LAPORAN PENELITIAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009
REFORMASI KELEMBAGAAN PERTANAHAN DI INDONESIA
1. Dr. Jazim Hamidi, SH., MH. 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos M.Si M.Si 3. Dr. Ibnu Tricahyo, SH., MH.
Dibiayai oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Strategis Nasional Nomor: 0174.0/023-04.2/XV/2009, tanggal 31 Desember 2009 dan Berdasarkan SK Rektor Nomor: 160/SK/2009. Tanggal 7 Mei 2009
UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOPEMBER 2009
RINGKASAN
Meningkatnya tuntutan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah merupakan kelanjutan dari reformasi. Lahirnya tuntutan ini sebagai akibat gagalnya pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 jo. UU No. 22 Tahun 1999 dan ketidak puasan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat selama ini dianggap terlalu berperan didalam menentukan pelaksanaan urusan di daerah terutama yang menyangkut sumber daya alam nasional. Kondisi ini secara tidak langsung dianggap menjadi salah satu sumber kerawanan ekonomi nasional yang menyebabkan terjadinya krisis saat ini. Sebagai kelanjutan dari tuntutan otonomi daerah, akhirnya dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang yang lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan dewasa ini. Dalam kaitan dengan peraturan baru tersebut di atas, perlu adanya kajian terhadap langkah-langkah operasional penyerahan urusan pertanahan kepada daerah dan kebijakan bagaimana yang tetap harus dikendalikan oleh Pusat. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPN telah bersikap responsif atas tuntutan otonomi daerah dengan penetapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Dikeluarkannya peraturan tersebut, dilihat dari perspektif administrasi negara, merupakan manifestasi kebijakan desentralisasi atau pemberian otonomi daerah bidang pertanahan. Sementara, apabila dilihat dari ketentuan yuridis formal, apa yang ditetapkan dalam Permen Agraria tersebut sejalan dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah khususnya yang tercantum dalam pasal 7 (2) dan pasal 11 (2). Hanya saja, perlu difikirkan lebih lanjut tentang aspek-aspek mana saja yang bisa diserahkan kepada daerah otonom, dan mana yang harus ditangani oleh pemerintah pusat.
Kata Kunci: Reformasi Kelembagaan, Pertanahan, dan Otonomi Daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman, 1978, Masalah Pencabutan Hak-hak Pembahasan Tanah di Indonesia, Alumni, Bandung
atas
Tanah
dan
Achmady, Z.A., 1999, Kebijakan Publik dan Pembangunan, Danarwijaya, Malang. Anonimous, 1998, Undang-Undang No.22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah. -------, 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Ngara No.3 Tahun 1999 -------, 1999, Badan Pertanahan Nasional: Instansi Penyelenggara Tugas Pemerintahan di Bidang Pertanahan, Republika, Kamis 4 November 1999. Gautama, S., 1981, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, PT, Alumni, Bandung Goldberg, L., 1996, Come The Devolution, The Amerincant Propect, Winter. Heribertus, S, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif, PUSLIT Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta. Kingsley, T. G., 1996, Perspective on Devolution,Journal of The American Planning Association,Vol.62 No.4, Autumm. Koontz, H., & O’Donnel, C., 1973, Principles of Management, and Analysis of Managerial Functions, Kogakusta Company, ltd, Tokyo. Manulang M, 1990, Organisasi dan Manajemen, Penerbit Liberty Yogyakarta. Miles, M.B., dan Huberman, A.M, 1984, Qualitative Data Anaysis, A Source of New Methods, Beverly Hills, Sage Publications. Rondinelly, D.A., 1981, Government Decentralization in Comerative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries, International Review of Administrative Science No.1. Sutomo, 1981, Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak dan Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang. ---------------, 1988, Pengantar Tata Hukum Pemerintahan, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang
