2003. Upgrading in Clusters and Value Chains in Latin America: The Role of Public Policies. Inter-American Development Bank; Washington, DC. Poernomosidi H. 1981. Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia. Makalah Pertemuan antara Ilmuwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Porter ME. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance with a New Introduction. Prentice Hall. New York. Porter ME. 1990. The Competitive Advantage of Nations. Free Press. New York. Porter ME. 1998. On Competition. HBS Press. Boston. Porter ME. 2000. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in Economic Behavior, J. Economic Development Quaterly, Vol.14. Rahayu E; Berlian N. 2004. Bawang Merah: Mengenal Varietas Unggul dan Cara Budidaya secara Kontinu. Penebar Swadaya. Jakarta. Rustiani F., Syaifudian H., Gunawan R. 1967. Mengenal Usaha Pertanian Kontrak (Contract Farming), Yayasan Akatiga, Bandung. Raj P. 2006. Sociocapitalism. Sociocapitalism Revealed: http://janawaaz.blogspot.com Raymond US. 1996. Science-based Economic Development – Case Studies around the World. Annal of the New York Academy of Science. Vol.798. New York.
191
Reinneccius G. 1994. Source Book of Flavors. Edisi ke-2. Chapmen and Hall. New York. Riyadi R. Dinamika Spasial Wilayah Perkotaan. Di dalam: Koestoer RH. 2001. Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus. Penerbit Universitas Indonesia (UIPress). Jakarta. Richardson HW. 1979. Regional Economics. University of Illinois Press. Chicago. Rismunandar. 1989. Membudidayakan Lima Jenis Bawang. Penerbit Sinar Baru. Bandung. Ruiz J-I M. 2004. Vertical Restrains in Spanish Steel Industry and Their Effects on Competition, 1906-1936. J. Business History Review. Vol.78 (4); 703. Boston. Rustiani F. 1996. Pengembangan Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang, dan Strategi Praktis. Akatiga-Yapika. Jakarta. Rustiani F, Sjaifudian H, Gunawan R. 1997. Mengenal Usaha Pertanian Kontrak (Contract Farming). Yayasan Akatiga. Bandung. Saaty TL. 1982. Decision making for leaders. California. Sadjad S, Sawarno F, Hadi S. 2001. Tiga Dekade Berindustri Benih di Indonesia. Jakarta. Santoso A., Retno HW., Muntolib, Sumari. 2004. Pengolahan Limbah Minyak Goreng Limbah Industri Kecil Menggunakan Zeolit Aktif dengan Filtrasi Vakum. Universitas Negeri Malang. Abstrak tahun 21/2004. Saragih, B. 2001. Agroindustri: Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor. Shank JK, Govindarajan V. 1993. Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage. Free Press. New York. Siddiqi M. 2005. Free trade is key to poverty reduction. African Business. Iss.315; 14. London. Simarmata DA. 1997. Ekonomi Pertanahan dan Properti di Indonesia : Konsep, Fakta, dan Analisis. Center for Policy and Implementation Studies. Jakarta. Simatupang P. 2000. Program Corporate Farming, Kelemahan Konsep dan Bahayanya. Pusat Studi Pembangunan, LP IPB. Bogor. Simon M, Robin HP. 2000. New Trends in Development Thinking and Implications for Agriculture. London. Sjarkowi F. 2000. Ekonomi Sumberdaya Alami & Lingkungan (1). Baldad Grafiti Press. Jakarta. Smith BC. 1965. Regionalism 3: The New Regional Machinery. Acton Society Trust; 36. U.K. Smith BE. 1998. Planning for Agriculture and Resource Materials, Chapter 7 – Agricultural Area Planning, Provincial Agricultural Land Commission. British Columbia: http://www.alc.gov.bc.ca/publications/planning_for_agriculture.
192
Smith DM. 1968. Identifying Grey Areas – a Multivariate approach. Regional Studies. Vol.2 (2). U.K. Smith DM. 1973. A Theoretical Framework for Geographical Studies of Industrial Location. University of Southern Illinois. Di dalam: Regional Analysis and Development. Harper & Row Publishers. New York. Smith JE. 1990. Prinsip Bioteknologi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Soeripto, Widarbo, Badrun M, Lukmana A, Prawiranata RI, Praptosuhandio P. 1994. PIR Perkebunan – Kemitraan Usaha Besar dengan Petani dalam Agribisnis Perkebunan. Yayasan Agrimedia. Jakarta. Spencer C, Quane D. 1999. Agribusiness Opportunities in Kalimantan and Sulawesi. Rural Industries Research & Development Corporation. Australia. Stiglitz JE. 2002. Globalization and Its Discontents. Allen Lane. London. Stiglitz JE. Charlton A. 2005. Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development. Oxford University Press Inc. New York. Sudaryanto T, Rusastra IW, Syam A, Ariani M. 2002a. Analisis Kebijaksanaan: Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agro Industri. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. Sudaryanto T, Rusastra IW, Syam A, Ariani M. 2002b. Analisis Kebijaksanaan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. Suhandojo. 1999. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa IDT di Kalimantan Selatan. Di dalam: Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT. Jakarta. Sumardjo. 2001. Tinjauan Konsepsi Kemitraan di Masa Lalu. Di dalam: Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota/ BIC-Indonesia. Jakarta. Sutarman S, Eriyatno. 2001. Rekayasa Kemitraan Usaha dan Peran BDS dalam Ekonomi Lokal. Di dalam: Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota/ BIC-Indonesia. Jakarta. Sutarya R, Grubben G, Sutarno H. 1995. Pedoman Bertanam Sayuran Dataran Rendah. Gajahmada University Press. Yogyakarta. Sutrisno, Syukur M, Budijanto S. 2001. Pola Kemitraan Partisipatif. Di dalam: Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota/ BIC-Indonesia. Jakarta. Swasono Y. 1999. Community Based Training: Konsep Pemberdayaan Ekonomi Rakyat , Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pelatihan. Di dalam: Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT. Jakarta. Syukur M, Sutrisno, Rachman B. 2001. Kemitraan Koperasi dan BUMN dalam Agroindustri Hortikultura. Di dalam: Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi
193
Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota/ BIC-Indonesia. Jakarta. Thamrin M, Ramlan, Armiati, Ruchjaniningsih dan Wahdania. 2003. Pengkajian Sistem Usahatani Bawang Merah di Sulawesi Selatan. J. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol. 6 (2); 141:153 Thoha M. 2001. Membangun Birokrasi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Di dalam: Manajemen Otonomi Daerah – Birokrasi Ekonomi Sosial. LSKPI. Jakarta. Triutomo S. 1999. Pengembangan Wilayah melalui Pembentukan KAPET. Di dalam: Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT. Jakarta. UN (United Nation). 1989. Integrated Rural Development in Asia and the Pacific, Proceedings of the Regional Experts Meeting on the Review of Integrated Rural Development Strategies. Suweon, Republic of Korea. UN (United Nation). 2000. Integrated Planning and Management of land resources, Economic and Social Council: 8th session. Report No.E/CN.17/2000/6. USAID. 2006. Integrated Rural Integrated: Lessons Learned. Collaboration Global Giving and USAID. http://www.usaid.gov/am/integrated_rural_development_armenia.pdf. Viciani F, Stamoulis KG, Zezza A. 2000. Food, Agriculture, and Rural Development, Current and Emerging Issues for Economic Analysis. Summary of Results of the Survey. http://www.fao.org. Warpani S. 1980. Analisis Kota dan Daerah. Penerbit ITB. Bandung. Watson GH. 1993. Strategic Benchmarking. John Wiley & Sons, Inc. USA. Weihrich, J. 1982. The TOWS matrix: a tool for situational analysis. J. Long Range Planning, Vol. 15 (2); 12:14. Weimer DL, Vining AR. 1999. Policy Analysis – Concepts and Practice. 3rd Edition. Prentice Hall Inc. New Jersey. Weitz B, Wang Q. 2004. Vertical Relationships in Distribution Channels: A marketing perspective. J. Antitrust Bulletin. Vol.49 (4); 859. New York. Widiati A. 1999. Kebijaksanaan Teknologi untuk Perlindungan Lingkungan Perkotaan: Kasus Jabotabek dan Cekungan Bandung. Di dalam: Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT. Jakarta. Winarno FG. 1991. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia. Jakarta. Wirawan. 1995. Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Irigasi. Di dalam Pasandaran E, Editor. Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan. Lembaga penelitian, pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta. Zen MT. 1999. Falsafah Dasar Pengembangan Wilayah : Memberdayakan Manusia. Di dalam: Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT. Jakarta. Zohar D. dan Maarshall I. 2005. Spiritual Capital – memberdayakan SQ di dunia bisnis (terjemahan). Mizan Pustaka. Bandung.
194
Lampiran
Lampiran 1 : Industri Pasca Panen Bawang Merah Selain industri pengolahan pasca panen yang telah diuraikan di atas, ada tiga jenis industri pengolahan lain yang sedang dijajagi oleh beberapa pihak Investor dengan dorongan dari Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu agroindustri pengolahan oleoresin, pasta dan tepung bawang merah. Tiga jenis industri ini menggunakan bahan baku pokok bawang merah yang tersedia dalam jumlah, kualitas, dan variasi yang cukup sehingga sangat memadai untuk dikembangkan di lokasi Kabupaten Brebes. Ketiga proses pengolahannya dibahas pula secara singkat pada bagian berikut. 1) Industri Bawang Merah Goreng Diagram alir pembuatan bawang merah goreng dapat digambarkan sebagai berikut
Bawang Merah
Pengupasan kulit luar
Pencucian
Proses Produksi
Pengirisan
Sentrifugasi 1
Sentrifugasi 2
Penggorengan
Pencampuran dengan tepung
Pengayakan
Pendeteksian 1
Penyortiran
Pengemasan dan labeling
Pendeteksian 2
Bawang Merah Goreng
Gambar 1 : Proses Produksi Bawang Merah Goreng Perajangan umbi dilakukan dengan mesin pengiris yang digerakkan dengan motor penggerak. Hasil irisan bawang merah disentrifugasi untuk menghilangkan air bekas pencucian selama 5-7 menit, kemudian dicampur dengan bahan pengisi, yakni terigu, tepung gaplek dan tapioka, tergantung permintaan konsumen. Penggorengan dilakukan di dalam minyak goreng yang mendidih (130-150oC). Hasil penggorengan disimpan sementara dalam tempat penyaringan untuk menampung minyak yang berlebihan. Penurunan kadar minyak dilakukan dengan sentrifugasi selama 5-7 menit. Pengayakan dilakukan untuk memisahkan bawang goreng berdasarkan ukuran,
195
sedangkan pendeteksian-1 dilakukan melalui metal detektor untuk mendeteksi logam yang terbawa dalam proses produksi bawang merah goreng. Tahap selanjutnya adalah penyortiran untuk memisahkan bawang merah yang gagal, kulit yang terikut dan bahan asing lain. Setelah mengalami pendeteksian-2 bawang merah goreng siap dikemas dan dilakukan labeling. 2) Acar Bawang Merah Cara pembuatan acar bawang merah juga sangat sederhana sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.
Gambar 2 : Proses Produksi Acar Bawang Merah Acar bawang merah adalah produk hasil fermentasi bahan nabati (buah, sayur, dan umbi) menggunakan cuka dan larutan garam 10-15% sebagai bahan pengawet. Selama fermentasi mikroba tahan garam tumbuh menghasilkan asam, rasa dan aroma yang khas acar. Acar bawang merah terutama digunakan sebagai penyedap masakan. 3) Oleoresin Bawang Merah Diagram alir proses pembuatan oleoresin bawang merah dapat dilihat pada gambar berikut ini:
196
Gambar 3 : Proses Produksi Oleoresin Bawang Merah 4) Pasta Bawang Merah Pasta adalah salah satu bentuk dari emulsi. Produk pasta yang baik berhubungan dengan sistem emulsi yang baik pula. Emulsi merupakan suatu sistem yang heterogen yang mengandung dua fasa cairan, yang satu terdispersi sebagai globular-globular dalam medium pendispersi dalam bentuk dropplet (butiran). Dalam adonan O/W (oil in water), protein dan air membentuk matriks yang menyelubungi butir lemak (Winarno, 1991). Bawang merah memiliki kandungan protein sedikit sekali, sehingga dalam pembuatan pasta bawang merah perlu ditambahkan zat pengemulsi untuk memperbaiki sistem emulsinya (Gambar 4).
