REINVENTING ORGANISASI PENGELOLA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
MAKALAH Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Uji Kompetensi Penggunaan Gelar Akademik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Disusun Oleh : GALIH WIBOWO NIP. 19801020 200604 1 011 STAF PENYIAPAN NASKAH SAMBUTAN DAN MAKALAH BAGIAN PUBLIKASI BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SEMARANG
1 ABSTRAK Otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 memberi ruang yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan membentuk organisai perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi di daerahnya. Salah satunya tentang urusan pelayanan komunikasi dan informasi, dimana pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang didalamnya terdapat Bidang Komunikasi Informasi. Sedangkan di sisi lain, untuk mengampu urusan yang belum terwadahi dalam badan/dinas/ kantor dikoordinasikan melalui Sekretariat Daerah, salah satunya adalah Biro Humbungan Masyarakat yang bergerak dalam bidang kehumasan. Namun demikian, sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Humas ternyata juga mendapatkan tugas dalam memberikan pelayanan informasi, sehingga terdapat keseragaman urusan yang ditangani, tugas dan kegiatan antara keduanya. Akibatnya terjadi tumpang tindih kegiatan antara dua organisasi ini, yang dikawatirkan dapat melemahkan kapasitas pemerintah dalam menangani urusan komunikasi dan informatika. Sebagai organisasi, tentu harus berkembang mengikuti kondisi dan tuntutan perubahan. Untuk itu, langkah-langkah reinventing, baik melalui reorientasi, restrukturisasi dan aliansi perlu dilakukan dari paradigma perubahan lingkungan organisasi. termasuk dalam menyikapi tumpang tindih urusan tersebut. Melalui metode perbandingan paradigma akan didapatkan apa yang harus ditambah, dikurangi, dilanjutkan atau bahkan dihentikan dari kebijakan organisasi-organisasi tersebut. Dari aspek, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi organisasi serta kajian struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas, departemenisasi, rentang kendali dan delegasi kemudian diolah untuk ditentukan mana yang perlu dan kurang diperlukan. Berdasarkan konsep reorganisasi, selanjutnya ditentukan komponen-komponen organisasi baru serta rekomendasi merger sehingga terbentuk instansi baru pengelolaan urusan komunikasi dan informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih efektif. Kata kunci
: otonomi, organisasi perangkat daerah, tumpang tindih, reinventing
BAB I PENDAHULUAN
2
1.1 Latar Belakang Jalannya reformasi membuahkan sikap desentralisasi yang membagi urusan dan wewenang pemerintah ke daerah melalui pelaksanaan otonomi . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2997 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, urusan pemerintah daerah terdiri dari 31 urusan, salah satunya urusan komunikasi dan informatika. Sedangkan untuk menjalankan urusan tersebut, berdasarkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan membentuk lembaga atau perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Untuk mengampu urusan komunikasi dan informatika yang dijadikan satu rumpun dengan urusan perhubungan berdasarkan pasal 22 PP 41 Tahun 2007, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Hubkominfo ini terdiri dari 7 (tujuh) bidang, salah satu yang khusus menangani urusan komunikasi dan informatika adalah Bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Telematika, Seksi Pos dan Telekomunikasi dan Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, disebutkan tupoksi Bidang Kominfo pada dinas ini, antara lain : (1)
Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama antara lembaga komunikasi pemerintah dengan media massa dalam dan luar negeri, fasilitasi peningkatan kerjasama antar media massa, peningkatan kualitas lembaga komunikasi social
(2)
Seksi Telematika bertugas dalam penyelenggaraan pelatihan teknis peningkatan kualitas SDM informasi, pemantauan dan pengelolaan informasi pembangunan, dan fasilitasi dan penyiapan rekomendasi pengkajian rencana pembangunan dan pengembangan sistem informasi perangkat daerah
(3)
Seksi Pengembangan Komunikasi Dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah
3 Berdasarkan tupoksi ini, kemudian disusun program kerja dan kegiatan sebagai berikut : (1)
Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial yang meliputi fasilitasi sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan lembaga komunikasi sosial (LKM), ormas/LSM, organisasi profesi pers, media watch, dll, pelatihan motivator anti narkoba, pembekalan ormas/LSM dan peningkatan arus informasi LKM;
(2)
Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional meliputi peningkatan koordinasi, kerjasama penyelenggaraan lembaga komunikasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta Mitra Praja Utama, sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan kepada lembaga infokom kabupaten/kota se-Jatenga, rakorda infokom;
(3)
Kerjasama antar lembaga antara lembaga komunikasi pemerintah dengan media massa dari dalam dan luar negeri, serta fasilitasi dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik;
(4)
Analisis/kajian persyaratan administrasi dan data teknis permoohonan ijin penyiaran dan kelayakan data teknis televisi dan radio;
(5)
Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi meliputi peningkatan kualitas, sarana prasaran, SDM infomrasi lembaga komunikasi sosial;
(6)
Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional meliputi penerbitan, pengembangan promosi daerah, serta diseminasi informasi nasional dan daerah;
(7)
Fasilitasi dukungan teknologi informasi/komunikasi dan multimedia;
(8)
Penyusunan aplikasi system informasi;
(9)
Pengumpulan data dan analisis informasi lingkup provinsi;
(10) Penyiapan bahan aplikasi interface untuk pelayanan publik; (11) Pelaksanaan bimbingan teknisi serta evaluasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha telematika lingkup provinsi; (12) Pelaksanaan
pembangunan,
pengembangan
infrastruktur
jaringan
system informasi pemerintah provinsi; Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membentuk Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlaku mulai 6 Juni 2008. Pembentukan Biro Humas ini merupakan telaah dari pasal 23 PP 41 TAhun 2007, beserta penjelasannya, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi staf,
4 pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah. Sedangkan pada penjelasannya, menyebutkan bahwa Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi staf seperti bidang hukum, organisasi, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahan umum lainnya. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, penjabaran tugas pokok dan fungsi Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah untuk masing-masing sub bag antara lain sebagai berikut (1)
Bagian Publikasi memiliki tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi liputan wartawan serta menyelenggarakan kegiatan konferensi pers pada kegiatan pemerintah daerah, menerbitkan dan mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan, termasuk dalam bentuk sambutan, makalah, visual ataupun media luar ruang.
