REHABILITASI TEH TAHUN 2010

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN INTENSIFIKASI/ REHABILITASI TEH TAHUN 2010

DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Jakarta, 2010

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN INTENSIFIKASI/ REHABILITASI TEH TAHUN 2010

TEH [Camellia sinensis]

DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Jakarta, 2010

KATA PENGANTAR Tingkat produktivitas Teh di Indonesia saat ini masih rendah yaitu rata-rata sebesar 1.300 kg daun basah per hektar per tahun atau baru mencapai 60% dari potensi produktivitas yang dimilikinya. Untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas Teh Indonesia, peran Pemerintah yang dapat dilakukan antara lain : memfasilitasi penyediaan benih unggul, bantuan pupuk dan menyediakan Pedoman Teknis Budidaya serta melakukan pembinaan. Salah satu upaya yang dilakukan pada tahun 2010 melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) telah ditampung kegiatan Pelaksanaan Intensifikasi Teh Tahun 2010 di 1 (satu) Provinsi (1 Kabupaten) seluas 130 ha dan Rehabilitasi Teh Tahun 2010 di 1 (satu) Provinsi (7 Kabupaten) seluas 700 ha. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Intensifikasi/ Rehabilitasi Teh disusun mengacu pada DIPA 2010, Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada petani dan Pedoman Teknis Budidaya Teh, agar penyelenggaraan kegiatan tertib administrasi dan tertib secara teknis. Pedoman ini sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sesuai dengan kegiatan yang tertampung dalam DIPA 2010 dan potensi sumberdaya serta kebutuhan di masing-masing Daerah. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Perkebunan

Achmad Mangga Barani NIP : 19490612 197503 1 001

DAFTAR ISI

Pedoman Umum Intensifikasi Teh 2010

i

Halaman KATA PENGANTAR .........................................

i

DAFTAR ISI ......................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN

.......................................

iii

I.

PENDAHULUAN ............................................. A. Latar Belakang ........................................... B. Tujuan ........................................................

1 1 2

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan .. B. Spesifikasi Teknis .........................................

3 3 5

III.

PELAKSANAAN KEGIATAN ............................ A. Ruang Lingkup ............................................ B. Pelaksanaan ............................................... C. Lokasi Kegiatan, Jenis dan Volume Bantuan ...................................................... D. Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan ......

8 9 11 11 12

PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI ..

13

V.

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

15

VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

16

VII.

PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010 ........

17

VIII. PENUTUP ………………………………………..

18

IV

.............

DAFTAR LAMPIRAN Pedoman Umum Intensifikasi Teh 2010

ii

1.

Rencana Usaha Kelompok (RUK) ......................

2.

Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok .............

3.

Kwitansi Dana Bantuan Sosial ...........................

4.

Surat Perjanjian Kerjasama .................................

5.

Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan .......

6.

Tanda Terima Penyerahan Paket Bantuan ........

7.

Form – 01 Ditjen Perkebunan ............................

8.


9.


10.

Berita Acara Terima Penyerahan Paket Bantuan


iii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Luas areal dan produksi tanaman teh di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun dan untuk tahun 2008 seluas 127.712 ha dengan total produksi 153.971 ton. Dari total areal tersebut, diusahakan dalam bentuk Perkebunan Rakyat (PR) seluas 60.539 ha (47 %), Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 38.946 ha (30 %) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 28.227 ha (22 %). Tingkat produktivitas teh di Indonesia saat ini mencapai sebesar ± 1.300 kg per hektar per tahun, baru mencapai 60%

dari

potensi

produktivitas

yang

dimilikinya

(2 ton/ha/th). Secara umum, rendahnya tingkat produktivitas dan produksi teh Indonesia disebabkan karena sekitar 44,38% areal tanaman teh merupakan Perkebunan Rakyat (PR) dan sebagian besar areal kebun teh di Indonesia (50%) merupakan tanaman teh tua, bibit/benih belum menggunakan klon/varietas unggul, serta populasinya masih dibawah standar (± 9.000 pohon/ha). Kondisi tersebut dan ditambah dengan perkembangan harga pucuk teh yang pada

akhir-akhir

ini

cukup

rendah

menyebabkan

penghasilan yang diperoleh petani juga rendah, sehingga para petani umumnya tidak memiliki modal yang cukup Pedoman Umum Intensifikasi Teh 2010

