f Q(
. /,
Draft Internal Terbatas
RBNcANA Pnu nAN GUNAN Jerv cr(A MnNEN GAH NeSToNAL
DOKUMENTASI
&
ARSIP
BAPPENAS Acc. No.
,e...ry..{;*
cfaqs :
....../.f.y.(>{.. !...
----
---T------'
KeNron MBNrpnr Necene pBnnNceNAAN pBnrneNcuNAN Nesroruer/ BADAN PERENCANAAN PBuneNcUNAN NesToNeT (BAPPENAS) lakarta, Oktober 2004
DerrAR IsI Ben
I
AceNoa oeN Pnronrte,s pBrr{seNGUNAN NesIoNer
BAB
II
KEneNcre EroNour Merno oew peuuAyAAN PruneNcuuaN
Ben
III
PeunavcuNeru BroeNc
I-1 II-1
porrtrr
In-1
Bar W
PervmANcuNAN BroaNc penragerveN DAN KSAMANAN ......
Ber V
Pnn'rneNcuNeN BrpeNc
Huruu oaN pST.TTELENGGARAAN
Necene BNeVI
PnN,rsANcrrNAN
B rDANG
Aceve
Bes
\III
PervIsANcuNeN BroeNc KrnuoeveeN .............
Bes
VIII
PpNrsANcrrNAN BneNc Surranen Deye MaNusre
Ben IX
PeunaNcuNeN BroeNc EroNorur
Bes X
PervrsANcuNeN
B
rneNc DepneH
Ban
XI
PBtrrsANcuNeN BlortNc INrnesrnuKTUR
Ben
XII
PruneNcuNeN BroaNc Surunen DayeAr_AM DAN ............. LtNcruNceN Hroup
..
rv-
1
v-1
vI-
1
VII-1 VIII - 1 IX-
1
x-1
xI-1 XII-1
AcBNoA DAN PnTonITAS PnUnaNGUNAN NasToNAL
Bnn I AcrNoA DAN pnroruTAs pnnnnnNGLrNAN NnsroNAL Undang-Undang .danS.t:1 dilaksanakan
Dasar 7945 dtmana kedaulatan berada di tangan rakyar menurur undang-undang Dasar, pada tahun ioo+ telah
dilaksanakan Pemilihan lJmum ,rotuk memilih-,anggora Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan \fakil-iresiden, serra anggor, D.*.r, Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan yang dilaksanakan ,.#" langsung, 9T"f umum' bebas, rahasia, jujur, dan adil telah berlatrgr.rig secara aman dan terrib.
Dengan terpilihnya Presiden dan \fiakil Presiden, sesuai pasal4 IJU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang menjabarkan visi, m[i, dan program Presidbn danlilfakil presiden terpilih selama 5 (lima) tahun.
A. VISI
DAN MIST PTUNENCI.INAN NESTONAL TAHUN 2OO5 . 2OOg
Visi dan misi pembangunan nasional tahun 2OO5 - 2009 disusun berdasarkan visi dan misi Presiden dan ]ilfakil Presiden terpilih tahun 2Oo4 2009 yangdidasarkan pada kemajuan yanF t_"{"h dicapai t.rt. p"r-asalahan mendasar d"tt t]rot*gan ke depan yang dihadapi oleh bangselndonesia.
-
-
Secara- singkat reformasi y^ng telah dilakukan sejak tahun lggg telah menghasilkan beberapa kemajuan diantaranya adalah: (a) ierlaksananya pemilihan umum secara proporsional terbuka dan pemilihan presiden dan *"Uf presiden
secara langsung; (b) berkembangnya media da" kebebasan medi, dalam p:"y*P1kan kepentingan masyarakat serta berkemban gnya mesyerakat sipil dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat; (c) berke-b"nirry" dlsenrralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan dan ekonomi; (d)'berlangr.rngrf" reformasi konstitusi untuk_ mengakomodasikan perkembangan masyar"kat; (e)'berkembangnya proses konsolidasi demokrasi; (_g meningkatnya integrit", ,r*iorral dan b."rk.rr"rrgry" konflik sosial; sena (g) berkembangnya reform"siekonomi nasional.
Meskipun demikian, berbagai permasdahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya adalah: (r) f.*rhrry.
-".ii
karakter bangsa; (b) belum terbangunnya sistem pl*b*gurran, pemerintahan, dan pembangunan yen.g berkelanjutan; G) belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; (d) belum,rr:.y"*r.rrahnya nilai nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai 'koitempor.r" ,..*r, hijaksana; sena (e) kegamangan dalam menghadapi masa depan ,.., ,.rrrrrrrry. sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegar"rr, d"l.- menghadapi perubahan.
I-
1
Berdasarkan kemajuan yang sudah dicapai, permasalahan dan tantangan yang dihadapi mendatang serta berbagai keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, ditetapkan VISI PEMBANGTINAN NASIONAL TAHLTN 2005 - 2009, yairu: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negarayangaman, bersaru, rukun dan damai; 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung ringgi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layek serta memberilian pondasi yang kokoh bagi p embangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya berdasarkan
visi
pembangunan nasional tahun
ditetapkan 3 (tiga) Mrsr ptrMBANcUNAN NAsToNAL TAHr.rN 2005 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera
-
2005
2009
2009, yaitu
Di
dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional tersebut di atas ditempuh 2 (dua) srRATEcr poKoKrEMBANGUNAN, yaitu:
1. Srnetrcr PrNeteerv KEnnnert lNnorvnsn yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD l9a5); rerap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal lka.
2, Stnerrcl PnnnnnlqcuNAN lwpot.qnstA yang diarahkan unmk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanar yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 7945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun AGENDA PaMBANGIINAN NASIONAL TAHUN 2005 - 2009, yaitu 1. Menciptakan IndonestayangAman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
3
(tiga)
Dengan tiga agenda pokok pembangunan tahun 2005 - 2009 tersebut selanjutnya disusun sasaran-sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut.
I*2
B. SesnneN Poror prnaneNcuNAN TnHuN
2OO5 _ 2OOg
pokok dari ketiga agenda pembangunan adalah sebagai berikut. ACE,UOE MTNCPTNT.AN INDONESIA YANG AN,TEN DAN DEUEI d Terselesaikannya konflik di berbagai daerah rerurama di Aceh, poso, Maluku, dan Papua, serta bertambah baiknya peitahanan dan keamanan
sasaran
1.
'leBara b) Menurunnya
d d)
.) 0
ketegangan dan ancaman konflik kelompok araupun ^rrt^r golongan masyarakat Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme Menurunnya angka kriminalitas secara nyuadi perkotaan dan pedesaan Menurunnya secara ny^taangka perampokan dan kejahatan dilautan dan penyelundupan lintas batas
Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, danBhineka Tunggal Ika
2. Acexoe Mnvt{uoKAN
") b)
d d) .)
INDoNEsIA YANG ADIL DAN DEMoKRATIS Berkurangnya secara nyat^praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tetaran $$arn) pejabat paling aras Terciptanya sistem pemerintahan dan bikrokrasi yang bersih, akuntabel, trarsparan, efisien, dan berwibawa Terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik y*g bersifat diskriminatif terhadap warga negararkelompok, atau golongan masyarakat Terjaminnya. keadilan jender dalam berbagai produk perundangan, program pembangunan, dan lcebijakan publik
Terciptanya sistem hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif
0
Diterapkannya hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif panisipasi masyarakat ddam pengambilan kebijakan
g) Meningkatnya publik
h)
t)
Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusar dan daerah, dan tidak beruentangan dengan peraruran dan perundantan yang lebih Terlaksananya pemilihan umum yang demokiatis, jujur, dan 'osnya adil
3. Acruoe MnxrNcrerr(AN Krsn;enreneeN
")
RAKyAT
Iwooxnsn
Meningkatnya kegiatan ekonomi yang ditandai oleh perrumbuhan ekonomi dari 4,1 persen pada tahun 2003 menj adr 7,5 persen pada tahun 2009
b) Meningkatnya kesempatan kerja yang dirandai oleh rurunnya
d
angka
pengangguran terbuka dari 10,1 persen pada rahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 Meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai oleh meningkarnya pendapatan per kapita dari USD 968 pada tahun 2003 menjadi USD 1731 pada tahun 2009
I-3
d)
r)
0
g) h)
Membaiknya perekonomian rakyat yang ditandai oleh runrnnya angka kemiskinan dari 17,4 persen pada tahun 2003 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 Membaiknya stabilitas perekonomian yang ditandai oleh laju inflasi yang rendah dan terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, dan suku bunga SBI yang menurun yang diikuti secara proportional oleh suku bunga pinjaman sehingga mendorong sektor riil untuk bergerak Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh: (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf dari sekitar 10 persen pada tahun 2003 menjadi di bawah 5 persen pada tahun 2009; dan ft) meningkatnya secara nyara persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antaira lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menunrnnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan Meningkatnya ketahanan pangan rakyat, yang ant^ra lain ditandai oleh: (i) perbaikan status gizi ibu dan anal.. pada golongan masyarakat yang rawan pangan, dan (ii) membailcnya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan
r)
j) '
k)
i)
yang ditandai dengan Berkembangnya pendidikan kejuruan meningkatnya jumlah ten ga terarnpil Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam di perkotaan dan pedesaan Membaiknya kondisi infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas masyarakat Indonesia yang ditandai oleh membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada pada peringkat ll2 naik menjadi lebih baik daripada peringkat 9L
C. PnromTAS DAN Pnocnem Unnuu PnntneNcuNAN TaHUl{ 2005-2009 Agenda menciptakan Indonesiayangaman dan damai dijabarkan antara lain oleh pembangunan bidang politik, pefiahanan dan keamanan, hukum dan penyelenggar^an negara, zg m4 sena kebudayaan dengan prioritas dan program umum sebagai berikut.
1. Pni"rrNcKAreI,{ Rc.sn Sern+c Pnncnve DAN
HenmoxrsRsr
ANTARKELOMPOK MRSYENEXET.
a) Memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan b)
yang menimbulkan ketidakadilan sehingga terbangun masyarakat sipil yang semakin kokoh Memperkuat dan menganikulasikan identitas bangsa Indonesia
I-4
.)
Memperbaiki proses desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat memperkuat harmoni kelompok masyarakat, antar d".rJ, j"r,
hubungan anrar pusar dan daerah d.) Membangun kembali kepercayaan sosial antar kelompok masyarakar Membangun kembali infrastruktur yang rusak di daerah-da.rah y"ng pernah dilanda kerusuhan
.)
PrNcrcerreN DAN PTNINccULANGAN Srpenensun
.)
b)
c) d)
.) 3.
Melakukan pemerataan pembangunan antar daerah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah konflik Memperbaiki akses masyarakat lokal pada sumb er dayaekonomi Meningkatkan mutu pelaksanaan otonomi dan desentrasasi Menindak secara regas separarisme dengan retap menghormati hak-hak masyarakat sipil
PnNrcnreN Hururr DAN KETERTIBAN sERTA prNcncnHeN
DAN PTNnNccULANGAN KnrurNeri res a) Menegakkan hukum dengan regas, a.ciil, dan ddak diskriminatif b) Meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing d) Menanggulangi dan mencegah rumbuhnya permasalahan yang berlaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat Memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi kriminalitas dan kejahatan lintas negara
d
.) 0
4. PBNcEcnHeN DAN PENANGGuLANGAN GERAKAN Tenomsnap
1) b)
c) d) 5.
Menyusun dan menerapkan kerangka hukum antiterorisme yang efektif Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan antiterorir-. Menjaga dan memelihara inregriras bangsa dan negaralndonesia Meningkatkan kerjasama inrernasional untuk memerangi terorisme
PrNrNcrereN KnueupuAN penterreNeN Nrcene
.)
Meningkatkan profesionalisme anggora TNI dalam menghadapi ancaman dan gangguan rermasuk pencegahan dan penanggulang..r r.p".rtisme b) Modernisasi peralatan pertahanan negara c)_ Meningkatkan kesejahteraan prajurit
Pnuen.repAN PoLITIK LUAR IxrenNesIoNAL
")
Nrcrnr
DAN PENINGKATAN Krnleseiran
Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional
I-s
rangka
b)
d
Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemanrapan perdamaian dunia
Agenda menuju masyarakat yang adil dan demokratis dijabarkan anrara lain oleh pembangunan bidang politik, hukum dan penyelenggaraan negara, kebudayaan, SDM, dan daerah dengan prioritas dan program umum sebagai berikut.
l.
PB*rnmtRHeN Srstmn DAN Porrtln Huruu vANG MENJAMTN PnxncexeN DAN KgpASTTAN Huxum upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ") Memperkuat (IffiNI), serta kroniisme
b) Meningkatkan
d d)
.) 0 g)
2.
profesionalisme dan kualitas sistem peradilan Menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, yaitu memihak pada kebenaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga keamanan, perrahanan, dan keterciban
Menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan Menghormati persamaan setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum Meningkatkan kerjasama internasional untuk menciptakan kawasan yang arran, damai, adil, dan kondusif untuk meningkatkan kesejahreraan
PnNcrpreAN TATA PnurnrNtAHAN yANG Bnnsm DAN BHR\flrBAvA rugas, wewenang, dan tanggung jawab dari seluruh ") Memperkuat kelembagaan negaru/pemerintahan berdasarkan mekanisme check and balances yang simetris
b) Menyelenggarakan pembinaan
4 d)
4 0 3.
dan
pengembangan aparatur
negara/pemerintahan, termasuk anggota TNI dan Polri Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara/pemerintahan, anggota TNI dan Polri, dan pensiunan/purnawirawan Mewujudkan sistem dan mekanisme kerja aparatur negara/pemerintahan yang efektif, dan akuntabel, dalam rangka pelayanan kepada publik Meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabiiitas, rransparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintahan, termasuk anggora TNI dan Polri Menciptakan iklim usaha yang mendorCIng berkembangnya etika usaha yang sehat dan rerlaksainanya tata kelola perusahaan yang baik
PnTqcHeT,usAN DISKRIMINASI DAI-AM BERBAGAI BENTUK
")
Memastikan setiap $rarga negara memiliki kedudukan yang sama di hadaoan hukum
I*6
b)
d d)
Menegakkan_
hukum dengan adil melalui perbaikan sistem hukum yang
profesional, bersih, dan berwibawa Menghapus peraruran yant bersifat diskriminatif dan yang melanggar prinsip keadilan Meningkatkan kesadarenwarga negaraatas hak dan lcewajibannya
4. PnNcnuneNGAN KrsuoeyAAN
YANG BBnreNneSKAN PADA
Nrrer.Nner
LurruR Mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog ^) kebudayaan agar benturan-benturan yang r,erjtdi tidak sampai melebai menjadi konflik sosial b) Mendorong runrasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya negera kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan mengu masyarakai sipil ^tnya .) Reakrualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah saru dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional
d) Meningkatkan
kecinraan masyarakat terhada., budaya dan produkproduk dalam negeri
RTuTeusAsI PRoSES DESENTRALIsASI DAN oToNoMI DAERAH Menyempurnakan uu No. 22/1999 dan UU No. 25/lggg unruk ^) menciptakan otonomi daerah yang efektif dan akuntabel serra perimbangan keuangan pusat-daerah yang berranggung jawab
b) Menyempurnakan seluruh peraruran pusat dan daerah dalam rangka
d
revitalisasi otonomi daerah Mendorong peningkatan kerjasama, antair pemerintah daerah
PnNcHonirreleN DAN PrNcerrueN ATAs Her Asesl MANUsIA 1) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara b) Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif d Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, saling memahami dan menghormati keyakinan
d) 7.
^gar dan pendapat masing-masing Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi
PnvrNcretAN KuALrrAs KEHIDITpAN DAN PERAN pEREMpuAN r) Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik b) Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehamn serra programprogram lain untuk memperringgi hualitas hidup dan sumberdiya kaum
d
PeremPuan
Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anakanak
I-7
d) Menyempurnakan
.)
perangkat hukum pidana yang lebih iengkap dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengasuhan anak
Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dijabarkan oleh pembangunan bidang SDM, ekonomi, daerah, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta hukum dengan prioritas dan program umum sebagai berikut.
1. PnNcpteAN
r)
LAPANcAN KERJA
kuat, memajukan perekonomian, dan menumbuhkan kepercayaan akan bangsa sendiri b) Menciptakan kepastian hukum, peraturan, dan rasa aman untuk berusaha dan bekerja Revitalisasi hubungan industrial uipartit yang mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas dan mensejahterakan d) Mencapai dan mempercahankan tingkat penumbuhan ekonomi yang memadai, berkualitas, dan dinamis Meningkatkan kualitas dan memperbaiki akses rakyat terhadap pendidikan Revitalisasi pertanian dan kegiatan ekonomi pedesaan g) Revitalisasi sektor kelautan dan kegiatan ekonomi wiiayah pesisir, dalam rangka mendayagunakan potensi negara kepulauan h) Mendorong pelaksanaan reformasi agraria Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Menerapkan kebijakan fiskal yang ditargetkan dengan lebih tepat dan bertanggung jawab k) Mengembangkan industri yang memiliki daya saing dan menyediakan kesempatan kerja 1) Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) m) Meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan dan UMKM melalui pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna Mendukung mekanisme pasar yang efisien dan berkeadilan termasuk mengembangkan pasar-pasar tradisional dalam jaringan perdagangan yang Menciptakan landasan
.) 4 0
r) j)
t,
sehat
o) Meningkatkan p) q)
usaha perbaikan akses sektor
riil terutama
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap permodalan/kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya Meningkatkan kuaiitas layanan yang dapat meningkatkan daya saing dan perlindungan sumber daya manusia Indonesia di pasar tenaga kerja internasional Memperbaiki dan meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara
I*8
Pelrnrvrepnx SrerrlrrAs Er
b) Mengelola kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan
d
urang publik, secara lebih efektif, efisien, dan berranggung-jawab Menyempurnakan kebijakan sektor perminyakan dan gas bumi dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor migas
d) Meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter
.) 0 g) h)
t)
anrara
Pemerintah dan Bank Indonesia dengan terap menjaga peran masingmasing untuk lebih meningkatkan pembangunan ekonomi nasional Menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan Meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan mutu dan produktivitas, yang antara lain dapat dicapai melalui invensi, inovasi, dan teknologi Meningkatkan upaya-upaya penyehatan dan peneniban lembaga keuangan dan perbankan Revitalisasi pengelolaan aser-aser negara, serra mendorong terwujudnya pengelolaan BUMN secara efisien dan berranggung jawab
Memperbaiki dan meningkatkan peran Indonesia dalam
kerjasama
ekonomi antar negara 3. PrNcnrvresAN KEN{rsKINAN
r) Memperbaiki mutu
layanan pendidikan
dan kesehatan,
dan
meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan-Iayartan tersebut b) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Meningkatkan akses penduduk untuk memperoleh perurirahan yang layak d) Memperbaiki iklim usaha sehingga mampu membuka peluang bekerja Revitalisasi perranian dan aktivitas ekonomi pedesaan t.-p"t penduduk miskin banyak bekerja dan bermukim Revitalisasi kelautan dan aktivitas ekonomi daerah pesisir Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di pedesaan dan daerah terpencil h) Memperbaiki akses penduduk miskin pada sumb er dayaekonomi Menerapkan kebijakan APBN dengan rarger penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan pengurangan secara bertahap jumlah penduduk miskin
d
.)
0 d
t)
4. PTTvINcTITAN AKsEs MAsYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS
Meningkatkan pelaksanaanwajib belajar 9 tahun akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakar yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah konflik, araupun masyarakat penyandattg."."t
") b) Memberikan
I-9
d d)
.) 0 g) h)
Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non-formal yang bermutu Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana-sarana pendidikan dan tenaga pendidik Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan Meningkatkan kualiras kurikulum dan pelaksanaannya yang benujuan membentuk karakter dan kecakapan hidup sehingga peserta didik mampu memecahkan berbagai masalah kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia produktif
5.
PE,NINcxETAN AKsES MASYARAKAT TERHADAP Leyeuem KTsETnteN YANG LEBIH BERKUALITAS
Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat
") Meningkatkan kuantitas dan kualiths SDM tenaga medis b) .) Mengembangkan sistem jaringan kesehatan, tenrtama bagi rakyat miskin
d) Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat e) Meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang dimulai sejak usia kanak-kanak
0
Meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar
6. PEr.rcHapusAN KrtnnpaNcAN
PEMBANGUNAN
r)
Memperbaiki pemerataan kesejahteraan rakyat desa-kom, Jawa-Luar Jawa, Kawasan Timur Indonesia-Kawasan Barat Indonesia b) Meningkatkan pemerataan dan memperbaihi kuantitas dan kualitas infrastrukt ur ant daer ah ^r Memperbaiki akses petani dan penduduk pedesaan terhadap sumber daya
d
ekonomi
d) Meningkatkan akses usaha mikro, kecil, dan
.) 0 g) h)
t) j)
menengah (UKMK)
terhadap sumber permodalan dan mendukung kerjasama yang sinergi dan adil dengan usaha skala besar Memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan daya dukung lingkungan dan mengurangi kesempatan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang Meningkatkan pemer^taar dan meningkatkan peluang dan daya tarik investasi antar daerah Memperbaiki kualitas proses pelaksanaan otonomi dan desentralisasi Meningkathan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak Secara sistematis mengurangi beban utang negara melalui pengelolaan utang yang bertanggung jawab Melindungi produsen Indonesia yang efisien dan kompetitif dari persaingan usaha yang tidak adil
I-
10
7. PrnrerxeN Peivcuori,AN sumnrnoeve Areu oex pnBsTARTAN Mcm_r Lnvcruxcen Hmup Menegakkan hukum dan menyerasikan aturan mengenai pengelolaan
")
b)
d d)
.) 8.
sumberdaya alam dan lingkungan Menciptakan sistem insentif dan disinsentif yengtegas dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Memperbaiki koordinasi lintas deparremen dalam pengendalian pengelolaan sumberdaya abm dan lingkungan Melibatkan masyarakat lokal dan gerakan masyarakat sipil secara sistemik dalam upay^pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Menindak secara tegas dan efektif praktik-praktik penyelewengan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh apzrret birokrasi
RTvTTeusAsI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PnoEsAAN Meningkatkan kesejahreraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga ^) petani b) Meningkatkan akses perani terhadap sum'berdaya produktif dan permodalan d Meningkatkan produktivitas dan kualitas petani dan perranian d) Mengembangkan diversifikasi aktivitas ekonomi pedesaan .) Mengembangkan industrialisasi pedesaan 0 Melaksanakan reform a agr aria s) Membangun infrastruktur perranian dan pedesaan
I
- il
I(eneNGKA
ExoNour MnKRo
DAN PnUnTAYAAN PnnaneNGUNAN
BAB
II
KrneNcxe EroNoMr Mnrno DAN PTUnnYAAN PBnanRNGUNAN Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan memberikan gambaran ekonomi makro untuk periode tahun 2OO5-2OO1 dan pembiayaan pembangunanrLy^ yerry diupayakan melalui berbagai langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan yeng dihadapi dalam kurun waktu tersebut dalam rangka pencapaian agenda pembangunan.
A.
KONOISI EKONOMI SAMPAI TAHUN 2OO3 DAN PnnrrneeN TeHrrN 2oo4
Kondisi ekonomi sampai akhir tahun 2003 dapat disimpulkan sebagai berikut. Sejak memasuki tahun 2002 stabilitas moneter semakin manrap yang tercermin dari stabil dan mengu^tnya nilai tukar rupiah; menurunnyalaju inflasi dan suku bunga; s_erta meningkatnya cadangan devisa. Namun demikian sektor belum pulih dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis, tercermin dari masih lemahnya investasi
riil
dan kinerja ekspor non-migas yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor industri.
Di
sisi MONETER, sejak memasuki tahun 2002, kurs rupiah relatif stabil dengan mengarah pada penguatan. Dalam keseluruhan tahun 2003, rata-rat^ harian kurs ru_niah mencapai Rp 8.572,- per dolar AS atau menguar sekitar 16,4 persen dibandingkan dengan tahun 2001. Sejalan dengan penguaran kurs rupiah, kinerja Pasar modal juga menunjukkan perbaikan yang berarti. Pada akhir tahun 2003, Indeks Harga Saham Gabungan (tr{SG) di Bursa Efek Jakana (BE) mencapai 69L,9 atau mengu^t 62,8 persen dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Penguatan nilai tukar rupiah yang disertai dengan terkendalinya perrumbuhan uang primer yang dalam tahun 2003 tumbuh sekitar 10,3 persen rurur membantu pengendalian kenaikan harga rat^-rata barang dan jasa. Pada tahun 2003, laju inflasi menurun menjadi sekitar 5,1 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2002 yangmasih sekitar 10,0 persen.
Terkendalinya laju inflasi memberi ruang gerak bagi penurunan suku bunga. Suku bunga r^ta-r^t^ tertimbang SBI 1 bulan turun dari 13,0 persen pada bulan Desember 7002 menjadi 8,3 persen pada bulan Desember 2003. Secara berrahap suku bunga deposito 1 bulan menuntn dari !2,8 persen pada bulan Desember 2OOr, menjadi 6,6 Persen pada bulan Desember 2003. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit modal kerja menurun dari 18,3 persen pada bulan Desember 2OO2 menjadi 15,1 persen pada bulan Desember 2003; sedangkan suku bunga kredit investasi -.nrr*r, dari L7,8 persen menjadi 15,7 persen dalam periode yang sama.
II-
1
Meskipun menurun, selisih antara suku bunga pinjaman dan simpanan (spread) masih tetap tinggi. Selisih anhra suku bunga kredit investasi dengan suku bunga deposito 3 bulan pada bulan Desember 2003 mencapai 8,5 persen; lebih tinggi dari bulan Desember tahun 2002 (sekitar 4,2 persen).
Di sektor PERBANKAN, meskipun kredit yang disalurhan kepada masyarakat pada akhir Desember 2003 meninghat menjadi Rp 477,2 triliun atau naik rara-rata 22,5 persen dalam keseluruhan tahun 2003, rasio penyaluran dana masyarakat terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (-oan to DEasit Ratia * LDR) masih relatif rendah. Pada bulan Desember 20A3, LDR tercatar 43,2 persen; lebih tinggi dari tahun 1999 yairu 26,0 persen; namun masih jauh lebih rendah dibandingkan sebelum krisis (sekitar 70-80 persen). Pada tahun 2003, rasio kredit terhadap PDB meninghat menjadi 24,5 persen; lebih tinggi dari tahun 1999 (sekitar 2Q,5 persen); namun masih jauh lebih rendah dibandingkan sebeium krisis (sekimr 50-60 persen). Sampai dengan bulan Juni 2004, LDR perbankan terus meningkat hingga mencapai 46,4 persen.
Terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai rukar rupiah serta membaiknya perekonomian dunia meningkatkan kinerja sektor nKSTERIIAL yang pada gilirannya meningkatkan cadangan devisa. Penerimaan ekspor pada tahun 2002 meningkat menjadi US$ 59,2 miliar atau nailt 3,1 persen dibandingtrran dengan rahun sebelumnya. Selanjutnya dalam keseluruhan tahun 2003, penerimaan ekspor mencapai US$ 63,3 miliar atau naik 6,9 persen dibandingkan tahun 20A2; renrtama didorong oleh ekspor migas yang naik sekitar sekitar 12,8 persen; sedangkan ekspor non-migas meningkat sekitar 3,7 persen.
Meningkatnya penerimaan ekspor migas terutama didorong oleh harga ekspor minyak mentah yang masih cukup tinggi di pasar internasional berkaitan dengan memanasnya dan belum pulihnya situasi keamanan di Timur Tengah. Harga ekspor minyak mentah Indonesia di pasar internasional meningkat dari rata-rata US$ 24,6/barel pada tahun 2002 menjadi US$ 29,8/bareltahun 2003.
Membaiknya perekonomian dalam negeri pada tahun 2003 meningkatkan kebutuhan impor menjadi US$ 39,5 miliar atau naik 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan impor migas dan non-migas masing-masing sebesar 18,2 persen dan 2,4 persen. Adapun menurut golongan barang, impor barang konsumsi dan bahan baku/penolong meningkat masing-masing sebesar 6,3 persen dan 6,7 persen; sedangkan impor barang modal masih menurun sebesar 9,4 persen.
Dalam tahun 2003 total jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia melalui 13 pintu masuk hanya mencapai 3,7 jvta orang, turun sekitar 9,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh belum pulihnya iklim pariwisata di Indonesia pasca Tragedi Bali serta meningkatnya ketidakamanan internasional berkaitan dengan merebaknya aksi terorisme di beberapa belahan dunia. Sejak triwulan IItr/2003 arus wisarawan asing mulai pulih. Selama 3 triwulan pertama tahun 2OO4 arus rvisatawan asing yang masuk TT.2
melaui 13 pintu utama meningkat sekitar 30 persen dan yang melalui bandara Ngurah Rai meningkat 53 persen.
Dengan mulai membaiknya perekonomian dunia, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2QQ2 meningkat menjadi US$ 2,8 miliai. Dalam keseluruhan :+"" 2003, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan masih cukup tinggi yaitu US$ 7,3 miliar.
Pada tahun 2002, defisit neraca transaksi modal dan finansial menurun menjadi US 0,9 miliar terutama didorong oleh meningkatnya investasi saham dan ponfilio serta arus PMA (neto). Dalam keseluruhan tahun 2003, defisit neraca transaksi modal dan finansial menurun menjadi US$ 0,1 miliar. Pada akhir Desember 2003 jumlah cadangan devisa mencapai US$ 36,3 miliar arau US$ 4,3 miliar lebih tinggi
dibandingkan akhir tahun 2002. Da\un keseluruhan gahun 2003, kondisi pembayaran diperkirakan tetap aman.
,r"rr'.,
Mantapnya stabilitas ekonomi tidak terlepas dari kinerja FIsKAL1. Sebagai pelaksanaan dari konsolidasi fiskal, pendapatan ,r.g.r. pada tahun 2003 menc apai ft.2 Persen PDB atau lebih besar dibandingkan APBN 2OO2yurusekitar 15,8 persen pDB didorong oleh meningkatnya penerimaan pajak penghasilan bukan migas dari 4,5 Persen PDB pada tahun 2002 menjadi 5,0 persen PDB tahun 2003. Di sisi belanja leg?ra, pengeluaran negara pada tahun 2003 meningkat menjadi 12,9 persen pDi], lebih tinggi dari APBN 2OQ2 yaitu sekitar L7,2 persei PDB, didorong oieh kenaikan pengeluaran pembangunan dan belanja daerah masing-masing dari f0 persen pDB dan 5,2 persen PDB pada tahun 2oo2 menladi 2,9 p.rc.tt pD-B dan 5,2 persen pDB pada tahun 2003. -
Dengan perkembangan tersebut, rasio defisit APBN terhadap PDB pada tahun 2003 menjadi 1,7 Persen PDB; sedikit lebih tinggi dibandingkan APBN 2b02 sekitar 1,4 persen PDB. utang pemerintah daplt ditekan menjadi 5g,3 persen pDB pada tahun 2003. Secara umum ketahanan fiskal diperkirak"r, ,.trp terjaga sehingga memberikan landasan yang kuat untuk p.ttyurrrtt.r APBN ke depan.
Stabilitas moneter yang membaik terny^ta belum berhasil mendorong perekonomian secara berarti. Dalam tahun 2Q03, perekonomian hanye tumbuh 4,i Persen' sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2OO2 (4,3 peisen), rerurama didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dan ekspor'b"r"rrg dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 3,9 persen dan 6,6 persen; iedangkan p.-b.rrt.rk"r, modal tetap bruto tumbuh sebesar 1,9 persen. Dari sisi prodiksi, penumbuhan ekonomi tahun 2003 dihasilkan melalui sektor pertanian, ,.kro, industri, dan sektor
lainJain (di luar industri) yang tumbuh masing-rnasing sebesar 3,L persen, sekitar 5,0 persen, dan 4,6 persen.
t
Semua rasio
dihitung menggunakan seri pDB yang baru.
II-3
Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai guna menampung tambahan angkatan'kerja serta pengangguran yangada. Pengangguran terbuk^yangddam tahun 7997 berjum\ah 4,2juta orang (4,7 persen dari total angkatan kerja), meningkat menjadi 9,5 juta orang (9,5 persen dari total angkatan kerja) pada tahun 1ACJ.
Lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan jumlah penduduk miskin belum dapat diturunkan pada tingkat sebelum krisis. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2002, jumlah penduduk miskin mencapai 38,4 juta jiwa (18,2 persen); lebih besar dari jumlah penduduk miskin tahun 1996 yairu sekitar 34,5 juta jiwa (17,2 persen). Dalam tahun 2003, persenrase penduduk miskin membaik pada tingkat sebelum krisis (17,4 persen); namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar 37,3 juta jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin terutama terjadi di daerah perkotaan yaitu sekitar 7,9 persen; sedangkan di perdesaan relatif ddak mengalami perubahan. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 35,1 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen jumlah penduduk. Dengan peiaksanaan Pemilihan umum tahun 2004 yang berlangsung dengan aman dan tertib; terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter setelah diakhirinya program kerja sama dengan IMF akhir tahun 2003; terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta membaiknya perekonomian dunia; dalam keseluruhan tahun 2004 nilai tukar rupiah diperkirakan sekitar Rp 8.900,- per dolar AS; laju inflasi sekitar 7,0 persen, dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8 persen. Dengan demihian pendapatan per kapita masyarakat pada tahun 2004 yang dihitung dengan tahun dasar 1998, diperkirakan sekitar Rp 5,4 juta atau sama dengan tingkat sebelum krisis (tahun 1996).
B. Lrr.lcrculqcAN EnstERNe.L DAN INtEnNeL TAHUN 2005-2009 Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2005-2009 akan dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih dnggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian nasional lain berasal dari: a) perekonomian Amerika Serikat dan negara ^nta;r^ industri paling maju lainny'a y^ng diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang; b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
Kedua, meskipun potensi timbulnya krisis keuangan dunia maupun regional menurun, potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari
II-4
kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri paling maju (terutama Amerika Serikat dan J.p*d, perubahan kebijakan moneter secara drastis di negara-negara industri maju,-*.rr.rrurrnya arus penanaman modal dan
terpusatnya arus modal pada beberapa negara Asia.
Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dalam dua tahun mendatang adalah sebagai berikut.
Pmama, pelaksanaan Pemilihan I-Imum yang berlangsung dengan tenib dan
aman, serta pemilihan Presiden dan rff/akil Presiden secara langsung akan membentuk peme.rintahan yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara
penuh. sejalan dengan meningkatnya kepastian
lttitit, k.*"-prr"r,
untuk
menegakkan keamanan dan keteniban meningkat . Kedua, pemerintahan yang krrat fan me_mPercePat penyelesaian konflih kebijakan antara p"i.t dan daerah,'keb-ijakan lintas sektor, sena kebijakan-kebijakan sektoral yangmenghambar terciptany" lkli* usaha yang sehat yang pada gilirannya akan -eniiprakan kepastian Lukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
C. TaTqTANGAN Ponor Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2004, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2oo5-2oog adalah sebagai berikui.
1.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Tantangan ini cukup berat mengir;"t kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan -"iih rendahnya investasi dan melemahnya kinerja ekspor non-migas. DJam tahun 2000-2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya tumbuh rat^-rat^ sekitar 6,8 persen per tahun; jauh di bawah r^ta-r^tasebelgm krisis (tahun l99L-L997) yaitu sekitar 10,6 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, henaikan penerimaan ekspor non-migas juga menunjukkan perlambatan. Nilai ekspor non-migas tahun 2OOO-2003 hanya tumbuh ratarata sekitar 4,7 persen per tahun; jauh di bawah r^te-r^tasebeium krisis (Igg11997) yaitu sekitar 22,6 persenper tahun.
2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dengan
jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas penumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja -y^rrg lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak lirisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun. Dalam r"h.ro 2000-2a01 unruk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu diciptakan lapangan kerja bagi 2OO-3oo ribu orang; sedangkatt d"l"- tahun 1996 untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu diciptakan lapangan kerja bagi sekitar 400-500 ribu orang.
II-5
3.
Menjaga stabilitas ekonomi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, antar^ lain dengan kemungkinan adrnya poliry reversal dari negara-negara indusri maju dari kebijakan monerer yang longgar kepada kebijakan moneter yang lebih ketat maupun yang berasal
dari dalam negeri yang pada gilirannya dapat mempengaruhi
ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter.
D. Anq.H Knulex,l,n EroNottl MAKRo Dalam tahun 2005-2009, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong kinerja dan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan, namun dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi dan memperrimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.
Penumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan iklim usaha untuk mendorong investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Dalam kaitan itu beberapa kawasan strategis dan cepat tumbuh i.-tr*, di luar Jawa akan dikembangkan dengan memberikan insentif yang tepat sasaran. Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan antara lain dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-tIMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesemparan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengantetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana
n-5
masyarakat'- serta Peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara berrahap.
E. PnospEK EKoNoMI TAHI.IN 2005-2009
1. PenruusuHANEKoNoMI Konsumsi masyarakat diperkirakan masih tetap tinggi meskipun tahun 2005 penumbuhannya melambat dibandingkan dengan i"hno 2OO4 seiring berakhirnya masa pemilihan umum. Berbagai langkah kebijakan urrt1rk meningkatkan investasi dan ekspor non-migas akan mendorong perrumbuhan ekonomi secara benahap dari 5,4 persen pada tahun 2005 menj idi l,S persen pada tahun 2009. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,1 persen, pendapatan riil per kapira (dengan tahun dasar 2000) mencapai Rp 2,9 juta (setara dengan us$ 1.358) pada tahun 2005 dan Rp r,s juta (us$ z.oll) pada tahun 2009.
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan rersebut, dibutuhkan toral invesrasi selama lima tahun sebesar Rp 3.970 triliun (harga berlaku) atau meningkat r^ta-rate 18,7 persen Per mhun. Peranan investasi masyarakat didoing meningkat dari t7 persen Produk Nasional Bruto (PNB) pada tahun 2OO4 menjadi rara-rata 21 persen PNB pada tahun 2OO5-2p09; sed*gkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diperkirakan meningkat dari 3,i persen 4,1 persen-pada periode yang sama. Jumlah investasi peme.intah pusar dan daerah pada tahun 2OO5-2OO} diperkirakan sebesar Rp 6a6 triliun.
lenjldi
Investasi dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri baik pemerintah mauPun masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negar^ serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, defisit tabungan pemerintah diperkirakan menurun persen PNB tahun 2oo4 menjadi 0,9 persen pNB tahun 2009. AdaPun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 2Q,3 persen
dd lJ
PNB tahun 2004 menjadi 22,7 persen tahun 2oog. sejalan j.rrg"r, meningkatnya investasi, tabungan luar negeri yang diperkirakan negarif-2,g Persen PNB tahun 2004 secara berangsur-angsur menjadi positif 0,6 persen tahun 2009.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi; konsumsi masyarakat; serta ekspor barang dan jasa. Investasi; ekspor barang dan jasa; serta konsumsi masyarakat diperkirakan rat^-reta tumbuh n,7 persen; 8,0 persen; dan 5,1 persen per tahun. Adapun dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong sektor industri pengola^h.n ,rorrmigas yang diperkirakan tumbuh rat^-rata9,4 persen per tahun. jementara itu sektor pertanian dalam arti luas diperkirakan rumbuh rata'-rata 3,2 persen per tahun.
TI
-7
Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut dan berbagai kebijakan dalam ketenagake rjaan, pengangguran terbuka secara berangsur-angsur menurun dari 9,2 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2A05 meniadi 6,7 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2009. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin diharapkan menunrn menjadi 20,2 juta jiwa, atau 8,8 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009.
Tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan Incremental Capital Ourput Ratio (ICOR) mengalami sedikit perbaikan. Dalam tahun 2005 ICOR diperkirakan sebesar 4,1; kemudian menurun menjadi 3,2 dalam tahun 2409.
2.
NnnncR PnMnevnnelr Perkiraan neraca pembayaran didasarkan atas dua asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi perkembangan ekonomi dunia mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama neg ra maju, tingkat infl;si d'rnia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antara valuta neg ra industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan dan pola penumbuhan ekonomi, perkiraan pertumbuhan investasi, serta perkiraan sumber pembiayaan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijaksanaan di bidang ekspor yang akan ditempuh dalam periode 20052009 meliputi antara lain peningkatan daya saing, diversifikasi baik produk maupun negara tujuan ekspor, peningkatan nilai tambah, sena kerjasama perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing antara lain dilakukan dengan menghilangkan segala bentuk rintangan yang dialami dunia usaha agar mampu bersaing di luar negeri, meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran, mengembangkan mutu serra dukungan sarana dan prasarana perdagan g an, jasa angkutan, dan j asa perbankan.
Dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi dunia yang didorong oleh pemanfaatan peningkatan daya saing serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas dalam periode 2005-2009 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 7,2 persen per tahun. Sementara itu, ekspor migas, khususnya minyak bumi Indonesia, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia. Hal ini karena di sisi produksi Indonesia terikat pada kuota y^ng diberikan OPEC, serta terbatasnya kapasitas produksi minyak bumi dalam negeri. Harga rata*rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahun mendatang diperkirakan akan menurun, setelah harganya yang tinggi dalam tahun 2004. Nilai ekspornya diperkirakan menurun rata-rata sebesar 6,0 persen per tahun.
II-8
Dari sisi impor, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi, nilai impor nonmigas diperkirakan meningkat r^te-r^t^ sebesar 10,2 persen per tahun. Sementara itu, nilai impor migas diperkirakan menuru n rat^-rat^ sebesar persen per tahun. Kebijaksanaan di bidang impor, khususnya -0,1 impor bahan baku/penolong dan barang modal, meliputi antara l"i" peningkatan efisiensi perekonomian nasional dengan mimbebaskan dan melonggarkan tata niaga berbagai jenis barang impor, resrrukturisasi tarif, dan penurunan tarif secara bertahap dan transparan. Penerimaan devisa jasa-jasa masih tetap mengandalkan sektor pariwisata dan pendaparan renaga kerja Indonesia yang bekerja di luar ,r.geri. Berbagai peristiwa mulai dari tragedi \rTC 11 Septemb er 2o0l hingga ,rmLhir gom di depan Kedutaan Besar Ausrralia september 2004 telah memberi pengaruh negatif bagi dunia pariwisata nasional. Sementara itu, tingginya pembalaran bungl pinjaman ikut memperbesar defisit dalam neraca j"r"-;"m. Defisii jasajasa ddam tahun 2009 diperkirakan akan mencapai uS$ t7,i miliar. Dengan berbagai perkiraan tersebut, neraca transaksi berjalan yang diperkirakan ma"sih surplus sekitar US$ 4,9 miliar dalam tahun 2OO4 akan berangsur-angsur mengecil dan menjadi defisit sekitar us$ 3,3 miliar dalam tahun 2oog.
Di
sisi neraca arus modal, defisit arus modal publik diperkirakan menurun dari US$ 2,8 miliar dalam tahun 2oo4 menjadi US$ 0,4 miliar dalam rahun 2009. Hal ini disebabkan oleh perkiraan meningkatnya arus masuk modal publik dari US$ 3,4 miliar dalam tahun 2004 menjadi US$ 4,9 miliar dalam tahun 2009. Sementara itu pembayaran kembali pinjaman publik dan pinjaman dari IMF diperkirakan menurun dari us$ g,z miliar jd.- tahun 2004 me"jadi us$ 5,3 miliar dalam tahun 2oog. Sejalan dengan meningkatnya arus masuk modal swasta dan menurunnya anrs pembayaran utang l.rai negeri swasta, arus modal swasra nero yang diperkirakan defisit sekitar US$ l,o miliar dalam tahun 2004 akan berangsur- angsur menjadi surplus sekitar Ui$ 4,8 miliar dalam tahun 2009.
LangkahJangkah akan diambil untuk rerus menyempurnakan pengelolaan giniaman luar negeri guna meningkatkan daya serap (disbursern*) pilrl^ ur. Begitu pula penganekaragaman sumber, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang cermat renrang jumlah, komposisi denominasi valuta, tingkat suku bunga, dan jatuh waktu pelunasan akan terus disempurnakan. Semlntara itu, untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan keamanan invesrasi akan terus dikembangkan iklim investasi yang menarik, prosedu r y^ng sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasaran ylrLgmenunjang, peraturan yang konsisten.
.
r.*
Dengan perkembangan pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal tersebut, jumlah cadangan devisa diperkirakan meningkat dari us$ 34,1 miliar dalam tahun 2004 menjadi US$ 35,8 miliar dalamtahrrn 2009.
II-9
3. Stennrtes
MoNnruR
Dalam jangka menengah, laju penumbuhan uang primer tetap akan dijaga agar sesuai dengan kebutuhan bagi pembangunan. Dengan memperhatikan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi jangka menengah (2005-2009), laju uang primer diperkirakan akan mencapai sekitar 12 persen per tahun. Sedangkan nilai tukar Rupiah nominal dalam jangka menengah akan terapresiasi hingga mencapai level Rp. 8.500/USD pada tahun 2009, dengan asumsi akan masuk capital inflow dalam jumlah yang besar dan situasi keamanan yang membaik, seiring dengan terbentuknya pemerintahan yang legitimate.
Melihat perkembangan nilai tukar dan terjaganya laju uang primer pada jangka menengah, maka laju inflasi diperkirakan secara bertahap akan menurun dari sekitar 6 persen pada tahun 2005 menjadi 4,5 persen pada tahun 2A09. Perkiraan tersebut didasarkan dengen sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Beberapa pertimban gan y ang mempengaruhi sasaran tersebut adalah kenaikan biaya produksi seperti kenaikan biaya tenaga kerja (UMR) dan kenaikan harga BBM, serta adanya ekspektasi masyarakat yang membaik Terkendalinya laju inflasi memberi ruang gerak bagi penurunan tingkat suku bunga domestik. Suku bunga kebijakan (SBI 3 bulan) diperkirakan akan berkisar 5-8 persen dalam jangka menengah. Dalam hal ini, sebenarnya penurunan tingkat suku bunga masih dapat dilakukan apabila laju inflasi dan tingkat resiko dapat iebih dirurunkan iagi. Adapun upaya-upaya penunman lain dengan menciptakan kondisi yang aman tingkat resiko dilakukan ^ntara dan stabil guna menunjang kegiatan perekonomian nasional. Namun demikian, dalam jangka menengah penurunan tingkat suku bunga domestik akan sedikit terhambat seiring dengan perkiraan akan rencana kebijakan Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga Fed dalam jangka menengah sebesar 3-5 persen.
Dengan menurunnya tingkat suku bunga kebijakan dan penunman tingkat resiko, maka suku bunga kredit diharapkan lebih dapat ditekan lagi, guna memacu fungsi intermediasi perbankan. Tingkat suku bunga kredit investasi diperkirakan akan berkisar pada level 8-10o/o per tahun. Sejalan dengan pola penurunan suku bunga kredit tersebut, dengan memperhatikan kebutuhan investasi dalam perekonomian, maka diperkirakan pertumbuhan kredit domestik akan mencapai 20 persen per tahun.
4. KrueNcRw NBcaRq,2
2
Menggunakan angka PDB yang dihitung dengan tahun dasar 1993.
il-l0
Dalam beberapa tahun terakhir (2ooo-2004), kebijakan fiskal rerurama diarahkan pada upaya mgwujudkan kesinambungan fiskal (fucal sustainabiliry) dengan menurunkan defisit anggaran dan stoklang pemerintah per pDB. K+ljakan yang berhati-hati ini terutama ditujukan-,rntuk *.og.-brlik.r, stabilitas ekonomi sebagai akibar dari krisis ekonomi dan m"emperkuat landasan perekonomian ke depan. Jika pada tahun lggg/2ooo beban urang pemerintah terhadap PDB mencapai93,6 persen pDB dan defisit ApBN pada tahun yang sama sekitar 3,9 persen pDB. Sejalan dengan semakin baiknya kondisi perekonomian, pada tahun 2004, stok utang peierintah diperkirakan mencapi-54,1- persen PDB dan defisit APBN dipeikirakan r,2 p.rr.r, pDB. Dengan kondisi demikian, penurunan stok utanf pemerintah 5 tahun terakhir mencapai sekitar 40 persen pDB.
,.L-.
Dengan ketahanan fiskal yang lebih baik dibandingkan sebelum krisis, terbuka peluang unlu! meningkatkan alokasi anggaran pemerintah guna mendorong investasi dan.-meningkatkan penyediaan pelryanan dasar iagi masyarakat. Namun demikian, guna menghadayi kem,tnikirran gejohk Ji masa datanE, masih dipedukan upay;-.rttt,rl memperkokoi ketahalnan fiskal dengan menurunkT stok utang pemerintah per pDB, tetapi dengan laju lfio Penunman yang telatif lembah lambat dibandingkan dengan 5 rahun terakhir. Dengan kondisi demikian, dalam jangka menengah kebijakan keuangan negara lebih diarahkan untuk meningkatkan investasi pemerintah d", mendorong pertumbuhan ekonomi y{Lg berkelanjutan dan penyed"iaan pelayanan dasar bagi masyakat. Arah kebllakan tersebut ter..r*in d"ri meningkatnya dokasi anggaran belanja pembangunan dan meningkatnya alokasi anggaran untuk daerah terutama Jokasi untuk dana alokasi "kh,rr.rr. Dengan demikian, penumnan defisit APBN diperkirakan tidak secepat 5 tahun terakhir.
sementara
itu, di sisi
penerimaan negara berbagai
lpaya untuk
peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan. Penerimaa" p.;"f. tersebut diharapkan dapat meningkat sebesar 0,5 persen pDB setiap ,^iunny^selama
periode 2005-2009. Langkah yang akan ditempuh- adalah melalui PenyemPurnaan sistem administrasi pajak dan kepabeanan (tax and castorn administrathn reforrn) yang antara lain melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, melakukan penyempurnaan p.i.trrr"r, perundangundangan, pengembangan kelembagaan serta pengembangan kapasitas s.r*b., daya manusia. selain mendorong p.ttingtat"tt p.trJti-r"r, perpajakan,
berbagai upaya untuk mendorong p.tt.ri*r.r blkan pajak diupayakan renrtama melalui p.ry.-p.rrnaan kebijakan ,.k,o, migas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
"k*'r.*,
Di sisi belanja negara, langkah pokok -dengan yang akan dirempuh untuk
mendorong investasi pemerintah adalah
u-
11
mempenajam dan
meningkatkan alokasi anggaran pembangunan rerurama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui perbaikan dan penciptaan lapangan kerja, perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui
peningkatan alokasi anggaran untuk sekror pendidikan, keseharan, meningkatkan alEses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil. Disamping itu, kebijakan belanja negara juga akan diarahkan untuk menghapuskan subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat miskin (untargeted subsidy), mengendalikan peningkatan anggaran untuk belanja pegawai.
