ANALISA KELEMBAGAAN PERTANAHAN Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah Pengertian kelembagaan dalam penelitian ini adalah kelembagaan sebagai pemgkat peraturan pada suatu masyarakat atau organisasi untuk mempermudah koordinasi antam orang-orang dalam memperoleh harapan dan hijuan secara layak. Dalam hubungannya dengan permohonan hak atas tanah akan dibahas tentang institusi-institusi yang dapat memiliki jenis hak (sertifikatlentitlement), syaratsyarat permohonan, biaya resmi yang dikelwkan untuk pembuatan sertifikat, jangka waktu pembuatan sertifikat, permohonan hak atas tanah secara sistematis dan sistem komputerisasi pertanahan. Tabel 7a Institusi-institusi yang Dapat Memiliki Jenis Hak (SertifikatlEntitlement)
Badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Orang asing yang berkedudukan di Indonesia Instansi Pemerintah Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia Sumber : p g a h n n M e r l a i ~ ~ l 3 d m ~ ~ N o . 9 1999 T $Tu zw Tda CaaPanbesanh-HakAtssTddmH$tAqqpkdaaa bPanairlahNa38Tahn1%3T-Barkn-Hd~~~ YqDoprt
2. 3. 4. 5.
-
-
MaqpnyaHlkMilJkAiasTnab Keterangan : - HM = Hak Milik
- HGB = Hak Guna Bangunan - HGU = Hak Guna Usaha - HP = Hak Pakai - HPL
= Hak Pengelolaan
Berdasarkan tabel 7a. dapat di jelaskan bahwa institusi badan hukum yang dapat mengajukan permohonan hak milik adalah badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu : 1. Bank Pemerintah;
2. Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam ha1 ini Menteri Agama dan Menteri Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dalam ha1 ini Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkm Badan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Pasal 1 huruf c dan d. Sedangkan institusi badan hukum yang dapat mengajukan permohonan hak pengelolaan adalah badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan s e p j a n g sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah, yaitu : 1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan Usaha Milik Daerah,
4. PT. Persero; 5. Badan Otorita; 6. Badan-badan hukum lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah
Syarat-syarat permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah pada dasarnya sama, yaitu : 1. Permohonan ditujukan kepada Pejabat yang berwewenang memberi keputusan
melalui Kepala Kantor Pertanahan KabupatenIKotamadya letak tanah.
Permohonan memuat keterangan mengenai : a. Pemohon o Jika perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaan. o Jika Badan Hukum
: nama, tempat kedudukan, Wperaturan
pendiriannya. b. Tanah yang dimohon o Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan
nomor swat ukur atau gambar situasinya), o Status penguasaannya o Jenisnya : Tanah Pertanian(sawah, tegal, kebun) atau tanah bangll.mIl.
o Penguasaannya : Sudah atau belurn dikuasai, atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya.
o Penggunaannya : Untuk apa tanah akan digunakan. c. Lain-lain
o Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, terrnasuk yang dipunyai oleh istrilsuami serta anak-anakyang masih menjadi tanggungannya : yaitu menyangkut status haknya, letaknya dan tanda buktinya. o Keterangan lain yang dianggap perlu. 2. Permohonan dilengkapi dengan surat-swat yang berkaitan dengan : a. Pemohon o Jika perorangan : dilengkapi dengan Kartu Tanda PenduduWSurat bukti Kewarganegaraan.
o Jika Badan Hukum : dilengkapi dengan akte pendirian. o Badan keagmaan yang akan memohon Hak Milik dilengkapi dengan : Surat Keputusan yang menunjukkan badan keagamaan tersebut dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. b. Tanah yang dimohon
o Surat bukti perolehan tanah secara beruntun. o Surat ukurlgambar situasi (kalau ada).
o Surat keterangan tidak sengketa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, seperti surat rekomendasi PEMDA yang memuat antara lain izin peruntukan penggunaan tanah sesuai dengan
RTRW. Langkah pengurusan yang dilakukan di kantor pertanahan kabupatenlkodya adalah sebagai berikut : 1. Permohonan yang sudah lengkap dimasukkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya dimana tanah tersebut terletak melalui loket pelayanan.
