REKAPITULASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
Provinsi Laporan Sampai Periode
NO
PROVINSI
1
2
1
: Banten : 19 Januari 2017
NOMOR LAPORAN
TAHAPAN PEMILU
HASIL KAJIAN LAPORAN
TINDAK LANJUT/REKOMEN DASI
JENIS PELANGGARAN
5
6
7
8
9
10
01/LP/PILGBW/IX/2016 Provinsi Banten
05 Agustus 2016
Provinsi Banten 05 Agustus 2016
3
DUGAAN PELANGGARAN
3
02/LP/PILGBW/IX/2016 2
NAMA TERLAPOR
Provinsi Banten
03/LP/PILGBW/IX/2016 06 September 2016
ELI SAERI
H. A. ZAKI FUADI, ZULPIKAR, MUSLIK (Komisioner Panwaslu Kab. Tangerang)
1. Muslik (Anggota Panwas Kab. Tangerang) 2. Abdul Basith (AnggotaPanwascam Suka
Anggota Panwaslu Mekar Baru a/n Eli Saeri yang di duga memiliki identitas ganda yang sebelumnya bernama Suheri
Non tahapan
Pelanggaran proses rekrutmen Panwascam seKabupaten Tangerang
Non Tahapan
Dugaan Rangkap Jabatan sebagai pendamping desa
Non Tahapan
Berdasarkan fakta, keterangan dan buktibukti Panwaslu Kabupaten Tangerang tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam proses rekrutmen Panwascam seKabupaten Tangerang
Berdasarkan fakta, keterangan dan buktibukti Panwaslu Kabupaten Tangerang tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam proses rekrutmen Panwascam seKabupaten Tangerang
Berdasarkan fakta, keterangan dan buktibukti Panwaslu Kabupaten Tangerang
Tidak diteruskan karena bukan pelanggaran
Administrasi
Bawaslu Banten memberilikan peringatan ringan secara tertulis kepada ketiga komisioner Panwaslu Kabupaten Tangerang
Administrasi
Tidak diteruskan karena bukan pelanggaran
Administrasi
Mulya) 3. Saepudin Zuhri (Anggota Panwascam Kresek ) 4. Awwab(Anggota Panwascam Gunung Kaler) 5. Muradi (Anggota Panwascam Kosambi) 6. Abdul kholid (Anggota Panwascam Pagedangan) 7. Kusmawardi (Anggota Panwascam Paku Haji) 8. Satibi (Anggota Panwascam Sepatan Timur)
4
Provinsi Banten
04/TM/PILGBW/IX/2016 23 September 2016
Gubernur Banten Rano Karno, BLHD Provinsi Banten
tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 85 ayat (1) huruf (k) mengenai pekerjaan ganda atau rangkap jabatan
Dugaan Pemakaian Anggaran APBD
Tahapan Pencalonan
Kepala BLHD Provinsi Banten tidak terbukti melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2010. Namun demikian, Kepala BLHD terbukti melanggar Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010 pada pasal 4 ayat 15 huruf d. “mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputu pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.
- Merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Kepala BLHD Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menghimbau kepada Gubernur Banten untuk menghindarkan diri dari upaya menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan pencalonannya kembali dalam Pemilihan Gubernur
Administrasi
dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017, karena larangan ini dikenai ancaman sanksi pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016
5
Provinsi Banten
05/LP/PILGBW/IX/2016
Gubernur Banten Rano Karno
Dugaan Pemakaian Anggaran APBD
1. Gubernur Banten 2. Kepala BKPMPT Provinsi Banten 3. Kepala Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten
Dugaan pelanggaran pemasangan Baliho di Jl. Raya Jendral Sudirman Kota Serang, Jl. Raya Siliwangi Pamulang Kota Tangeran
Tahapan Pencalonan
23 September 2016
6
Provinsi Banten
06/LP/PILGBW/IX/2016 26 September 2016
Non tahapan
Kepala BLHD Provinsi Banten tidak terbukti melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2010. Namun demikian, Kepala BLHD terbukti melanggar Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010 pada pasal 4 ayat 15 huruf d. “mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputu pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”. Bawaslu Banten menyimpulkan adanya Potensi pelanggaran atas pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016
Meneruskan ke Bawaslu RI untuk Merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Kepala BLHD Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rekomendasi penurunan Baliho dan atau menggantinya tanpa ada gambar /foto Calon Petahana : Kepala BKPMPT Provinsi Banten, Kepala