Di sisi pembiayaan defisit, dengan arahan mengurangi keterganrungan terhadap pinjaman luar negeri (yrng dicerminkan penurunan stok utang luar negeri tidak saja sebagai prosenrase terhadap PDB tetapi j.rgn secara absolut/nominal), maka upaya untuk membiayai defisit anggaran akan bertumpu pada penerbitan obligasi pemerintah. oleh karena itu, pengembangan dan perluasan pasar sekunder untuk obligasi tersebut perlu dimantapkan agar semakin menarik dan meningkatkan daya serap pasar.
II-12
Tabel ll.'1.
GAIIBARAN EKONOMI MAKRO
arllnan
Realisasl
2000 2001 2002 Perkiraan Indikator Pokok Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) Nilai Tukar Noninal (RpAJSg)
PDB per Kapita
200'l
9,4 12,5 10,0 9.375 8.578 7,8 11,0 -15,5 -10,9
8.900 -0.8
4,1
4,8
5,,1
8.425 10.241
Perubahan Kurs Rupiah Riit (%)
Pertumbuhan Ekonoml
2003
fi) 756 789 959
Nominal (US$)
5.919 6.1M 6.368
Harga Konstan 2000 (dbu Rp)
2005
6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 8.500 -1,1 4,3 -0,3 -0,4 -0,4
7,0
1.138
1.195
6.625
7.612
2006
8.600 8.600 8.600 8.500 7,0
.358 1.496 't.656 .861 7,923 8.304 8.753 9.264 1
1
7a 2.073 9.847
Neraca Pembayaran Transaksi Bef alanPDB (%) Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) Pertumbuhan lmpor Nonmilas (%) Cadangan Devisa (U$$ miliar)
4,8 n,8 nj n,4
4,2 3,9 -11,0 3,4 -'t5,8 0,1 28,0 32,0
3,0
1,9
3,7
2,0
9,4
7,6
36,3
34,1
1,0 0,4 4,9 6,5 12,0 9,1 33,2 33,0
Keuangan Negara Keseimbangan PTimeTAPBNFDB (%) Surplus/Defisit APBN/PDB (%)
Penerimaan PajaUPDB (%) Stok Utang PemerintatvPDB (%) Utang Luar Negeri
Utang Oalam Negeri
Pedumbuhan PDB Sisl Pong€luaran (%)1 Pertumbuhan Ekonomi Konsumsi Masyarakat Pernerintah
Investasi
Pertanian
Indusfi Pengolahan Nonmigas Lainnya
2,8 3,3 1,8 -2,4 -1,4 -1,7 11,0 11,1 11,8 74,6 65,1 58,3 35,8 3.1,5 28,3 46,7 3{t,8 33,6 30,0
4,9 2,0 1,6 6,5 6,7 26,5 25,9
3,4 3,9 3,5 7,6 6,5 0,6 4,2
4,3 4,7 3,8 13,0 2,2 -1,0 4,0
1,9 6,0 7,0 5,3
4,1 3,3 4,9 4,0
2,8 5,9 6,4 3,9
'f
Ekspor lmpor
Pedumbuhan PDB Slsl Produksl
1,7 -1,6 8,0 83,5 36,9
fi)t
1,6 -l'l 12,1
53,4 25,4 28,0
4,5
4,8
4,5
5,6
3,9
5,5
10,0
6,6
1,9
6,7
6,6
4,8
2,8
8,6
3,1
2,8
5,0
5,3
5,4
6,3
4,6
4,9
0,0 7,6 9,9 33,8
13
4,7 8.7 11,9 35,8
1,8 -0,7 11,6 47,6 21,3 26,3
1,9 2,0 .t,9 -0,6 -0,4 4,2 -0,1 12,1 12,6 13,2 13,8 45,4 4't,4 37,5 33,9 20,4 18,0 16,0 14,4 25,0 23,4 21,4 19,5
5,4 4,5 4,9 1,8 8,4 5,2 11,7
6,0 4,7 4,1 9,5 1,3 7,5 8,8
6,6 5,4 4,9 9,5 12,1 8,1 9,7
7,0 7,5 5,9 6,7 5,3 5,8 10,1 .t3,0 14,5 ,2 9,3 9,8 11,4 11,7
3,2 7,8 8] 5,8
3,3 9,0 10,0 6,2
3,4 9,6 10,5 6,6
2,9 5,9 6,6 5,8
,1,8
1
1Untuk tahun KeteIangan:1UnhJktahun2000menggunakanseriPD8lama,sedangkanperfuuaru,
II.
-0,3 8,,t 10,5 U,7
17
3,s 10,3 11,2
7,0
Tabel
11.2.
PERKIRAAN STRUKTUR EKONOMI
lndikator
Pertumbuhan PllB(%) Pe
rlanian
Industri Pengolahan Nonmlgas Lainnya
DistribusiPDB (%) Pertanian lndustri Pengolahan Nonmigas Lainnya Tenaga Kerja Kesempatan Kerja (juta orang) Pertanian Distribusi
(o/o)
lndustri Pengolahan Oistribusi (%)
Lainnya Distribusi
(To)
Pengangguran Terbuka (%) Jumlah fiuta orang) % terhadap angkatan kerja
terkirlln
Rcalicasl
2000 2001 2002
1,9 6,0 7,0 5,3
4,1 3,3 4,9 4,0
17,2 15,6 24,9 30,1 20,6 20,3 57,9 54,3
2,8 5,9 6,4 3,9
2004
3,1
2,8
5,0
5,3
5,4
6,3
4,6
4,9
2006 2007 2008 2,9
3,2
J,J
7,8
on
o,o
8,7
10,0
5,8
5,8
o,t
95,9 44,9 46,8 11,5 12,0 39,6 41,2
98,5 101,0 103,7 45,5 45,9 46,2 46,2 45,4 44,6 12,0 12,6 13,2 12,2 1?,4 12,8 41,0 42,6* 44,2 41,6 , 42,1 42,6
27,4
26,8
28,5
29,2
53,7
54,4
5,8 8,0 9,1 6,1 8,1 9,1
14
92,3
42,0
43,0
46,3
46,6
10,9
11,0
12,0
11,9
37,9
38,2
41,7
41,4
9,5
oo
9,5
9,7
7,0
93,9 44,1 47,0 11,1 11,9 38,6 41,2
15,8
1to
90,8
11,2
52,2
,tE o
31,0
8S,8 90,8 91,6 40,5 39,7 40,6 45,1 43,8 44,3 lIJ 12,1 12J 13,0 13,3 13,2 37,6 39,0 38,9 41,9 42,9 42,4
3,5 10,3
15,4 15,1 33,3 34,2 31,1 32,2 51,3 S0,7
15,0
30,6
(?A
3,4 s,6 10,5 6,6
2009
15/ 32,7 30,2 51,6
7
30,i
1E,
II.
2003
10,1 10,0 9,4 9,7 9,4 8,7
8,6 7,8
14,7
35,1 33,3
50,2
7,6 6,7
Tabel tt.3.
PERKIRAAN NEMCA PETBAYARAN
(us$ Indikator
2000 2001 2002
Migas
Nonmigas (Pertunbuhan)
.4{r,4 .34,7 .35,7
lmpor
-6,0 -5,7 4,7 -u,4 -29,0 -29,0 29,1 -15,8 0,1
Migas
Nonmigas (Peftumbuhan)
.17,0 .15,8 .15,7
Jasa.jasa
ffiaman
Pemerintah
-3,5 -3,4 -3,1
Transaksi Berjalan Neraca Arus Modal Pernerintah
Arus Masul Arus Keluar Swasta Pl,lA Neto Portofolio Lainnya
Ex*ptional Financlng IMF Neto
Penjadualan Hutang
(Reschdulirry) Surplus/Defislt (Owrall Balattrr,) Cadangan Devisa
(Ddan
Bulan lnpor)
Cadangan Devisa Bersih
Ularp Luar Negeri Pernerintah Swasta
2003
200'f
65,4 57,4 59,2 63,3 15,1 12,6 12,9 15,2 50,3 44,8 46,3 48,0 22,8 -11,0 3,4 3,7
Ekspor
Pembayaran Bunga
tartlnan
Reallsasl
'10"1
.10,5
{,4 -2,2 3,9 2,5 4,3 4,7 -10,0 -7,5 4,6 -3,0 0,0 4,2 -5,4 4,3
4,7 -3,2 2,3 -5,5 {,9 0,1 1,2 -2,3
3,6 1,5 2,6 1,'f -1,4 -1,0 2,5 2,9 3,6 1,2
65,t[ 16,4
49,0
2,0
.39,5
4,2
-7,8
-10,1
-3.t,7
-34,1
9,4
7,6
.16,5
.'r6,3
-2,9
-2,9
r,3
4,9
4,0
.{,8
-3,5
-1,7
1,8
3,4
-5,3
-5,1
4,1
-3,0
4,6
{,1
2,3 -1,8
4,3
1,4
3,7
.i,0
0,6
-1,0
3,1
0,0
.2,1
Provaksl
2005 2006 2007 200s
2009
64,0 66,3 70,6 75,6 81,2 12,6 11,6 11,7 ,9 12.0 5'f ,4 54,7 58,9 63,7 69,2 4,9 45 7,6 8,1 8,7 .{5,3 .S,1 .54,8 .60,3 -67,0 -7,1 4,2 -8,8 -9,4 -10,1 -n2 -41,9 -46,0 -50,-o -56,9 12,0 9,1 9,9 10,5 11,9 (4,s) (3,7) s,0 5,i 5,8 .15,5 .14,9 .15,7 .16,6 -17,5 -3,1 -3,3 -3,3 -3,3 -3.3 3,1 1,3 0,1 .'t,3 -3,3 .3,0 -0,2 2,9 1,3 s,6 -1,9 -1,1 -0,1 0,6 0,9 4,1 4,3 4,8 4,9 4,9 6,0 -5,4 -4,9 -4,3 4J -1,0 1,0 3,2 3,8 4,8 -0,8 4,4 0,2 0,s 0,8 2,4 3,0 3,0 3,2 3,6 -2,6 -1,6 -0,1 0,1 0,5 .1,0 .1,1 .2,2 .2,2 .l,l -1,0 -1,4 -2,2 -2,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11
{,9
29,4 28,0 32,0 36,3 6,1 6,7 7,5 7,8 20,8 20,8 25,8 29,5 141,7 135,0 131,3 13S,2 74,9 71,4 74,7 81,7 | 66,8 63,7 56,7 ",U
II-
15
|
u,1
|
6,8
|
28,2
|
132,6
I
79,0 53,6
33,2 33,0 33,8 U] 6,6 6,1 5,8 5,4 28,4 29,5 32,5 35,5
128,7 127,2 128,1 130,2
76,1 73,7 71,4 69,8 52,5 53,5 56,i 60,5
35,8 5,1
37,8 134.6
69,5 65,3
Tabel
11.4.
PERKIRAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANJA NEGARA (% pDB)
2000 A. Penerimaan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Pajak A. PPh
Migas Bukan Migas b, PPN
c. Lainnya
,e*lraan
Realisasi
lndikator
14,0 8,0 4,1 1,3 2,9 2,3 '1,6
6,0 4,3 1,7
2. Penerimaan Bukan Pajak a. Migas b. Bukan Migas
2001
2002
2003
17,9 | 'r,0
15,8
16,2
lf
11,1
..{t a
12,1
no
1,0
no d5
1,4
4,2 3,3
4,9 3,8
3,4
I,J
2,1
l1
6,8 2,0
1t
4,3
2005
14,8 11,6 5,5 0,5 5,0 3,9 2,2
2006
14,8 12,1 5,6 0,4 5,2 4,2 2,3
3,1 2,7 1,8 1,5 1,3 1,2
1,5
17,2
17,9
18,6
15,4 15,4 15,4 15,6
1)A
10,4
oo
t,4
2,4
2,4
2,8
z,c
2,5 0,8
12,0
1,8
13,0
10,0
a. Belanja Pegawai
t,z
2,3
2,1
b, Pembayaran bunga Pinjaman
3,8
c. Subsidi
4,3
o? af,
4,7
o,o
1,8
J,t
1,3
no
1,0
1R
1,6
1,1
t,v
L,'+
2,0
2,9
3,0
3,0
3,2
ll. Belanja Daerah
2,4
4,8
5,2
5,6
t{
5,6
G. Keseimbangan Primer
1,7
2,8
3,3
1,8
1,6
1,8
1,9
.2,1
'2'4
-1,4
1,7
E. Pembiayaan 1. Dalam Negeri a. Perbankan b. Non Perbankan (neto) - Penjualan Aset Perbankan
- Privatisasi - Penerbitan Obligasi - Pembayaran Pokok - Pembelian Kembali
2. Luat Negeri a. Penyerapan Pinjaman b. Amortisasi
2,1 1,3 -0,1 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 4,6
1,4 1,0 -0,3 1,3 1,0 0,4 0,1 -0,2 0,0 0,4 1,0 -0,6
2,4 1,8
-0,1 1,9 1,7 0,2
0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 -0,9
II-
16
'1
1,7
1,1
1,5
1,8
0,4
1,0
1,1
0,7
1,0
0,6
0,3
0,?
0,6
1n
-0,3
-1,0
-0,4
-0,0
0,1
-0,6
1,0
1?
-0,8
-2,0
1,1
6,1
0,6 0,9 0,0 0,9 0,1 0,1 2,4 -1,3 -0,3 -0,5 -0,3 1,4 1,3 -1,8 -1,6 1
16,0 13,8 6,2 0,3 5,9 5,3 ?,4 2,1 1,1 1,1
16,0
o4
1,0
aA
J,O
J,/
6,1
6,5
1,9
1,8
0,4
2,0
.0,7 -0,6 .0,4 -0,2 0,'l 1,1 0,4 0,8 0,2 0,1 ,6 -0,7 -0,4
2009
2,4 2,1 0,4 1,0
)A
21
'1
1,4
on
4,6
D. $urplus/Defisit
2,3 1,2 1,1
1,4
15,4
2. Pengeluaran Pembangunan
2,4
15,4 13,2 6,0 0,3 5,6 4,8 2,4
1,5
13,7
.t(
15,0 12,6 5,8 0,4 5,4 4,5 2,3
2008
3,8
l. Belania Pemerintah Pusat
d" Lainnya
2007
?0
4,8
16,1
1
,4
5,6
B. Pengeluaran Negara
1. Pengeluaran Rutin
2004
0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 ?,7 -2,1 -0,3 -0,0 1,3 -1,3
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 ,5 .0,3 .1
0,1 1,2 -1,0
2,4 1,9 0,4 1,1
-0,1
0,1 -0,1
0,0 -0,1 0,0 0,0 1,5 -1 ,3
-0,2
0,2 1,0
{,9
Tabel
11.5.
KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUIIBER PEIIBIYAAN Rupiah)
Pcltlazn
Reallsasl
2000 2@1 2002 Kebutuhan lnvestasl (blliun Rp) a. Pemerintah
375,1 380,7
,6 48,6 55,2 3,2 3,0 3,0
200'f
405,3
peoenfase tefiadap PNB (%)
tehdap
PNB (%)
Sumber Pemblayaan (tdliun Rp) l.Tabungan Dalam Negeri persentase tehadap PNB (%) a. Pemerintah
pasedase terhad ap
P N B (%)
296,0 395,0 386,6 350,0 470,2 446,9
p€,sertas€ ta/had ap P N B (%)
1.910,1
N7,7
563,0 658,8 772,9 910,3 1.062,7 91,7 109,2 .t29,3 152,4 178,7
3,8
3,9
3,3
3,7 3,9 4,1 4,4
4.5
4,2
328,3
365,6
1.612,4
16,5
17,9
19,0 19,8 20,7 21,6
3.306,4
16,4
884.0 22.4
364,7
151,9
1.891,2
425,0
495,2
2.187,3
22,3
24,3
43,7
156,3
394,7
2,0 451,6
2.031,1
19,6
20,3
22,6
2.Tabungan Luar Negeri
(n
-75,1
s0,4 60,3
-3,3
43,4
-N3,1
4,6
-2,9
-2,0
'43
4,1 5,9 3,6 {,9 {,8 -2,1 4,9 6,6 5,7
0,9 -2,3
2,0 -1,9
3,3
3,9
1,5
24,6 26,7 23,4
-54,0
42
Jumlah 2009
86,2
27,0 29,0 24,2 21,1 30,3 36,0 16,1 30.3
2,3 2,2 0,9
Proveksl Janoka Manendeh
2005 2006 2007 2ft08
t151,9
77
19,7 20,1 17,7
319,8 43/.,2 430,8
b. Masyarakat
Percentase terhadap PNB
255,5 326,5 325,5
Jumlah
{2000{41
,0
41
b. Masyarakat (termsk. perub. stok)
Wrsentase
n7,2
2003
1,7
471,3 549,6 643,7 757,8
563,0 658,8 772,9 589,7 670,0 773,8
910,3 899,4
Rasio Terhadap PNB (%) b. Masyankat
II-
17
661,3
20,9
1.062,7
3.967,7
1.034.5
3.967,4
23,7 24,2 24,9 25,8 26,3 56,8 71,3 94,5 119,1 144,0
2,3 2,6 3,0 3,4
25,1
485,6
3.7 890,5
21,5 21,7 21,9 22,4
3.481,8
22.7
22,0
4,9 10,9 4,0 0,3
28,2
0,3
0,6
0,0
5328 598,7 679,4 780,3 -26,7
-1,1
-11,2
4,5
Tabungan - Investasi (S-l) a. Pemerintah
3.967,7
1,1 0,5 0,0 -0,3 -1,4 -1,4 -1,1 -1,0 2,5 1,8 't,1 0,6
-0,6 -0,9 0,2
3,1
PBTvTSANGUNAN B IoeNc PoTTTIK
BET III PnUneNGUNAN BnaNc
Porrtrn
A. Uuur,t Pada saat ditinggalkan oleh Pemerintahan Orde Baru sejak Mei 1998, persoalan demokratisasi adalah isu utama kehidupan politik nasional. 1) Sistem poliiik Orba yang kurang mentolerir perbedaan politik dengan pemerintah telah mewariskan permasalahan ketidakpuasan, yang berkembang menjadi bibit-bibit disintegrasi. Kurang tePatnya pengelolaan konflik sosial politik dan tidak meraranya alokasi sumber-sumber daya. pembangunan ke wilayah-wrlayah y^ng jauh jari pusar pemerintahan, menjadi cikal bakal rasa ketidakadilan dan per"saan diabaikan bagi daerah-daerah yang 1el"i{ terpencil di luar Jawa. Selain itu, terbagai penyele*.rgi dan melema,hnya nilai-nilai moral yang seolah-olah berkembangtalam'sistem Jao aParatur pemerintah, tehh menjadi bibit bagi munculnya ketidakadilan dan kemiskinan struktural dalam kehiJupan mayo.itas rakyat. feUitr jauh lagi, muncul trauma mendalam terhadap metode-metode penyelesaian konflik dalam masyarakat, yang._lebih banyak mengutamakan bentuk-bentuk represi. Kegiatan penyelenggar11an Pemilu di masa Orba, dinilai oleh banyak pihak belum dilaksanak"o i.ni"n juJir dan bersih. Dengan kondisi seperri di- atas, maka untuk memeliharu"rr1orrr.rrr.r* perubahan politik yang sudah ada menuju masa depan kehidupan demokrasi yang lebih baik diperlukan negara dan sistem politik yrrrg k,lrt, civil sicicty yang cerdas dai mandiri, dan kepemimpian yang bersih, agar mampu memberik* *r.h dan esensi sesungguhnya dari reformasi dewasa ini.
.
Struktur Politik. Perubahan struktur politik lndonesia dalam proses demokratisasi di Indonesia dewasa ini dapat digolongkan dalam beberapa kelomiok utama. pefiama, proses amandemett (I, trl II, dan rq uuD 1945 yangr..rr" mendasar telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggar^ n kehidupan berbangsa dan bernegara. frdu1, terciptanya format politik baru dengan disahkanny" p.--rrdangan-undaig"r, baru bidang politik, pemilu, dan susunan kedudukan MpR, &n DpR |ang meniadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999 dan pemilu 2oo4.l Ketiga, tercipiarry:a format hubungan pusat-daerah y^ng baru berdasarkan perundangan-undangan otonomi daerah yangb.aru.) Keempar, terciptanya konsens.r, *.rrg.rrrifor*", ba'ru hubungan
sipil-militer dan
') ')) ')
TM dengan Polri berdasarkan
kererapan-keterapan
MpRt) Ln
Sejak Pemilu 1999 Indonesia kembali menganut sistem multipanai dan pemerintah mencabut asas tunggal Pancasila dalam kehidupan politik, besena paket 5 (lima) UU politik. !_._t:"jl"n UU No.2/1999 tentang Parpol; UU No. lJtggi tenrang Pemilu dan UU'No.4/1999 rentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Untuk Pemilu 2004 sudah disahkan perundangl undangan politik yang baru, yakni UU No.31l2002.tentang Parpol, UU No. 12/2003 t.rrt"rr-g
Psmilu, dan uu No.22/2@3 tenrang Susunan dan Kedudukan MpR, DpR, DpD, dan DpRD. UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/1999 rentang i.rirrrb-g* Keuangan antara Pusat dan Daerah.
T"P- MPR No. VII tentang Peran TNI dan Peran Polri Pemisahan TNI dan Polri.
ilI-1
;
Tap MPR No. W2000 tentang
perundangan-undangan baru bidang pertahanan dan keamanan.s) Kelima, disepakatinya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di dalam konstitusi dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang akan menjadi dasar pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 2004.6) Keenam, kesepakatan mengenai akan diakhirinya pengangkatan TM/Polri dan lJtusan Golongan di dalam komposisi parlemen hasil Pemilu 2004 mendatang, Ketujuh, kesepakatan nasional mengenai netralitas PNS, TNI dan Polri terhadap politik.J Kedelapan, konsensus perlunya payung kelembagaan yang independen khusus dalam pemberantasan korupsi.8) Kesembilan, terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang memiliki wewenang menguji keabsahan peraturan perundangan terhadap konstitusi.) Peran Negara dan Masyarakat. Negara pada era pasca Orba ini sedang mengalami krisis peran, sedang dalam proses mencari keseimbangan dan struktur baru yang lebih ideal, di tengah-tengah tuntutan masyarakat akan demokratisasi. Ketidak percayaan dan kegagalan terhadap negara Orde Baru yang begitu dominan dan otoriter, menyebabkan masyarakat kurang memiliki referensi yang cukup mengenai batas-batas peran yang ideal bagi negara demokratis. Kebingungan dair frustrasi pasca negara Orba ini tidak jarang diwujudkan dalam berbagai tindakan destruktif yang tidalr jarang irasional di dalam kehidupan sosial. Kecenderungan ini antara lain diikuti oleh fenomena tindakan main hakim sendiri di sementara kalangan dengan menggunakan kekerasan secara melawan hukum. Dengan tidak mengabaikan kemungkinan adanya kesengajaan dan rekayasa politis untuk membuat situasi sosial dan politik yang demikian itu, namun hal ini bisa menjadi cermin dari berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada proses-proses politik dan proses-proses hukum yang berlaku secara
normal.'
Di sisi lain,
persatuan nasional juga mendapatkan ancaman serius dengan masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan, selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di daiam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai.
) 1
I
) )
UU No. 3/2002 tentang
Pertahanan Negara dan
Indonesia. UU I{o. 23/20A3 rentang Pemilihan
UU No.2/2002
tentang Kepolisian Republik
Umum Presiden dan Viakil Presiden.
Netralitas PNS telah diatur dalam UU No. 43/1999 tentang perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KlK). UUD 1945, Pasal 24C, Ayat 1 menyebutkan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran panai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 24/2AA3 rentang Mahkamah
Konstitusi' III*2
saat Proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan . Padasangat j*lT diperlukan pada saat seperti sekarang ini, rcrnyat" r.."L bersamaan
teriadi pula penipisan kepercayaur masyarakat luas terhadap lembaga polirik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pli-ir-. y"og meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan ierhadap i""il peradilan, antarra lai" berupa tuduhan "mafia peiadilan' Lepad" dunia kehakiman, kejaksanaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum indonesia.l) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yangpada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberday*an sektor masyarakat menuju ke arah i.rb.trtukny" masyarakat modern (cioil society) yang tangguh. Dalam hubungannya d.ng"r, masy-arakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya r.b"gri regula:tor dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam pror.r'rr*rfoi-.rid"l"* membentuk perannya 1elagai "penengah" yurg adii dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majem"t i"i. Budaya Politik dan Proses Politik. Budaya politik masih jelas merupakan warisan budaya politik Orba, yang sudah tertanam mendalam mengikuti strukt.rr politik dan g-.-t1" negara pada masa itu. Namun demikian, dengan sudah tercapainya dan akan dilakukannya beberapa perubahan-perubahan struktur politik meialui proses . _ demokratisasi,t) diharapkan akan terjadi peralihan dari suatu masyarakat iolitik berbudaya primordial dalam politik, diarahkan ke masyarakat beibudaya politik modern yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Sirt"- politik baru dimana pemimpinnya tak lebih dari manusia biasa (primus inter pare) 6ehka, yang terpilih melalui mekanisme_politik oleh mayoritas rakyat, dan dalam'menjalank"tt misirry" perlu diawasi dan dikontrol. Proses
politik sudah_mulai mengikuti norma-norma baru,
dengan sudah dicabutnya
5 (lima) paket perundang-undangan politik warisan Orba, dan sudah berlakunya
perundang-undangan politik baru sejak Pemilu !999, dan akan terus menyesuaikan diri berdasarkan perundang-undangan politik yang sedang dalam proses perbaikan dan PenyemPurnaan. Sistem kepartaian yang kini bersifat multiparrai, sudah mulai menunjukkan gejala lce arah kristalisasi dengan munculnya beberapa partai politik yang dominan di MPR/DPR, sebagai hasil Pemilu 1999. Karena p"n.i-p.n.i yrog berorientasi pada asas-asas kepartaian politik modern sudah cukup kuat berak"r, maki qy-ai;nanai primordial yang saat ini masih cukup besar, ,.."r. alamiah diharapkan tidak lagi mendominasi kehidupan politik dan penyelenggaraan negara di masa d.p"tt. Proses-proses politik berupa kompromi-kompromi dan konsensus-konsensus d"l"penciptaan mekanisme politik yang sudah mulai terjadi dalam transisi demokrasi sejak 1998, merupakan awal yang potensial.
tl tt)
Antara lain lihat Lampiran Pidato Presidcn R/ (disusun oleh Bappenas) di depan ST-MPR-RI, z
Agustus 2000.
Antara lain amande_men I-fV UUD 1945, berbagai perundang-undangan politik baru, penghapusan IJtusan Golongan dan Fraksi TNI-Polri yang diangkat di parlemeri, da" pemberlakulan oronomi daerah (lihat srruktur Politik pada sub-bab Demokrasi pasia orba ini).
III-3
Hubungan Luar Negeri. Hubungan luar negeri telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan yang cukup mendasar, sejalan dengan transisi politik yang terjadi di dalam negeri. Salah satu tonggak dalam politik luar negeri adalah diadakannyaJajak Pendapat pada 1999 mengenai status Timor Timur. Kemerdekaan Timtim setelah Jajak Pend^p^t 1999, yang kemudian diiringi pertumpahan darah di kalangan rakyat Timtim, kemudian telah menjadi cacat dalam hubungan luar negeri Indonesia, karena tuduhan pelanggaran HAM oleh milisi pro-integrasi dengan didukung TNI. Indonesia yang sejak Orba sudah masuk ke dalam kelompok negara yang memiliki catatan pelanggaran HAM yang tinggi, makin bercitra buruk di mata dunia. Jaminan keamanan dan kepastian hukum yang sangat rendah telah menyebabkan rendahnya tingkat investasi asing yang masuk ke Indonesia. Ditambah dengan persoalan banyaknya pelarian modal sejak peralihan kekuasaan pada 1998, maka rendahnya kepercayaan investor ini telah makin memperburuk kinerja perekonomian nasional Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi pad'a L997, Satu-satunya hal yang merupakan reputasi positif Indonesia dalam hubungan luar negerinya sejak transisi menuju demokrasi terjadi pada 1998, adalah pergantian kekuasaan yang relatif berjalan damai setelah Pemilu 1999, baik dari Habibie ke Abdurrahman \Vahid maupun dari Abdurrahman 'Wahid kepada Megawati, serta Megawati kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil penting Pemilu 20A4 yangdapat meningkatkan citra baik Indonesia di dunia internasional adalah bahwa berhasilnya pemilu langsung di Indonesia mencerminkan adanya mandat dari ral
Komunikasi dan Informasi. Sistem informasi dan komunikasi pun sedang berada di ambang perubahan besar, yakni transformasi menuju sistem informasi dan komunikasi yang mendukung nilainilai keterbukaan, kebebasan dan pemerataan, bahkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang maju pesat telah rnendorong perluasan jaringan arus informasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi antar negara dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa
batas kevrilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu. Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam. Industri media massa, baik pers maupun penyiaran, sudah mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan kontrol sosial politiknya, walaupun masih perlu didukung oleh profesionalisme yang lebih memadai.
IiI*4
.
.
Saat
ini fungsi-fungsi media massa dapat dilaksanakan dan dinikmad dengan cukup
leluasa oleh semua jenis media massa, tanpa admyakekuatiran terhadap
dari "n.""*"nmedia negara' baik berupa sensor, pembredelan, maupun penangkapan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Namun demikian, tidak ada jaminan tial ini dapat berkelanjutan, apabila tidak mendapatkan jaminan konstitusional dan p.-od"rig-.rndangan yang lebih kuat lagi, dibandingkan dengan ymgadasaar ini.
B. SesnneN PEMBANGUNAN Sasaran pembangunan politik tahun 2OO5 - 2009 adalah berlanjutnya momenrum awal yang sudah terbentuk dalam kerangka proses jangka panjang konsolidasi demokrasi, berlandaskan hasil pemilihan tr*u* langsung anggora opn, DPRD, DPD, serta Presiden dan'Wakil Presiden pada tahun 2004; semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, IJIID L945, dan Bhinnelta Tunggal Ika; terselesaikannya konflik di berbagai daerah rerurama di Aceh, Poso, Maluku, dan Papua, serta terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan
adil.
C. PnroruTAS DAN AneH KnngereN PET,TBANGUNAN Sesuai dengan agenda pembangunan
prioritas pembangunan politik diletakkan pada PEMBENAHAN SISTEM POLITIK, PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMOMSASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT, seTta PEMANTA?AN PoLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMASAMA INTERNASIONAL.
Arah pembangunan politik diwujudkan melalui penyempurnaan struktur politik; Penataan Peran negar^ dan masyarakat; pengembangan budaya politik; perbaikan Proses politik; peningkatan peran hubungan luar negeri; serra peningkaian peran komunikasi dan informasi.
1. Struktur politikt) disempurnakan dengan: (") Mempromosikan
dan
mensosialisasikan pentingnya independensi, kapasitas, dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsinya mengkaji dan menguji perundang-undangan (judicial review) terhadap konstitusi; (b) Merum.rrlrg konsep yang lebih tuntas dan dapat diterima semua pihak mengenai hubungan
antara kelembagaan politik dengan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; (c) Merumuskan standar kinerja dan efektiviras lembagalembaga penyelenggar^ negera dalam menjalankan kewenangan dan fu"gsi-
fungsi y^ng diberikan oleh konstitusi dan peraruran perundangr"; la; Merumusk"l p_.t. politik (political road.rnap) dan memfasilitasi upaya-upaya politik untuk lebih memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; G)
Menciptakan wacana publik mengenai berbagai aspek pelembagaan dan keberlanjutan proses rekonsiliasi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional
t)
Penyempurnaan struktur politik dititikberatkan pada proses "pelembagaan" demokrasi
ilI-s
secara adil; (f) Menciptakan pelembagaan lebih lanjut untulc mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjuran. 2.
Peran negara dan masyarakatls) ditata dengan: (a) Menciptalcan upaya advokasi dan promosi pendidikan agar makin berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kedewasaan politik masyarakat, bersamaan dengan peningkatan keahiian dan profesionalisme; ft) Mewujudkan pemahaman baru mengenai pentingnya Ormas dan Ornop sebagai mitra pemerintah, sebagai bagian penting dari upaya memperbesar kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri; (c) Memfasilitasi pulihnya fungsifungsi rradisional yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik, untuk membangun kemandirian masyarakat
dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak; (d) Memperbanyak alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidupnya. Budaya politik') dikembangkan dengan: (a) Menciptakan kesadaran budaya dan penanaman nilainilai politik demokratis terutama penghormatan nilainilai HAM, nilai-nilai persamaan (egalitarianism), anti kekerasan, sena nilainilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media; (b) Mewujudkan berbagai v/acana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai penringnya memelihara persatuan bangsa. 4.
Proses politik15) diperbaiki dengan: (a) Merumuskan standar dan parameter bagi berlangsungnya proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbdka bagi para calon pemimpin nasional; ft) Merumuskan standar dan parameter bagi berlangsungnya proses dan mekanisme rekrutmen pejabat politik dan publik yang lebih transparan; (c) Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
5.
Peranan hubungan luar negerit6) ditingkatkan dengan: 6 Merumuskan prioritas penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia, keadilan dalam tata hubungan internasional, dan ikut berupaya mencegah disparitas yang terialu besar di negara adidaya (superpauers) yang berbeda ideologi, sekaligus mencegah ^nt^ra munculnya kekuatan hegemonik-unilateralisdk di dunia; ft) Merumuskan prioritas peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya
1r) Penataan perar negara dan masyarakat dititikberatkan pada proses "pemberdayaan' masyarakar 1a) Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada proses "penanaman" nilai-nilai demokraris ts) Perbaikan proses politik dititikberatkan pada proses "pengalokasian,/representasi" kekuxaan
1) Peranan hubungan luar negeri ditekankan pada proses "pemberdayaan" posisi Indonesia sebagai negara bangsa, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan di organisasi-organisasi internasional.
III-6
pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alem nasional; (c) Mengefektifkan dan memperluas fungsi jaringan-jaringan kerjasama y^ng ada demi membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, kebudayaan, d* keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid; (d) Mendorong dan memelihara perdamaian dunia melalui upaye peningkatan saling penginian politik dan budaya, baik antar negara maupun anrar masyarakat di dunia.
6.
Peranan komunikasi dan informasil) dalam polirik ditingkatkan dengan: (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serca menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengonrrol jalannya penyelenggarean negara secara cerdas dan demokratis; (b) Mewuiudkan Pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran (broadcastinQ sehingga dapat lebih menjamin pemertt^an informasi secara nasional datr *.ttc.gah monopoli informasi; (d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif entara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, unruk menciptakan kebijak& yaxrg lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mampu menghubungkan seluruh link irf.ormasi yang ada di pelosok ,r.rr*t"i" sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; lf) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) 1..rr. efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalah pahaman y^ng d^p^t meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.
D. PnocRAM-PRocRAM PnureNcLrNAN Sasaran pembangunan politik tahun 2005 dan arah kebijakan tersebut dicapai
2QQ9 yang didasarkan pada prioritas melalui 8 (delapan) program pembangunan, yaitu,
1. Pnocuu
PnvvrupumqAAN DAN prNcueteN KnnuneceeN pol-rrrK
Program ini ditujukan untuk mewujudkan pelemb^gaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan arrtara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanar konstitusi. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terlaksananya fungsi-fungsi _ Iembaga
penyelenggara negara dan lembaga politik masyarakat ,"r.r"i konst-itusi dan Peraturan-Perundangan yang berlaku secara profesional, efektif dan efisien, serra terbangunnya mekanisme kerjasama antarlembaga politik.
')
Peranan komunikasi dan informasi ditekankan pada proses "pencerdasan" masyarakat dalam kehidupan politik. TIJ_7
Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi: (1) Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga eksekurif, dalam kerangka menciptakan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikadl (checks and balance); (2) Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas MPR, DPR, DPRD, dan DPD; (3) Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik; (a) Melaksanakan advokasi dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga politik masyarakat; (5) Pelaksanaan sosialisasi perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi; (5) Pelaksanaan advokasi (inisiatif pemerintah) untuk terjalinnya mekanisme kerjasama antarinsrirusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.
2, Pnocneu Prhrn tcKAtAN Program
KApASITAS
PoLrrrK DAN Huntnrcex Luen Nrcnnr
ini
dirujukan untuk memperkuat kapasitas institusi lembaga hubungan luar negeri dalam melaksanakan politih luar negeri dalam
penyelenggara konteks terpenuhinya kepentingan nasional di dunia internasional.
ini adalah tercipr.anya kapasitas dan kapabilitas, kredibilitas penyelenggara hubungan luar negeri dalam mendukung terlaksananya politik luar negeri yang bebas dan aktif serta diplomasi publik yang Sasaran yang hendak dicapai dalam program
efektif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuh mencapai sasaran program ini meliputi: Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara hubungan luar negeri; (2) Peningkatan kualitas infrastruktur lembaga penyelenggara hubungan luar negeri; (3) Peningkatan mekanisme koordinasi dan kerjasama antarlembaga penyelenggara hubungan luar negeri; (4) Perumusan
(0
kebijahan diplomasi publik yang transparan, partisipastif dan akuntabel; (5) Peningkatan daan perluasan kerjasama dengan masyarakat pelaku hubungan luar negeri; (6) Penyediaan informasi dan akses informasi mengenai pelaksanaan hubungan luar negeri kepada publik; (/) Pelaksanaan kajian dalam rangka pengembangan kebijakan politik luar negeri; (8) Peningkatan perlindungan \ilarga Negara dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri; (9) Peningkatan promosi Indonesia di Luar Negeri.
3. Pnocneu PrhrnqcK,c.TAN
KERJASAMA
ll+tnnwesroNAl
ini
ditujukan untuk memperluas dan memperkuat kerjasama internasional secara bilareral, regional dan multilateral dengan titik berat, pada Program
mempromosikan dan menggagas upaya-upaya lebih lanjut guna memperkuat posisi organisasi regional ASEAN, berkaitan dengan kepentingan Indonesia dalam konstelasi dunia yang sudah berubah. Sasaran yang hendak dicapai dalam program
ini
adalah meningkatnya peran Indonesia dalam rangka memperkuat ASEAN Community dan meningkarnya kerjasama internasional di berbagai bidang pembangunan. III-B
Kegiatan pokok yang dilaksanakan mencapai sasaran program ini meliputi: (1) Penyusunan kerangkl yang lebih ,.r"rrh' bagi tercap p.-b.ot.rk*r, -kerja ^iiy^ ASEAN -
.
:Tlk
communiry melalui 3 pilar yaitu: ASEAN Seluriry io**.rrriry, A5EAN Economic communiry dan ASEAN social cultural community, g) d.rryor.rr"r, strategi yang tePat dalam menghadapi potensi konflik teritorij'dn ni*inalitas transnasional; p) Penyediaan informasi dan akses informasi mengenai p.lrr"rrf kerjasama internasional; (4) Pemantapan pelaksanaan herjas"m" inlrnasional di bidang ekonomi, sosial,. politik dan percah aian dankeamanan; (5) pelaksanaan kajian rangka pengembangan kebiiakan kerjasama inrernasional; (5) peningkatan 1d.t* dukungan masyarakat Internasional rentang citra Indonesia.
4. Pnocneu PrNcrMsaNGAN
Konaurvrrasl, IlronuAsr DAN Mrore Masse
Program ini ditujukan untuk memberikan dan keterbukaan
janinan terselengga ranya transparansi informasi, serta kebebasan pers dan media iirrr* ..;J* d.rrgul
perundang-undangan yang berlaku.
yang hendak. dicapai. dalan, program ini adalah terwujudnya kepastian menjamin r*q llak-lak masyaraka, ,rr.rid"p.tkan inform asiyantgdip.rl,rkarrrrya (igbt to know) dan kewajiban-pemerintah .to,,rL menyampaikan informasi pubiip yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell), sena jaminan penyelenggaraan kebebasan pers dan media massa.
.
Sasaran
l9s{
Kegiatan pokok yang dilaksanakan yatyk mencapai sasaran program ini meliputi: .. (1) Pemberian dorongan agar-dapat.diselesaikaooy" p.ru.uran perundangan yang terkait dengan transparansi dan kebebasan informasi -.*p.-l.h frrvrU, e\ Penyiapan perangkat pelaksanaan perundangan tuor*g TKMI; (3) pelaks*.* fasilitasi reuieu atas aspek-aspek politik ,.ih"d"p peraturan perundangan y^ng berkaitan dengan pers dan medi" massa, terutama ierl"it derrgrr, -*.rrrrr--musan kebebasan pers dan media massa,, meningkatkan pemahaman kebebasan dan kontrol sosial; (4) Penyelesaiatr peraturan pemeiintah ai Uiaang penyiaran sebagai tindak dari hasil judicial reuiean aias UU No. 32/2002 Tentang p.n/irr"o; (5) lijT Pelaksanaan kajian dalam rangka pengembangan kebijakan di bidanikomunikasi dan
informasi
5. Pnocneu PEr.nNcxrtTAN KoMITMEN PrnserueN Program
ini ditujukan untuk
DAN KrserueN
NesloNer
menyepakati kembali makna penting persaruan
nasional dalam konstelasi politik yang sudah berubah. Sasaran yang hendak dicapai dalam
program ini adalah terwujudnya kemajuan yang signifikan penyelesaian persoalan Aceh, Papua dan beber apa dierah konflik lainnya dalam konteks memperrahankan NKzu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran progr,un ini meliputi: .. (1) Pengembangan dan pelaksanaan sistem deteksi it", (eorty -orrilng system).rrrtrrk III_9
merespon berbagai persoalan konflik sosial politik di Indonesi^; Q) Pengembangan dan perluasan mekanisme /jaringan kerjasama seluruh stakeholder bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik; (3) Pelaksanaan gerakan
kampanye (atau bentuk-bentuk advokasi lainnya) secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Pelaksanaan sosialisasi
untuk meningkatkan
rasa kebangsaan Indonesia.
6. PRocnRnr RuroNsnIAsI NASIONAL Program
ini ditujukan untuk mewujudkan pelembagaan rekonsiliasi nasional
beserta segala kelengkapan kelembaga nnya,.
Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah mempercepat upaya pelembagaan rekonsiliasi nasional serta menempatkan posisi lembaga rekonsiliasi nasional secara tepat dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga penyelenggara negara.
Kegiatan pokok yang dilaksanahan untuk mencapai sasaran program ini meliputi: (1) Pelaksanaan dialcrg nasional untuk mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan seperti antara lain korupsi berat masa lalu, pelanggaran HAM berat, kejahatan poiitik masa lalu, persoalan federasi, serta hubungan negara dan masyarakat; A) Percepatan finalisasi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional; (3) Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi mengenai lembaga rekonsiliasi nasional.
7. Pnocnnm
Ppr{A.teelq
Otonoltt Dennen
Program ini ditujukan untuk menata pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah jelas dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
terwujudnya arah yang
Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi: (1) Perumusan peta politik (political roadmap) desentralisasi dan otonomi daerah; (2) Pelaksanaan evaluasi kembali aspek-aspek politik dalam perundang-undangan otonomi daerah untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan gagasan positif desentralisasi; (3) Pemberian fasilitasi upaya-upaya politik untuk lebih memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; (4) Pelaksanaan advokasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; (5) Pelaksanaan kajian dalam rangka pengembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka keseimbangan hubungan pusat dan daerah.
8. Pnocne.na PnncuatRN
KELEMBAGAAN Konnu-ttKAsr DAN INromnRsI DAN HunrrFrceN ANTARLaMBAGA
ini ditujukan untuk
memberikan dorongan dan fasilitas bagi kapasitas ser[a pemberdayaan lembagaJembaga pengembangan dan penguatan III*10
Program
komunikasi dan inforTTi, f"ik pemerintah /negara,masyarakar maupun media massa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuL"-.*p.roleh informasi. Sasaran yang hendak dicapai d{am program ini adalah menguatnya fungsi kelembagaan dan mekanisme ltomunikasi senai'o, inio*asi yang dapat mendorong
untuk memenuhi kebutuhan komunihasi dan informisi d.r, TTyit*" f.-.r.,"r' aKses rntormasr. . . ](eglatan pokok yang dilaksanakan y"t{. mencapai
(1) Pemberian dorongan agar dapat diselesaikatrny. media komunitas; (2) Pemberian dorongan bagi
sasaran program
ini meliputi:
i.r"iuran
perundangan mengenai i.rrg.*brrrgan kualitas ian kuantitas femb.ary Pemantau media; (3) Pengemulg""iirrii".ti dln kerja sama komunitas kominfo dalam rangka p-eningkatan layan.an informasi; (+) peningkatan p.*.rrr""r, informasi melalui pemanfaatan media.baru, media ..r"k,'media pJnyi^r^n (termasuk
penyiaran komunitas) dan media tradisional, dan kelompok ko-,rnikasi sosial; (5) Pengembangan infrasrruktur komunikasi dan informasi;'(6) pemban;;;, jaringan komunikasi dan informasi antarpusatr pusat dan daerah, antar daerah serta ke (/) Pengembangan jaringan pemanfaatan komunikasi sosial T"ttaotq"ja; di pusat dan daerah dalam rangka kualitas dan" pel"ncaran an$ informasi; (g) .peningkatan Pendayagunaan sarant komunikasi sena informasi *.f"f"ip."ingkatan l* Prasarana kualitas SDM komunikati d.tt informasi; (9) Pemberian dorongrr, purrirrgkatan kualitas Informasi Masyarakat. tr
nl-l1
PnnaeeNGUNAN BIoeNc PBnrerrANAN DAN I(peueNeN
Ben IV PEnaneNGUNAN BToeNc PpnTRTTANAN DAN KEeueNAN
A.
Unamn
Ketetapan MPR No. VVMPR/2000 -Indonesia dan Kepolisian
tentang Pemisahan Tentara Nasional Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MpR No. VIyMPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional lndonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Jndonesia, berimplikasi pada penegasan peran dan fungsi untuk mewujudkan profesionalisme Tentara Nasionai Ind-onesia d"r, i.polisian CrND l\Ieg|a Republik Indonesia (POLRI). Kedua amanar rersebur relah telah dijabarkan kedalam.bentuk Peraturan perundangan IJU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republi"k Indonesia. Namun demikian, pemisahan peran dan- fungsi rersebrri yang ditujukan untuk mewujudkan profesionalime kedua institusi seringhali dipahamis i pemisahan "b^g masalah penahanan dari masalah keamar^-;rn dalam negeri y"og p""d, akhirnya berbuntur kegada padunya kerjasama p.rrrrrg*"ri *"ralali pertahanan dan !41keamanan oleh TNI-POLRI. dalam negeri, konflik horizontal di berbagai wilayah Indonesia sepeni Maluku .danDjPoso secara
signifikan telah dapat diredam dan pihak-pihak y"rrg r.ilibat konflik baik secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemeiintah terlihat semakin beritikad untuk menciptakan perdamaian di wilayah mereka. Meskipun demikian, perdamaian alamiah yang didasarkan t*r. saling percaya kelompok ^nt^re masyarakat m.asih perlu didorong untuk menuntask*i rk"r permasalah Kasus separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan ^nnya. Maluku ,rreskip.rn telah memasuki tahapan penyelesaian sedang tahap p.o.rrtrr"r, d6 -.-.r,rki pemulihan yang membutuhkan penanganan yang tegas sekaligus^hari-hati untuk menjamin integritas Negara Kesaruan Republik Indonelia.
- Gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensional secara umum masih dalam tingkat terkendali. akan tetapi terdapat perkembangan variasi kejahatan dengan kekerasan yang cukup meresahkan dan berakibat padl pnd"rnya rasa aman masyarakat. Berkembang pesatnya kejahatan kerah putih 'yang b.lrdapat diimbangi dengan penunrasan penanganan oleh p^ri p.rr.g.f hukum rurut memancing Perasaan ketikadilan di masyarak^t yang p"d, melemahkan rasa keperc ,ye n masyarakat terhadap insiitusi p.*.tiri"han "khlttya keseluruhan. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan ranrangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan keterriban masyarakat. irerbedaan p.ir"h"*"., terhadap keanekarag*Tt budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahter""rr, tirrgk"t pengang-guran, tingkat kemiskinan, serca kepadatan penJuduk merupakan f"f,to, korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tiiak dibina d"n dik.lol" secara
baik dapat mendorong munculnya kejahata" konvensional. Faktor korelatif
IV-l
kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam sikap, perilaku dan tindalcan masyarakat yang patuh.dan disiplin terhadap hukum. Globalisasi dan diberlakuk^nnya pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk baik inter maupun antar negara. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta teltnologi persenjataan, menyebabkan kejahatan transnasional seperti terorisme, penyelundupan, narkotika, pencucian uang dan sebagainya mewarnai kondisi keamanan dalam negeri. Penanganan kejahatan transnasional tersebut
memerlukan efektifitas deteksi dini, fungsi intelijen, iaringan kerjasama internasional, dan pengungkapan kasus yang pardl- akahirnya peningkatan profesionalisme lembaga terkait termasuk kepolisian.