(1)
Bagian Pengelola Informasi mempunyai tugas menyiapkan database untuk pelayanan informasi, mengelola data dan informasi, menyelenggarakan, mengembangkan, menghimpun pengelolaan bahan sistem informasi, identifikasi pengolahan data dan informasi
(2)
Bagian Analisis Media bertugas untuk memberikan analisis berita dan pendapat masyarakat,
serta
menyajikannya
kepada
pimpinan
sebagai
bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan. Berdasarkan tupoksi ini, kemudian disusun program kerja dan kegiatan sebagai berikut : (1)
(2)
(3)
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, mencakup kegiatan : (a)
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi
(b)
Fasilitasi Pegelolaan Berita Terkini/Jateng News Room
Fasilitasi Pengarusutamaan Gender melalui Studio Mini, TV dan Radio (a)
Spot Layanan Informasi PUG melalui Radio dan Televisi
(b)
Sosialisasi PUG melalui pemasangan spanduk
Dialog Mbangun Deso Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekda/ Kepala Daerah/ Asisten/ Kepala SKPD/ Kepala Biro/ Kepala Kantor dan Ormas di Studio Mini, TV dan Radio.
(4)
Fasilitasi kegiatan kehumasan Provinsi/Kab/Kota se Jawa Tengah.
(5)
Fasilitasi kegiatan HARKITNAS Tahun 2010.
(6)
Peningkatan Kualitas Media Komunitas Cetak di Jawa Tengah
5 (7)
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Cukai melalui Media Massa.
(8)
Pembuatan Bahan Sosialisasi Kebijakan dan Program-program pembangunan.
(9)
Rubrik dan Kolom Khusus Sosialisasi Kebijakan Pemeruntah dan Programprogram Pembangunan melalui Media Cetak.
(10) Konferensi Pers dan Peliputan. (11) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, mencakup kegiatan. (a)
Pembuatan Buletin/Majalah/Tabloid
(b)
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
(c)
Pembuatan Sambutan, Makalah/ Keynote Speakers Gubernur
(12) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, mencakup kegiatan : (a)
Analisis Berita dan Pendapat Umum serta Diskusi Hasil Analisis
(b)
Pendidikan Masyarakat Bidang Informasi dan Kehumasan
(c)
Penjaringan dan Audit Pendapat Umum
(13) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, mencakup kegiatan : (a)
Pemberdayaan Media Komunitas di Jawa Tengah
(b)
Peningkatan SDM aparatur bidang Kehumasan.
Dilihat dari sinilah terdapat ketimpangan, bahwa ternyata tupoksi dan program kegiatan antara Bidang Kominfo dengan Biro Humas memiliki banyak kemiripan, walaupun bunyi kalimatnya berlainan, tetapi maksudnya sama. Jika dilihat dari arti kalimat-kalimat tersebut memiliki makna yang hampir serupa, antara lain : (1)
Pada Bidang Kominfo menyebutkan kerjasama lembaga komunikasi dan media massa, sedangkan pada Biro Humas menyebutkan wartawan, pers. Padahal kalangan pers, wartawan merupakan bagian dari pelaku komunikasi dan media massa.
(2)
Pada Bidang Kominfo menyebutkan SDM informasi, pengelolaan informasi pembangunan, pengembangan system informasi, sedangkan pada Biro Humas menyebutkan pengelolaan data dan informasi, pengelolaan bahan system informasi. Keduanya memiliki tugas mengelola informasi, baik itu dari SDM, data, maupun system dan sarana prasaranya.
(3)
Pada Bidang Kominfo menyebutkan diseminasi informasi, sedangkan pada Biro Humas menyebutkan publikasi, distribusi. Keduanya sebenarnya menyiratkan makna yang sama yaitu penyebaran informasi untuk masyarakat
6 Sedangkan kemiripan kegiatan diantara keduanya dapat disandingkan pada table sebagai berikut :
TABEL KEMIRIPAN KEGIATAN BIDANG KOMINFO DENGAN BIRO HUMAS
N O 1
2
3
4
5
BIDANG KOMINFO DINHUBKOMINFO
BIRO HUMAS
Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial yang meliputi fasilitasi sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan lembaga komunikasi sosial (LKM), ormas/LSM, organisasi profesi pers, media watch, dll, pelatihan motivator anti narkoba, pembekalan ormas/LSM dan peningkatan arus informasi LKM
Fasilitasi Kualitas Media Komunitas Cetak di Jawa Tengah
Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional meliputi peningkatan koordinasi, kerjasama penyelenggaraan lembaga komunikasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta Mitra Praja Utama, sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan kepada lembaga infokom kabupaten/kota se-Jatenga, rakorda infokom Kerjasama antar lembaga antara lembaga komunikasi pemerintah dengan media massa dari dalam dan luar negeri, serta fasilitasi dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi meliputi peningkatan kualitas, sarana prasaran, SDM infomrasi lembaga komunikasi sosial
Fasilitasi kegiatan Kehumasan Provinsi/Kab/Kota se-Jawa Tengah
Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional meliputi penerbitan, pengembangan promosi daerah, serta diseminasi informasi nasional dan daerah
Konferensi Pers dan Peliputan
- Peningkatan SDM aparatur bidang Kehumasan - Pendidikan Masyarakat Bidang Informasi dan Kehumasan - Pemberdayaan Media Komunitas di Jawa Tengah - Spot Layanan Informasi PUG melalui Radio dan Televisi - Sosialisasi PUG melalui pemasangan spanduk - Dialog Mbangun Deso Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekda/ Kepala Daerah/ Asisten/ Kepala SKPD/ Kepala Biro/ Kepala Kantor dan Ormas di Studio Mini, TV dan Radio - Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Cukai melalui Media Massa - Pembuatan Bahan Sosialisasi Kebijakan dan Program-program pembangunan - Rubrik dan Kolom Khusus Sosialisasi Kebijakan Pemeruntah dan Program-
7 program Pembangunan melalui Media Cetak - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi - Pembuatan Sambutan, Makalah/ Keynote Speakers Gubernur 6