Administrasi
Administrasi
4. Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Provinsi Banten
7
Provinsi Banten
07/LP/PILGBW/IX/2016
AHMAD SUBADRI
29 September 2016
Selatan, Jl. Tol Karang Tengah Kota Tangerang
Keterlibatan Pejabat Negara (anggota DPD RI) dalam mensosialisasikan bakal calon pada media luar ruang
Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Provinsi Banten
Non tahapan
Bawaslu Banten menyimpulkan adanya Potensi pelanggaran atas pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016
8 Ditindaklanjuti 08/LP/PILGBW/X/2016
Dugaan penyalahgunaan jabatan
Tahapan Pencalonan
03 Oktober 2016
Gubernur Banten Rano Karno
Rekomendasi penurunan Baliho dan atau menggantinya tanpa ada gambar/foto Calon Petahana Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Menjaga netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memilikiintegritas, Profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat perasatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Administrasi
Administrasi
9 09/LP/PILGBW/IX/2016 Gubernur Banten Rano Karno 03 Oktober 2016
Rotasi/mutasi dan atau pelantikan pejabat structural di ling
Tahapan Pencalonan
Dugaan melanggar pasal 71 ayat (2) Tidak terbukti merupakan pelanggaran
Tidak diteruskan karena bukan pelanggaran
Administrasi
10 10/LP/PILGBW/X/2016
Dugaan Ijazah Palsu (tingkat SMA)
Tahapan Pencalonan
04 Oktober 2016
RANO KARNO
Bahwa laporan tidak terbukti merupakan pelanggaran atas ketentuan Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1. Dan Bahwa Rano Karno sebagai calon Gubernur Provinsi Banten, tidak terbukti melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buapti serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 42 ayat (1) huruf r.
Bawaslu Banten merekomendasikan kepada KPU Banten untuk sekali lagi menelusuri ke SMA VI Jakarta mengenai proses kepindahan Rano Karno dari SMA Regina Pacis Bogor ke SMA VI Jakarta terkait ada/tidaknya surat pindah serta kesesuaian antara waktu keluar (sekolah lama) dan masuk (sekolah baru).
Administrasi
11 11/LP/PILGBW/X/2016
H. AHMAD SUBADRI (Anggota DPD RI Perwakilan Banten)
Dugaan pelanggaran keterlibatan pejabat negara
Tahapan Pencalonan
Bawaslu Provinsi Banten menyimpulkan adanya pelanggaran atas Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016, serta mengingat ketentuan dalam Pasal 122 UU RI No. 5 tahun 2014 tentang Aaparatur Sipil Negara.
Merekomendasikan ke DPD RI agar memberikan sangsi kepada H. Ahmad Subadri sebagai anggota DPD RI sesuai dengan aturan yang berlaku
Administrasi
BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BANTEN
Perihal deklarasi pasangan RanoMulya di duga memakai fasilitas Negara berupa kursi Pendopo Gubernur Banten
Tahapan Pencalonan
Tidak dapat ditindaklanjuti
Tidak cukup bukti sehingga sangkaan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati & Walikota tidak
Admisistarsi
5 Oktober 2016
12 12/LP/PILGBW/X/2016 5 Oktober 2016
terpenuhi 13 13/TM/PILGBW/X/2016
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
Iklan layanan masyarakat yang di keluarkan oleh DINDIK PROV. BANTEN di duga melanggar Undangundang No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 1
Tahapan Pencalonan
Hj. Tatu Chasanah (Bupati Kab. Serang )
Dalam HUT Golkar melibatkan anak kecil dan aparat Desa (Sekdes) di duga melanggar Undangundang No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 1
Tahapan Pencalonan
GUBERNUR BANTEN, DPPKD BANTEN, DINDIK BANTEN, BLKI BANTEN
Pelanggaran Undangundang No 10 tahun 2016 pasal 71 (3) jo (5)
Tahapan Pencalonan
H. ANDIKA HAZRUMY
Pelanggaran Undangundang No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 1,2,3
Tahapan Pencalonan
SULHI (Sekdes Kalapian) Kec. Pontang
Sekdes di duga melanggar Undang-
Tahapan Pencalonan
14 Oktober 2016
14 14/LP/PILGBW/X/2016 17 Oktober 2016
15 15/LP/PILGBW/X/2016 18 Oktober 2016
16 16/LP/PILGBW/X/2016 18 Oktober 2016 17 17/LP/PILGBW/X/2016
Bawaslu Banten menyimpulkan adanya Potensi pelanggaran atas pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016
