REHABILITASI DAN RESTORASI KAWASAN HUTAN: MENYELARASKAN PRINSIP DAN ATURAN
(Contoh Kasus: Model Kebijakan Restorasi Kawasan Hutan Konservasi)
Oleh: Wawan Gunawan NIP. 19760527 200212 1 005
Contact: 081584685777
[email protected]
BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KONSERVASI SDA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN 2014
PENDAHULUAN Gangguan: manusia dan alam
128,23 juta ha
Manfaat: ekologi, ekonomi, sosbud
Rusak 41,17 juta ha: KHK: 5,25 jt ha, KHL: 7,45 jt ha, KHP: 28,47 jt ha Laju deforestasi: 2009-2011: 330.193,8 ha/thn 2006-2009: 2 jt ha/thn 1997-2006: 3,5 jt ha/thn
• KHK: 22,25 juta ha • KHL: 30,1 juta ha • KHP: 75,87 juta ha
Pemulihan kondisi hutan: Rehabilitasi dan Restorasi
RUANG LINGKUP 1. Terminologi Rehabilitasi dan Restorasi 2. Terminologi Hutan dan Kawasan Hutan 3. Menyelaraskan Prinsip dan Aturan 4. Peran Penelitian dalam Mendukung Kebijakan Restorasi Kawasan Hutan Konservasi (Contoh Kasus: Model Kebijakan Restorasi Kawasan Hutan Konservasi)
TERMINOLOGI REHABILITASI DAN RESTORASI Lamb et al. (2003): • Rehabilitasi adalah pemulihan kembali produktivitas tetapi tidak keseluruhan jenis tumbuhan dan satwa asli ada. Untuk kepentingan/ alasan ekologi dan ekonomi hutan yang baru dapat terdiri atas jenis yang tidak asli. • Restorasi ekologi adalah pemulihan kembali struktur, produktivitas, dan keanekaragaman jenis asli dari hutan yang ada. Pada saatnya proses dan fungsi ekologi akan kembali sama seperti aslinya/kondisi hutan pada awalnya
Reklamasi, Rehabilitasi, dan Restorasi (Lamb et al., 2003): Keterangan: A = kondisi hutan yang dicapai melalui restorasi ekologi, B1 = hutan yang terdegradasi, B2 = hutan yang terdegradasi lebih jauh apabila dibiarkan tanpa perlakuan, D = hutan yang kembali terdegradasi akibat adanya gangguan, E1 = kondisi hutan yang dicapai melalui reklamasi, E2 = kondisi hutan yang dicapai melalui reklamasi dengan adanya pengolahan tanah atau pemupukan, F = kondisi hutan yang dicapai melalui rehabilitasi
• •
PP No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Permenhut No.P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jo Permenhut No. P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Terhadap Permenhut No.P.70/Menhut-II/2008 Rehabilitasi (hutan dan lahan) didefinisikan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga
•
Permenhut No: SK.159/Menhut-II/2014: Restorasi (ekosistem) didefinisikan sebagai upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (tanah, iklim, dan topografi) pada kawasan hutan (produksi), sehingga tercapai keseimbangan hayati
Perbedaan Terminologi Reklamasi, Rehabilitasi, dan Restorasi (Disarikan dari berbagai sumber): Reklamasi Pemulihan Jenis yang digunakan Hasilnya
Tujuan akhir
Produktivitas
Dapat jenis eksotik Boleh dipanen kembali Bukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati ekosistem asli (dapat membentuk ekosistem baru)
Jangka waktu Pendek
Rehabilitasi Fungsi dan produktivitas Dapat jenis eksotik, dapat jenis asli Boleh dipanen kembali
Restorasi Fungsi, produktivitas, struktur, dan komposisi Harus jenis asli Tidak boleh dipanen kembali
Bukan memulihkan ekosistem asli, tetapi memulihkan fungsi ekosistem
Memulihkan ekosistem seperti kondisi aslinya/ kondisi awal (yang diketahui)
Pendek – menengah
Panjang
