Redaksi. Dari. Keluarga Besar Jajaran Kesehatan AKTIFITAS. Hal. 1 Liputan Utama

AKTIFITAS

Peringatan Nuzulul Qur'an Keluarga Besar Jajaran Kesehatan

Dari

Redaksi

DaftarIsi Edisi 2 / Agustus 2009

Pembaca yang budiman, Buletin Humas yang sedang pembaca nikmati sekarang adalah hasil kerja Tim Penyusun yang telah sedikit mendapat pengalaman dari terbitan edisi yang lalu (edisi pertama), meskipun masih belum memenuhi semua keinginan pembaca.Oleh sebab itu, berbagai masukan yang berbentuk kritik dan saran senantiasa kami harapkan. Selain itu, untuk menjadikan media ini milik bersama, redaksi senantiasa menunggu partisipasi dari pembaca untuk mengirimkan karya tertulis atau foto yang akan mengisi buletin kita ini. Namun sebagai catatan redaksi berhak mengedit setiap karya yang masuk unyuk disesuaikan.

Hal. 1 Liputan Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Stand Terbaik Pada Pameran Pembangunan Sulsel Tahun 2009

Hal. 3 Aktifitas Peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-64 Lingkup Dinkes Prov. Sulsel

Hal. 4 Regulasi Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam penerbitan edisi kedua ini, kita masih berada dalam suasana hari Kemerdekaan RI yang ke64. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pun tidak mau ketinggalan dalam memperingati HUT Proklamsi Kemerdekaan RI ini dengan melaksanakan beberapa lomba yang diikuti oleh karyawan dan karyawati lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 8 Artikel

Mudah-mudahan terbitan Buletin Humas Edisi yang kedua ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca sekalian.

Hal. 21 Aktifitas

masyarakat setempat. Pada kesempatan itu pun diserahkan beberapa bingkisan dan uang kepada anak-anak yatim dan petugas cleaning service. Acara diakhiri dengan doa dan tarawih bersama. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 14 September 2009 kembali diadakan acara buka puasa bersama lingkup Dinas Kesehatan yang diprakarsai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan ibu. Bertempat di Gedung Krida Nirmala yang baru direhab, buka puasa diisi dengan ceramah rohani oleh Uztaz H. Maulana Amri dengan gaya khasnya. Acara buka puasa juga diselingi pemberian doorprize yang membuat suasana tambah semangat dan tentu saja rasa syukur bagi yang beruntung mendapatkan hadiah. Setelah puas menikmati hidangan buka puasa dan acara doorprize , para pegawai melanjutkan kebersamaan dengan tarawih bersama di Masjid Baitul Afiah.

Sambungan dari halaman 20

l Penyediaan anggaran pelaksanaan kegi-

Remaja dan Narkoba

Hal. 17 Hukum Substansi Pengaturan PerundangUndangan Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Peringatan Nuzulul Qur’an Keluarga Besar Jajaran Kesehatan

Selamat membaca !

Buletin

HUMAS

Pada Ramadhan tahun ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan peringatan Nuzul Qur'an yang bertempat di Masjid Baitul Afiah pada tanggal 9 September 2009. Sebelum memasuki acara inti Nuzul Qur'an, acara diawali dengan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Alkhaer dan Panti Asuhan An Nur di Baruga Krida Nirmala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam arahannya sebelum buka puasa dimulai mengatakan bahwa buka puasa bersama dengan anak-anak yatim ini adalah bentuk kepedulian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagi dengan sesama. Dalam acara itupun panitia menghadirkan penceramah yakni uztaz H. Arifuddin Lewa yang memberikan pencerahan rohani kepada jamaah yang terdiri dari pejabat dan karyawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, anak-anak panti asuhan dan

Diterbitkan oleh PENGELOLA HUMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN PELINDUNG Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. Rachmat Latief, SpPD, MHA, M.Kes. PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Tata Usaha Dinkes Prov. Sulsel TIM PENYUSUN Ketua Drs. Max C. Paembonan Sekretaris Nurliah, SH Anggota H. Muslimin Tjinda, SE Anggota Syamsur Manda, SKM Anggota Nur Syawal Anggota Rosnawati Anggota Yasmi, S.Sos. ALAMAT REDAKSI Bagian Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Telp. 0411-586451

keterampilan stafnya baik melalui pelatihan maupun pendidikan formal. Penutup Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala di atas, maka perlu dilakukan hal-hal berikut : l Peningkatan promosi ASI Eksklusif di berbagai media cetak dan elektronik kepada seluruh lapisan masyarakat. l Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi posyandu, puskesmas termasuk kader. l Melakukan advokasi dan sosialisasi secara luas akan manfaat dan pentingnya ASI.

atan ASI Eksklusif dan PASI melalui APBN dan APBD. l Melakukan penekanan sanksi secara bersama-sama antara Menteri Kesehatan, Meneg PP dan BPOM kepada produsen susu formula yang melakukan pelanggaran. l Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan lintas program. l Perlunya provinsi untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan formal dibidang advokasi, sosialisasi dan promosi kesehatan. Disadur dari Jurnal Hukum Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI

Buletin HUMAS Edisi 2, Agustus 2009

21

Bapak Gubernur didampingi Wakil Gubernur menabuh gendang tanda dibukanya secara resmi Pameran Pembangunan Sulsel Tahun 2009.

12. Susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: jenis, label, promosi dan iklan Pemberian ASI kepada bayi tidak dapat digantikan dengan makanan dan/atau minuman apa pun. 13. Pemberian ASI kepada bayi tidak dapat digantikan dengan makanan dan/atau minuman apa pun. 14. Dalam hal keadaan khusus dan/atau keadaan darurat, kepada bayi dapat diberikan susu formula. 15. Susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: jenis, label, promosi dan iklan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dikembangkan dan dicoba dicari akar permasalahannya melalui kajian dilapangan terkait dengan penerapan Kepmenkes No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan dan Kepmenkes Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu (ASI). 1. Masalah pemberian ASI Masalah pemberian ASI terkait dengan masih rendahnya pemahaman ibu, keluarga dan masyarakat, termasuk Pemerintah dan dunia usaha tentang ASI. Tidak sedikit ibu yang masih membuang kolostrum karena dianggap kotor sehingga perlu dibuang. Selain itu kebiasaan memberikan makanan dan/atau minuman secara dini pada sebagian masyarakat juga menjadi pemicu kurang berhasilnya pemberian ASI eksklusif, juga ditambah dengan rasa kurang percaya diri pada sebagian ibu untuk dapat menyusui bayinya. Disamping itu khusus bagi ibu pekerja yang singkatnya masa waktu cuti melahirkan mengakibatkan sebelum pemberian ASI eksklusif berakhir, ibu terpaksa kembali bekerja. Hal ini mendorong ibu untuk lebih mudah menghentikan pemberian ASI dan menggantikannya dengan susu formula. 2. Kurangnya kerjasama antar instansi dan lemahnya pembinaan posyandu, belum adanya alokasi dana khusus untuk membiayai kegiatan promosi dan

20

Sosialisasi ASI, selain itu banyaknya iklan dan pesan dan produsen susu formula yang menyesatkan. 3. Peran organisasi profesi belum optimal dalam memberdayakan anggotanya dalam mewujudkan tujuan kebijakan pemberian ASI eksklusif 6 bulan. 4. Masih adanya budaya masyarakat untuk memberikan makanan sebagai bagian dan budaya dan agamanya. 5. Terbatasnya alokasi anggaran melalui APBD dan APBN untuk mendukung program ASI eksklusif ini. 6. Masih terbatasnya pengetahuan ibu tentang kandungan gizi ASI, masih banyaknya ibu-ibu merasa ASI nya kurang (tidak cukup) sehingga tidak bisa memberikan rasa kenyang pada bayinya, ibu kembali bekerja setelah masa cutinya berakhir. 7. Gencarnya promosi susu formula menjadikan ibu-ibu tergiur untuk menggunakan PASI secara dini. 8. Kerjasama lintas program belum terbina. 9. Tidak bisa mengukur keberhasilan cakupan ASI eksklusif secara benar, karena sulit dipantau kebenarannya apakah benar-benar eksklusif atau tidak. 10. Belum ada pendidikan dan pelatihan tentang ASI eksklusif 6 bulan di daerah. 11. Dinas Kesehatan dan Puskesmas sulit memberikan sanksi kepada petugas/tenaga kesehatan yang melanggar pemasaran makanan pengganti ASI, selain itu juga tidak tahu apa yang hendak diberikan. 12. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas hampir sudah tidak dapat dilakukan, hal itu karena minimnya anggaran operasional dan bahkan dibeberapa daerah tidak tersedia. 13. Kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan advokasi dan sosialisasi serta promosi kesehatan sangat lemah, padahal diperlukan keahlian dan keterampilan khusus. Sejak era desentralisasi, Dinas Kesehatan dan Puskesmas mengalami kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan dan

LiputanUtama

Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Sebagai

Stand Terbaik Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2009


LiputanUtama

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan pengakuan sebagai yang terbaik pada ajang pameran pembangunan yang dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus di Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa. Peringkat pertama yang diraih setelah tiga dekade terakhir (selama 30 tahun terakhir). Stand pameran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan beserta puluhan stand peserta Pameran Pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut ramai dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 tahun 2009. Pada ajang pameran ini, stand Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menampilkan program-program unggulan, issu penanggulangan penyakit-penyakit baru yang berpeluang menjadi wabah dan hasilhasil pembangunan kesehatan yang diraih

selama ini dan menyajikan kebijakan dan strategi kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berpeluang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kemungkinan bahaya pandemi. Stand Dinas Kesehatan juga menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat umum, seperti pelayanan ibu hamil, pemijatan bayi, kursus singkat memijat dan memandikan bayi, pemberian MP-ASI, Kapsul Vitamin A dosis tinggi dan lain-lain. Jajaran instansi kesehatan yang ikut menjadi peserta pameran di Stand Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Kesehatan Mata Makassar (BKMM), Balai Besar Kesehatan Paru Makassar (BBPM), RSB Pertiwi, RS Haji, RS Labuang Baji, BP Gigi & Mulut, Akper Anging Mammiri, sekolah-sekolah swasta di Makassar dan PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar.

Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. Rachmat Latief, SpPD, MHA, M.Kes. Terlepas dari capaian dan pengakuan atas optimalnya pemaparan kami di ajang Pameran Pembangunan tersebut, yang ingin saya sampaikan adalah informasi kesehatan yang diterima oleh masyarakat melalui ajang pameran di stand Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat di bidang kesehatan terutama program unggulan dan hasil-hasil pembangunan di bidang kesehatan.