Gambar 4 : Proses Produksi Pasta Bawang Merah
197
5) Tepung Bawang Merah Tepung bawang merah banyak digunakan untuk berbagai macam produk pangan, salah satunya adalah bumbu penyedap pada produk mie instan (Heath, 1981). Beberapa produk makanan dan snack banyak menggunakan bawang kering sebagai bumbu tambahan, penggunaanya dapat berupa padatan kering atau tepung. Tepung bawang mempunyai aroma 8-10 kali lebih kuat dibandingkan bawang segar. Cara pengolahan untuk memperoleh tepung bawang dapat dilakukan melalui proses pengeringan (Gambar 5). Alternatif pengeringan dapat dilakukan dengan alat pengering hampa atau vacum dryer (Reinneccius, 1994).
Gambar 5 : Proses Produksi Tepung Bawang Merah
198
Lampiran 2 : Organisasi Pemerintah Kabupaten Brebes Bupati
DPRD Kabupaten
Sekretaris Dewan
Wakil Bupati
Instansi Vertikal Sekretaris Daerah Lembaga Teknis Daerah
Asisten Perekenomian
Asisten Kesra
Asisten Polkam
Dinas-dinas Kecamatan
Lampiran 2a. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
Lampian 2b. Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah – Kabupaten Brebes
199
Lampiran 2c. Organisasi Dinas Pekerjaan Umum – Kabupaten Brebes
Lampiran 2d. Organisasi Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan – Kabupaten Brebes
200
Lampiran 3 : Daftar Analisa Dampak Mengenai Lingkungan Pengembangan Daerah Irigasi (DI)
Rencana Kelola Lingkungan (RKL)
Tahap Pra-Konstruksi Keresahan masyarakat berkaitan dengan keberadaan trase saluran pembawa berdasarkan hasil pengukuran dan pelaksanaan pembebasan tanah yang telah dan akan diadakan
Upaya-upaya Umum - Beberapa mitigasi (upaya pengelolaan yang akan diterapkan guna memperkecil intensitas dampak) 1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan pada seluruh wilayah yang terintegrasi dengan rencana kegiatan. 2. Melakukan orientasi ulang trase saluran pembawa dan saluran pembuang sebelum lahan atau tanaman masyarakat dibebaskan. Jika ditemukan bangunan pemukiman di atas trase saluran, dirumuskan pertimbangan sosial dan ekonomi terhadap keberadaan trase, dipindahkan atau bangunan dibebaskan. Atau, jika dari orientasi ulang ditemukan keberadaan lahan masyarakat yang sedikit maka hal ini juga dipertimbangkan. 3. Mengurangi intensitas dampak dengan melakukan up-grade saluran yang telah ada di areal persawahan sebelumnya, baik bagi saluran pembawa (sekunder) maupun saluran pembuang. 4. Merumuskan nilai ganti rugi secara transparan dengan anggota masyarakat pengolah atau penggarap lahan serta melibatkan tokoh masyarakat setempat.
Tahap Konstruksi 1
Penurunan kualitas udara, yaitu emisi debu, gas S2, NO2 dan gas CO serta peningkatan kebisingan lingkungan pemukiman oleh operasional kendaraan angkutan bahan / material. Patokan yang digunakan adalah Baku Mutu Udara Ambien sesuai Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1999.
• Melengkapi seluruh kendaraan angkut dengan knalpot yang memadai agar besaran emisi gas buang kendaraan angkut memenuhi peraturan yang berlaku. • Melengkapi seluruh kendaraan angkut dengan terpal penutup angkutan. • Mengadakan sarana serta mencuci dan membersihkan roda kendaraan angkut. • Memanfaatkan jalan inspeksi sebagai jalur mobilisasi material.
201
2
Gangguan pada sarana prasarana jalan dengan memperhatikan: kondisi permukaan ruas jalan yang ada, intensitas kerusakan ruas jalan karena beban angkutan, lalu lintas, dan jaringan listrik yang mempunyai dampak ikutan berupa keresahan masyarakat.
• Menugaskan sarana radio komunikasi, rambu-rambu, dan sarana pengaman lainnya. • Koordinasi dengan PLN untuk mengamankan jaringan listrik SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah). • Menyesuaikan muatan kendaraan angkut dengan daya dukung jalan yang akan dilalui. • Melakukan perbaikan (rehabilitasi) ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat mobilisasi material. • Memanfaatkan jalan inspeksi sebagai jalur mobilisasi material.
3
Gangguan kemacetan lalu lintas, diperhitungkan jumlah angkutan untuk bahan material dan buangan, frekuensi kendaraan serta pengaruhnya pada jalan negara, propinsi dan jalan kabupaten di lingkungan pemukiman yang ada dan dilalui.
Melengkapi kendaraan angkut dengan tanda-tanda tertentu dan lampu emergency.
4
Perubahan iklim makro yang disebabkan perubahan tutupan lahan berupa semak belukar dan kebun campuran (hutan sekunder) menjadi areal pertanian, sehingga iklim mikro (peningkatan suhu udara dan penurunan kelembaban udara) yang berakibat pada penurunan tingkat kenyamanan pada lingkungan pemukiman di sekitar.
• Mengamankan media vegetasi sebagai media pembatas dan pelindung intensitas radiasi cahaya matahari. • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kemungkinan peningkatan suhu udara dan penurunan kelembaban udara.
5
Gangguan pada habitat biota aquatis (ikan, plankton, benthos) yang terjadi akibat kegiatan proyek yang menyebabkan perubahan kualitas parameter zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi pada perairan sungai. Bentuk gangguan (dampak) adalah meningkatnya populasi mikrobiota aquatis dari kelompok chlorophyta (plankton) dan molusca seperti jenis lymanea sp. (benthos) di lingkungan sungai sehingga secara akumulasi memungkinkan terjadinya perubahan struktur komunitas, sehingga indeks diversitas plankton dan benthos berpeluang mengalami penurunan. Peningkatan populasi mikrobiota aquatis merupakan indikator dari peningkatan pelumpuran / sedimentasi, sehingga kualitas plankton dan benthos berpeluang mengalami penurunan kriteria. Sementara itu, berbagai jenis ikan akan bermigrasi pada habitat yang sama ke arah hulu atau hilir.