Unsur – unsur pelanggaran pidana pemilu tidak terpenuhi sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat 1 jo pasal 188 undangundang No 1 tahun 2015, bahwa Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE.,M.AK patut diduga melanggara administrasi/etika pemerintahan sebagaimana dalam undang-undang No 23 tahun 2014 Bahwa laporan Sdr. Yusman Nur sudah melebihi batas waktu penanganan laporan, karena sudah dua kali pelapor diundang untuk dimintai keterangan namun beliau tidak pernah hadir Bahwa unsur indikasi adanya kampanye terselubung tidak terpenuhi Unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur
Bawaslu Provinsi Banten memberikan rekomendasi kepada DINDIK PROV. BANTEN untuk mengganti iklan layanan masyarakat dengan tanpa menaruh/ memasang foto H. Rano Karno Bawaslu Provinsi Banten merekomendasikan kepada kementrian dalam negeri agar memberikan teguran kepada Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE.,M.AK
Administrasi
Administrasi
Administrasi Bahwa laporan tidak ditindaklnjuti
Bahwa laporan tidak ditindaklnjuti karena tidak ada pelanggaran
Namun Bawaslu Provinsi Banten memberikan peringatan
Administrasi
Administrasi
undang No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 1
18 Oktober 2016
18
18/LP/PILGBW/X/2016
Rano Karno
Acount resmi Gubernur Banten memuat materi kampanye RanoEmbay
Tahapan Pencalonan
Rano Karno, Tim Pemenangan
Penggunaan Tagline tegas & merakyat dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67
Tahapan Pencalonan
Rano Karno
Pemasangan foto RK sebagai Gubernur yang belum diturunkan dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67
Tahapan Pencalonan
19 Oktober 2016
19
19/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
20
20/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
pada pasal 71 ayat 1 huruf (c ) jo PKPU No 12 pasal 66 ayat 2 huruf (c ) tidak terpenuhi Bawaslu Banten menyimpulkan bukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU Nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat (4) tentang kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota Bahwa rano karno sebagai gubernur banten tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 4
Bahwa rano karno sebagai gubernur banten tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 4
kepada terlapor Sdr. Sulhi (Sekdes Krlapian) agar senantiasa menjaga netralitas PNS pada pelaksanaan Pilgub Banten 2017 Tidak diteruskan karena bukan pelanggaran
Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi pelanggaran pemilu karena saat ini Terlapor merupakan pasangan calon, maka Bawaslu merekomendasikan kepada bagian Setda di Provinsi Banten untuk menurunkan baliho Idul Adha yang menggunakan foto H. Rano Karno Bawaslu Provinsi Banten memberikan rekomendasi kepada kepala dinas tenaga kerja dan trasmigrasi untuk menurunkan plang bergambar H. Rano Karno dan mengganti dengan yang baru dengan tanpa menaruh/ memasang foto H. Rano Karno
Administrasi
Administrasi
Administrasi
21
21/LP/PILGBW/X/2016
Rano Karno
Foto Rano Karno dimuat dalam spanduk kegiatan pencak silat dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67
Tahapan Pencalonan
Bahwa rano karno sebagai gubernur banten tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 4
Rano Karno, Tim Pemenangan Rano Karno-Embay
Spanduk pospenas identik dengan warna koalisi partai pendukung Rano Karno-Embay dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67
Tahapan Pencalonan
Bahwa rano karno sebagai gubernur banten tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 4
Rano Karno
Baliho pejabat public dalam acara partai di Kebon Nanas Kota Tangerang dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 1 &2 Baliho yang masih terpasang di Tol Karang Tengah dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 1 & 4
Tahapan Pencalonan
Bahwa Suparmi ST tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 1 dan 2
Tahapan Pencalonan
Bahwa rano karno sebagai gubernur banten tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 1 dan 4
19 Oktober 2016
22