2


menyusui meski ibu di pisah dari bayi atas indikasi medis. 6. Tidak memberikan atau minuman apa pun selain ASI kepada bayi yang baru lahir. 7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari. 8. Membantu ibu menyusui semau bayi, tanpa pembatasan terhadap lam dan frekuensi menyusui. 9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI. 10. Mengupayakan terbentuknya kelompok pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit / rumah bersalin / sarana pelayanan kesehatan. Maksud pernyataan ini, bahwa telah di tetapkan adanya kebijakan Menteri untuk melaksanakan pemberian ASI bagi setiap bayi yang baru lahir sampai bayi tersebut mencapai usia 6 (enam) bulan oleh semua ibu yang melahirkan bayi. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/MENKES/SK/ IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu (PASI) dikatakan antara lain: 1. Bahwa air susu ibu adalah makanan yang paling baik dan tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi bayi dan anak, oleh karena itu penggunaannya perlu dilindungi dan ditingkatkan dan pemberian ari susu ibu secara eksklusif bagi bayi sampai usia 6 (enam) bulan yang diteruskan hingga berusia 2 (dua)

tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu harus dilakukan dengan baik dan benar dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Pemberian pengganti air susu ibu yang banyak di produksi, dipromosikan dan diedarkan harus dilakukan dengan baik dan benar sebab jika penggunaannya tidak tepat dapat merugikan kesehatan. 3. Pengganti air susu ibu adalah produk makanan yang dipasarkan atau dengan cara laing dinyatakan sebagai makanan untuk bayi yang berusia diatas 6 (enam) bulan dan digunakan sebagai pengganti air susu ibu baik seluruhnya atau sebagian. 4. Makanan pendamping air susu ibu adalah produk makanan yang dipasarkan atau dengan cara lain dinyatakan sebagai makanan bayi di atas 6 (enam) bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi disamping air susu ibu. 5. Makanan termasuk minuman untuk bayi meliputi air susu ibu (ASI), makanan pendamping, susu formula, dan makanan lainnya. 6. Setiap bayi mempunyai hak dasar untuk memperoleh ASI. Dan untuk bayi sampai dengan umur 6 (enam) bulan hanya diberikan ASI secara eksklusif. 7. Pemberian ASI secara eksklusif adalah memberikan hanya ASI saja kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan. 8. Pemberian MP-ASI mulai diberikan sejak bayi berumur 6 bulan, sementara pemberian ASI tetap diberikan sampai anak berumur 23 bulan. 9. Makanan pendamping air susu ibu (MPASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi diberikan kepada bayi atau anak umur 23 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari air susu ibu. 10. Pemberian ASI kepada bayi tidak dapat digantikan dengan makanan dan/atau minuman apa pun. 11. Dalam hal keadaan khusus dan/atau keadaan darurat kepada bayi dapat diberikan susu formula.


19

Mengandung gizi yang sesuai. Dalam diktum kedua dikatakan, ”menetapkan pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif bagi bayi indonesia sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur 6 (enam) bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun denagan pemberian makanan tambahan yang sesuai” substansi diktum ini mengandung beberapa pernyataan: 1. Bahwa ASI yang harus diberikan oleh ibu kepada bayinya yaitu secara eksklusif artinya, sejak bayi lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan bayi tersebut hanya diberi ASI saja. Maksud dari ASI saja yaitu agar ibu tidak memberikan makanan/asupan lain pada bayinya selama kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut. 2. Dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Jadi ketentuan ini menyatakan bahwa ASI diberikan sampai usia anak 2 (dua) tahun, tetapi ketika si bayi telah berusia 6 (enam) bulan agar diberikan makanan yang lain sebagai makanan tambahan di samping pemberian ASI juga. 3. Makanan tambahan yang sesuai, maksudnya yaitu makanan yang cocok dengan kebutuhan gisi anak sehingga anak mengalamipertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dalam diktum ketiga dikatakan : ”semua tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI Eksklusif. Substansi diktum ini mengandung pernyataan : 1. Semua tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan maksudnya ditujukan kepada semua tenaga kesehatan (al. dokter/dokter gigi, perawat, bidan) yang bertugas di rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, perawatan baik di pusat maupun di daerah yang membantu pertolongan persalinan. 2. Agar menginformasikan kepada semua ibu yang baru melahirkan untuk memberi-

18


kan ASI Eksklusif. Pertanyaan ini ditujukan kepada semua tenaga kesehatan yang dalam tugasnya membantu persalinan, agar para ibu dapat melakukan pemberian ASI Eksklusif maka tugas tenaga kesehatan ini menjadi sangat penting dalam memberikan wawasan penting tentang pemberian ASI Eksklusif kepda bayinya. Dalam memberikan penjelasan mengenai apa ”ASI Eksklusif” agar disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti serta diberikan pemikiran/ arah yang mendalam bagaimana mengurus anak agar di kemudian hari anak ini dapat menjadi anak yang diharapkan. Dalam diktum keempat dikatakan tenaga kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketga agar mengacu kepada sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui (LMKM). Maksud diktum ini bahwa dalam menyampaikan penjelasan tentang ASI Eksklusif, harus ada dasar informasi yang harus disampaikan. Sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui (LMKM) yaitu : 1. Sarana pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan peningkatan pemberian ASI (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas. 2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut. 3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya di mulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun, termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui. 4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan yang di lakukan di ruang bersalin, apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui 30 menit setelah ibu sadar. 5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu di pisah dari bayi atas