2. Pemohon membayar :
-
Uang muka pengukuran (kalau belum pernah diukur). Uang honorarium Panitia pemeriksaan tanah A. Biaya lain yang diperlukan.
3. Panitia Pemeriksaan Tanah A melakukan peninjauan lapangan sementara petugas ukur melaksanakan pengukuran. 4. Hasil pemeriksaan Panitia A dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah.
5. Berkas permohonan berikut risalah pemeriksaan tanah A kemudian diajukan
ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi disertai fatwdpertimbangan Kepala Kantor Pertanahan. Langkah pengurusan yang dilakukan di Kantor Wilayah Badan P e w a n Nasional Propinsi, adalah sebagai berikut : 1. Berkas permohonan diterima dan selanjutnya diteliti. Sekiranya masih ada yang kurang diminta kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKodya yang bersangkutan.
2. Kalau berkas permohonan sudah lengkap dan tidak ada keberatan terhadap permohonan tersebut, maka : o Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menerbitkan swat keputusan pemberian hak atas tanah yang dimohon. o Kutipan dari Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada pemohon. o Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKodya yang bersangkutan. Jika wewenang memberikan keputusan ada pada Menteri Negara AgrariaIKepala Badan Pertanahan Nasional maka semua berkas permohonan diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat dan dilengkapi dengan fatwdpertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan.
Langkah pengurusan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Pusat, adalah sebagai berikut :
1. Berkas permohonan diterima dan diperiksa kembali. Sekiranya masih ada yang kurang, diminta kembali ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutanlpemohon. 2. Kalau berkas permohonan sudah lengkap dan tidak ada keberatan, maka Menteri Negara AgrariaKepala Badan Pertamhm Nasional kemudian menerbitkan Swat Keputusan pemberian hak atas tanah yang dimohon. 1. Kutipan Swat Keputusan tersebut disampaikan kepada pemohon. 2. Salinan Surat Keputusan antara lain disampaib kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKodya yang bersangkutan. Sedangkan tata cara mengajukan permohonan hak guna usaha atas tanah yang sudah dikuasai dan diusahakan pemohon diatur sbb: 1. Permohonan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang memberi keputusan melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi letak tanah. 2. Permohonan HGU memuat keterangan yang sama dengan keterangan &lam permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
3. Permohonan harus dilengkapi dengan swat-swat tentang : a. Jika pemohon adalah perorangan diperlukan : Jati diri pemohon (KTP) Surat bukti penguasaan dan perolehan tanah yang dimohon. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek clan jangka panjang. Referensi Bank Tenaga ahli yang tersedia
Rekomendasi dari instansi yang membidangi usaha yang sedandakan dilaksanakan (instansi tingkat propinsi). b. Jika pemohon adalah Badan Hukurn diperlukan : Akte pendirian Badan Hukurn Surat bukti penguasaan dan perolehan tanah yang dimohon Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang. Referensi Bank Tenaga ahli yang tersedia Rekomendasi dari instansi yang membidangi usaha yang sedang/akan diltlksanakan (instansi tingkat propinsi).
Langkah pengurusan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, adalah sebagai berikut :
1. Permohonan yang sudah lengkap dirnasukkan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi letak tanah.
2. Pemohon membayar :
-
Uang muka pengukuran (kalau belum diukur)
-
Honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah B.
3. Panitia Pemeriksaan Tanah A melakukan peninjauan lapangan sementara petugas ukur melaksanakan pengukuran. Hasil pemeriksaan Panitia dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B. 4. Jika permohonan sudah lengkap dan tidak ada keberatan terhadap permohonan tersebut maka :
a. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi menerbitkan Swat Keputusan pemberian HGU jika tanahnya tidak lebih 100 Ha.
-
Kutipan Swat Keputusan diberikan kepada pemohon. Salinan Surat Keputusan dikirirnkan antara lain kepada Kepala Kantor Pertanahan letak tanah,
b. Kalau wewenang memberi Keputusan ada pada Menteri Negara AgrarialKepala BPN maka berkas permohonan diteruskan ke BPN Pusat disertai fatwalpertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi. Langkah pengurusan di Badan Pertanahan Nasional Pusat, adalah sebagai berikut : 1. Apabila berkas permohonan sudah diterima lalu diadakan pemeriksaan
atas kelengkapan untuk selanjutnya diajukan ke sidang Tim Pertimbangan HGU Perkebunan Besar (apabila penggunaannya untuk usaha bidang perkebunan).