Beberapa peraturan perundangan terkait rehabilitasi dan restorasi: • PP No: 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan • PP No: P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Permenhut No: P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Terhadap Permenhut No: P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Permenhut No: SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi • Kepmenhut No: 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional (tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Permenhut Nomor: P.26/Menhut-II/2010) • Perdirjen PHKA No: SK.86/IV-Set/HO/2007 (tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Permenhut No: P.26/Menhut-II/2010) • Permenhut No: P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi • Permenhut No: P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan (tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Permenhut No: P.50/Menhut-II/2010) • Permenhut No: P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan • Permenhut No: P.48/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Reklamasi Hutan pada Areal Bencana Alam
TERMINOLOGI HUTAN DAN KAWASAN HUTAN Berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan: • Hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan • Kawasan hutan didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap • Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi • Berdasarkan fungsi pokoknya tersebut maka pemerintah menetapkan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi
Berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan: • Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru • Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah • Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
Beberapa peraturan perundangan terkait hutan dan kawasan hutan: q Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan q Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya q Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam q Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/ Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional q Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan q Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
MENYELARASKAN PRINSIP DAN ATURAN Penyelarasan prinsip dan aturan
Upaya pemulihan ekosistem dapat berjalan sesuai tujuan
Terminologi rehabilitasi
Pemulihan kondisi hutan KHP dan KHL
Terminologi restorasi
Pemulihan kondisi hutan KHK
Beberapa hal yang perlu diselaraskan/dikaji ulang: • IUPHHK-RE: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem diberikan pada kawasan hutan produksi yang kondisi hutannya cenderung masih baik? • Perlu kriteria penentuan prioritas lokasi RE di kawasan hutan • PP 6/2007 jo. PP 3/2008 memperbolehkan pemanfaatan kayu di areal RE? Hal tersebut kontraproduktif dengan prinsip/spirit restorasi, meskipun secara legal sah karena berada di kawasan HP (sesuai fungsi) • Hal terpenting dari prinsip/spirit restorasi adalah bahwa kondisi hutan/ ekosistem hasil pemulihan ekosistem melalui kegiatan restorasi tidak boleh dieksploitasi kembali (kayunya) karena tujuan akhir restorasi adalah untuk mengembalikan kondisi hutan/ekosistem seperti kondisi aslinya/kondisi awal yang diketahui • Kawasan HP yang dijadikan lokasi RE sebaiknya diusulkan untuk dialihfungsikan sebagai KHK atau sebagai areal yang dilindungi melalui penetapan SK Menhut
PERAN PENELITIAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN RESTORASI KAWASAN HUTAN KONSERVASI • Hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan/ kebijakan, termasuk kebijakan restorasi kawasan hutan konservasi • Setidaknya terdapat 5 kebijakan yang perlu diperhatikan dalam restorasi KHK, yaitu sebagai berikut: 1. Kebijakan dalam menentukan prioritas restorasi kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi 2. Kebijakan dalam menentukan prioritas lokasi/bagian kawasan hutan konservasi tertentu yang perlu segera direstorasi 3. Kebijakan dalam menentukan acuan restorasi 4. Kebijakan dalam menentukan jenis terpilih 5. Kebijakan dalam menentukan prioritas kegiatan/tindakan dalam restorasi kawasan hutan konservasi
CONTOH KASUS: MODEL KEBIJAKAN RESTORASI KAWASAN HUTAN KONSERVASI 1. Penentuan KHK yang perlu segera direstorasi 2. Penentuan lokasi/bagian KHK tertentu yang perlu segera direstorasi 3. Penentuan acuan restorasi 4. Penentuan prioritas jenis terpilih 5. Penentuan prioritas kegiatan/tindakan restorasi (untuk KHK yang memiliki/akan melakukan perluasan kawasan)