Pembangunan sumberdaya manusia Polri, secara kuantitas mengalami peningkatan signifikan. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk sudah semakin memadai yaitu sebesar t:75A, meskipun rasio ini belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu sebesar 1:400. Dengan sernaKin memadainya rasio polisi dengan penduduk, kemampuan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memelihara keamanan daiam negeri juga cenderung semakin meningkat
Untuk mampu menjalankan fungsi kepolisian, diperlukan lembaga kepolisian yang efektif, efisien dan akuntable. Dengan demikian lembaga kepolisian harus memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan); aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek); dan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat). Peningkatan profesionalisme Polri agar dapat menjalankan fungsinya memerlukan penguatan kapasitas yang antara lain meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan, dan pelatihan, serta peralatan. Di samping itu, agar masyarakat mampu membina sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya, polisi harus berperan sebagai pembina dan penyelia dalam rangka mendukung terbentuknya mekanisme community
policing.
.t*
Dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang b*r"g"*, dan potensi *tt."**tt yang tidak ringan, bangsa dan negara Indonesia akan selalu memerlukan TNI yang professional dengan daya penggetar dan daya pemukul tinggi untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meskipun demikian, TNI saat ini dihadapkan pada dihadapkan pada kenyataan kekurangan jumlah dan kemampuan personil serta permasalahan alat urama sistem senjata (alutsista) masih relatif jauh dari kondisi ketercukupan. Peningkatan kemampuan alutsista lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai alutsista yang dilaksanakan melalui rEowering atau retrofit sedangkan pembelian alutsista baru secara selektif dilaksanakan untuk menggantikan alutsista
IV.2
yang sudah tidak dapat dioperasionalkan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan Ketergantungan dan keterbatasan kemampuan negara unruk membeli alutista dari luarnegeri serta berlakunya- beberapa e*bargo t.rhfr"p pembelian alutista semakin mendesak kemampuan industri p.nrhatt"ti nasional'r^nrtangguh dan mandiri. oleh karena itu pengembangan industri pertahan"r, t.rp"d., yang didukung oleh seluruh komponen bangsa pengembang""..rlos"t diperlul*" rangka mendukung peningkatan kinerja TM r.nr tidak 6olen ap""J""g ;.*p;,
.
a.I,*
industri yeng bermanfaat militer saja. pengalaman
ji
sebagai
,r.g""r" telah membuktikan bahwa kemajuan industri dan te[nologi milite, ie-b.ri(an "i"i" andil
yang besar bagi kemajuan industri secara keseluruhan.
Iuasnya wilayah laut, keanekaragaman.sumber dayahayati laut, dan kandungan sumber-daya kelautan-mampu daya tarik'pihaf. *i"f ,rrri,rt it,r, -.tri*bn-lkan memanfaatkan secara ilegal sumber drya laut Indonesia. Meshipoo ,.i.h disepakati terdapat 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), namun barry"krry" pi"r" masuk ke wilayah perairan nusantara serta masih i.rn"htty" pengawasan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gangguan keamanan d"" p."l""ggaran hukumdi laut. global melawan terorisme yang dicetuskan oleh Amerika Serikat secara tidak langsung telah memperluas medan p.r"rrg dan sasaran dari kegiatan rerorisme. Beberapa kejadian Penyerangan kepentitrg* oleh jaring"r, t.rJrir*e prrn telah "rlttg terjadi di Indonesia. Meskipun Indonesia turut ti."jrdi korian dari terorisme, hal tersebut tidak menghentikan tudingan internasional terhadap negara Indonesia _ sebagai temPat berlindung pelaku terorisme. Penanganan terorisme memerlukan pendekatan .yant. lebih komprehensif dari sekId", penanganan kejahatan konvensional. Peningkatan efektifitas pendetehsian dini dan "up^y^ pre-emtif, penguatan tingkat keamanan sasaran potensid, pengungkap"r, k"r*, ,.drrt ri faktorfaktor pemicu terorisme, dan perlind.rrrgan *rryrri.rr".r*.r* dari rerorisme adalah uPaya-uPaya yang mesti ditingkatkan segera dengan rerap memperhatikan prinsipprinsip universal.
.-ltltttg
Meskipun kekuatan politik dan militer global masih didominasi oleh Amerika Serikat, gqal*gejala Penguatan kemampuan militer seperti Cina, Australia, India, Pakistan dan beberapa negara lain menyebabkan ketid"kpasti* p.t" Gk,rrr"r, miljter. dunia- yang pada akhirnya d"pat berpotensi menimbulkan instabilitas regional di sekitar Indonesia. Indonesia y".rg ,.."ra geosrrategis, geopolitik, dan geoekoromi sangat penting karena beraia di-antara di" ,"-u&a dlan^dua benua, secara-langsung mauPun tidak langsung akan sangar renran jika terjadi g.lolrk d"r, konflik militer terutama di sekitar ka*"sai yang melingkupi "Indonesia. Meningkatnya kemampuan militer negara rersebur d"plt p,rl" jip*dang sebagai ke.sempatan bagi Indonesia untuk me-arrf."tkannya dalam bJ*k;:rja-sama militer internasional dengan terap mengutamakan kepentingan nasional.
IV-3
Demikian kompleks dan luasnya dimensi permasalahan keamanan nasional memerlukan keterpaduan kebijakan, perencanaan, program, aksi, akses informasi, dan pengambilan keputusan bersama antar institusi. Mekanisme koordinasi tertinggi mengenai masalah keamanan nasional yang berada di lembaga Kepresidenan Rl memerlukan keberadaan sebuah lembaga di luar departemen dan lembaga yang ada untuk secara langsung membantu tugas presiden dalam koordinasi masalah keamanan nasional. Keunikan keberadaan lembaga tersebut memerlukan persiapan yang matang dalam masalah fungsi dan bentuk kelembagaan serta hubungan kerja dengan departemen atau LPND. Pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam lima tahun ke depan akan dihadapkan pada beberapa issue strategis yaitu: (a) kerjasama antar institusi dan mekanisme hoordinasi pengelolaan keamanan nasional dalam masalah
penahanan dan keamanan; ft) penanganan dan pencegahan konflik serta gerakan separatisme (c) penciptaan rasa aman dan adil bagi masyarakat (d) kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum; (e) kejahatan transnasional; (f POLRI yang profesional efektif, efisien dan akuntabel; (g) TNI yang professional; (h) Kondisi dan ketergantungrn aluiista TNI; (i)pelanggaran hukum di laut dan pencurian sumber daya kelautan; 0 perang terhadap terorisme, dan ft) kerjasama militer internasional. B. SasNnEN PEMBANGUNAN Sesuai agenda pembangunan nasional tahun 2005
*
2009, sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan adalah: terselesaikannya konflik di berbagai daerah terutama di Aceh, Poso, Maluku, dan Papua; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme; menunrnnya kriminalitas, perampokan dan kejahatan di lautan, dan penyelundupan lintas batas; serta semakin kokohnya Negara Kesatuan Republih lndonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
C. PnronrTAs DAN Ane.H KnnrynxeN PEMBANGLTNAN Dalam tahun 2005 - 2009, prioritas pembangunan bidang hankam diletakkan pada upaya PEITICEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATiSME; PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GERAKAN TERORIMEI SCTTA PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA.
Dengan prioritas tersebut, kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2005 - 2009 diarahkan untuk:
1.
Meningkatkan ketahanan nasional melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan profesionalisme TNI sebagai kekuatan inti pertahanan) serta segenap unsur penahanan lainnya dalam rangka mempertahankan kedaulatan flegar^, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
IV-4
Republik Indonesia, dan keselamaran segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; 2.
Meninghatkan peran serta masyarahat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dJam r*gi. terjaminnya keamanan dan keterriban masyarakat, terrib dan tegakny" t"t"*, ,.*" terselenggara.nya, perlindungan, pengayoman, dan p.i"yrrr"r, kepada masyarakat.
3.
Memantapkan sistem operasi dan prosedur kerjasama penanganan masalah keamanan dalam negeri antara TNI-POLRI., mengintettiifk"n-k. rjasama dan operasi bersama anrara TNI-POLRI, serra memantapkan mekanisme koordinasi institusi pengelolaan keamanan nasional.
4.
Menyelesaikan permasalahan separitisme di NAD, Maluku dan papua secara komprehensif yang mencakup dimensi idiologi, polirik, huhum, ekonomi, sosial,_ dan budaya serra pertahanan dan keamanan dan pemantapan harmoni antar kelompok masyarkat dalam rangka mencegah potensi konflik.
5.
Meningkatkan kapasitas institusi penyidik dan penyelidikan disenai dengan intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahaian , konvensiond termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserr" k.j"h"t"n kerah putih.
6.
Memberi teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum Jan membangun pemolisian masyarakat untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat r terbina kerjasama dalam menjaga keamanan Jan keteni6an ^g masyarakat.
7.
Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional melalui deteksi dini dan interdiksi darar, laut maupun udara serta kerj asama inrernasional.
8.
Meningkatkan profesionalisme Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasioial, pengembangan sumber daya, organisasi dan manajemen periiaku serra pemantapan struktur organisasi kepolisian.
9.
Meningkatkan kemampuan TM dalam mencegah, menangkal dan menindah kekuatan-kekuatan yang mengancam pertahanan tt.gri" sehingga rerap terjaga keutuhan NKRI yang mencakup dimensi alusista, material, p.rrorril serta prasarana dan sarana.
IV-5
10.
Meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional dalam hal penyediaan kebutuhan alutista dan perawatan alutista eksisting yang diserrai dengan meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan hasil industri nasional oleh kekuatan pertahanan.
11.
Pembinaan keamanan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.
12. Mengintensiikan penanganan dan pencegahan terorisme secara komprehensif yang mencakup dimensi polidk, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya serra
pertahanan dan keamanan. 13.
Meningkatkan upaya diplomasi dan image building tenrang kepentingan Indonesia terhadap stabilitas kawasan dan regional serta menjalin kerjasama pertahanan dengan negara tetangga dan negara-negara lainnya yang berlandaskan atas kedaulatan masing-masing negara
D. PnocRAM-pRoGRAM PrMnRr'{cuNAN Sasaran pembangunan bidang pertahankan dan keamanan tahun 2005 - 2009 yang dengan prioritas dan arah kebijakan dimaksud, dicapai melalui 22 program pembangunan sebagai berikut.
1. Pnocne*r Program
PENcEIUnINGAN PEnreHelqAN INTEGRATTF
ini
ditujukan untuk mewujudkan kesiapan
TNI yang meliputi
kekuatan tempur dan bantuan tempur yang melibatkan matra darat,laut dan udara secara terintegratif agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara ternadu.
program ini adalah terwujudnya postur TNI yang siap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang didukung dengan sistem, personil, materiil tenrtama alutsista, dan sarana dan prasarana yang memadai. Sasaran yang hendak dicapai dalam
2,
PnocnRvr PnNcsruneNGAN PnRreHnhrAN MATRA Dener Program
ini ditujukan untuk
mewujudkan kekuatan
TNI AD yang meliputi
kekuatan terilpur, bantuan tempur dan bantuan administrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpusat dan kewilayahan. Sasaran program yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya postur TNI AD meliputi kemampuan, kekuatan dan gelar yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
IV-6
3. Pnocneu
PrNcnureNGAN pBnteueNaN Merne Leur
Program ini ditujukan untuk mewujudkan kekuatan TNI AL yang meliputi kekuatan rempur dan bantuan rempur agar mampu menyele"gg";rd;-i.n"h"rr"r, laut nusantara. Jas{an Program yang hendak dicapai.dalam program adalah terwujudnya posrur sistem, personil, materiileruama alursista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan rugas pokok dan fungsinya.
-TNI lA'L yang mencakup
4. Pnocneu
PnNcrMseNGAN prnteHeNaN Merne Uoene
Program ini ditujukan untuk mewujudkan kekuatan TM AU yang meliputi kekuatan.tempur dan bantuan tempur agar mampu menyelerrgg"r"ki,
f.nrh*u'
udara nasional. _
Sasaran yang hendak dicapai dalam
program ini adalah terwujudnya postur TNI
yary mc:rcakup sistem, personil, materiil reruama alursista, a"" f6;titns yang lU berkualitas agar siap untuk melaksanakan rugas pokok dan fungsinya.
5. Pnocneu PrNrcexeN KEOeUreteN DAN prrgeceeN KnmrneN 'SflneynH NKRI
Program ini ditujukan untuk mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan ancaman baik berupa invasi/agresi dari luar dan .n.rtn.t dari dalam b"ik "rr."-ar, militer maupun non militer. yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) terlaksananya operasi .danSTtl-* latihan militer dalam upay-a pembinaan kekuaran 'j* k"-"*p.r* serra
pemeliharaan kesiapan operasional; dan (2) terlaksananya penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darar serra pelaksanaar p.rrg"-ananobyek vital nasional yang didukung dengan sarana dan prasar^i^y^ngmemadai.
wlp,
6. Pnocneu Oprnesl Bnern TNI Program ini diujukan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI - Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah sasaran fisik dan non fisik melalui kegiatan bakti sosial kemasyarak atan dalam bentuk bhakti sosial TM
berupa pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana fasilitas masyarakar, serra terlaksananyakegiatan pembinaan kepada masyarakar guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bela negara.
rv -1
7.
Pnocnenn PBr,lcnnrneNGAN Srstrm neu Srnntncr PnntAHANAN
Program ini ditujukan untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategi yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersedianya piranti lunak sebagai dasar penyelenggaraan negara; (2) terlaksananya pengelolaan anggaran
perrahanan negara secara optimal; dan p) terselenggararly^ sistern Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (Ka IPP) untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
8.
Pnocn-c.ru PrNcnN{ne}-tGAN PorENsI DUKLTNGAN PERTAHANAN
Program ini ditujukan untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta menyelenggarakan pembinaan dan pendayagunaan segenap sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi satuan-satuan keku;l:an komponen pertahanan negara. Sasaran yang hendak dicapai dalam program
ini adalah: (1) tersedianya piranti
Iunak kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; (2) meningkatnya kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemarnpuan SDA/SDB nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional; dan (3) meningkatnya managerial dan kemampuan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertairanan negara.
9.
Pnocnem PnNcnuneNGAN Innustm PnntRH.c.IrlRN
Program
ini
ditujukan untuk mewujudkan rumusan kebijakan untuk
pengembangan teknologi dan industri pertahanan nasional.
program ini adalah tersedianya teknologi dan industri yang mampu mendukung kebutuhan percahanan. Sasaran yang hendak dicapai dalam
1
0.
P
Ro cRAM KEnlesnnnA MILITER INIE RhlesIoNAL
kerjasama militer dengan negaranegara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara.
Program
ini ditujukan untuk meningkatkan
ini adalah terbinanya hubungan dan kerjasama antar militer negara sahabat dalam meningkatkan Confident Building Sasaran yang hendak dicapai dalam program
Measure (CBM) serta terwujudnya perdamaian dunia.
tv-8
11.
Pnocneu pnlpurnN DAN prxcurrnnNcAN puRteHANeN Program ini ditujukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap
strategi dan sistem pertahanan,
s,rmbei dayi -".r,r-ri"," k.-rirp.r"r, dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu p.rrg"tah.r"r, r dan teknologi untuk kepentingan p.*"-hrrri, n"g^r^. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah tersedianya hasil penelitian dan pengembangan y'-g d"p*, ii-*f""tk"r, ;";;il- k;ntingan
pertahanan sesuai spesifikasi
*.tr..
12. PRoGRAM PTNcEMSINGAN
SDM KrpousreN
Program ini ditujukan untuk mengembangkan sDM y^ng memadai dan mencukupi baik dari segi kualitas *"rrprrn kuaititas dalam .roit lembaga kepolisian yang profesional. " -.rriipt"k.r, sasaran yang h..ldt dicapai daram program ini adalah terwuludn.,a pemeliharaan personil Polri, pengembangan i..k.r"t* personil polri, dan pengembangan kemampuan Polri dalam rangha *.og.-blgkan kele*t.g.., kepolisian.
13. PRoGRAM PTNcntiaseNGAN SARANA DAN PnesnneNA KEPoLISIAN
Program ini ditujukan untuk meningkatkan -kepolisian dalam memelihara
kemampuan profesionalisme keamana" d"n keterriban masyarakat, menegakkan
hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan' pelayr*---"k.p"d, masyarakat.
Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudn ya penataan .kelembagaan -
Polri, pembangutran -ateriif dan fasilitas polri (termasui< kredir ekspod, dan pemberdayaan prasarena dan sarana polri untuk mendukrrrrg ,rrg"*
tugas kepolisian dalam rangka mengembangkan kelembagaan 14. PRocRAM
kepolisian.
'
Krn;eseue KreueNAN DAN KrrrnnneN
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan pihakpihak terkait dalam rangka pelaksanaan rugas pokok kepolisian. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya .bantuan TM
kerjasama
ke Polri; kerjasama de"g"" Pemda,/instansi terkait; ieme[l araan (peace
perdamaian dunia
heeping operatior) r.n" bersama PBB melakr"rr"k.r, operasi pemeliharaan perdamaian dunia; dan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan. mauPun kerjasama teknik, dan pendidikan dan pelatihan
dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.
IV-9
15. PRoGRAM PTbIcnMnRNGAN Srne.TgcI
KnmreueN DAN KE,rnRTIeehI
Program ini ditujukan untuk mengembangkan langkah-langkah strategis guna mencegah suatu ancaman menjadi kenyataan.
ini adalah terwujudnya monitoring/ deteksi kegiatan masyarakat dalam mendukung tugas pemerintahan; cipta kondisi keamanan, pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak, perijinan criminal record; pengkajian potensi konflik; pengkaijan sisrem keamanan, dan Sasaran yang hendak dicapai dalam program
dukungan umum dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian. 1
6. PRoGRAM PEMBERDAYAAN PoTBr'IsT Kseh{e}.reN
Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerjasama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan bimbingan dan penyuluhan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan keterriban masyarakat. 1
7.
Pnocn
4,M
PnlrnuHRRAAN
Klunnmes
Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Sasaran yang hendak dicapai dalam program
ini adalah terwujudnya
pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, perlindungan masyarakat, pengaturan dan peneftiban kegiatan masyarakat/instansi, penyelamatan masyarakat, serta pemulihan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
lS.
Pnocnam PnlqcnunRNGAN
PnwvnupIKAN,
PEI,IcRI\,IaNal.l DAN
PENccnTnNGAN KTnMnFIaN NEGARA
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap penyelengg ara n pembangunan nasional.
IV- l0
Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersele' gtar,,nya kegiatan dan operasi penyelidikan, p.engr**"tt dan.pesrgg"l"rrg"rr; 1zy t.l;""ri""y, kerjasama antar kom"{t"l intelijen di dalam negeri a"" tilr ,.r;ai""y. ""i"ri i:j kerjasama internasional.dalam pertukaran informasi dan intelije" i.riJrrrrrry. f+l diklat teknis dan fungsional di bidang intelijen; (5) tersusurrrry, pir"rrti lunak dan
.
keras tentang potensi pendlkung inrelijen; dan (5) ,.rt"r1grrrrrry. jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi dan
intelijen secara cepar, tepat dan aman serta terjaga kerahasiaannya. 19.
Pnocneu PrNcrMseNGAN PnNceunNAN RAHASIA NEGARA
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengamanan berita rahasia negara guna mendukung terselengga ranyapembangunan nasional. S-asaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersusunnya piranti .lunak sistem
Pengamanan rahasia t .g"r. dan Sou persandiani (z) tersele igg r^ny^ penelitian dan pengembangan materiil persandian dalam r.ttgLr *.rrllpt.k.rt prototipe sistem sandi dan peralatan sandi; (3) tersedianya SDM persandian serta tersedianya sarana dan- prasarana pendidikan dan pelatih"r, pers"ndian; dan (+) terbangunnya jaringan komunikasi sandi 0KS) di seirrruh instansi p.-.rirrr"h BI-IMN strategis.
d;
20.
Pnocneu
PTNcEMSA,NGAN KETAHANAN NAsIoNAL
Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional, wavrasan nasional dan sistem manajemen nasional, serta wawasan kebanBsaan bagi warga negara dalam rangka mengatasi berbagai aspek ancarnan terhadap kehidupan bangsa dan negara.
yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersedianya hasil 'internasional yang \1iit* -strategik mengenai permasalahan nasional maupun -dan diperlukan dalam mengembangkan ketahanan nasional; e) meningkat mantaPnya hualitas kader-kader pemimpin tingkat nasional dan kader ii-pinart bangsa; (3) terselenggarany^ evaluasi dan pengembangan serra pem"ry*rrk*t.r, konsepsi nasional dan wawasan kebangsaaan ; dan (+) Tersedianya^fasilitl, sarana
-
-.Sasaran
dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan pengkajian dan pendidikan.
21.
Pnocneu PrNcrceHAN DAN PeunrnextAsAN PBrweraucLrNAAN PrnronneN GErAp Nenxose
Program narkoba.
ini ditujukan untuk mewujudkan
DAN
masyarakat Indonesia terbebas dari
sasaran r)rmg hendak dicapai dalam program ini adalah: (0 tercapainya peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dafam -.r,."g"h
IV- II
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; @ tercapainya peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna ftorban) narkoba; (3) tercapainya peningkatan kualitas penegakan hukum di' bidang narkoba; (4) tercapainya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan (5) tercapainya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana.
22. Pnocn-rM PEMANTApAN
Kreunxnx
Der-nna Nncr,nr
ini dirujukan untuk meningkatkan dan memantapkan
keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia terutama di daerah rawan seperti wilayah iaut Indonesia, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serca meningkatkan kondisi aman wilayah Indonesia dari tindak kejahatan terorisme.
Program
Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) terwujudnya keamanan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan NKR[; (2) terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif di daerah-daerah perbatasan dan pulaupulau terluar; (3) tenanggulangi dan terranganinya kejahatan terorisme; dan (a) terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah/wilayah pasca darurat militer.
rv^t2
HuruM
PnMSINGUNAN Bloersc DAN PBNTTSLENGGARAAN
Nncene
Beg V PBUTINGUNAN BIoeNc
Hunuu
DAN PBTvyBTENGGARAAN Npcene A. Urrurvr Dalam PEMBANGUNAN HUKUM, sejak terjadi era reformasi pada percengahan tahun 1997, hukum menjadi salah satu runruhn utama dari masyaiJr, .rrrrrrt menjalankan seluruh penyelenggara n negara dan kehidupan bangsa lndonesia. Hal tersebut te{f", pada Pasal L ayat (3) Bab I, Amandemen Ketigi urrd"rrg-undang Dasar (uUD) 1945, yang menegaskan kembali bahwa 'Negarl Indones'ia adalah Negara Hukum'. Artinya. bahwa Negara Kesatuan nepub'lik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (recbtsstaat), tidak 6erdasa, aras kekuasaan (yaclttstaat)' dan_pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum d"r"rj, bukan absolutisme (kekuas^an yang tidak terbatas). penegasan tlrs.but -.rrg"rrdrrrrg pengertian bahwa penyelenggalraen negara dalam wilay.h i.l.g"r. Kesatuan Republik Indonesia harus dilakukan berdasarlan kaidah-haidah hui.r* yang bersumber kepada IJUD 1945 dan Amandemennya. Segala tindakan p^r^ penyelenggara negera (eksekutif, legislatif dan yudikatif) 'harus- selalu didasarkan aras hukum dan mengakomodasi falsafah, jiwa dan tata nilai bangsa Indonesia sehingga komitmen bals;a yang tertuang dalam Pancasila dan Pemiukaan UUD 194i sena batang tubuhnya dapat benar-benar terwujud secara utuh.
Di
dalam pengerrian ini, hukum aknya mempuny ai 2 (dua) peran .setidak-tid utama dalam penyelenggereen negara dan pembaogrror, ,rrriorral. p.nr}r, hukum berperan sebagai sarana untuk menjaga keteniban- dan keadil"" y."g ,.;ara tidak langsung akan mendukung terwujudnya kesejahreraan rakyat dan k"eadilan sosial (.d.r", bagi rakyat Indonesia. hukum berperan sebagai sarana untuk .seluruh mendukung pelaksanaan pembangunan nasional .mt.rkl"rrcapai tujuan bernegara.
Dengan peran yang sedemikian strategis hukum harus menunjukkan supremasinya, agar penyelenggartan negara dan .dalam . mengendalikan -dapat pembangunan nasional benar-benar -.*j"dk"o ,rir-ry"r"kat, b"angsa dan negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum, keseraraan, hak asasi iranusia
yang merupakan salah satu visi jangka menengah pemerintah 2oa5-2oog.
Untuk menegakkan supremasinya,.langkahJangkah pembangunan hukum yang . selama
ini telah dilakukan harus terus dilanjutkan dlt dierrah.rasi Ipakah benar-benar telah memberikan rasa keadilan berdasarkan hukum dan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kendala dan hamb'on yurg ditemukan serra faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan hukum harus dijadikan d.r",,rni,rt rrr.-f.iU"it i pembangunan hukum yang akan datang, sehingga mampu menjaga kesinambrrrrgan
v-
1
pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan meminimalisasi terjadinya kesenjangan antara apa_ yang dilakuhan Pemerintah dengan keinginan rakyat yang selama ini terjadi, sehingga pelaksanaan: pembangunan hukum secara keseluruhan mendapat legitimasi yang sesungguhnya dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan teninggi dalam wilayah Negara Kesaruan Republik Indonesia. Dalam kurun lima tahun terakhir (2000-2004), berbagai pencapaian di bidang hukum cukup memberikan landasan untuk penguatan-penguaran baik dari sisi materi (substansi) hukum; struktur hukum antara lain lembaga-lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya; serta budaya hukum masyarakar yang sejak era reformasi memperlihathan kemajuan yang cukup pesar, [erurama untuk mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik sebagai warga negara maupun sebagai pelayan masyarakar (pegawai negeri).
\Walaupun secara umum pencapaian di bidang hukum cukup baik, namun masih dihadapi salu permasalahan hukum yang mendasar dan sangar penting untuk ditindaklanjuti upayanya pada tahun-tahun mendatang yaitu memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Disadari penegakan dan kepastian hukum sampai dengan saat ini masih sangat sulit diwujudkan. Citra hukum oieh masyarakat Indonesia dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penegakan dan kepastian hukum misalnya masih didasarkan pada siapa yang kuat dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Demikian puia pelaksanaan putusan pengadilan seringkali dirasakan masyarakat hanya memihak pada pihak yang kuat. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis. Padahal dengan jelas UU Nomor 14 Tahun 1970 tenrang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim harus melakukan interpretasi hukum dan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam memcahkan suatu perkara.. Hal tersebut mengandung arti bahwa selain hukum tertulis, hakim juga seharusnya melakukan penemuan hukum baru dan menggunakan hulcum adat, yurisprudensi dan berbagai hal yang dapat dijadikan sumber hukum untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut merupakan tantangan-ranrangan yang harus ditindaklanjuti dengan berbagai langkahJangkah strategis dan prioritas pada tahun-
tahun mendatang. Beberapa pencapaian di bidang hukum yang perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis dan konkrit antara lain sebagai berikut: Pada tahun 2002 telah dibentuk
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengintegrasikan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran l{egara (KIKPN) dan pembentukan pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (fipikor) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2A02 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentuhan K-PK dan Pengadilan Tipikor merupakan titik kulminasi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama telah sangat meresahkan dan menghambat pencapaian kesejahteraan \,I
1
masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia juga telah membuat posisi Indonesia semakin teqpuruk dalam lingkungan pergaulan Lasyarakat internasional sebagai salah satu xegara ytt g p.*titrt-.h"ottyl terbesar'melakukan praktik korupsi. Bahkan rcrdapar tendensi bahwa di era reiorrrrasi yang seharusnf" U.ru"g"i perubahan dilakukan kenyataannya semakin memperluas praktik koruisi {lamtidak saja pada lemlaga Eksekudf namun juga pdalembaga Legislatif dan yudikarif. Demikian juga pelaksanaan otonomi daerah yang efektil pad"a tahun 2001, dalam praktik malah telah semakin menyuburkan praktlh ko*psi yang meliba*an tidak saja aparat pemerintah daerah tetapi juga lembaga legislatif daerah. Namun tindakan hulrum terhadap. pelaku tindak pi.dina koruisi s"eringkali tidak runras bahkan dengan alasan tidak cukup bukti pelaku akhirnya diLebaskan. o.ngrl kondisi tersebut tidak heran apabila *"ty"r"krt menjadi tidak percaya terhadai --'r penegakan 'rhukum khususnya dalam pemberatasan tindak pidana
ko-pri.
Kondisi demikian merupakan mntangan bagi KPK dan Pengadilan Tipikor Pemberantasan korupsi untuk mengembJikan fepe rcayaan masyarakar terhadap penegakan dan kepastian hukum, khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Saat ini 6 (enam) kasus besar sedang dilahukan penyidik annya oleh KpK dan secara benahap_akan segera dilimpahkan-kepada feniadilan Tipilor. Disadari tidak mudah untuk dengan cepar memb.r*r., praktik korupsi, ,r"-,]r, upaya-upaya untuk memperkuat pemberanrasan korupsi ha*, rrr.p diteruskan d"r, iil"rr;.rtk*r, dengan dukungan masyarakat dalam bentuk p.ngr*** masyarakar, keteladanan Para Penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikati0 d* ko-it*.r, politik (p o litical wil[) P emimpin teninggi negara. Untuk mendukung akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan peradilan, Amendemen 1945 telah menambah kekuasaan kehakiman selain Mahkamah
tllD
Agung yaitu Komisi_Judisial y^ng.mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap.tik"p tindak Hakim Agung dan h"lim'l"inrry"". d"r, Mahkamah Konstitusi yang melakukan judicial review terhadap undang-undang yang telah ditetapkan namun dirasakan tidak mencerminkan keadil"n dan k.b,rt,rlr"r, serra asiir"si masyarakat. Dua lembaga tersebut merupakan hasil reformasi konstitusi yang merupalran perwujudan keinginan uni.rk mengakomadasikan k.f.rrtirrg"r, masyarakat. Sejak dibentuk pada tahun 2003, Mahkimah Konstitusi srrjrh mulai melaksanakan tugas antara lain memeriksa konstirusionalitas berbagai undangundang yang diaiukal yaitu sengketa mengenai hasil pemilihan ,l*rr* baik
pemilihan umum legislatif -..tp.rtt pemilihan-Presiden, serra memeriksa berbagai sengketa antar lemb aga negara, lembaga/instansi pemerintah.
... ?erubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga telah dilakukan pada tahun 2oo4.yangmengalihkin pembinaan administrasi, f.rrJrril d"r, lembaga peradilan dari Departemen Kehakiman dan HAfr,f kepada f:|t"t"". Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif atau yang dikenal sebagai f.*bir""r, atap._ Pengalihan tersebut merupakan vpaya mewujudkan" kemandirian :"r."
kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan peniadilan beidasarkan hukum dan
v-3
rasa keadilan masyarakat. Untuk menindaklanjuti upaya pembinaan satu arap tersebut, selain melakukan berbagai perubahan terhadap UU di lingkungan peradilan, Mahkamah Agong juga telah mempersiaplcan cetak biru (bluErint) Mahkamah Aguttg yang komprehensif. Dengan cetak biru tersebut akan lebih mudah bagi Mahkamah Agorg untuk melakukan langkah-langkah prioritasi untuk mewujudkan pembinaan satu atap yang dapat mengakomodasi kepenringan masyarakat y ang berkepentingan. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi telah membawa dampak menunrnnya investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri di Indonesia. Salah satu dari sekian penyebab adalah karena ddak adanya kepastian hukum di bidang investasi dan rasa aman untuk melakukan investasi di Indonesia. Kenyataan bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan suatu investasi yang besar, maka langkah-langkah yang telah dilakukan dan perlu dilanjutkan secara intensif pada tahun-tahun mendatang adalah dengan memberdayakan Pengadilan Niaga yang telah dibentuk sejak rahun 1998. Dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus sejak digulirkannya era reformasi antara lain untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui purusan pengadilan yang adil, cepat, terbuka dan efektif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha. Dalam jangka menengah langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperluas kompetensi Pengadilan Niaga yang tidak hanya menangani permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Kompleksitas permasalahan di bidang ekonomi dan perdagangan dengan adanya pengaruh globalisasi harus diantisipasi oleh Pengadilan Niaga dengan memperkuat sumber daya hakim yang lebih berkualitas, profesional dan akuntabel dengan didukung oleh sistem informasi manajemen perkara yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat yang berkepentingan.
Upaya lain
di
bidang peradiTan yang telah dilakukan adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamr fang menetapkan Mahkamah Syariah sebagai Peradilan Syariat Islam dengan kompentensi absolut meliputi seluruh aspek Syariat Islam. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, maka untuk wilayah Nangroe Aceh Darussalam QIIAD) diberlakukan hukum Islam Tujuannya adaiah untuk menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh akan perangkat perundang-undangan yang sesuai dengan falsafah hidupnya. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan pada rahun-tahun mendatang adalah dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Qanun, yaitu landasan hukum yang mengatur berbagai kehidupan masyarakat di NAD dengan perundang-undangan nasional. Langkah tersebut sangat penting mengingat benturan-benturan berbagai sisi kepentingan masyarakat akan terjadi akan menghadapkan pada landasan hukum yang ada, sehingga NKRI akan tetap terjaga eksistensinva.
v-4
.Pembangunan materi (substansr) -hukum dan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan dalam kurun wakru lima tahun teiakhir jiga -berbagai memberikan Penguatan yang signifikan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan penghormatan hak asasi manusia Indonesia baik perempo*- drr, laki-laki. Dalam era globalisasi mendatang, semua masyarakat Indon.ri. *.*p unyai hak untuk berpanisipti ${ry pembangunan nasional. oeh karena ir., perLktran yang -sifai setara antara laki-laki dan perempuan dengan tidak -.rrg.oy"irpingkan kondradnya harus ditindaklanjuti. Berbagai peiaturan perundrlg-""d*g"; nasional yang tidak bias gender secara lenahap telah dilakukan terutama pada bidang-bidang lukum, pendidikan, ketenagakerjatn, pertanian, ekonomi, kesehiatan, ,rr-..ir perl,l diperkuat pada tahun-tahun mendatang dalam bentuk implementasi yang iebih nyatalagi. pada
lingkup daerah, dilakukannya perubahan terhadap IJU Nomo r 22 Ta,hun L999 tenrarrs Pemerintahan Daerah tidak boleh dianggap sebagai suaru langkah kemunduran dari pelaksanaan otonomi daerah, n"-,tit-hrrus dianggap ,e6"gai langkahJangkah perbaikan dari evaluasi pelaksanaan oronomi daerali"y""g t.6h b:rlangsung sejak tahun 2ool. Mengingat daerah merupakan ,jrrr,i tombak pembangunan, maka l*"- dan peraturan perundang-undangan di'tirr[k.r pusar dan daerah harus sejalan dengan kepentingan p.-b*g.to* nasioial secara keseluruhan termasuk upaya memberday"krtt sel.rruf, masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan tetap menghormati hak-hak dan kewajibannya. Pada
Sementara itu, dalam PENITELENGGARATT^N NEGARA, upaya-upaya reformasi birokrasi_ yang telah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan- realistis masih memerlukan berbagai Penyempurnaan. Banyak permasalahan yang dihadapi pada masa-masa sebelumnya belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi internafberbagai frkto, sePerti demokrasi, desentralisasi dan internd birokrasi itu sendiri *."rih .krr, berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi
teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadaf pencarian alternatifalternatif kebijakan dalam bidang apararur negara.
Dari sisi internal, beberapa faktor demokratisasi dan desentralisasi yang akan m.e1lerikan dampak pada upaya dan pemilihan kebijakan-kebijakan antaia lain
adalah: meningkatnya tuntutan akan panisipasi *"ry"r"t", dalam tebijakan publik; meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja p"Ufih meningkatnya runruran dalam penyerahan tanggung jawab, k.*.o.rrg* dan pengambilan kepurusan.
dari sisi birokrasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah antara lain: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan ke*errJrrg.r, dan penyimpangan yang tinggi; rendahnya kinerja sumblr &ya sisrem "p"r",.ri; belum kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pe*.riotahan Secara khusus
memadai sehingga belum dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dan
v-5
menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.
ini patut dicatat
bahwa pemerintah telah mencoba melakukan upaya pembaharuan manajemen pemerintah melalui: (1) implementasi sistem AKIP di pemerintah pusat dan daerah; (2) peningkatan volume penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara; P) pengembangan bentuk penyelenggura n pelayanan publik; (4) perumusan kebijakan perampingan lembaga daerah yang rasional sesuai kebutuhan (PP Nomor 8 Tahun 2003); dan (5)
Dalam hubungan
pedoman evaluasi dan klasifikasi jabatan serta standar kompetensi PNS. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi masih dan akan terus berpengaruh terhadap meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; meningkatnya persaingan antar negara, antar swasta dan antara pemerintah-swasta; meningkatnya tuntutan dan ekspektasi masyarakat pada peiayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulhan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan
informasi dalam masyarakat (digital divid"e). Perubahan*perubahan ini membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru guna meningkatkan daya saing atau melakukan aliansi strategis; dan untuk menjaga keutuhan bangsa. Apabila disana sini pelaksanaan reformasi birokrasi kurang terasa, hal ini karena tingginya komleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam
meningkatkan kinerja birokrasi aparatur negara. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan \i/ewenang, banyaknya prakterk KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Persoalan profesionalitas kinerja birokrasi di satu sisi sudah menjadi keharusan untuk diwujudkan. Namun, di sisi lain peningkatan profesionalitas yang menuntut perhatian dan konsentrasi maksimal, selalu terkendala dengan persoalan masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur negara (PNS itu sendiri). Rendahnya aparatur birokrasi merupakan faktor yang mengakibatkan sulit mewujudkan kinerja birokrasi lebih baik.
B. SRsaneN PEMBANGUNAN Tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk
v-6
mewujudkan tujuan tersebut, visi negara Indonesia jangka panjang adalah -negara terwujudnya negara hebangsaan Indonesia j., j"r*i, adil dan -od.ro y.rrg demokratis' serta sejahtera d9ng1n menjunjung ,i"gii"*rn nilai-nilai kem"nusiaan, kemerdekaan, dan persatuan beidasarkan Patrciil. i* uuD 1945. sedangkan untuk mewujudkan visi neg ra Indonesia jangka panjang tersebur, tujuan pembangunan Indonesia yang harus dicapai-"ai* t.d.*Ii.rr, L."jl"r, dan kesejahteraan.
Di dalam kerangka-visi jangka panjang tersebut di aras, maka arah pembangunan bidang hukum ditujukan pada terwujlrdny, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang menjl"J*g tinggi hukum, kesetaraan dan hak aiasi manusia. 'Wujud masyarakat seperti ini tercermin dari tegaknya supremasi hukum yang didukung oleh sistem hukum nasional yt.rg *rtttap dan mencermirrL.n i..bJrraran dan
keadilan, serra memperoleh legirimasi yat g kuat dari masyarakat luas.
Untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum rersebut, SASARAN Dr BTDANG HUKUM dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah (n) rnncnrANyA srsrEM HUKUM SECARA ADIL, KONSEKUEN, DAN TIDAK DISKRIMINATIF; SERTA (s)
TERJAMINI{YA KONSISTENSI SELURUH PERATURAN PUSAT DAN DAERAH, DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG LEBIH ATASNYA, SEBAGAI UPAYA MEMULIHKAN KEMBALI KEPERCAYAAN HUKUM DARI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA. SCCATA UMUIn SASARAN DI BIDANG PEhIYELENGGARAAN NEGARA tAhUN 2OO52009 adalah TER\$ruJUDNrA AIARATuR NEGARA vANG BERSIH, pRoFESroNAL,
BERTANGGUNGJA$TAB, SETIA TERCIPTANYA BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF AGAR DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERMUTU KEPADA SELURUH MASYARAKat.
...
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus
bidan g penyelengg
1' 2.
3' 4. 5.
negare y ang ingin dicapai adalah
sasaran pembangunan
di
:
^rean Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari rararan (fajaran) pejabar yang paling aras; Terciptanya pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, -sistem rransparan, efisien dan berwibawa; Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negar kelomp ok, arau golongan' mai=yarakat ; ^, Meningkatnya.partisipasi masyarakat dalam p.og*-bilan kebijakan publik; Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan prrr", dan daeiah, dan ddak berrentangan peraruran dan perundangan di atasnya.
C. PruoruTAS DAN AneH KmgnreN PEMBANGUNAN Sesuai dengan agenda pembangunan, . tahun
pRIoRITAs DI BIDANG HuKUM dalam 2005-2009, diletakkan pada pENEGAKAN HUKUM; PEMBENAHAN srsrEM
v-7
HUKUM YANG MENJAMIN PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM;
seTta
PENGHORMATAN DAN PENGAKUAN ATAS HAK ASASI MANUSIA.
Dalam lima tahun ke depan, pembangunan hukum akan menghadapi berbagai perubahan yang diperkirakan akan menjadi tantangan yang periu didndaklanjuti secara sistemik dan terstruktur sehingga langkah-langkah prioritas dapat diterapkan secara tepat berdasarkan kondisi dan situasi perkembangan masyarakat. Pertama, globalisasi yang merupakan konsekuensi dari hadirnya Indonesia dalam pergaulan internasional berpengaruh terhadap hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat. Melalui globalisasi, nilai-nilai internasional masuk kedalam sistem hukum nasional yang kemudian dapat merubah cara pandang bangsa Indonesia terhadap segala masalah. Pengaruh globalisasi j,rg" akan memberikan dampak terhadap benturan-benturan sistem hukum yang selama mengacu kepada Eropa Kontinental yang mulai mendapat pengaruh sistem hukum Anglo Saxon. Tidak adanya lagi batasan sebagai implikasi globalisasi menuntur kesiapan hakim dan aparat penegak hukum lainnya serta pembentuk peraturan perundang-undangan mengakomodasi kepentingan-kepenringan internasional, namun dengan tetap tidak menghilangkan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia selama ini.
untuk
Kedua, perkembangan teknologi yang cepat, termasuk didalamnya teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi tidak selamanya berpengaruh postif terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai kesempatam, teknologi informasi berperan sebagai instrumen yang sangat efisien dalam mempengaruhi dan merubah opini publik, sementara hukum sebagai instrumen ketertiban yang terikat oleh syarat dan prosedur sehingga terjadi benturan-benturan kepentinganyarngperlu ditindaklanj ud iangkahJangkah penyelesaiannya. Ketiga, proses demokratisasi yang diperkirakan tetap berlangsung di dalam lima tahu kedepan juga merupakan tantangan yang harus dihadapi agar proses tersebur berjalan dengan tenib dan tidak menimbulkan gejolak sosial di dalam masyarakat. Demokrasi terkait erat dengan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum. Untuk itu instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar-benar mengakomodasikan kepentingan masyarakat luas dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan demokrastisasi yang adil bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi sistem hukum secara keseluruhan untuk mengendalikan proses demokratisasi tersebut berjalan dengan lebih terkendali. Keempat, berlakunya berbagai kesepakatan internasional seperri AFTA, APEC, $fTO, serta Bali Concorde 20A3 dimana Indonesia merupakan peserra. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus melahukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan. yang belum sejalan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat
V.B
benar-benar terlindungi hak-haknya untuk ikut menikmati hasil kesepakatan globalisasi dalam bentuk peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.
Di
dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, dihadapi berbagai kendala. Pmarna, masih banyaknya produk hukum yang tidak sejalan yang saru yang lain. Di samping itu masih terdapat produk hukum ^nt^i yang tidak-ses,rai {engan lagi dengan perkembangan keadaan sehingga menimbulkan resistensi di dalam penerapannya. Selama produk hukum seperri ini masih dipergunakan, maka pembangunan hukum di Indonesia akan sulit menjawab runttutan- dan mewadahi dinamika masyarakat.
- K:d*, meningkatnya apatisme dari sebagian masyarakat terhadap penegakan dan kepastian hukum yang meninggalkan nilai-nilai sosial, diskriminadf, sena kehilangan impanialitas di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum sudah sampai tahap yang memprihatinkan dan dapat menjadi salah kendala bagi upaya p.t.g.L"tt dan-kepasiian hukum secara keseluruhan.
Ketiga,belum bersih dan efisien nya aparatur penegak hukum yang masih terlalu s_ering mengkaitkan rugaspenegakan dan kepastian hukum dengan penghasilan yang diterimanya dan menjadikannya pembenaran terjadinya korupsi. fonati tersebui berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum sehingga segala kegiatan penegakan dan kepastian hukum tidak dapat dilakukan secara oprimal. -
-
Pencapaian pelaksanaan pembangunan bidang hukum dalam kurun waktu 2000 2004 tetap akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan sasaran
pembangunan yang ditetapkan. Di samping itu kegiatan-kegiatan yang belum memperlihatkan pencapaian yang maksimal akan terus dievaluasi agar l$ih baik pada masa mendatang. Pembangunan hukum dalam kurun *aktu lima tahun kedepan akan melanjutkan dan meningkatkan kinerja hukum dengan rerap mengacu kepada tujuan negara sebagaimana ditetapkan di dalam pembukaa" uuo ig+s.
3
(tiga) prio ritas yang telah ditetapkan di atas, dengan tetap hukum di dalam penyelengg^ri^nnegara dan tujuan ne1ara) arah kebijakan pembangunan hukum di dalam kurun wakru lima tahun kedepan meliputi: penaraan materi hukum nasional; pembinaan masyarakat hukum; ian peningkatan sarana dan prasarana hukum. Berdasarkan
ber.le-Sa1g kepada peran
l.
Penataan Materi Hukum Nasional
Penataan materi hukum nasional dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, yng bersumber kepada Pancaiila dan LfUD 1945, akomodatif terhadap falsafah; tata nilai; dan jiwa bangsa Indonesia, dengan tetaP memperhatikan pluralitas hukum yang ada, serta taar kepada asas-asas hukum universal. samping itu penaraan materi hukum nasional harus mampu
Di
v-9
mewujudkan struktur hukum yang tertib, sehingga mampu berperan menjaga ketertiban, memberikan pengaFoman, serta mewujudkan kesejahtera n masyarakat utamanya daiam memberikan keadilan hukum yang semakin merata. Penataan materi hukum nasional dilakukan melalui pembentukan perangkat peraturan perundang-undangan yang memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis, serta memenuhi asas universai peraturan perundang-undangan. Perangkat perundang-undangan tersebut disamping harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, penghapusan diskriminasi, penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk peningkatan kuaiitas kehidupan dan peran perempuan, jrg. harus mampu mevradahi dinamika masyarakat, mampu mengantisipasi dan menjawab perubahan lingkungan, serta mampu mendukung penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Pembenrukan hukum di samping dilakukan oleh para penyelenggara negara yang diberi kewenangan untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan, juga dilakukan oleh lembaga peradilan melalui pembuatan putusan-putusan hakim dalam menangani perkara yang belum diatur di dalam peraruran perundangundangan, yang kemudian diikuti oleh hakim lain lain di dalam menangani perkara yang sejenis.
2,
Pembinaan Masyarakat Hukum
Pembinaan Masyarakat Hukum dimaksudkan untuk mendorong bekerjanya sistem hukum nasional di dalam masyarakat dengan menekankan kepada upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kemauan unruk menghargai hukum serta tumbuhnya budaya hukum di dalam masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat berperilaku tertib dan patuh hukum karena hanya dengan keadaan yang demikian hukum dapat berperan baik sebagai penjaga keteniban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun dalam mengendalikan kegiatan penyelenggar^an negara untuk mewujudkan tujuan negara.
Pembinaan masyarakat hukum dilakukan meialui peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia; pelayanan dan bantuan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia; pembinaan peradilan; dan pembinaan profesi hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM dimaksudkan agar setiap warga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai w^rga negara; menumbuhkan budaya patuh hukum serta menghargai hukum baik sebagai sarana ketertiban maupun instrumen pembangunan. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan memungkinkan setiap warga masyarakat untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakar dan sebagai
v-10
warga negara' serta berPerilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara rerrib dan terarur. Disamping itu- pening-katan penerapan dan pelayanan ,hukum juga dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas pelayan.r,
prri
penyelengg^r^
wa-rga masyarakat sesuai dengan hak-haknya secara
diskriminadf.
n gl^ kepada
..prtl t.p.t
l*
setiap
adii dan tidak
Kualitas pelayanan hukum ditentukan oleh semang t p^r^penyelenggar^ neg ra untuk menemPatkan diri bukan sebagai p"trg,r.r",L*' r.b"ili pel":ya1 -.l"it masyarakat. oleh karena itu- pelayanan hulum harus didukung"oleir i^r^
penyelenggare negar^ yang professional dan berdedikasi tinggi dalam ielaksanakan tugas-tugasiya agat mamPu mendorong aktifitas perekonomian, sosial dan politik, serta memberihan keadilan bagi setiap v/arga masyarakat.
. P;ninqkatan pelayanan hukum diselenggarakan melalui operasionalisasi norma dan kaidah hukum dalam keadaan konkiii. Pada dasarnya seriap aktifitas yang ciilakukan baik oleh warga masyarakar maupun oleh para p.rry.i.rrggara negara ad:lah aktifitas penerapan hukum karena ietiap di"i,rr oiJn hukum. Tingginya kualitas Penerapan hukum tercermin diri "ktifit"s derajat kepatuhan setiap warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum. Penegakan hukum .?^!? dasarnya dimaksudkan unruk menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di ddam masyarakat serra mempenahankan-t il"i-rril.i rori"l dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan norma dan k*edah hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap *asyar"k"t. Di samping itu, hukum jug, dimaksudkan untuk rnengendalikan perubJhan-penegakan perubahan sosial yang terjadi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, ^g berbangsa dan bernegara dapat berjalan denganlerrib drt t.r"t.rr. Penegakan-hukum sangat terkait erat dengan Peran lembaga peradilan dan penegak huf.rm lainnya. Untuk. itu peningkatan profesionalisme dan kualitas sistem peiadilan dan lembaga penegak hukum lainnya; dan penyederhanaan sistem p.r"dil* peradilan yang memihak pada kebenaran sangat penting untuk ditindaklanjuti secara rerus menerus.
r
Perhatian khusus diberikan kepada penegakan hukum dalam rtngka memberantas korupsi; pemberantasan -t.roiir-.; serca menangguhlngi penyalahgunaan narkotika dan obat berb ahaya lainnya. Dukungan p.ti.tirrt"h diberikan kepada ketiga agenda penting ini. Dalam kairan ini- Presiden akan memimpin sendiri_ upaya pemberanrasan KKN mengingat akibat yang ditimbulkannya telah merusak tidak hanya kehidupan ekonomi, tetapi juga moral bangsa.
v-11
3.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum dimaksudkan untuk mendukung bekerjanya sistem hukum nasional yang mampu berperan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Peningkatan sarana dan prasarana hukum baik jumlah maupun kualitasnya dilakukan terhadap berbagai sarana dan prasarana fungsional hukum yang lain meliputi gedung-gedung kepolisian, ^ntara kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta berbagai peralatan fungsional lainnya.
Dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional tahun 2005
*
20Q9,
untuk: Mendukung pembenahan sistem dan politik hukum y^ng menjamin penegakan dan kepastian hukum, prioritas ditujulian untuk memperkuat upaya-upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKII{) dan Kroniisme. Mendukung penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas ditujukan untuk: a, Mempertegas tugas, wewenang, d* tanggung jawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerintahan yang berdasarkan mekanisme check
PRIORITAS DI BIDANG PEhI-YELENGGARAAN NEGARA diletakkan pada upaya
1.
2.
and balances yang simetris.
b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
c. d.
apararur negara/pemerintahan, termasuk anggota TNI dan Polri; Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara/pemerintahan, anggotan TNI dan Polri, dan pensiunan/purnawirawan; Mewujudkan sistem dan mekanisme kerja aparatur negara/pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dalam rangka pelayanan kepada
publik; Meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintahan, termasuk anggora TNI dan Polri; Mendukung prioritas revitalisasi proses desentraiisasi dan otonomi daerah, ditujukan untuk menyempurnakan seluruh peraturan pusat dan daerah dalam rangka revitalisasi otonomi daerah.
e.
3.
Untuk melaksanakan berbagai prioritas di atas, kebijakan penyeleng^raan negara 2005 - 2009 diarahkan untuk: 1. Menuntaskan penanggulangan penyaiahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara:
^. b.
Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang batk (good goaernance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
v-
i2
c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi . dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
d.
2.
3.
Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab. e. Peningkatan pemberd^ya{r penyelenggar^ n negara, dunia usaha dan masyarakat madani dalam pemberantasan KKN. Meningkatkan kualitas penyelengaraan adminisrrasi negara melalui: a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebitr proporsional, ramping, luwes dan responsif. b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan. c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber drya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penycleng3araan pembangunan dengan:
e. Peningkatan kualitas pelayanan publik b.
rerurama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpanisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalanny a pemerintahan.
D. PnocRAM PT,MSINGUNAN Kebijakan PEMBANGUNAN HUKUM dituangkan dalam 9 (sembilan) program pembangunan bidang hukum, yairu: Program Perencanaan Hukum; program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; program Pembentukan Hukum; Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia; Program Pelayanan dan Bantuan Hukum, Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia; Program Pembinaan Peradilan; Program Pembinaan Profesi Hukum dan Program Pembinaan sarana dan Prasarana Hukum.
1. Pnocnela PrnnNceNAAN
HUKUM
Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah dan menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan hukum pada masa mendatang. Melalui program ini diharapkan lahir kesamaan persepsi dan kesepakatan-kesepakatan diantara para pelaku pembangunan di bidang hukum tenfiama dalam menghadapi berbagai isu strategis yang harus segera ditangani. Sasaran program ini adalah tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan
v-
i3
hukum untuk kebutuhan saat ini dan masa mendatang, mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan tanggap terhadap pengaruh globalisasi dunia. Kegiatan pokok yang dilaksanakan diantaranya adalah: (1) Pengumpulan dan pengolahan bahan informasi hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum. (2) Penyelenggaraan berbagai fora koordinasi antar lembaga dalam rangka evaluasi dan penl'usunan rencana pembangunan hukum pada masa yang akan datang. (3) Penyelenggaraan program legislasi nasional dalam upaya menentukan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. (a) Penyelenggaraan forum kerjasama internasional bidang hukum. (5) Penyelenggaraan Seminar Hukum Nasional dalam rangka pen)rusunan rencana pembangunan bidang hukum secara lebih terpadu dan sesuai dengan kebutuhan serca aspirasi masyarakat.
2.
Pnocnenn PnMsINeeN DAN Prr.ICnunENGAN HUKUM DAN HAK AsesI Mnr*tusla
Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk mendukung upaya pembentukan materi hukum nasional, baik dalam berbagai bentuk kajian, penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia maupun naskah akademis peraturan perundang-undangannya. Sasaran program ini adalah tersedianya masukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat sena rasa keadilan masyarakat. Keluaran dari program tersebut akan menjadi materi utama bagi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antarl- lain meliputi: (1) Pengkajian bidang hukum dan HAM. (2) Penelitian bidang hukum dan HAM, (3) Harmonisasi di bidang hukum dan HAM. (a) Penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan. (5) Penyelenggaraan berbagai forum dan pengolahan bahan informasi. (6) Penyempurnaan dan perubahan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (7) Pembaruan materi hukum yang sudah ada maupun pembentukan materi hukum baru untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Pnocnnm PrnnnrntuKAN HUKUM Program ini benujuan untuk mewujudkan perangkat peraturan perundangundangan yang akan menjadi acuan berperilaku di dalam penyelengg raan negara dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
program ini adalah rersusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi. Peningkatan peran yurisprudensi sebagai sumber hukum sudah Sasaran
v- 14
sangat mendesak, mengingat perkembangan pembangunan saar
ini sudah sedemikian cePatnya. Meningkatnya yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penring, terutama bagi hakim yang dengan putusannya diharapkan tidak hanya memurus berdasarkan hukum tetapi juga berdasarkan rasa keadilan mxyarakat. Kegiaran pokok y^ng dilaksanakan arLtar;- lain: (0 Penyusunan peraruran perundangundangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taar asas hukum umum, mengikuti prosedur serta pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Q) Pembinaan yurisprudensi. Pembinaan yurisprudensi dilaksanakan dengan mendorong putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim rermasuk para praktisi huhum dalam menangani perkara sejenis.
4. Pnocneu PrNncrerAN KESADARAN Hururl
DAN HAK Asesr MeNusre
Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan serra meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggar^ neg ra agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannyt, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya. Dengan Program tersebut diharapkan akan terwujud kepastian hukum, rasa adil, penyelenggaraan negara yeng bersih serra memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sasaran
program
ini
adalah meningkatnya penghargaan dan kepatuhan setiap
warga negara kepada hukum. Namun karena kedudukan dan fungsinya, pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara negar^ menjadi sangat penting untuk diutamakan. Di samping fungsinya sebagai pelayan masyarakat, aparat penyelenggara negari- berperan sebagai agen perubahan (pembangunan) yang harus mampu memberikan keteladanan dalam berperilaku teftib dan taat hukum di dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pokok yang diantaranya adalah: (1) Evaluasi dan modifikasi terhadap metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang diterapkan, agar dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan senantiasa sesuai dengan perubahan dan kebutuhan. (2) Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada. (3) Pembekalan tenaga penyuluhan hukum dan hak asasi manusia agar mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan kelompok sasaran dan menyampaikan materimateri secara lebih menarik dan tepat dan dapat dipahami oleh masyarakat dengan mudah.
5. Pnocneu PueyeNeN
DAN Bnrgn;eN
Huruvr
Program Pelayanan dan Bantuan Hukum bercujuan untuk meningkarkan kualitas pelayanan pemerintah dibidang hukum serta memberikan bantuan kepada
v-15
setiap warga negara yang kurang mampu dalam menghadapi proses hukum agar mereka mendapatkan rasa keadilan sebagaimana layaknya. Sasaran program
yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan di bidang hukum secara lebih cepar, murah dan mampu menjanghau segenap lapisai masyarakat, serta terwujudnya kesempatan yang sama bagi seriap anggora masyarakat untuk memperoleh keadilan.
_
_
?rogram Pelayanan dan Bantuan Hukum mencakup antara lain: (1) Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, misalnya pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan; pendaftaran hah atas kekayaan intelektual, akte kelahiran, dan sebagainya. Q) Pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. (3) Peninjauan kembali serta penyederhanaan syarar-syarar pelayanan hukum.
_
6. Pnocnnu PrlrcexlN
HUKUM DAN HAK Asesl MeNusrR
Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia berrujuan untuk melakukan tindakan korektif terhadap berbagai penyimpangan terhadap kaidah hukum serta norma sosial yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sasaran yang hendak dicapai adalah tumbuhnya apresiasi dan keperctya n masyarakat kepada hukum sehingga pada akhirnya akan mampu mewujudkan tegaknya supremasi hukum Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum menjadi tumpuan reformasi di bidang hukum dalam rangka merebut kembali kepercayaar, -asyaiakat termasuk dunia usaha terhadap hukum dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum, yaitu: pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Untuk itu penegakan hukum harus dilakukan secara regas, tidak diskriminatif, serra konsisten.
untuk mendukung penyelenggaraan Program Penegakan Hukum dan HAM, kegiatan pokok yang dilakukan diantaranyaadalah: (1) Melakukan penguatan upayauPaya pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkodka serra obat berbahaya lainnya.
Mengefektifkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendayagunakan berbagai institusi negara yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi; (3) Menghormati persamaan setiap ril/arga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan jajaran"yn dal** riematuhi dan mentaati hukum; (4) Menyelenggarakan audit reguler atas kekayaan pejabat negara (5) Peninjauan kembali serta penyempurna n berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, (6) Di samping itu juga dilakukan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum lainnya dalam rangka menyelenggarakan keteniban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan
A)
sewajarnya. (Z) Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin
v-
16
publik; pengembangan sistem pengawasan yang rransparan dan akuntabel. (g) Pengembangan sistem manajemen kelembagaan yang tr*iprr"rr. (9) peningk"t"r, koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan- hukuml (10) Pembaruan materi hukum y^ng terkait dengan pemberaniasan korupsi. (tt) Pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan bait kel,ra, mauPun masuk ke wilayah lndonesia. (12) Peningkatan fungsi intelijen agar aktifitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban. (13) Pembasmian penyalahgunaan narkodka dan obat berbahaya dengan melakukan identifikasi dan memurus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penunturan serra *.rrgh.tk r- para pengedarnya secara maksimal. (14) Meningkatkan pengawasan hukum rerutama dengan mendorong terbukanya akses masyarakat terhadap proses penegakan hukum, agar penegakan hpkum dapat dilakukan secara lebih benanggung jawab. akses
7. Pnocneu
PnlantNeeN PEneoneN
Program ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya proses peradilan yang lebih sederhana, cepar, repar dan dengan biaya yang murah serra mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sasaran program yang hendak dicapai adalah kembalinya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum meldui putusan peradilan yang tidak memihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Meldui Program Pembinaan
Peradilan, kegiatan terpenting yang dilakukan adalah:
(1)
meningkatkan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan;(2) Menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, dalam arri memihak kepada kebenaran; (3) Penyelesaian perkara tunggakan pada dngkat kasasi. (4) Penyelenggaraan berbagai studi dalam rangka mendorong terselenggaranya proses peradilan yang lebih transparan. (5) Penyelenggaraan studi tentang kemungkinan dibukanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalam pengambilan purusan, sena (6) Pengawasan terhadap proses peradilan.
8. Pnocneu
PEySTNAAN PRoFEsr
Huruvr
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan professional eperart penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, perugas pemasyarakatarr, keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan sebagainya. Sasaran program yang hendak dicapai adalah terujudnya apararur
yang berada dilingkungan pemerintahan maupun yang
hukum baik
di luar pemerintahan,
misalnya para penasehat hukum, konsultan hukum, notaris, perancang peraturan perundang-undangan, tenaga pemeriksa hak atas kekayaan intelektual, serra profesi hukum lainnya.
v-17
Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Penyediaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum, (2) Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum, misa,lnya Pengacara, notaries, dan sebagainya. (3) Penyelenggiraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum.
9. Pnocnant PnnnnnqlnN SARANA DAN PRAsARANA Huruna Program Sarana dan Prasarana Hukum bertujuan untuk mendukung bekerjanya sistem hukum nasional yang mantap serta mampu berperan menjaga ketertiban dan berperan sebagai instrumen pembangunan. Program sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana di bidang hukum agar bidang hukum semakin mampu menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berperan sebagai insrrumen pembangunan.
Program Sarana dan Prasarana hukum antara lain mencakup kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut: (1) Pembangunan, penyempurnaan dan rehabilitasi berbagai prasarana pelayanan hukum seperti kepolitian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, kantor imigrasi, pos imigrasi dan karantina imigrasi; serta kantorkantor pelayanan hukum lainnya. (Z) Pengadaan, penyempurnaan berbagai peralatan fungsional hukum lainnya. (3) Peningkatan system jaringan dokumentasi dan informasi hukum. (4) Penyediaan sarana publikasi bahan-bahan informasi hukum. (5) Penyediaan berbagai instrumen pelayanan hukum serta perlengkapan lainnya.
'
Selanjutnya kebijakan PEFITELENGGARAAN NEGARA diiaksanahan dalam 7 (tujuh) program, yaitu: (1) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; (2) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; (3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (4) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; (5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan 0 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. Adapun tujuan, sasaran, serta kegiatan pokok ketujuh program tersebut adalah sebagai berikut.
1. Pnocnau
PnNTn,ITpeN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungj awab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
Sasaran program ini adalah terselenggarlnnya pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan anrara lain meiiputi: (0 membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, anrara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada semua
v- 18
kegiatan-pembanguna.n; ?),menerapkan nilai-nilai etika apararur guna membangun budaya- kerjl yang mendukung produlctifitas kerja y"og ,irrggi d"alam pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya-dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Pnocneu
PnrqNcrerAN
PENGATTAsAN DAN AKUNTABTLTTAS
NEcene
Apenerun
Program ini benujuan untuk menyempurnakan dan mengefekti{kan sistem Pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Sasaran Program ini adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang -efektif akuntabel di lingkungan aparatur negara.
. Kegiatan pokgk yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internai, eksterri"l, drrt Pengawasan masyarakat; Q) menata dan menyempurnakan kebijakan sisrem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yrttg iod.penden, eiektif, efisien, transParan dan terakunkan; (3) meningkatkan tindak lanjut remuan pengawasan secara hukum; (4) meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; (5) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; (6) Menge-bangkan t€naga pemeriksa yang pr*sional; (7) mengembangkan sisrem akuntabilitas kinerja dan mendorong . peningkatan implementasinya peda seluruh instansi.; (s) = mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan (9) melalcukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. 3. Pnocnqu
PrNe,teeN KnrunnceeN DAN KrtetareKSANAAN
Program ini benujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan prorrinsi dan pemerintahan kabuparen
/koa
agar lebih proporsional, efisien dan efeklif.
Sasaran program
ini
adalah terciptanya kelembagaan dan manajemen dan Pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat, provinsi dan kabup n/kor^ y^ng ^t ke*enangan. efektif, efisien, luwes, responsive, dan tidak terjadi duplikasi fungsi d*n
. Kegiatan pokok yang dilaksanakan ^nt^ra lain meliputi: (1) menyempurnahan sistem kelembaga^n y^ng efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance; @ menyemPurnakan sistem administrasi negara untuk 111.n;ug" keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi; (3) menyempurnahan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; (4) menyempurnakan ,"r, l"Lrrrra dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusar, provinsi dan v-
19
kabupaten
/kata; dan (5) menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan
yang efektif dan efisien.
L
Pnocneu PrNcrroreen Sunnnrn Deye MRFnJsrn ApaneruR
Program ini benujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya apararur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.
ini
adalah terwujudnya negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan ^paratlrr umum dan pembangunan. Sasaran program
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) menara kembali sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; (2) menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; (3) meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; (4) menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; (5) menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan (6) mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui Penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin lainnya.
5.
Pnocn,q.m Pnmxcx,tlAN KUALITAS PELAYANAN Punrlx.
Program ini benujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermuru, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong parrisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
program ini adalah terselenggannya pelayanan publik yang lebih cepar, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan pada unir-unit kerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Sasaran
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (t) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasri, mudah, murah,*patut dan adil; (2) Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good gopernd.nce dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, penanaman modal; P) meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi; (4) meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan; (5) melaksanakan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparar pelayanan pubiik; (5) meningkatkan oprimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik; (7) mengintensi{kan
v-20
Penanganan Pengaduan masyarakat; (S) mengembangkan panisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam penrmusan program dan kebijakan layanan
publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan (9) mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggar^^n pemerintah pusar, provinsi- dan kabupaten / kota kepada publik.
6. Pnocneu PnNIucxeTAN SARANA DAN PnesnneNA APARATUR NE,ceRA Program ini benujuan untuk mendukung pelaksanaan rugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serra terpadu. Sasaran program
ini
adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung unit-unit kerja
pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada di lingkungan penyelenggaraan negara.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antarra lain meliputi: (1) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanani (2) meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan; dan (3) peremajaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional untuk mendukung ketepatan dan kecepatan operasional pelayanan umum.
7. Pnocneu PrrvrrrE,NGGARAAN PurnprNnN KnxncnneaN
DAN
KrpnurnrNTAHAN Program ini benujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan rugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelengg kenegaraan dan kepemerintahan. ^raan
ini
Sasaran program adalah terselenggar^nya rugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; (2) mendukung kelancaran pelaksanaan rugas dan fungsi faltor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja b"rarg, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; (3) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lemta ga; (4) mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan (5) meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efekiif.
v
-21
PeMSINGUNAN BTOENC
Aceun
Ben PnnanRNGLiNAN
VI
BIoeNc Acnue
A. Unauvr Undang-Undang Dasar (trtlD) 1945, Bab XI Pasal 29 (l) dan (2) menegashan bahwa 'Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa'dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ag m ny;- dan keperc^y^at itu'. Sejalan dengan amanat UUD 1945 tersebut pemerintah harus berperan aktif menjadi fasilitator agar seluruh masyarakat memperoleh hak dasar yaitu untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut nye dan kepercay^ nnya. Di samping ^gun itu, pemerintah menjadi mediator untuk meningkatkan rasa saling percaya dan harmoni kehidupan intern dan antarumat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif penuh toleransi dan saling menghormati. Pembangunan agama merupakan lp^y^mengukuhkan martabat bangsa melalui pembangunan karakter, kepribadian dan kemampuan bangsa. Di samping itu, pembangunan agama juga benujuan mewujudkan suasana kehidupan penuh toleran dan tenggang rasa, selaras, serta seimbang antara kehidupan lahir dan batin. Melalui pembinaan kerukunan umat beragama visi dan misi persatuan dan kesatuan dengan memperkokoh NKRI sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dapat diwujudkan.
Kehidupan beragama selama ini relatif lebih baik, terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan. Kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya tenrs dilakukan melalui penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan seperti: pembangunan/rehabilitasi rempar ibadah, pengadaan kitab suci, gedung Balai Nikah/Kantor ljrusan Agama (KUA) dan asrama haji. Upaya peningkatan pelayanan kehidupan beragama juga dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme petugas lain: pegawai KUA melalui ^rLtara pendidikan dan pelatihan; peningkatan pengelolaan (manajemen) haji, optimalisasi pengelolaan zakaq wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dana paramita; optimalisasi peran tempat ibadah; peningkatan peran keluarga sebagai basis pembangunan melalui pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hfta sukaya).
Untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara telah dilakukan bimbingan, penyuluhan dan penerangan keagamaan, pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, dan orientasi bagi pemuka agama, serre pengembangan materi, metodologi, dan manajemen penyuluhan. Di samping itu, telah dilakukan peningkatan baca, tulis dan pendalaman isi kitab suci sepeni Musabaqah Tilawatil
ul
Qur'an (MTQ), Pesparawi, IJtsawa Dharma Gita, dan Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serca Pemantapan keimanan dan ketaqwaan, pembinaan akhlak mulia dan budi pekeni luhur bagi siswa dan mahasiswa telah dilaksanakan serangkaian upaya melalui penyediaan bantuan sarana ibadah, penataran dan pelatihan bagi guru penyempurnaan bahan ajar, pengadaan buku pelajaran, penyetaraan D-II dan ^gam4 D-III bagi guru agama, penyelenggar^an pesantren kilar, pasraman/pesantian kilat, pabbajja samanera/samaneri, pelatihan pengelola pasraman/pesantian dan penambahan jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan. Dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama, dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antarumat beragama dapat diperkuat. Upaya pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama, bersama sektor rerkait lainnya dilakukan berbagai kegiatan pemantapan kerukunan hidup umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Kegiatan yang telah dilaksanakan kunjungan/silaturahmi, dialog dar: temu ilmiah, serta musyawarah intern dan antaumat beragama termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penanganan korban paska kerusuhan. Melalui berbagai kegiatan tersebut diberbagai daerah dapat berguna untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan saling memiliki, sekaligus melakukan deteksi dini terhadap potensi yang mungkin dapat mengganggu terwujudnya kerukunan inrern dan antar umat beragama dalam masyarakat yang sangat majemuk. Selanjutnya, guna memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serra kualitas lembaga sosial keagamaan dan memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di perdesaan yang miskin, telah dilakukan berbagai kegiatan pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan renaga pembina: pondok pesantren, sekolah minggu, pasraman/pesanrian, pabbajja samanera/samaneri, lembaga sosial keagamaan; tenaga hisab rukyat, pengelola lembaga dana sosial keagamaan, penceramah agama, dan calon penyuluh agama. Upaya lainnya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan melalui bantuan rehabilitasi gedung lembaga pendidikan keagamaan, pengadaan buku pelajaran dan perpustakaan yang dilengkapi dengan bantuan peralatan serra bantuan manajemen.
Meskipun kehidupan beragama menunjukkan perkembangan
yang
menggembirakan, semangat keagamaan masih belum banyak menyentuh pada tataran pengamalan ajaran agama, yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, alam dan lingkungan. Pembangunan agama masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat. Perilaku asusila, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya angka perceraian, keridak harmonisan keluarga, ta'wuran, pornografi, dan pornoaksi menunjukkan bahwa akhlak mulia tampak menurun dan sendi-sendi moral agama melemah. Berbagai
vI *2
perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moraliras dan etika agama itu menggambarkan adarrya kesenjangan dengan ajau:aur,-apran agama yang diyakininya.
di kalangan peserra didik, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agam juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Demikian pula
Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan muru pendidik dan renaga kependidikan, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, dan minimnya fasilitas pendukung lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama dengan memanfaatkan sentimen agama yang dianikan secara sempit karena pemahaman yang belum memadai, ketimpangan dan ketidakadilan sosid ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta Penegakan hukum yang masih lemah. Sebelumnya konflik tersebut tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal serta adat istiadat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi. Vadah tersebut biasanya bersifat lintas wilayah, lintas agama, dan lintas keanekaragaman suku bangsa.
terkait dengan pelayanan kehidupan beragama adalah berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Meskipun masyarakar yang menunaikan ibadah haji telah diatur dengan kuota nasional namun dari waktu ke waktu jumlah calon jemaah haji cenderung meningkat melebihi kuota tersebut. Oleh karenanya sebagian dari calon jemaah haji tidak dapat menunaikan ibadah haji. Di samping itu, ddam pelaksanaannya para calon jemaah sering dihadapkan pada permasalahan khususnya di Arab Saudi seperti kondisi pemondok^n y^ng belum memadai, kurangnya fasilitas pelayanan yang dimiliki Pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Permasalahan dimaksud diperburuk oleh profil jemaah haji yang sangar heterogen, kurangnya pemahaman tentang ibadah dan profesionalisme petugas haji. Permasalahan lain yang
Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan walaupun secara nyata telah memberikan kontribusi yang besar dalam pelayanan pendidikan ^mat bagi masyarakat, namun sebagian besar lembagaJembaga tersebut belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme yang dapat memicu terjadinya perselisihan antar kelompok baik dalam saru agama maupun dengan agama lain.
B. SesennN
PEMBANGTTNAN
Sasaran pembangunan bidang agama
1.
tahun 2005-2009 adalah: Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam
VI_3
.|
memeiuk agamanya masing-masing dan untuk beribadar sesuai agamanya dan kepercayaannya; Meningkatnya peran nilainilai kehidupan keluarga sebagai landasan bagi penguatan kesadaran moral dan etika; Meningkatnya kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu dalam upaya untuk menghapus ketimpangan sosial ekonomi yangada direngah-tengah masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakrt, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan;- paramira serta meningkatnya profesionalisme pengelola;
4.
Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan sehingga kehidupan beragama dapat memberi nuansa yang kondusif untuk terciptanya masyarakat yang maju, mandiri, dan terbebas dari perbuatan-perbuatan KKN;
5.
Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan sehingga pemahaman dan pengamalan agama dapat ditanamkan secara dini mungkin pada anak didik. Tcrciptanya harmonisasi kehidupan intern dan anrarumar beragama yang tolc-an "dan saling nenghormari, dalam rangka menciptakan suasana yang
6.
aman dan damai; 7.
Meningkatnya peranserta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pernbangunan nasional; dan
8.
Meningkatnya pemberdayaan lembaga penelitian dan pengembangan agama untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama yang lebih baik.
C. PRToTTAS DAN An lH KrnryexeN PEMBANGTTNAN Prioritas dan arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah :
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisanan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk ^gama; Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika; Peningkatan kesadaran rnasyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dana paramita serra meningkatnya profesionalisme pengelola. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, dan pelayanan keagamaan larnnya; Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya dan membangun harmoni kehidupan sosial;
VI*4
7. 8.
Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. ^gamauntuk
D. PnocRAM-PRocRAM PruneNcuNAN
1. Pnocneu
PnrvrNcxeteN PELAyANAN KEHTDUpAN Brnecnue
Program ini benujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanaktn qaran ag ma, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen _ pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi: ^ntaralain 1. Memberikan bantuan untuk: rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan temPat peribadatan; senifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serra hibah; dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan;
2. Meningkatkan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia; meningkatkan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serra pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA); dan meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusar pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan;
3. Meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan
4. 5.
jamaah,
efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; dan meningkatkan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, serra meningkatkan kerja sama sektor terkait di bidang produk halal; Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat, vrakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia dan dana paramita serta -ibadah sosial lainnya; dan Melanjutkan pengembangan sistem informasi keagamaan; dan meningkatkan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat;
2. Pnocneu PrNrNcreteN
PEnaeHl,unN,
prNcneyereN, pnNcruueraN,
DAN PENGEMBANGAN NneI.TvTTeI KEAGAMAAN
Program
ini
berrujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, nilainilai at^ran ag m bagi setiap individu,
pengamalan, dan pengembangan
keluarga, masyarakar, dan penyelenggara negara.
VI-5
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta pengembangan niiai-nilai keagamaan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan
L
2. 3.
meliputi: ^ntaralain keagamaan bagi masyarakat Melakukan penyuluhan dan bimbingan dan aparatur negara melalui bantuan operasional untuk penyuluh agama; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubalig/dai dan orientasi bagi pemuka agama; dan mengembangkan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta memberikan bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pasca konflik dan bencana alam; Memberikan bantuan penyelenggaraan musabaqah diawatil qur'an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis lainnya; dan Membentuk jaringan dan kerjasama lintas sektor sefia masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme [(KN), perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asu:ila.
3. Pnocnelt PErqnqcxetnN PnNnrnrKer*r Aceue DAN
PnwnrnrKehr
Kl,eclnaeRlr Program ini benujuan untuk: (1) membentuk peserra didik menjadi manusia manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; dan (2) mempersiapkan pesena didik menjadi anggota masyarakar yang memahami dan atau menjadi ahii ilmu agama dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbinanya individu-individu yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama sehingga tercipta masyarakat beragama yang baik, serta terbinanya calon-calon ahli ilmu ag ma y^ng komperen.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: 1. Menata-ulang kurikulum dan materi pendidikan agama agar berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agam4 metodologi pengajaran dan sistem evaluasi;
2. Melanjutkan pengembangan
wawasan dan pendalaman materi melaiui berbagai lokakarya, workshop, seminar, , studi banding dan orientasi; penataran dan penyetar^an D-II dan D-III bagi guru agama pendidikan dasar, S-1 bagi guru agama pendidikan menengah dan pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi dosen perguruan tinggi; dan memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama;
3. Melaksanakan dan
perkemahan pelajar/mahasiswa, lomba karya ilmiah atama, pementasan seni keagamaan; menyelenggarakan pesantren kilat,
VI*6
pasraman
4.
kilat,
dan
pabbajja/samanera/samaneri; membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserra didik, sanrri, brahmacari, mahasiswa, dan guru/dosen Memberikan bantuan sarana, peralatan, ^gamai buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa eg ma lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan; dan
5. Melakukan
kerjasama internasional program pendidikan ag
ma
dan
keagamaan.
4. Pnocneu PnNncxeTAN
KERUKUNAN UMAT Bnneceun
Program ini benujuan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama, dilandasi nilai-nilai luhur agauna untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesaruan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antarumar beragama.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan anreralain meliputi: L. Melakukan internalisasi qaran agama dan sosialisasi wawasan multikuhural di kalangan umar beragama;
2.
Membangun terciptanya hubungan anrar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah; 3. Mewujudkan sekretariat bersama antar umat beragama di seluruh propinsi; dan menyediakan data kerukunan umat beragama; meningkatkan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan panisipasi masyarakat; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan; 4. Melakukan silaturahmi/saf.ari kerukunan umar beragama baik nasional maupun ditingkat daerah/regional; membentuk Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan anrar umat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antar umat beragama; dan melakukan silaturahmi aufiara pemuda agam , cendekiawan agama, tokoh agama; 5. Melakukan rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan menyelenggarakan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; 6. Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama; dan meningkatkan kualitas renaga penyuluh kerukunan umat beragama.
5.
Pnocnena PrNcnuneNGAN Lrunecn-LEMBAGA Sosrer KraceneeN DAN Lrnasnce PnNoroxeN KEAGAMAAN
Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembag" p.nJidikan keagamaan
vI -7
dalam menunjang perubahan sosial masyarakat, mengurangi dampak negarif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan " pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional dan memperkuat niiai-nilai keagamaan dalam rangka menghadapi perubahan sosial.
Kegiatan pokok yang dilaksanahan antara lain meliputi: Memberdayakan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan nelalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembagaJembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. 2. Memberikan bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidiiao keaga*r"rr; s"bsidi dan imbatswadaya pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan blockgrant dalam pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 3. Membangun jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan melakuhan kunjungan belajar antar lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan 4. Melanjutkan upaya pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam rangka -lembaga-lembaga peningkatan mutu pembinaan sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
1.
6. Pnocnem Pr,lrnutreN DAN PeNcmrneNGAN
AcAMA
Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan penyediaan data dan informasi bagi ^gama, masyarakat akademik dan umum dalam rangka mendukung tercapainya prcgramprogram pembangunan agama. yang ingin dicapai adalah tersedianya data dan informasi keagamaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian program pembangunan Sasaran
bidang agama Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: t. Melakukan kajian dan pengembangan dalam rangka peningkaran muru pembinaan dan panisipasi masyarakat untuk mendukung pelayanan kehidupan beragama, peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilainilai keagamaan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama dan keagamaan, peningkacan kerukunan dan harmonisasi
VI*8
kehidupan beragama, peningkatan muru pembinaan lembaga
sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, dan pemberdayaan serra pemanfaatan lektur keagamaan; peningkatan kualitas dan perluasan sarana
kediklatan; dan melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak ne[atif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial y*g semakin cepat dan kompleks; 2.
Melakukan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan melalui
kegiatan workshop, seminar, penerbitan; 3. Menyelenggarakan lombaJomba penulisan/karyailmiah, buku cerita, sketsa dan komik keagamaan; 4. Meningkatkan kemampuan akademik tenaga struktural maupun fungsional antara lain melalui bedah buku.
VI_9
PnUnINGUNAN BIoeNc KngUoAYAAN
Bnn PrnnneNGLrNAN
VII
BmeNc KnnuoeyeeN
A. Unnuu Para pendiri bangsa telah berhasil membangun bangsa (nation buitding). Namun untuk membangun karakter bangsa dibutuhkan waktu yang tebih panjang dengan kesabaran dan upaya yang konsisten. Upaya membangun karakter tangs"-t.rr.6.rt mengalami Pasang surut sejalan dengan pergulatan bangsa dalam *eoerrt.rkan arah perjuangan dan juga arah pembangunan. Sebagai negara baru, pada awal kemerdekaan Indonesia diwarnai oleh pergulatan politik, terutama menyangkut persoalan ideologi negara, sesuaru hal yang mendasa, y-ang akan menentukan wujud dan jatidiri bangsa kedepan. Proses dari bawah ke atas
(bottom-up) melalui mekanisme Konstituante mengalami jalan bunru, yang kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan dari atas ki bawah Qop-doun)' Oektii Presiden untuk kembali ke UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Semenjak itu, terlebih pada era Orde Baru, secara politik formal, semangat untuk membangun budaya dan jatidiri berbasis Pancasila semakin menguat. Namun dalam perjalanannya, pembangunan yang terlampau berorientasi pada materi telah menumbuhkan budaya yang tidak sejalan dengan budaya yang ingin dikembangkan, yaitu kultur Pancasiia. Mgnguatnya proses materialisasi telah menguatkan proses dehumanisasi di berbagai bidang kehidupan. Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi d.rgatt pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan goncangan-dan krisis budaya, yang kemudian berujung pada lemahnya ketahanan budaya.
Lemahnya ketahanan budaya tersebut tercermin artari- lain dari kurangnya kemampuan dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari runtutan jaman yang secara kental diwarnai oleh derasnya arus budaya global yang difasilitasi oleh Pesatnya teknologi di bidang telekomunikasi dan multimedia, se6a transportasi. Kebudayaan nasional yang diharapkan mampu sebagai katalisator dalam mengadopsi nilai-nilai universal yang luhur dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya global yang bersifat negatif belum mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa adanya sikap adaptif-kritis, maka adtpsi budaya negatif lain: sikap gemar belanja (konsumtifl, memenringkan diri sendiri dan ^ntara mengejar kesenangan (individ.ualis-bedoni), akan lebih cepar prosesnya dibandingkan dengan adopsi budaya positif-produktif. Lemahnya ketahanan budaya juga ditunjukkan oleh gejala krisis identitas sebagai akibat semakin melemahnya norma-norma lama dan belum terkonsolidasinya norma baru, yang telah mengakibatkan terjadinya sikap ambivalensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai, ditambah dengan merebaknya semangar kebebasan, telah menyuburkan tumbuhnya pandangan yang serba boleh (permi;fl yang telah menguatkan berbagai macam divergensi dalam berbagai tata kehidupan masyarakat.
w-1
Apabila hal tersebut berkembang secaru bedebihan, selain akan menyulitkan upaya untuk memadukan gerak langkah pembangunan, juga cenderung memicu konflik di berbagai tataran kehidupan. Krisis multidimensi yang berkepanjangan telah memberikan kontribusi terhadap semakin melemahnya rasa kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, dan menguatny^ sikap ketergantungan, bahkan lebih jauh telah menyuburhan sikap inferioritas. Menipisnya semangat nasionalisme tersebut juga sebagai akibat dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman (pluralitas) yang menjadi ciri khas obyektif bangsa Indonesia. Hal tersebut tercermin dari menguatnya kohesifitas kelompok, etnik, dan agama, /ang terkadang berujung pada konflik sosial-primordial dan bahkan disintegrasi bangsa. Secara umum dapat dikatakan bahwa krisis budaya yang terjadi lebih disebabkan oleh sistem (struktur) yang dikembangkan belum selaras untuk rumbuhnya budaya luhur dan produktif yang mampu mewujudkan kejayaan bangsa di era kompetisi global. Sistem yang ada telah terlanjur korup, IanS aftrar^ lain disebabkan oleh r^ncunya t atanan dan kelembagaan formal.
B. SesAnRN
PEMBANGLTNAN
Berdasarkan kondisi umum pembangunan bidang kebudayaan disusun sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.
1. Terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya, dan daya
2. 3.
dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa. Tersebarluasnya pola pengembangan modal budaya (cultural resource) dan modal sosial (social capital) yang dapat ditransformasikan sebagai kekuatan sejarah untuk meningkatkan marrabat manusia. Terselenggaranyt upaya dan kebijakan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memperkokoh integrasi bangsa.
4. 5.
Terfasiiitasi, tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajar (learning culture) yang berorienrasi iptek dan kesenian sehingga mampu mendukung upaya untuk peningkatan peradaban manusia. Terkelolanya aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebud secara optimal dan berkelanjutan. ^yaan
C. PruozuTAS DAN AnlH KnnrynxeN PnunRNGr-rNAN Berdasarkan sasaran pembangunan di atas, prioritas pembangunan bidang kebudayaan tahun 2AO5 * 2AA9 dilerakkan pada PENGEMBANGAN KEBUDAvAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR dengan kebijakan yang secara umum diarahkan untuk: (a) mendorong tercipt^nya wadah yang terbuka dan
VII.2
demokratis bagi dialog kebudayaan; (b) mendorong runrasnya proses modernisasi; (c) reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokd sebagai salah satu dasar pengembangan erika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; d." (d) meniigkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.
-
Secara lebih rinci, arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan tahun 2005 2009 adalah sebagai berikut.
1. Menyiapkan Bangsa
Landasan yang Kokoh Bagi upaya Mengembangkan Jatidiri
Sasaran utama dari kebijakan ini adalah terwujudnya sistem dan struktur kemasyarakatan yang kondusif bagi upaya mengembangkan jatidiri bangsa yang unggul sesuai dengan nilai budaya dan lingkungannya.
. - Struktu r y{ry dimaksud meliputi segala bidang, termasuk ekonomi, politik, hukum dan birokrasi. Kompatibilitas pembangunan kebudayaan dan-bidang ^ntara lain perlu diwujudkan. Sisrem kemasyarakatan yang korup tidak memungkinkai bagi tumbuhnya jatidiri bangsa yang unggul. Pemblnahan^ sistem k.*"ryr-r"katan menjadi Prasyarat bagi terwujudnya jatidiri unggul, sedangkan pembenahan sistem kemasyarakatan terlebih dahulu harus dimulai dari pembenahanitruktur dan sistem pemerintahan sebagai pemegang otoritas formal. Upaya pemberantasan KKN perlu didasarkan pada pendekatan yang komprehensif, radikal dan sistematis, agar akar permasalahan secara mendasar dapat diatasi. Termasuk didalamnya adalah pembenahan birokrasi, antara lain melalui penetapan kewajiban dan hak aparat secara seimbang dan konsistensi dalanr melakukan upayi- penegakan hukum. Selain itu, upaya sosialisasi dan kulturisasi tata nilai luhur perlu terus ditingkatkan. 2.
Mengembangkan Modal Budaya dan Modal Sosial
dari kebijakan ini adalah meluasnya aplikasi modal budaya dan modal sosial sebagai sumberdaya y^ng mampu ditransformasikan menjadi nilai tambah. \flujud nyat^ modal budaya adalah kearifan budaya lokal, (local uisdom dan hcal gmius) yang direvitalisasi dan diadaptasikan dengan nilai modernitas sehingga menjadi ikatan dan konsensus yang kuat untuk menumbuhkan kebert"-""r, d"r, kreativitas yang mampu mendorong terbentuknya peradaban. Sementara itu, modal sosial berbentuk tindakan-tindakan kesetiakawanan, kerja sama (koperasi), dan gotong-royong di berbagai bidang kehidupan. IJnsur utama dari modal sosial adalah kepercayaan (trust) dan kebersamaan, yang terbukti dapat ditransformasikan menjadi nilai tambah ekonomi maupun sosial. Akhir-akhir ini kedua nilai tersebut cenderung mengalami proses degradasi karena menguatnya semangar individualistik Sasaran utama
yang berujung pada pemenuhan kesenangan sesaat ftedonisme). Dengan kelangkaan sumberdaya ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia, maka mengemba"gkan modal budaya dan modal sosial adalah suatu langkah strategis, mengingat keduanya daplt berperan sebagai pelengkap (complernentary) matpun pengganti (sibst;tute) dari modal ekonomi. Untuk mentransformasikan kedua modal tersebut menjadi nilai VTI-3
tambah ekonomi dilakukan pengembangan berbagai aplikasi modal budaya dan modal sosial dalam model pembangunan ekonomi, baik yang berskala nasional maupun perusahaan (penerapan manajemen), sehingga kedua modal tersebut dapat dikelola sebagai sumber pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus, tidak sekedar bersifat sesaat (intermittent) yang muncul hanya pada saat timbul bencana yang menyentuh rasa kemanusiaan atau hanya mampu bertahan dalam masyarakat komunal terbatas, manfaat modal budaya dan modal sosial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sudah terbukti dan dirasakan dalam wujud harmoni.
3. Mengembangkan Sasaran utama
dan Memantapkan Berbagai
Vujud Ikatan Kebangsaan
dari kebijakan ini adalah pengayaan instrumen kebiiakan untuk
memperkokoh integrasi bangsa.
Arus globalisme dan lokalisme yarrg cenderung menguat, mengisyaratkan perlunya upaya memperkokoh ikatan kebangsaan melalui pengembangan berbagai wujud ikatan sosial, baik yang bersifat primordial-emosional maupun fungsionalrasiorial. Agar lebih kokoh, ikatan ideologis yang bersifat abstrak perlu didukung oleh ikatan yang bersifat ekonomis-fungsional melalui suatu tindakan keberpihakan ffirmative action) yang terukur dan berkeadilan sosial. Selain iru, semangat saling menghormati keragaman perlu rerus ditumbuhkan, sejalan dengan upaya mendorong kerjasama lintas budaya di berbagai bidang kehidupan. Ikatan sosial dan ikatan kebangsaan hanya akan tumbuh subur apabila rasa keadilan dan kebersamaan berhasil diwujudkan. Untuk itu, upaya-upaya pemberdayaan terhadap semua unit sosial dan budaya perlu terus dioptimalkan sehingga terjadi partisipasi yang pada akhirnya terbeniuk konsensus. Interdependensi ekonomi dan psikologi antar wilayah dapat ditumbuhkan dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi dan transporrasi sehingga mampu meningkatkan kedeltatan fisik dan sosial masyarakar (proximity) yang dapat melampaui sekat-sekat primordial kedaerahan dan kewilayahan. Selain itu, berbagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional perlu diperkuat dan diperluas sehingga semakin memperkokoh ikatan kebangsaan haik melalui model hubungan lintas bidang (cross-cutting associntion) maupun melalui keterikatan lintas bidang (cross'cutting ffiliation) sehingga dapat meningkatkan kebersamaan antarkelompok etnis, agama, dan sosial (ekonomi). Metoda pengajaran sejarah jngn perlu dikembangkan untuk mengembangkan semangat kejuangan dan cinta tanah air. Upaya perluasan penggunaan bahasa Indonesia perlu terus dilakukan sehingga mampu menjadi vrahana perekat antarsuku dan etnis.
4. Mengembangkan
Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kesenian
yang Beradab
dari kebijakan ini adalah tumbuh dan berkembangnya budaya berorientasi iptek dan kesenian yang mengarah pada peningkatan peradaban Sasaran utama
manusia.
VII-4
global yang berbasis ip.tek menuntut penguasaan iptek yang tinggi .bagiPersaingan semua bangsa agar bisa berjaya
di arena kompetisi gtoU"t. bl.h k"r.rr.
iii,
yang dikembangkan haruslah berorieatasi pada pengembangao inovasi yang ludaya berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apiesi"si terhadap ipr.[
perlu diciptakan dan rerus ditingkatkan, salah-"sy"rakai ,rirrrry" adalah upaya
ii,
mentransformasikan budeya mitos menjadi budaya beqpikir kritis (toy*). Unrrk perlu didorong budaya membaca dan buday" ,rr.nrrli, dengan m-engoptimalkan Peran perpustakaan-dalam membangun masyarakat pembaca (reading society) dan masyarakat pembelajar (leaming sociery), serra menuju berbasis pengetahuan (knowledge.based socicty) adalah masyarakat kriris (critical society) yang akan dapat dijadikan basis pengembangan budaya keilmuan dan menciprrt maryarakat yang cerdas, inovatif dan produktif. Pengembangan kesenian, iebagai salah satu bentuk ekspresi dari kreativitas, perlu didorong- untuk menciprak"an keseimbangan antara kebutuhan material dan emosional. Upay" p.rg.-bangan iptek dan kesenian perlu diarahkan secara positif' dan konri*Ltif .rntuk meningkatkan harkat dan peradaban manusia dan sejauh mungkin dapat menghindarkan dari jebakan keinginan untuk pemuasan dorongan nafsu hedonisme semata sehingga menjadi bumerang bagi upaya pembangunan kebudayaan menuju masayarakat yang bermarrabat.
**y"r"t"t
"i
5.
Meningkatkan Apresiasi terhadap Aset Budaya Sasaran utama dari kebijakan
ini
adalah terkelolanya aser budaya secara memadai
sehingga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan secara optimal. Kondisi aset budaya, baik yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible) cukup memprihatinkan dan terancam mengalami klhancuran. Hal
itu menunjukkan rendahnya apresiasi dan komitmen masyarakar, rerutama pemerintah, terhadap keberlanjutan aset-set tersebut. Up"y" meningkatkan -pembenahan penghargaan dan komitmen perlu dilakukan, selain juga sistem pengelolaan yang kini nampak masih lemah. D. Pnocnnu-Pnocneu prurnNcuNAN
Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan tahun 2OO5 - 2OOg dengan prioritas dan arah kebijakan dimaksud ditempuh 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut.
1. Pnocru,u
PeNcwneNGAN Nru.r Buonye
Program ini benujuan mendorong proses pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam mewujudkan jatidiri bangsa y"ttg t"nig.rh dan kompetitif. Program ini juga bercujuan untuk memperkokoh ketairar"'" b,rd"y. nasional sehingga mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global,
vII-5
dalam arti mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya proses sosialisasi dan kulturisasi nilai-nilai luhur y^ng diperlukan dalam mewujudkan jatidiri bangsa yang tangguh dan kompetitif.
Kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain adalah reaitalisasi dan reaktualisasl nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur, dan transformasi kebudayaan untuk mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai baru yang bernilai positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa.
Selain
itu, akan ditempuh vprya pengarusutamaan (mainstreaming)
perikehidupan berwawasan nilai budaya yang mencakup berbagai sektor pembangunan, antara lain, ekonomi, politik, hukum dan birokrasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pemaduselarasan (kompatibilitas) dan keseimbangan antara upaya mengangkat harkat martabat manusia yang menjadi arah perjuangan manusia dengan pen:bangunan ekonomi, politik, hukum, birokrasi dan lainnya. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat pada masa lalu
pembangunan bidang sosial-budaya relatif ditinggalkan, sehingga nuansa kemanusiaan tidak dapat dikedepankan dalam khasanah pembangunan nasional. Dalam upaya pengarusutamaan ini juga akan dipromosikan dan dikedepankan modal sosial sebasai sumberdaya pembangunan ekonomi maupun lainnya. Dengan upaya pengarusutamaan tersebut diharapkan dalam jangka menengah akan tercipta suatu landasan yang kokoh bagi upaya membangun jatidiri bangsa yang tangguh dan berdaya saing.
2. Pnocnen PrucBroreAN KERAGAMAN Buonve Program ini bertujuan menciptakan keserasian hubungan baik antara unit sosial dan budaya yang ada maupun antara kepentingan mengembangkan budaya loka1 dan memantapkan budaya nasional. Dalam program ini juga akan dilakukan upaya mengembangkan berbagai model keterikatan rasional rnaupun emosional dalam memperkokoh ikatan kebangsaan. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah berkembangnya berbagai model keterikatan rasional maupun emosional dalam memperkokoh ikatan kebangsaan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain 1) Pelaksanaan promosi
sikap toleransi dan kooperasi; 2) Pengembangan interaksi yang harmonis antarunit budaya untuk memperkuat semangat kelndonesiaan; 3) Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan fteterikatan rasional dan emosional).
VII*6
3. Pnocneu PrNcruneNGAN
SrNr oew Buoeye
Iprrr
dari program ini adalah untuk menumbuhkan .budaya .Tujuan yang
dan mengembangkan berorientasi Iptek dan kesenian yang mengarah pada peningkat"n
peradaban manusia.
sasaran yarl'g henciak dicapai dalam program
ini
adalah terwujudnya
pengembangan seni dan budaya ilmu pengetahuan memperkuat identiras nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain dalam bidang iptek akan dikembangkan apresiasi masyarakat dan dunia usaha terhadap iptek, sedangkan di bidang seni akan dilakukan upaya pengarus-utamaan (nainstriaming) kesenian yang mendorong tumbuhnya watak bangsa yang beretika dan unggul. Dalam implementasi program tersebut, media massa cetak dan elektronik menjadi salah satu titik masuk (*try point) yang sangat penting sehingga melahirkan media yang mencerahkan dan berorientasi kepentingan publik.