2. Apabila keterangan-keterangan yang diperlukan dianggap sudah lengkap dan tidak ada keberatan terhadap permohonan tersebut maka : Menteri Negara AgrariaJKepala BPN menerbitkan Swat Keputusan pemberian HGU. Kutipan Swat Keputusan disampaikan kepada pemohon. Salinan Swat Keputusan antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan. Setelah semua persyaratan permohonan dipenuhi, maka perlu diketahui biaya-biaya resmi untuk pembuatan sertifikat.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Negara AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, disebutkan bahwa besarnya uang pemasukan untuk pemberian hak milik ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : 1. Untuk tanah pertanian :
Luas sampai 2 hektar = 0 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas 2 Ha-5 hektar = 2 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas lebih dari 5 hektar = 5 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) 2. Untuk tanah non pertanian termasuk untuk rumah kebun :
Luas sampai 200 m2 = 0 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas 200 m2- 600 m2= 2 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas lebih dari 600 m2- 2.000 m2= 4 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas lebih dari 2.000 m2= 6 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) 3. Untuk hak milik yang berasal dari hak guna bangunan dan hak pakai, rumusnya
adalah : Umur HGB atau HP ybs x Uang pemasukan untuk HGB/HP ybs. Jangka waktu HGB/HP 4. Untuk hak milik yang berasal dari hak pengelolaan atau dibebaskan haknya dari pemerintah uang pemasukannya ditetapkan 0 %. Besarnya uang pemasukan untuk pemberian hak guna usaha ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : 1. Untuk jangka waktu 35 tahun: Luas sampai 5 Ha-25 Hektar = 0,5 % x luas tanah x harga dasar (NJOP)
Luas lebih dari 25 Ha-3000 hektar
=
0,75 % x luas tanah x harga dasar
WJOP) Luas lebih dari 3000 Ha-10.000 Ha
=
2,5 YO x luas tanah x harga dasar
VJOP) Luas lebjh dari 10.000 Ha = 3,75 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) 2. Untuk jangka waktu kurang dari 35 tahun : Jangka waktu HGU yang diberikan x perhitungan rumus pada 1 35 Besarnya uang pemasukan untuk pemberian hak guna bangunm ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : 1. Untuk jangka waktu 30 tahun: Luas sampai 200 m2 = 0 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas 200 m2- 600 m2= 1 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas lebih dari 600 m2- 2.000 m2= 2 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas lebih dari 2.000 m2= 3 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) 2. Untuk jangka waktu kurang dari 30 tahun,rumusnya adalah :
Jangka waktu HGB yang diberikan x perhitungan rumus pada 1 30 Besarnya uang pemasukan untuk pemberian hak paksu ditetapkan dengan
rumus sebagai berikut : 1. Untuk jangka walctu 25 tahun: Luas sampai 200 m2 = 0 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas 200 m2- 600 m2= 0,75 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) Luas lebih dari 600 m2-2.000 m2= 1,5 % x luas tanah x harga dasar (NJOP)
Luas lebih dari 2.000 m2= 2,5 % x luas tanah x harga dasar (NJOP) 2. Untuk jangka waktu kurang dari 25 tahun, rumusnya adalah : Jangka waktu HP yang diberikan x perhitungan rumus pada 1
Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, besarnya uang pemasukan untuk memperoleh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah terrnasuk perpmjangan atau pembaharuan haknya, ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Untuk biaya pengukuran bidang-bidang tanah ditetapkan berdasarkan surat edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 600-301 1 tentang Biaya Pengukuran seperti disajikan dalam teks lampiran
Sedangkan jangka waktu penerbitan sertifikat berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 500-3606 tanggal 22 Januari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas di Bidang Hak-hak Atas Tanah Dalam Rangka Dergulasi Pelayanan, dapat dilihat pada tabel
7b. berikut ini :
Tabel 7b. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Hak-hak Atas Tanah.