AKTIFITAS

Peringatan Proklamasi

Kemerdekaan RI

ke-64

Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap tanggal 17 Agustus, tahun ini bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 yang ditandai dengan upacara penaikan bendera dan penyelenggaraan lomba-lomba di seluruh pelosok tanah air. Begitu pula pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, para pegawai menyambut antusias Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun ini. Tepat tanggal 17 Agustus 2009 jam 07.30 Wita, bertempat di lapangan upacara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, diselenggarakan Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-64. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dr. H. Rachmat Latief, SpPD, MHA, M.Kes. dan diikuti oleh para Kasubdin dan Kepala UPT lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan karyawan, pimpinan dan karyawan Balai Besar Labkes Makassar, pimpinan dan karyawan BTKL Makassar, serta pimpinan dan karyawan BPFK Makassar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan selaku inspektur upacara dalam kesempatan itu membacakan sambutan seragam Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan mengingatkan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidaklah kita raih begitu saja, akan tetapi kesemuanya itu adalah karena berkat rahmat Allah SWT, melalui perjuangan para pahlawan kusuma bangsa. Lebih lanjut Gubernur menyampaikan bahwa dengan tema nasional kali ini yakni : ”Dengan Semangat Proklamasi

17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kedewasaan Kehidupan Berpolitik dan Berdekmokrasi serta Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia yan Bersatu, Aman, Adil, Demokratis dan Sejahtera” berkaitan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dua agenda nasional dibidang politik yaitu Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlangsung aman, tertib dan lancar. Tak lupa pula Gubernur menyampaikan kembali Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013 yakni Sulawesi Selatan sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar. Untuk mewujudkan visi tersebut, kita telah menempatkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis sebagai Program Utama. Pendidikan dan Kesehatan adalah hak dasar yang semua warga berhak mendapatkannya. Akhirnya Gubernur mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh pengampunan ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Selain melaksanakan upacara bendera, para pegawai Dinas Kesehatan memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 dengan menyelenggarakan beberapa lomba. Diantaranya adalah lomba lari karung, tarik tambang, domino, dan nyanyi. Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64. Semoga Allah SWT selalu melindungi bangsa Indonesia dan rakyatnya, tak ada lagi terorisme dan hal-hal yang mengacaukan keamanan dan ketertiban bangsa. Amiin. (Nurliah)


3

REGULASI

HUKUM

SUBSTANSI PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) Oleh : dr. H. Muhammad

Pendahuluan

4


Rumah sakit ( RS ) adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks karena merupakan institusi yang padat manajemen, padat teknologi dan padat pelayanan medik. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di RS menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Dari sisi manajemen pelayanan, RS tidak hanya berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam gedung yang berupa pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, namun juga memberikan pelayanan kesehatan luar gedung yang berupa pelayanan kesehatan rujukan. Untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan jangkauan pelayanan RS maka pengembangan manajemen pelayanan RS mutlak diperlukan. Apalagi saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RS yang semakin meningkat sementara sumber pendanaan pembangunan kesehatan yang masih terbatas. Pengembangan ini tentunya dilakukan baik pada sarana dan prasarananya maupun pada manajemen pelayanan dan sistem rujukannya. Agar pengembangan tersebut dapat lebih terarah dalam rangka pemerataan pemerataan sampai ke daerah terpencil dengan mutu pelayanan yang tetap prima maka diperlukan penataan manajemen pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, sistem rujukan pasien merupakan salah satu bagian yang penting untuk dioptimalkan sehingga pasien dapat ditangani secara tepat, cepat, murah dan aman. Olehnya itu, pelayanan kesehatan rujukan du Provinsi Sulawesi Selatan akan ditata dengan membentuk Regionalisasi Sistem Rujukan RS. Dengan penataan sistem rujukan ini maka diharapkan pelayanan rujukan RS dapat lebih efektif dan efisien karena masyarakat mendapat pelayanan rujukan dengan jarak tempuh yang lebih pendek, biaya yang diperlukan lebih murah dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Dengan penataan sistem rujukan ini

Undang-Undang Dasar Nomor 23 tahun 1992 Tentang kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyatakan, “Kesehatan Ichsan Mustari, MHM anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak”, sedangkan ayat (2) mengatakan, “Kesehatan anak sebagaimana di-maksud pada ayat (1) dilakakukan melalui peningkat kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah dan usia sekolah. Pasal 20 (1) : “Perbaikan gizi diselenggarakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan gizi”. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa, bayi dan anak perlu dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara memberi Air Susu Ibu sejak lahir. ASI atau Air Susu Ibu adalah makanan atau cairan hidup yang terdiri dari zat kekebalan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Tidak ada satupun makanan yang dapat menyamai ASI dalam kandungan gizi, enzim, faktor pertumbuhan, hormon, Zat imunologik dan antiinfeksi sehingga ASI makanan alamiah terbaik yang sangat tepat untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, berdasarkan berbagai keuntungan ASI tersebut, menyusui merupakan standar emas untuk pemberian makanan bayi sejak lahir sampai berusia 2 (dua) bulan. Pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif diberikan kepada bayi hingga usia 6 bulan. Menyusui merupakan cara pemberian makanan bayi yang normal dan alamiah untuk memberikan gizi yang optimal, perlindungan imunologik, dan pemenuhan kebutuhan emosional ibu dan bayi. Kasih sayang yang yang ditunjukkan pada saat