1

untuk memelihara kebunnya secara intensif sesuai dengan kultur teknis. Untuk mendukung Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat, peran Pemerintah yang dapat dilakukan antara lain : memfasilitasi pengadaan benih/bibit unggul, pupuk, menyediakan Pedoman Teknis Budidaya dan melakukan pembinaan, sedangkan upaya untuk meningkatkan produksi dan mutu tanaman maka pada tahun 2010 diprogramkan kegiatan

Intensifikasi/Rehabilitasi

Teh

Rakyat

melalui

bantuan benih unggul dan pupuk. B. Tujuan Tujuan kegiatan Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Teh

sekaligus

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

pekebun Teh.


2

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan a) Daerah sasaran kegiatan Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat adalah daerah sentra produksi Teh, daerah miskin dan daerah lahan kritis. b) Petani/kelompok tani sasaran adalah petani/pekebun didaerah

sasaran

seperti

pada

butir

1,

petani/kelompok tani yang sudah ada yang telah diseleksi. Selanjutnya Calon Petani (CP) yang telah diseleksi di tetapkan oleh pemerintah daerah (Bupati) setempat atau Kepala Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten setempat. c) Calon Lahan (CL), adalah lahan milik petani seperti pada butir 2, yang tidak dalam sengketa dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat. d) Standar Teknis : Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan intensifikasi adalah : •

Tingkat kerusakan lahan ringan;

•

Jumlah tegakan/populasi > 90 % dari jumlah standar;


3

•

Produktivitas rendah dibawah standar tetapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan;

•

Kesuburan tanah menurun

Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan intensifikasi adalah : •

Tingkat kerusakan lahan berat;

•

Jumlah tegakan/populasi < 70 % dari jumlah standar;

•

Produktivitas rendah dibawah standar tetapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan;

•

Kondisi perakaran dan batang pokok masih kokoh;

•

Kesudataran rendah dan sedang naungan yang ada <70 % dari jumlah tegakan standar.

e) Kriteria Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) dapat diatur

lebih

rinci

dalam

Petunjuk

Pelaksanaan

(JUKLAK) yang disusun oleh Provinsi berdasarkan wilayah, kemudian diatur secara spesifik dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) oleh Kabupaten sesuai kondisi petani dan sesuai budaya setempat.


4

f)

Paket bantuan merupakan hibah dan pelaksanaannya mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Peretanian. Contoh proses pengajuan dan penyaluran dana Bansos seperti pada lampiran 1.

g) Seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan oleh petani melalui

kelompok

tani

atau

kelembagaannya

dilaksanakan dengan bimbingan oleh petugas daerah yang ditunjuk. B. Spesifikasi Teknis Benih/bibit Teh yang digunakan adalah bibit dalam polybag dengan kriteria sebagai berikut : 1. mengunakan varietas unggul yang telah dilepas melalui Keputusan Menteri Pertanian, yaitu : a. Varietas GMB 1, sesuai Kepmentan Nomor : 260/Kpts/Kb.230 /4/1988; b. Varietas GMB 2, sesuai Kepmentan Nomor : 267/Kpts/Kb.230 /4/1988; c. Varietas GMB 3, sesuai Kepmentan Nomor : 266/Kpts/Kb.230 /4/1988; d. Varietas GMB 4, sesuai Kepmentan Nomor : 265/Kpts/Kb.230 /4/1988; e. Varietas GMB 5, sesuai Kepmentan Nomor : 264/Kpts/Kb.230 /4/1988; Pedoman Umum Intensifikasi Teh 2010

5

f.