22/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
23
23/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
24
24/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
Rano Karno
Untuk menghindari adanya Pasang Calon yang diuntungkan dan atau dirugikan saat ini, maka Bawaslu Provinsi Banten Mengirimkan surat rekomendasi ke Disbudpar Provinsi Banten untuk segera menurunkan spanduk tersebut, telah dilakukan penertiban Bahwa untuk menghindari efek negatif dari sensitifnya nuansa Pilgub saat ini, Bawaslu Banten memberikan surat Romendasikan kepada panitia POSPENAS untuk Menurunkan baliho yang tidak di cetak oleh panitia POSPENAS tersebut Telah dilakukan penertiban
Administrasi
Bawaslu banten memberikan rekomendasi surat kepada kepala Disbudpar untuk menurunkan plang selamat datang di Banten yang masih memasang foto H. Rano Karno dan atau mengganti dengan yang baru dengan tanpa menaruh/ memasang foto H. Rano Karno
Administrasi
Administrasi
Administrasi
25
25/LP/PILGBW/X/2016
Rano Karno
Spanduk di lembaga Pendidikan (di Penancangan Kota Serang) dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 66
Tahapan Pencalonan
Bahwa rano karno sebagai gubernur banten tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 66 ayat 1 huruf (j)
Rano Karno, Tim Pemenangan, Dinas Pendidikan Prov. Banten
Program pemerintah yang mencantumkan foto Rano Karno dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 1 & 4
Tahapan Pencalonan
Bahwa rano karno sebagai gubernur banten tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 4
Rano Karno, Tim Pemenangan, Khoirul Umam
Spanduk Rano Karno-Embay yang berisi upaya provokasi dugaan melanggar PKPU nomor 12 tahun 2016 pasal 66
Tahapan Pencalonan
Bahwa gerakan masyarakat tolak dinasti dan atau tim sukses rano karno tidak terbukti melanggar peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 66 ayat 1 huruf (c)
Kurdi Matin
Dugaan pelanggaran keterlibatan ASN dalam mensosialisasikan calon Wakil Gubernur Karikatur Rano Karno-Embay di
Tahapan Pencalonan
19 Oktober 2016
26
26/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
27
27/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
28
28/LP/PILGBW/X/2016 19 Oktober 2016
29
29/LP/PILGBW/X/2016
Tim Kampanye Rano KarnoEmbay
Tahapan Penetapan Paslon
Tidak dapat ditindaklanjuti karena
Bawaslu Banten memberikan rekomendasi kepada Tim Sukses Pasangan Rano Karno- Embay Mulya Syarif agar menurunkan dan atau memindahkan baliho yang berada di area pendidikan SMPN 7 Kota Serang Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Banten sebelumnya telah menjadikan peristiwa tersebut sebagai Temuan dan sudah rekomendasikan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar menghentikan iklan media dengan memasang gambar H. Rano Karno dan mengganti dengan yang baru dengan tanpa menaruh/ memasang foto H. Rano Karno Bawaslu Banten memberikan rekomendasi kepada Ketua Koordinator Wilayah Gerakan Masyarakat Tolak Dinasti agar menurunkan spanduk provokatif tersebut Dilimpahkan ke Panwaslu Kabupaten Pandeglang
Administrasi
Tidak diteruskan karena bukan
Administrasi
Administrasi
Administrasi
30
25 Oktober 2016 30/LP/PILGBW/X/2016
Rano Karno
media cetak Tangsel Post Spanduk yang masih memasang foto Rano Karno
Tahapan Penetapan Paslon
25 Oktober 2016 31
31/LP/PILGBW/X/2016
Pemrov Banten
Tayangan Videotron bergambar calon Gubernur Banten
Tahapan Penetapan Paslon
Kunjungan menteri BUMN Sdr Rini Sumarno di Wilayah Lebak dgn mengacungkan salam dua jari di duga mendukung salah satu Paslon Gubernur Banten
Tahapan Kampanye Damai
27 Oktober 2016 32
32/LP/PILGBW/X/2016 28 Oktober 2016
-
Rini Sumarno (Menteri BUMN) Iti Oktavia Jaya Baya (Bupati Lebak)
bukan sebuah pelanggaran Bawaslu Banten menyimpulkan adanya Potensi pelanggaran atas pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Bawaslu Banten menyimpulkan adanya Potensi pelanggaran atas pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyimpulkan: “Unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (3) Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo Pasal 65 ayat (1) pasal 66 ayat (1) huruf (i) dan pasal 67 ayat (1)