1. Penentuan KHK yang Perlu Segera Direstorasi - Berdasarkan pendekatan aspek tingkat kepentingan suatu KHK & aspek tingkat kemendesakan suatu KHK untuk direstorasi - Penghitungan skor pada KHK yang dinilai berdasarkan matriks kriteria - Peletakan nilai skor pada kuadran prioritas yang sesuai
Kriteria berdasarkan aspek tingkat kepentingan suatu KHK
Kriteria berdasarkan aspek tingkat kemendesakan suatu KHK
Posisi kuadran prioritas restorasi suatu KHK
Tabel Penilaian kategori prioritas restorasi TNGGP No. I
Skala Bobot Intensitas Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
Aspek tingkat kepentingan (importance) Keanekaragaman tipe ekosistem Potensi keanekaragaman jenis Keberadaan jenis langka dan dilindungi Ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir Lansekap atau ciri geofisik sebagai obyek wisata alam Tempat peninggalan budaya Logistik bagi penelitian dan pendidikan Pemanfaatan SDA secara lestari oleh stakeholders Total skor aspek tingkat kepentingan:
0,181 0,142 0,310 0,127 0,050 0,035 0,033 0,122 1
4 5 5 3 5 2 4 5
0,724 0,710 1,550 0,381 0,250 0,070 0,132 0,610 4,427
1 2 3 4 5 6 7
Aspek tingkat kemendesakan (urgency) Persentase kerusakan hutan di suatu KHK Bentuk dan sebaran kerusakan hutan di suatu KHK Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di suatu KHK Luasan suatu KHK Keberadaan hutan miskin jenis di suatu KHK Macam aktivitas masyarakat sekitar di suatu KHK Besarnya kepedulian stakeholders sebagai penerima manfaat KHK Total skor aspek tingkat kemendesakan:
0,132 0,162 0,287 0,069 0,062 0,106 0,182 1
2 1 1 3 3 5 5
0,264 0,162 0,287 0,207 0,186 0,530 0,910 2,546
II
Uraian kriteria kawasan hutan konservasi yang perlu segera direstorasi
Posisi kuadran kategori prioritas kawasan TNGGP untuk direstorasi
2. Penentuan Lokasi/Bagian KHK Tertentu yang Perlu Segera Direstorasi - Pengumpulan data-data sesuai kriteria yang telah dirumuskan - Pembuatan peta-peta kriteria dari data-data yang telah dikumpulkan - Skoring dan overlay terhadap berbagai data kriteria - Model analisis yang digunakan: Y = Nilai prioritas lokasi restorasi Bi = Bobot kriteria ke-i Si = Skor kriteria ke-i
Kategori penilaian: (1) Prioritas I (Prioritas sangat tinggi) (2) Prioritas II (Prioritas tinggi) (3) Prioritas III (Prioritas sedang) (4) Prioritas IV (Prioritas rendah)
Kriteria penentuan lokasi/bagian KHK tertentu yang perlu segera direstorasi
Peta prioritas lokasi restorasi di kawasan TNGGP
Luas prioritas lokasi restorasi di kawasan TNGGP (dalam ha) Resort Bodogol Cimande Cisarua Gn. Putri Goalpara Mandalawangi Nagrak Pasir Hantap Sarongge Selabintana Situgunung Tapos Tegallega Grand Total
Prioritas I 342 30 113 132 47 257 640 159 226 157 294 43 181 2.622
Luas (ha) Prioritas Prioritas II III 151 2.373 119 2.092 157 2.031 330 538 124 693 296 917 428 1.722 227 781 490 456 204 2.070 368 2.751 89 915 237 1.140 3.220
18.480
Grand Total
Prioritas IV 6 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1
2.872 2.244 2.302 1.000 865 1.471 2.790 1.168 1 2.432 3.414 1.049 1.558
14
24.336
3. Penentuan Acuan Restorasi
Analisis vegetasi Metode jalur berpetak
Ekosistem/tipe vegetasi hutan alam yang menjadi acuan
Ekosistem/bioregion yang sama dengan ekosistem yang akan direstorasi
c
d
b
Arah jalur
a a
b c
d
Bentuk dan ukuran petak pengamatan anveg metode jalur berpetak
Dimensi-dimensi acuan restorasi: - Kekayaan jenis flora asli - Parameter struktur horizontal (K, KR, F, FR, D, DR, INP) - H’, J’
Hasil anveg hutan alam TNGGP: 78 jenis asli (37 famili)
Grafik hubungan kerapatan dengan tingkat pertumbuhan pada hutan alam
Vegetasi Tingkat Pohon di Hutan Alam TNGGP INP tertinggi vegetasi tingkat pohon pada tipe vegetasi hutan alam No.
Nama Latin
Nama Lokal KR (%) FR (%) DR (%) INP (%)