4. Pnocneu PeNcnlornq,N
AsET
Buoeye
Program ini benujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat, termasuk aParat pemerintah terhadap aset budaya serta peningkatan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya, agar aset budaya sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi oprimal. Aset budaya yang dimaksud meliputi aset yang bersifat kasat mara (ungibte) maupun tidak kasat mata (intangible).
ini
Sasaran y^ng hendak dicapai dalam program adalah terwujudnya pengembangan Peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, dan berkembangnya industri budaya. Kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain 1) Pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan apresiasi dan komitmen pada pelestarian aset budaya; 2) Pengembangan peransena masyarakat dan swasta dalam operasionalisasi dan pemeliharaan aser budaya; 3) Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan; 4) Peningkatan sumberdaya manusia pengelola aset budaya; 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembagalembaga yang menangani pengelolaan aser budaya; 6) Pengembangan perfilman nasional yang berbasis budaya bangsa.
VII_7
PnnngeNGUNAN BIoeNc
SuunBR Deye MaNusm
Ben PpnrneNGUNAN
VIII
BloeNc SuunrR Dnyn MeNusrR
A. Utvrurvr Pembangunan sumber daya manusia (sDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (buman resiurces) pembangunan' yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak pembuahan sampai dengan akhir hidupnya. Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai penduduk, dikelompokkan menurur jenis kelamin (laki-laki dan p.r.-p.r"i), kelompok umur (anak, remaja, pemuda, usia produktif, usia reproduktif, dan usia lanjut), kelompok pekerjaan (bekerja dan tidak bekerja), serra penduduk yang berada di atas garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan. Dimensi pembarrgunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yairu kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju perrumbuh^nnya. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat kesehatan dan grzi, pendidikan, produktivitas dan akhlak mulia. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan perseba.an perrduduk yang merespon pembangunan ekonomi wilayah. Jumlah penduduk Indonesia dari ahun ke tahun terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya semakin menurun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1990 dan 2000, jumlah penduduk Indonesia sebesar 179,4 juta jiwa dan 206,2 jura jiwa, dengan laju penumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun pada periode L990-2000, atau lebih rendah dari laju penumbuhan penduduk periode 1980-1990 (L,97 persen). Keberhasilan dalam pengendalian perrumbuhan penduduk ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kelahiran. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971, angka kelahiran total (IFR) diperkirakan 5,6 anak per wanita usia reproduksi, dan saat ini telah turun lebih 50 persen menjadi 2,6 anak (hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia-SDKl, 2oo2). Penurunan TFR pada umr,rmnya sebagai akibat dari meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur. Pada tahun 797!, angka prevalensi kurang dari S persen, -Ig87,52 meningkat menjadi 25 persen pada tahun 1980, 48 persen pada tahun persen tahun t997, dan tahun 2002 sebesar 60 persen (SDKI 2OO2-03).
ini
Menurunnya tingkat kelahiran telah membawa perubahan pada struktur penduduk menurut kelompok umur. Penduduk usia muda (O-14 tahun) menurun dari persen pada tahun 1990 menjadi 30,4 persen pada tahun 2OOO, sedangkan ,36,6 penduduk usia produktif (15-6a tahun) meningkat dari 59,6 persen menjadi 65,0 Persen. Demikian pula penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,5 persen pada periode yang sama. Sebagai dampaknya, rasio beban ketergantungan telah menurun da:i 67,8 persen menjadi 53,8 persen, dan strukrur penduduk Indonesia cenderung semakin berusia lanjut.
VIU-1
Laju penumbuhan penduduk yang terus menurun jng" diikuti
dengan
peningkatan kualitas SDM, yang antara lain terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan, serta derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Berdasarkan Human Deoelopment REort 2004 yang menggunakan data tahun 2A02, nilai HDI Indonesia adalah 0,692. Secara rinci nilai indeks tersebut merupahan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 82,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar d5t persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihirung berdasarkan paritas daya beli (purchasing poruer parity) sebesar US $3.230. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari I77 negara dan berada dibawah negara-negara tetangga yaitu Singapore di urutan ke-25, Malaysia di urutan ke-59, Thailand di ururan ke-76, Filipina di urutan ke-83, dan Sri Lanka di urutan ke-96. Peringkat Indonesia pada tahun 20Q2 lebih baik dari Vietnam yang pada tahun 2001 berada di urutan ke-111 semenrara Indonesia di urutan ke-112. Kondisi pernbangunan SDM, terutama yang berkaitan dengan aspek kualitas, juga dapat dilihat dari perkembangan keadaan dan permasalahan pembangunan di bidang pendidihan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehamn dan gizi masyarakat, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, serta bidang kependudukan dan keluarga berencana.
UUD 1945 pasal 288 ayat 1 mengamanatkan
bahwa "setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umar manusia" dan pasal 3L ayat 1 mengamanatkan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Berdasarkan amanat tersebut pembangunan pendidikan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2003 terus berupaya agar setiap warga negara menerima layanan pendidikan secara memadai sebagai salah satu hak dasarnya. Pelaksanaan Vajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dilaksanakan sejak tahun 1994 berupaya, agar setiap warga negara yang berusia 7-t5 tahun dapat menikmati pendidikan paling tidak sampai lulus jenjang SMP/MTs atau yang sederajar.lJpaya tersebut secara signifikan telah meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang lebih lanjut berdampak pada meningkatkan rara-rata lama sekolah dan meningkatkan angka melek aksara penduduk Indonesia.
tingkat pendidikan penduduk Indonesia mengaiami peningkatan yang cukup berarti yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu dari 6,7 tahun pada tahun 1999 menjadi l,t tahun pada tahun 2a03, d"r, m.rrirrgkatnya proporsi penduduk berusia L0 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas menjadi 36,2 persen pada tahun 2A$. Sejalan dengan itu angka melek aksara penduduk usia 1"5 tahun keatas juga mengalami peningkatan dari 88,4 persen pada Susenas 2003 mengungkapkan bahwa
'Menggunakan perkiraan Insritute for Statistics, UNESCO, subyek untuk diperbaiki. VIII * 2
tahun 1999 meryadi 89,8 persen pada tahun 2003. Membaiknya tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh meningkatnya parrisipasi pendidilan untuk semua kelompok usia sekolah dan semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2003 data Depanemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama menunjukkan bahwa Angka Panisipasi Sekolah (APS) penduduk usiaT-L2 tahun mencapai gg,2g persen, penduduk usia 13-15 tahun mencapai 80,43 persen, dan penduduk usia 16-18 tahun mencapai 50,65 Persen. Pada tahun yang sama Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MVSDLB mencapai tL4,53 persen, SMP/MTs/SMPLB mencapai 78,43 persen, SMA/SMK/MA/ MAK mencapai 48,79 persen dan PT menjadi 14,25 persen. Meskipun kinerja pembangunan pendidikan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, capaian sampai dengan tahun 2003 masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia Indonesia ptda,tataran global. Ratarata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas yang baru mencapai 7,1 tahun belum dapat memenuhi hak-hak dasar warga ne1ar^serta belum mencukupi sebagai Iandasan pengembangan ekonomi berbasis pengerahuen (knowledge based econonry). Angka Panisipasi Sek<-,lah penduduk usia 13-15 tahun yang baru mencapai 80,43 persen dan APS pendu:luk usia 16-18 tahun yang baru mencapai 50,65 persen mengindikasikan masih banyaknya anak yng tidak bersekolah baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke ienjang yang lebih tinggi. Terbatasnya anak usia 3-6 tahun yang mengikuti pendidikan anak usia dini turut menyebabkan rendahnya kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut yang ditandai oleh masih banyaknya anah mengulang kelas dan putus sekolah pada kelas awal SD/MI. Data Susenas 2003 mengungkapkan baru t2,78 persen anak usia 3-4 tahun dan 32,39 persen anak usia 55 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah. Kondisi tersebut menjadi semakin berat dengn adanya disparitas atau kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat yang masih cukup tinggi seperti penduduk kaya dan penduduk ^ntare miskin, penduduk lakiJaki dan penduduk perempuan, antarl- penduduk di ^ntare perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah.
Data Susenas 2003 lebih lanjur mengemukakan bahwa sebagian besar Q5,7 persen) anak yang putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi baik karena ddak memiliki biaya sekolah (67,0 persen) maupun karena harus bekerja (8,2 persen). Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya kesenjangan panisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/MTs keatas (Susenas 2002). Pada tahun 2002 APS penduduk 13-15 tahun dari kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 69,09 persen semenrara APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 88,99 persen. Kesenjangar yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun yang APS kelompok termiskin baru mencapai 34,68 persen sementara APS kelompok terkaya sudah mencapai 63,99 Persen.
VIII -
3
Di
samping itu, fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama keatas belum tersedia secara merata khususnya di daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan sehingga menyebabkan sulitnya anakanak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan, di samping fasilims dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, drn/*au memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang juga belum tersedia secara memadai.
UU No. 20/2A$ tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajar^n agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki hekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun demiltian pendidikan nasional belum sepenuhnya mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian. Kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas sena belum memadainya .ketersediaan fasilitas belajar tenrtama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan. Penguasaan bahasa Indonesia yang kurang baik khususnya di wilayah yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari ternyata berdampak pada sulitnya anak menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari dan mengurangi ketertarikan anak untuk membaca. Masih banyaknya gedung sekolah, terurama di tingkat SD/MI, yang r"rsak berat berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar menggajar. Di samping itu tidak berkembangnya secara baik media pengajaran dan teknologi pendidikan, dan belum berjalannya sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan rurut menyebabkan kurang baiknya kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan lain yang sangat penting dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas adalah belum tersedianya biaya operasional sekolah/madrasah secara memadai. Sejak dilaksanakannya desentralisasi pada tahun 2001, biaya operasional sekolah terutama sekolah negeri yang semula dialokasikan melalui belanja rutin pemerintah pusar telah dialokasikan langsung ke daerah sebagai bagian dari Dana Alokasi lJmum (DAU). Namun demikian sampai dengan tahun aj*ran 2003/?004 masih terdapat sebagian kabupaten /kata yang tidak mengalokasikan angg^r^n untuk biaya operasional sekolah dan sebagian besar lainnya mengalokasikan dalam jumlah yang belum memadai.
Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten /kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masingmasing wilayah sejak dalam pen)'usunan rencana, penentuan prioritas program serra mobilisasi sumberdaya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan
VIII.4
lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdar-a yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prtritas k.b;;;i"* Dengan pelaksanaan desentrdisasi dan otonomi pendidikan diirarapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan serempat. Namun demikian pelaksanaan desentralisasi dan otooo-i pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karen-a belum mantapnya pembagian peran d* t"rrggrrngjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam l".rryidl.* anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan standar wewenang
,y_ang
pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan acuan umum- dari pemerintah pusat. Disamping itn .feliirritas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum opti-"I.
pendidikan selama lima tahun terakhir (2000-2004) mendapat .Pembangunan prioritas teninggi dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh penyediaan pembangunan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan biianj-bidang ^nggarrarlpembangunan lainnya. Dengan adanya amandemen UUD 1945 Jan dit.t"ikatttr;'I UU No. 20/2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional yang meng"rn"rrrti"r, "g", dana pendidikan selain gaji pendiJik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal20 persen dari APBN dan minimal20 persen dari APBD, serta mewajibkan pemerintah- dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, anggaran pendidikan pada tahun 2004 mendapat porsi yang lebih besar lagi. Namun demikian anggaran tersebur baru menc^fA it,s pltgtt d"ri anggaran pembangunan keseluruhan ara:u 6,6 persen dari APBN yang dibelanjakan pusar. Anggaran tersebut juga belum termasuk irgg"rrn y*g gfeh -pemerintah dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Pemerinrah d* pemerintah daerah juga belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar ,.."r" cumacuma.
Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, alokasi
di ^ngg^r^npendidikan Indonesia masih sangat rendah. Data Human Developrnent it.po* 2OO4 mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu lggg-2oo| Indonesia han1,a' mengalokasikan anggaran pemerintah (pubtic expenditure) sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PBD). Sementara dalam kurun waktu y.ng Malaysia, Thailand, dan Filipina secara benurut-turut telah mengalokarit 7,9 persen, 5,0 ""mengungkapkan Persen' dan 3,2 Persen dari PDB. Namun demikian Susenas 2003 bahwa rata-rata pengeluaran per kapita untuk pendidikan telah menc ^p^lz,izpersen untuk daerah perdesaan dan 4,53 persen untuk daerah perkotaan atiu 3,49 persen untuk r^ta-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat dalam penyediaan lnggaran pendidikan masih lebih besar dari kontribusi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.
,*"
Tingkat kemajuan pembarrgunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) ditandai oleh -kontribusinya terhadap khasanah perkembangan ilm.t pengetahuan yang bersifat universal, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan, dalam bentuk pemanfaatan produk litbang pada skala produksi dan komerri"l.' D"l"-
VIII-5
pencapaian teknologi, Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara yang diukur dalam Index Pencapaian Teknologi (IPT). Dalam peringkat itu, Indonesia menempati urutan ke 6t dari 64 negara yang tergolong dalam d.ynamically adaptor countries.
Di
sisi lain pembangunan iptek dihadapkan pada permasalahan berupa belum tersedianya sumber d^yn (manusia, modal, sarana, prasarana dan informasi) penelitian dan pengembangan (litbang) yang menyebabkan tidak tercapainya ambang kritis aktifitas litbang. Jumlah peneliti di Indonesia hanya sekitar 0.7 persen dari seluruh jumlah pegawai negeri rtav hanya mencapai 13 per 1000 penduduk pada tahun t999. Sementara jumlah paren penemuan baru dalam negeri yang didaftar di Indonesia mencapai 246 buah pada tahun 20A2, jauh lebih rendah dibanding produk dari luar negeri yang didaftarkan di Indonesia, yaitu sebanyak 3.497 buah. Di lain pihak, ddak adanya insentif bagi industri untuk melakukan aktifitas iitbang menyebabkan litbang yang seharusnya dapat dilakukan oleh dunia industri, sebagian besar masih harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan mobilitas peneliti, mekanisme intermediasi dan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, fiskal, indusrri, perbankan dan iptek kurang terintegrasi. Hal ini berakibat pada tidak termanfaatkannya pasokan hasil litbang, lambat dan rendahnya difusi dan adopsi hasil litbangr macetnya sistem transaksi, tidak tumbuhnya ketertarikan sektor keuangan untuk membiayai litbang dan rendahnya tingkat animo untuk mengadopsi hasil-hasil litbang domestik untuk pengembangan dan diversifikasi produk industri di dalam negeri. Sementara itv, 67 persen permasalahan yang dihadapi oleh industri/usaha kecil dan menengah [/UKM) di Indonesia terkait dengan rendahnya kandungan dan akses teknologi. Permasalahan lain adalah masih belum fokusnya kegiatan iptek dalam bentuk kegiatan litbang yang menyebar, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang dapat menghubungkan ipt"ek $upply) dankebutuhan (dernand), serra ^ntarakapasitas
belum kondusifnya kebijakan insentif pemerintah khususnya di sektor ekonomi yang dapat mendorong berkembangnya tarikan pasar dalam bentuk peningkatan kualitas produksi berbasis litbang di industri dan dunia usaha.
Kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara.lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan
hidup, angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan keadaan gizi masyarakat. Usia harapan hidup meningkat dari 45 (1967) menjadi 66,2 rahun (200i); angka kematian bayi menurun dari 128 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2000), angka kematian balita menurun dari 2t6 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 45 per 1.000 kelahiran hidup (2000), dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup (1986) menjadi 3A7 per 100.000 kelahiran hidup (2000). Meskipun telah menunjukkan perbaikan, jika dibandingkan VIII -
6
dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Philipina, srarus kesehatan masyarakat Indonesia masih tertinggal. Selain itu, terdapat disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaanperdesaan. AKB dan AKI lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah. Permasdahan rendahnya status kesehatan tersebut berkaitan dengan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dasar seperti perawatan selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas, rendahnya kualitas sanitasi dasar, keadaan gizi, dan penyakit-penyakit infeksi. Sementara itu, status gizi masyarakat antara lain ditunjukkan oleh prevalensi kurang gizi, anemia dan gangguan akibat kurang yodium (GAKY). Prevalensi gizi kurang (undenaeight) pada bdita, telah menurun dari 37,5 persen tahun lggg menjadi 25,8 persen tahun 2002. Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 menunjukkan anak balita yang pendek (stunting)sekitar 34,3 persen dan balita yang kurus (ansting)sebesar 16,6 persen. Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil masih tinggi yaitu sekitar 45 persen (2003), dan prevalensi GAKY pada anak sekolah sebesar 11,1 persen (2003). Status gizi masyarakat tersebut di atas, ditentukan oleh faktor penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung adalah asupan zair gizi yang tidak mencukupi dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung antara lain adalah akses terhadap makanan yang rendah, pola asuh yang tidak memadai dan pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan yang rendah.
Hasil SKRT tahun 2001 menunjukkan pola penyakit yang diderita oleh masyarakat pada umumnya masih berupa penyakii *.rrrr1"r. Seiuluh penyakit dengan prevalensi tertinggi adalah penyakit gigi dan mulur, gangguan refraksi dan penglihatan, Infeksi Saluran Pernafasan Akut [SPA), gangguan pembentukan darah (anemia) dan imunitas, hipenensi, penyakit saluran cerna, penyakit mata lainnya, penyakit kulit, sendi dan infeksi saluran nafas kronik. Selain itu Indonesia juga menghadapi"emergingdiseases" sepeni demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, chikunguya, Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS), serra penyakit-penyakit "reemerging diseases" seperti malaria dan tuberkulosis ('IBC). Angka kesakitan penyakit malaria, TBC dan HIV/AIDS cenderung meningkat. Sampai dengan tahun 2003 terdapat 29 propinsi yang telah melaporkan adanya kasus HIV/AIDS, dan propinsi yang prevalensi HIV/AIDS-nya ringgi adalah Papua, DKI Jakana, Bali, Riau dan Kalimantan Barat. Pola penularan penyakit HIV/AIDS selain melalui hubungan seksual, juga terlihat kecendenngan penularan yang meningkat pada pengguna
d*g users/IDU). Masalah kesehatan lainnya yang menunjukkan kecenderungan meningkat adalah penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, hipenensi, dizbetes mellitus (kencing manis), dan obesitas (kegemukan). Hasil SKRT tahun 1995 dan 2001 menunjukkan penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab urama kematian. Dengan demikian, Indonesia menghadapi beban ganda masalah kesehatan (double burdett) pada waktu yang bersamaan. NAPZA suntik (injecting
Vru_/
Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas, antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjurnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kerersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, renaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2002, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.277 unit, Puskesmas Pembantu 2L.587 unit dan Puskesmas keliling 5.084 unit. Dengan demikian, rata-rara setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 3,5 Puskesmas. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu) namun kualitas, pemeraraan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasiliras ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, tenrtama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit. Pada tahun 2003 di Indonesia terdapat 1.179 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 598 RS milik pemerintah, dan 581 RS milik swasta. Jumlah seluruh tempar tidur (TT) di RS sebanyak 127.217 TT. Dengan demikian rata-r^t^ TT melayani 100.000
6I
penduduk. Lebih dari 80 persen RS Kabupaten/Kota telah mempunyai dokter spesialis dasar (spesialis penyakit dalam, anak, bedah dan kebidanan). 'Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten /kota, namun kualiras pelayanan sebagian besar RS pada umumnya masih dibawah standar. Peran serta masyarakat di bidang kesehatan telah berkembang dengan baik melalui upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM). Beberapa bentuk UKBM antara lain pos pelayanan terpadu (posyandu) yang saat ini berjumlah lebih dari 200 ribu buah, pondok bersalin desa (polindes), dan upaya kesehatan tradisional. Namun demikian, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih menghadapi permasaiahan dan tantangan, lain menempatkan masyarakat sebagai objek, ^ntara lebih banyah bersifat bantuan (cbarity), berorientasi pada inisiatif petugas, serra terbatasnya kesempatan masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menentukan prioritas pelayanan kesehatan (voice and choice). Penggunaan obat generik dan obat tradisional cenderung meningkat. Jenis obat generik berlogo telah meningkat da:i2A4 jenis (1996) menjadi 220 jenis (2000). Lebih dari 95 persen kebutuhan obat nasional telah dapat diproduksi di dalam negeri, bahkan telah mulai diekspor. Namun demikian, sekitar 95 persen bahan baku obat masih harus diimpor. Kebutuhan vaksin dan sebagian alat-alat kesehatan dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, kecuali alat kesehatan dengan teknologi canggih. Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan relah dilakukan lebih luas meliputi produk pangan, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika, produk terapetik/obat, dan NAPZA disertai dengan penyidikan kasus tindak pidana. Permasalahan yang dihadapi dalam pengav/asan obat dan rnakanan antara lain adalah lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan
ViII -
8
sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, dan sistem informasi.
Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir s.emua jenis tenaga kesehamn yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan rasio dokter adalah 1:13.000 penduduk, dokter spesialis 1:32.000, perawar 1:2.g50 dan bidan t:2.600. Meskipun jumlah tenaga kesehatan telah meningkat dari tahun sebelumnya, narnun secara rasio masih jauh dari target yang ditetapkan dalam "Indonesia Sehat 2010", dan terdapat variasi antar daerah yang masih cukup tajam. Selain iru, kualitas tenaga kesehatan merupakan masalah penting untuk ditangani. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan yang meliputi senifikasi, registrarid"rt lisensi dalam pelaksanaan tugas keprofesian belum tertata dengan baik. Masalah ketenagaan kesehatan lainnya adalah ketidakseimbangan produksi dengan ^ntara penyerapan, serra distribusi dan pemeraraan renaga kesehatan. Pembiayaan kesehatan per kapita di Indonesia terendah di antara negara ASEAN, meskipun sudah menunjukkan peningkatan 8 kali dari sekitar Rp19.600/kapita (1990) menjadi Rp171.500/kapira (2000). Rendahnya pembiayaan kesehatan ini
menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan peningkatan derqat kesehatan. Pembiayaan kesehatan di Indonesia selama 10 tahun rat^-rat^ 2,2 persen dari PDB, hal ini masih jauh dari anjuran t$fHO yakni 5 persen dari PDB. Ketetapan MPR No. TAP |,[PR/W2002 merekomendasik^n agar alokasi anggaran secara berrahap mencapai 15 persen dari APBN/APBD.
Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi kesehatan, permasdahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara Pusat dan Daerah, peningkaran kapasitas SDM daerah rerurama dalam perencanaan, peningkatan sistem informasi, terbatasnya pemahaman terhadap Peraturan perundangan serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisren.
Pembangunan bidang kesejahteraan sosial telah menunjukkan banyak keberhasilan dan peningkatan meskipun masih adanya permasalahan seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, dan eksploitasi, serta diskriminasi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat renran lainnya. Permasalahan sosial yang tidak dapat diprediksi seperti kejadian bencana alam, memerlukan penanganan cepat. Selain itu, masalah kemiskinan jika tidak ditangani secara simultan dapat berdampak pada kesenjangan sosial yang meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat serra dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan.
VIII _ 9
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan banyak keberhasilan. Kualitas anak menunjukkan peningkatan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kualitas perempuan menunjukkan peningkaran, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik.
Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, masih dijumpai beberapa permasalahan, yang artairi- lain ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Gender (Gender-rekted Deoxlopment Index, GDi) Indonesia, yang hanya menempati urutan ke-90 dari 144 negara pada tahun 2004. Hal ini berarti ketidaksetaraan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dihadapi di masa mendatang. Masalah lainnya adalah masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak peduli anak. Peraturan perundang-undangan yang ada belum
dilaksanakan secara konsekuen unruk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk perlindungan tenaga kerja perempuan. Tingkat kesejahteraan anak masih rendah, dan kebutuhan tumbuh-kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hai ini dapat dilihat dari masih rendahnya perlindungan bagi anak dan partisipasi anak dalam proses pembangunan, serta banyak kegiatan pembangunan yang belum peduli anak. Peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak masih perlu ditingkatkan, termasuk kapasitas kelembagaan di dngkat nasional dan daerah. Masalah Tain yang belum teratasi adalah perdagangan perempuan dan anak, sena kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Partisipasi aktif penduduk dalam berbagai pembangunan tidah dapat terlepas dari peranan pemudanya. Pemuda mempunyai potensi yang besar sebagai sumberdaya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan, mengingat jumlahnya yang relatif cukup besar. Berdasarkan Susenas tahun 2003 jumlah pemuda mencapai sebanyak 79 ,8 juta orang atau sekita r 37 ,22 persen dari populasi penduduh lndonesia secara keseluruhan. Sementara itu jumlah penduduk kurang dari 15 tahun dan lebih dari 35 tahun masing-masing hanya sebesar 29,57 persen dan 33,2L persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa generasi muda atau pemuda hingga saat ini masih merupakan komponen terbesar dalam populasi penduduk Indonesia. Jumlah pemuda yang besar akan menjadi modal pembangunan jika kualitasnya baik, dan sebaliknya akan merupakan beban pembangunan jiha kualitasnya rendah. Sejak reformasi di segala bidang ketatanegaraan dilakukan, organisasi kepemudaan mendapat kesempatan yang luas untuk berkembang sesuai dengan visi dan misinya. Pembangunan kepemudaan dihadapkan pada permasalahan antara iain masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemuda yang bekerja di berbagai bidang pembangunan; kurangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda; masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, dan premanisme serra narkotika, psikotropika, zar adiktif (NAPZA), dan HIV; eforia reformasi membawa dampak beraneka ragam terhadap kehidupan kebangsaan seperti demonstrasi,
vu-10
keru-suhan yang sangat rentan terhadap masalah disintegrasi bangsa; lemahnya pendidikan politik dan hukum bagi pemuda; kurang tersediany" *".*.-* ac11n* baru yang dapat mengembangkan bakat, minat, dan inovasi pemuda dalam berkreasi dan berprestasi. Selanjutnya, olahraga merupakan bentuk kegiatan fisik yang berfungsi antara lain
untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, sebagai kegiatan untuk rekreasi atau hiburan, dan sekaligus sebagai sarana untuk mencapai prestasi. Sejalan dengan itu, sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan maryarakat
membudayakan perilaku hidup sehat masyarakat, telah diselenggarakan -serta berbagai program untuk meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat.
Dalam pembangunan olahraga, permasalahan yang dihadapi anrara lain kecenderungan makin menurunnya minat dan keinginan maiyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga; dan terbatasnya fasilitas olahraga, baik berupa Prasarana maupun sarana olahraga, yang merupakan salah saru faktor yartg memPengaruhi tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Fenomena makin berkurangnya fasilit;s olahraga berkaitan dengan adanya Pergeseran fungsi lapangan olahraga dan lahan-lahan kosong, yang biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga menjadi tempat usaha arau tempat pemukiman. Di samping itu, pendidikan olahraga di sekolah yang mencakup jenjang SD dan SLTp, memegang Peranan yang paling strategis dalam rangka menenrukan keberhasilan program, dan upaya memasyarakatkan olahraga. Pada jenlang ini, beberapa jenis olahraga mulai diperkenalkan dan diajarkan kepada para siswa. Secara berrahap, Proses ini akan memacu tumbuh kembangnya minat dan bakat di bidang olahraga, sehingga pada gilirannya nanti dapat dibina untuk berprestasi, baik pada tingkat regional,/nasional, maupun internasional. Permasalahan pembangunan olahraga di sekolah antara lain adalah masih kekurangan tenaga guru olahraga/Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (penjaskes), dan kurangnya sarana dan prasarana olahraga. Di samping itu prestasi olah raga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena jumlah perolehan medali maupun peringkat Indonesia dalam kompetisi olahraga internasional menunjukkan penurunan.
Di bidang
kependudukan dan keluarga berencana (KB), meskipun telah dicapai beberapa kemajuan pembangunan, namun masalah dan tanrangan yang akan dihadapi di masa mendatang masih cukup besar, arltara lain adalah masih tingginya pertambahan jumlah penduduk secara absolut. Meskipun telah terjadi penurunan fenilitas yang cukup bermakna, namun secara absolut pertambahan penduduk Indonesia meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau
momentum demografi yang terjadi pada tahun !970-an. Apabila masalah kependudukan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Disamping itu, kuantitas penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih
vm-11
relatif tinggi (1,49 persen) menyebabkan sasaran untuk tenib
administrasi
kependudukan juga semakin besar. Masalah yang masih dihadapi dalam pembangunan lcependudukan dan keluarga berencana adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur akan hak-hak reproduksi; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; serca belum terlayaninya sebagian pasangan usia subur yang ingin ber-K3. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional untuk menjadikan faktor kependudukan sebagai sentral perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.
B. SeseneN
PEMBANGI.INAN
Sasaran umum pembangunan SDM adalah meningkatnya hesejahteraan dan kualitas masyarakat Indonesia yang ditandai oleh membaiknya Indeks Pembangunan Manusia.
lebih rinci, sasaran pembangunan SDM adalah sebagai berikut. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang ditandai antara lain olehr (a) meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini; ft) meningkatnya angka panisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,57 persen, penduduk usia 13-15 tahun menjadi 96,64 persen, dan penduduk usia 16-18 tahun menjadi 69,91 persen, dengan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB sebesar 115,76 persen, APK jenjang SMP/MTs/SMPLB sebesar 98,09 persen, APK jenjang menengah sebesar 69,34 persen, dan APK jenjang PT sebesar 18,00 persen serta meningkatnya keadilan dan kesetaraan termasuk antara perdesaan dan perkotaan dan antar^ penduduk laki-laki dan perempuan; (c) menurunnya rat^-rata iama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI menjadi 1,63 persen, jenjang SMP/MTs/SMPLB menjadi 0,32 persen dan jenjang menengah menjadi 0,19 persen; (d) meningkatnya persenrase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun yang antara lain diukur dengan meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI menjadi 2,06 persen, jenjang SMP/MTs/SMPLB menjadi 1,95 persen dan jenjang menengah menjadi 1,85 persen, meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/Mi/SDLB ke jenjang
Secara
1.
SMP/MTs/SMPLB menjadi 94,00 persen dan meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/SMPLB ke jenjang pendidikan menengah
2.
menjadi 90,00 persen; dan (e) menurunnya angka buta aksara penduduk usia LO tahun ke atas. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang antara lain ditandai oleh: (a) meningkatnya proporsi pendidik formal dan non formal yang memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang
VIII _ 12
kewenangan mengajar; (b) meningkatnya kualitas hasil belajar y^ng diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar; dan G) meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapan ny a p rda masyarakat. 3. Terfokusnya kegiatan litbang iptek dalam mendorong pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Tertatanya mekanisme intermediasi yang dapat mendorong peningkatan transaksi iptek. 5. Terjalinnya kemitraan lembaga litbang dengan pihak pengguna yang didukung oleh keberadaan mekanisme dan sistem insentif bagi mobilisasi peneliti, kemandirian dan transaksi teknologi. 6. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 67,9 ahun. 7. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 25 per 1.000 kelahiran hidup. 8. Menurunnya angka kematian balita dari 46 menjadi 30 per 1.000 kelahiran hidup. 9. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 meqadi 226 Per 100.000 kelahiran hidup. 10. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita drri 25,8 persen menjadi 20 Persen. 11. Tersedianya bantuan sosial bagi
12.
korban bencana alam dan bencana sosial. Tersedianya jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesej ahteraan sosial (PMKS).
Meningkatnya kualims pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi para PMKS, termasuk bagi anak terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. 14. Menurunnya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, terurama bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik; dan meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. 13.
15.
Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda
di
berbagai bidang
pembangunan.
Meningkatnya kesehatan jasmani masyarakat dan prestasi olahraga. Menurunnya laju perrumbuhan penduduk menjadi 1,14 persen. 18. Menurunnya tingkat ferrilitas rotal menjadil,Z! per perempuan. 19. Menurunnya presenrase pasangan usia subur yang tidak tedayani (unrnetneeQ menjadi 7 persen. 20. Meningkatnya peserra KB laki-laki menjadi 4,5 persen 21. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi non-hormonal menjadi 25 persen. 22. Meningkatnya usia perkawinan pertama menjadi 21 tahun. 23. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. 24. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. 25. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggara n pelayrnan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 16. 17.
VIII
- 13
26. Tersusunnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan baik ditingkat nasional maupun daerah. 27. Meningkatkan jumlah kabupaten dan kota dalam melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
C. PnromTAs DAN Anan Kru;areN PEMBANGUNAN Sesuai dengan agenda pembangunan, prioritas pembangunan SDM diletakkan pada upaya PENINGI(ATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN, LAYANAN KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SCTTA PENINGKATAN KUALITAS KIHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.
Disamping itu, prioritas juga diletakkan pada upaya peningkatan peme r^rx n, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobiiitas penduduit yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak muiia. pendidikan tahun 2005 - 2009 adalah berikut: Peningkatan perluasan, pemerataan, dan pelayanan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis terutama untuk jenjang pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2008 baik yang dilakukan meialui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan anak usia dini juga ditingkatkan untuk membantu penumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anah memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Perhatian lebih besar diberikan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung menjangkau layanan pendidikan baik formal maupun non formal sesuai potensi dan kebutuhannya yaitu penduduk miskin, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah konflik, anak cacat, anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial. Pesena didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mendapat perhatian dan pelayanan lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak dan tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya. Peningkatan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk semua jalur, jenis dan jenjang yang diikuti dengan peningkatan kompetensi dan profesionalismenya serta penyediaan jaminan kesejahteraan sosial dan perlindungan hukum.
Secara khusus arah kebijakan pembangunan sebagai
1.
2.
VIII *
14
Pengembangan kurikulum unruk membenruk karakter dan kecakapan hidup peserta didik y{Lg mencakup kecakapan personal, sosid, intelektual, spiritual, emosi, vokasional dan kewirausahaan guna meningkatkan pemahaman nilai-nilai pruralis dan inklusif sebagai daya rekat sosial masyarakat Indonesi^ y^ng majemuk dan memperkokoh persaruan.dan kesatuan bangsa, serta membekali peserra didik lcemampuan memecahkan berbagai masalah kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia produktif. 4. Pengembangan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri yang didukung dengan peningkatan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi dan perluasan penggunaannya sehingga menjangkau seluruh masyarakar ranpa 3.
mengabaikan pengembangan bahasa daerah sebagai salah saru sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia, serra peningkatan kemampuan penggunaan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berfikir dan memperkuar penguasaan ilmu pengetahuan dan
5.
6.
teknologi serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat internasional. Pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi pendidikan serta otonomi keilmuan dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola satuan pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan peserra didik serra pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dan dalam mengelola satuan pendidikan secara sehat, bertanggung jawab, dan akuntabel. Dalam rangka mendorong desentralisasi dan demokratisasi pendidikanr perar. serra masyarakat dalam pembangunan pendidikan ditingkatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pengembangan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan untuk menjamin setiap peserta didik memperoleh kecakapan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya yang didukung dengan peningkatan penelitian dan pengembangan pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan pendidikan serra
dalam
mengembangkan metode-metode pembelajaran dan menciptakan teknologi pendidikan guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kualitas
dan kuantitas media pengajaran dan teknologi pendidikan
j.tgt
dikembangkan guna mendorong peningkatan kualitas proses belalar mengajar baik yang diselenggarakan melalui jalur formal maupun non formal termasuk pendidikan jarak jauh. 7. Penataan sistem pembiayaan pendidik^n y^ng berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel dan peningkaran anggaran pendidikan secara
bertahap hingga mencapai 20 persen APBN pada tahun 2009 untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.
vm-1s
Adapun arah kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tahun 2005 - 2Q09 adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan fokus dan kapasitas litbang iptek terutama di bidang pangan, energi, dan manufaktur berdasarkan pemanfaatan bioteknologi dan informatika serta dalam mendorong pelayanan dasar di bidang kesehatan, lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. 2. Percepatan proses difusi dan pemanfaaun hasil-hasil iptek bagi peningkatan daya saing dan produkdvitas dunia usaha dalam bentuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat Butra, unggulan dan strategis melalui penumbuhkembangan mekanisme intermediasi untuk memperluas kemudahan akses terhadap informasi iptek dan memperlancar transaksi hasil
3.
litbang. Penguatan kelembagaan iptek untuk mendorong terjalinnya kemitraan dan keselarasan litbang iptek antara pelaku iptek, dunia usaha dan pengguna iptek, mendorong terjalinnya sinergi dan keterpaduan rntaira kebijakan iptek dengan kebijakan industri dan kebijakan sektor lainnya melalui pengembangan jaringan kelembagaan Iptek di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional, serta penciptaan iklim inovasi dalam beni.rk skema insentif untuk meningkatkan mobilitas peneliti dan penguatan kapasitas litbang industri.
Dalam pada itu, arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2005 - 2009 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
2.
3.
4.
bagi seluruh penduduk melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakar dan upaya kesehatan perorangan; pengembangan pembiayaan kesehatan; pengembangan sumber daya manusia kesehatan; peningkatan penyediaan, pemerataan dan mutu obat dan perbekalan kesehatan; pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan; dan pengembangan manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dilakukan dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan golongan rentan ft*yi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menl"usui). Perhatian khusus daiam pemerataan pelayanan kesehatan ditujukan bagi daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah pemekaran, daerah rawan konflik dan daerah rawan bencana. Pengembangan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya pembiayaan yang berasal dari masyarakat, swasta dan pemerintah secara terpadu dan saling mendukung, tenrtama melalui pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan dilakukan melalui peningkatan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan
yang memadai, ahli dan terampil sesuai dengan perkembangan iptek kesehatan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan.
VIII *
T6
5. 6.
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dilahukan melalui pengadaan, produksi dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan, serta pengawasan obat dan makanan. Pengembangan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan dilakukan melalui peningkatan alsses maryarakat dalam memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan ddam penyelenggairean pembangunan kesehatan.
7.
Pengembangan manajemen kesehatan dilakukan melalui penyelenggtr^erL administrasi kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna, serta didukung oleh sisrem informasi, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan hukum kesehatan, dalam rangha meningkatkan mutu, Pemerataan dan keterj angkauan upaya kesehatan.
Datam pembangunan kesejahteraan sosid, arah kebijakan tahun 2005 '2009 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar keseiahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk penduduk lansia, anak terlantar, dan korban bencana. 2. Peningkatan pemberdayaan terhadap fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya melalui pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal usaha. 3. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yarrLg mampu
menjangkau seluruh masyarakat, kesejahteraan sosial.
terutama penyandang
masalah
Sedangkan arah kebijakan di bidang pemberdayaan PeremPuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: 5. Peningkatan kuditas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan perlindungan Perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk perlindungan tenaga kerja perempuan, dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan yatrg responsif gender, serta berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender. 6. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, serta memberikan kesempatan penuh bagi analc untuk berpanisipasi ddam Proses pembangunan, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. 7. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan profil anak; dan peningkatan panisipasi masyarakat dalam pembangunan anak dan pember&yaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tinglcat nasional dan daerah. 8. Penyerasian kebijakan peningkatan kualitas anah dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.
4.
VItr
-
17
Arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2005
- 2009 adalah
sebagai berikut.
t.
Peningkatan kualitas pemuda melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; peningkatan
potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; serta melindungi ssgenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit dan penyakit menular seksual di lcalangan pemuda.
2.
HIV/AIDS,
Menumbuhkan budaya olah raga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan peninglcatan saran{ dan prasarana olahraga, dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas serta peningkatan prestasi olahraga yfrng mampu membangkitkan rasa kebanggaan nasional.
Dalam pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana, arah kebijakan tahun 2005 - 2009 adalah sebagai berihut. t. Pengendalian tingkat kelahiran penduduk melalui upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan renran serta daerah terpencil; peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi khususnya b*gi keluarga miskin; serta peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepsi non-hormonal. 2, Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhli.embangan anak serta peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera.
3. Peningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam
rangka menyiapkan kehidupan berkeluergtr yarg lebih baik serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentans
4. 5. 6.
permasalahan remaja. Penguatan lcelembagaan dan jaringan
KB dalarn meningkatkan kepedulian dan peran sefta masyarakat dalam vpaya pengendalian jumlah dan laju
pertumbuhau penduduk. Penaraan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkunsan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. penaraan administrasi kependudukan guila meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencafiaiarn dan pelahsanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publih, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.
VIII -
18
D. Pnocruu-Pnocneu P&TSINGUNAN prioritas dan arah kebijakan dilaksanakan 48 pembangunan bidang SDM tersebut, dalam tahun 2005 - 2009 ^karL program pembangunan, yaitu:
Untuk mencapai
l.
sasaran pembangunan berdasarkan
Pnocneu PENonxeN Auer Usn Dnu
Program ini benuiuan at r semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan rumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Secara lebih spesifik, program ini benujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidilsan melalui jalur formal sepeni Taman Kanak-Kanak ffK), Raudhatul Arhfal (RA) dan benruk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak CntA) atau bentuk lain yang sederajat, dan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, ddam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan selunrh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
program ini adalah meningkatnya angka panisipasi pendidikan anak usia dini, tumbuh dan berkembangnya peserta didik pendidikan anak usia dini sesuai dengan tahaptahap perkembangan dan usia mereka, dan meningkatnya kesiapan lulusan anak usia dini untuk memasuki jenjatgpendidikan selanjutnya. Sasaran
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (t) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yauo;g ada, seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD, yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wileyfr, dukungan penyelenggeraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenate kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidilcan dan/ttat dukungan operasional/subsidi/hibah ddam bentuk block grant atau imbel swadaya, serta menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini; (2) Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran PAUD t feng mergacu pada tahaptahap perkembangan anak, perhembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni; (3) Pembudayaan, sosialisasi, dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada oratrgtua, masyarakat, dat pemerintah daerah, sebagai upaya membantu pernrmbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut; dan (4) Mengembangkan kebijakan, melakukan perencanaer, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejdan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
VItr
-
19
2.
Pnocnenn t$(/qm Bnrnlnn PBNnInrrrq,ru Desen Snnrnn*llq Ternrx
Program ini bertujuan untuk meninghatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur ftrrmal maupun non-formal yans mencakup Sekolah Dasrr (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (hrII) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MT$, atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7*15 rahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidakddaknya sampai jenjang sekol*h menengah pertema atau yang sederajat. Sasaran program \fajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah meningkarnya APK dan AFM jenjang pendidikan dasar dan APS kelompok usia 715 tahun, meningkatnya angka melanjuthan lulusan jenjang sekolah dasar ke jenjang sekolah menengah pefiama, meningkatnya angka penyelesaian sekolah dengan menurunkan angka putus sekolah, dan menurunkan lama rata-rata penyelesaian sekolah dengan menurunkan angka mengulang"
Berdasarkan $asaran tersebut diatas, program ini dititikberatkan pada (1) peningkatan panisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar rerurama melalui penjaringan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD/MI dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SDIMI ke jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai rerutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendifikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang ddak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidihan yang berkualitas, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sartna dan prasarana yang rusak, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai; dan/atau subsidilhibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi saruan pendidikan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan; (2) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar yang memenuhi kebu$han, kondisi, dan potensi anak melalui pendidikan formal, dan non formal termasuk pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti pros€s pembelajaran dan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat isrimewa; (3) Memaksimalkan vpayl- penarikan kembali siswa putr,rs sekolah dan lulusan $D/MI yang ddak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mentoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah
menerapkan sistem informasi pendidikan yarry berbasis masyarakat dan penyediaan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau aaucher pendidikan; (4) Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan antara
lain
VIII -
20
peserta didik termasuk kecakapan vokasi untuk pesefta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah; (5) Penyediaan sarana pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termazuk peralatan perrga pendifikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilnu pengetahuan dan teknologi guna
meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetabuan ye t dipelajarinya; (6) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; V) Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenaot dan tanggungjawab pada satuan pendidikan unruk mengelola sumberdaya yang dimiliki ddam mengembangkan institusinya; (8) Peningkatan partisipasi masyarakat baik &tam penyelenggat^an, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai (9) pentingnya pendidihan dasar bagi anak laki-laki maupun anak peremPuan; dan Mengembangban kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring evaluasi, pengavrasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anah usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
d-
3.
Pnocniuu PnNomKeN MENENGAH
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjanghau bagi penduduk laki-laki dan perempuan meldui jalur formal maupun non-formal, YMg mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) &n Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara sigrrifikan sebagai dampak positif pelalssanaan \Fajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolaVmadrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yarg tidak melanjutkan ke jenjang peudidikan tinggi untuk masuh ke dunia kerja. Sasardn program Pendidikan Menengah adalah meningkatnya APK dan APM jenjang pendidikan menengah dan APS kelompok usia 16-18 tahun, meningkatnya
angka melanjutkan lulusan jenjang sekolah menengah pertama ke jenjang sekolah menengah, meningkatkan angka penyelesaian sekolah, rnetrurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, dan meningkatnya tingkat kelulusan ujian nasional dan tingkat uji kompetensi peserta didik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan anterl- lain meliputi: (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk USB, RKB, laboratorium, pe{pustakaan, buku pelajaran &n peralatan perega pendidikan, ymg disenai dengan penyediaan pendidik da. tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaen biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk
block grztnt atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk 6sni''gkatkan mutu pelayanan pendidilcan termasuk subsidi atau beasiswa bagr vItr -
21
didik yans berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang terprestasi; (2) Pengembangan kurikulum, bahan ajat, dan model-model peserra
pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbanskan_ smndar irrt*trrt*iottal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; dan khusus untuk pendidikan kejuruan mengacu pula pada standar kompetensi fierja nasional, internasional dan industri; (3) Penataan bidang keahlian pada pendidilcan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; (4) Penyediaan layanan pendidikan baik umurn mopun kejuruan bagi siswa SMA/MA/SMK/MAK sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melaniutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan mmbahan fasilitas pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan mengembangkan formal mauPun nonformal, pendidikan
dan
baik
iekolah/madrasah dengan standar narional dan internasional secart bertahap; (5) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas pesertn didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; (6) Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan ranggungjawab pada satuan pendidikan unnrk mengelola sumberday* yans dimiliki dalam mengembangkan institusinya; (7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraail pendidikan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan pendidikan menengah, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menensah baik umum maupun hejuruan bagi analc laki-laki *urrpor anak perempuan; (S) Penyiapan pelaksanaan Wajib Belaiar Pendidikan 12 Tahun rerutama untuk daerah-daerah yang ApK SMp/MTs atau bentuk lain yang sederajat tel*h mencapai 95 persen atau lebih; dan (9) Mengembangkan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengau/asan pelaksanaan pembangunan penfidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
4.
Pnocnem Pm'tnmffiAl{ TrNcct
ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan pemerataiufl pelayanan pendidikan tinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun PerfmPuan yang Program
mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yans diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, poliieknilc, sekolah tinggi, institut atau universitas yang bermutu tinggi dan relevan terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat berkontribusi secara optimal pada peningkatan kesejahteraan rnasyarakat dan daya saing bangsa.
program Pendidikan Tinggi pada mhun 2009 adalah meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi t8 persen, meningkatnya angka melanjuthan lulusan jenjang sekolah menengah ke jeniang pendidikan tinggi menjadi 82,94 persen, meningkatnya angka penyelesaian kuliah, menurunnya angka putus kuliah, d*n **t',rrunnya lama waktu penyelesaian studi, meningkatnya Proporsi lulusan Sasaran
VIII * 22
pendidikan tinggi yang terserap lapangan kerja, dan meningkatnya intensitas dan kualitas penelitian yang dilakukan perguruan tinggi guna menciptakan ihnu pengemhuan dan teknologi baik dasar maupun terapan yang berguna untuk mendukung pembangunan nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antar lain meliputi: (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan belaiar mengaiar termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai dengan dengan bidang yang dibutuhkan hingga mencapai keadaan yang memungkinkan meningkatnya kuditas proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi secara berkelanjutan; Q) Penyediaan dan pengembangan instrumen hukum berupa peraturatr perundang-undangan mengenai perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba dan mempunyai kewenangan mengelola sumber &y^ secara mandiri unftk melenggarakan pendidikan; (3) Pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi serta mengembangkan bahan ajar yangdisesuaikan dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (4) Penyediaan bieyr operasiond pendidiLan ddam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan tinggi termasuk subsidi bagi peserta didik yang kurang beruntung tetapi mempunyai prestasi akademis yang baik; (5) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Ti"ggt yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat termasuk penerapan otonomi keilmuan yang mendorong Perguruan tinggi melaksanakan rugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bidang penelitian di lingkungan perguruan th$t; (6) Peningkatan kerjasama Perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tings dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa; (7) Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat unruk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan (8) Pengembangan kebijahan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelatsanaan pembangunan pendidikan tinggi sejalan dengan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
5.
I}RoGRAM
KNomrreN NoN
FORMAL
ini benujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki' laki maupun perempuan sebagai petrgganti, penambah dan/atau pelengkap pendidiLan formd guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan den keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi Program
pendidikan keak*araanr pendidikan kesetaraan unmk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidiLan lain yang
vlu - 23
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.
nonformal adalah menurunnya angka buta aksara, pendidikan non-formal, meningkatnya minat pelayanan ketersedia*n meningkatny* pendudulc dewasa untuk mengikuti pendidikan sepanjang h*yut, dan meningkatnya kualitas dan kompetensi lulusan pendidikan non formal. Sasaran program pendidikan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan besena pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan panisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal; (2) Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal yang melipud lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar
masyarakat,
dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang seienis;
(3)
Pengembangan kurikulum, bahan, ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; (4) Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk black grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserra didik yang kurang beruntung; (5) Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakuken oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiaran belajar secara mandiri dan kelompok; (6) Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan nonformal sesuai dengan minat, potensi, dan keburuha$ (/) Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal; dan (S) Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelalcsanaan pembansunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilita$, parrisipasi, dan demokratisasi.
6, Pnocn*lt PnxrucxetAN Muru
Pnnpmur DAN TENAcA KEPENDIDIKAN
Program ini benujuan untuk (1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada saruan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuh dapat merencanakan dan melaksanakon proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatii dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pensawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.