I 2 Perpanjangan Hak
I
Pengaturan Penguasaan dan anatagunaan Tanah + 30 Hari Kerja perlu Aspek Pengaturan 10 Hari Kerja 14 Hari K d a enguasaan dan Panatagunaan Tanah
10 Hari Kerja 14 Hari Kerja
s.d.a.
6Permohonan Jangka 5 Hari Kerja 14 Hari Kerja waktu uang pernasukanl pendaftarm hak
s.d.a
7 Permohonan ralat surat 5 Hari Keja 14 Hari Kerja
s.d.a
I
Uang Pemasukan
keputusan
-
Sumber : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 500-3606 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas di Bidang HakHak Atas Tanah Dalam Deregulasi Pelayamn. Tahun 2000
Namun &lam prakteknya seringkali ada banyak masalahlkendala yang menyebabkan jangka waktu pelayanan bertambah lama dari yang ditetapkan, misalnya :
1. Berkas yang kurang lengkap dan tidak segera dipenuhi oleh pemohon maupun instansi terkait, dalam ha1 ini pihak kelurahan ataupun Pemda KabupatenKota;
2. Oknurn aparatur pemerintahan dan pertanahan yang terlibat dalam pengurusan pelayanan hak yang berperilaku kurang profesional Keseluruhan proses permohonan hak atas tanah dilaksanakan melalui mekanisme struktur organisaasi Kantor Pertanahan Kabupateaota seperti disajikan dalam gambar larnpiran 415.
Dari uraian di atas terlihat bahwa, kelembagaan yang mengatur pelayanan permohonan haktsertifikat tersebut sudah tertata cukup baik. Pola ini secara konsepsional baik, namun dalam kenyataannya masih sering ditemui masalah seperti : 1. Adanya pialang (broker) atau lebih dikenal dengan biong dalam proses pembuatan sertifikat yang terkadang lebih disukai oleh pemohon dengan tingkat kesibukan yang padat, yang ternyata banyak memberikan janji atau kepastian yang berlebih kepada masyarakat dengan meminta uang jasa yang berlebihan dari yang telah ditentukan sehingga terkesan biaya pembuatan sertifikat mahal;
2. Kurang pahamnya masyarakat terhadap prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama yang bersifat teknis dan juridis sehingga terkesan waktu pembuatan sertifikat lama; 3. Kurang lengkapnya alas hak tanah dari para pemohon yang nota bene harus dipenuhi, baik dari kelurahan setempat maupun dari pemilik yang dulu sehingga harus menunggu waktu yang lama untuk dapat diproses di Kantor Pertanahan. Permohonan Hak Atas Tanah Dengan Sistem Ajudikasi
Persiapan untuk Pengumpulan Data Yuridis dan Data F&ik Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik, Badan Pertanahan Nasional hams mengurnpulkan data fisik dan juga data yuridis yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Persyaratan ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24ltahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Agrarisepala Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional No.311997 tentang ketentuan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah No. 241tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk maksud ini Badan Pertanahan Nasional membentuk unit-unit lapangan, ialah tim-tim ajudikasi
dan unit-unit Pengukuran dan Pemetaan. Tim ajudikasi mempunyai tanggung jawab atas pengumpulan data yuridis, sedangkan unit lainnya bertanggung jawab atas pengumpulan data fisik dengan melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Sebelum satuan tugas (Satgas) dari tim ajudikasi pergi ke lokasi proyek pendaftaran tanah sistematik untuk memulai kegiatan pengumpulan data yuridis, ada beberapa kegiatan yang harus diprakarsai lebih dulu, yaitu : 1. Data statistik mengenai kepemilikan tanah di lokasi proyek harus
diperoleh dari Kepala DesaKelurahan. 2. Harus dibuat daftar bidang tanah yang sudah didaftar di tiap desa pada lokasi proyek, dan daftar tersebut dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan setempat. 3. Ketua tim
ajudikasi harus menyiapkan rencana kerja yang
menggambarkan tahaptahap dari Pendaftaran Tanah Sistematik, dan hams ditetapkan rencana kerja dan uraian tugas dari tiap anggota Tim Ajudikasi.
