REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH OTONOM BARU Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Dian Kagungan Staff Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung
ABSTRACT The long term goal of this research is to produce a formulation model of bureaucratic reform policy for new autonomous regional government through the provision of public service -minded, good government and clean governance. This study was conducted from April to November 2010 include the following observations / survay field and interview to collect data about the condition of the real facts of public services in the Regency of Pringsewu as new autonomous regional government, data on bureaucratic reform policies of the Pringsewu Regency Government in the field of education, as well as data on bureaucratic reform policies of the Pringsewu Regency Government in the field of health. Although on the one hand the budget for public services is reduced compared to the financing needs of infrastructure spending and government apparatus, but Pringsewu Regency Government should remain to seeks to address the issue of budgeting does not affect the provision of other forms of public service to the communit, because with no maximum capacity of the budget, does not mean resulting in weak implementation capacity of the public service should be carried out directly by local government Pringsewu line with the spirit of reform in the public service bureaucracy that sound good and clean governance govenrnment. Key Words: public service, buraucratic reform, education, health
PENDAHULUAN
krusial dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Kunci dari semua permasalahan di atas adalah bahwa berdasarkan aspek normatif dalam penyelenggaraan layanan publik dan kondisi existing lokasi layanan publik di daerah otonom baru itu, perlu di hasilkan model alternatif layanan publik yang dapat menjembatani kedua masalah tersebut hal ini dapat dicapai melalui kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah otonom baru (DOB) melalui pemberian layanan publik yang berwawasan good government dan clean governance seiring dengan ditetapkannya grand design dan road map reformasi birokrasi oleh Pemerintah antara lain melalui pemberian layanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyusun model reformasi birokrasi di daerah seiring dengan ditetapkannya grand design dan road map
Sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2006 bahwa diperlukannya aparatur/pejabat Negara yang berkualitas tinggi dan pembagian tugas kepemimpinan pemerintah yang lebih proporsional dan efektif, hal ini dilakukan agar tugas-tugas yang telah diprogramkan pemerintah dapat berjalan baik. Salah satunya yaitu implementasi dari otonomi daerah dan good governance di mana aparatur pemerintah harus lebih meningkatkan kreativitas dan pola kerjanya agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi (Tjokroamidjoyo, 2002: 202). Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggungjawab moral yang tinggi. Namun sayangnya tanggungjawab moral dan tanggungjawab profesional ini menjadi salah satu titik lemah yang
67
68
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
reformasi birokrasi oleh Pemerintah Pusat, antara lain melalui pemberian layanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata pemerintahan yang baik yang diawali dengan studi pendahuluan tentang deskripsi kondisi riil pelayanan publik pada daerah otonom baru (Kabupaten Pringsewu) pada tahun pertama. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Melalui jenis dan tipe penelitiaqn ini, peneliti bermaksud melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu model formulasi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah otonom baru melalui pemberian pelayanan publik yang berwawasan good government dan clean governance.data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui key informan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan arsip-arsip yang berkaitan dengan substansi penelitian. Selanjutnya data penelitian dianalisis melalui tahapan-tahapan analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan HASIL PENELITIAN Kondisi Faktual Daerah Otonom Baru Kegagalan sejumlah Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, daerah hasil pemekaran tidak langsung memegang status otonomi dikarenakan harus melewati masa persiapan, yakni masa transisi hingga 5 tahun, usulan Pemerintah tersebut termuat dalam grand design daerah pemekaran yang mulai didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus 2010. Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V. Wanggai mengatakan bahwa grand design tersebut juga akan dimasukkan dalam substansi revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah. “Daerah persiapan ini sangat penting, mengingat