• Menyediakan lokasi khusus untuk untuk penimbunan material deposit, jauh dari sungai yang mempunyai populasi biota aquatis. • Mengurangi dan memperkecil ceceran tanah dan terutama lumpur di aliran air sungai dan membuangnya ke daerah disposal.
202
6
Gangguan pada satwa darat akibat pelaksanaan Penyiapan Lahan Berpengairan (PLB) yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan, hal ini disebabkan oleh keberadaan trase saluran pembawa dan saluran pembuang pada komunitas kebun campuran (hutan sekunder) dan semak belukar, merupakan habitat satwa anggota kelompok mamalia, burung, reptilia dan amphibia. Beberapa satwa darat bermigrasi ke daerah sekitarnya, termasuk satwa yang dilindungi.
• Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Unit Konservasi Sumberdaya Alam untuk mengarahkan migrasi satwa ke kawasan hutan lainnya.
7
Peningkatan erosivitas lahan yang disebabkan peningkatan air larian (surface run-off) dan pencucian (leaching) lahan oleh air hujan seiring dengan hilangnya vegetasi penutup dari kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan.
• Merumuskan pola terasering areal sawah baru berdasarkan kepemilikan / penguasaan lahan sebelumnya. • Merumuskan rencana pencetakan sawah baru atau peningkatan sawah yang dimulai dari elevasi yang tertinggi ke arah elevasi yang lebih rendah (pola terasering). Merumuskan perencanaan tanggul (pematang) di areal sawah baru yang juga berfungsi sebagai media pembatas, sesuai dengan kepemilikan / penguasaan lahan sebelumnya.
8
Peningkatan pelumpuran (sedimentasi) sungai akibat leaching dan translokasi (erosi) material hasil galian dari saluran pembawa dan saluran pembuang oleh air hujan, maupun pencetakan sawah baru.
• Area pembersihan lahan diupayakan seminimal mungkin, semaksimal mungkin lahan yang terbuka ditutup dengan gebalan rumput. • Mengatur jadwal pelaksanaan pembukaan dan pembersihan lahan, sesuai dengan tahapan kemajuan kegiatan.
9
Perubahan bentang alam (mortologi) akibat pengambilan material untuk bangunan air dan jalan inspeksi dari delta sungai menjadi aliran sungai yang baru. Hal ini akan menimbulkan dampak pertambahan luas bantaran banjir serta peningkatan intensitas gerusan tebing sungai.
• Merumuskan pengelolaan quarry dan borrow area sesuai dengan alur alamiah.
10
Gangguan pemanfaatan air sungai akibat meningkatnya kekeruhan perairan sungai (dampak utama) dengan dampak ikutan pada penggunaan untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakus (MCK) oleh masyarakat yang akan terganggu oleh kegiatan proyek.
• Mengukur tingkat kebutuhan air minimal untuk kegiatan mandi,cuci, dan kakus (MCK) oleh masyarakat. Atas dasar hal itu ditentukan dan diupayakan tingkat aliran minimal pada saluran, terutama juga pada musim kemarau. • Penyediaan sumber air alternatif (sumur) dan bak tampung air untuk digunakan oleh masyarakat, terutama pada saat ketersediaan debit air tidak mencukupi.
203
11
Penurunan kualitas air permukaan akibat dari pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan bangunan air dan jalan inspeksi, terutama dengan adanya base-camp, pembukaan dan pembersihan lahan, serta pengelolaan quarry dan borrow area.
• Menjaga aktivitas base-camp dengan memberikan penyuluhan yang cukup kepada para petugas. • Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan lahan di sepanjang trase saluran pembawa dan saluran pembuang. • Melakukan pengawasan kegiatan di quarry dan borrow area yang berada di delta sungai, sesuai alur dari hulu ke hilir.Mengelola kegiatan konstruksi bangunan air. • Mengelola kegiatan penggalian saluran pembawa dan pembuang. • Mengelola kegiatan pencetakan sawah baru.
12
Peluang kesempatan kerja yang ditimbulkan dengan adanya proyek ini.
• Melakukan sosialisasi tentang spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan serta imbalan yang dapat diberikan. • Memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di proyek. • Memanfaatkan tenaga kerja lokal sebagai agen sosial budaya masyarakat setempat bagi tenaga kerja pendatang.
204
Tahap Pelaksanaan dan Pemeliharaan (Pasca Konstruksi) 1
Operasional dan pemeliharaan bangunan air (bendung) yang berakibat pada penurunan debit aliran. Penggenangan air pada bendung mengakibatkan pengurangan debit air ke arah hilir (dampak utama). Intensitas penurunan debit akan memunculkan bentuk delta (dataran baru) pada alur sungai (dampak ikutan), halmana mengakibatkan kegiatan mandi, cuci, dan kakus (MCK) oleh masyarakat akan mengalami gangguan.
• Mengadakan sosialisasi ke masyarakat di hilir sungai tentang kemungkinan penurunan debit aliran sungai terutama pada musim kemarau yang akan menimbulkan gangguan pemanfaatan air sungai untuk aktifitas MCK. • Merumuskan jadwal musim tanam sesuai ketersediaan debit air sungai dalam suatu selebaran (leaflet) yang dibagikan kepada masyarakat petani.
2
Operasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembawa (saluran induk serta saluran sekunder), serta jalan inspeksi mengakibatkan perubahan (positif) pola pengolahan lahan pertanian sawah atau sistem usahatani masyarakat pada daerah hilir (down stream), seiring dengan pendistribusian air melalui saluran pembawa. Perubahan positif dimaksud adalah pengolahan sawah semi teknis, tadah hujan dan kebun campuran menjadi sawah teknis. Perubahan ini harus diikuti dengan pola penyuluhan melalui kelompok tani yang ada sesuai dengan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang terlaksana secara kelembagaan.
• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok tani berkaitan dengan penerapan serta jadwal tanam sesuai pola pengolahan sawah teknis. • Merumuskan perumusan saluran yang dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan air deras tawar dengan menggunakan keramba.
3
Pertumbuhan ekonomi berupa terbukanya peluang usaha seperti pemeliharaan ikan air tawar air deras pada saluran pembawa, terutama saluran induk. Walaupun usaha demikian dilarang namun dalam kenyataannya masih dilakukan di saluran pembawa oleh masyarakat.
• Melakukan pemantauan jumlah unit usaha pemeliharaan ikan air deras yang dikembangkan masyarakat pada saluran pembawa terutama saluran induk dengan menggunakan keramba. • Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peningkatan pendapatan dari usaha pemeliharaan ikan air deras yang tidak mengganggu aliran air irigasi untuk sawah.
205
4
Operasionalisasi dan pemeliharaan saluran pembuang berupa konflik pemanfaatan air. Saluran pembuang yang berfungsi mengatur sirkulasi air (water balance) yang berasal dari areal pertanian (daerah irigasi). Setelah mengairi lahan pertanian, air kembali ke badan air semula atau sungai lain. Kemungkinan dampak yang akan terjadi sehubungan operasional saluran ini adalah konflik pemakaian air pada saluran pembuang di daerah hilir (down stream). Kemungkinan pemanfaatan air dari saluran pembuang untuk mengairi lahan pertanian (yang tidak dibenarkan) masih banyak dilakukan masyarakat (dampak utama). Akibat berikutnya adalah perubahan sirkulasi air pada areal persawahan (dampak sekunder).
• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama memelihara jaringan irigasi dan tidak melakukan pengambilan air (free intake) pada saluran pembuang.
5
Kegiatan persawahan, terutama penurunan kualitas air permukaan dan gangguan pada habitat biota aquatis.
• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok tani agar menggunakan pupuk (urea, TSP, dan KCI) atau pestisida dengan dosis yang terbatas atau sesuai anjuran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan memanfaatkan kompos sebagai pupuk alternatif. • Melakukan sosialisasi dan mengajak untuk menerapkan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Kelompok Tani diprogramkan untuk mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). • Melakukan pengawasan peredaran pestisida, herbisida, fungisida ataupun insektisida pada seluruh wilayah yang tercakup.
6
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Gangguan yang perlu diantisipasi adalah pada keanekaragaman jenis pohon (vegetasi) pada kawasan tangkapan hujan (catchment area) serta intensitas gangguan atau pemanfaatan hasil hutan (penebangan kayu secara liar) yang cenderung makin besar. Pengamanan dan pelestarian kawasan tangkapan hujan sungai untuk memberikan jaminan sumber air pertanian, karena itu pelestarian dan pengelolaan DAS perlu dilaksanakan secara terencana dan melibatkan masyarakat di bagian hutan secara keseluruhan.
• Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan sebagai pengatur daur hidrologi (tata air) serta pengamanan kawasan lindung sempadan sungai. • Melakukan koordinasi dengan instansi teknis dan pengawasan terhadap keberadaan dan penggunaan peralatan eksploitasi hasil hutan seperti chainsaw.
206
Lampiran 4 : Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Aagroestat PETUNJUK INSTALASI Aplikasi Model AgroEstat melibatkan beberapa file beserta konfigurasi yang harus diatur sedemikian rupa sehingga aplikasinya dapat berjalan dengan baik. File-file ini (pada PC yang berbeda) kemungkinan tidak tersedia. Proses instalasi AgroEstat bertujuan untuk mengkopi file-file yang diperlukan serta mengatur konfigurasinya. Untuk menginstalasi Model AgroEstat pada PC disarankan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: o
Aplikasi Model AgroEstat dapat beroperasi pada Windows 9x / 2000 / XP dengan minimal RAM 128 MB dengan ruang kosong pada hard disk minimal sebesar 7 MB.
o
Jika dalam PC terdapat Model AgroEstat yang telah terinstalasi sebelumnya, maka perlu dilakukan penghapusan sesuai prosedur menghapus aplikasi Model AgroEstat dari Windows sebelum meng-instal Model AgroEstat yang baru.
o
Buka file setup.exe pada folder Agroestat, akan muncul tampilan AgroEstat setup. Tekan tombol OK.
o
Tekan tombol Instalasi untuk memulai instalasi program.
o
Akan muncul tampilan icon setup Tekan tombol Continue.
o
Setup akan meng-instal Data Access Component (DAO). Setelah itu setup akan meng-instal AgroEstat. Jika muncul tampilan Version Conflict, tekan tombol Yes.
o
Akan muncul tampilan bahwa setup AgroEstat telah selesai di-instal dengan lengkap. Tekan tombol OK. Program aplikasi AgroEstat sudah dapat digunakan. Namun sebelum menggunakan program, disarankan untuk melakukan restart komputer.
MODEL AGROESTAT Aplikasi Model AgroEstat merupakan implementasi dari Rekayasa Sistem Agroestat Hortikultura dengan Pendekatan Keterpaduan Wilayah. Program ini disusun dalam bentuk Sistem Penunjang Keputusan (SPK) (Decision Support System DSS) dan perhitungan matematis untuk membantu dalam analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam keterpaduan wilayah. Model AgroEstat dapat dibuka melalui tombol Start taksbar Windows, sebagaimana layaknya program-program aplikasi yang lain.
207
Tampilan pertama pada aplikasi Model AgroEstat adalah dialog askes aplikasi yang menjadi awal otorisasi pengguna. Pada tampilan ini akan ditanyakan jenis akses pengguna dan password-nya. Jika login sebagai user maka tidak diperlukan password. Tampilan input pengguna (login) seperti dapat dilihat pada gambar berikut:
Pilih jenis akses pengguna
Gambar 1. Tampilan Login Aplikasi Model AgroEstat Pilih jenis akses pengguna seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini, setelah itu tekan tombol OK. Jenis akses pengguna
Kata sandi
User
Tidak perlu
Fasilitas Hanya dapat melihat-lihat data, konsultasi sistem pakar, dan melihat hasil analisa model
Operator
Perlu
Dapat memanipulasi (input, edit, hapus, simpan) data.