Varietas GMB 6, sesuai Kepmentan Nomor : 684/Kpts-IX/98;

g. Varietas GMB 7, sesuai Kepmentan Nomor : 684.a/Kpts-IX/1998; h. Varietas GMB 8, sesuai Kepmentan Nomor : 684.b/Kpts-IX/1998; i.

Varietas GMB 9, sesuai Kepmentan Nomor : 684.c/Kpts-IX/1998;

j.

Varietas GMB 10, sesuai Kepmentan Nomor : 684.d/Kpts-IX/1998;

k. Varietas GMB 11, sesuai Kepmentan Nomor : 684.d/Kpts-IX/1998; l.

Varietas unggul lokal yang sesuai dengan wilayah dan sudah direkomendasikan Instansi terkait.

2. Spesifikasi teknis benih teh siap tanam adalah : a. Ukuran polybag :

panjang 25 cm, lebar 12 cm dan tebal 0,08 mm

b. Umur bibit

:

8 bulan

c. Tinggi bibit

:

25 cm

d. Jumlah daun

:

5-6 helai

e. Warna daun

:

hijau

f.

: Sistem perakaran cukup baik,

Keragaan


6

terdapat akar tunggang semua dan tidak ada pembengkakan kalus. g. Telah

teradaptasi

terhadap

sinar

matahari

langsung. 3. Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh Institusi yang berwenang (BP2MB, IP2MB atau UPTD Perbenihan).


7

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A.

Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat di 2 (dua) Provinsi yaitu : Provinsi Jawa Barat seluas 700 ha yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten yaitu : Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Bandung

Barat,

Purwakarta

dan

Majalengka,

Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 130 ha di 1 (satu) Kabupaten yaitu : Kabupaten Kulon Progo. 2. Pengadaan bibit teh oleh kelompok tani kepada penangkar

benih

dengan

bimbingan

dan

pendampingan oleh petugas yang ditunjuk. 3. Pengawalan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, yang masing-masing dibiayai oleh APBD I dan APBD II, sedangkan pengawalan oleh Pusat pendanaannya dibiayai oleh APBN. 4. Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten ke Dinas yang membidangi perkebunan Pedoman Umum Intensifikasi Teh 2010

8

di

tingkat

Provinsi,

selanjutnya

dari

Provinsi

dilaporkan ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan). B.

Pelaksanaan 1. Kegiatan Pusat a. Menyusun Pedoman Umum (Pedum); b. Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan

kegiatan

Intensifikas/Rehabilitasi

Teh Rakyat; c. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan

pengawalan

kegiatan

Intensifikasi/

Rehabilitasi Teh Rakyat; d. Melakukan monitoring dan evaluasi; e. Menyusun laporan akhir kegiatan. 2. Kegiatan Provinsi a. Menetapkan

Tim

Pembina

dan

Menyusun

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); b. Melakukan sosialisasi ke Kabupaten dalam rangka


menyamakan

persepsi

tentang

9

pelaksanaan kegiatan Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat; c. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); d. Memonitor proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan

pengawalan

kegiatan

Intensifikasi/

Rehabilitasi Teh Rakyat; f.

Melakukan monitoring dan evaluasi;

g. Menyusun

laporan

perkembangan

kegiatan

setiap bulan. 3. Kegiatan Kabupaten a. Menetapkan

SATKER,

Pejabat

KPA,

P2K,

Bendahara, Tim Teknis, dll., terkait dengan kegiatan

Tugas

Pembantuan

oleh

Bupati

Kabupaten; b. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis); c. Melakukan

sosialisasi

kepada

Pemerintah

Daerah (Pemda) dan petani calon penerima bantuan dalam rangka menyamakan persepsi Kegiatan Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat; Pedoman Umum Intensifikasi Teh 2010

10

d. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); e. Melakukan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL); f.