ADMINISTRATIO
sekitar 80% DOB ternyata belum dapat berfungsi optimal dalam rentang waktu 1 sampai 5 tahun.” Grand design pemekaran wilayah akan mengakomodasi dua pendekatan, yakni aspirasi pemekaran dari bawah dan skenario pemekaran dari atas sebagai prakarsa Pemerintah Pusat. Dalam sepuluh tahun terakhir skenario pembentukan DOB hanya didasarkan aspirasi dari bawah, “prakarsa nasional ini terutama mencakup daerah-daerah perbatasan antarnegara, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang wilayahnya luas tetapi penduduknya sedikit dan daerah strategis lain.” Pemerintah memberikan ketegasan bahwa kebijakan pemekaran wilayah harus diletakkan pada tika konteks, yakni penguatan integrasi nasional, akselerasi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelumnya, Presiden SusiloBambang Yudhoyono menyatakan bahwa 80% Daerah Otonom Baru (DOB) dianggap kurang berhasil, dijelaskan bahwa daerah yang kurang berhasil tersebut sebanyak 57 DOB yang dibentuk tiga tahun belakangan. Daerahdaerah tersebut mengalami banyak persoalan, antara lain pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen yang belum terlaksana dengan baik, termasuk pengadaan sarana prasarana juga belum memadai. Masalah lain yang menjerat DOB adalah belum optimalnya pelayanan publik, belum selesainya penetapan batas wilayah, dan belum rampungnya dokumen Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meskipun demikian, Pemerintah Pusat tetap mengambil kebijakan untuk selalu memperhatikan kebijakan bantuan teknis untuk membenahi perangkat organisasi daerah, dengan kata lain Pemerintah Pusat senantiasa mengalokasikan dana perimbangan ke daerah-daerah otonom baru guna membantu penyelesaian dokumen perencanaan. Studi pendahuluan yang dilakukan Tim (2009) Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru, senantiasa berusaha memberikan bentuk-bentuk layanan publik yang prima kepada masyarakatnya,
ISSN : 2087-0825
Dian Kagungan; Reformasi Pelayanan Publik di Daerah Otonomi Baru 69
sebagaimana yang tertuang dalam visi misi Kabupaten tersebut. Meskipun di satu sisi anggaran untuk pelayanan publik berkurang dibandingkan dengan kebutuhan belanja aparatur dan pembiayaan infrastuktur pemerintahan yang bertambah dalam jumlah signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan Birokrasi sebagai konsekuensi daerah pemekaran. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pringsewu tetap berupaya agar persoalan pengganggaran tidak mempengaruhi pemberian bentukbentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tidak maksimalnya kapasitas anggaran, bukan berarti mengakibatkan lemahnya kapasitas penyelenggaraan layanan publik yang secara langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu sebagai Daerah Otonom Baru meskipun mengalami persoalan penganggaran tidak sepenuhnya mempengaruhi pemberian bentuk-bentuk pelayanan publik kepada masyarakatnya. Hal ini dilakukan melalui kebijakan anggaran yang didukung oleh adanya prioritas anggaran pada tahun berikutnya salah satu cara yang dilakukan adalah penyediaan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas setiap dinas/instansi. Kebijakan Reformasi Birokrasi Sebagai daerah otonom baru (DOB), Kabupaten Pringsewu pada tanggal 4 September 2010 mengadakan pergantian Penjabat Bupati dari Penjabat Bupati yang lama, Ir. Helmi Machmud yang telah memasuki masa pensiun dan telah berusia 60 tahun kepada penggantinya, Sudarno Edi, S.H. M.H berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui usulan Gubernur Lampung. Sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Pringsewu sebagai DOB, pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung menekankan kembali masalah pentingnya kedisiplinan bagi aparatur. Mengingat kedisiplinan adalah modal utama dalam bekerja guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Seorang pejabat yang penting adalah disiplin, karena ini
ADMINISTRATIO
modal utama dalam memimpin”. Meskipun seseorang memiliki kecerdasan yang mumpuni, namun jika tidak memiliki kedisplinan, maka kepemimpinannya tidak akan berjalan sukses.” Tugas utama seorang Penjabat Bupati adalah mempersiapkan perangkat kerja Pemerintahan Daerah, dan memfasilitasi terbentuknya Dewan Perewakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta menyiapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut Gubernur, penjabat Bupati yang baru tinggal menata saja, agar apa yang telah dilakukan pejabat sebelumnya bisa berjalan maksimal, serta melanjutkan tugas penjabat Bupati sebelumnya yang masih belum terlaksana. Gubernur juga meminta penjabat Bupati yang baru segera melakukan evaluasi terhadap berbagai hal, sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan. Fenomena lain yang kerap dijumpai pada daerah otonom baru dan menjadi sototan utama Gubernur adalah