1 Schima wallichii (DC.) Korth.
Puspa
19,2555
11,1486
35,9049
66,3090
2 Macropanax dispermum (Bl.)
Ki racun
8,7291
7,9392
5,2493
21,9176
3 Glochidion rubrum Bl.
Ki pare
6,9320
6,5878
4,2930
17,8128
4 Manglietia glauca Bl
Manglid
6,2901
5,5743
5,3992
17,2636
5 Castanopsis argentea (Bl.) DC.
Saninten
3,0809
3,5473
7,9591
14,5873
Jumlah jenis, indeks keanekaragaman jenis, dan indeks kemerataan jenis tingkat pohon pada tipe vegetasi Hutan Alam Tingkat pertumbuhan
Pohon
Jumlah Jenis (∑)
54
Indeks Indeks Keanekaragaman Kemerataan Jenis (H’) Jenis (J’) 3,2917
0,8252
Vegetasi Tingkat Permudaan di Hutan Alam TNGGP INP tertinggi vegetasi tingkat semai, pancang, dan tiang pada tipe vegetasi Hutan Alam di kawasan TNGGP No. Nama Latin Tingkat Semai: 1 Schima wallichii (DC.) Korth. 2 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore 3 Plectronia didyma Kurz 4 Acronychia laurifolia Bl. 5 Beilschrriedia wightii Benth. Tingkat Pancang: 1 Plectronia didyma Kurz 2 Antidesma tetandrum Bl. 3 Schima wallichii (DC.) Korth. 4 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore 5 Macropanax dispermum (Bl.) Tingkat Tiang: 1 Schima wallichii (DC.) Korth. 2 Macropanax dispermum (Bl.) 3 Polyosma integrifolia Bl. 4 Antidesma tetandrum Bl. 5 Manglietia glauca Bl
Nama Lokal
KR (%)
FR (%) DR (%)
INP (%)
Puspa Jirak Ki kopi Ki jeruk Huru
18,4397 14,7754 6,9740 4,6099 3,9007
13,9726 9,5890 5,7534 5,2055 4,3836
0 0 0 0 0
32,4123 24,3645 12,7274 9,8154 8,2843
Ki kopi Ki seueur Puspa Jirak Ki racun
15,6627 7,6923 5,2827 8,9898 3,8925
9,2199 5,1418 5,8511 5,6738 3,9007
5,7961 9,8935 9,2742 4,5313 8,9731
30,6786 22,7277 20,4079 19,1948 16,7663
Puspa Ki racun Ki jebug Ki seueur Manglid
15,6627 10,0402 7,2289 6,0241 5,6225
13,4884 8,8372 6,5116 6,0465 5,5814
15,4910 9,3142 6,5227 5,4837 5,6645
44,6420 28,1916 20,2633 17,5544 16,8684
Jumlah jenis, indeks keanekaragaman jenis, dan indeks kemerataan jenis tingkat permudaan pada tipe vegetasi Hutan Alam TNGGP Tingkat Pertumbuhan
Parameter Jumlah Jenis (∑)
Keanekaragaman Jenis (H’)
Kemerataan Jenis (J’)
Semai
54
3,3084
0,8294
Pancang
70
3,5350
0,8321
Tiang
45
3,2984
0,8665
4. Penentuan Prioritas Jenis Terpilih
Analisis vegetasi Metode jalur berpetak
Ekosistem/tipe vegetasi hutan lainnya yang terdapat di KHK
Dimensi-dimensi: - K, KR, F, FR, D, DR, INP, H’, J’ - Komposisi jenis tumbuhan pada berbagai tipe vegetasi hutan
Jenis-jenis tumbuhan yang termasuk jenis acuan yang mampu hidup dan berkembang pada lokasi-lokasi yang perlu segera direstorasi
15 jenis tumbuhan yang ditemukan pada kelima lokasi anveg di TNGGP No.
Nama Ilmiah
Nama Lokal
Famili
1 2 3 4
Altingia excelsa Noronha Buchanania arborescens Bl. Castanopsis javanica (Bl.) A.DC. Ficus alba Burm.f.
Rasamala Ki tanjung Riung anak Hamerang
Hamamelidaceae Anacardiaceae Fagaceae Moraceae
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ficus ribes Reinw. Ex. Bl. Glochidion lucidum Lithocarpus teysmanii (Bl.) Rehd Litsea monopetala Pers. Macropanax dispermum (Bl.) Manglietia glauca Bl. Persea excelsa (Bl.) Kost. Saurauia blumiana Benn. Schima wallichii (DC.) Korth. Turpinia obtusa Villebrunea rubescens (Bl.) Bl.
Walen Mareme Pasang kayang Huru manuk Ki racun Manglid Huru leueur Ki leho Puspa Ki bangkong Nangsi
Moraceae Euphorbiaceae Fagaceae Lauraceae Araliaceae Magnoliaceae Lauraceae Saurauiaceae Theaceae Staphyleacea Urticaceae
5. Penentuan Prioritas Kegiatan/Tindakan Restorasi (untuk KHK yang memiliki/akan melakukan perluasan kawasan)
Struktur AHP prioritas kegiatan/tindakan restorasi di KHK
Prioritas alternatif kegiatan/tindakan restorasi berdasarkan subkriteria hutan tanaman jenis eksotik
Prioritas alternatif kegiatan/tindakan restorasi berdasarkan subkriteria hutan tanaman jenis asli
Prioritas alternatif kegiatan/tindakan restorasi berdasarkan subkriteria hutan tanaman jenis asli dan jenis eksotik
Prioritas alternatif kegiatan/tindakan restorasi berdasarkan subkriteria hutan alam ada jenis eksotik
Prioritas alternatif kegiatan/tindakan restorasi berdasarkan subkriteria tidak bervegetasi pohon
PENUTUP • Upaya pemulihan hutan/ekosistem melalui rehabilitasi dan restorasi di kawasan hutan mutlak diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan hutan/ekosistem yang terdegradasi/rusak • Dalam pemulihan kondisi hutan/ekosistem pada kawasan hutan melalui rehabilitasi dan restorasi perlu penyelarasan prinsip dan aturan yang berlaku • Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan Badan Litbang kehutanan dapat berkontribusi dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan baik melalui terciptanya teknologi maupun instrumen-instrumen kebijakan