pelanggaran Telah dilakukan penertiban
Administrasi
Dilimpahkan ke Panwaslu Kota Serang
Tidak ditindaklanjuti, unsur-unsur pelanggaran Pemilu tidak terpenuhi
Administrasi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tidak Terpenuhi” 33
Rano Karno
Baliho yang masih memasang Rano Karno sebagai Gubernur
Kampanye
Bawaslu Banten menyimpulkan adanya Potensi pelanggaran atas pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016
Rano Karno
Billboard Dindik Prov. Banten yang bergambar Rano Karno
Kampanye
Bawaslu Banten menyimpulkan adanya Potensi pelanggaran atas pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016
Dewi, Rano Karno, Ranta, Agus Tauhid
Foto dari account facebook a.n Hendri Ali yang memuat (Ibu Dewi istri Rano Karno, SKPD) dalam acara pemerintahan yang mengacungkan salam dua jari yang di duga menunjukan dukungan kepada Rano - Mulya
Kampanye
Bawaslu Provinsi Banten menilai tidak ada pelanggaran pemilukada pada acara silaturahmi perpisahan/cuti Gubernur Banten (Rano Karno) pada tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di Aula Pendopo Gubernur Banten di KP3B, sebagaimana laporan Pelapor melanggar PKPU No. 12 tahun 2016 Pasal
33/LP/PILGBW/X/2016 29 Oktober 2016
34
34/LP/PILGBW/X/2016 29 Oktober 2016
35
35/LP/PILGBW/X/2016 29 Oktober 2016
Atas rekomendasi Bawaslu Banten Billboard yang bergambar Rano Karno, sudah di turunkan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten Atas rekomendasi Bawaslu Banten Billboard Dindik Prov. Banten yang bergambar Rano Karno, sudah di turunkan oleh Dindik Banten Tidak diteruskan karena bukan pelanggaran
Administrasi
Administrasi
Administrasi
36
36/LP/PILGBW/X/2016
Rano Karno
Kampanye
29 Oktober 2016
37
37/LP/PILGBW/XI/2016 02 Nopember 2016
WH-AA
Money politik di sirkuit Tigaraksa
Kampanye
67 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sehingga laporan Pelapor tidak dapat diteruskan Bawaslu Provinsi Banten menilai tidak ada pelanggaran pemilukada pada acara silaturahmi perpisahan/cuti Gubernur Banten (Rano Karno) pada tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di Aula Pendopo Gubernur Banten di KP3B, sebagaimana laporan Pelapor melanggar PKPU No. 12 tahun 2016 Pasal 67 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sehingga laporan Pelapor tidak dapat diteruskan
Tidak diteruskan karena bukan pelanggaran
Administrasi
Bawaslu Provinsi Banten memberikan Rekomendasi ke KPU Provinsi Banten untuk memberikan himbauan kepada Pasangan calon no 1 dan 2 untuk tidak mengadakan kegiatan dengan pemberian hadiah yang dimaksud
Administrasi
38
38/LP/PILGBW/XI/2016
Rano karno
Iklan di Media Cetak
Kampanye
Wahidin Halim – Andika Hazrumy
Kampenye di Acara Pesta Nelayan yang diselenggarakan Disbudpar Kab. Tangerang Keabsahan Ijazah
Kampanye
Kampanye dengan menggunakan sarana ibadah di duga melanggar PKPU No. 12 tahun 2016 Pasal 66 huruf (j) dalam kampanye di larang menggunakan
Kampanye
Bahwa laporan Tidak memenuhi unsur pidana pemilu
2 Nopermber 2016
39
39/LP/PILGBW/XI/2016 3 Nopember 2016
40
40/LP/PILGBW/XI/2016
Rano karno
Kampanye
03 Nopember 2016
41
41/LP/PILGBW/XI/2016 07 Nopember 2016
Rano Karno
KPU Provinsi Banten telah melakukan verifikasi dan validasi persyaratan calon sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati sera Walikota dan Wakil Walikota Bahwa laporan bukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 dalam Pasal 66 huruf j.
dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 47A dan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/ 2016 angka 2 huruf p. Bawaslu Provinsi Banten memberikan Rekomendasi; Teguran dan Peringatan ke BPPMD Provinsi Banten untuk tidak lagi ada iklan kegiatan yang menampilkan salah satu Paslon karena akan menguntungkan dan merugikan pihak Paslon lain, sesuai PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 32 dan 33 Dilimpihakan Ke Panwaslu kab. tangerang
Administrasi
Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada pelanggaran.
Administrasi
Tidak ditindaklanjuti karena tidak ada pelanggaran.