masalah mental aparatur/pejabat yang gemar melakukan “eksodus” hanya untuk mencari jabatan. Pegawai yang mengajukan pindah kerja menurut Gubernur justru bermalasmalasan, tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai yang diharapkan. Pada kesempatan wawancara yang kami lakukan, Penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Edi mengatakan bahwa sesuai arahan Gubernur, ia akan melakukan penataan birokrasi/aparatur dengan lebih baik lagi. Selain itu, mantan Sekretaris Kota Bandar Lampung tersebut juja akan melakukan persiapan untuk menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2011 yang akan datang. “Untuk pilkada, memang sangat tergantung dengan kesediaan dana, untuk itu kami akan melakukan berbagai langkah-langkah persiapan, semoga tahun depan hal tersenut bisa terpenuhi sehingga pilkada dapat dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu. Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu, Ilyas mengharapkan sebagai pejabat Bupati,
ISSN : 2087-0825
70
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
kehadiran Sudarno Edi bisa menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. “Seperti yang dikemukakan Bapak Gubernur, penjabat Bupati yang baru memiliki pengalaman yang cukup di dunia pemerintahan, beliau pasti memiliki konsep yang jelas terhadap perkembangan Pringsewu ke depan sebagai daerah Otonom Baru (DOB). Ketua sementara DPRD tersebut juga berharap penjabat Bupati yang baru dapat membangun komunikasi yang lebih baik, tidak hanya kepada Legislatif, tetapi kepada segenap masyarakat Kabupaten Pringsewu, melakukan langkah-langkah kongkrit untuk membenahi pemerintahan Kabupaten Pringsewu sebagai DOB khususnya dalam penataan aparatur yakni dengan menempatkan aparatur yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan bidang keahliannya. Meski tetap melakukan penataan perangkatnya, namun penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Edi, S.H. M.H berjaji tak terburu-buru melakukan “rolling” . Bahkan bila rolling dilakukan tetap memfungsikan Baperjakat serta tidak akan menonjobkan pegawainya. Penegasan ini disampaikan pada saat Bupati melakukan audiensi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia perwakilan Kabupaten Tanggamus pada tanggal 28 September 2010. “Mengingat sudah dilakukan 16 kali rolling oleh Penjabat Bupati sebelumnya, saya belum akan melakukan rolling dalam waktu dekat.” Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian perangkat di jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan melibatakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, hal ini mengingat masih banyak jabatan di sejumlah satuan-satuan kerja yang kosong. Namun demikian, dalam penempatan pejabat atau pegawainya tetap berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pada pertemuan tersebut pejabat Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Zulkifli Maliki, Asisten II Gatot Susilo, Asisten III Syahul Syah dan perwakilan dan Bappeda Kabupaten Pringsewu juga menyampaikan pula bahwa Kabupaten Pringsewu saat ini
ADMINISTRATIO
sedang mengalami defisit anggaran. Defisit tersebut dikarenakan untuk pembayaran gaji ke 13 yang sebelumnya tidak teranggarkan. Untuk mengantisipasinya agar roda pemerintah Kabupaten Pringsewu tetap berjalan optimal adalah melakukan pinjaman kepada pihak ke 3 yakni Bank Jabar. “Saya hanya meneruskan kebijakan yang sudah dilakukan penjabat Bupati sebelumnya, karena jikan tidak ada upaya peminjaman tersebut sampai akhir Desember tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak bisa melakukan kegiatan apapun, dikarenakan jika hanya mengandalkan pendapata asli daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu hanya 4,8 miliar rupiah. Dengan keterbatasan anggaran yang dimilki membuat banyak infrastruktur terutama jalan yang samia saat ini dalam kondisi rusak. Untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu berupaya mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda). Peningkatan PAD diupayakan melalui pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, seperti PBB saat ini meskipun telah jatuh tempo perolehannya tidak maksimal. Ia juga menghimbau kepada para Kepala Pekon/ Desa untuk tidak menggunakan PBB dan masyarakat jug harus membayar pajak. Data yang kami peroleh pada tanggal 29 September 2010 bahwa imbas dari minimnya anggaran yang dimiliki, Satuan Kerja Perangkat Daerah terpaksa harus menunda kegiatan yang belum prioritas tetapi kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak/masyarakat harus menjadi prioritas utama. Himbauan ini disampaikan penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu, Sudarno Edi menyusul kesulitan keuangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sementara pinjaman ke pihak ke tiga senilai 13 Miliar rupiah untuk menutupi defisit anggaran belum dapat dicairkan mengingat harus menunggu proses hingga 15 hari sejak dilakukannya penandatangan Memory of Understanding (MOU) peminjaman tersebut.Masalah anggaran memang kerap menjerat daerah otonom baru. Meskipun demikian, Bupati