seorang ibu menyusui bayinya tidak akan diperoleh pada pemberian makanan jenis lain. Menyusui merupakan suatu anugerah Ilahi yang merupakan Karunia seorang perempuan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1990 antara lain menegaskan bahwa tumbuh berkembang secara optimal merupakan salah satu hak anak. Perkembangan situasi perilaku pemberian ASI di Indonesia ternyata rendah. Hal ini berdasarkan penelitian dari lembaga yang berwenang melakukan penelitian seperti Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan BKKBN. Bayi dimaksud di sini adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 bulan (satu tahun). Batita adalah kepanjangan dari bayi di bawah tiga tahun dan balita kepanjangan dari bayi dibawah lima tahun. Air Susu Ibu (ASI) Sebagai Makanan Untuk Bayi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi Indonesia. Maksud dan tujuan pengaturan waktu dalam memberikan ASI yaitu agar bayi dapat mencapai pertunbuhan dan perkembangan yang optimal melalui pemberian ASI sebab makanan yang terbaik dan yang


17

Perlu ditegaskan bahwa sistem rujukan ini tidak berarti : a. Mematikan pengembangan RS lainnya (RS yang bukan pusat tujuan region) namun sistem ini lebih mengarahkan sumber daya secara efisien dan efektif. b. Perencanaan bersifat top-down namun sistem ini hanya sebagai pedoman bagi setiap kabupaten/kota untuk mengembangkan rumah sakitnya.

Pusat Rujukan Region

Penutup

16


REGULASI

Penetapan rumah sakit sebagai pusat rujukan region tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : a. Letak geografis kabupaten/kota yang menjadi pusat rujukan region lebih murah dan cepat dijangkau oleh beberapa Kabupaten sekitarnya. Oleh : yang dr. H. Muhammad b. Fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota menjadi pusat rujukan region lebih lengkap dibanding kabupaten sekitarnya. c. Secara demografi penduduk kabupaten/kota yang menjadi pusat rujukan lebih banyak dibandingkan kabupaten sekitarnya. d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lebih besar dibanding daerah sekitarnya. Pertimbangan ini digunakan untuk melihat kemampuan daerah untuk memelihara (maintenance) rumah sakit seandainya dilakukan pengembangan rumah sakit. Dengan sistem regionalisasi ini, pusat rujukan region akan lebih dikembangkan kemampuannya sebagai pusat rujukan diregionnya baik tenaga, fasilitas dan manajemennya, sementara RS lainya akan diperkuat untuk mendukung upaya rujukan tingkat pertama. Dengan sistem regionalisasi ini tidak berarti bahwa pengembangan semua RS dihambat melainkan sistem ini dibuat dalam upaya untuk mengarahkan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem rujukan rumah sakit yang ada saat ini sudah perlu dikembangkan dan ditata. Apalagi pada saat ini keinginan masyarakat semakin meningkat dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, murah dan aman. Pengembangan dan penataan sistem rujukan ini tentunya diarahkan pada efisiensi dan efektifias pelayanan kesehatan dengan cara lebih mendekatkan pelayanan rujukan tersebut ke daerah. Olehnya itu, Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit akan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan dengan pengembangan dan penataan sistem rujukan ini maka sistem pelayanan kesehatan rujukan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pasien tidak lagi dirujuk ke rumah sakit dalam waktu lama dengan biaya besar karena fasilitas rujukan telah dikembangkan di daerah. Pada akhirnya pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, tepat dan aman.

Ichsan Mustari, MHM

maka Program Pelayanan Kesehatan Gratis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien kerena pelayanan rujukan sudah lebih dekat ke masyarakat dan pelayanannya dapat lebih cepat dan murah. Selain itu, dengan penataan sistem rujukan ini maka diharapkan Angka Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Bayi ( AKB ) bisa menurun sehingga Indikator Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat. Pembentukan regionalisasi sistem rujukan RS dimaksud untuk melakukan penyempurnaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, khususnya penyempurnaan alur sistem rujukan pelayanan kesehatan RS yang akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan tujuan : a. Mengembangkan dan menata pelayanan kesehatan di rumah sakit dan Sistem Rujukan Rumah Sakit. b. Meningkatkan jangkauan pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit. c. Meningkatkan pemerataan pelayanan Kesehatan rujukan sampai ke daerah terpencil dan miskin. d. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit. Diharapkan dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, Pelayanan Kesehatan dapat lebih cepat, tepat, murah dan aman sehingga program Kesehatan Gratis dapat efisien dan efektif dan pada akhirnya IPM Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat.