Melakukan

bimbingan,

pendampingan

dan

pembinaan,

fasilitasi

kegiatan

Intensifikasi/ Rehabilitasi Teh Rakyat; g. Melakukan monitoring dan evaluasi; h. Menyusun

laporan

pelaksanaan

untuk

disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat. C.

Lokasi Kegiatan, Jenis dan Volume Bantuan 1.

Lokasi kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat TA. 2010 adalah sebagai berikut : No 1.

2.

Provinsi/Kabupaten

Luas areal (Ha)

Jawa Barat

700

9 Cianjur 9 Sukabumi 9 Tasikmalaya 9 Garut 9 Bandung Barat 9 Purwakarta 9 Majalengka D.I Yogyakarta 9 Kulon Progo Total

100 100 100 100 100 100 100 130 130 830


11

2.

Jenis

dan

volume

bantuan

langsung

yang

diberikan kepada petani melalui wadah kelompok adalah

yang

termasuk

Jenis

Belanja

Sosial

Lainnya. Untuk kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat adalan pupuk NPK dan untuk kegiatan Rehabilitasi Teh Rakyat adalah bibit teh dalam polybag sejumlah 2.000 batang per ha untuk Provinsi D.I.Y, sedangkan 1.000 batang per ha untuk Provinsi Jawa Barat.

D.

Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan Organisasi pelaksana kegiatan adalah Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Kabupaten dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, sedangkan organisasi pelaksana tingkat kelompok tani diatur sesuai musyawarah kelompok.


12

IV.

PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kepada Petani : 1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan oleh ketua kelompok serta dua anggota kelompok. 2. Kelompok tani membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit

BRI

atau

bank

lain

terdekat

dan

memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Kabupaten. 3. Ketua

kelompok

Kabupaten/Kota

mengusulkan setelah

RUK

diverifikasi

kepada oleh

P2K

Penyuluh

Pertanian dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis. 4. P2K meneliti RUK dari masing-masing kelompok yang selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten. KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung

(SPP-LS)

dengan

lampiran

sebagai berikut : a. SK Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten tentang Penetapan Kelompok Tani.


13

b. Rekapitulasi RUK (sesuai format Lampiran 2) dengan mencantumkan : 1) Nama kelompok; 2) Nama ketua kelompk; 3) Nomor petani anggota kelompok; 4) Nama cabang/unit BRI atau bank lain terdekat; 5) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok. c. Kuitansi harus ditanda tangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui/disetujui oleh P2K Kabupaten (sesuai format Lampiran 3). d. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pemanfaatan

dengan dana

Kelompok penguatan

Tani modal

tentang kelompok

dengan format sebagaimana Lampiran 4. 5. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya KPA menyampaikan SPP-LS ke KPKN setempat. 6. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang akan diterbitkan oleh Departemen Keuangan.


14

V.

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pembinaan

kelompok

dilakukan

secara

berkelanjutan

sehingga kelompok mampu

mengembangkan usahanya

secara

diperlukan

mandiri.

Untuk

itu

dukungan

dana

pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Tanggung jawab teknis pelaksanaan berada pada Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten. Tanggung jawab tingkat koordinasi pembinaan program ada pada Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi. Tanggung jawab atas program dan kegiatan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengendalian melalui jalur srtuktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Instansi. Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsipprinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan

oleh

pemerintah

melalui

aparat

pengawas

fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga pengawas lainnya) dan oleh masyarakat. Pedoman Umum Intensifikasi Teh 2010

15

VI.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evalauasi dan pelaporan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV. Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan ke Pusat, mencakup : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; 2. Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; 3. Permasalahan yang dihadapai dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; 4. Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Juklak dan Juknis.


16

VII. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010 Pembiayaan

kegiatan

pengembangan

Teh

TA.

2010

bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA TA. 2010 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten dianggarkan melalui APBD I dan APBD II, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2010. Alokasi anggaran merupakan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang implementasinya mengacu pada PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI yang diterbitkan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.


17

VIII. PENUTUP Penyusunan Pedoman Umum Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat TA. 2010 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan Intensifikasi Teh Rakyat. Pedoman Umum ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya Pedoman Umum ini kegiatan Intensifikasi/Rehabilitasi Teh Rakyat TA. 2010 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,


Desember 2009

18

Nomor : 3728.1/PL.210/E.1/11/09 Lampiran : Perihal : Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan

Jakarta, 30 November 2009

Kepada Yth. Kepada Yth. Direktur PT. Duta Karya Swasta sebagai penerbit Tabloid Sinar Tani Jl. Harsono RM No. 3, Pasar Minggu di – Jakarta Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Ditjen Perkebunan Tahun Anggaran 2009, terdapat pekerjaan Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan dalam rangka Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan dengan rincian sebagai berikut: a. Nama : b. Jumlah Pemuatan Rubrikasi : c. Spesifikasi : d. Edisi

:

Pemuatan Rubrikasi di Tabloid Sinar Tani 1 (satu) kali 1 (satu) halaman F/C (berwarna) dengan ukuran 375 mm x 4 kolom 16 - 22 Desember 2009

Untuk itu kami harapkan agar Saudara segera mengajukan penawaran harga dengan rincian seperti tersebut di atas, yang ditujukan kepada kami paling lambat tanggal 7 Desember 2009 dengan alamat Direktorat Jenderal Perkebunan, Jl. Harsono RM No. 3, Gedung C. Lt. 2, Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas,

Purwantini, SH, MM NIP. 19590830 199203 2 001 Tembusan Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen Perkebunan

Nomor Lampiran Perihal

: 210/DKS/XII/2009 : : Penawaran Harga

Jakarta, 7 Desember 2009

Kepada Yth. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Ditjen Perkebunan Jl. Harsono RM No. 3, Gedung C. Lt. 2 Ragunan – Pasar Minggu diJakarta Selatan Memperhatikan surat Saudara Nomor: 3728.1/PL.210/E.1/11/09 tanggal 30 November 2009 perihal Pekerjaan Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan dalam rangka Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan, dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dimaksud dengan rincian penawaran harga sebagai berikut : a. b. c.

Nama Jumlah Pemuatan Rubrikasi Spesifikasi

: : :

d. e.

Edisi Harga

: :

Pemuatan Rubrikasi di Tabloid Sinar Tani 1 (satu) kali 1 (satu) halaman F/C (berwarna) dengan ukuran 375 mm x 4 kolom 16 - 22 Desember 2009 Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian surat penawaran harga ini disampaikan, mohon perkenan Saudara untuk mempertimbangkannya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Duta Karya Swasta,

H. Mubardjo RS, SE, MBA Direktur Umum & Pemasaran

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 3807.1/PL.210/E1/12/09 Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Ir. Mukti Sardjono, MSc

2. H. Mubardjo RS, SE, MBA

: Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang berkedudukan di Jl Harsono RM. No.3 Ragunan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU :

Direktur Umum & Pemasaran PT. Duta Karya Swasta sebagai penerbit Tabloid Sinar Tani yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3, Gd. F, Ragunan Jakarta Selatan 12550 bertindak untuk dan atas nama tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan surat penawaran harga Nomor 210/DKS/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009, telah menunjuk/memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan dalam rangka Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 1. Jenis Pekerjaan: Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan dalam rangka Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan dengan spesifikasi: a. b. c.

Nama Jumlah Pemuatan Rubrikasi Spesifikasi

: : :

d. e.