Administrasi
42
42/LP/PILGBW/XI/2016
H. Embay Mulya Syarif
07 Nopember 2016
43
43/LP/PILGBW/XI/2016
H. Embay Mulya Syarif
08 Nopember 2016
44
44/LP/PILGBW/XI/2016
Nevi Fahlevi
05 Nopember 2016
45
45/LP/PILGBW/XI/2016 05 Nopember 2016
WH-AA
tempat ibadah dan tempat pendidikan Dugaan melanggar PKPU No. 12 tahun 2016 Pasal 66 huruf (h) dalam dalam kampanye di larang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah Rapat Paripurna DPRD Banten mengundang Calon Wakil Gubernur (H. Embay Mulya Syarif) di duga melanggar pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Ketrelibatan ASN mendukung salah satu calon gubernur banten (WH-AA)
Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada kendaraan roda empat/Branding, berdasarkan PKPU No 7 tahun 2016 pasal 26
Kampanye
Bahwa Laporan tidak terbukti melanggar Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2010
Kampanye
Kampanye
Ditindaklanjuti
Kampanye
Bahwa laporan Saudara Koribudin sudah melebihi batas waktu pelaporan yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya
Tidak diteruskan karena bukan pelanggaran
Administrasi
Pelapor mencabut laporannya
Administrasi
ASN Menjaga netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, Profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat perasatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Tidak dapat ditindaklanjut
Administrasi
Administrasi
46
46/LP/PILGBW/XI/2016
pelanggaran Pemilihan Laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan UndangUndang. Yaitu batas waktu pelaporan yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan Tidak ada pelanggaran
Tanto W. Arban
Tanto W. Arban Wakil Bupti Pandeglang di duga melanggar undangundang No 10 tahun 2016 Pasal 70 ayat 2
Kampanye
47/LP/PILGBW/XI/2016
Ir. Revri Arus, MM Kadis Kominfo Banten
Kampanye
14 Nopember 2016 48/LP/PILGBW/XI/2016
Kepala Dinas BKPMPT Banten
Foto pose salam dua jari yang di duga mendukung salah satu paslon Foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten
Kampanye
Laporan ditindaklanjuti
Kepala Dispora Banten
Baliho DISPORA yang bergambar foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten
Kampanye
Laporan ditindaklanjuti
50/LP/PILGBW/XI/2016
Tim pemenangan paslon No urut 2
Spanduk liar Rano Karno
Kampanye
51
14 Nopember 2016 51/LP/PILGBW/XI/2016
KPU Kota Tangsel, KPU Banten
Banner yang terpasang hanya No urut 2
Kampanye
Dilimpahkan ke Panwaslu Kota Tangerang Selatan
52
14 Nopember 2016 52/LP/PILGBW/XI/2016
H. Embay Mulya Syarif
Dugaan Kampanye menggunakan sarana pendidikan TK Negeri Pembina I di Kp. Bulak Rt/Rw 003/001 Kel. Serua Kec. Ciputat Kota
Kampanye
Proses
05 Nopember 2016
47
48
14 Nopember 2016 49
49/LP/PILGBW/XI/2016 14 Nopember 2016
50
17 Nopember 2016
Tidak dapat ditindaklanjuti
Administrasi
Tidak dapat ditindaklanjuti
Administrasi
Merekomendasikan kepada Kepala BKPM Banten untuk menurunkan Foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten Bawaslu Banten memberikan rekomendasi kepada Kepala DISPORA Banten untuk menurunkan Baliho yang bergambar Rano Karno Dilimpahkan ke Panwaslu Kota Tangerang
Administrasi
Administrasi
53
53/LP/PILGBW/XI/2016
Kepala UPT DPPKD Serang
17 Nopember 2016
54
54/LP/PILGBW/XI/2016
Kepala RSUD Banten
17 Nopember 2016 55
55/LP/PILGBW/XI/2016
Paslon No urut 1 WH-AH
Tangsel Spanduk Hari Pahlawan Nasional yang memasang Foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten dan Spanduk sumpah pemuda yang memasang Foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten Spanduk sumpah pemuda punya RSUD Banten yang memasang Foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten Curi start kampanye melalui media online
Kampanye
Kampanye
Kampanye
Bahwa laporan ditindaklnjuti,
Telah dilakukan penurunan atau penertiban Spanduk
Bahwa laporan ditindaklnjuti
Telah dilakukan penurunan atau penertiban Spanduk
Bahwa laporan ditindaklnjuti
21 Nopember 2016
56
56/LP/PILGBW/XI/2016
H. Rano Karno
Dugaan pelanggaran kampanye money politik, pemanfaatan rumah sakit/fasilitas Negara, dan kampanye terselubung
Kampanye
Kepala Dinas Sosial Banten
Branding Kendaraan Operasional Dinsos Banten yang masih memasang Foto Rano Karno dugaan melanggar PKPU no 12 pasal 67 ayat 4
Kampanye
23 Nopember 2016
57
57/LP/PILGBW/XI/2016 28 Nopember 2016