Maksud dan Tujuan Regionalisasi

Secara filosofis, keadaan sehat dan sakit adalah suatu kondisi yang kontinum dimulai dari sehat sampai dengan sakit parah. Kondisi sehat seseorang berada dalam bentangan tersebut. Demikian pula kondisi yang juga mempunyai beberapa tingkat dan gradasi. Secara umum dapat dibagi dalam 3 tingkat, yakni sakit ringan (mild), sakit sedang (moderate), dan sakit parah (severe) 6. Dengan ada 3 gradasi penyakit ini maka menuntut dibentuknya

Aspek Filosofis


5

pelayanan kesehatan yang berbeda pula. Untuk penyakit ringan tidak memerlukan pelayanan canggih. Namun sebaliknya untuk penyakit yang sudah parah tidak cukup hanya dengan pelayanan yang sederhana melainkan memerlukan pelayanan yang spesifik. Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan adanya 3 bentuk pelayanan, yakni : a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care) Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Oleh karena jumlah kelompok ini didalam suatu populasi sangat besar (lebih kurang 85%), pelayanan yang diperlukan oleh kelompok ini bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health services) atau juga merupakan pelayanan kesehatan primer atau utama (primary health care). Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan balkesmas. b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services) Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya rumah sakit tipe C dan D, dan memerlukan tersedianya tenaga tenaga spesialis. c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services) Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan sudah kompleks dan memerlukan tenaga tenaga sub spesialis. Contoh di Indonesia: Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B. Dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, ketiga strata atau jenis pelayanan tersebut tidak berdiri sendiri sendiri namun berada dalam suatu sistem dan saling berhubungan. Apalagi pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka ia menyerahkan tanggungjawab tersebut ke tingkat pelayanan diatasnya, demikian seterusnya. Penyerahan tanggungjawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain disebut rujukan 6. Dengan ada 3 gradasi penyakit ini maka menuntut bentuk pelayanan kesehatan yang berbeda pula. Untuk penyakit ringan tidak memerlukan pelayanan canggih. Namun sebaliknya untuk penyakit yang sudah parah tidak cukup hanya dengan pelayanan yang sederhana melaikan memerlukan pelayanan yang sangat spesifik. Berdasarkan penjelasan diatas maka dipelukan pengaturan /regulasi sistem pelayanan rujukan RS di propinsi Sulawesi Selatan. Apalagi dalam kondisi meningkatnya tuntutan masyarakat akan

6


pemeliharaan terhadap invertasi yang telahn diberikan di RS tersebut. Efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan RS tidak dapat dicapai sehingga pada akhirnya dapat menjadi beban bagi masyarakat di daerah tersebut. Semua hal tersebut di atas yang mendasari sehingga diperlukan penataan/pengembangan alur sistem rujukan rumah sakit yang berbentuk Regionalisasi Sistem Rujukan RS. Olehnya itu, telah disusun sistem rujukan pasien di Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit. Pada model ini, daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dibagi dalam 6 (enam) region, yaitu : Region Timur Pusat rujukan region ini adalah RS Sawerigading Kota Palopo yang menerima rujukan pasien dari RS A. Djemma Kabupaten Luwu Utara, RS Luwu Utara, RS Belopa Kabupaten Luwu dan RS Lakipadada Kabupaten Tana Toraja. Region Utara Pusat rujukan region ini adalah RS Andi Makkasau Kota Parepare yang menerima rujukan pasien ini dari RS Lasinrang Kabupaten Pinrang, RS Nene Mallomo dan RS Arifin Nu’mang Kabupaten Sidrap, RS Masserempulu Kabupaten Enrekang. Pada Region ini RSU Kabupaten Barru, RS Lakipada Kabupaten Tana Toraja dan RS Ajapange Kabupaten Soppeng dapat pula merujuk pasiennya ke RS Andi Makkassau Kota Parepare. Region Tenggara Pusat rujukan region ini adalah RS Tenriawaru Kabupaten Bone yang menerima rujukan pasien ini dari RS Lamadukelleng Kabupaten Wajo dan RS Ajapange Kabupaten Soppeng. Region Gerbang Gerbang Utara Makassar Pusat rujukan region ini adalah RS Daya yang menerima rujukan pasien dari RS Kabupaten Barru, Pangkep, Maros, dan masyarakat yang berdomisili di sisi utara Kota Makassar. Region Gerbang Selatan Makassar Pusat rujukan region ini adalah RS Labuangbaji, yang menerima rujukan pasien dari RS Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa dan masyarakat yang berdomisili di sisi selatan Kota Makassar. Region Selatan Pusat rujukan region ini RS Kabupaten Bulukumba yang menerima rujukan pasien ini dari RS Kabupaten Sinjai, RS Kabupaten Bulukumba, RS Prof. Dr. H. M. Anwar Kabupaten Bantaeng dan RS Kabupaten Selayar. Sistem rujukan tersebut secara berjenjang akan dilanjutkan ke RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai tempat rujukan akhir.

Pembagian wilayah region

1. Region Timur 2. Region Utara 3. Region Tenggara 4. Region Gerbang Utara 5. Region Gerbang Selatan 6. Region Selatan


15

jumlah kunjungan disetiap RS. Selain itu, untuk meningkatkan mutu, ketetapan dan kecepatan pelayanan maka pengembangan sistem rujukan tersebut mutlak diperlukan.