4. Penyuluhan harus diberikan langsung kepada rakyat yang bersangkutan. 5. Harus diciptakan kerjasama yang erat dengan Unit Pengukuran dan
Pemetaan. 6. Jangan mulai mengumpullcan data sebelum anda yakin bahwa surveyor
sudah siap untuk mengukur bidang-bidang tanah,
7. Jangan mulai mengumpulkan data jika langkah 1 sampai 6 belum dilaksanakan.
Pengumpulan Data Yuridis dun Data Fisik Pengumpulan data yuridis dan data fisik dilakukan dengan cara mengirimkan satgas ke lapangan untuk menemui setiap pemilik tanah. Dalam melakukan pengumpulan data yuridis dan data fisik, satgas harus memperhatikan sejumlah ha1 penting berikut ini : Masing-masing satgas harus mengikuti rencana kerja yang ditentukan oleh Kepala Tim Ajudikasi, yaitu : Masing-masing satgas harus bekerja di wilayah yang batas-batasnya jelas, misalnya RT (untuk daerah perkotaan atau pemukiman) dan blok (untuk daerah pedesaan). Setelah menyelesaikan satu RT atau blok, satgas bisa langsung mengerjakan RT atau blok berikutnya; Masing-masing satgas hams menghubungi Ketua RT atau Pejabat Desa yang telah ditentukan oleh Kepala Desa sebelum turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yuridis; Dengan bantuan Ketua RT, masing-masing satgas harus mengadalcan pertemuan dengan masyarakat bersangkutan untuk memberikan penyuluhan; Satgas harus berkomunikasi dengan masyarakat setempat dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Akan lebih baik jika satgas bisa menggunakan dialek setempat;
Nomor Identifikasi Bidang (NIB) harus dialokasikan terlebih dahulu untuk masing-masing satgas, dan setiap bidang tanah yang telah selesai diajudikasi harus langsung diberi NIB oleh satgas yang bersangkutan; Masing-masing satgas harus disertai oleh seorang juru ukur yang langsung melakukan pengukuran atas batas-batas bidang tanah yang telah ditetapkan; Kalau karena alasan tertentu (misalnya tidak tersedianya juru ukur dalam jumlah memadai) tidak setiap satgas bisa disertai oleh seorangjuru ukur, maka satgas yang tidak disertai oleh jwu ukur harus membuat diagrarn/sketsa atas bidang-bidang tanah yang mereka ajudikasi supaya diagrdsketsa tersebut bias dipakai oleh juru ukur ketika men* bidang-bidang tanah itu nantinya; Masing-masing bidang tanah yang digambarkan dalam diagramjsketsa tersebut harus bisa diidentifikasi lewat NIB-nya; Masing-masing satgas harus meminta pemilik tanah untuk menunjukh semua bukti kepemilikanlpenguasaantanah yang mereka punyai; dan Masing-masing satgas hams mengunjungi setiap bidang tanah dan menemui si pemilik atau wakilnya. Setelah data penguasaadpemilikan setiap bidang tanah dalam suatu wilayah tertentu telah dikumpulkan oleh para Satgas Tim Ajudikasi seperti yang tata caranya telah dijelaskan dalam Buku I, tahap berikutnya adalah penilaian dari pada
data penguasaadpemilikan bidang tanah tersebut. Kegiatan penilaian data tersebut dilakukan dengan memeriksa swat-swat bukti penguasaadpemilikan setiap bidang tanah. Pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Panitia Ajudikasi
dengan dibantu oleh anggota Tim Ajudikasi yang terdiri dari para Satgas pengumpul data yuridis dan Satgas Administrasi.
Kegiatan ini seluruhnya
merupakan pekerjaan kantor, bukan pekerjaan operasional di lapangan, walaupun terdapat juga kemungkinan pekerjaan lapangan guna melakukan pekerjaan pengecekkan apabila ada sanggahanlsengketa.