7
8
-
Fasilitasi dukungan teknologi informasi/komunikasi dan multimedia - Penyusunan aplikasi system informasi - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan infrastruktur jaringan system informasi pemerintah provinsi - Penyiapan bahan aplikasi interface untuk pelayanan publik Pengumpulan data dan analisis informasi lingkup provinsi Pelaksanaan bimbingan teknisi serta evaluasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha telematika lingkup provinsi
Fasilitasi Pegelolaan Berita Terkini/ Jateng News Room
Analisis Berita dan Pendapat Umum serta Diskusi Hasil Analisis Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi
Table 2, Kemiripan Kegiatan Bidang Kominfo dengan Biro Humas
Secara terminologi, arti komunikasi dan kehumasan memiliki kesamaan obyek. Dari beberapa definisi komunikasi, yang dikemukakan oleh Onong Cahyana Effendi, yaitu Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media) atau pendapat Bernard Barelson & Garry A. Steiner Komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dsb, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses untuk menyebarluaskan informasi/pesan, baik melalui media/perangkat ataupun secara langsung.*1 Sedangkan pengertian hubungan masyarakat menurut beberapa sumber, antara lain Grunig dan Hunh lebih memfokuskan kegiatan humas sebagai kegiatan komunikasi, atau pendapat Onong Uhjana, menjelaskan humas sebagai komunikasi dua arah secara timbal balik antara suatau organisasi dengan publiknya atau khalayaknya, baik public intern maupun ektern dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dari organisasi tersebut dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama yang dilandasi azaz saling pengertian dan mempercayai. Menurut Anthony Davis, humas adalah komunikasi yang dilakukan suatu organisasi dengan orang-orang yang berkepentingan, guna mendapatkan perhatian mereka dengan cara yang menguntungkan, Jadi dapat disimpulkan bahwa humas merupakan kegiatan komunikasi antara organisasi dengan publik. Sedangkan, informasi merupakan hasil dari setiap proses komunikasi. Sehingga berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, baik
8 Bidang Kominfo Dinhubkominfo maupun Biro Humas Setda Prov. Jateng sama – sama merupakan penyelenggara urusan komunikasi dan informasi.* 2 Pembentukan SKPD merupakan sebuah kebijakan. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan, maka untuk menganalisis kebijakan dapat dilihat dari formulasi, implementasi maupun dampak yang dihasilkan.*3 Adanya dua buah organisasi yang serupa, seperti Biro Humas dan Bidang Kominfo yang mengelola urusan komunikasi dan informatika, memberikan berbagai dampak penentuan tupoksi, tataran program kerja dan kegiatan yang sama dan serupa, sehingga seringkali garis koordinasi, dari kabupaten/kota atau dari pemerintah pusat ke Provinsi terhambat, bingung harus memilih organisasi yang mana. Jadi secara umum, berbagai sisi persamaan antara Dinhubkominfo dan Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah menyebabkan kedua organisasi bisa saling intervensi atau terdapat tumpang tindih wewenang pekerjaan pengelolaan urusan komunikasi dan informasi. Implementasi otonomi daerah seringkai menyebabkan berbagai macam permasalahan, seperti terjadi tarik menarik urusan pemerintahan, adanya kecenderungan daerah menerapkan struktur organisasi yang gemuk, sehingga terdapat organisasi yang serupa tugas pokok dan fungsinya, ataupun fenomena dari segi demokrasi, kepegawaian hingga netralitas PNS.*4 Oleh sebab itu, untuk mencegah melemahnya kapasitas kelembagaan pengelola urusan komunikasi dan informatika akibat saling tumpang tindih, maka upaya kajian kelembagaan atau organisasi menjadi sebuah alternatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah.
1.2 Perumusan Masalah Dengan adanya kendala dan dampak tumpang tindih penyelenggaraan urusan komunikasi dan
informasi antara
Bidang
Komunikasi dan
Informatika
Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah ini, maka muncul permasalahan bagaimana melakukan upaya pembaharuan organisasi (reinventing) yang lebih efektif dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1.3 Tujuan Makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji design organisasi baru penyelenggara urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan
9 membandingkan paradigm yang terjadi antara Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah;
CATATAN :
*1 Lihat detailnya pada buku Pengantar Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka, Djuarsa Sasa. 2000 yang menjelaskan tentang berbagai definisi dan teori dasar ilmu komunikasi
*2 Lihat buku Modul Pengantar Public Relation Universitas Mercu Buana. Jakarta. 2010 yang menyebutkan pengertian dan ruang lingkup tugas Public Relation atau Hubungan Masyarakat
*3 Lihat kajian kebijakan publik pada beberapa artikel, seperti karya Muklir pada artikel Evaluasi Kebijakan
*4
Publik yang dimuat dalam http://xpresipena. blogspot.com/2011 pada 8 November 2011 dan karya Nurharjadmo berjudul materi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik yang dikutit dalam http:// wahyunurharjadmo.staff.fisip.uns.ac.id Lihat jurnal “Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori Kebijakan dan Praktek” karya Dadang Solihin yang menceritakan bahwa kebijakan otonomi daerah juga berdampak pada ketidakefektifan pembentukan kelembagaan di daerah yang cenderung menerapkan struktur organisasi yang gemuk.