Sistem Rujukan saat ini

Era otonomi daerah

14


Selama ini, pasien yang tidak dapat ditangani di RS Kabupaten / Kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan ( RS Type C ) akan langsung dirujuk ke RS yang berada di Kota Makassar ( RS Type B atau Type A ) karena mempunyai kemampuan yang lebih baik. Sistem rujukan ini tentunya mempunyai banyak kelemahan seperti jarak yang ditempuh pasien untuk mendapat pelayanan rujukan lebih panjang, biaya yang diperlukan lebih besar dan waktu yang diperlukan lebih lama. Keadaan ini diperberat lagi dengan kondisi geografis Sulawesi Selatan yang multi dimensi sehingga upaya tersebut kurang dapat mencapai sasaran. Dengan adanya kondisi ini maka dapat dipahami jika terjadi penumpukan pasien di RS yang berada di Kota Makassar karena semua tujuan akhir pasien dari seluruh RSUD di Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Makassar. Akibatnya, Pelayanan tidak lagi teratur dan tertib serta pemanfaatan fasilitas pelayanan Kesehatan di RS tersebut tidak lagi efisien dan efektif. Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa RS rujukan di Kota Makassar yang tidak lagi berfungsi sebagai RS rujukan karena RS tersebut dapat langsung menerima pasien tanpa adanya rujukan dari RSUD sehingga RS ini dianggap sebagai “Puskesmas Raksasa”. Sebenarnya dalam era otonomi saat ini, setiap kabupaten/kota dapat mengembangkan sendiri rumah sakitnya bahkan menjadi RS Type B sehingga masyarakatnya tidak perlu lagi di rujuk ke Kota Makassar. Namun pada kondisi ini, setiap daerah harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan pengembangan rumah sakit, yaitu : 1. Apakah daerah bersangkutan mempunyai faktor input (SDM, pendanaan, sarana dan prasarana) yang cukup untuk mengembangkan RS tersebut ? 2. Berapa banyak masyarakat didaerah tersebut yang dapat menggunakan fasilitas RS yang berklasifikasi B tersebut ? 3. Seberapa besar kemampuan daerah untuk mendukung biaya operasional RS yang berklasifikasi B tersebut ? 4. Seberapa besar keinginan tenaga spesialis tertentu untuk mau bekerja di daerah tersebut jika menurut mereka bahwa masyarakat didaerah tersebut belum mempunyai ”demand” yang cukup terhadap keahliannya. Mungkin saja suatu kabupaten/kota mempunyai kemampuan “input” yang cukup tapi bagaimana dengan “utility” RS tersebut. Kondisi ini dari sisi ekonomi sangat tidak efisien karena daerah telah mengeluarkan sumber daya yang banyak tapi RS tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal ini bisa diperparah jika pada akhirnya kabupaten/kota bersangkutan tidak dapat melakukan

mutu pelayanan kesehatan yang saat ini semakin meningkat sementara sumber daya yang ada tidak cukup untuk mengikuti percepatan tuntutan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Regionalisasi Sistem Rujukan RS di propinsi Sulawesi Selatan diperlukan sebagai upaya efisiensi dan efektifitas pelayanan Kesehatan rujukan dengan cara menata alur sistem rujukan semua RS di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan penataan ini, manajemen pelayanan kesehatan dapat terstruktur dan dilaksanakan sesuai fungsi dan peran masing masing institusi pelayanan Kesehatan ( Puskesmas Pembantu, Puskesma, RS type C, RS type B, dan RS type A ). Pada akhirnya mutu pelayanan Kesehatan rujukan dapat meningkat sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu, pelayanan Kesehatan RS dapat lebih optimal kerena adanya sinkronisasi, integritas dan kerjasama antar RS lingkup Provinsi Sulawesi Selatan didalam memberikan pelayanan Kesehatan rujukan. Hal ini dapat dilakukan jika upaya ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran penataan sistem rujukan RS dalam bentuk Regionalisasi Sistem Rujukan RS merupakan sebuah kebutuhan. Realitas sosial mengisyaratkan bahwa pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan dengan mutu dan biaya yang tidak mahal. Dengan penataan sistem rujukan ini, jangkauan pelayanan rujukan ini juga dapat lebih dekat kemasyarakat yang berada didaerah terpencil, miskin dan perbatasann karena RS pusat rujukan sekunder ditempatkan dibeberapa RS Kabupaten / Kota. ( Penjelasanya dapat dilihata pada BAB IV ). Dengan demikian masyarakat didaerah tersebut lebih mudah mendapatkan pelayanan rujukan secara cepat, tepat dan aman. Manfaat yang juga dapat diperoleh dengan adanya penataan sistem rujukan RS ini adalah : a. Pengembangan RS Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dapat direncanakan secara sistemastis, efisien dan efektif, b. Dapat dijadikan dasar pembentukan sistem pembiayaan kesehatan / asuransi kesehatan yang berdasarkan kapitasi, c. Dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan terutama di pusat rujukan, d. Pasien tidak berkumpul di RS yang berada di kota Makassar sehingga kualitas pelayanan RS di Makassar dapat ditingkatkan.

Aspek Filosofis

Pengaturan jenjang/struktur/alur pelayanan rujukan RS sebenarnya telah lama ditetapkan. Namun saat ini pengaturan tersebut sudah seharusnya dikembangkan mengingat semakin bertambahnya beban setiap rumah sakit karena peningkatan

Problematika


7

SorotanKamera

Narkoba

Remaja &

Remaja adalah tunas bangsa. Remaja adalah cikal bakal pemimpin bangsa yang akan meneruskan pembangunan bangsa di masa depan. Kata-kata itu sangat indah terdengar dan menimbulkan harapan yang sangat besar terhadap mereka. Tetapi akankah itu masih dapat dirasakan jika remaja-remaja kita terjerumus dalam kubangan zat yang bernama ”NARKOBA”?. Kenyataan itu jelas akan memburamkan masa depan keluarga, masyarakat dan bangsa, bahkan masa depan remaja itu sendiri. Logika yang dapat diambil sangatlah sederhana. Remaja yang menyalahgunakan narkoba sudah menjadi generasi yang rusak dan sulit dibenahi. Tubuhnya tidak lagi fit dan fresh untuk belajar dan bekerja, sementara mentalnya telah dikotori oleh niat-niat buruk untuk mencari cara mendapatkan barang yang sudah membuatnya kecanduan. Jika sudah demikian apa yang bisa diharapkan