Proses Penilaian Dan Pembuktian Data PenguasaaMemiIikan Bidang Tanah Yang TerkumpuL Apabila kegiatan pengumpulan data yuridis maupun fisik setiap bidang
tanah telah selesai dilakukan, maka kegiatan berikutnya adalah penilaian serta pembuktian dari pada data yang terkumpul tersebut. Hal itu dilakukan melalui proses pemeriksaan swat-swat bukti penguasaadpemilikan bidang tanah serta pengumman dan pengesahan data tersebut. Urutan proses kegiatannya adalah sebagai berikut : a. Persiapan keperluan penilaian dan pembuktian penguasaadpemilikan bidang tanah, b. Rapat Panitia Ajudikasi,
c. Kesimpulan Awal Panitia Ajudikasi, d. Pengumpulan kesimpulan awal Panitia Ajudikasi,
e. Pencatatan sanggahan dan penyelesaian sengketa,
f Pengesahan data yang dimurnkan g. Kesimpulan akhir Panitia Ajudikasi.
Perkemlangan Permohonan Hak Atas Tanah Dengan Sistem Ajudikasi Perkembangan proyek Ajudikasi yang dimulai dari tahun an199411995-200 1 telah menyelesaikan 1.957.912 bidang sertifikat di tujuh propinsi, yaitu propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel lampiran 4. Sedangkan proyek Ajudikasi di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sendiri dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2000.
Sistem Komputerisasi Pertanahan Penerapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah membawa implikasi sangat mendasar terhadap sistem pemerintahan dalam ha1 in pertanahan, dimana pelayanan pertanahan berpotensi memberi pemasukan keuangan daerah.
Untuk dapat mewujudkan ha1 tersebut perlunya pengelolaan
idormasi tanah yang menyangkut aspek perencanaan, pemanfaatan, pemantauan dan pelayanan masyarakat serta eksistensinya sebagai sumberdaya alam, kiranya perlu dikemas dalam suatu sistem manajemen pertanahan yang berbasis informasi persil (kadaster) melalui aplikasi sistem idormasi geografi (SIG), sehingga diharapkan dapat menjembatani berbagai konflik pertamdm dan mempunyai nilai tarnbah yang signifikan dalam pengelolaan sumberdaya tanah. Pembangunan Sistem Manajemen Pertanahan Kadaster (SISMATAKA) memanfaatkan informasi berbasis persil eksisting sebagai database yang mencakup kegiatan penentuan sistem database, pengumpulan data, digitasi, penyajian, pemanggilan dan penyajian data/informasi. Pembagunan SISMATAKA memerlukan biaya yang sangat besar
dan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dan h g s i pelayanan pemerintah daerah, dimana kendala penerapannya terkait dengan aspek kelembagaan dan perundangan, lemahnya koordinasi antar instansi, sistem yang belum standar dalam penyediaan dan pemeliharaan data serta kualitas sumberdaya manusia. Komputerisasi kantor pertanahan atau land ofice computerization dapat digambarkan sebagai suatu kantor pertanahan yang memanfaatkan dan mendayagunakan perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi sistem komputerisasi pertanahan untuk membantu para pelaksana dan eksekutif melaksanakan seluruh tugas dan h g s i Kantor Pertanahan secara efektif, efisien dan terkendali. Pengembangan suatu kantor pertanahan non komputerisasi menjadi kantor pertanahan berbasis komputerisasi yang efektif, efisien dan terkendali membutuhkan beberapa ha1 pokok, yaitu adanya perangkat keras, perangkat lunak dan sumberdaya manusia yang handal dan berdedikasi yang tinggi. Mekanisme pelayanan dari komputerisasi kantor pertanahan secara umurn terbagi menjadi kantor depan wont ofice) dan belakang (back ofice).