VITT-24
Sasaran protram ini adatah meningkatnya rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkuditas, kompeten, dan profesional terhadap peserta didik dengan rerap memperhatikan pemerataan, efisiensi dan efektivitasnya,
meningkatnya kuditas layanan pendidik dan tenaga kependidikan, ser[a meninghatnya kesejahteraan dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatar' penemPatan' dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih adil didasarkan pada hetepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan sasaran; (2) Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan sehingga pendidik memiliki kualifikasi minimun dan senifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidiLan nasional, pengembangan sistem standardisasi dan senifikasi profesi pendidik, clan penerapan standar profesiondisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya; d* (3) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hulcum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem remunerasi dan iaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, &n perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
7. PnocneU
PSNDIDTKAN I(NPTNESEN
Program Pendidikan Kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuaa, keterampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri departemen atau lembaga pemerintah non departemen ddam pelaksanaan tugas kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal. program ini addah tertibnya kelembagaan pendidikan kedi"asan dan meningkatnya kualitCI penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan standar Sasaran
nasional dan/
atteu
internasional.
Kegiatan pokok yang dildrsanakan antara lain meliputi: (1) Pelaksanaan evaluasi pelalsanaan pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga keria kedinasan dalam rangka meninglcatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraarL pendidikan kedinasan; (2) Peningkatan kuditas, kompetensi dan profesionalisme pendifik dan teoaga kependidikan melalui pendidikan dan latihan baik gelar maupun non gelar; (3) Pengembangan kurikulum pendidikan kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsi departemen atau LPND penyelenggara pendidikan kedinasatyuLgbersangkutaq (4) Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar nasional/dan atau disertai dengan pengembangan sistem akreditasi pendidikan internasion.l kedinasan; d"" (5) Pengembangan kebijakan, melakukan perenctrraan, monitoring,
y*g
VItr -
25
evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan kedinasan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, paftisipasif, dan demokratisasi.
8.
PRocnau PnNcn*TnnNGAN BunnyR BnCE DAN PEMBINAAN PEruUSTAKAAN
Program ini benujuan untuk mengembangkan budaya baca, bahase, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuh peserta didik dan masyarakat umurn guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.
$asaran program
ini
adalah meningkatnya budaya baca mxyarakaq
berkembangnya sinergt antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat, meningkatnya perluasan pelayanan perpustakaan dan mman bacaan masyarakat; dan meningkatnya ketersediaan bahan bacaan untuk peserta didih dan masyarakat umurn.
Kegiatan pokok yang filaksanakan antara lain meliputi; (1) Kampanye dan promosi budaya baca melalui media masa dan cara-cara lainnya; (2) Perluasan dan peningkatan kualitas lay*nan perpustakaan melalui: (-) penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan tamon bacaan masyarakat; (b) pengadaan $arana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat; (c) mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitasfasilitas yang ada di masyarakat; (d) peningkatan peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakrt dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca termasuk buku-buku bacaan sebagai saraila belajar sepanjang hayat; (e) peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan yang berada di satuan pendidikan melalui pendidikan dan latihan; dan (f) peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, rcrutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas, dan fu) pemberdayaan tenaga pelayan perpustakaan dengan mengembangkan jabatan fungsional pustakawan; (3) Pemantapan Sistem Nasional Perpustakaan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional; (4) Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat melalui (r) pengembangan perpustakaan nasional dan daerah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepustakaan; (b) peningkatan jaringan perpustakaan dari tingkat pusat sampai daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan masy*rakat; dan (") peningkatan kemampuan perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah dalarn memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar kelayakan; dan (5) Pembinaan dan pengembangan bahasa unmk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi $astra, dan seni.
VtrI - 26
9. Pnocneu PBr.IErmeN oeN PnucrrrneNceN
PTNoIDII(AN
Program ini benujuan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas penelitian dan pengembangan pendidikan guna mendukung perumusan kebijakan dalam memecahkan permasalahan kendda pembangunan pendidikan.
ini
adalah terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan Sasaran program hurikulum yang sedang berfalan, terlaksananya penelitian kebijakan dan penelitian di tingkat kegiatan belajar mengajar yang dapat digunakan untuk memperbaiki arah pembangunan pendidikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengaiar, berkembangnya inovasi di bidang pendidikan, dan meningkatnya kualitas tenaga peneliti dan pengembang pendidikan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan e\taru lain meliputi: (1) Pelaksanaan peneliiian kebijakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembantpnan pendidikan nasional yang efektif dan efisien; Q) Pelaksanaan penelitian kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas guna memperbaiki kualitas proses belajar mengajar serta pengembangan inovasi untuk menciptakan metode-metode pembelaiaran, media pengajaran, dan teknologi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahu"o, teknologi, budaya dan seni; p) Pelalcsanaan evaluasi terhadap petaksanaao kurikulum yang berjalan dan standar kompetensi nasional yang diikuti d.ttg* pengembangan kurikulum yant lebih tepat; (4) Pengembangan standar ketulusan peserra didik dan standar kelayakan lembaga pendidil
Pnocneu MINIJSMEN PELAYANAN PBrvploxeN
Program ini berrujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah, mengembangkan tata pemerintahan yang baik (Sood gwernance), meningkatkan koordinasi antaningkat pemerintahan, mengembangkan kebiiakan' melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan panisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
program ini adalah tersusunnya berbagai peraturan pemerintah yang diperlukan dalam melaksanakan IJU No. Z0l2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiond, meningkatnya kesadaran ma,syarakat mengenai pentingnya pendidikan dan peran serra masyarakat dalam pembangunan pendidikan, tersusunnya sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, meningkatnya kapasistas institusi pengelola pendidikan di tingkat pusat, provinsi dan kabupater/kota, tersusunnya sistem pengelolaan pendidikan yang dapat merespon ert globalisasi bidang pendidikan, dan tersusumya sistem pengavrasan pembangunan pendidikan. Sasaran
dilaksanakan xrt^r^ lain meliputi: (1) Penyusunan Peraturan Pemerintah yang diperlukan dalam pelaksanaan UU No. 20/2003 tentang Kegiaran pokok
y&g
vm-27
$istem Pendidikan Nasional dan melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai Peraruran Pemerintah tersebut; $ Peningkatan kapasitas institusi yarg bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional unmk semua jenjang pemerintahan; (3) Pengembangan manajemen penfidikan secara terpadu dan holistik serra peneraFan tatakelola satuan pendidikan yars baik termasuk tatakelola pendidikan swasta yang mencakup sekolah umum dan sekolah keagamaan; (4) Pengembangan sistem pembiayaan yang berkeadilan dengan memberikan aiokasi yang lebih besar kepada yang lebih membutuhkan serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan setiap jenjang pemerintahan; (5) Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat saruan pendidikan; (6) Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite $ekolah/Madrasah, serta pembentukan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi lulusan; (7) Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan; (t) Pengembangrn telcnologi penfifil
Pnocnnru Pnurumnlq DAN PnNnrnrex DAN FEhIcnndnANGAN lruu PnhrcrTeHuAN DAN Tu<woroct
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditujukan untuk meningkatkan fokus dan mutu hegiatan penelitian dan pengembangan di bidong ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi inti dan kebutuhan pengguna. Sasaran yang ingin dicapai adalah terfokusnya kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang pangan, energr, dan manufaktur berdasarkan pemanfaaran bioteknologi dan informatika serta di bidang kesehatan, lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Kegiaran pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (0 Penelitian dan pengembangan prograffi prioritas di bidang pa.ngan, energi dan manufaktur, berdasarkan pemanfaatan bioteknologi dan in{ormatiha; CI) Penelitian dan pengembangan program tematis di bidang kesehatan, lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakati (3) Pengembangan teknologi proses untuk rnendukung peningkatan produksi; (4) Pengembangan riset dasar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan; (5) Penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; dan (6) Penelitian untuk
VIII -
28
mendukung kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lainJah. 12.
PRoGRAM DrruST
DEN
PNUEXTEETEN IN'TU PENGETAHUAN DAN
TEKhIOLOGI
Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditujukan untuk mendorong tumbuhnya mekanisme intermediasi dalam mendorong Proses diseminasi hasil litbang sefta pemanfaatannya oleh dunia usaha, industri dan masyarakat.
ingin dicapai adalah terbangunnya mekanisme intermediasi dalam mendorong peningkatan penanfaatan hasil litbang serta terbangunnya pola komunikasi y*g interaktif antara lembaga Iptek dengan industri dan pengguna. Sasaran yang
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Penyediaan informasi teknologi kepada dunia usaha dan masyarakat; Q) Penyediaan iasa konsultasi dan asistensi tekois; (3) Pengembangan sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha; (4) Pengembugan pola kemitraan lembaga litbang dan industri; (5) Pengembangan prasarana untuk mendukung standar mutu produk dunia usaha; dan (6) Pengembangan teL<no-qt tmzinment. 13.
Pnocneu PrNcuereu Keplsrres IGuunncAAN Innu PENcnrerrue,rs oeN Trrcqorocr
Program Penguatan Kapsitas Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dirujukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga iptek agar memiliki kemampuan dan peran yang siginifikan dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
yang ingin dicapai adalah meningkatnya kompetensi lembaga litbang sena terjelinnya kemitraan lembaga titbang dengan pihak Pengguna yang fidukung dengan keberadaan mekanisme dan sistem insentif bagi mobilisasi peneliti, kemandirian dan transaLsi teknologi. Sasaran
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Perumusan konsep revitalisasi kelembagaan iptek untuk optimalisasi peran fungsional dan profesional lembaga litbang; (2) Aktualisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis ddam fungpi intermediasi; (3) Peningkatan sistem manajemen iptek terpadu, (4) Penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan iptek; (5) Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah dalam perumusan kebijakan iptek; (6) Penyusunan indikator pencapaian iptek ddam bentuk statistik iptek nasional; (/) Perumusan lconsep kebijakan sinergisme bidang iptek, pendidikan dan industri; CI) Akreditasi pranata- litbang; dan (9) Optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek dalam melaksanakan kegiatan litbang.
vm-29
14. Pnoons.na FRonnosr KEsnHnter{
nnN PEI/InnRDAYAAN MASYARAKAT
Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga/kelompok dan masyarakat termasuk swasta dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan sosial budaya setsmpat dalam rangka memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannye. Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) tersedianya kebijakan teknis promosi kesehatan; (2) terbangunnya jalinan kemitra*n dan peran serta dalam promosi kesehatan; (3) rcrsusunnya metode, teknologi dan sarana promosi kesehatan; dan (a) meningkatnya upoya hesehatan bersumber masyarakat dan gerakan generasi muda pembangunan kesehatan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) menyusun kerangka kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; (2) mengembangkan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (3) menumbuhkan dan mengembangkan model promosi kesehatan menunrt spesifik daerah;-(4) meningkatkan promosi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (S) mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pihak lintas sektor, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat; (6) mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda; (7) meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang dimulai sejah usia dini; (8) meningkatkan kemampuan tenaga pengelola program promosi kesehatan; dan (9) meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 15. PnOGRAM
LnqcrIrNCEN SEHAT
Program ini ditujukan untuh mewujudhan mutu linglcungan hidup yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan masalah kesehatant
Terlindunginya masyarak*t dari kondisi lingkungan yang tidak sehat; dan Q) Menurunnya faktor resiko lingkungan penyebab penyakit dan gangguan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai adalah: (1)
Kegiaran pokok yang dilaksanakan antarx lain meliputi: (1) Menyusun kerangka kebijalian kesehatan lingkungan; (2) Meningkatkan kemampuan upaya kesehatan lingkungan; (3) Meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangaa kejadian luar biasa 6tB); (+) Meningkatkan jejaring dan kemitraan dalam vpa'y, kesehatan lingkungan; dan (5) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.
VIII *
30
16. PRocRAM
Upeve IGSEHATAN Mesve.nexer
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemerataan, keteriangkauan dan muru upaya kesehatan masyarahat yang berhasil guna dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat.
Sasaran yang akan dicapai addah: (1) Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana upaya kesehatan dasar; (2) Meningkatnya kepuasan PenBguna fasilitas pelayanan kesehatan dasar; (3) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagr keluarga miskin termasuk di daerah terpencil dan perbatasan; dan (4) Meninghatnya cakupan pelayanan kesehatan kerja.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Menyusun kerangla kebijakan up y^ kesehatan masyarakat; (2) Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan Memberikan dukungan koordinasi upaya kesehatan masyarakat; penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin dan masyarakar renran di daerah telpencil dan perbatasan, ant^ra lain dengan meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan jaringannya); (a) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat; (5) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pttobitt.* pelayanan kesehatan kerja; dan (6) Meningkatkan dukungan
(3)
administrasi dan operasiond program. 17.
Pnocneu Upnve
Program
ini
I(ESEHATANI
PnnoneNceN
ditujukan untuk meningkatkan rnutu, pemerataan dan
keterfangLauan pelayanan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit; serta memulihkan kesehatan perorangan yang terjangkau oleh segenap masyarakat. Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) Meningkatnya pelayanan
praktek bidan,
perawat, dokter keluarga, dokter gigi dan dokter spesialis, praktik bersama, balai pengobatan dan sarana kesehatan lainnya; (2) Meningk^tny^ pelayanan kesehatan rujukan, kegawatdaruratan, pengobatan tradisional dan alternatif; (3) Meningkatnya pelayanan penunjang medik dan non medik (laboratoriurn, sarana, prasarana dan rt.t)t (+) Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan perorangan; dan (5) Berkembangnya kemampuan RS Pendidikan dan RS Satelit sebagai temPat pendidikan berbasis kompetensi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (t) Menyusun kerangha kebijakan upaya kesehatan perorangan; (2) Memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di RS dan pelayanan rujukan lainnya; (3) Melakukan advokasi dan sosidisasi kebijakan upaya kesehatan perorangan; (a) Melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam penyelenggeraan kegiatan uPaya kesehatan perorangan; (5) Melakukan kajian dan monitoring dan evaluasi kegiatan uPaya kesehatan perorangan; (6) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan Perorangao; (4
VItr
_ 31
Memberikan banruan/dukungan pada RS a{iliasi dan RS satelit pendidikan dan daerah terpencil dan pemekaran; dan (S) Memberikan dukungan administrasi dan operasional program. 18. Pnocnenn PnrscBceuAN DAN PnMsa,RANrA$AN
Pnlqverut
Program ini dirujukan untuk menurunknn angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta mencegah penyebaran serta mengurangi dampak penyakit. Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) Tertindunginya masyarakat dari penyakit
dan kecacatan akibat penyakit dan kondisi matra; dan (2) Menurunnya kematian akibat penyakit dan kondisi matra. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Menl"usun kerangka kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyahit serta kesehatan matra; (2) Meningkatkan kemampuan pencegahan dan pemb*rantasan peny*kit serta kesehatan marra; (3) Meningkatkan lcemampuan kewaspadmn dini, investigasi dan kejadian luar biasa (KLB); (4) Meningkatkan jejaring dan kemitraan penanggulangan -pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan matra; dan (5i dalamMeningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 19. PRoGRAM PENBAIKAN GIZI MESYNKAKAT
Program ini ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyaralcat dalam rangka meningkatkan kemandirian, intelektualitas dan produktifitas surnber daya manusia. Sasaran yang ahan dicapai adalah:
(t) Meningkatnya status gizi keluarg , YmE
diukur dari prevalensi gangguan gizi dan pertumbuhan pada setiap siklus hidup; (2) Meningkatnya jumlah keluarga sadar gizi yang diukur dari balita yang ditimbang dan ditindaklanjuti, bayr yang diberi ASI eksklusif, lteluarga yang mengkonsumsi garam beryodium dan keluargx yang mengkonsumsi makanan yang beragam; dan (3) Meningkatnya kernampuan keluarga untuk memanfaatkan sumber daya keluarga untuk perbaikan gizi yang diukur dengan proporsi keluarga yong mengkonsumsi gizi seimbang.
Kegiatan pokok yang dilatr,sanakan antarra lain meliputi: (1) Menyusun kerangka kebijakan p*ib"ikrn gizi masyarakat; (Z) Meningkatkan pemberdayaan keluarga; (3) Memantau dan mempromosikan pertumbuhan anak balita; (4) Meningkatkan pendidikan gizi; (5) Melaksanakan suplementasi gizi; {5) Mel*ksanakan fortifikasi Lahan makanan; (Z) tritelaksanakan pelayanan gizi; (8) Melahsanakan surveilens gizi; (9) Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangary dan (10) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.
VIII.32
20. PRoGRAM Suunrn Deve
IGsnHetlN
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, mutu' daya saing dan penyebaran zumber daya manusia kesehatan, serta msningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguoaen biaya kesehatan. Sasaran yang akan dicapai
addah: (1) Meningkatnyt jumlah dan mutu tenaga
kesehatan; (2) Meningkttny^ pemeretaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (3) Meningkatnya mutu pendidikan dan latihan tenaga kesehatan; (a) Meningk^tnya sumberdaya pembiayaan kesehatarn yurg tercakup jaminan pemeliharaan kesehatan; dan (5) Meningkatnya pembe rdayam organisasi profesi kesehatan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Menyusun kerangka kebijakan sumber doy^ kesehatan datr organisasi profesi; A) Meningkatkan perencanaan dan pendayagunaatr tenaga kesehatan melalui penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, pemeratailn, pemanfaatan di dalam dan luar negeri dan pembinaan tenaga kesehatan; (3) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan tenaiga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualifikxi yang dibutuhkan; (4) Mengembangkan sistem pembiayaan dan jaminan pemeliharaen kesehatan, termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan (5) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional penduduk miskin;
d-
Program. 21. PnOCneU
On.tr DAN PERBEKALAN
KTSSHATEN
Progra- ini ditujukan untuh: (1) Menjamin
ketersediaan, pernerxttffr, kererjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; Q) Meningkatkan mutu peltynan kefarmasian dalam kerangka pelayanan kesehatan komprehensif; (3) Melindungi masyarakat dari penggunaan-alat kesehatan, produk diagnostik dan reagensia, sena perbekalan kesehatan rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; dan (a) Meningkatkan potensi daya saing indusri farmasi, terutama yang berbasis sumber daya alam dalam negeri. addah: (1) Tersusunnya kebijakan di bidang obat dan perbekalan kesehatan; (2) Terjami*y" ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik dan obat esensial terutama untuk keluarga miskin termasuk obat-obat jangka paniang yang ddak terjangkau oleh daya beli masyarakat; (3) Terselengg$eny^ cara pembuatan dan pendistribusian obat dan dat kesehatmLyalarg b"ik; (a) Tedaksananya asuhan kefarmasian yang baik di farmasi komunitas dan rumah sakit; (5) Terhindarnya masyarakat dari resiko penggunaan yant salah dan penyalahgunaan obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta NAPZA dzrL bahan berbahaya; (6) Tersedianya SDM profesiond dalam pelayanan kefarmasian; dan (4 Tersedianya sistem informasi obat dan perbekalan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai
VItr -
33
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputir (1) Menl.usun kerangka kebijakan obat dan perbekalan kesehatan; (2) Menerapkan penggunaan obat esensial melalui pengembangan, monitoring dan evaluasi daftar obat esensial secara berkala, serra merevitalisasi pemasyarakatan konsepsi obat esensial generik pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta; (l) Meningkatkan penggunaan obat r*sional antara lain mencakup pengembangan dan penerapan pedoman pengobatan yang rasional di berbagai tingkat pelayanan, pemberdayaan komite farmasi dan terapi di rumah sakit serua pendidikan dan pelatihan; (4) Melaksanakan pengadaan bafer stock obat dan perbelcalan kesehatan sangat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar, obat-obatan jangka panjang yang ddalc terjangkau oleh daya beli masyarakat dan "orphan drugs" (obat-obatan langka) serta memfasilitasi daerah dalam penyediaan obat-obatan, alat-alat medis, peralatan terapi medis dan perbekalan kesehatan; (5) Meningkatkan kemampuan majanemen pengelolaan obat publik dan perbekalan lcesehatan di pelayanan kesehatan dasar; (6) Meningkatkan profesionalisme tenaga farmasi melalui pelaksanaan jahatan fungsional apoteker dan asisten apoteker; (7) Memberdayakan masyarakat dalam penggunaau obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi terhadap resiko penggunaan produk yang tidak memenuhi per$yaratan; (S) Membina dan mengembangkan industri farrnasi nasional; (9) Membina dan mengembangkan standar mutu obat, obat tradisional, kosmedka, aL*t kesehatan,
perbekalan kesehamn, produk komplemen dan produk Pangani
dan
(10)
Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 22. Pnocn,q.M PnNCEVESAN OBAT DAN MAKANAN
Program
ini benujuan untu.kr (U Menjamin prodult t€rapetik/obat, obat
tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat; dan (2) Mencegah penyalahgunaan dan pengsunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, precursor, rat adiktif dan bahan berbahaya lainnya. Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) Terawasinya secara efektif mutu dan kearnanan produk terapetik/obat, obat radisional, kosmetik, perbekalan ltesehatan rumah rangga, produk komplemen dan produh pangm yang beredar melalui lr,egiatan pengawasan full specffurn yang terpadu termasuk pengujian laboratorium; (2) Terhindarnyl- penyalahgunaan dan penggunaan yang salah obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya; (3) Dipatuhinya ketentuan peraruran perundang-undangan di bidang produksi, distribusi dan peredaran produk reraperiVobat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangary dan (a) Meningkamya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu membentengi dirinya dari resiko penggunaan produk terapetil/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan
kesehatan rtr.mah tangga, produk komplemen dan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu) keamanan dan kemanf.a*tan, YIU - 34
Kegiatan pokok yang dilaksanakan ent^ralain meliputi: (1) Menyusun kerangka kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan; (2) Meningkatkan kinerja evaluasi produk sebeium beredar; (3) Meningkatkan efektifitas lpaya inspeksi melalui pengambilan sampling dan pengujian laboratorium produk beredar, termasuk penegakan hukumnya; (a) Memantapkan pelaksanaan sistem monitoring label dan iklan produk beredar, termasuk rokok; (5) Memantapkan dan menerapkan sistem standar dan regulasi terkini di bidang obat dan makanan termasuk bahan berbahaya lainnya seiring dengan harmonisasi di era global; (6) Memantapkan dan menerapkan sistem jamian mutu laboratorium di lingkungan Badan POM; (7) Meningkatkan efektilitas pelaksanaan surveilan keamanan pangan, kosmetik dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) termasuk monitoring harga obat; (8) Memantapkan petaksanaan investigasi, dan memperkokoh jaringan kerjasama lintas termasuk sektor ddam pemberantasan obat palsu dan produk
ill€tl,
penanggulangan penyalahgUnaan narlcotika, psikotropika, prekursor, serta p.o.nib* peredaran obat keras; (9) Mengembangkan sistem informasi obat dan makanan termasuk informasi keracunan dan sistem layanan pengaduan konsumen; (10) Meningkatkan profesionalisme SDM dan menerapkan proses pembelaiaran dalam organisasi yang berkelanjutan; (11) Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat terhadap risiko penggunaen produk yang tidak memenuhi persyaratan t (LZ) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang semakin lengkap mendukung lingkungan kerja yang kondusif; (13) Meningkatkan manaiemen dan dasar hukum operasional POM; (14) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah &erah di bidang pengawasan produk obat dan makanan yang beredar; dan (15) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 23.
Pnocneu PsNcEIvrneNGAN Oner Asu Inrpowrsn Program
ini
bertujuan unruk meningkatkan pemanfaatan tanaman obat
Indonesia sebagai obat bahan alam unggulan bangsa Indonesia. Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya
produk obat bahan alam Indonesia
bermutu tinggi untuk peningkatan hesehatan dan terjangkau oleh masyarakat luas. Kegiaran pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Menyusun kerangka kebijakan pengernbangan obat asli Indonesia; (2) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penelitian tanaman obat unggulan mulai dari uji pre-klinik iermasuk toksisitas, uji klinis dan pengembangan formulasi produk jadi; (3) Memperkokoh jaringan kerjasam^ a\t^r lembaga penelitian dan industri terkait; (4) Mengembangkan monografi dan standar rnutu, baik simplisia maupun ekstraknya termasuk penyusunan farmakope herbal Indonesia; (5) Mengembangkan data base tanaman obat mencakup suruey etno-farmacognosi, pemetaan budidaya tanaman obat serta penggunaan simplisia; (6) Meningkatkan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan (7) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional
Program.
VItr -
35
24. Pnocnnnn KnurJer.tN pmq MeunJEIvrEN PgMmwcuNAN
Knsrnntml
ini
ditujukan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien yang didukung dengan ilmu Progr*m
pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga dapat tercapai pelayanan hesehatan yang merata dan berkualitas. Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesehatan; (2) Mantapnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan; (3) Mantapnya pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penilaian pembangunan lcesehatan; (4) Mantapnya sistem informasi lcesehatan; (5) Berkembangnya kebijakan pembangunan kesehatan yang bertanggung-gugat; (6) Meninghatnya kinerja Tersusunnya perangkat hukum kesehatan; dan kelembagaan kesehatan.
n
Kegiatan pokok yang dilaksanalcan antara lain meliputi: (t) Mengembangkan kebijakan melalui pengkajian kebijakan, peningkatan kemampuan tenaga dan kelembagaan; @) Mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan melalui pen)4rsunan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanatn dan pengendalian, pengawasan dan psnyempurnaan administrasi keuangan; (3) Melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, pelayan*n pertimbangan dan bantuan hukum serta pembinaan organisasi dan tata laksana; (a) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kelembagaan; (5) Mengembangkan sistem informasi
kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jaringan kerjasama; dan (6) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 25. Pnocnem
PrNnutlnl,I
DAN fnNcEMBANcAN
KnsgHnmx
Program ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi perumu$an kebijakan dan program melalui penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan $itbangke$. Sasaran yang akan dicapai: (1) Meningkatnyr- kebijakan pembangunan kesehatan
yang didasarkan.hasil litbang; (2) Meningkatnya jurqlah dan mutu sumber daya manusia litbanghes di pusat dan daerah; (3) Tersusunnya sistem litbangkes nasional; (4) Meningkamya publikasi hasil litbangkes; (5) Meningkatnya fasilitas litbangkes; dan (6) Tersusunnya manajemen litbangkes nasional.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Menyusun kerangha kebijakan litbangkes; (2) Melakukan penelitian dan pengembangan perilaku dan pemberdayaan ma$yarakat, lingkungan sehat serta gizi dan makanan; (3) Melakukan pengembangan manajemen litbangLrr; (a) Melakukan penelitian dan pengembangan liebijakan dan manajernen pembangunan kesehatan; (5) Menyebarluaskan hasil litbangkes; (6) Meningkatkan sumber daya tenaga peneliti; (7) Mengembangkan
VItr -
36
sarana dan prasarana penelitian; dan (8) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 26. PnocRAti{ BeNTueN DINJIUTNAN I(ESEJATTTERAAN Sosrer
Program ini ditujukan unruk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi koiban bencana dam dan sosial, dan memberikan iaminan hesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosid (PMKS). ingin dicapai adalah tersedianya bantuan dasar bagi korban bencana dam, bencana sosial dan PMKS lainnya; terlaksananya pemulangan bagi pengungsi yang dapat dikembalikan ke daerah asal dan bantuan terminasi; terlaksananya baniuatt sosid bagi horban tindak kelcerasan dan pekerja migran bermasalah; dan terlaksananya sistim jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya. Sasaran yang
Kegiatan pokok yang dilaksanakan arfiara lain meliputi: (1) Menyusun berbagai p.t"t,ri* perundangan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan -\gsejftetaeriosial; (2) Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, paPan dan fasilitas bannran tanggap ar-.rt bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; (3) Ueny.aiatan bantuan pemulangan/terminasi bagi korban bencana dam, bencana orang terlantar; (4) Menyediakan bantuan sosii, pekerja migran bermasalah, stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial; (5) Memberikan banruan persiapan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah; (6) Memberikan bantuan bagi korban dndak kekerasan melalui usaha ekonomi produktif (tlEP); (7) Menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya; _ (8) Melakukan pemantauan bertala dan evduasi terhadap pemberian bantuan korban (9) Meningkatkan dukungan bencana alam, bencana sosid, dan PMKS lainnya;
d*
d*
administrasi dan operasional program. 27.
Pnocneu PnreyeNeN DeN REHInILITAsI KnsnlerrrnneeN Sosrer Program
ini ditujukan untuk memulihkan
fungsi sosial dan memberikan
pelayanan dan rehabilitasi sosid bagi para PMKS, termasuk anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosid dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan pelatihan keterampilan dan l.r.-p.r* dan anak, dan kekerasan; terlaksar:rrnye jalanan, m* cucat, dan anak praktek behjar kerja bagi ana"k terlantar termasuk anak center termasuk trauma al; terlalsananya pelayanan psikososial bagi PMKS di ""t korban bencana; terbentuknya pusat informasi penyandangc cat dan trauma center; dan terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Sasaran yang
vm-37
konseling mengenai anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (t) Menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan, $arana dan prasarana rehabilitasi hesejahteraan sosial bagi PMKS; (3) Meningkatkan pembinaanr pelayanan dan pedindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan; (4) Melakukan pelatihan keterampilan dan prakteh belajar kerja bagi anah tedantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakah (5) Memberikan pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk korban bencana; (6) Membentuk pusot informasi Melakukan kampanye, advokasi, penyandang c^cat dan trauma center; komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling mengenai and eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan secara nasional maupun lokal; (8) Melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling bagi efts-penderita kusta,
n
eks napi, dan masyarakat; (9) Melakukan kampanye sosial
pencegahan
penyalahgunaan napza; (10) Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan (11) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 28, PnOCnem Pnunnru:eyeeN Ferm MmnlNn KOMulqtfes ADAT Tnnrpwcrr (KAT), DeF{ PTNynNDANc MesnraH KnsrleHruneAN So$IAL L*nnvvn
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial OMKS) lainnya.
ingin dicapai adalah meningkatnya pemberdayaan sosial bagi keluarga, fahir miskin, KAT, dan PMKS lainnya; terbangunnya kerjasama lremirraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir mislcin; berkembangnya Geograplry Inforrnatian Systern. (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; terlalrsananya peningkatan kemampuan (capacity buildinfi bagi petusas dm Sasaran yang
pendamping pemberd^y^ansosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS iainnya.
Kegiatan pokok yans dilaksanakan arLta;ra lain meliputi: (0 Melakukan pemberdayaan sosial keluarga, {akir miskin melalui bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal usaha; (2} Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin; (3) Melaksanakan pemberdayaan KAT secara bertahap, mengembangkan Geograplry Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; (a) Melakukan peningkatan kemampuan (capacity buildi,ng) bagi petugas dan pendamping pemberdayaarL sosial keluaraga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya; (5) Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya; dan (6) Meningkarkan dukungan administrasi dan operasional program.
VIII -
38
29. PRocneu Pnr.mrmen DeN PnNcEMBANGANI
Iftsr;eHreneex sosrer
Program ini dirujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial; Penataan sistem dan pengembangan drcrnatif intervensi pelayanan sosial; peningkatan kualitas sarana dan prasarana peleyanan kesejahteraan sosial; penerapan standardisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; pengembangan sistem informasi penanganan masdah kesejahteraan sosial; dan penataan sistem peraturan dan perundang-undangan kesejahteraan sosial yang merespon perkembangan masalah kesejahteraan sosial; dan peningkatan pemaharnan hukum dan perundangan yang berlcaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat. Sasaran yang ingin dicapai addah terlaksananya penelitian, pengkajian, studi banding, dan pengembangan manajemen dan peningkatan kualitas prasarana dar s:rana pelayanan kesejahteraan sosial; terlalssananya penataan sistem dan mekanisme kelembagaan; tersusunnya standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosid; terwujudnya sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial dan terintegrasinya data dan informasi PMKS ke dalam survai dan sensus nasional; terlaksananya pembinaan hukum dan perundangan bagi aparat.
Kegiatan pokok yang dilalcsanakan antara lain meliputi: (1) Melakukan pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; (2) Melakukan srudi perbandingan dengan negara-negara lain mengenai manajemen pelayanan kesejahteraan sosid; (3) Melakukan penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, termazuk perencanaen pembangunan kesejahteraan
sosial; (a) Melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (5) Menyusun dan menetapkan standardisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; (6) Mengembanglsan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; (7) Mengintegrasikan data dan informasi mengenai PMKS ke dalam survai dan seln.strs nasional; (8) Melakukan pembinaan hukum dan perundanganyegberkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosid bagi aparat; (9) Melakukan pemanrauan berkala dot evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan kisejahteraan sosial; dan (10) Meninghatkan dukungan administrasi dan operasional program. 30.
Pnocneu PnNcrnaneNGAN Slgru PnnrntouNGAN SosIAt
Program ini dirujukan untuk penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah, termasuk pengkajian strategi pendanaan perlindungan sosial, terutama b.Si penduduk miskin dan rentan. Sasaran yang
ingrn dicapai addah rcraatarnyl. sistem dan mekanisme kelembagaan
perlindungan sosial; dikembangkalrrnya kebijakan dan strategi pendanaan VItr -
39
perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah; dan dikembangkannya model pelemb agaan bentuk'bentuk kearifan lokal perlindungan sosial. Kegiaran pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (4 Menyerasikan peraturan perundangundangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial; (2) Mengembangkan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan; (3) Menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; (4) Melakukan pengembangan model pelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial; (5) Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatafl pengembangan sistem perlindungan sosial; dan (6) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.
i
1. PnOCneM PEMBERDAYAAN KetEndrecAAN KESnJAHTERAAN SoSr,qr
Program
ini
ditujukan untuk meningkatlcan kemampuan,
kepedulian,
pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakar, khususnya organisasi sosial (Orsos), tenaga kesejahteraan sosial masyaratrat (fKSM)/relawan sosial, dan dunia usaha.
yang ingin dicapai adalah meningkatnya keberdayaan TKSM/relawan sosial, organisasi sosial masyarakat l*innya, meningkilnyl- pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan lcejuangan termasuk pendayasunaan sumber dana sosial dan berkembangnya jejaring kerja pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang ditandai dengan jumlah PMKS yang dilayani' Sasaran
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (t) Meningkatkan kualiras SDM hesejahteraan sosial masyarakat antara lain, TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal; (2) Meninglcatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upayaupaya penyelenggaraan pelayanan hesejahteraan sosial bagi PMKS; (3) Membentuk jejnring kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat termasuk organisasi sosial tingkat lokal; (4) Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan; (5) Melakuka.n pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan kelembagaan lcesejahteraan sosial; dan (6) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 32. Pnocnenn PnNIr.IcKAreN KUAIITAS PENTUTUHAN KESEJAHTtrRAAN SOSTET
Program ini ditujukan unmk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan kesejahteraan sosial; dan meningkatkan kualitas sarana dan prasar&na, serta sistem penyuluhan pelayanan sosial.
VIII.40
yang insn dicapai adalah terlaksananya penyuluhan sosial di daerah; meningkatnya kualitas penyuluhan hesejahteraan sosial di tingkat desa; dan Sasaran
terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi dunia usaha melalui investasi sosial.
Kegiatan pokok yang dilaksanahan antara lain meliputi: (1) Meningkatkan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di &erah kumuh, perbatasan, rawan konflik d* ggut pulau; (2) Melakuhan penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; (3) Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui pelatihan teknik komuniLx5i; (a) Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; dan (5) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 33.
Pnocneu PnrvrxcretlN
KEsEJAHTERAAN
DnN PTnUNDTJNGAN ANer
Program ini ditujukan unmk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria; dan melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, elsploitasi dan diskriminasi. ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, huhum, dan ketenagakerjaan; dan meninghatnya kesempatan bagi anak untuk berpaftisipasi dalam proses pembangunan sesuai Sasaran yang
dengan usia da't tahapan perkembangan anak.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: (1) Mengembangkan berbagai kebijakan dan peraturan penrndang-undangan ddam rangka pemenuhan hak-hak m*, terutama di bidang pendidiLan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagake4^*, di tingkat nasional dan daerah; (2) Melakukan sosialisasi, integrasi, dan koordinasi pelaksanaan Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 di tingkat nasional dan daerah; (3) Melaksanakan kebifakan dan peraturan perundang-undangan untuk, menjamin dan melindungi hak-hatr an*; (4) Meningkatkan upaya-upaya penyediaan akte kelahiran bagi setiap an*; (5) Mengupayakan penyediaan ruang bermain yarrg aman bagi an*; (6) Mengembangkan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti pengungsian, konflik berseniata, dan konflik sosial; (7) Mengembangkan sistem prosedur penantanar hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan lpaya, perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya; (8) Membenruk wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anal dalam proses pembangunan; dan (9) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangm, di tingkat nasional dan propinsi.
VItr -
41
34.
Pnocneu Pnxcuermq
KnrnnnBAGAAN FnucRnusuTAMAAN Gmqonn D.tN
ANAK
Program
ini
ditujulcan untulc memperkuat kelembagaan dan jaringan
pensanrsuramnar gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.
Sasaran yang ingin dicapai adalah menguttnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anah, termasuk ketersediaan data gender dan profil anak; dan meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan anak dan pernberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. Kegiaran pokok yrng dilakukan antara lainr (1) Meningkatkan kapasitas dan jaringan helembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di dngkat propinsi dan kabupaten /kata, termasulc Pusat Studi r0fanitalGender; @) Menyusun berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tinghat nasional dan daerah; (3) Melakuka"n sosialisasi dan advokasi berbagai ltebij*kan penguatnn kelembagaan PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah; (4) Mengembangkan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan horban
kekerasan dalam rumah tangga di tingkat propinsi dan lcabupaten/kota; (5) Mengembangkan sistem penganggaran yang responsif gender dan anak di tingkat uasional dan daerah; (e) Membentuk Tim Koordinasi PUG Lintas Lembaga dan Forum Masyarakat Peduli Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di tinghat nasional dan daerah; (7) Meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulansan pornografi dan pornoaksi; (8) Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pUG di tingkat nasional dan daerah; (9) Melaksanakan analisis gender di tiugkat nasional dan daerah; dan (10) Menyusun indikator dan profil anak Indonesia. 35.
PnoGnAM PnhtrNcrAt${ KuRrltes Hrnup
DeN
Pnnrtl-lnuNeff{
Prnnnnpumr
Program
ini ditujukan
unruk meningkatkan kualitas hidup, peran
dan
kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningk*tkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup, peran, dan keduduhan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan Sasaran yang
meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminxi, di tingkat nasional dan daerah. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: (1) Meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perernpuan,
VIII.42
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjnn, sosial, politik, dan ekonomi; @ Mengembangkan berbagai kebijakan dalam rangha peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pe*bangunan di tingkat nasional dan daerah; (3) Melakukan sosialisasi dan advolcasi berbagai hebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkar nasional dan daerah; (4) Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan dan sistem Penanganan dan penyelesaian kasus tindak lcelrerasan terhadap perempuan; (5) Membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit di tinghat propinsi dan kabupaten/kota; dan (6) Menytrsun peta wilayah menurut indikator kesetaraan dan keadilan gender. 36.
Pnocneru l(rsnnesnlr IGng.lreN PnNnIcKAteN Kuerrtes ANer DeN PnnrnapueN
Program
ini ditujukan untuk
mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas analr dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah. Sasaran yang ingin dicapai addah terciptanya kebijakan yang terintegrasi dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: (1) Melakukan analisis dan revisi Peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak; (2) Menyusun peraturan perundang-undangan yary menjamin dan melindungi hakhak anak dan perempuan; (3) Melakukan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan perundaog-undangan tentang anak dan perempuan; dan (a) Melakukan koordinasi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan pedindungan anak, di tingkat nasional dan daerah. 37.
Pnocntu Rerver
PrNcrnaneNGAN DeN lGsrnesrAN KEBUAKAN IGsEJAHTERAAN
Program ini ditujukan untuk mengembangk* d"" menyerasikan kebijahan kesejahteraan rakyat dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; penanggulangar kemiskinan; dan normdisasi kehidupan sosid ekonomi masyarakat. Sasaran yang
ingin dicapai adalah terciptanya kebijakan yang terintegrasi dalam
rangka pembangunan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan pokok yalrr1 dildssanakan enrar^ lain meliputi: (1) Melakukan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan vpeya,-trpa,ya penanggulangan kemiskinan; @ Menyerasikan penanganan masalah-masdah strategis y'-g menyangkut kesejahteraan rakyat antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan kon{lik sosial; (3) Menyelaraskan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan VItr -
43
HIV/AIDS,
bidang lingkungan hidup, pemberdayaln perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara' pariwisata dan agama; (4) Mengembangkan jaringan informasi serta partisipasi aktil dalam kerjasama internasional; dan (5) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program. 38.
Pnocneu PrNcsN{rewcAN DAN KrsEnnsrlN Kf,BUAKAN Pnuune Program
ini
ditujukan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan
pembangunan bidang pemuda, di tingkat nasional dan daerah.
ingin dicapai adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peranan pemuda di berbagai bidang Sasaran yang
pembangunan.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (0 Melaksanakan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pemuda; (2) Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan; (3) Meningkatkan peran serra pemuda dalam hegiatan pembangunan sscara lintas bidang dan sektoral; dan (a) Melakukan pemantfluan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.
39. PnOcn*m PnnANlnIEEN DAN PENINGKATAN PERTTSTPRSI PEMUDA
Program ini ditujukan untuk meningkathan hualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, dan sumberdaya manusia yang mamPu menghadapi berbagai tantangan dan memanf.aatkm peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.
ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup pemuda melalui peningkatan partisipasi pemuda di bidang ekonomi, sosial, agam4 dan budaya serta meningkatnya pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara. Sasaran yang
Kegiatan pokolc yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Meningkatkan wawasan dan sihap mental pemuda dalam pembangunan; (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda; (3) Meningkatkan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan balrat; (a) Meningkatkan advohasi dan penyelamrtan pemuda dari bahaya narkoba dan HIV/AIDS; dan (5) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan. 40. Pnocnnm Pnucnntn*NcAN KEBIJAKAN DAN M*NepnaEN OLAHKAGA
Program ini ditujukan untulc mengembangkan dan menyerasikan berbagai kebijakan pembangunan olahraga serta memperkuat kelembagaan olahraga di
vm*44
tingkat nasiond dan daerah; meningkatkan jumlah dan mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; serta meningkatkan iumlah, efektivitas dan efisiensi pembiayaan olahraga.
Sasaran yang ingin dicapai addah meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencana:rn, pelaksanaan, dan pengenddian pembangunan olahraga.
pokok
yalrrg dilakukan aurrtara lain meliputi: (1) Melaksanakan penelitian dan/tteu pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan bidang olahragq Q) Melakukan pemanteuan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga; dan (3) Melakukan pembinaan manajemen olahraga.
Kegiatan
41.
di
Pnocneu Pnunnuex DAN PET,TAsyARAKATAN Outnnece
Program ini ditujukan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anah didik mulai- dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi; mendorong dan menggerakkan maqrarakat agar lebih
memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup; meningkatkan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional; meninglcatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak dini usia; sefta mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga yang setinggi-tingg,inya' ddam kaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi unruk meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Meningkatnya kualitas fisik manusia Indonesia; (2) Meningkatnya prestasi belajar, prestasi olahraga, dan produktivitas kerja; (3) Memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi ddam berbagai cabang olahraga; (4) Meningk^tnye pertandingan yang berjenjang, yang dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat nasiond, termasuk pertandingan antar sekolah, perguruan tinggi, ataupun masyaralrat luas; (5) Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga ddam pelaksanaan pemanduan dan pembibitan olahragao dan peningkatan prestasi olahraga; (6) Meningkatny^prestasi olahragawan, baik di tingkat daerah, nasional, regiond, maupun internasional, termasuk olahragawan penyandang cacat; daa A Meningkatnya dukungan dunia usaha dan masyarakat ddam pendanaan dan pembinaan olahraga.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Melakukan pemasdan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; (2) Meningkatkan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga; (3) Meningkatkan prestasi olahraga; (4) Membina ofahraga yang berkembang di masyarakat; (5) Membina olahraga untuk kelompok khusus; (5) Melakukan penataran dan pendidihan jangka pendek dan panjang termasuk magang; (7) Meningkatkan profesionalisme pelatih dan manajer olahraga; dan (8) Mengembangkan pengerahuan iptek dan meningka*an keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga.
VItr -
45
42.
Pnocneu PENtNcxettN SnneNe nex PTsARANA OmHnncR
Program ini ditujukan untuk menyedialtan, mengadakan, dan membangun sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga' sefla pencapaian prestasi olahraga.
ingin dicapai adalah meningkatnya penyediaan dan pemban$rnan sorana dan prasarana olahraga baik dipersekolahan maupun di masyarakat dengan Sasaran yang
mendorong peningkatan peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha.
Kegiatan pokok yang dilaliukan antara lain meliputi: (1) Meningkatkan panisipasi dunia usaha dan masyaralcat untulr mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga; dan (2) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan cabang olahraga prioritas daerah.
43. PROGRAM KETUNNCE BERENCANA
Program ini ditujuhan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemberion pelayanan dan perlindungan bagi peserra KB aktif sebesar 31 juta pasangan usia subur (fUS), mta-r^t* peserta KB baru sebesar 5,8 juta PUS seriap tahun, sena meningkatkan partisipasi laki-laki dalam berKB sebesar 1.,4 juta.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: (1) Mengembangkan kebijakan dalam akses pemerataan pelayanan KB terutama bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahter* I alasan ekonomi, keluarga miskin, serta penduduk rentan lainnya; (2) Mengembangkan kebijakan KIE dalam pelayanan KB yang sensitirif gender; (3) Mengembangkan kebijakan dalam mendorong peran serta masyarakar dalam pelayanan KB, serta menyeimbangkan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan non hormonal; (4) Memberikan pelayanan KB dan menyediakan alat/obat, rermasuk kontrasepsi mantap lahi-laki dan perempuan bagi keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya yang belum terlayani keinginanuya untuk ber-KB; (5) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pelayanan klinik KB pemerintah, tim KB keliling ffl(BK), pelayanan KB $srasta serta peningkatan sarona operasional lapangan terrnasuk pencaburan implant dan perlindungan penerima layanan KB; (6) Menyelenggarakan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling bidang KB, kelangsungan hidup ibu' bayi, dan anak, $erra penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi; dan (7) Memberikan duhungan adminisrrasi dan operasiond Program.
VIII -
46
44. PRoGRAM
lftsrrnreN Rrpnopursr Rrrvrep
ini ditujukan unruk meningkatlcan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna Program
meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga
d
alam mendukun
t
vp^ya peninghatan kualitas generasi mendatang.
ingin dicapai adalah: (1) Tersusunnya kebijakan tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja; (2) Menurunnya angka perkawinan penduduk pada usia remaja; (3) Meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga, dan remaja akan kesehatan reproduksi bagi remaja; (4) Menurunnya kejadian lcehamilan pada usia remaja termasuk kehamilan pronikah; dan (5) Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja d"1.* hal penyakit meln,rla. r.ir".l (PMS) Sasaran yang
termasuk HIV/AIDS.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Mengembangkan kebijakan ddam pemerataan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah, infomasi tentang penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS, sefta penyalahgunaan NAPZA; (2) Menyelenggarakan promosi kesehatan reprodulai remaja, termasuk advokasi, KlE, dan konseling b"gt masyarakat, keluarga, dan remajai 0) Memperkuat dukungan dan panisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remajeyang mandiri; dan (+) Memberihan dukungan xdministls5i dan operasional progr:un, termasulr pencatatar, pelaporan dan sistem monitoring. 45. PRocneu
K
TAHANAN DAN PEMBERDAYAAN
l
Tuence
ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sarnpai dengan lanjut usia, ddam rangka membangun keluarga lcecil yang berkuditCI. Program
Sasaran yang dicapai adalah: (1) Menurunnya jumlah keluarga Pra KS dan KS I; (2) Meningkatnya jumlah keluarga yang drpat mengakses informasi dan sumber daya ekono-i b"s peningkatan hesejahteraan keluarga; dan (3) Meningkatnya kemampuan keluarga &lam pengasuhan dan penumbuhkembangan m*,
pembinaan keluarga, remaja dan lansia.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: (1) Mengembangkan kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (2) Menyelenggarakan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentant pola asuh dan tumbuh kembang m*, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; (3) Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi
vm-
47
keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) Mengembangkan cakupan dan kualitas lcelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (IJPPKS) dan menyelenggarakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; (5) Mengembangkan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia; dan (6) Memberikan dukungan administrasi dan operasional program, 45. PRoGRAM PnNcuArRhI PnrrMgncAAN KnLUARGA KNCIL BTNTTUNTTT.IS
Program ini ditujukan untuk mernbina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan I(3 dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutamil ya$g diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan, dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas.
ingin dicapai adalah: (1) Meningkatnyil per$entase pasangan usia subur (pUS) yang ber-K3 secara mandiri; (2) Meningkatnya cakupan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat; (3) Meningkatnya jumlah institusi yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; (4) Tersedianya dan meningkatnya kualitas data keluarga dan individu anssota keluarga; (5) Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan kelembagaan pfogfam serta sumber daya manusianya; dan (6) Terlaksananya Sasaran yang
pengkajian dan pengembangan program. Kegiaran pokok yang dilakukan antara lain meliputl (1) Mengembanghan sistem pengelolaan dan informasi termasuh personil, sarana dan prasarana dalam era-
desentralisasi unmk mendukung keterpaduan program; (2) Meningkatkan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber K3; (3) Melakukan pengelolaan data d*n informasi keiuarga berbasis data milEro; dan (4) Meningkatkan pengkajian dan pengembangan serta pembinaan dan supervisi pel*ksanaan program. 47. Pnocnena KnsERAsrA,N KnnrynreN KnpntpunuKAN
ini ditujukan untuk
menye$erasikan kebijakan kependudukan yang berkelanjutan di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah"
Program
Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Disahkannya UU Administrasi Kependudukan; (2) Tersusunnya kebijakan-kebijakan kependudukan di antaranya: perkembangan kependudukan, proyeksi penduduk, kelembagaan administrasi kependudukan di daerah; dan (3) Meningk*tnya kualitas SDM yang berwawa$an kependudukan.
vln - 48
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Mengembangkan kebiiakan dan program pembangunan y{Lg berwawasan kependudukan; Q) Melakukan pengkajian kebijalcan pembangunan kependudukan dalam aspek kuantitas, kuditas, dan mobilitas; (3) Melakukan pengkajian dan penyempurnaan Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan ftuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) di semua tingkat wilayah administrasi; (4) Mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektoral dan daerah; dan (5) Meningkatkan penyediaan indikator kependudukan strategis. 48.