Edisi Harga

: :

Pemuatan Rubrikasi di Tabloid Sinar Tani 1 (satu) kali 1 (satu) halaman F/C (berwarna) dengan ukuran 375 mm x 4 kolom 16 - 22 Desember 2009 Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Penyerahan Barang: Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana butir 1 di atas yang berupa tulisan dalam bentuk rubrik berwarna di Tabloid Sinar Tani yang dimuat pada edisi 16-22 Desember 2009 No. 3333 Tahun XL. 3. Pembiayaan: PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan biaya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas ditetapkan sebesar Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Ditjen Perkebunan Tahun 2009 DIPA Satuan Kerja Ditjen Perkebunan Tahun 2009 DIPA Nomor 1080.0/018-05.1/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008 Program Pengembangan Agribisinis Tahun 2009 kode 03.1508.1162.E, mata anggaran 521119. 4. Pembayaran: PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pekerjaan atas dasar tagihan PIHAK KEDUA dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Kwitansi dan Faktur. 5. Pembebanan atas pajak dan pungutan negara lainnya yang timbul sebagai akibat dari Surat Perintah Kerja ini sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. 6. Sanksi dan Denda a. Apabila ternyata PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas tersebut tidak sesuai dengan permintaan, maka PIHAK KEDUA harus sanggup mengganti pada hari itu juga dan seluruh biaya ditanggung PIHAK KEDUA.

b. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda yang ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari jumlah biaya kontrak dan PIHAK KESATU tidak akan membayar seluruh biaya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas. c. Sanksi-sanksi tersebut di atas tidak berlaku atas keterlambatan yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (Force Majeur). 7. Perselisihan Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak setuju menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Surat Perintah Kerja ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, Asli dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup. PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PT. Duta Karya Swasta,

Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen Perkebunan,


Ir. Mukti Sardjono, MSc NIP. 19580625 198303 1 001

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua ribu sembilan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Mubardjo RS, SE, MBA

:

Direktur Umum & Pemasaran PT. Duta Karya Swasta sebagai penerbit Tabloid Sinar Tani yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3, Gd. F Ragunan Jakarta Selatan 12550 bertindak untuk dan atas nama tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2.

:

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas yang berkedudukan di Jl Harsono RM. No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Purwantini, SH, MM

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 3807.1/PL.210/E1/12/09 tanggal 8 Desember 2009 kedua belah pihak menyatakan bahwa PIHAK KESATU, telah selesai melakukan pekerjaan Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan dalam rangka Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan yang berupa tulisan dalam bentuk rubrik berwarna di Tabloid Sinar Tani yang dimuat pada edisi 16-22 Desember 2009 No. 3333 Tahun XL dengan judul “Rangkaian kegiatan Peringatan HARI PERKEBUNAN 10 Desember 2009, SATUKAN LANGKAH, BULATKAN KOMITMEN DEMI PERKEBUNAN JAYA! dan PIHAK KESATU telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan 3 (tiga) eksemplar Tabloid Sinar Tani yang memuat rubrikasi Ditjen Perkebunan dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dalam keadaan baik dan cukup. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas,

PIHAK KESATU, PT. Duta Karya Swasta,

Purwantini, SH, MM NIP. 19590830 199203 2 001


KWITANSI

Sudah terima dari

:

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Uang Sejumlah

:

Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran

:

Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan dalam rangka Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 3807.1/PL.210/E1/12/09 tanggal 8 Desember 2009 dengan bukti faktur terlampir.

Terbilang

:

Rp. 7.750.000,Jakarta, 17 Desember 2009 PT. Duta Karya Swasta,


Jakarta, 17 Desember 2009 Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Perkebunan Di Jakarta

Faktur No……….. HARGA (Rp.) Uraian

VOLUME Satua

1.

Fasilitasi Publikasi untuk Hari perkebunan dalam rangka Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan yang berupa tulisan dalam bentuk rubrik berwarna di Tabloid Sinar Tani yang dimuat pada edisi 16-22 Desember 2009 No. 3333 Tahun XL dengan judul “Rangkaian kegiatan Peringatan HARI PERKEBUNAN 10 Desember 2009, SATUKAN LANGKAH, BULATKAN KOMITMEN DEMI PERKEBUNAN JAYA!

1 Hal

7.750.000,-

Jumlah

7.775.000,-

(Terbilang: Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanda Terima

PT. Duta Karya Swasta


REHABILITASI TEH TAHUN 2010

Recommend Documents