BAB II KAJIAN TEORI
10 Keberadaan pemerintah daerah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan public secara efektif, efisien dan ekonomis dan demokratis yang dijalankan oleh organisasi-organisasi perangkat daerah. Lebih jauh, G. Shabbir Cheema (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi mensyaratkan beberapa tingkat koordinasi antara lembaga nasional, regional dan lokal. Untuk mencapai tingkat administrasi yang komplementer, harus dibangun dan dipelihara keterkaitan yang jelas antara berbagai level tersebut. Prosedur perencanaan, implementasi dan
evaluasi harus
distandardisasi agar lembaga
pemerintahan di berbagai tingkatan dapat mengkoordinasikan kegiatan bersama atau kegiatan yang saling mempengaruhi satu sama lain.*5 Bila dilihat dari perspektif fungsi managemen, koordinasi bisa berjalan dengan baik apabila pengorganisasian dilakukan dengan baik. Dalam konteks ini maka restrukturisasi organisasi pemerintah daerah sangat penting, sebab pada akhirnya kunci pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam suatu sistem terdesentralisasi tergantung pada kemampuan organisasi-organisasi lokal, dalam semua urusan, termasuk organisasi penyelenggara urusan komunikasi dan informatika. Namun demikian, terjadi tumpang tindih tupoksi dan variasi kelembagaan, serta program kegiatan dan penyelenggaraan, sebagaimana ciri-ciri Kelemahan kelembagaan pemerintahan yang secara umum muncul saat ini yaitu : (1) kecenderungan lebih mengutamakan
pendekatan
struktural
daripada
pendekatan
fungsional
dalam
penyusunan organisasi, (2) terjadinya benturan dan tarik menarik kewenangan, (3) besaran organisasi belum proporsional, dan (4) adanya disharmoni antara pusat dan daerah. Karena tidak efektif inilah, kondisi organisasi yang demikian tidak perlu untuk diteruskan. Menurut Carol H. Weiss mengemukan bahwa salah satu upaya untuk mengoptimalkan organisasi, yaitu dengan konsep reinventing government, yang merupakan upaya untuk memasukan semangat entepreneurship ke dalam organisasi pemerintah. *6 Sesuai dengan pendapat Miftah Toha, bahwa birokrasi yang cenderung kurang efisien, efektif dan produktif; maka Konsep Reinventing diperlukan.*7 Konsep dua lembaga penyelenggara komunikasi dan informatika ini perlu dirubah karena kurang efektif, dan konsep reinventing merupakan solusi yang sangat diperlukan untuk memperbaharui kinerja organisasi. Reinventing secara terminology berarti menemukan kembali. Sebagaimana konsep pengembangan organisasi (organizational development), yaitu upaya intervensi memadai yang terencana dan berhati-hati, dari mulai tingkat puncak merambah ke tingkat karyawan dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas organisasi (Felina C.
11 Young, 1999), maka reinventing kedua organisasi penyelenggara urusan komunikasi dan informatika ini diperlukan sebagai langkah pembaharuan untuk mendesain organisasi baru yang lebih efektif. Dalam merubah organisasi diperlukan konsep reinventing sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho. Reinventing dapat dilakukan melalui tiga langkah yaitu :.(1) Reorientasi, yaitu dengan melakukan redenifisi tentang visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah untuk diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan pemerintah yang ideal. (2) Restrukturisasi, yaitu dengan menata kembali kelembagaan pemerintah dengan merampingkan fungsi-fungsi yang tidak seharusnya dilaksanakan pemerintah, membangun organisasi sesuai dengan tuntutan publik dengan kepemimpinan yang profesional, responsif dan inovatif, mengefektifkan desentralisasi sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. (3) Aliansi, yaitu bahwa dalam melaksanakan tugasnya organisasi pemerintah secara sinergis harus dapat berkolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat sebagai pilar good governance. *8 Untuk itu, keberadaan dua lembaga yang saling tumpang tindih dalam mengelola urusan yang sama merupakan sebuah paradigma yang perlu disikapi dengan bijak. Dalam memahami perubahan paradigma antar dua organisasi dapat digunakan metode perbandingan paradigm. Di dalam mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan, perbandingan paradigma merupakan metode aktual dewasa ini. Untuk itu, dalam meredefinisikan visi, misi dan tujuan organisasi yang baru, maupun
restrukturisasi
tupoksi
dan
struktur
organisasi,
digunakan
metode
perbandingan paradigma dengan membandingkan kondisi lingkungan strategis organisasi sebelumnya
serta
menggunakan
prinsip
reorgansisasi berdasarkan
distribusi, merger dan pembentukan unit baru. Sedangkan konsep restrukturisasi dilakukan dengan membandingkan paradigma lingkungan internal organisasi berupa pembagian kerja, departemenisasi, rentang kendali dan delegasi sesuai konsep yang dikemukakan oleh Husaini Usman. Demikian pula halnya dengan aspek aliansi juga membandingkan paradigm, menambah, mengurangi atau memilih mana yang lebih baik.*9. Jadi, perbandingan dan penggabungan merupakan langkah utama pada upaya reinventing. Pada tahap reorientasi, yaitu dalam mengkaji perbandingan visi, misi, tujuan dan tupoksi antar organisasi, dipengaruhi pula dengan adanya regulasi baru yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Permenpan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sesuai dengan konsep ideal organisasi, bahwa
12 setidaknya organisasi baru dapat dibentuk jika terpenuhinya tiga komponen dasar visi dan misi, sumber daya, dan yang paling berpengaruh adalah dasar hukum,*10 maka perbandingan peraturan ini bisa digunakan untuk menyusun visi, misi dan tujuan. Selain itu untuk, melengkapi tujuan yang baru, digunakan telaah terminologi definisi komunikasi, hubungan masyarakat dan informatika, karena setiap nama memuat tujuan dan harapan, sebagaimana artikel karya Cahyadi Takariawan. *11 Pada
tahap
restrukturisasi,
ditentukan
tupoksi
maupun
struktur
baru
berdasarkan perbandingan yang ada. Konsep restrukturisasi dilakukan dengan membandingkan paradigma lingkungan internal organisasi berupa pembagian kerja, departemenisasi, rentang kendali dan delegasi sesuai konsep yang dikemukakan oleh Husaini Usman. Oleh sebab itu, masing-masing faktor ini diberbandingkan, khususnya dalam hal pembagian tugas untuk mewujudkan visi dan misi organisasi perlu dilakukan tiga prinsip, yaitu: Pertama, berbagai tugas harus terdistribusi habis ke dalam unit-unit organisasi yang sudah ada; Kedua, untuk keperluan efisiensi beberapa unit organisasi yang sudah ada dapat digabungkan (merger); Ketiga, membentuk unit-unit baru apabila ada tugas-tugas baru yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat yang tidak mungkin dilakukan oleh unit-unit yang sudah ada. *12 Sedangkan aliansi merupakan upaya untuk bekerjasama dengan komponen masyarakat yang lain dalam melaksanakan tugas sebagai organisasi publik. Kerjasama yang diterapkan yaitu pelibatan media massa, penyedia barang dan jasa yang hampir semuanya telah dilakukan, sehingga hanya perlu ditingkatkan upayanya.