Bahwa laporan Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dari Pasal yang dilaporkan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pidana Pemilukada Bahwa laporan ditindaklnjuti
Administrasi
Administrasi
Bawaslu Banten merekomendasikan Kepada Dewan Pers untuk memberikan peringatan ; Media verbumnews.com, suara banten online.com, bantenexpres.com dan posmetropolitan.com Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dari pasal yang dilaporkan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pidana Pemilukada
Administrasi
Bawaslu Banten memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinsos Banten untuk menurunkan iklan layanan masyarakat bergambar Rano Karno atau mengganti tanpa gambar Rano Karno
Administrasi
Administrasi
sebagai Gubernur Banten 58
58/LP/PILGBW/XI/2016
Tim Kampanye Rano-Embay
Kampanye/pemasan gan baliho RK-Embay di kramba pemerintah Rano Karno dugaan melanggar PKPU no 12 pasal 66 ayat 1 huruf (h) Dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye terselubung di STAI Assalamiyah Jawilan Kab. Serang
Kampnye
Ditindaklanjuti
Kampanye
Bahwa laporan Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana dan Adiministrasi Pemilihan
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Banten
Iklan layanan masyarakat Pusda Banten yang bergambar Rano Karno sebagai gubernur banten masih dipasang
Kampanye
Wahidin Halim-Andika Hazrumy
Penggunaan Fasilitas Billboard DPRD Provinsi Banten yang dipasang Baligo pasangan WHAndika di Jl. Raya
Kampanye
28 Nopember 2016
59
59/LP/PILGBW/XII/2016
H. Bazary Syam dan H. Embay Mulya Syarif
5 Desember 2016
60
60/LP/PILGBW/XII/2016 8 Desember 2016
61
61/LP/PILGBW/XII/2016 8 Desember 2016
Bahwa laporan ditindaklnjuti
Bahwa laporan Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana
Telah dilakukan penurunan atau penertiban Spanduk melalui Panwaslu Pandeglang
Bawaslu Banten tetap Memberikan himbauan kepada Kepala Kandepag Provinsi Banten serta Jajarannya untuk selalu menjaga netralitas serta tidak mengadakan kegiatan dengan mengundang Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) dan Per KPU No 12 Tahun 2016 Pasal 67 ayat (1) Bawaslu Banten memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Banten untuk menurunkan iklan layanan masyarakat bergambar Rano Karno atau mengganti tanpa gambar Rano Karno sebagai Gubernur Banten Kepada Tim kampanye Pasangan Calon nomor urut 1 (WH-AH) untuk segera menurunkan balighonya dalam
Administrasi
Administrasi
Administrasi
Administrasi
62
62/LP/PILGBW/XII/2016
1. 2.
9 Desember 2016 3.
63
63/LP/PILGBW/XII/2016
Airin Rachmi Diani (walikota tangsel) Shaleh Asnawi (anggota DPRD Banten) Siti Khodijah (Ketua Tim Kampanye Paslon No urut 1)
Anggota DPRD Kota Serang, M Ali Suero
10 Desember 2016 64
64/LP/PILGBW/XII/2016
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Banten
15 Desember 2016
65
65/LP/PILGBW/XII/2016
Rano Karno dan H. Embay (Paslon no urut 2)
19 Desember 2016 66
66/LP/PILGBW/XII/2016 19 Desember 2016
H. Ade Sumardi (Wakil Bupati Kab. Lebak)
Serpong depat WTC – BSD dekat Villa Melati Mass Kota Tangsel-Prov. Banten Dugaan kampanye terselubung, money politic, pada kegiatan dialog dan tatap muka di rumah pk ustad fuad di kampung Jati, kelurahan Buaran Kecamatan Serpong, Kota Tangsel Dugaan pelanggaran di akun media sosial milik Ali Suero melanggar UU No 10/2016 pasal 71 ayat (1) Spanduk Pusda Banten yang bergambar Rano Karno sebagai Gubernur Banten masih dipasang
Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat ASN (Camat Malingping) pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Dugaan pelanggaran Kampanye oleh pejabat Negara tidak ijin/Cuti di hari kerja
waktu 1 x 24 jam
Kampanye
Kampanye
Kampanye
Kampanye
Kampanye
Bahwa laporan ditindaklnjuti
Bawaslu Banten memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Banten untuk menurunkan spanduk bergambar Rano Karno atau mengganti tanpa gambar Rano Karno sebagai Gubernur Banten
Administrasi
67
68
67/LP/PILGBW/XII/2016
Aleksander Marwata (wakil pimpinan KPK RI)
20 Desember 2016 68/LP/PILGBW/XII/2016
Golagong (Pemilik Rumah Dunia)
30 Desember 2016 69
69/LP/PILGBW/XII/2016
Tim Kampanye Rano KarnoEmbay
30 Desember 2016
70
70/LP/PILGBW/XII/2016
H. Andika Hazrumy
30 Desember 2016
71
71/LP/PILGBW/I/2017