8


Sulsel Siaga Hadapi Pandemi Influenza Kegiatan simulasi yang dilakukan Departemen Kesehatan RI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel diliput oleh berbagai media, baik media dalam negeri maupun luar negeri. Pandemi influenza (H1N1 dan H5N1) memang telah menjadi masalah global dan membutuhkan kepedulian dan kewaspadaan baik Pemerintah maupun masyarakat.

dari mereka? Menurut beberapa penelitian, penyebab seseorang mengkomsumsi narkoba tidak hanya berasal dari keinginan individu itu sendiri akan tetapi juga berasal dari lingkungan sekitarnya. Karakteristik pengguna narkoba biasanya adalah remaja-remaja kita yang ”bermasalah”. Bermasalah di sini artinya memiliki beban mental/kejiwaan yang menurut mereka sangat berat dan sulit untuk ditanggung. Keinginan yang besar ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sedikitnya pengetahuan mereka tentang narkoba, membuat mereka rapuh dan terjebak dalam lingkaran yang menghancurkan. Bagaimana menangkalnya? Ada tiga langkah penting yang perlu dicoba untuk membangun remaja masa depan yang bebas narkoba. Pertama, dalam lingkungan keluarga, orang tua berkewajiban memberikan kasih Buletin HUMAS Edisi 2, Agustus 2009

13

SorotanKamera

Sulsel Siaga Hadapi Pandemi Influenza Sekjen Departemen Kesehatan RI di dampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel pada kegiatan Simulasi Pandemi Influenza di Makassar beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini sebagai bentuk kewaspadaan Pemerintah dan masyarakat menghadapi pandemi influenza (flu burung dan flu babi). Tampak simulasi penanganan penderita flu baru.

12


sayang yang cukup terhadap remajanya. Mereka tidak boleh cepat marah dan main pukul tatkala sang remaja melakukan kesalahan baik dalam tutur kata, sikap maupun perbuatannya, tanpa diberi kesempatan untuk membelah diri. Sebaliknya orang tua harus bersikap demokratis terhadap anaknya. Anak harus diposisikan sebagai insan yang juga membutuhkan penghargaan dan perhatian. Tidak cukup hanya diperhatikan kebutuhan fisiknya, tetapi juga kebutuhan psikisnya. Sehingga komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anaknya menjadi langkah utama yang jitu untuk menjalin hubungan yang harmonis agar sang remaja menjadi tenteram dan nyaman tinggal di rumah. Jadi mereka tidak membutuhkan pelampiasan atau pelarian di luar rumah tatkala menghadapi persoalan yang rumit. Kedua, dalam lingkungan sekolah, pihak sekolah berkewajiban memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap informasi serba sedikit namun salah tentang narkoba yang selama ini diterima pihak lain. Pihak sekolah juga perlu mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan narkoba dalam rangka mencegah dan mengatasi meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, seperti melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap siswa baik dengan melibatkan pihak lain (Kepolisian, komite sekolah, orang tua), menggiatkan kegiatan ekstra kurikuler yang bermanfaat, serta mengembangkan suasana yang nyaman dan aman bagi remaja untuk belajar. Di samping itu pihak sekolah perlu berupaya keras mensterilkan lingkungan sekolah dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dengan tidak membolehkan sembarang orang memasuki lingkungan sekolah tanpa kepentingan yang jelas dan mencurigakan. Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Perangkat pemerintah di semua tingkatan bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

dilingkungannya masing-masing yang didukung penuh oleh pihak keamanan dan kepolisian. Ketiga langkah diatas adalah sebuah langkah formal dan normatif. Namun layak untuk diiplementasikan. Karena tiga lingkungan tersebut yang menjadi wilayah sehari-hari remaja ketika mencari jati dirinya. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai generasi penerus, remaja harus memiliki motivasi kuat untuk belajar dan terus belajar dan agar kelak akan mampu menjadi generasi yang tidak saja sehat, cerdas dan terampil, tetapi juga bertaqwa. Kita harus mengambil langkah, agar keterbelakang-an dan keterpurukan bangsa ini tidak semakin dalam kedepannya karena remaja yang nantinya menjadi pilar tak lagi punya harapan.

Nurliah, SH dari berbagai sumber


9

SorotanKamera

Satu Tahun Kesehatan Gratis Bapak Gubernur Sulawesi Selatan membuka acara Seminar dan Lokakarya Kesehatan Gratis di Hotel Clarion Makassar, tanggal 19 Mei 2009 lalu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kesehatan gratis setelah setahun diimplementasikan dan menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

10


SorotanKamera

Satu Tahun Kesehatan Gratis Peserta semiloka dari lintas program dan lintas sektor. Hadir pula dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota. Berbagai masukan telah diperoleh dari peserta kegiatan dan nara sumber, termasuk dari kalangan akademisi. Tampak anggota Tim Sembilan --tim implementatif program kesehatan gratis-- berpose bersama dengan Bapak Gubernur didampingi Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel.


11

Redaksi. Dari. Keluarga Besar Jajaran Kesehatan AKTIFITAS. Hal. 1 Liputan Utama

Recommend Documents