CATATAN :
*
5
*
6
*
8
*7
9
* 10 * 11 * *
12
Lihat jurnal “Pemerintahan dalam Perspektif Pembagian Kekuasaan (Dessentralisasi)” dan buku Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience” Carol H. Weiss yang dikutip dalam makalah evaluasi kebijakan publik pada http://2frame.blogspot.com Carol dikutip Miftah Toha dalam buku Paradigma Pembangunan Birokrasi Pemerintahan (Publik), UGM. Yogyakarta. 2002 mengemukakan alasan perubahan organisasi. Lihat lebih detail konsep reinventing pada buku Teori Organisasi karya Nugroho yang diterbitkan LAN. 2009 Baca Managemen (Teori Praktik dan Riset Pendidikan) karya Husaini Usman. Lihat modul Teori Organisasi Program S2 Ilmu Administrasi UNTAG Semarang Baca artikel Cahyadi Takariawan ataupun artikel Komarudin Hidayat yang mengemukakan bahwa setiap nama memiliki makna dan harapan atau tujuan yang ingin dicapai. Baca buku Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi karya miftah Toha..Jakarta .2008
BAB III PEMBAHASAN
13
3.1 Gambaran umum Secara terminologi antara bidang kominfo dan hubungan masyarakat memiliki makna yang sama. Hubungan masyarakat adalah sebuah proses komunikasi yang menggunakan media, salah satunya media informatika. Dari definisi-definisi teori komunikasi dan kehumasan keduanya memiliki makna yang sama, jadi keduanya menyelenggarakan
urusan
yang
sama.
Dengan
demikian,
secara
normatif,
pembentukan dua lembaga ini justru tidak sesuai dengan kisi-kisi lain dari PP 41/2007. Sesuai pasal 23, lebih dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah, sehingga keberadaan Biro tidak boleh mengelola urusan teknis yang sama dengan adanya dinas. Disamping itu, keberadaan Dinhubkominfo yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang dan 1 (satu) sekretariat juga tidak sesuai dengan amanat pasal 25 PP 41 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa satu dinas maksimal terdapat 4 (empat) bidang. Demikianlah berarti awal tumpang tindih penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dimulai, sehingga konsep reinventing kelembagaan diperlukan untuk menata kembali organisasi-organisasi ini.
3.2 Reinventing Organisasi Sesuai dengan konsep reinventing yang dikemukakan oleh Nugroho untuk memperbarui organisasi, maka Reinventing dapat dilakukan melalui tiga langkah yaitu :.(1) Reorientasi, (2) Restrukturisasi, dan (3) Aliansi. 3.2.1
Reorientasi Reorientasi merupakan upaya untuk melakukan redenifisi tentang visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah untuk diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan pemerintah yang ideal. Keberadaan visi dan misi, baik di Bidang Kominfo maupun Biro Humas terdapat dalam Dokumen Renstra. Namun demikian secara khusus visi dan misi unit kerja ini belum disyahkan melalui peraturan pemimpin daerah. Padahal sesuai dengan Permendagri 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap organisasi
14 publik, wajib membentuk Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah dan termasuk didalamnya juga memuat visi dan misi organisasi. Jadi kedua lembaga pengelola urusan komunikasi dan informatika di Pemprov. Jawa Tengah juga belum dapat dikatakan institusi pelayanan publik yang layak karena belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang harus ditetapkan oleh kepala daerah. Langkah reorientasi untuk menentukan visi dan misi tidak hanya memperhatikan lingkungan strategis yang ada, tetapi juga mempertimbangkan aturan yang ada di atasnya. Sesuai dengan konsep teori hubungan masyarakat dan komunikasi, bahwa komunikasi merupakan bagian dari hubungan masyarakat, maka visi dan misi yang akan disusun mendekat pada konsepkonsep kehumasan. Dengan demikian juga telah termasuk konsep komunikasi di dalamnya. Sejak tahun 2011, telah diterbitkan dua regulasi mengenai pengelolaan kehumasan pemerintah dan pengaturan urusan komunikasi dan informatika, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Permenpan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan demikian, untuk menyusun visi, misi dan tujuan organisasi digunakan perbandingan yang ada pada kedua PP baru ini. Perbandingan definisi hubungan masyarakat dan definisi komunikasi serta informatika juga menjadi acuan dalam mentukan tujuan organisasi di samping kondisi empiris lingkungan di Jawa Tengah. Hasil penggabungan didapat : (1)
Visi Terciptanya pengelolaan tata hubungan masyarakat, komunikasi dan informatika di Jawa Tengah yang terpadu, proporsional, professional, inovatif, efektif dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang baik menuju kesejahteraa.