ISSN : 2087-0825
Dian Kagungan; Reformasi Pelayanan Publik di Daerah Otonomi Baru 71
menghimbau agar pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Sebagai daerah otonom baru (DOB), Kabupaten Pringsewu dalam rangka menghadapi kondisi keuangan yang minim melakukan langkah-langkah guna membantu keuangan pemkab antara lain dengan melakukan penagihan kekurangan dana hibah dari Kabupaten Induk, yakni Kabupaten Tanggamus serta perolehan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Berbagai Masalah Yang Dihadapi 1. Pelayanan Bidang Pendidikan Infrastruktur Pendidikan (Gedung Sekolah SD, SMP dan SMA) yang terdapat diKabupaten Pringsewu merupakan aset yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Tanggamus. Sejak dimekarkan menjadi sebuah kabupaten tersendiri,Kabupaten Pringsewu telah memiliki sejumlah sekolah yang melaksanakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di wilayahnya. jumlah sekolah pada empat tingkat pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah yang besar ada pada tingkat Sekolah Dasar (SD/SDLB) sebanyak 265 sekolah yang terdiri dari 260 SD Negeri dan 5 SD Swasta pada tahun pelajaran 2009/2010 ini. Sementara, Taman KanakKanak berjumlah 116 sekolah dengan perincian 1 TK Negeri dan 115 TK Swasta. Sekolah Menengah Pertama sejumlah 57 sekolah dengan perincian 24 Sekolah negeri, 33 Sekolah Swasta pada tahun pelajaran 2009/2010 ini. Sementara itu jumlah Sekolah Kejuruan berjumlah 19 sekolah yang terdiri dari 2 Sekolah Negeri dan 17 Sekolah Swasta. Dalam hal
proporsi kuantitas, dapat dilihat bahwa infrastruktur dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pringsewu secara umum dapat dikatakan cukup ideal, hal ini seiring dengan visi misi Kabupaten tersebut sebagai kota pendidikan. Penyebaran sekolah yang cukup merata pada seluruh wilayah,
ADMINISTRATIO
disertai kondisi kapasitas sekolah yang cukup mampu mengakomodasi dinamika keinginan masyarakat. Namun, kondisi sumber daya yang terdapat di wilayah Kabupaten Pringsewu sebagai Daerah Otonom Baru pada saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan yang bisa menjadi kendala dan tantangan bagi proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten baru tersebut. Jika melihat kondisi infrastruktur yang masih dihadapkan kepada masalah kecukupan dan kelayakan sarana gedung sekolah, masalah ketersediaan sarana peralatan dan pendukung pembelajaran, kuantitas tenaga pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan distribusi anggaran operasional yang masih terhambat oleh proses anggaran yang bertingkat, maka dapat dirangkum fakta bahwa hal-hal tersebut mempengaruhi derajat efektifitas kegiatan pendidikan secara menyeluruh. Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi jalannya proses penyelenggaraan pendidikan yang semestinya dapat berjalan dengan optimal. Secara jangka panjang, kondisi yang dihadapi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kapasitas pendidikan sumber daya manusia Pringsewu yang berpotensi menghadapi kendala kompetitif dengan sumber daya manusia dari daerah sekitarnya. Sebagai sebuah daerah otonom baru, Kabupaten Pringsewu juga memiliki pilihan solusi yang terbatas untuk mengatasi kondisi sumber daya yang belum berada pada tingkat memadai. Belum semua tenaga kependidikan telah mengikuti penyetaraan kualitas pendidikan, penataran guru mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional, penataran manejemen kepala sekolah dan kepala tata usaha. Namun demikian, dapat diketahui juga adanya beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dalam hal ketersediaan tenaga pendidik, langkah yang dilakukan berupa pelaksanaan penyetaraan kualitas pendidikan, penataran guru mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional, penataran manajemen
ISSN : 2087-0825
72
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
kepala sekolah dan kepala tata usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelaksanaan program life skill akan diterapkan pada semua sekolah sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap pakai dalam menghadapi dunia kerja. Dilaksanakannya penataran kualifikasi tenaga kependidikan berupa penataran guru, kepala tata usaha, untuk mendukung mutu pendidikan, dilakukannya rekruitmen secara berkala terhadap tenaga honorer yang memenuhi syarat dan melaksanakan rekruitmen terbuka untuk memperoleh tenaga pendidik yang memiliki spesifikasi latar pendidikan yang tepat. Sementara itu, dalam hal ketersediaan infrastruktur dan sarana pelengkap khususnya jika dikaitkan dengan ketersediaan anggaran (antara lain dana untuk rehabilitasi gedung sekolah mulai SD/MI sampai dengan SMU/SMK belum semuanya dapat merehab gedung-gedung yang rusak) belum bisa optimal untuk diusahakan karena kendala anggaran yang terbatas pada APBD Kabupaten. Langkah yang dapat dilakukan dalam persoalan anggaran operasional yang terbatas adalah melalui pengajuan alokasi DAU yang lebih merinci kebutuhan kondisi daerah secara lebih detail. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini juga masih menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Solusi konvensional yang justru menunjukkan bahwa daerah otonom baru memang sangat tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