Pnocneu PnNlreex Aounnsrnesr I(EpENDIDUKAN
Program ini ditujukan untuh menata administrasi hependudukan ddam vpaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, tenib administrasi penduduk, serta tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat, reformasi pelayanan registrasi penduduk dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunao yarng berkelanjutan, serta mendorong teftib pelayanan publik. Sasaran program ini adalah addah: (1) Terzusunnya kebijakan pendaftaran penduduk; (2) Tersusunnya kebijakan catatan sipil; dan (3) Tersedianya sistem informasi kependudukan.
Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi: (1) Menyempurnakan Peraturan perundang-undangan yang merdukung administrasi kependudukau; (2) Menyempurnakan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui program penerbitan NIK (Nomor Induk Kependuduhan); (3) Meningkathan kualitas SDM di bidang manajemen dan pelayanan admiristrasi kependudukan; (4) Menata kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di daerah; dan (5) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi untuk mendorong peningkatan panisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.
VItr -
49
PnMSANGUNAN
BneNc
EroNoMI
BAB IX PnUnaNGI.INAN BnnNc
EroNour
Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari pembangunan di segala bidang yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menuju pada kemajuan dan kemakmuran bangsa serta hesejahteraan segenap penduduknya di dalam wadah netara kesatuan Republik Indonesia. Hd tersebut dapat diwujudkan bilamana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan, sementara stabilitas moneter dan sektor keuangan dapat tetap terjaga dan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan.
Krisis ekonomi berat yang mene{pa pada sekitar kuarral ketiga t997 lalu menyebabkan proses pembangunan ekonomi sebagaimana yang diharapkan mengalami gangguan cukup serius. Bahkan, dampak krisis yang meluas keluar dari dimensi ekonomi menyebabkan penyelesaian berbagai permasalah^n\yt menjadi berkepanjangan karena kecepatan transisi perubahan sistem dan sendi kehidupan bangsa belum sepenuhnya bisa merespon hebutuhan demokratisasi dan keterbukaan yang akhir-akhir ini semakin dituntut masyarakat. Meskipun beberapa kemajuan mendasar di dalam perbaikan kondisi perekonornian makro telah dicapai selama periode transisi 1997 2Cf,/,, beratnya permasalahan masih menyisakan beberapa problema penting. Investasi yang diharapkan masuk ke ddam sistem perekonomian masih sangat minim dan kegairahan sektor produksi belum kembali ke tingkat sebelum krisis. Oleh sebab im, i"*hh pengangguran masih terus meningkat dan tingkat kemiskinan masih relatif ti"Bgi. Sementara itu, beban hutang baik dalam mauPun luar negeri masih berat dan sejumlah agenda reformasi yang telah dituangkan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, apdagi menyelesaikan permasalahan yang menghadang.
-
Keberhasilan Indonesia di ddam menyelenggarakan pemilihan langsung presiden merupakan cerminan dari komitmen besar bangsa akan perlunya segera perubahan dan perbaikan (reformasr) yang sinergis di berbagai bidang pembangunan, rermasuk di dalamnya reformasi bidang ekonomi. Tekad yang bulat tersebut menjadi dasar ddam perumusan strategi, program dan kebijakan ekonomi yang utuh untulc jangka menengah 2009 dan merupakan bagian dari agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Harapannya, rumusan dan juga pelaksanaan yang konsisten bisa menjamin perekonomian negara ini bebas sepenuhnya dari dampah krisis dan mencapai keadaan yang lebih baik dan kokoh dari sebelumnya.
2005
A. Uuuu Sebagaimana diutarakan sebelumnya, pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi telah berhasil mengembdikan stabilitas ekonomi makro yang cukup kuat bagi landasan kebangkitan ekonomi ke depan.
D(-1
Namun demikian, keberhasilan tersebut belum cuhup bagi terciptanya hebangkitan sektor produksi yans merupakan mesin penumbuhan ehonomi berkelanjutan. Pada satu sisi, kelembaman ini merupakan produk dari krisis 1997 yangmemperlihatkan kelemahan fundamental di dalam penyelenggarsan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, situasi tersebut juga merupakan representasi dari belum berjalannya berbagai upaya pengembangan di dalam kelembagaan ekonomi (dan jugn kelembagaan non-ekonomi) yang bisa secara responsif menangkap aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat. Sebagai akibatnya, situasi yang berkepanjangan tersebut makin mempersulit berbagai upaya penyelesaian masalah karena peningkatan dimensi permasalahannya yang relatif lebih cepat. Selain iw, dengan keterbatasan sumberday^yengada, upaya pembangunan elconomi rnasih harus berbagi dengan kepentingan program-program pembangunan bidang sosial yang secara tidak langsung juga memiliki keterkaitan seperti program pengentasan kemiskinan dan berbagai bentuk kesenjangan sosial, berbagai program pemeliharaan infrastruktur yang jauh tertinggal sejak timbulnya krisis, penataan kelembagaan pemerintahan untuk penerapan kepemerintahan yang baik (good gowernanrc) serta pelaksanaan berbagai program di bidang pembangunan politik yang dewasa ini srngat finamis.
perekonomian nasional sampai Beberapa kemajuan pencapaian penyelengg ^raan dengan tahun 2004, permasalahan yang masih dihadapi, dan tantangan untuk 5 (ima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal terutama diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainabiliry) dengan menurunkan defisit anggaran dan stok pinjaman pemerintah per PDB. Dengan pelaksanaan keuangan negara yang berhati-hati tersebut, Pemerintah telah berhasil mengembalikan stabilitas ekonomi yang cukup kuat bagi landasan perekonomian ke depan. Jika pada tahun L999/2AAA, beban utang pemerintah terhadap PDB mencapai 93,6 persen PDB. Sementara itu, defisit APBN pada tahun yang sama sekitar 3,9 persen PDB. Sejalan dengan membaiknya lcondisi perehonomian, pada tahun 2004 beban utang pemerintah diperkirakan mencapai54,l. persen PDB dan defisit APBN diperhirakan sekitar I,2 persen PDB. Dengan kondisi demikian, penurunan stok utans pemerintah selama 5 tahun terahhir mencapai sekitar 40 persen PDB.
Dengan ketahanan fiskal yang lebih baik, terbuka peluang untuk meningkatkan alokasi anggaran pemerintah guna mendorong investasi dan meningkatkan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Namun demikian, guna menghadapi kemungkinan gejolak di masa datang, masih dipedukan vpaya memperkokoh ketahanan fiskal dengan menurunkan rasio stok pinjaman pemerintah per PDB, tetapi dengan laju penurunan yang lebih lambat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir.
IX-2
Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka mendorong perekonomian dan menyediakan prasarana dasar, diperlukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan neg ra, menyempurnakan manajemen pengelolaan keuangan negara antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran termasuk dalam kaitan dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta upaya-upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan neg ra. Di
sisi pendapatan negare, berbagai permasalahan dan kendala yang diperkirakan
masih ahan dihadapi ke d"p* addah belum masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan. Kelemahan sistem administrasi perpajakan tersebut menyebabkan hukum dan peraturan perpajakan belum dapat ditegakhan sepenuhnya sehingga masih ada wajib pajak yang memanfaatkan lcelemahan (/oop bole) tersebut untuk melakukan praktek-praktek penghindaran dan bahkan penyelundupan pajak. Kondisi ini, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib paj* yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Inefisiensi pengadministrasian dan pengaturan perpajakan tersebut ddak saja menyebabkan pemungutan pajak menjadi kurang optimal, akan tetapi juga menyebabkan biaya bagi wajib paiak. Untuk itu, upaya peninghatan efektivitas pemungutan pajak, penegakan rasa keadilan, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, akan dilakukan melalui program peningkatan penerimaan negara dan mengamankan penerimaan negare. Melalui program tersebut akan dilakukan penyempurnaan sistem administrasi pajak dan kepabeanan (tax and custam admini.strative reform) y^rLg antara lain melalui peninghatan pemanfaatan teknologi informasi, penyempurnaan peraruran perundang-undangaq pengembangan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Disamping melakukan perbailcan ddam struktur penerimaan negara, permasalahan dan mntangan ke depan )ang diperkirakan masih akan berlanjut addah terbatasnya ketersediaan prasarana dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan perumahan. Untuk itu, upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk mendorong investasi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar mendapat perhatian yang lebih besar untuk lima tahun men&tang. Namun demikian, peningkatan investasi pemerintah tersebut ddak terlepas dari berbagi tpaya untuk tetap melanjutkan konsolidasi fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan peningkatan efektivitas pengeluaran negara. Selain itu, untuk lebih menertibkan pengeluaran negara, dipandang perlu untuk menetapkan standar akuntansi sesuai dengan IJU tentang Keuangan Negara dalam klasifikasi Govrnmmt Financial Statistic (GFS) dan UU tentang Perbendaharaarr Negara. Sementara itu, perlu terus dilakukan upaya pengelolaan hutang negara dan pembiayaan lainnya dalam rangka pembiayaan defisit engg ran (ooerall baknce) APBN.
Dalam rangka pelalrsanaan perimbangao keuangan pusat dan permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi untuk
D(-3
daerah, lima tahun ke depan adalah
belum tersedianya standar pelayanan minimum (SpM) yang baku atas setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, masih terbatasnya alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), masih belum optimalnya pengelolaan kapasitas daerah untuk mencapai tujuan desentralisasi, masih belum jelasnya mehanisme dan aturan tentans pengelolan pinjaman daerah khususnya yang bersumberkan dari luar negeri, masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah sena sistem pengawasan dari pelaksonaan desentralisasi.
itu, dalam h*l
pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah pusat perlu membuka peluang kemandirinn yang luas bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten /kata untuk bertanggungjawab penuh dalam rangka menyediahan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, $erta mendorong kegiatan ekonomi lokal sec*ra intensif, sesuai dengan karal*eristik dan kearifan lokal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu diberikan hak atas penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan negara secara proporsional dan berkeadilan. Dengan demikian, pedu dilakukan pula pengelolaan keuangan pusat dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan (monqt follow fanction) disertai dengan upaya alokasi anggaran guna meningkatkan pelayanan kep*da masyarakat sehaligus menjaga kesinambungan fiskal.
Selain
berikut. Setelah dilaksanakannya program penyehatan perbankan, kondisi perbankan di Indonesia menunjukkan perbaikan yang sangat berarti. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rasio Cdpital Adequaq Ratio (CAR) perbankan secara signifikan dari -8,1 persen (1999\ menjadi 12,5 persen (2000),20,5 persen (2000, dan22,5 persen QAA{. Untuk rahun 2003, rasio CAR sedikit rnenurun menjadi 19,4 persen, naillun di bulan April 2004 telah kembali meningkat menjadi 22,5 persen. Rasio non perforvning loans/NRLs (Erosr) jugamrut membaik dari 32,8 persen (1999) menjadi 12,1 persen (200U, sekitar 8 persen (2002-2003), dan kemudian menjadi 7,7 pada tahun 2003. Perkembangan tersebut semakin tampak dari perbandingan jumlah bank yang beroperasi, dimana pada tahun 1999 sejumlah 208 bank rara-rata beroperasi dalam kondisi sakit telah direstrukturisasi menjadi tinggal 138 bank dalam keadaan sehat di Pada sektor keuangan, berbagai hasil telah dapar dicapai sebagai
tahun 2003.
Keberhasilan diatas ditunjang ol*h upaya Bank Indonesia dalam menyempurnalcan pola pengas/asan dan pengaturan banlc yang mengacu pada 25 Base Core Principlw (BCp). Sampai dengan akhir 2Q02, dari 2J Care Princr,pks (CP) tersebut, Indonesia sudah mematuhi dan melaksanakan (fully compliant) 2 prinsip dasar yaitu CP-l mengenu Preconditions for Efficti,ve Banking Superuision yang mencakup Objectives, Independence and Resaurces, Legal Protection serta CP-2 mengenai Pennissible Actiuities, Sementara itu, juga terdapat t0 CP lainnya yang sudah Largely Compliant Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan penyempurnaan kerangka pengawasan berdasarkan risiho dengan menerapkan manajemen resiko dan peraturan permodalan dengan memasukkan komponen resiko pasar ddam perhitungan CAR. Kstentuan ini dimaksudkan untuk lebih
IX-4
meningkatkan ketahanan perba"lran Indonesia dari pengaruh flukruasi suku bunga dan nilai tukar. Selanjutnya, telah dirancang pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) unruk menunjang stabilitas sistem perbankan dan memberikan jaminan sampai dengan j"-l"h tertentu atas dana nasabah yang disimpan di Bank Umum. Dengan d6miki6 akan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbanLan nasional. Pendirian LPS ini didahului dengan pengurangan penja-inan menyeluruh Pemerintah (bhnket guarantee) secara benahap sehingga jenis dan jumlah yang dijamin sesuai dengan skim penjaminan yanglazim berlaku yang dapat dijamin melalui LPS. DPR telah menyetujui RUU LPS untuk disahkan menjadi UU pada Agustus 2004. Jenis simpanan yang akan dijarnin adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya dalam bentuk ryariah.
Ddam rangka menuniang ketahanan sektor keuangan, telah
dirancang
pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OIK) untuk membangun industri keuangan yang sehat, stabil, arnan, dan kompetitif. Sasaran yang hendak dicapai addah penguatan pengawasan sektor jasa keuangar secara keseluruhan yaitu pasar modal, perbetrLanr p€ftsufrnsian, dana pensiun, sena usaha jasa pembiayaan, dengan jalan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan selain dari perbankan, memperkuat kesehatan lembaga keuangan, serta membangun lembaga keuangan yang sehat didasarkan pada standar internasional yang menganut standar transparansi dan akurasi. Berdasarkan perubahan UU No. 3/2004 tentang Perubahan Terhadap UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, lembaga ini akan beroperasi paling lambat pada tanggal 3l Desember 2010.
I7alaupun kemajuan telah berhasil dicapai, namun berbagai permasalahan dan tantangan masih perlu diantisipasi pada kurun waktu lima tahun mendatang. Permasdahan yang dihadapi oleh perbankan nasional adalah:
l.
2,
3.
Penumbuhan penyaluran kredit perbankan masih belum optimal, karena kemampuan manajemen resiko bank yrng belum baik dan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, kurangnya akses maqfarahat dan pelaku usaha terhadap kredit, masih tingginya suku bunga kredit, dan meningkatnya inovasi jasa dan produk keuangan menimbulkan permasalahan penyerapan kredit yang semakin komplels. Struktur perbankan yang belum optimd karena terkonsentrasi pada 11 bank besar yang menguasai 75alo ar;et perbankan Indonesia. Tantangan ke depan adalah merumuskan perhatian pada bank-bank kecil yang jumlahnya banyak, memiliki cakupan usaha yang sama luasnya dengan bank-bank besar. Selain itu, masih dominan'lya kepemilikan pemerintah Indonesia ddam perbankan nasional juga merupakan persoalan tersendiri, karena dapat menimbulkan konfilik kepentingan yang dapat mengganggu efisiensi pasar. Pengawasan bank masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapatnya beberapa prinsipari nsip pndential yarymasih belum diterapkan secara baik,
D(-
s
kemampuan SDM pensa\nrasan yang belum enforcement pengawasan yang belum efektif.
4.
5.
6.
optimal, dan pelaks*naan law
Lemahnya kapabilitas perbankan ditandai dengan kurangnya corpord,te governd,nce dan kemampuan sumber daya manusianya dalam melahukan lregiatan utama bank (core banking skilk) memerlukan perbaikan secara mendasar untuk mencapai standar internasional. Peningkatan perlindungan nasabah unruk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penciptaan standar-standar yang jelas dalam membentulr mekanisme pengaduan nasabah dan ransparansi informasi produk perbankan. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi dalam rangka rangka mengantisipasi persaingan global.
Pada industri jasa perasuransian diperoleh hasil-hasil sebagui berikut. Adanya penumbuhan nilai kehayaan industri asuransi. Pada tahun 2CI0L, total kekayaan industri asurausi mencapai Rp64,9 triliun dan pada tahun 2002 mancapai Rp77,6 triliun. Dengan demikian telah terjadi peningkatan sebesar 24 persen di tahun 2001 dan sekitar 20 persen di tahun 2002. Selanjutnya, jumlah dana investasi pada indsstri ini meningkat pula dari Rp52,9 riliun di tahun 2001 (terjadi peningkatan sebesar 25 persen) dan menjadi Rp63,9 triliun di tahun 2002 (reriadi peningkatan sekitar 21 persen). Selain itu, industri jasa perasuransian mulai mengarah pada upaya peningkatan efisiensi usaha yang dirunjukkau oleh terjadinya beberapa merger ilnrar perusah*an asuransi asing yang beroperasi di Indonesia. Kecenderungan ini menyebabkan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi menyusvt 173 perusahaan di tahun 2001, menjadi 169 perusahaan di tahun 2003.
Guna lebih meningkati
Dalam rangka perlindungan kepentingan pemegang polis, Pemerintah telah melakukan berbagai pengaturan. Untuk menginformasikan mengenai tingkat solvabilitas perusahaan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan yang telah diaudit. Di samping itu untuk tujuan transparansi, sejak tahun 2001 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi juga telah diwajibkan untuk mengumumkan tingkar solvabilitasnya di surat kabar. Dis*mping itu, pemerintah telah mengatur mengenai deposito jaminan yang harus dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi. Pemerintah juga telah
IX-6
menetaPkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian untuk lebih menjamin kompetensi dan integritas mereka. Kemudian, sebagai komitmen untuk nlrut mencegah terjadinya praktek pencucian uxrgr telah pula diarur ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non-bank termazuk asuransi. Untuk mengakomodasikan hal-hal tersebut, telah pula dilakukan revisi terhadap UU No. 2/1992.
Pa& industri jasa perasuransian, meskipun menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat masalah yang dihadapi oleh industri ini, termasuk perlunya peningkatan permodalan. Pada tahun 2002 d^i 173 perusahaan perasuransian (termasuk Penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Jamsoaek) harrya 26 perusahaan atau 16 persen saja yang permoddannya di atas Rp 100 miliar, sehingga secara umum perusahaan azuransi dapat menghadapi kesulitan untuk melakukan penutupan resiko benkala besar. Disamping itu, masih dirasakan perlunya penyempurnaan berbagai ketentuan perundangan berkaitan dengan pelayanan jasa perasuransian.
Di bidang
pasar modal, berbagai perkembangan telah diperoleh sebagai wujud dari semakin meningketny^ ketahanan industri pasar modd. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain adalah telah terlaksananya perdagangan jarak jauh di BEJ dan BES yang berdampak positif pada peni"gkatan efisiensi penyelesaian transaksi bursa dan telah d.iterapkan sistem pelaporan elektronik (e-Reporting Systen) dan database Perusahaan Efek, I7akil Perusahaan Efek, Reksa Dana, Konsultan Hukum, dan Notaris yang dapat dijangkau oleh masyarakat seczra luas memberikan transparansi informasi dan efektifitas pengawasan aktivitas pasar. Selanjutnya, dengan semakin aktifnya pergerakan pasar reksadana, telah dikembangkan e-monitoring reksadana untuk mengawasi akdvitas dari reksadana, manajer investasi, dan bank kustodian.
Dalam rangka meningkatkan likuiditas pasar surar urang negara (Sf
D,
Perhimpunan Pedagang Surat Ut"og Negara/HIMDASUN (y*g beranggota 15 ba.L umum dan + perusahaan efek) telah mendapat ijin untuk melalcukan kegiatan perdagangan surat utang negara di luar bursa efeh. Dengrn adanya sistem ini, diharapkan perdagangan SUN di pasar sekunder akan semakin transparan.
Dalam hal kepastian hukum telah dilaksanakan berbagai lp ya penegakkan hukum sebagai berikut. Telah terbentuk Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMD untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi diantara para pelaku bisnis p,$ar modd mengingat mekanisme penyelesaian melalui arbitrase mempunyai sifat yang cepat, efektif, dan efrsien serta dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami kegiatan di bidang pasar modal. Telah disusun grand strategt stabilitas dan keberlangsungan pertumbumbuhan industri relsadana dan sebagai dndak lanjut dari grand stratryt tersebut, telah diterbitkan peraturan-peraturan mengenai pedoman uji kepatuhan reksadana, penerapan manajemen resiko, penegasan mengenai kewajiban dan kewenangan antara bank kustodian dengan manajer D<-7
profil pemodal
rehsadana. Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan publih diterbitkan dua peraturan yaitu mengenai tansgung jawab direksi atas laporan keuangan yang disampaikan kepada publik, serta mengenai pembenrukan Komite Audit. Selain itu, untuk memerangi prakteh pencucian uang di pasar modal, telah diterbitkan peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah dan telah dilakukan pemerihsaan terhadap 183 perusahaan efek dengan hasil yang memuaskan yaitu 90 persen perusahaan efek telah memililci sistem informasi yang dapat untuk mengidentifikasi, menganalisa, rnemantalr dan menyediakan pelaporan yang efektif tentang kar*kreristik transaksi efek yang dilakukan nasabahnya.
investasi, serta
Berkaitan dengan fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana masyarakat rneialui lembaga keuangan bukan bank diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Perkembangan kredit perbankan secara berturut-turut meningkat dari !L,9 persen (2001), menj*di 14,4 persen (2002) dan 16,3 persen (2003). Selanjutny*, dana pihak ketiga (DpK) perbankan memperlihatkan perkembangan sebagai berikut. Pada tahun 2001 DPK naili sebesar 14,1 persen, sedanghan pada tahun-tahun berikutnya menunjuk peningkamn pula walaupun tidak sebesar tahun 2001 (yaitu sebesar 4,8 persen di tahun 2002 dan 6,3 persen di tahun 2003). Perkembangan ini semalrin tampak dari rasio Loan to DEosit Ratio (LDR) yang menunjukkan peningkatan secara berturut-turut dari 33,0 persen (2001) menjadi 38,2 persen (2002), 43,2 persen (2003), dan 44,9 per$en pada bulan April ?004. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi intermediasi telah membaik meskipun belum sebaik pada saat sebelum krisis. Hal ini dikarenakan penyal"uran kredit masih mengalami berbagai hrmbatan antflra lain tingginya tinglcat resiko yang dihadapi oleh sektor riil dan perbaukan, serta ihlim usaha yang belum kondusif.
Dalam hal akses permodalan kepada usaha mikro, kecil dan menengah ([JMKM), perkembangannya tercermin dari peningkatan krefit untuk pasu dibawah Rp5 miliar yang naik dari Rp119,7 triliun (2000 menjadi RpL67,7 triliun (2002) dan Rp210,9 triliun (2CI03). Dengan demikian, terhadap keseluruhan kreclit yang disalurkan (tidak termasuk kredit penerusan), proporsinya tenr$ meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 38 persen di 2001, 45 persen di tahun 2002, dan 48 per$en di tahun 2003. Dari nilai kredit yang berhasil disalurkan tersebut, lebih dari 50 persennya dimanfaatkan oleh UMKM sebagai kredit modal kerja dan investasi, sehingga terhadap kredit modal kerja dan investasi secara nasional, perbankan telah mampu meningkatkan proporsi kreditnya kepada UMKM, yaitu menjadi sebesar 25 persen di tahun 2001, 31 persen di tahun 2AA2, dan 32 persen di tahun 2003. Sernentara itu, perkembangan kinerja lembaga keuangan non bank antara lain tercermin dari perhembangan industri jasa perasuransian dan perusahaan
pembiayaan. Kontribusi industri perasuransian dalam perekonomian tercermin dari
IX-8
pernrmbuhan premi bruto dan rasio antara premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam lima tahun terakhir pernrmbuhan rata-rata premi bruto industri Perasuransian adalah sekitar 25 persen. Bahkan pada mhun 2002 mencapai 29 persen (menjadi Rp 30,2 triliun dari sebesar Rp 23,5 triliun di tahun 2OOt). Selain itu, rasio antarepremi bruto terhadap PDB juga mengalami kenaikan dari 1,6 persen pada tahun 2001 menjadi 1,9 persetr pada tahun 2OO2 (peningkatan yang cukup berani bila dibandingkan dengan rasio tersebut di tahun 20CDyanghanya 1,3). Satt'a halnya dengan industri jasa perasuransian, Perusahaan Pembiayaan juga telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Nilai kegiatan perusahaan pembiayaan yang terdiri dari sewa guna usaha, pembiayaan anjalc piutang, pembiayaan kaftu kredit, pembiayaan konsumen dan pembiayaan lainnya telah 6sningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun zOOt,2OO2, dan 2QO3 secara bernrrutturut mencetak nilai kegiatan sebesar Rp30.8 riliun, Rp32,9 triliun dan Rp40,4 triliun atau turnbuh rata-rata sekitar 14 persen per tahun. Pada periode yang sama, total aset meningkat dari Rp37,3 triliun (tahun 2001) menjadi Rp39,9 triliun (tahun 2002) dar'Ftp47,2 triliun (2003) atau naik rata-r^tesekitar 12 persen per tahun.
Sebagai sumber pendanaan masyarakat, pasar modal telah menunjukkan kemajuan yang cukup berani. Melalui emisi saham, obligasi dan right issae, jumlah dana masyarakat yang terhimpun dimanfaatkan perusahaan (emiten) untuk mengembangkan usahanya tenrs meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2002, penghimpunan dana melalui ketiga instrumen tersebut adalah Rp16,1 triliun atau meningkat sebesar 97,5 persen dari tahun 2001. Bahkan di tahun 2003 mencapai Rp35'6 triliun atau meningliat hingga 121persen di bandingkan dengan tahun 20A2. Perkembangan di atas terut:rma didorong oleh obligasi korporasi. Ddam tahun 2A03, tercatat sebanyak 55 perusahaan (emiten) di berbagai sektor industri (10
sektor) telah menerbitkan obligasi baru, terutama sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, infrastruhtvr, utility dan transportasi, barang konsumsi, serta media informasi. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan yang berarti, karena hingga tahun 2002, baru 7 sektor industri yang pend^rLaarya memanfaatkan penerbitan obligasi korporasi. Perkembangan obligasi korporasi antara lain didorong oleh menunrnnya suku bunga perbankan. Jika kestabilan ekonomi dapat dipenahankan, rnaka potensi penyduran dana meldui pasar modal akan semakin meningkat.
Di samping itu, pergerakan pasar sekunder memberikan indikator semakin terbukanya peluang berinvestasi di Indonesia. Index Harga Saham Gabungan (tr{SG) Bursa Efek Jakarta (BE} di tahun 2003 berhasil mencapai IHSG teninggi 693,0 atau naik sebesar 63,1 persen dibandingkan dengan IHSG pada akhir tahun 2002. Bahkan di bulan Juli 2004, indeLs mencapai 761,1. Beberapa faktor penggerak Pasar tersebut adalah mulai membaiknya kondisi ekonomi makro Indonesia dan ekonomi regiond sehingga terjadi arus modal masuk dari para pemodal asing ke
x-9
dalam pasar modal Indonesia. Hal ini mendorong peningkahn tran$aksi saham pemodal asing. Perkembangannya terlihat dari besaran nilai transaksi saham oleh pemodal asing yang meningkat pesat sejah tahun 2002 hingga 20A4, secara berturutturut adaiah Rp9,6 triliun, Rp 35,2 triliun, dan Rp 53,3 triliun (]uli 200a). Bahkan secara share terhadap total nilai perdagangan Indonesia, pemodal asing saat ini mencapai 43,2 percen (|uli 2004) artinya telah meningkat empat kali lipat bila dibandingkan dengan kondisi rahun 2001 (sekitar 11 persen). Selain itu, penjualan saham-saham BUMN (nitial Public Offering*Wo) juga mendorong kegairahan pasar modal, Pada tahun 2003, penjualan saham-saham tersebur mencapai Rp 7,2 triliun *au72,6 persen dari i<eseluruhan nilai IPO dan rig\t issue. Pada industri pasar modal, beberapa masalah dan tantangan yang perlu dicermati adalah pertumbuhan industri reksadana yang sansat pesat dalam dua tahun terakhir.
Sementara kondisi perilaku pasar masih relad{ awam, kerangka regulasi yang terintegrasi untuk mengatasi kegagalan masih belum terbentuk, serta sebagian besar produk reksadana diselenggarakan oleh bank. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingrn yans berdampak pada meningkamya resiko usaha bank. Dengan demikian, upaya untuk menekan hemungkinan terjadinya krisis pada industri reksadana demi melindungi kepentingan investor reksadana dan nasabah bank dan semakin tingginya tuntutan terhadap perkembangan produk-produk pa$ar modal yang dihemas dalam universai bank merupakan tantangan dalam lima tahun mendatang.
tffalaupun perkembangan pasar modal sudah cukup baik, namun kontribusi pasar modal dalam perekonomian nasional masih perlu ditingkadran yangtercermin dari nilai kapitalisasi posar per PDB yang baru sekitar 20 persen (dalam kurun waktu 2001 - 2003). Untuk itu perlu ditingkatkan upaya-upeyl antua lain filakukannya segera amandemen UU Pasar Modal yang pedu memuat pengaturan terhadap sistem perdagangan alternatif dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum dalam memberikan perlindungan rcrhadap pemodal, sefta inovasi-inovasi yans dimungkinkan dalam industri pasar modal. Disamping itu, perusahaan efek sebagai pengelola dana masyarukat juga masih terus direstrukturisasi. Hingga akhir tahun 2003, d*ri 191 perusahaan efek, baru 135 perusahaan yang memenuhi persyaratan permodalan untuk Tahap I, dengan kata lain sebanyak 29 persen perusahaan masih di bawah ketentuan permodalan minimum. Kendala lain adalah terbatasnya sumber dana bursa untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendorong perkembangan pasar modal.
Di
BIIMN, kinerjanya sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal sebagai tulang punsgung perekonomian nasional dalam rangka peningkat*n kesejahteraan rakyat. Krisis ekonomi yur*g menerpa perekonomian Indonesia mhun 1997 memperburuk kondisi BUMN. Hal ini tercermin pada keuntungfln yang dihasilkan BUMN tahun Lg97 y*ngtercatat hanya dalam pengelolaan
IX-10
triliun dari Rp.a62 triliun modd yang ditanam pemerintah. Keuntungan itu hanya memberikan Retarn on Investmart (ROD reta-rata sebesar 2,5Vo, suatu angka yang sangat jauh dibawah biaya modal (Cost of Capiul) yang berkisar diatas 20% penahun. Selain it:u Retilm on Asset (ROA) juga berada di bawah 4olo Rp.11,8
sebesar
pertahunnya. ROI dan ROA yang rendah tersebut menunjukkan kinerja yang tidak efisien.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, ditempuh langkahJangkah perbaikan yang dib.gt dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap konsolidasi (tahun 2002), tahap revitalisasi bisnis (tahun 2003-2004) dan tahap pertumbuhan (tahun 2005 dan 2006). Pel"ksanaan konsolidasi dan revitalisasi bisnis BUMN (2002-2004) telah mampu msningkatkan kinerja BUMN secara signifikan. Hal fud dapat dilihat pada realisasi penjualan tahun 200U2003 yang meningkat rat^-rata sebesar t7,8o/o per tahun. Sementara laba bemih BUMN antara tahun 200G2003 i,rga mencapai peninglratan r^t^-rata yang cukup tinggr, yutu 26,70/o per tahun. Kalau pada tahua 2000 baru mencapai sebesar Rp 14 triliun, tahun 2001 meningkat sebesar 35,7o/o, dart tahun 2002 meningkat lagi sebesar 36,8Vo. Tahun 2003 laba bersih BUMN tersebut telah mencapai sebesar Rp 28 triliun atau meningkat dua kdi lipat dibandingkan laba bersih tahun 2000. Disisi lain, meslcipun jumlah BUMN yang sehat pada tahun 2003 rurun menjadi 92 perusahaan dibanding tahun sebelumnya perusahaan, akan tetapi dari sisi jumlah paiak (PPh dan PPn) yang disetorkan kepada negara tenrs mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, jumlah pajak yang disaor sebesar Rp 8,7 triliun, tahun 2002 sebesar Rp 16,4 triliun atau naik 88,506 dan tahun 2003 meningkat lagi sebesar Rp22,I triliun atau naik 34,8o/o dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2004 BUMN diharapkan akan mampu memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 27 riliun yang berasal dari dividen Rp 6 triliun, pajah sebesar Rp 16 triliun dan privatisasi sebesar Rp 5 triliun.
itu
ll2
Namun demikian, pencapaian tersebut masihlah jauh dari hasil yang optimal. Hal ini tercermin salah satunya pada Retum on Asset (ROA) yang masih bertengger di sekitar 3,6Vo dtr tahun 2W4, Staternmt of Corporate Intmt (SCI) yang baru diterapkrn di 35 BUMN dan 1 anak perusahaan di tahun 2003 dan lain sebagainya.
Masih banyak kendala serta permasalahan yarrg masih terdapat ddam pengelolaan BUMN dan upaya peningkatan kinerjanya anta:.a lain masih belum terpisahkannya fungsi komenial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip Good Corporate Gooernance secara utuh di seluruh BUMN. Kendda lain adalah belumlah tercapai secara optimal kesatuan kata dalam pelaksanaan privatisasi di antara stackbolder sehingga BUMN belum mampu memberikan sumbangan yang optimal dalam menggerkan perekonomian.
x-11
Ke depan, upaya yang lebih holistik dan terarah perlu dilaksanakan terutama bila dikaitkan dengan kondisi lima tahun kedepan. Kondisi lceuang*n negara yans belum terlalu kokoh, masyarakat yang semakin memburuhkan pelayanan yang baik serta iklim persaingan dunia usaha yang semakin ketat menuntut tercipt*nya BUMN yang sehat, efisien sertr berdaya saing tinggi, baik dalam maupun luar negeri.
Di luar sektor moneter dan keuangan nesara: perkembangan kegiatan ehonomi di sektor produksi mencatat perkembangan sebagai berikut. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong peningkatan kualitas produksi usaha tersebut masih menghadapi banyak lcendala dalam pelaksanaannya. Disamping masih kuatnya ketergantungan pihak indusrri dan dunia usaha terhadap produk mknologi asing, serta kuransnya kebijakan dan program yang dapat mensinergikan antara kebijakan di sisi penyedia teknologi (sapply sidQ dan di sisi penguna (demand, si.de) serta mekanisme transaksi antar kedua sisi tersebut
di indusmi dan dunia
menjadi kendala lain dalam peninglcatan penumbuhan iklim inovasi. $ecara mendasar permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan Iptek nasional adalah terjadinya idle capacity dan persaingan dengan tehnologi impor pada sisi penyedia, macetnya sistem transaksi, serta belum tumbuhnya sisi pengguna domestik, dan belum tumbuhnya kemauan dan kemampuan pihak industri untuk melakutrran penelitian dan pengembangan. Permasalahan lain adalah belum terbangunnya suaru sistem komunikasi dan hubungan yang terlembaga antara lembaga litbang (termasuk universitas) dan pihak industri yang berakibat terjadinya keg*galan pasar (market failure) karena tidak selarasnya LrLrara produhsi yang dihasilhan oleh lembaga litbang dengan apa yang dikehendaki oleh pihak industri yang terutama diahibatkan oleh gagalnya arus informasi timbal-balik diantara mereka. Selain itu, kebijakan mobilitas peneliti, mekanisme intermediasi dan inolasi yang mencakup bidang pendidikan, fiskal, industri, perbankan dan iptek kurang terintegrasi. Hal ini berakibat pada tidak term*nfaatkannya pasokan hasil litbang, lambat dan rendahnya difusi dan adopsi hasil litbang, rnacetnya sistem transaksi, tidah tumbuhnya ketertarikan sektor keuangan untuh membiayai litbang dan rendahnya tinghat animo untuk mengadopsi hasil-hasil litbang domestik untuk pengembangan dan diversifikasi produk industri di dalam negeri. Semenrara iru,670/o permasalahan yang dihadapi oleh indusrri/vsaha kecil dan menengah di Indonesia terkait dengan rendahnya kandungan dan akses teknologi. Sementara itu, tingkat kemajuan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai oleh kontribusinya terhadap khasanah perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan, dalam bentuk pemanfaatan produk litb*ng pada skala produksi dan komersial di industri dan dunia usaha. Tingkat kemajuan Iptek nasional masih sansat rendah. Dalam pencapaian teknologi, Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara yang TX-
12
diukur ddam Indeks Pencapaian Teknologi CntT). Dalam peringkat iru, Indonesia menemPati urutan ke 61 dafl 64 negara yang tergolong dalam dynamically adaptor corntries.
Dalam rangka menjaga kesinambungan roda perekonomian dan mendukung peningkatan daya saing, kebutuhan tenaga listrik merupakan salah satu faktor produksi yang mutlak diperlukan. Elastisitas penumbuhan ekonomi secara nasional terhadap permintaan tenaga listrik pada masa sebelum krisis yaitu pada angka 2,2, n4rnun pada masa krisis tingkat elastisitas tersebut banyah mengalami perubahan san'pai mencapai angka 1,5. Diperkirakan ddam kurun waktu 5 sampai 10 tahun kedepan elastisitas ini akan bedcisar antara 1,5 sampai dengan 1,7.
di Indonesia termasuk di wilayah Jawa-Madura dan Bali sejak krisis ekonomi terjadi merupakan efek simultan dari kondisi perkembangan ekonomi nasional itu sendiri. Hal ini sebagai salah satu ha-batan kurangnya minat investasi di tanah air sebagai motor penggerak perkembangan sektor riil di Indonesia. Bahkan konfisi kelistrikan yang demikian mengakibatkan akan tenrs memperlemah iklim investasi di Indonesia. Krisis listrik yang terjadi pada beberapa wilayah
Akibat krisis ekonomi, pertumbuhan permintaan tenaga listrik mengalami banyak perubahan. Setelah mengdami penumbuhan tinggi selama beberapa tahun sebelum krisis, pada tahun L998 penjualan tenaga listrik hanya mengalami pernrmbuhan sekitar 1,5 persen, bahkan untuh sistem Jawa-Madura-Bali Samdi) mengalami penurunan sekitar 0,5 persen. Pada tahun-tahun selajutnya permintaan tenaga listrik kembali mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami penumbuhenrat^-ratasekitar 6,5 persen. Upaya untuk mengembalikan keandalan sistem kelistrikan ddam rangka mengembalikan kesiapan sistem untuk mendukung perttrmbuhan ekonomi yang telah dilakukan belum dapat memberikan banyak hal berani. Hal ini terjadi karena, selain karena sulitnya mencari pendanaan investasi baru untuk peningkatan kapasitas dan efisiensi, pembangunan fasilitas tenaga listrik pada umrunnya memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, kondisi daya beli masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya mampu menghadapi kondisi pembiayaan ketenagdistrikan yang semahin meningkat terutama akibat penurunan nilai rupiah, juga kondisi harga minyak yang semakin melambung semakin mempersulit keadaan.
Untuk itulah, diperlukan langkah-langkah yang strategis, terarah dan terpadu unruk mengembalikan posisi keanddan sistem kelistrikan nasional sebagai sdah satu rulang punggung kesinambungan pembangunan ekonomi nasional. Selain merupalcan salah satu sumber devisa negara yang penting, energi juga
merupakan unsur penunjang utasra dalam pertumbuhan ekonomi y{rg mempengaruhi pertumbuhan sektor lainnya. Pernbangunan ehonomi y^nt melibatkan kekayaan bumi Indonesia harus senantiasa memperhatikan pengelolaan D(-13
sumberdaya alam yang menjamin hehidupan sekarang dan ketersediaan di masa datang. Sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus digunakan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan ketersediaannya dan harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berkelanjutan.
Untuk menunjang kegiatan perekonomian, selain pendapatan dari ekspor rnigas juga diperoleh dari sektor pajak. Namun pendapatan dari sektor pajak ini masih rendah mengingat sektor riil dan perbankan yang belum menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Harga energi saat ini masih relatif mahal walaupun belum mencapai nilai keekonomiannya untuk mendorong pertumbuhan sektor real. Pada sisi lain kebutuhan energi belum dapat dipenuhi secara optimal yang diakibatkan belum adanya Kebijakan Energi Mix yang harus menggambarkan integrasi rencana induk per jenis energi secara optimal. Padla sisi supply dapat diketahui bahwa pemakaian sumher energi masih didominasi oleh sumber energi konvensional terutama BBM. Hal ini menyebablcan biaya produksi menjadi relatif rnahal. Namun masih ada unsur lain yang mempengaruhi struktur biaya antara lain biaya investasi pembangunan, biaya bunga, dan biaya operasi lainnya serta biaya pemeliharaan yang semuanya berdampak pada tingginya biaya produksi. Lemahnya hemampuan industri barang dan jasa dalam negeri; ketergantung*n pada dana pemerintah termasuk dana pinjaman; ketatnya persyaratan pinjaman dan mahalnya tingkat bunga dan resiko; serta rendahnya panisipasi swasta dan masyarakat dalam investasi, merupakan falctor-faktor yang menyeb*bkan rendahnya peningkatan kapasitas stippb.
Untuk rnenyalurkan kebutuhan energi ke konsumen diperlukan infrastruktur energi yang saat ini belum mencapai kinerja yang optimal baik dalam proses konversinya maupun dalam penyalurannya. Hal ini terlihat dari kurangnya penyesuaian antara jenis energi yang dipasok dengan kebutuhannya. Selain itu tingkat slnut yang masih tinggi.
Untuk memperhir'akan kebutuhan (demand) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain tingkat elastisitas, asumsi PDB, inflasi, geografis dan demografi serta harga energi final. Tingkat intensitas energi $aat ini masih menunjukkan masih borosnya konsumsi energi dalam negeri dibandingkan negara tetangga. Disamping itu pemanfaatan energi masih meugarah pada pemanfaatan yang konsumtif serta pada pendistribusian konsumen yang tidah merata (scattered) yang mengakibathan ddak efisiennya pemanfaatan energi yang ada. pelaksanaan bagi hasil pada pengelolaaan energi sepefti minyak dan gas pada perhitungan pajak,biayaproduksi dan royalti.
Pada sisi
hulu masih belum optimalnya
IX-
14
Ddam upay^ mendorong investasi, dalam tahun
2000
2004, ditempuh beberapa kebijakan pokok antara lain: (a) menyederhanahan prosedur perijinan melalui pelayanan satu atap sebagaimana y&g ditetapkan dalam Keppres No. 29/20M; (b) meningkatkan iklim investasi dengan menyempurnakan menyempurnakan berbagai perangkat huJ
Meskipun kegiatan investasi secara benahap mulai meningkat sejak tahun 2003, namun kenaikannya kurang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam harga konstan tahun 1993, investasi dalam tahun 2003 baru mencapu 6912 persen dari tingkat investasi tahun 1997. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya faktor eksternal berupa melambatnya arus investasi global dan meningkatnya daya tarik investasi pada beberapa negara Asia, antara lain RRC, Vietnam, dan negara-negara yang Asia lain yang mengalami krisis serupa dengan Indonesia. Penyebab lainnya adalah masih besarnya hambatan dan kendala di dalam
D(- ls
negeri dan belum tersusunnya sistem insentif bagi kegiatan investasi yang mampu bersaing dengan negara-negara lain.
Di
dalam sektor perdagangan dalam negeri, pengaruh globalisasi saat ini merupakan indikasi dari semakin perlunya perbaikan kinerja sektor ini karena mempunyai implikasi terhadap perkembangan daya saing perekonomian nasional. Namun demikian, kemajuan yang berarti belum terlihat nyata karena banyak dihadapkan pada hambatan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah. Berbagai upaya pengembangan helembagaan perdagangan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelancaran arus barang dan jasa memang telah dilakuhan, namun beratnya permasalahan yang ada menyebabkan pelnhsan*an dari kebijakankebijakan yang bersangkutau mengalami banyak hembatan. Secara lebih spesifik, hambatan dan permasalahan dalam perdagangan dalam negeri antara lain adalah: (a) masih rendahnya pemberdayaan produk dalam negeri, baik, oleh indus*i maupun konsumen, belum efisiennya sistem fistribusi nasional; (b) belum optimalnyt pemanfaatan bursa berjangka komoditi sebagai sarana hedging price discovery dan investasi; (c) belum optimalnya penerapan perlindungan konsumen; (d) maraknya ehses pelalcsanaan otonomi daerah yang banyak menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa; (e) meningkamya barang-barang ilegal di pasar dalam negeri; dan (f) masih belum optimalnya perkuatan kelembagaan perdagansan yang mencakup kelembagaan perlindungan konsumen, persringan usaha, uji mutu produk eksporimpor termasuk standardisasi, pensamanan perdagangan (safeguard dan antidumping, termasuk harmonisasi tarif) dan kemetrologian.
Oleh karena itu, dal*m lima uhun mendatang (2005-2009) Pemerintah perlu melahukan sejumiah upaya untuk meneta sistem koleksi dan jaringan distribusi nasional. Langkah awal yang telah dilakukan adalah memformulasikan lcerangka peraturan dan penganrran tentang perdagangan yang dipandang dari sisi perdagangan domestik yairu mencakup antara lain tata aturan lalu lintas barang dan jasa, optimalisasi perlindungan konsurneil, irnplementasi persaingan usaha yang sehat, dan pengawasan barang beredar untuk meningkatkan efisiensi jaringan distribusi nasional.
Dalam perdagangan luar negeri, perkembangannya ditunjukkan dengan realisasi ekspor non migas sebesar US$4/,41 miliar pada tahun 2003 dengan tingkat penumbuhan sebesar 5,09 persen dalam 4 tahun terakhir. Meskipun tingkat pertumbuhan ini melebihi target yang dicanangkan sebesar 5 persen, namun kondisi demikian masih sangat beqpotensi unftk lebih ditingkatkan apabila perkembangan dalam negeri cukup mendukung. Dalam era globalisasi, tuntutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perdagangan yans mencakup promosi, fiplomasi dan fasilitasi, dalam rangka mergamankan kepentingan nasional merupakan kebutuhan mendesah. IJpaya tersebut dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan daya saing produk ekspor sekaligus berperan dalam berbagai komitmen internasional.
IX-
16
Berbagai perkembangan perdagangan luar negeri turut pula mempengaruhi kelangsungan perekonomian nasional. Salah satunya dalam waktu dekat adalah rencana penghapusan kuota Indonesia untuk produk TPT ke Amerika Serikat yang akan diberlakukan pada awd tahun 2005 akan meniadi ancaman salah satu produk andalan elcspor, yaitu produk TPT Indonesia ke AS. Penyebabnya adalah daya saing TPT kita yang makin melemah, sementara daya saing China dan beberapa negara pesaing baru seperti Vietnam, dan India untuk komoditi TPT ini di pasar AS justru makin kuat. Selain ito, patut harus diwaspadai perubahan perkembangan perdagangan dunia yang begitu cepat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerapan hambatan-hambatan perdagangan. Sejalan dengan itu, cukup banyak hal lain yang secara langsung maupun tidak langpung memberikan kontribusi cukup besar dalam mempengaruhi perdagangan global seperti lambatnya kemajuan perundingan perdagangan multilaterd \fTO, belum menentunya proses pemulihan paska perang lrak, meningkatnya intensitas terorisme, kemungkinan berjangkitnya kembali wabah sindrom pernafasan akut (SARS), dan berjangkitnya wabah flu burung akan dapat berdampak negadf terhadap kinerja industri dan perdagangan.
di
Secara lebih spesifik, hambatan dan permasalahan dalam mengupayakan peningkatan perdagangan luar negeri adalah: (a) perkiraan peftumbuhan ekonomi di negara-negara tujuan utama elcspor yang masih relatif rendah yaitu di bawah 3 persen sehingga perubahan permintaan dunia terhadap barang dan jasa cenderung tidak mengalami perubahan siqnifikan; (b) munculnya proteksionisme dalam bentuk blok perdagangan dan persaingan tidak sehat karena prakteh oligopoli dan kartel dari ntrNC serta subsidi terselubung dari negara maju, terjadinya relokasi investasi footloose ind.nstry ke negara-ne1era pesaing baru; (c) munculnya hambatan-hambatan perdagangan yang dikaithan dengan berbagai aspek, lain keamanan dan ^ntlrr^ keselamatan (penerapan biotarorism act dan food sdfety\, isu kesehatan (chlorampbmicol untuk udang), lingkungan hidup (ecokbellin$, moral hazard, isv perburuhan (isu pekerja anak), dan semakin meningkatnya penggunaan instrumen pengamanan perdagangan (antidumping, anti subsidy, dan safeguarQ oleh negara mitra dagang. Sementara itu, perkembangan di sektor pariwisata dalam filihat pada jumlah kunjungan wisatawan asing. Pada tahun 2A02, jumlah kun)ungan wisatawan asing (wisman) yang berjumlah 5,03 juta orang mengalami penurunan sekitar 6,67 prosen bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan tahun 2001. Penurunan ini berdampak pada menurunnya penerimaan devisa dari pariwisata dari 5,41 miliar pada tahun 2001 menjadi USD 4,49 miliar pada tahun 2002. \Talaupun demikian pada tahun tersebut, konribusi pariwisata tehadap penghasilan devisa nasional masih bertahan pada posisi terbesar ke dua setelah migas. Namun setelah terjadinya bom Bali pada akhir tahun 20A2, kinerja industri pariwisata menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa Bali baik langsung maupun tidak langsung dianggap sebagai lokomotif pariwisata nasional. Akibat tragedi Bali dan diperparah dengan kondisi keamanan
8.-
t7
yang kurang kondusif, posisi industri pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar ke dua setelah migas mengalami penurunan. Pada tahun 2003, jumlah wisman hanya mencapai 4,46 orang dengan perolehan devisa sekitar USD 4,04 miliar atau turun sekitar 10,2L prosen dari tahun 2002. Penerimaan devisa ini menduduki urutan ke empat setelah migas yang sebesar USD 13,6 miliar; tekstil dan pakaian jadi yang sebesar USD /,10 miliar; dan kayu olahan yailg sebesar USD 6,16 miliar. Dalam tahun 20A4, sampai dengan bulan Juli, peuerimaan devisa pariwisata sebesar USD 2,31 miliar yang diperoleh dari sekitar 2,9 juta wisatawan mancanegara. Sementara itu, jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2003 berjumlah sekitar 11.0,0 juta orang atau meningkat dari jumlah tahun 2001 yang sebesar 103,3 juta orang. Dalam kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB, sampai dengan tahun 2AQ4, pariwisata mampu menyediakan kesempatan kerja kepada sekitar 8,52 juta orang tenaga kerja dan menyumbang sekitar 4,0 prosen ke dalam pDB.
lxt
Penurunan kinerja pariwisata Indonesia tidak $emata-mata karena kurang kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban dalam negeri, tetapi masih banyak kendala-kendala yang harus diselesaikan, terutama masih lemahnya pengelolaan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sehingga potensi-potensi wisata yang ada kurang atraktif dan kurans mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut diperparah dengan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif ; manajemen helembagaan pariwisata yang belum optimal ; dan adanya berbagai regulasi yang diterbitkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang belum sinergi dan cenderung memberatkan pelaku industri pariwisata. Disamping itu, ketidakseimbangan pembangunan pariwisata yang berdampak pada tidak meriltariya kesempatan kerja juga masih merupakan hambatan yang harus diselesaikan alam 5 tahun ke depan. Dengan kemajuan yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi maka tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan industri pariwisata Nasional adalah: (1) mengembalikan citra Indonesia sebagai Negara tujuan wisata dunia yang aman sehingga mampu meuarik wisatawan berkunjung ke Indonesia; (2) menciptakan pintu masuk utama unruh berwisata ke Indonesia selain Bali dan Jaharta; (3) meningkatkan pangsa pasar pariwisata baik pasar dalam negeri maupun luar negeri melalui pengelolaan destinasi yang lebih profesional dan promosi yang efektif; (4) meningkatkan pemerararn pembangunan pariwisata yang selama ini masih beorientasi ke \flilayah Indonesia Bagian Barat dengan menciptakan destinasi yang kompetitif di wilayah KTI; (5) Penerjemahan prinsip-prinsip daerah oleh pemerintah daerah dalam kaitan pengembangan pariwisata dipandang hanya pdrtidl saja tanpa berupaya penuh pada kesinarnbungan pariwisata itu sendiri. Dengan jumlah pendudulc yang besar, Indonesia memiliki angkatan kerja yang berlimpah. Jumlah anghatan kerja pada tahun 2003 sebesar 100,3 juta jiwa atau sekitar 65 persen dari seluruh penduduk usia herja. Sebagian besar dari angkatan kerja tersebut memiliki pendidikan SD dan SD ke bawah. Setiap tahunnya sebesar
IX.