Plt. Gubernur Bante, Sekda Provinsi Banten, Biro Humas Provinsi Banten
04 Januari 2017
72
72/TM/PILGBW/I/2017 05 Januari 2017
Plt. Gubernur Bante, Sekda Provinsi Banten, Biro Humas Provinsi Banten
Dugaan pelanggaran kampanye keterlibatan pejabat penyelenggara negara Dugaan pelanggaran kampanye terselubung pada kegiatan litersai buku Si DOEL di 8 Kota/Kabupaten Prov. Banten Pemasangan alat Peraga Kampanye pada Billboard di lokasi yang tidak terdaftar melanggara PKPU No 12 tahun 2016 pasal 68 ayat (2) dan pasal 72 ayat (1) dan (2) Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah yang di duga melanggar Kampanye di luar jadwal, money politik dan penggunaan fasilitas negara Kalender Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017 berfoto Rano Karno di duga melanggar PKPU No. 12 tahun 2016 pasal 67 ayat (1) dan (4) dan UU No. 10 tahun 2016 pasal 71 Kalender Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017 berfoto Rano Karno di duga melanggar PKPU No. 12 tahun 2016 pasal 67 ayat (1) dan (4) dan UU No. 10
Kampanye
_
Pelapor mencabut laporannya
Kampanye
Dilimpahkan ke Panwaslu Kabupaten Serang
Kampanye
Dilimpahkan ke Panwaslu Kota Tangerang Selatan
_
Kampanye
Kampanye
Kampanye
Bahwa Laporan Tidak ditindaklanjuti
Bahwa Temuan ditindaklanjuti
Pelapor mencabut laporannya
Bawaslu Banten memberikan rekomendasi kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten, untuk menarik kembali Kalender 2017 yang telah
Administrasi
tahun 2016 pasal 71
73
73/LP/PILGBW/I/2017
Komisioner KPU Kab. Pandeglang
Bisnis jual beli kaos oleh penyelenggara di duga melanggar kode etik
Kampanye
74
09 Januari 2017 74/LP/PILGBW/I/2017
Rano Karno dan Tim Kampanye
Kampanye
75
09 Januari 2016 75/LP/PILGBW/I/2017
Gol Agong
Festifal dan kompetisi burung berkicau piala Si Doel. Roadshow Komunitas Si doel
76
76/LP/PILGBW/I/2017
Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.
Kampanye
77
77/LP/PILGBW/I/2017
Kepala Dinas Sosial, Pj. Gubernur Banten, Sekda Banten
Billboard yang masih memasang foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten dugaan melanggara undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 Ayat 1 dan PKPU Nomor 12 tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 Acoun facebook Dinsos yang memasang Foto Rano Karno dugaan melanggara undangundang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 Ayat 1 dan PKPU Nomor 12 tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 Acoun facebook
18 Januari 2016
78
78/LP/PIL-
Kepala Dinas Pertanian &
Bahwa laporan ditindaklanjuti
Bahwa laporan tidak ditindaklanjuti
Kampanye
Kampanye
Kampanye
Bahwa laporan ditindaklanjuti
Bahwa laporan ditindaklanjuti
Bahwa laporan
didistribusikan, paling lambat tanggal 15 Januari 2017, selanjutnya dapat diedarkan kembali setelah tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub Banten yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Diteruskan ke DKPP RI
Bahwa laporan yang disampaikan tidak ada pelanggaran pemilukada Proses
administrasi
Memberikan Rekomendasi kepada Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten untuk mencopot Bilboard
administrasi
Memberikan Rekomendasi kepada Dinas Sosial Banten untuk menghilangkan atau mengganti tanpa memasang Foto Rano Karno
administrasi
Memberikan
administrasi
GBW/I/2017
Peternakan, Pj. Gubernur Banten, Sekda Banten
18 Januari 2016
79
79/LP/PILGBW/I/2017
19 Januari 2016
Kepala BKPMPT-PTSP Provinsi Banten, Pj. Gubernur Banten, Sekda Banten
Dinas Pertanian & Peternakan yang memasang Foto Rano Karno dugaan melanggara undangundang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 Ayat 1 dan PKPU Nomor 12 tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 Stand Banner BKPMPT-PTSP Provinsi Banten yang masih memasang Foto Rano Karno sebagai gubernur Banten dugaan melanggara undangundang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 Ayat 1 dan PKPU Nomor 12 tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1
ditindaklanjuti
Kampanye
Bahwa laporan ditindaklanjuti
Rekomendasi kepada Dinas Pertanian & Peternakan Banten untuk menghilangkan atau mengganti tanpa memasang Foto Rano Karno
Memberikan Rekomendasi kepada BKPMPT-PTSP Provinsi Banten untuk mencopot atau mengganti tanpa memasang Foto Rano Karno
administrasi