Administrator
Perlu
Dapat melakukan edit atas bobot kriteria penilaian pada sistem.
Setelah memasukan akses pengguna dan password-nya maka selanjutnya akan muncul tampilan menu utama program.
208
STRUKTUR APLIKASI MODEL AGROESTAT Secara struktural konfigurasi Aplikasi Model AgroEstat terdiri beberapa form (halaman dialog) yang masing-masing dirancang untuk proses input berupa data untuk menghasilkan output yang berbentuk informasi, alternatif strategi pengembangan, analisis faktor-faktor pendukung keterpaduan wilayah. Menu utama aplikasi Model AgroEstat terdiri dari Basis Data, Basis Model, Analisa Finansial, Pemilihan Strategi dan Proses Produksi.
Gambar 2. Tampilan Menu Utama BASIS DATA Menu Basis Data terdiri dari beberapa sub-menu yang semuanya berisi data mengenai kondisi wilayah yang menjadi objek penelitian. Sub-menu dalam menu Basis Data adalah: Tata Guna Lahan dan Jaringan Irigasi, Perekonomian Wilayah, Potensi Wilayah, Produksi Komoditi Pertanian, Struktur Biaya Usaha Tani, Struktur Biaya Agroindustri, dan Data Kelembagaan.
209
Klik Basis Data kemudian pilih data yang ingin dilihat
Gambar 3. Tampilan Menu Basis Data
Klik Basis Data kemudian pilih Tata Guna Lahan dan Jaringan Infrastruktur
Gambar 4. Proses Data Tata Guna Lahan dan Jaringan Infrastruktur
210
Klik Proses Data untuk melakukan input dan edit data
Gambar 5. Tampilan Data Tata Guna Lahan dan Jaringan Infrastruktur
Gambar 6. Input Data Tata Guna Lahan dan Jaringan Infrastruktur Data Tata Guna Lahan dan Jaringan Infrastruktur Data Tata Guna Lahan serta Jaringan Infrastruktur merupakan data peruntukan wilayah, dimana pengguna dapat mengetahui data kondisi wilayah berdasarkan
211
Kecamatan. Data ini dapat di-input, di-edit maupun dihapus oleh pengguna jika login sebagai administrator atau operator. Data Perekonomian Wilayah Data Perekonomian menampilkan data perekonomian pada Kabupaten yang dianalisis berdasar Kecamatan, yang berisi data pendapatan per kapita. Data ini dapat di-input, di-edit maupun dihapus oleh pengguna jika login sebagai administrator atau operator.
Klik Basis Data kemudian pilih Perekonomian Wilayah
Gambar 7. Proses Data Perekonomian Wilayah
212
Klik Proses Data untuk melakukan input dan edit data
Gambar 8. Tampilan Data Perekonomian Wilayah
Gambar 9. Input Data Perekonomian Wilayah Data Potensi Wilayah Data Potensi Wilayah, menampilkan Data Potensi Wilayah terdiri dari luas lokasi, jumlah penduduk yang dirinci menurut tingkat pendidikannya dari yang tidak lulus SD
213
sampai yang lulus SMU. Data ini dapat di-input, di-edit maupun dihapus oleh pengguna jika login sebagai administrator atau operator.
Klik Basis Data kemudian pilih Potensi Wilayah
Gambar 10. Proses Data Potensi Wilayah
Klik Proses Data untuk melakukan input dan edit data
Gambar 11. Tampilan Data Potensi Wilayah
214
Gambar 12. Input Data Potensi Wilayah Data Produksi Komoditi Pertanian Data Produksi Komoditi Pertanian menampilkan Data Permintaan Komoditi bawang merah berdasarkan jumlah produksi per tahun. Data ini dapat di-input, di-edit, atau dihapus oleh pengguna jika login sebagai administrator atau operator.
Klik Basis Data kemudian pilih Produksi Komoditi Pertanian
Gambar 13. Proses Data Produksi Komoditi Pertanian
215
Klik, untuk melihat data selanjutnya
Gambar 14. Tampilan Data dan Input Data Produksi Komoditi Pertanian
Klik Basis Data kemudian pilih Struktur Biaya Usahatani
Gambar 15. Proses Pilih Data Struktur Biaya Usahatani
216
Klik Proses Data untuk melakukan input dan edit data
Gambar 16. Tampilan Data Struktur Biaya Usahatani
Gambar 17 Input Data Struktur Biaya Usahatani
217
Data Struktur Biaya Agroindustri Data Struktur Biaya Agroindustri menampilkan data yang akan digunakan untuk menghitung kelayakan finansial Agroindustri, baik biaya tetap maupun biaya variable. Data struktur Biaya Agroindustri terdiri dari komponen-komponen biaya yang diperlukan dalam agroindustri. Data ini dapat di-input, di-edit, atau dihapus oleh pengguna jika login sebagai administrator atau operator.
Klik Basis Data kemudian pilih Struktur Biaya Agroindustri
Gambar 18. Proses Pilih Data Struktur Biaya Usahatani
Data Kelembagaan Data Kelembagaan menampilkan Struktur Manajemen Pengelola Kawasan dan semua pihak yang terkait dan berperan didalamnya. Data kelembagaan ini bersifat statis sehingga tidak dapat di-edit maupun di-input, karena hanya berupa informasi.
218
Klik Proses Data untuk melakukan input dan edit data
Gambar 19. Tampilan Data Struktur Biaya Agroindustri
Gambar 20. Input Data Struktur Biaya Agroindustri
219
Klik Basis Data kemudian pilih Data Kelembagaan
Gambar 21. Proses Data Kelembagaan Pemerintah Kabupaten selaku Dewan Pengawas (DPs)
Badan Pengelola Kawasan Majelis Pertimbangan (MP) Tokoh-tokoh Masyarakat yang disegani dan berwawasan luas
Dewan Pengurus Harian (DPH) Wakil Bupati sebagai Ketua
Asosiasi Pengusaha / Industri Agro
Sektor Pertanian : Pemuliaan Benih Budidaya Komoditi Hortikultura
Pusat Koperasi Pertanian
Sektor Perdagangan : Perdagangan, pergudangan dan distribusi Sektor Perindustrian : Industri Pengolahan Komoditi Hortikultura
Koperasi Pertanian (Koptan)
Kelompok Tani
Petani
Petani
Petani
Petani
Gambar 22. Tampilan Data Kelembagaan
220
BASIS MODEL Basis Model terdiri dari Model Perubahan Demand, Model Perubahan Irigasi, dan Model Perubahan Irigasi Terbatas
Model Perubahan Demand Model Perubahan Demand dibangun sebagai bagian dari SPK Agroestat bertitik tolak dari antisipasi perubahan (kenaikan) demand pada tahun-tahun mendatang, dikaitkan dengan peningkatan jaringan irigasi yang diperlukan untuk mencapai hasil produksi tertentu dari suatu usaha budidaya.