Kondisi-kondisi tersebut yang secara kumulatif memberikan pengaruh terhadap kemampuan instansi pendidikan secara keseluruhan untuk memberikan pelayanan secara efektif. Dengan mencermati uraian yang telah dipaparkan pada bagian sumber daya pelayanan pendidikan maka bisa dipahami jika pelayanan pendidikan di Kabupaten ini belum bisa berjalan secara efektif. Bila suatu pelayanan tidak efektif, maka secara berhubungan juga mengalami kondisi
ADMINISTRATIO
yang tidak mampu untuk bergerak secara efisien. Kondisi tidak efisien dalam hal pelayanan pendidikan di Kabupaten ini bukan terjadi dalam kadar yang berlebihan, namun justru terjadi sebagai akibat dari minimalnya sumber daya yang teralokasikan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu dan para informan yang berkompeten, bahwa secara umum, permasalahan yang dihadapi bidang pendidikan di Kabupaten Pringsewu sebagai Daerah Otonom Baru sebagai berikut: (a) Dana untuk rehabilitasi gedung sekolah mulai SD/MI sampai dengan SMU/SMK belum semuanya dapat merehab gedung-gedung yang rusak; (b) Terbatasnya sarana pendidikan seperti alat pendidikan dan alat laboratorium di semua jenis jenjang pendidikan; (c) Belum semua tenaga kependidikan telah mengikuti penyetaraan kualitas pendidikan, penataran guru mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional, penataran manejemen kepala sekolah dan kepala tata usaha; (d)Terbatasnya jumlah dan masih rendahnya mutu buku/modul pendidikan dan buku bacaan perpustakaan; (e) Masih rendahnya kualitas pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah; (f) Penanganan program pembinaan bidang pemuda dan olah raga masih sangat kurang; (g) Masih kurangnya sarana perangkat pendataan; (h) Belum semua sekolah melaksanakan program life skill; (i) Belum semua personil telah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan penjenjangan jabatan baik tenaga administrasi maupun tenaga teknis edukatif; (j) Masih sangat terbatasnya jumlah dan rendahnya mutu pendidikan luar sekolah. Data terbaru yang tim peneliti peroleh pada tanggal 12 Oktober 2010 menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2010 ini Kabupaten Pringsewu khususnya Dinas Pendidikan memperoleh bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 15,5 Milyar yang akan dibagikan kepada 46 sekolah di Kabupaten Pringsewu. Bantuan tersebut dengan sasaran peningkatan mutu dan pembangunan fisik. Kepala Dinas
ISSN : 2087-0825
Dian Kagungan; Reformasi Pelayanan Publik di Daerah Otonomi Baru 73
Pendidikan Kabupaten Pringsewu, Rimir Mirhadi, S.H mengatakan bahwa sekolah yang mendapatkan bantuan dana adalah sekolah yang belum pernah mendapatkan bantuan dana tersebut. Terdapat 46 sekolah yang ditetapkan sebagai penerima DAK, terdiri dari 39 SD dan 7 SMP. Khusus untuk Sekolah Dasar, bantuan akan digunakan untuk peningkatan mutu dan pembagunan fisik yakni pembangunan perpustakaan. Sedangkan SMP bantuan akan dimanfaatkan secara bervariasi yaitu rehabilitasi gedung, rencana pembagunan kelas baru, perpustakaan ataupun peningkatan mutu, hal ini tergantung kebutuhan sekolah berdasarkan hasil survey. Selain bantuan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu juga menerima bantuan dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan sebesar 1 Milyar yang akan dibagikan untuk 4 sekolah di Kabupaten Pringsewu, yaitu SD Negeri 5 Bandung Baru, SD Negeri 3 Fajaresuk, SD Negeri 1 Kresnomulyo dan SD Negeri 3 Tanjung Rusia, Pardasuka. “Dana tersebut untuk mendirikan bangunan baru dan juga rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) yang rudak berat,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Hal ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi masyarakat setempat untuk mendukung program wajib belajar di Kabupaten Pringsewu. Kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut adalah sekolah yang memadai, tidak tidak ada kemungkinan tertutup dan di desa terpencil, untuk Sekolah Dasar harus memiliki lahan kurang lebih 1500 meter persegi. Bantuan ini akan terus dimonitoring dan sekolah harus menggunakan dana sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.” 2.