(2)
Misi (a)
Membangun citra dan reputasi positif pemerintah
(b)
Membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik serta menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk menigkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab
15 (c)
Menampung dan mengolah berita dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(d)
Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi
(e)
Menyosialisasikan
kebijakan
dan
program
pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan (f)
Membangun kepercayaan publik (publik trust)
(g)
Mendukung
kebijakan
pembangunan,
pemerintahan
dan
kemasyarakatan (h)
Mendukung kreativitas dan inovasi terhadap perkembangan system dan teknologi informasi
Berdasarkan definisi-definisi inilah dapat diambil bahwa tujuan organisasi atau lembaga kehumasan yang baru antara lain : (1)
Membuka akses komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
(2)
Menyerap aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan
(3)
Memberikan pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah
(4)
Melakukan pendekatan guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik
(5)
Menjadi
gate
keeper
informasi
yang
akan
disampaikan
kepada
masyarakat; (6)
Meningkatkan kreativitas dan mendukung inovasi perkembangan teknologi dan system komunikasi dan informatika.
3.2.2
Restrukturisasi Restrukturisasi
merupakan
upaya
menata
kembali
kelembagaan
pemerintah dengan merampingkan fungsi-fungsi yang tidak seharusnya dilaksanakan pemerintah, membangun organisasi sesuai dengan tuntutan publik dengan kepemimpinan yang profesional, responsif dan inovatif, mengefektifkan desentralisasi sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Langkah yang digunakan yaitu perbandingan paradigm pada 4 (empat) aspek internal
16 organisasi yang dikaji, meliputi tentang pembagian tugas, departemenisasi, rentang kendali dan delegasi. 3.2.2.1 Pembagian Tugas Kepala Biro Humas ini dianggap sebagai juru bicara Gubernur, sesuai pasal 5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Namun, bila melihat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai satu organisasi yang besar yang terdiri dari beberapa SKPD dan unit pelayanan, maka Kepala Biro Humas selaku juru bicara Gubernur akan kesulitan membagi tugas urusan komunikasi dan informatika di dua lembaga sekaligus. Karena pelaksanaan tugas antara Kominfo dan Humas merupakan sama-sama mengurusi bidang komunikasi dan informatika. Sebab secara structural Kepala Biro Humas tidak bisa mengendalikan Bidang Kominfo, apalagi mengingat Kepala Dinhubkominfo juga merupakan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pemprov Jateng. Oleh sebab itu, dari sulitnya pembagian tugas ini, maka langkah merger menjadi alternative yang baik. Dengan menggabungkan dua organisasi menjadi satu maka pelayanan urusan komunikasi dan informatika akan lebih terpadu dan efektif. Dengan tetap memperhatikan pada PP 41 Tahun 2007 maka bentuk merger keduanya menghasilkan lembaga berbentuk Dinas. Langkah jangka pendek dalam upaya pembagian tugas adalah meningkatkan koordinasi antara Bidang Kominfo dengan Biro Humas Setda Prov. Jateng sehingga di dapat bahwa keduanya justru saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Sampai dengan saat ini langkah koordinasi pembagian tugas ini telah berjalan dengan baik, sehingga dari tahun ke tahun kegiatan pada Bidang Kominfo lebih bergeser kepada masalah teknik informatika, atau konsen pada urusan teknik atau peralatan informatikannya, sedangkan dari Biro Humas lebih pada upaya meningkatkan informasinya, atau content isi informasi. Kerjasama ini misalnya dalam mengelola website Jateng online dan Pusat Informasi, dimana Bidang Komunifo bertanggung jawab terhadap peralatan dan system yang digunakan, sedang dari Biro Humas berkewajiban untuk memberikan contributor isi atau informasi pada kedua perangkat tersebut.
17 3.2.2.2 Departemenisasi Pada tataran departemenisasi atau pembaganan atau penentuan hierarki struktur organisasi, keduanya juga memiliki tupoksi dan struktur yang hampir sama, sebagaimana telah ditunjukkan pada latar belakang. Sedangkan tupoksi dan struktur yang tidak memiliki kemiripan adalah terkait tentang Pos dan Telekomunikasi. Oleh sebab itu, membandingkan, menggabungkan dua organisasi ini dan kemudian menambah dengan bidang yang belum sama, serta mengacu pada lampiran Y PP 38 tahun 2007, sebagaimana konsep reorganisasi untuk membagi habis urusanurusan yang ada dan upaya merger, maka dihasilkan struktur dan tupoksi dinas yang baru, antara lain : (1) Sekretariat (a)
Subbag Umum dan Tata Usaha memiliki tugas tata laksana kepegawaian, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pegawai, pengadaan
pengelolaan
perlengkapan,
barang/jasa,
dan
surat
inventaris menyurat
asset, serta
administrasi organisasi dan pelayanan pimpinan, mengelola kebutuhan rutin organisasi; (b)
Subbag Perencanaan dan Evaluasi memiliki tugas menyusun perencanaan, dokumen anggaran, rincian kerja, evaluasi hasil kegiatan,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban
kinerja
organisasi (c)
Subbag Keuangan mengampu
tata laksana
keuangan
organisasi, pembayaran, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perpajakan. (2) Bidang Telematika dan System Informasi (a)
Seksi Informasi Digital bertugas mengelola informasi dan berita di jaringan internet, mengelola, fasilitasi penyusunan design intranet, website dinas, portal Pemerintah Provinsi, sms interaktif, penge-lolaan contact dunia maya (e-mail lembaga), design, koordinasi design website untuk lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota,
(b)
Seksi Jaringan Telekomunikasi bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal, fasilitasi jaringan komunikasi instansi di
18 lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mempersiapkan video confe-rence, fasilitasi hardware telekomunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, memfasiltasi bandwith komunikasi, fasilitasi design telepon interaktif, PABX dan otomatisisasi (c)
Seksi broadcasting bertugas untuk mengelola perlengkapan penyiaran, pengelolaan asset studio siaran, setting peralatan broadcast, memfasilitasi kegiatan penyiaran internal, radio dan studio pemerintah provinsi, mengumpulkan hasil siaran radio dan studio, persiapan alat dan kebutuhan fisik penyiaran.