Front ofice merupakan suatu area kerja bagi petugas kantor pertanahan bagian depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang terdiri dari loket-loket yang dibagi menjadi : Loket I, disebut juga loket inforrnasi, adalah loket untuk memberikan pelayanan inforrnasi kepada mayarakat; Loket 11, disebut juga loket penerimaan permohonan, adalah loket untuk penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan;
Loket III, disebut juga loket pembayaran, adalah loket untuk membayar hal-ha1 yang berhubungan dengan biaya permohonan; Loket IV, disebut juga loket penyerahan produk, adalah loket untuk menyerahkan produk-produk kantor pertanahan. Petugas-petugas pada bagianfiont ofice ini terdiri dari :
1. Petugas informasi, yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat; 2. Petugas penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan; 3. Petugas entry data permohonan ke dalam data base aplikasi sistem
komputerisasi pertanahan; 4. Petugas penanggung jawab berkas; 5 . Bendaharawan khusus, yang mengelola uang pembayaran biaya permohonan
dari masyarakat. Sedangkan back ofice merupakan suatu area kerja petugas pelaksana dan eksekutif Kantor pertanahan melaksaflakan tugas. Petugas-petugas back oBce terdiri dar~: 1. Petugas pelaksana, yang menyelesaikm pengadministrasian dan pembukuan berkas-berkas permohonan;
2. Petugas entry data buku tanah; 3. Petugas entry data Surat UkurIGambar Situasi;
4. Kepala Subseksi, melakukan pemeriksaan dan mengotorisasikan berkas permohonan; 5 . Kepala
Seksi, melakukan pemeriksaan dan mengotorisasikan berkas
permohonan.
6. Kepala Kantor, menandatangani dokurnen dan mengotorisasikan berkas permohonan. Untuk lebih jelasnya mekanisme pelayanan sistem kornputerisasi pertanahan dapat dilihat pada gambar lampiran 5 dan 6.
Peran Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Tanah Peran kelembagaan dalam pemanfaatan tanah sungguhlah penting diketahui bagi masyarakat, khususnya bagi para pengembang atau investor yang ingin menanamkan modalnya. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan investasi di Kabupaten Bogor diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 17/tahun 2000 tentang penataan ruang. Dimana para investor mengajukan rencana investasi ke Pemerintah Daerah, &lam ha1 ini kepada Bupati Kabupaten Bogor. Kemudian Bupati mendisposisikan kepada Tata Pemerintah untuk mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait untuk kepentingan pembuatan izin lokasi. Instansi-instansi terkait tersebut, diantamya Asisten I Sekwilda Tk.11, Kantor Pertanahan Kabupaten, Bappeda Tk.II, Dinas Pertanian Tk.II, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tk. II serta Kecamatan yang wilayahnya termasuk rencana kegiatan. Dalam rapat koordinasi ini hal-ha1 yang dipertimbangkan dalam memberikan izin lokasi, diantaranya : 1. Kesesuaian lokasi dengan peruntukan penggunaan tanah berdasarkan Perda No.
17 tahun 2000; 2. Kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan; .3. Status tanah yang dimohon dan kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi;
4. Hasil peninjauan lapang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi, yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati Kabupaten Bogor untuk mengambil keputusan dalam pemberian izin lokasi. Sesuai dengan yang direncanakan, maka izin lokasi dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Perpanjangan ijin lokasi diberikan dengan memperhatikan : Minimal 25 % areal tanah telah diperolehldikuasai Kemapuan pengusaha melanjutkan usaha Dari uraian di atas terlihat bahwa &lam proses pemanfaatan tanah, kelembagaan yang mengatur pemanfaatan tanah tersebut sudah tertata cukup baik. Pemerintah memegang peran utarna dalam proses ijin lokasi dan punya kewajiban mengontrol seluruh proses tersebut melalui Kantor Perlanahan. Pola ini secara konsepsional baik, namun dalam kenyataannya masih sering ditemui masalah seperti : 1. Terjadinya tumpang tindih peruntukan, yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran peruntukan pengguman tanah sehingga harus merevisi Rencana Tata Ruang Daerah; 2. Tumpang tindih kepemilikan dengan pengembang atau investor lain yang juga memiliki ijin lokasi sehingga perlu mekanisme kontrol yang baik dalam pelaksanaan dan pemantauannya; . 3. Seringkali kepentingan pemilik tanah tidak terwakili dalam proses penerbitan
ijin lokasi sehingga musyawarah &lam proses pembebasan tanah hanya bersifat pemberitahuan yang kurang memberi kesempatan berdialog secara seimbang, yang menyebabkan pemilik tanah dalam posisi yang lemah.