Pelayanan Bidang Kesehatan Kabupaten Pringsewu selaku daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus pada tahun 2009 memiliki puskesmas sebanyak 10 puskesmas terdiri dari 1 puskesmas perawatan dan 9 puskesmas non perawatan. Bila dilihat
ADMINISTRATIO
berdasarkan jumlah penduduk untuk rasio puskesmas terhadap 20.000 penduduk adalah sebesar 0,56/20.000 penduduk masih di bawah target Nasional 1/20.000 penduduk. Untuk jumlah puskesmas pembantu sebanyak 35 Pustu dan 11 Pusling. Bila dilihat dari rasio pustu terhadap 100.000 penduduk adalah 0,56/6000 penduduk masih di bawah target nasional 1/6000 penduduk. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Pringsewu tahun 2009 sebanyak 5 rumah sakit, terdiri dari 1 rumah sakit pemerintah dan 4 rumah sakit swasta. Untuk menggambarkan rasio cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bisa diukur dengan jumlah tempat tidur rumah sakit. Rasio tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Pringsewu sebesar 102,9/100.000 penduduk, meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 74,76/100.000 penduduk, hal ini disebabkan adanya penambahan Rumah Sakit baru yaitu Rumah Sakit Mitra Husada dengan 100 tempat tidur. Sementara itu, jumlah polindes, poskesdes dan posyandu yang merupakan sarana upaya kesehatan yang bersumber masyarakat (UKBM) terdiri dari 26 polindes, 101 poskesdes, dan 367 posyandu. Dari jumlah tersebut, posyandu secara keseluruhan aktif 100% dengan kader sebanyak 2384 orang, aktif 93% dan tidak aktif hanya 7%. Untuk jumlah posyandu mandiri tahun 2009 sebanyak 39,76% meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 37,7%. Selain itu, sarana kesehatan lain yang dimiliki Kabupaten Pringsewu terdiri dari apotek 9 buah, toko obat, 3 buah, praktek dokter perorangan 55 orang yang cukup untuk mendukung layanan kesehatan untuk daerah otonom baru, rumah bersalin 43 buah dan sarana pengobatan tradisional ada 1 buah. Pembangunan kesehatan memerlukan pembiayaan kesehatan yang mencukupi baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Berdasarkan data tahun 2009, alokasi anggaran kesehatan pemerintah berjumlah Rp.6.368.976.990 dengan proporsi Jamkesmas/Askeskin sebesar 96,09%, APBN Dekonsentrasi 0,71%, Hibah Luar Negeri (Global Fund)
ISSN : 2087-0825
74
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
0,85% dan APBD II 2,35 %. Jika dibandingkan jumlah APBD Kabupaten Pringsewu proporsi untuk anggaran kesehatan dari APBD II sebesar 1,49%, masih dibawah target yang diharapkan sebesar 10%. Selain faktor prasarana dan anggaran, tenaga medis merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Ketersediaan penyelenggara upaya kesehatan tidak hanya dilakukan Pemerintah tetapi perlu didukung peran swasta. Data tenaga kesehatan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009 menunjukkan bahwa setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Pringsewu dilayani 7 tenaga dokter spesialis, 11 dokter umum, 2 dokter gigi, 2 apoteket, 45 bidan, 104 perawat, 3 ahli gizi, 3 ahli sanitasi, 6 ahli kesehatan masyarakat dan 13 tenaga teknisi medis yang meliputi analisis laboratorium, ahli anestesi, ahli rontgen dan fisioterapi. Dengan melihat target untuk rasio kecukupan tenaga kesehatan yang meliputi tenaga dokter gigi, ahli gizi, ahli sanitasi, dan ahli kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian untuk pemenuhan jumlah tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan yang telah memenuhi target rasio harus ditingkatkan jumlahnya karena semakin besar rasio maka pelayanan terhadap penduduk akan semakin optimal, disamping kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi distribusi, diketahui bahwa sebaran jenis tenaga medis yang terdapat di Kabupaten Pringsewu belum merata. Jumlah tenaga medis pada Puskesmas sebanyak 16 orang atau 21,05%, perawat/bidan 198 orang atau 36,80%, tenaga farmasi 3 orang atau 11,54%, tenaga gizi 10 orang atau 58,82%, teknisi medis 7 orang atau 14,58%, sanitasi 11 oarng atau 61,11%, tenaga kesmas 5 orang atau 20,83%, sehingga total jumlah tenaga kesehatan pada Puskesmas adalah 250 orang atau 33,47%. Sementara itu jumlah tenaga medis pada Rumah Sakit sebanyak 57 orang atau
ADMINISTRATIO
75,00%, perawat/bidan 330 orang atau 61,34%, tenaga farmasi 22 orang atau 84,62%, tenaga gizi 7 orang atau 41,18%, teknisi medis 41 orang atau 85,42%, sanitasi 6 orang atau 33,33%, tenaga kesmas 11 orang atau 45,83%, sehingga total jumlah tenaga kesehatan pada Rumah Sakit berjumlah 474 orang atau 63,45%. Dari total tenaga medis di puskesmas yang berjumlah 250, terbanyak terdapat di Kecamatan Wates. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari tenaga medis, perawat/bidan, farmasi, ahli gizi, teknisi medis, tenaga sanitasi, kesehatan masyarakat yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.Tenaga kesehatan ini masih didominasi tenaga bidan/perawat. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai Rumah Sakit di Kabupaten ini total 474 orang yang masih didominasi tenaga perawat/bidan. Sedangkan tenaga kesehatan yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu sebanyak 23 orang. Jumlah keseluruhan tenaga kesehatan pada sarana kesehatan di Kabupaten Pringsewu adalah 747 orang. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajad kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok, maupun masyarakat yang digambarkan dengan umur harapan hidup, mortalitas, morbiditas, dan status gizi masyarakat. Jika kita berbicara tentang sebuah layanan publik khususnya layanan bidang kesehatan, maka kualitas pelayanan tersebut dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai dari sumberdaya dan mekanisme pelayanan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pelayanan kesehatan, dalam hal ini kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Pringsewu sebagai DOB, karena meskipun berstatus DOB, Kabupaten Pringsewu tidak dapat “mengabaikan” begitu saja berbagai layanan publik. Indikator standar pelayanan minimum, menggambarkan secara jelas perbandingan antara sasaran awal yang sebelumnya ditentukan oleh
ISSN : 2087-0825
Dian Kagungan; Reformasi Pelayanan Publik di Daerah Otonomi Baru 75
instansi pelayanan kesehatan itu sendiri, dan membandingkannya dengan realisasi yang dicapai secara nyata oleh instansi tersebut. Hasil akhir yang dapat dijadikan acuan awal adalah persentase yang diperoleh dari perbandingan antara
sasaran awal dan realisasi yang diperoleh. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pringsewu tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimun (SPM) Th 2009 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Indikator SPM Cakupan kunjungan ibu hamil K 4 Cakupan bumil risti di tangani Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pelayanan neonatal risti ditangani Cakupan kunjungan neonatus Cakupan kunjungan bayi Cakupan pencapaian Universal Child Immunization Cakupan kasus BBLR Cakupan bayi dengan immunisasi lengkap Cakupan kasus gizi buruk mendapat perawatan Cakupan kesehatan siswa SD/MI diperiksa Cakupan siswa SMP/SMU diperiksa Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas Cakupan imunisasi WUS Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Cakupan pemberian vitamin A pada balita Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif Cakupan pelayanan kesehatan bagi pekerja Cakupan pembinaan sarana kesehatan Cakupan Rumah Sehat Cakupan rumah tangga ber PHBS Umur harapan hidup 69 tahun Angka kematian bayi Angka kematian balita Penemuan kasus akut Flacyd Paralyse Angka kesembuhan TB Paru Rasio Puskesmas/20.000 penduduk Rasio Pustu/6000 penduduk Persentase anggaran kesehatan terhadap APBD
Hasil/ Realisasi 89,36 36,94 88,69
Target/ Sasaran 95% 100% 100%
100% 100,01 72,75 75,25 100 80,07 100 36,57 64,51 63,35 10,66 28,69 38,93 86,24 74,26 28,69 94,78 29,19 38,95 69,6 th 7,7/1000 1/1000 0/100.000 84,65 0,56 0,58 1,49
100% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 90% 90% 15% 100% 70% 70% 90% 80% 80% 70% 80% 80% 28/1000 55/1000 2/100.000 85% 1 1 10%
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, tahun 2009 Dari tabel tabel diatas dapat dilihat pencapaian masing-masing cakupan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dari seluruh instansi pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil pencapaian program pembangunan kesehatan di Kabupaten Pringsewu kinerja pencapaian program harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut tentang manajemen pelaksanaan program yang meliputi perencanaan,
ADMINISTRATIO
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta pembinaan ke Puskesmas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan, meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah dan Dinas
ISSN : 2087-0825
76
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013
Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pemenuhan sumberdaya khususnya pembiayaan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Sebagai akibat dampak krisis ekonomi terjadi ketidakmampuan keluarga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan.Untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan pemerintah meluncurkan suatu program perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin yaitu program Jamkesmas. Selain itu jaminan pemeliharaan kesehatan untuk penduduk lainnya juga perlu ditingkatkan karena menjadi salah satu indikator kemampuan akses terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan data tahun 2009 cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar di Kabupaten Pringsewu sebesar 114.187 orang (31,94%) dari jumlah penduduk. Jenis jaminan kesehatan yang digunakan adalah Askes dan Askeskin serta Jamsostek. Cakupan pemeliharaan yang dibiayai Askes adalah 12.192, Jamsostek 698 orang dan yang dibiayai oleh Askeskin adalh 101.995 jiwa. Untuk mencapai universal coverage Tahun 2014, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan kesehatan di luar kuota Jamkesmas bagi masyarakat miskin dengan meningkatkan dana Jamkesda. Berdasarkan data tahun 2009 dari 165.000 penduduk miskin baru 101.995 orang (61,82%) yang dijamin oleh dana Jamkesmas.Dalam pelaksanaannya berdasarkan alokasi kuota yang ada, dimana keluarga miskin yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan 47.254 orang dan rawat inap 234 orang. Adapun persentase cakupan jaminan kesehatan pra bayar penduduk di Kabupaten Pringsewu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tahun 2009 adalah Askes 3,41%, Jamsosotek 0,2%, Askeskin 28,53%, belum dicover 67,87%.
ADMINISTRATIO
Secara umum, berdasarkan data yang Tim Peneliti peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, permasalahan yang dihadapi bidang kesehatan adalah sebagai berikut: (1) Adanya keterbatasan pembiayaan dari APBD II sehingga beberapa kegiatan prioritas belum dapat dilaksanakan, misalnya pembiayaan kegiatan pemberian PMT pemulihan bagi kasus gizi buruk dan bayi BGM masih berasal dari dana jamkesmas dan dropping dari Dinkes Propinsi menyebabkan semua kasus gizi buruk dan BGM belum dapat dicover secara keseluruhan; (2) Penyusunan dan pengesahan berbagai peraturan untuk peningkatan pelayanan kesehatan belum semua diterbitkan melalui peraturan/ surat keputusan bupati karena memerlukan kajian lebih lanjut; (3) Koordinasi lintas program dan lintas sektoral belum optimal sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan bantuan lintas sektor seperti penanggulangan KLB dan penanganan kasus gizi buruk masih sering mengalami kendala; (4) Beberapa Kegiatan Program dan Kegiatan yang dibiayai dana APBN Pusat khususnya Jamkesmas untuk operasional puskesmas mengalami keterlambatan Pencairan Dana; (5) Adanya keterlambatan Juknis khususnya DAK menyebabkan terjadinya revisi anggaran APBD II khususnya Program Standarisasi Pelayanan kesehatan (DAK dan Sharing); (6) Dalam proses pelelangan ada beberapa kegiatan yang tidak ada rekanan / perusahaan mendaftar untuk ikut proses pelelangan . KESIMPULAN Sebagai daerah otonom baru, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan bidang pendidikan diberikan antara lain, dalam hal ketersediaan tenaga pendidik, melalui langkah-langkah berupa pelaksanaan penyetaraan kualitas pendidikan, penataran guru mata pelajaran, pelatihan tenaga fungsional, penataran manajemen kepala sekolah dan kepala tata usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelaksanaan program life skill akan diterapkan pada semua
ISSN : 2087-0825
Dian Kagungan; Reformasi Pelayanan Publik di Daerah Otonomi Baru 77
sekolah sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap pakai dalam menghadapi dunia kerja, dilakukannya rekruitmen secara berkala terhadap tenaga honorer yang memenuhi syarat dan melaksanakan rekruitmen terbuka untuk memperoleh tenaga pendidik yang memiliki spesifikasi latar pendidikan yang tepat, peningkatan pembangunan unit gedung baru, ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung SD/MI sampai dengan SMA/SMK dengan demikian akan sangat membantu dalam pelaksanaan program pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan pengadaan sarana pendidikan seperti alat pendidikan dan alat laboratorium di semua jenis jenjang pendidikan untuk mendukung program peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kependidikan. Di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memberikan pelayanan kesehatan antara lain melalui penyempurnaan manajemen pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta pembinaan ke Puskesmas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan, meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pemenuhan sumberdaya khususnya pembiayaan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, serta meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan.
ADMINISTRATIO
Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Pringsewu senantiasa berusaha memberikan bentuk-bentuk layanan publik yang prima kepada masyarakatnya, sebagaimana yang tertuang dalam visi misi Kabupaten tersebut. Meskipun di satu sisi anggaran untuk pelayanan publik berkurang dibandingkan dengan kebutuhan belanja aparatur dan pembiayaan infrastuktur pemerintahan yang bertambah dalam jumlah signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan Birokrasi sebagai konsekuensi daerah pemekaran, namun hendaknya Pemerintah Kabupaten Pringsewu tetap berupaya agar persoalan pengganggaran tidak mempengaruhi pemberian bentukbentuk pelayanan publik kepada masyarakat, karena dengan tidak maksimalnya kapasitas anggaran, bukan berarti mengakibatkan lemahnya kapasitas penyelenggaraan layanan publik yang secara langsung harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu seiring dengan semangat reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik yang berwawasan good govenrnment dan clean governance.
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik, 2011, Pringsewu Dalam Angka. Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2012, Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pringsewu. Tjokroamidjoyo, Bintoro, 2002, Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani. LAN. Jakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
ISSN : 2087-0825