(3) Bidang Analisis dan Pengelolaan Data (a)
Seksi Pengelolaan Data bertugas untuk mengumpulkan, Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi data, kompilasi data dari instansi terkait, dan menyajikan data kepada pimpinan daerah, input data ke pusat layanan informasi dan media digital.
(b)
Seksi Analisis Informasi bertugas menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta menampung
dan
mengolah
aspirasi
masyarakat,
melaksanakan manajemen krisis, menyelenggarakan focus group discussion (c)
Seksi Hubungan Kelembagaan Kehumasan bertugas untuk membina hubungan dan kemitraan dengan lembaga non pemerintah dan lembaga asing, menjalin koordinasi dengan pemerintah
pusat,
kabupaten/kota
dan
daerah
lain,
memfasilitasi bakohumas (4) Bidang Publikasi dan Diseminasi Informasi (a)
Seksi Peliputan
dan
Kerjasama
Pers
bertugas
untuk
melaksanakan konferensi pers, peliputan, kerjasama media massa, fasilitasi kegiatan pers dan editing video dan photo, pembuatan media luar ruang, mading (b)
Seksi Penulisan dan Penerbitan bertugas untuk menyiapkan naskah atau makalah pimpinan daerah, menyusun presentasi pimpinan daerah, menerbitkan dan mendistribusikan media
19 internal/ komunitas, penulisan release, menghimpun materi penulisan dan penerbitan, penulisan jurnal kegiatan khusus (c)
Seksi Diseminasi Informasi bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media cetak, elektronik, dan media tradisional, menyelenggarakan
dialog
melalui
radio
dan
televisi,
menyelenggarakan sosialisasi tatap muka, menyelenggarakan kegiatan penyiaran, memfasilitasi penyelenggaraan pameran dan pusat informasi. (5) Bidang Pos dan Dokumentasi (a)
Seksi Pos dan Filateli bertugas untuk membina kelembagaan perkumpulan
filatelis,
standarisasi
pos,
perijinan
jasa
pengiriman barang, pembinaan dan monitoring lembaga pos dan jasa pengiriman barang (b)
Seksi Pengelolaan Frekuensi bertugas untuk membina radio dan televise lokal, memberikan rekomendasi ijin penggunaan jalur frekuensi, standardisasi pengelolaan radio dan televisi lokal, pembinaan dan monitoring kelembagaan radio dan televisi lokal
(c)
Seksi Dokumentasi bertugas untuk mengumpulkan bahan dokumentasi seluruh kegiatan dinas, baik berupa dokumentasi cetak, elektronik, maupun digital, pendataan dokumen dan manajemen pustaka.
3.2.2.3 Rentang Kendali Rentang Kendali merupakan batas/tingkat jumlah pengawasan staf oleh atasannya, sehingga dapat dipergunakan untuk menentukan jumlah staf yang dibutuhkan secara umum. Pada Bidang Kominfo pengendalian SDM lebih dikarenakan keterbatasan SDM berkompetensi dan obyek pekerjaan yang tersebar karena ruang lingkup kerjanya bukan hanya di kantor, tetapi juga pada sentra-sentra jaringan otomat, internet, yang berada di wilayah kantor lain, sehingga seringkali SDM yang ditugasi berada di luar kantor untuk melakukan maintenance dan perbaikan di tempat yang lain. Dengan
20 demikian atasan sulit untuk mengontrol jadwal dan kegiatan yang diampunya. Sedangkan, pada Biro Humas span of control atasan langsung, yaitu Kasubbag terhadap karyawan Humas berkurang, karena bertambah luas dan banyaknya kegiatan di Biro Humas, sehingga seringkali staf berada pada ruang lingkup kerja yang bermacam-macam, dan span of control dari atasan langsung tidak bisa berjalan optimal, karena ada tugas lain yang harus diselesaikan staf disamping tupoksinya. Jadi dengan menjadi luasnya program kerja dan kegiatan Biro Humas juga berimbas pada lemahnya span of control seorang atasan. Faktor penyebabnya selain keterbatasan SDM juga faktor penugasan pimpinan. Rentang kendali saat ini antara 7-9 orang setiap seksi/subbag. Dengan melihat kenyataan empiris tersebut diatas, bahwa pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah SDM, maka perlu adanya penambahan SDM, sehingga untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih besar dan banyak dapat dikerjakan dengan baik dan lancar. Jikalau tetap ada tugas lain yang diberikan pimpinan, tidak akan berpengaruh terlalu banyak terhadap kinerja masing-masing seksi yang baru, sebab SDM nya sudah bertambah, sehingga semakin banyak staf berkompeten yang bias menjadi alternative pelaksana tugas baru dan justru mengurangi ketergantungan pada staf yang menjadi key person-key person organisasi.
3.2.2.4 Delegasi Delegasi memiliki tujuan untuk memberikan motivasi, partisipasi dan peluang bawahan untuk berkembang sesuai kompetensinya, tetapi prinsip delegasi pada lembaga ini justru lebih banyak berdasarkan argumen pribadi pimpinan, bahkan terkadang konsep delegasi ini justru menyeberang dari koridor normatif alur organisasi, apalagi apabila pekerjaan dan kegiatan tidak tercantum dalam tugas pokok yang ditetapkan, maka pimpinan tentu saja berinisiatif untuk menunjuk langsung personil berani menolak.
yang diinginkan. Sedangkan bagi bawahan tidak
21 Dikarenakan bertambah luasnya pekerjaan, seringkali staf diberi mandat pekerjaan yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari tugas pokoknya,
seperti
staf
Sambutan
yang
ditugaskan
dalam
hal
pengumpulan data dan informasi, padahal terdapat bagian Pengelolaan Informasi. Jadi dalam pendelegasian wewenang, faktor kepercayaan lebih dominan dan seringkali mengabaikan faktor struktur birokrasi organisasi. Untuk itu, dari pendekatan prinsip delegasi ini menjadi masukan untuk membentuk unit atau lini baru organisasi yang mengampu berbagai macam tugas, sehingga konsep delegasi dari atasan kepada bawahan akan lebih baik dan tidak akan tunjuk by name, karena sudah ada struktur yang mengampu setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Alaasan inilah yang menjadikan dasar konsep departemenisasi untuk menambah struktur organisasi. Namun demikian konsep departemenisasi diatas sudah menggambarkan dan menggabungkan berbagai macam kegiatan yang pernah dilakukan dalam ranah Kehumasan di Jawa Tengah, sehingga sudah mencakup semua kegiatan.