Klik Basis Model kemudian pilih Perubahan Demand
Gambar 23. Proses Pilih Model Perubahan Demand Pada frame Kondisi Awal, data dapat di-edit sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sedangkan pada frame Penyesuaian Keuntungan, data yang dapat di-edit adalah Biaya Produksi Total, Skenario Keuntungan Petani, dan Jumlah Produksi. Data yang lainnya dalam frame ini akan berubah secara otomatis setelah menekan tombol Proses.
221
Klik Proses untuk melihat hasil perhitungan
Perubahan demand selama 5 tahun
Gambar 24. Tampilan Model Perubahan Demand Pada frame Perubahan Demand, kita memasukkan angka penambahan demand yang direncanakan pada semua kotak input. Setelah semua input dimasukkan kemudian tekan Proses maka seluruh data yang ditampilkan akan berubah berdasarkan perhitungan dari input yang kita masukkan. Angka-angka pada frame perubahan Demand selain sebagai input juga sebagai output setelah dilakukan proses perhitungan. Data dalam tabel selain berisi perubahan demand yang diperlukan setiap tahunnya juga menampilkan parameter lain yang berhubungan. Model Perubahan Irigasi Model Perubahan Irigasi digunakan untuk menghitung kapasitas perubahan demand yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi setelah peningkatan, guna mencapai tingkat harga (stabil) yang dikehendaki. Tampilan model ini terdiri dari empat frame yaitu Kondisi Awal, Penyesuaian Keuntungan, Perubahan Demand, dan Tabel yang memuat parameter hasil perhitungan. Frame Kondisi Awal mengggambarkan kondisi di lapangan sebelum dilakukan peningkatan irigasi. Angka-angka dalam frame ini dapat diganti mengikuti perubahan kondisi yang terjadi di lapangan.
222
Klik Basis Model kemudian pilih Perubahan Irigasi
Gambar 25. Proses Pilih Model Perubahan Irigasi Frame Penyesuaian Keuntungan berisi estimasi perhitungan parameter terkait mengikuti besarnya prosentasi keuntungan petani. Besarnya prosentasi keuntungan petani ini dapat di-input. Data lain yang dapat di-input dalam frame ini adalah Biaya Produksi dan Jumlah Produksi. Frame Perubahan Irigasi berisi kotak input besarnya prosentasi perubahan irigasi yang direncanakan setiap tahunnya. Setelah semua kotak input terisi kemudian tekan Proses, maka hasil perhitungan akan mengikuti input yang dimasukkan. Hasil perhitungan mengenai parameter lain yang terkait ditampilkan di dalam tabel. Model Perubahan Irigasi Terbatas Model Perubahan Irigasi Terbatas digunakan sebagai antisipasi kenaikan demand pada tahun-tahun mendatang yang akan dipenuhi dengan adanya peningkatan jaringan irigasi dalam jumlah tertentu. Hal ini terjadi karena peningkatan jaringan irigasi dibatasi dan ditentukan sesuai ketersediaan dana pembangunan Pemerintah (Daerah).
223
Klik Proses untuk mengetahui hasil perhitungan
Perubahan luas lahan irigasi selama 5 tahun
Gambar 26. Tampilan Model Perubahan Irigasi
Klik Basis Model kemudian pilih Perubahan Irigasi Terbatas
Gambar 27. Proses Pilih Model Perubahan Irigasi Terbatas Tampilan Model Perubahan Irigasi Terbatas terdiri dari enam frame, yaitu:
224
o Kondisi Awal, berisi data keadaan awal sebelum dilakukan peningkatan jaringan irigasi. Data ini harus selalu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. o Penyesuaian Keuntungan, berisi data yang merupakan estimasi perhitungan mengikuti prosentasi keuntungan petani. Data dalam frame ini yang dapat diganti hanya Biaya Produksi, Skenario keuntungan Petani dan Jumlah produksi sedangkan data yang lain bersifat statis dan merupakan output dari perhitungan. o Prosentasi
Rencana,
berisi
besarnya
prosentasi
perubahan
irigasi
yang
direncanakan dan data ini merupakan input. o Rencana Perubahan Irigasi, berisi data luasan (hektar) sesuai besarnya prosentasi perubahan irigasi. o Anggaran Perubahan Irigasi, berisi data besarnya peningkatan luas jaringan irigasi sesuai anggaran Pemerintah Daerah. Data ini merupakan input jadi dapat di-edit. o Tabel, berisi parameter terkait lain hasil perhitungan yang diestimasi selama lima tahun.
Klik Proses untuk melihat hasil perhitungan
Perubahan Harga akibat keterbatasan peningkatan irigasi
Gambar 28. Tampilan Model Perubahan Irigasi Terbatas Tahapan proses perhitungan pada model ini sama dengan dua model sebelumnya, yaitu Perubahan Demand dan Perubahan Irigasi. Setelah semua input terisi tekan Proses maka data dalam layar tampilan akan berubah sesuai dengan input yang dimasukkan.