3.2.3
Aliansi Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi pemerintah secara sinergis harus dapat berkolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat sebagai pilar good governance. Konsep aliansi dapat terdiri dari upaya kerjasama dan kemitraan antara lembaga pemerintah dengan pihak swasta ataupun elemnen masyarakat yang lainnya. Namun demikian, sebenarnya konsep ini sudah dapat berjalan dengan baik, sebab setiap pelayanan komunikasi atau informasi kepada masyarakat, seringkali lembaga pemerintah menjadi gate keeper, yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi melalui agen informasi, yaitu kalangan pers, LSM ataupun media massa. Dari kinerja dan partisipasi mereka lah informasi diteruskan kepada masyarakat. Bentuk aliansi yang lain adalah kerjasama dengan dunia usaha. Dalam koridor pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pada Biro Humas apalagi Bidang Kominfo yang menggawangi LPSE, system pengadaannya sudah berjalan dengan baik, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pengusaha untuk bekerjasama sebagai penyedia barang/jasa. Hal ini didorong
22 dengan telah diterapkannya Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di kedua instansi tersebut. Konsep aliansi yang sudah berjalan baik ini harus tetap dipertahankan.
BAB IV PENUTUP
23 4.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : (1) Adanya tumpang tindih dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika antara Biro Humas dengan Bidang Kominfo, sehingga sesuai dengan konsep Nugroho perlu dilakukan reinventing organisasi atau pembaharuan organisasi, dengan melalukan reorientasi, restrukturisasi, dan aliansi yang dititiberatkan pada konsep merger/ menggabungkan dua buah organisasi diperlukan agar lebih efektif. (2) Langkah reorientasi untuk menemukan kembali visi, misi dan tujuan organisasi baru dengan memperhatikan metode perbandinan paradigm, (Sadu Wasisiono). Demikian pula dalam membahas tentang restrukturisasi dan aiansi tetap membandingkan dua kenyataan empiris yang terjadi antara Biro Humas dan Bidang Kominfo, sehingga didapatkan gambaran struktur dan tupoksi baru. Dengan demikian dihasilkan visi, misi, tujuan, struktur dan bentuk organisasi baru yang lebih efektif. 4.2 Saran Melihat berbagai dampak dan kesimpulan yang muncul dari adanya kebijakan pembentukan dua organisasi pengelola urusan yang sama, yaitu urusan komunikasi dan informatika, maka saran yang perlu diperhatikan yaitu : (1) Perlu dilakukan pengukuran efektivas secara detail pada Bidang Kominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah disertai dengan pemetaan sarana prasaran dan potensi kepegawaian; (2) Mengingat factor regulasi sangat penting dalam pembentukan organisasi pemerintah, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku dasar pembentkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
24 Provinsi Jawa Tengah selaku dasar pembentukan Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah; (3) Likuidasi Bidang Kominfo Dinhubkominfo dan Biro Humas untuk kemudian segera dibentuk organisasi baru yang berbentuk Dinas untuk mengelola urusan komunikasi dan informatika pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“””galih”””
DAFTAR BACAAN Asri, Ispawati, Dra. MM. 2010. Modul Pengantar Public Relation. Universitas Mercu Buana. Jakarta Djuarsa Senjaya, Sasa. 2000. Teori Komunikasi. Universitas Terbuka. Jakarta. Djuarsa Senjaya, Sasa. 2000. Pengantar Ilmu Komunikasi. Universitas Terbuka. Jakarta. Nugroho. 2009. Teori Organisasi, LAN. Jakarta
25 Rondinelli, Cheema . 1983. Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience. The World Bank. Washington DC. Toha, Miftah. 2002. Paradigma Pembangunan Birokrasi Pemerintahan (Publik), UGM. Yogyakarta Toha, Miftah. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Kencana. Jakarta Usman, Prof. DR Husaini MPd, MS. 2007. Manajemen : Teori, Praktek dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta Haris, Syamsudin, 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Pers Jakarta Haris, Syamsudin, dkk. 2005. Paradigma Baru Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. Cahyadi Takariawan, 2011. Nama, Jargon dan Cita-Cita. http:// cahyadi-takariawan.web.id downloaded at May 16th 2011 Evaluasi kebijakan publik. 2frameit.blogspot.com downloaded at January 27th 2012 (01.30 pm) Muklir. 2011. Evaluasi Kebijakan Publik. http://xpresipena.blogspot.com/2011 downloaded at 8 November 2011 Mencari Solusi Kelembagaan Komunikasi dan Kehumasan. www.bakohumas.kominfo.go.id downloaded at October 27th 2011 / 06:10 pm Nurharjadmo, Wahyu. 2011. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. http:// wahyunurharjadmo.staff.fisip.uns.ac.id downloaded at 11 Desember 2011 (09:09 am) Solihin, Dadang. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Teori Kebijakan Dan Praktek. Http://www.Slideshare.Net downloaded at 10th 2012 (05.30 pm) Wasistiono, Sadu. 2011. “Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan”, IPDN. www.ipdn.ac.id/ makalah downloaded at December 14th 2012 (23:03 pm) PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Permendagri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Permen PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
“””galih”””