225
Analisa Finansial Menu Analisa Finansial terdiri dari dua model, yaitu Kelayakan Usahatani dan Kelayakan Agroindustri. Proses pilih kedua model tersebut digambarkan sebagaii berikut:
Klik Kelayakan Usahatani untuk melihat analisa finansial usahatani komoditi
Klik Kelayakan Agroindustri untuk melihat analisa finansial agroindustri komoditi
Gambar 29. Tampilan Menu Analisa Finansial Model Kelayakan Usahatani dan Kelayakan Agroindustri terdiri dari tiga frame utama. Pada frame kiri atas memuat data-data yang dapat di-input dan frame kanan atas merupakan hasil output serta frame bawah memuat tabel uraian lengkap yang terdiri dari tabel lapaoran laba rugi, biaya tetap dan biaya variable. Kelayakan Usahatani Tahapan proses perhitungan pada model Kelayakan Usahatani adalah sebagai berikut: o Masukkan input data pada kotak frame sebelah kiri atas diantaranya jumlah benih, hasil panen, harga komoditi, frekuensi tanam, dan seterusnya.
226
o Setelah semua input terisi tekan tombol Analisa Kelayakan maka ouput parameter kelayakan finansial pada kanan atas akan berubah mengikuti data yang kita input, demikian juga dengan tabel di bagian bawah. o Pada saat bersamaan akan muncul kata Layak atau Tidak Layak yang menyatakan layak tidaknya usaha berdasarkan input yang dimasukkan. o Tabel akan menampilkan Laporan Laba Rugi pada saat yang sama. Bila kita akan melihat uraian Biaya Variable atau Biaya Tetap maka tekan tombol dimaksud.
Klik ‘Analisa Kelayakan’ untuk menampilkan hasil perhitungan
Untuk melihat laporan laba rugi
Untuk melihat uraian biaya tetap
Untuk melihat uraian biaya variabel
Gambar 30. Tampilan Model Kelayakan Usahatani Kelayakan Agroindustri Tahapan proses perhitungan pada Model Kelayakan Agroindustri sama seperti halnya Model Kelayakan Usahatani, adalah sebagai berikut: o Masukkan input data pada kotak frame sebelah kiri atas diantaranya kapasitas produksi, rendemen, bunga bank, dan seterusnya. o Setelah semua input terisi tekan Analisa Kelayakan maka ouput parameter kelayakan finansial pada kanan atas akan berubah mengikuti data yang kita input, demikian juga dengan tabel di bagian bawah. o Pada saat bersamaan akan muncul kata Layak atau Tidak Layak yang menyatakan layak tidaknya usaha berdasarkan input yang dimasukkan.
227
o Tabel akan menampilkan Laporan Laba Rugi pada saat yang sama. Bila kita akan melihat uraian biaya variable biaya tetap maka tekan tombol yang bersangkutan.
Klik Analisa Kelayakan untuk mengetahui hasil perhitungan
Untuk melihat uraian biaya tetap
Untuk melihat Laporan Laba Rugi
Untuk melihat uraian biaya variabel
Gambar 31. Tampilan Model Kelayakan Agroindustri
Pemilihan Strategi Model Pemilihan Strategi digunakan untuk menentukan prioritas strategi dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu. Metode untuk menentukan pemilihan dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). Aplikasi teknik MPE merupakan sistem penunjang keputusan yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan analisis prioritas beberapa alternatif yang terlibat dalam sistem yang dianalisis. Aplikasi teknik MPE menggunakan kaidah Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dengan penilaian numerik yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari elemen-elemen yang terlibat. Aplikasi teknik MPE menghasilkan keluaran yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan yang mempelajari tingkat kepentingan (prioritas) elemen-elemen berdasarkan penilaian beberapa pakar.
228
User yang membuka model ini melalui akses sebagai User hanya bisa melihat hasil dan tidak dapat melakukan perubahan data. Pada saat User menekan menu Pemilihan Strategi akan muncul message box seperti di bawah ini.
Klik Pemilihan Strategi pada Menu Utama
Gambar 32. Proses Pilih pada Model Pemilihan Strategi
Gambar 33. Message box Pembatas Akses Pengguna pada Model Pemilihan Strategi Tahapan Penentuan Strategi oleh Pakar : o Setelah muncul tampilan seperti di atas, tekan Kriteria untuk melakukan penilaian tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria. Setelah semua nilai terisi tekan
229
Hitung Agregasi
maka akan keluar nilai agregat yang merupakan bobot dari
kriteria kemudian tekan Simpan, muncul message box edit data tekan Yes. o Pilih Kriteria pertama kemudian dimasukkan nilai Kepentingan Kriteria terhadap Alternatif, setelah semua terisi tekan Hitung Agregasi. Data disimpan dengan menekan Simpan, muncul message box edit data, lalu tekan Yes. Lakukan sampai semua kriteria telah dilakukan penilaian kepentingannya.
Klik Kriteria untuk melihat kriteria terpilih dan melakukan input tingkat kepentingan
Message box edit data
Tabel Kriteria beserta penilaian tingkat kepentingan dan bobot oleh pakar
Gambar 34. Tampilan Penentuan Bobot Kriteria
Pilih salah satu Kriteria untuk memasukkan tingkat kepentingannya terhadap Alternatif
Message box edit data
Tabel Alternatif beserta penilaian tingkat kepentingan oleh pakar
Gambar 35. Tampilan Penentuan Tingkat Kepentingan Kriteria terhadap Alternatif
230
o Tekan tombol Hasil untuk menampilkan hasil perhitungan dari proses sebelumnya dan menampilkan nilai agregat total semua alternatif. o Tekan Proses untuk melihat tampilan lima alternatif terpilih yang mempunyai nilai terbesar.
Tabel rangkuman nilai agregat Kriteria terhadap Alternatif
Nilai Agregat Alternatif
Gambar 36. Tampilan Tabel Hasil Perhitungan dan Nilai Agregat Keseluruhan
Gambar 37. Tampilan Alternatif Terpilih Modul Proses Produksi Modul ini berisi informasi mengenai diagram alir proses produksi produk olahan komoditi.
231
Klik Proses Produksi pada Menu Utama
Gambar 38. Proses Pilih Modul Proses Produksi
Pilih salah satu untuk melihat diagram alir produksi yang bersangkutan
Gambar 39. Tampilan Diagram Alir Proses Produksi komoditi
232
Penguji Luar Sidang Tertutup : Prof. Dr. E.S. Margianti Penguji Luar Sidang Terbuka : 1. Prof. Dr. Ir. Didik J Rachbini 2. Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman Js., MF
233