18
kurang lebih 2,5 iuta angkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja yarg sudah ada. Tambahan pencari kerja baru tanpa diimbangi dengan penciptaan hesempatan kerja meningkatkan jumlah pengangguran terbuka yang jumlahnya cenderung meningkat selama periode lima tahun terakhir ini. Selain itu, perekonomian Indonesia merupakan perekonomian dualistik, di-ana jumlah lapangan kerja formal (30 %) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan i"*lrh Iapangan kerja informrJ ?0 7o). Beberapa perkembangan pasar tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir yang sangat membutuhkan perhatian adalah: Pertanw, adanya kecenderungan penurunan pekerja formal ddam tahun 200t, 2002, dan 2003. Pada tahun 2001 pengurangan pekerja formal terjadi di daerah perdesaan sebanyak 3,3 juta orang. Pada tahun 2002 pekerja formal berkurang lagi sebanyak kurang lebih 1,5 juta orang orang. Dari 1,5 juta orang tersebut 500.000 merupakan pekerja yang bekerja di sektor formal di perkotaan. Sedangkan, orang yang berusaha dengan buruh tetap di perkotaan meningkat jumlahnya sebesar 95 ribu orang. Dalam tahun 2003 cerita yang hampir sama berulang kembali dan ada kehilangan sekitar t,2 juta lapangan pekerjaan formal. Pengurangan pekerja yang
cukup besar
di
industri yang diperkirakan padat pekeria walaupun
secara
keseluruhan sektor industri masih menunjukan peninghatan. Industri-industri ini diperkirakan adalah industri padat pekerja yang sebagian berorientasi ekspor. Pengurangan lapangan kerja formal di perkotaan menunjukan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan mendapat tekanan yang sangat berat mengingat penciptaan lapangan kerja formal terutama di perkotaan seharusnya menjadi penggerak perekonomian. Kedua, membesarnya lapangan kerja informal atau tradisional tidak dibarengi oleh peningkatan upah.Uprh riil untuk lapangan kerja informal hanya sebsar 80 o/o dibandingkan dengan upah riil sebelum krisis, sementara upah riil di industri besar manufaktur sudah 20 Vo di atas tingkat upah riil sebelum krisis ekonomi terjadi. Sementara itu kecenderungan upah riil dilapangan kerja informil yang sebelum krisis sejdan dengan kenaikan upah riil dilapangan kerja formal tidak terjadi lagi. Up*h riil di lapangan kerja formal meningkat dengan pesat, sementara upah riil pekerja informal tidak mengdami perubahan. Dengan demikian lapangan kerja informal memperoleh imbas akibat hilangnya lapangan pekerjaan formal.
Kaiga, produktivitas pekerja ymg diperliha*an dengan makin cepatnya pertumbuhan upah riil dibandingkan dengan pernrmbuhan nilai tambah per pekerja, menunjukan penurunan. Nilai tambah per pekerja sebagai proxi dari produlstivitas menunjukkan penurunan pada periode setelah krisis baik itu untuk perusahaan besar dan menengah maupun untuk perusahaan kecil dan rumah tangga. Namun
tidak demikian untuk upah riil di indusri besar dan menengah yang tetap meningkat walaupun penumbuhan kesempatan kerjanya menunrn. Sedangkan di industri kecil dan rumah tangga kesempatan kerja meningkat tetapi upah riil
Ix-19
menurun. Hal ini menunjuhkan bahwa perusahaan kecil dan rumah tangga lebih fleksibel fibandingkan dengan perusahaan besar dan menengah. Keempat, m*ningkatnya tintkat pengangguran usia muda yaitu bagi mereka yang berumur 15-19 tahun. Tingkat pensangguran usia muda ini terus meningkat dari o/a pada tahun 2001, 2CI,6 o/o pada tahun 1999, menladt 23,5 7o pada tahun 2000, 28,7 a/o o/o pada tahun 2003. pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 36,7 34,6 Tingkat pengangsuran usia muda yang terus meningkat membutuhkan perhatian kita bersama mengingat mereka ini seharusnya masih duduh di bangku sekolah.
Dengan jumlah pengangguran yang demikian besar, sebagian besar bekerja pada sektor informal, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan formal dan ketrampilan yang rendah serta umumnya masih berusia muda, dengan mernperhatikan dinamika pasar tenaga kerja dualistih, maka 2 tantangan besar yang dihadapi adalahr
Pertama, adalah menciptakan lapangan pekerjaan formal amu modern yang seluas-luasnya. Ferlu diingat bahwa keadaan angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar ke bawah serta berusi* muda ini tidak ahan banyak berubah sampai 20 tahun mendatang. Untuk itu lapangan pekerjaan yang ingin diciptakan harus sesuai dengan tingkat ketrampilan pekerja yans tersedia kaiaupun harus dilakukan upaya pelatihan ridaklah membutuhkan dana yang besar. Merupahan tantangan bagi pemerintah untuk dapat menggairahlcan iklim berusaha sehingga memiliki daya tari.k bagi investor agar berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Semua ini bertujuan agar dapat membuka iapangan lrerja baru. Dalam hal ini diperlukan kebijahan yans dapat memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusi{ disini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, sena biaya produksi yang rendah dan yang lebih pentins lagi adanya kepastian hukum. Kedua, adalah memberikan dukungan ynng diperlukan agar pekerja dapar berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi. Bagaimana pekerja informal dapat secara bertahap pindah kelapangen kerja formal. Dengan demikian penciptaan lapangan kerja formal melalui industri padat pekerja, industri kecil, dan industri yang berorientasi ekspor harus selalu didorong.
Sektor ekonomi yarLg merupakan tulang punggung perekonomian adalah segrnen koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan kata lain, keberadaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 6UKM) mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbes*r dari rakyat Indonesia. \frujud demikian mensyaratkan perlunya pemberdayaan KUKM sebagai langkah strategis unnrk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pembangunan KLIKM akan membaqra perubahan struktural dengan perannya sebagai penyedia lapangan kerja serta sumber pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan dan memeratakan
IX-20
peodapetan masyarakat. Peran usaha kecil dan menengah (UKI{) yang besar dirunjukkan oleh hontribusinya terhadap pendapatan nasional, i"*l"h unit usaha dan pengusaha, serta penyediaan lapangan kerja.
Kontribusi UKM dalam PDB pada tahun 2003 addah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, terdiri dari kontribusi usaha mikro dan kecil sebesar 41,1 persen dan skala usaha menengah sebesar 15,6 persen. Atas dasar harga konstan tahun 1993, laju penumbuhan PDB UKM (dengan migas) pada tahun 2003 rercatat sebesar 4,52 persen (angka sementara) atau tumbuh lebih cepat daripada PDB nasional (dengan *ig*) yang tercatat sebesar 4,10 persen (angka sementara). Pada tahun 2003,jumlah UKM sebanyak 42,4 juta unit usaha, yn1 bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro, dapat menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja, meliputi usaha mikro dan kecil sebanyak70,3 juta tenaga kerja dan usaha menengah sebanyak 8,7 iuta tenaga kerja. Sementara itu sampai dengan tahun 2}Oz,jumlah koperasi mencapai 117 ribu unit, dengan jumlah arggota sebanyak 24.049 ribu orang dan jumlah koperasi yang aktif adalah sebanyak 92 ribu unit. Perkembangan yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi &ngan peningkatan kualitas KUKM yang memadai khususnya skda usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Atas dasar harga konstan tahun 1993, produktivitas per unit usaha selama periode 200G2003 tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, yaitu usaha mikro dan kecil masih berkisar sekitar Rp. 4,3 juta dan usaha menengah berkisar Rp. 1,2 miliar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan yang berarti yaitu masing-masing berkisar Rp. 2,6 juta dan Rp. 8,8 juta. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnye rata-rata kompetensi kewirausahaan; (c) terbatasnya kapasitas UKM untuk mengakses permoddan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Iklim usaha juga masih dihadapi oleh UKM sebagai masalah, di antaranya: (a) besarnya biayr transaksi panjangnya proses perijinan &n timbulnya berbagai puogutan; d* (b) praktik usaha yang ddak sehat.
Di
samping itu, otonomi daerah yaa'g diharapkan mampu memPercePat rumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi KUKM, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekdigus berusaha mengurangi dampak negadf yang ditimbulkan
KUKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih terdapat daerah lain yang memandang KUKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutanpuogutan baru bagi KUKM sehingga biaya usaha KUKM meningkat. Aspek kelembagaan pendukung yang belum mapan menjadi masalah mendasar untuk dan bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada
diatasi.
D(-21
Tantangan ke depan UKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domesdk rnaupun di pasar ehspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama. Pertama,lingkungan internal UKM harus diperbaiki, yang mencakup aspek kualitas SDM, terutema kewirausahaan (entrry'reneurship), penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Kedua, lingkungan eksternal harus juga
kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, konfisi elconomi-sosial-kemasyerakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ehonomi global. Dengan demikian, pilihan strategi dan kebijakan pemberdayaanuKM dalam memasuki era pa$ar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UKM sebagai penyedia lapangan kerja, sumber penumbuhan dan pemerataan pendapatan.
Dalam rangha mendukung pertumbuhan elconomi nasional ke depan serta menguraugi pengangsur*n dan sekaligus untuk mampu bersaing dalam pasar global dan dinamiha perubahan situasi dalam negeri, maka pengembangan UKM perlu mempertimbangkan aspek potensial yang ada dan aspek penguatan kelernbagaan, yaitu: (a) mulai meningkatkan pengembangan UKM untuk lebih proporsional menerapkan perpaduan antara tenaga kerja terdidih dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; (b) UKM di sektor agribisnis dan agroindustri, karena prospeknyr yang sangat menarik, perlu didukung oleh meningkatnya kemudahan dalam pengelolaan usaha, sepefii status kepemilikan tanah, ketersediaan bahan baku fiumlah dan kualitas), teknologi, in{ormasi pa$ar dan SDM serta oleh berkembangnya wadah organisasi usaha bersama atas dasar kepentingan bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif, seperti artara lain asosiasi produsen dan koperasi; sumber permodalan UKM harus semakin berkembang dengan meluasnya ahses terhadap sumber permodalan yang memiliki kapasitas dukungan lebih besar $eperti perbankan; (d) pengembangan usaha menengah yang kuat merupakan pilihan strategis yang dapat diandalkan untuk mendukung proses industrialisasi, perkuatan kercrkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; (e) penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha dan
k)
penyediaan insentif bagi usaha informal, khususnya yang berskala mikro, diprioritaskan dalam rangka perlindungan, kesetaraan berusaha dan kontinuitas peningkatan pendapatanl dan (0 pengintegrasian pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, dengan menyesuaikan pada karakteristik pengusaha dan potensi usaha di setiap daerah sehingga sekaligus memperluas kegiatan ekonomi secara lebih merata.
B. SRsRnRu Pr*rnnwGUNAN Untuk menyelesaikan berb*gai permasalahan dan menjawab tantang n yang dihadapi, agenda peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan bidang ekonomi mengamanatkan bahwa tugas utama di dalam periode 2005 - 2009 adalah
IX-22
menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan mensejahterakan melalui serangkaian langkah-langkah perbaikan dan restrukturisasi fundamental ekonomi.
Dalam periode 2005 - 2009, pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk secara benahap msningkat dari sekitar ... persen pada 2005 menjadi sekitar... pada tahun 2009 (rata-rata 6,5 persen per tahun). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, diharapkan penyerapan tenaga kerja akan meningkat dari... orang pada tahun 2005 menjadi ... orang pada tahun 2009. Dengan demikian, akan terjadi penurunan jumlah pengangguran dari sekitar 10,1 persen ( ... or-g pada tahun 2003) menjadi sekitar... orang pada tahun 2009 (... persen). Sementara itu, ddam rangka menjaga kepastian usaha, laju inflasi diharapkan tetap terkenddi pada sekitar ... selama periode 2005 Secara
- 2009.
lebih spesifik, sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah sebagai
berikut:
t.
2.
Percepatan reformasi kelembagaan ekonomi dalam berbagai tingkatan guna mewujudkan iklim usaha kondusif dan kompetitif dapat diselesaikan pada akhir tahun 2006. Perrumbuhan nilai tambah untuk sektor pertanian, industri pengolahan nondan perdagangan sebagai tiga sektor besar perekonomian Indonesia masing-masing akan berkisar sekitar ... persen, ... persen, dan ... persen selama periode 2005 - 2009. Ekspor ditargetkan meningkat sekitar 6 7 persen per tahun dengan komposisi produk yang lebih beragam dan peran yang meningkat dari ekpor yang menggunakan kandungan teknologi tinggi. psningkatan peran UKM dalam perekonomian dan penyebaran investasi dan kegiatan industri pengolahan ke luarJawa, terutama KTI. Sesuai &ngan potensi keindahan dam dan budaya yang dimiliki negara ini, kegiatan pariwisata ditargetkan akan dapat menarik... orang selama periode 2005 2009 dan mendorong kegiatan wisata nusantara sekitar ... dalam periode yang sama.
-ig*,
3. 4.
5.
-
-
C. Pruorutes DAN ARAH KnulereN PEMBANGUNAN Pembangunan bidang ekonomi ddam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk membangkitkan perekonomian meldui penyesuaian fundamental ekonomi sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Perekonomian tersebut harus didasarkan kepada peningtratan produktivitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih luas pefta peningkatan ketahanan ekonomi nasional untuk menghadapi berbagai gejolak, baik internal maupun eksternal. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah restrukturisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian domestik, nasional dan daerah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi, serta
D<-23
medngkatkan kualitas pertumbuhan dalam rangka mewujudkan pemerataan yans lebih baik dan pengurangan jumlah kemiskinan. Strategi utama restrukturisasi ekonomi meliputi 4 (empat) elemen penting, yaitu:
(1) mengembangkan kelembagaan ekonomi modern; (2) mengembangkan basis produksi, investasi, dan ekspor nonmigas; (3) menjaga smbilitas ekonomi dan meningkatlcan ketahanan sektor keuangan; dan (4) meningkatkan upaya ke arah pemerataan pemhangunan.
Dalam jangka pendek, fohus pengembangan kelembagaan ekonomi akan diletakkan pada penerusan uprya percepatfln reformasi berbagai peraturan dan perundangan berkaitan dengan kelembagaan ekonomi guna mewujudkan ihlim usaha yang hondusif bng, bangkitnya sektor produksi, terutama usaha skala kecil dan menengah. Berbagai hal yang terkait dengan prakdk ekonomi biayu tinggi akan mendapat perhatian utama. Untuk jangka menengah, upaya difokuskan pada penataan dan penyempurnaan aturan main dan institusi ekonomi di dalam memacu daya saing dan menjaga agar penyelenggaraan ekonomi berjalannya berdasarkan mekanisme pa$ar yang sehat.
Elemen pengembangan basis produksi, investasi, dan ekspor diperlukan dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Upaya ini s11s11nya adalah langkah-langkah intervensi strategis dan fasilimsi pemerintah di dalam rangka menggerakkan potensi perekonomian yang stagnan perkembangannya akibat krisis yang terjadi. Dalam jangka pendek, upaya difokuskan pada revitalisasi kegiatan perekonomian pertanian dalam arti luas serta intensifikasi pemberian bantuan teknis dan finansial kepada UKM dan koperasi. Dalam jangka menengah, repayl difokuskan pada perkuatari prasarana dan sarana kegiatan ehonomi terkait yans mendorong kegairahan produksi, investasi, dan ekspor.
Elemen ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan, diperlukan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sampai saat ini dan dalam rangka mendukung kepastian usaha ke depan. Dalam jangka pendek, upnyanya difokuskan pada langkah-langkah untuk mempercepat reformasi perpajakan dan kepabeanan, penataan perbankan, lembaga keuangan dan lembaga penjaminan. Upaya ini diar*hhan untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus meningkatkan investasi dan fasilitasi pemerintah untuk mendorong percepatan kebanghitan sektor produksi. Dalam jangka menengah, upay* difokuskan pada perkuatan kelembagaan industri jasa keuangan dan peningkatan peran pa$ar modal sebagai alternatif investasi masyarakat.
Peninghamn upaya pemerataan merupakan elemen kunci di dalam rangka menciptalcan keadilan dan kesejahteraan bagi lebih banyak golongan masyarakat yang kurang mamFu untuk berperan di dalam pembangunan ekonomi. Langkah-
I){-24
langkahnya difokuskan pada pemberian aksesibilitas yeng terarah, benahap, dan konstrukdf kepada sumber dayayeng diburuhkan untuk peningkatan pengelolaan usaha yang fipilihnya. Sesuai dengan pemahaman permasalahan menyanghut keterbelakangan golongan masyarakat ini, upaya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keselunrhan upaya pengentasan kemiskinan yang di dalamnya melibatkan berbagai progran sosial dan pengembangan sumberdaya manusia. Keempat prioritas tersebut menjadi rujukan dari setiap program dan aktivitas yang diselenggarakan di dalam periode 2005-2A09 sesuai dengan keterkaitannya masing-masing.
D.
Pnocnruu-Pnocneu PrumNGr.rNAN
PBNcTToLAAN
KnueNcex
j*gk"
menengah pengelolaan keuangan adalah penciptaan landasan pembangunan yang kokoh perwujudan sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien. Dengan dasar itu, arah kebijakan pembangunan lima tahun adalah: (a) meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antarrl pemerintah dan BI, dengan tetap menjaga peran masing-masiog' (b) meningkatkan
Strategi pembangunan
upaya-upaya penyehatan dan stabilisasi lembaga keuangan dan perbankan, serca (c) meningkatkan good co{porate governance. Selanjutnya, untuk meningkatkan laju dan kualitas pertumbuhan, dilaksanakan kebijakan berupa: (a) diversifikasi sumbersumber pendanaan melalui pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank dan (b) meningkatkan akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKlvI) dan petani/nelayan terhadap sumber pendanaan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan merevitdisasi pertanian dan perdesaan.
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, dalam kurun vraktu 2005-2009, sasaran pembangunan khusus unruk sektor keuangan adalah: (") terlaksananya sistem keuangan yang sehat, mantxp, dan efisien guna mendukung (b) meningkatnya laju dan kualitas peftumbuhan stabilitas ekonomi makro; yang diupayakan antara lain meldui peningkatan akses kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, program-program pembangunan yang akan diselenggarakan adalah :
d*
1. Pnocneu SlenIusesl
EKoNoIW DAN SEKTOR I(EUANGAN
kurun waktu lima tahun, program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan ditujukan untuk: (a) mengendalikan laju inflasi, (b) meningkatkan kinerja dan kesehatan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, terutama di bidang iasa perasuransian, serta G) meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan ymg terpadu di bidang perekonomian. Pada
IX-25
Beberapa langkah tindak yang akan dilaksanahan adalah:
L.
Melakukan pertemuan koordinasi kebijkaan fiskal dan moneter secara berkala guna mengevaluasi $asaran-$a$oran inflasi sesuai dengan perkembangan perekonomian.
b. Memperkuat struktur bank dan lembaga
c,
keuangan lainnya melalui
penerapan persyaratan modal minimum. Meningkatkan fungsi pengawasan bank dan lembaga keuangan lainnya, melalui: Penetapan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada kondisi dimana OJK belum terbentuk, maka akan dilaksanakan; Harmonisasi UU Usaha Perasuransian, UU Dana Pensiun, UU Pasar Modal, UU Perbankan dengan UU OJK. iii. Pembuatan sistem detehsi dini warning system) dm financi,al prograrn, pada industri perbankan dan pa$ar stabiliry assessrrcnt terutama modal.
i.
ii.
k*b
iv. Pembuatan mekanisme penyelesaian krisis bagi industri perasuransian
d.
jasa
yrng meliputi restrukturisasi industri dan
upaya pencegahannya. v. Pembuatan mehanisme penyelesaian lcrisis bagi instrumen pasar modal apabila k risis terjadi" Meningkatkan kualitas pensaturan bank, jasa perasuransian dan pasar modal, melalui: Fasilirasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah dan pusat untuk menunjang proses pembuatan kebijakan perbankan. Implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principle for Effective Banking
i.
ii.
Saperui.sion.
iii. Implementasi
e.
secara bertahap standar-standar transparansi dan efisiensi Internatianal Association Insurance Sapernision Core Principl,es. iv, Implementasi secara bertahap IOSCO Core principles, Meningkatkan kualitas manajemen dan operasi bank dan lembaga keuangan lainnya, melaluir bank, perusahaan Penetapan standar minimum unruk GCG perasuran$ian, dan perusahaan pelaku pasar modal, serta mendorong bank untuk menjual sahamnya dipasar modal. Penerapan senifikasi manajer resiko untuk setiap jenjang manajerial di bank dan perusahaan perasuransian. iii. Peningkatan kemampuan operasional banlc, dengan cara mendorong banh untuk melakukan penggunaan bersama fasilitas operasional guna menekan biaya dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan.
i.
di
ii.
2. Pnocneu
PmtcnnanexcAN KELaMBAGAAN l(nu,tmcmt
Dalam kurun waktu 2005-2009, Program pengembangan kelembagaan keuangan ditujukan untuh: (-) mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan dalam rangka
IX-26
memobilisasi dana masyarakat untuk investasi jangka panjang, (b) memperkuat ketahanan industri jasa-jasa keuangan, (c) mengupayaken tersedianya infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan, dan (d) meninglcatkan perlindungan terhadap nasabah, pemilik polis asuransi dan investor paser modal. Beberapa langkah tindak yang akan dilaksanakan adalah: a. Meningkatkan pedindungan kepada nasabah, pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal, melalui: i. penyusunan dan penerapan standar minimum mekanisme pengaduan bagi nasabah bank, pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal. ii. fasilitasi ddam mempercepet terbentuknya lembaga intermediasi independen.
iii. penprsunan standar minimum transparansi informasi produk. iv. pembinaan terhadap banh, perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi nasabah/kliennya mengenai produVjasa ymg diberikannya.
v. Percepatan
b.
pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan larnnya. Mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasajasa keuangan lainnya, melalui:
i.
ii.
c. d. e.
pengembangan biro kredit bagi perbankan.
pengoptimalan penggunaan lembaga peringkat
kredit (credit
rating
agenq). iii. operasinalisasi ahartatioe tading system. (ATS). iv. fasilitasi terselengg arany a demutualisasi lembaga bursa. Mengembangkan inovasi baru produk-produk pasar modal, antara lain seperti instrumen obligasi berbasis syariah dan universal bank. Meningkatkan sumber dana pembangunan jangka paniang melalui peninghatan peluang investasi bagi industri jasa perasuransian dan dana pensiun Meningkatkan fungsi penyaluran kredit perbankan, melalui cara: Pembentukan fasilitas jasa bersama BPR untuk meningkatkan daya saingnya. ii. Peningkatan transaparansi informasi BPR mengenai kinerja dan reputasi BPR sehingga beban biayabunga dapat ditekan. iii. Fasilitasi kemitraan ant.ra bank umum dan BPR dalam menyalurkan pinjaman dan melakukan diversifikasi resiko kredit. iv. Pemberian bantuan teknis lcepada BPR dan BDS. v. Mendorong penyduran kredit untuk sektor usaha tertentu, terutama UMKM dan pertanian.
i.
PeNCnroIj,AN KrueNceN NEGARA Dalam jangka menengah, arah kebijakan fiskat akan difokuskan pada trpaya untuk mendorong peningkatan investasi pemerintah terutama untuk mendorong
lx-27
penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarahat. Berbagai arah kebijakan tersebut akan ditempuh melalui: a, Memformulasikan APBN yang memberikan prioritas pada penciptuan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi yang herkelanjutan. b. Mengelola kebijakan fiskal termasuk pengelolaan utang publik secara lebih efektif, efisien dm benanssung jawab. c. Menyempurnakan kebijakan sektor migas dalam rangka mendorong penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. d. Melakukan perbaikan dan penciptaan lapangan lcerja rnelalui penerapan kebijakan fiskal yang ditargetkan dengan lebih tepat dan bertanggungjawab. e. Memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat melalui peningkaran alolrasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak. f. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan subsidi lretahanan
g,
Pangan.
Meningkathan kuantitas dan kualitas infrastrukrur diperdesaan dan daerah terpencil.
Sasaran bidang ekonomi ke depan adalah meningkatkan alokasi anggaran pemerintah guna mendorong penumbuhan sector produksi, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat seperti penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan alokasi belanja untuk sector pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan. Sementara itu, sasaran lainnya adalah menciptakan stabilitas moneter dan keuangan melalui pengelolaan APBN secara berhat-hati dengan tetap diupayakan mewujudkan hetahanan fiskal yang berkelanjutan (fi,scal sustainabi,lity) yaitu dengan menurunkan defisit anggaran $ecara benahap dan mengelola pinjaman. Berbagai upaya untuk menyehatkan APBN akan ditempuh melalui perbaikan struktur penerimaan yang tercermin dari sumber penerimaan yang stabil, mudah fiprediksi, *dil dalam pembebanannya dan tidak distonif dalam pensenaannya. $ektor peneriman yang paling sesuai dengan hal rcrsebut adalah sektor perpajakan. Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan keuangan negara tersebut, program-program pembangunan yang ahan diselenggarakan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.
1. Pnocnenn PErurucretaw
PnxEnrnnneN DAN PnNcnue,l.leN Knuaucanr
NgcIRA
ini
bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama yang bersumberhan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. Selain peningkatan penerimaan nesara yang bersumberkan daripalak, program ini juga bertujuan untuk IX-28 Program penerimaan
meningkathan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam dengan tetap kelestarian dan kesimbungan pengelolaan s,rmbe, daya -r.neliasa dan lingkungan hidup.
.f,*
... f.si"1* pokok program ini masih akan meneruskan program yang telah dilaLsanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan -rrr"-b.irk"i k.ri; baru sebagai benruk terobosan untuk meninjkarkan penerimaan org"ri. Kegiatan tersebut adalah: a. Melakukan amandemen terhadap undang-un dangperpajaLan; b. Meningkatkan pelayanan keqlda wajib"pajah i*ral"i, (a) pengembangkan fitur-firur Large Tlxpayer office 6foy'pra. kantor p;i"k me"nengah dan (b) mengembangkan sistem. p"mbayaran paiak d; p""i;p;;rsurat !ecil-; Pemberitahuan Tahun secara eliktronik, dan '(c) *"t"t "t*'krrlrrr*, ax:^n'p^jak; 9*-g* perbankan ddam ranglca memberik* k.-rrd"han pembay c' Melanjutkan kepabeanan melalui: (") pemberian iasilitasi -reformasi_ perdagangan; {b) meningkatakan pemberant"r* tit i.k pia*r p.oy"l,rdrrp.o dan undaualuation; sint (c) meningkatkan int.grit"s p.f.*"i melalui PenyemPu*To kode etik (code of conduo),pembentuk.o koirir, kode etik fofu of conduct cornmittee -Ciq, p.*b."t.rkan unit investigasi khusus (Eecial inwstigation unit), penyediaan-saluran pengaduan, d* pr'Jenrulcan ombudsman kepabeanan, sena pemberian insentif.' d' Meningkatkan penerimaan o.g"t. yang bersumberkan dari penerimaan f** ?^iaU denqq .tetap,meirperhad[an kelestarian sumber^daya alam beserta lingkungan hidup Jekitarnya; e. Merumuskan kebijl\an pemungutan penerimaan netara dari sektor migas ymltbersumber dari hasil usaha p.*r"ir"* minyah; -f' Merumuskan kebijakan, melakutan pemanr",r* d* analisis yang berkaitan penerimaan dari pungutan ekspor atas laba BUMN; g' *oS* Pen_gembangan sistem informasi { bid""S Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) serca meningkatkan koordinasi de-rg"t instansi-instansi terkait dalam program peningkatan penerimaan negara; . Melanjutkan Sjl"TiTg h. pengelola* fitl*-an RDI, RpD Ln sLA antara lain dengan memberikan kemudrh*, kecepatan dan ketepatan ad.minirtrrri firrlrri* dan proyeksi penerimaan o.gr* dari peigembarian pi"jr**, serra mengemban4."- komputerisasi penatr"rahaan-pinjaman *.. *"l.kupan plekaiian terhadap perlturan yang ada untuk prog.ior""n pinjamin; i.. Melakukan reformasi administiasi sengketa pa;ak iTo* roon irnr-i melarui
upaya:
(d
mendorong panisipasi m"ry"r"k"t wajib paj^k dalam menggunakT untuk mencari/mendapatkan keadilan atas kasus
!"t"ya
sengketa pajak;.(b) melahukan pembangun"n sisie* informasi
y'-r
r.ogk.,, pajak meliputi. pengembangan data uarebouse purusan p.rrgrdil"rr,
pembangunal situs pengadilan pajak; (c) penyempurnaan sistem Informasi
j.
Sengkera P ajak (SISPA);
Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang tt.g.i" den bea leiang melalui: (")
IX-29
peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang; (b) penyusunan pedoman penatausahaan BKPN dan risalah lelang; (i) penyempurnaan SAIPPLN; (d) penyu$unan standar prosedur pemberian keringanan hutang; (.) penyempurnaafl draft RUU Piutang Negara dan Lelang; (f) penyempurnaan Juklak/Juknis pengurusan Piutang Negara dan Lelang.
2,
Pnocnnm Prrvlxcn*TAN
EFEKTTvITAS
PnNcnruenAN NEcARA
Program ini benujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara. Sasaran pokoknya adalah terwujudnya alohasi anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Untuk pencapaian tujuan tersebut, kegiatan pokoh progrf,m ini adalah: a. Melanjuthan penyelesaian R{.IU tentang Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLI.$ dan RUU tentang Pengelolaan Barang MiliVKek^yaanNegara; b. Melakukan koorfinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam
c. d. e.
{. g. h.
i. j.
rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah; Memperbaiki lcesejahteraan pegawai negeri dengan tetap mempertimbangkan lcemampuan keuangan negara dalam batas-batas anggaran negara yang terjaga kesinambungannya; Mempertajam dan meningkatkan alokasi angsaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bedrelanjutan melalui penyediaan prasarana dasar yang sesuai dengan prioritas pembangunan; Menyediakan harga satuan (unit cost) untuk pengadaan barang dan jasa yang menjadi beban APBN. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pelakasanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dan pembangunan e-procarernenr untuk sistem pengadaan barang dan jasa inst*nsi Pemerintah; Menyusun dan merumuskan revisi UU No. 25/L999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU No. 3412000 tentang Pajak Daerah dan Remibusi Daerah; Menyusun dan merumuskan hebijakan pendapatan daerah dan harmonisasi Peraturan Daerah yang meliputi perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah, pengawa^san atas Perda pajak daerah dan remibusi daerah yang tidah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum; Menyusun dan merumuskan kebijakan dalam penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang meliputi penetap*n Dana Alokasi tfmum, penetapan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi dan Dana Non Rbboisasi, penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi ketentuan mengenai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan manajemen keuangan yang mengarur prose$ penganggoran' dan pelaporan dan pengelolaan informasi keu*ngan daerah.
y*g
IX-30
3. Pnocneu Pnxctror-eeN
DAN
pnunnyeeN Hure,Nc prmnnrNteH
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman bailc yang berasal dari ddam maupun luainegeri ,.*. *.ogg.rakkan p*r, ofilig"si pemerintah. Sasaran
progl* ini adalah: (1) tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri
yang maksimal sehingga.do"..e pinjaman dapat dig.rnakaoirp* waktu; (2) aditya Penyempurnaan rq.{:gi pinjaman pemerintah; (3) adarrya p.oy.-p.rrnaan kebijakan piniaman/hibah daerah yang ses.rai dengan t"*"-p,r* firU dairah; (a) adanya penyefPtrnaan mekanisme petr"ruran pittl"** dari pemerinrah pusar -adanya keplda pemerintah dagrah; sena (5) p.oy.-p.rrnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan surat utang Negara (stng.
Dalam t*gk1 rujuan dan sasaran tersebut diatas, kegiatan . . -mewujudkan pokok program
a.
ini
adalah:
Pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun giliaman proyek. pinjaman program utamanya
iliq mat*)y*g r"d"i disepakad daix ,.rr.*", r.j*.gk* pinjaman proy.L perlu leLih dimatangk* {drp -kesiapan proyek uait ai tingkat pr*.rirt"h pusat maupun pemerintah agar matrik kebijakan-(p dilaksanakan sesuai dengan
{yn"y"k""
b.
c.
daerah;
Penyempurnaln mekanisme penyaluran pinjaman dari pemerintah pusar pemerintah daerah sesuai dengan revisi'uu No. zsitggg; lepada Pengamanu pipelinc pinjaman luar negeri untuk mengamarkan pembi aya;11t enggaran negara di tahun-tahun berikutnya melalui penyempurn-aan strategi
pinjaman pemerintah; d. Penyempurnaan rumusan kebijakan pinjaman daerah dan hibah y{Lg disesuaikan dengan temampuan fiskal masing-masing daerah; e. Pengelolaan ponofolio SUN melalui (a) p.-b"yitan bunga dan pohok obligasi.Negara;-ft) penerbitan suN dalam mata uang rupiah?an mara uarg asing; (c) pembelian kembali (hyback) Obligasi Ne[ata; (d) restrukturisasi obligasi nega,ra hedge bo"d Flfj); @) dcbt satcineia." ients tO konsolidasi daraanraraPMoN, Dirjen Anggaran d* Iodonesi-a; f.. Pengembangan pasar SIIN mJdui (a) pengembangan infrastruktur pasar
n*t
retail obligasi Negara; (b) memant",, pola perdalangan suN di pasar s9\under; (c) pengembalsan yield curui dan penyir,ri.o harga indikatif
g.
obligasi negara; (d) penerbitan publikasi secara b.r[d"; (e) sosijisasi SUN; d* (0 mengelola uebsitepMON; Pengemba"gan infrastruktur sLrN melalui: (") penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan ketentuan pelaksanaan-lainnya; (b) menyusun peraturan pelaksanaan dan reuieu dokumen-dokumen hukum yang berlaitan pengelolaan_ SUN; (c) penerbitan Surat Perbendah Negara (Treasury Bill); (d) Kerangka Manajemen Resiko; (e) analisis^rJo metode non
9:g*
D("31
h.
4,
lelang SI"IN (Issuance, buy back atau d,ebt swbching)i (f) pengembangan SDM; d* (g) pengembangan akses informasi pasar finansial; Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan sistem pelaporan manajemen SfIhI, melalul (r) mengembangkan sistem informasi yang terpadu; (b) meningkatlcan kapasitas server PMON sampai siap untuk transaksi online; (.) mengevaluasi kemungkinan penerapan penggunaan Treasnry Managemmt Infarmation System; dan (d) memelihara dan menyempurnakan sistem jaringan komputer.
Pnocnnm PnunnqeeN AItmqreNI$I KEUANGAN Nncene
Program ini benujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Program pembinaan akuntansi heuang*n negara di arahkan pada: (-) melanjutkan penyempurnaan Sistem Akunhnsi Pemerintah dan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah, mempercepat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah; ft) menyajihan informasi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah dan Govemrneft find,ncial Statistic (GFS).
Sasaran program ini adalah: (r) terselesailcannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis alcrual, dan terselesainya laporan keuangan Pemerintah Pusat; (b) terselenggaranya sistem in{ormasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pohok program pembinaan akuntansi keuangan negara adalah: a. Penyusunan standar akuntansi pemerintah dan penyempurnaan sistem akuntansi; b. Percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah puset; c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi keuangan negaJai
d.
Pengintegrasian informasi keuangan perusah*n negara keuangan pemerintah;
e.
Peningkatan calcupan informasi secara berjenjang
f.
penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi; Penyusunan pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah.
ke dalam
untuk
laporan
mendukung
PEUcn oLAAN BUMN Dalam hal pengelolaan BUMN FSO, Pemerintah sebagai penanggung jawab akan tersedianya barang publik yang memadai urituk pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 perlu menerapkan standar penilaian kinerja dewan direksi dan komisaris yang meilgacu pada kriteria pencapaian efisiensi harga pokok produksi dan standar lrualitas pelayanan yang tinggi. Untuk mencapai kondisi iru, BUMN PSO ini masih dimungkinkan untuk
tx-32
ge-ndapat subsidi dari Pemerintah ::s"1 dengan hemampuan keuangan negara. Sedangkan unruk.BUMN.yang bersifat kom.riial, Pemerintah harus ienerapkan keberhasilan ierhadap nenilaian dewan airetsi dan komisaris sesuai derrgao 1an!f kaidah-kaidah bisnis, y"itl pencapaian keuntungan dan keberlanjutan usaha itu sendiri dalam siruasi persaingan usaha y*g ,.-ikin kompetitif. penilaian standar keberhasilan kinerja dewan direksi dan fomisaris, baik- BUMN pso maupun BUMN komersial tersebut, diruangkan dalam suatu kontrak kerja yang jelas, tegas dan dengan batas wakru tertentu d"1.. benmk Statement of Corporait tiir(scD.
rangka meningka*an daya saing sena pelayanan kepada konsumen, 1ntuk. BUMN y^ig bersifat komersial slesrrai d.rrg* amanar uu BUMN, dengan.mendapat persetujr an DPR dapat irelakukan penjualan saham !31te1intah BUMN yang dimilikinya, baik atas keseluruh"o s"hamnya (privatisasi) amupun
fal11
sebagian saja (divestasi).
Terkelompokkannya semua BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN t-ybl*. seruice o.bligation.(Pso) dan kelompok- BUMN komersial (bishx orientee. Untuk iru perlu dicpai- kesepakatan politik rentang pemisahan peran BUMN ini antara pihak Pemerintah selaku p"ttg.lol" BUMN"d; DPR seiaku representatif .
kepentin gan masyarakat
Baik BUMN PSO maupun BUMN komersial, dalam jangka 5 tahun ledepan telah harus dikelola. dengan. p{sip-_pa nsip Good Corporati Goaernance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan j"r, ,"rporrsibilitas agar dap*
sgbagai badan usah-1yang mampu bersaing dengan urrit usaha
didalam maupun diluar negeri.
1. Pnocneu
PnMSINAAN DAN PrNcnMseNGAN BeoeN
Program ini diruiukan untuk mengoptimalkan -kegiatan antara
beroperasi
lat y*g r.;*ir, b"ik
Usern Mrur Nncene
kinerja BUMN, melalui kegiatan-
laia: (r.) menyelesaik* ,rp"y" p.*o.ro fungsi masing-masing !_u_yl, . sehingga fu"sri BI-rMN terbagi ri"rt. ielas menjaa iuvtN pso a* BUMN
komersial; ft) melanjutkan opiy^ revitalisasi BUtviN, antaffi.lain melalui PeneraPan GCG dan SCI; da" G) melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi BUMN, termasuk melanjutkan privatisasi dan divestasi.
PrurNcrerAN ILMU pnNcrteHUAN DAN TrrNorocr 1. Pnocnnu PrmncrereN liuesrrAs Iprrr srsrnu pnopursr .Tujuan Progrem ini adalah untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industii'sen"!.oingk"i"n sinergi antar berbagai elemen sistem inovasi. Sasaran yang ingin dicapai dal"rriprogr"* ini adalah
IX-33
meningkarnya pola-pola insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha.
Kegiatan pokok yans dilakukan adalah: (1) meningkatkan dukungan p.og.*b*ngan inovasi dalam bentuk tax incmtif, special interest, asuransi teknologi
t"gip"*r^haun kecil, menengah, dan koperasi, (2) penciptaan usaha baru_berbasis [t[ang, (3) pengembangan techno-i.nd.astri,al cluster, (a) peninghatan kualitas dan srandar litbang.
;"r"
(MSTQ), dan (5) kemitraan litbang antara industri dan lembaga
PuNrNcnRtRN
Iuvrsllsr
Dalam tahun 2005 - 2009, pokok-pokok kebijakan investasi diarahlian sebagai berikut. a. Menyederhanahan prosedur perijinan dengan menindaklaniuti pelayanan saru arap secara terkoordinasi baik dengan instansi pusat maupun_daerah;
b. Meningkatkan kepastian hukurn dan kepastian berusaha dengan
c.
mempercepat penyelesaian RUU Penanaman Modal ssrta meningtatkan konsistensi p.i*t.rr"tt perundangan di bidang penanaman modal baik antar sektor maupun arrtarapusat dan daerah; Menciptakan sistem insendf bagi kegiatan investasi agar mampu bersaing dengan negara lain anrara lain dengan penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan;
d.
Meninghatkan perlindungan keamanan dan membantu penanam modal
e.
dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi; serta Meningkatkan infrastruhtur $ecara memadai dengan mendorong peranan swasta dalam penyediaan infrastruktur.
Dalam rahun 2005 program pokok, yaitu
l.
,
2009, arah kebijakan investasi dietmpuh melalui
pnocnmn Pn}flwcKAteN Inunn Inrwsrnsr DAN ITEALISASI
2 (dua)
INVESTASI
Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang berdrya saing global. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kegiatan investasi yang mampu meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan keria. Dalam rangka mencap*i tujuan dan sasaran yaflg disebutkan, kegiatan-kegiatan pokoknya adalah, (a) menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang in r**t*ti; (b) menyederhanakan prosedur pelayanan Penanaman modal, (t) memberikan.insenrlf penilnaman modal yarig tebih menarik; (d) konsolidasi perencanaan Fenanaman modal di pusat dan daerah; (e) melakukan pemantauan pembinaan dan p€ngawasan |ehksanaan proyek -proyekPMDN dan PIvIA; $ melakukan PMDN dan PMA; (g) mengembanghan sistem in{ormasi pelaftsanaan
IX.34
Penanaman modal di pusat dan daerah, (h) memperkuat kelembagaan penanaman y.d"l n*.r dan daerah; serra (i) nelakukan k"jian kebijakan piorrrrl.r, modal b.ul( dalam dan luar negeri;
f
2. Pnocneu prrvNcreten pnouosr DAN KE&IAsAMA Irwrsresr Program ini bernrjuan membangun .investasi
citra Indonesia sebagai negara tujuan yang menarik..Sasaran yan; ingin dicapai adalah *.tii"gr."r""ya jumlah minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia. . -Pd* rangka.mencapai tujuan dan sasaran di atas, kegiatan-kegiatan pokoknya adalah: (a) menyiaplcan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yaig terkait- dengan investasi; (b) memfasiljta-si Lr*"j"a"ya L.rjasa*" ,rr",.gis antara y*t..b:lr d.:gr. UKMK; (c) melahuk* pro-ori'investasi y*g ,.rk"oordinasi baik di dalam dan di lnar negeri; a* 1a; meningkatkan kerjasa-" ai 6ia*g investasi dengan instansi pemerintah d* drroi" *aha baii di dalam maupun di luar negeri. PENGEMBANGAN PERTANIAN
+rah kebijakan dan_program sektor ini diuraikan di dalam Bab pengelolaan -Sumber DtyaAlam dan pengelolaan Lingkungan Hidup
PENGEMBANGAN PRODUKSI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM I,{.INT{YA kebijakan dan program sektor ini diuraikan d.i dalam Bab pengelolaan lt* DayaAlam ^Sumber dan pengilolaan Lingkungan
Hidup
PTNcTIaBANGAN lNpustnr
prNcotaHAN
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 6.50/o peft tahun dalam 5 tahun ke depan frgot ?oog),T*. industri pengolahan (diluar minyak dan gas bumi) djtargetl-{T
tumbuh dengan laju rata-rat g,+oi penahun. pada saat krisis ^ ekonomi tahun 1997, secar^ r^t^-r^l^industri b.rop.rri di'bawah 5Oo/o darikapasitas te{P:$ang. Sejak itutringgl sekarang pertumbuhan sektor ini masih benumpu pada peningkatan pemanfaatan kapasitasi.rp"r*g yangadahingga *.;*p"i:#, ar 600/o pada tahun 2003, bf.k* di beberap. Lia*i i"disri terjJl p.r,gor*g"r,
L"parit",
*ig*.Trll sejum-lah perusahaan. itu sebab-nya hubung* *i"rr la;., p-.rr.r*b*rh* indystri ini dengan lL.q.ly.:tapan
tenag a keriasangat fimah yartLti."g; ;i.stisitas sekita 0.05, dan kondisi.ini diperkirak"tit.ror berlalj,rt hingja paling iia* 3 tahun ke kedepan. Kalau teadaan ioi b.tt*gsung rerus, maka penyerapan tanaga kerja di ini hanya sekitar 67.000 pertahun yang sangat dib#^h ,;rg;;asional. lktol lauh u..ntuk _dapat meningkatkan p.tty.t"p* t-rorg"- kerja, investasi b-arus sangar dioperlukan. Diperkirak* ttoiok-menunjang ini dibutuhkan tambahan investasi selama lima tahun paling tidak sebesaizoo trilliun rupiah.
J*"r*
IX-35
Pembangunan industri dalam lima tahun mendatang tetap mengutamakan kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang didorong melalui mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan. Unruk itu, pemerintah melakuhan penataan dan melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada serta upaya-upaya penegakannya demi meflgurangi distorsi pasar sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pembangunan industri. Di samping itu pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi dan mendorong perkembangan industri di semua bid*ng.
Di
sisi lain, pemerintah juga perlu menempuh langkah-langkah interrrensi strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan industri saat mekanisme pasar tidak dapat berlangsung efektif, Hal ini terutama rcrkait dengan kegiatan pengembangan teknologi dan keterampilan tenaga kerja industri, layanan informasi pasar baik di dalam maupun luar negeri, serta $arana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk. Dalam rangka penyediaan kebutuhan tersebut, pemerintah perlu menyiapkan suatu kerangka anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaannya, Mengingat keterbatasan sumber daya pembangunan, kegiatan pembangunan seperti ini harus dipilih secara seksama. Prioritas diberikan kepada industri yang: (1) memiliki potensi ekspor; (2) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri; (3) mengolah sumberalam dalam negeri; dan (+) menyerap banyak tenaga kerja. Pendekatan pembangunan yang digunakan untuk pemanfaatan pembiayaan dalam kerangka anggaran adalah klaster industri.
Untuk masing-masing indusri, arah pembangunan diletakhan pada upaya: (1) merevitalisasi kinerja industri, khususnya peningkatan utilitas kapasitas terpasang hingga S0Yo; (2) menara struktur industri, termasuk di dalamnya pemberdayaan sumberdaya industri; (3) memperluas basis produksi, di*ntaranya melalui pengembangan indu*ri kecil - menengah; dan (4) meningkathan daya saing produk industri baik di pasar domostik mrupun di pasar global. Dengan arah pembangunan ini, maka program pembangunan industri meliputi:
1. Pnocnem
PrNcrnnnnNGAN lNnusrnr Kncn Dnrv MTnENGAH
ini
adalah menjadikan industri kecil dan menengah F(M) industri yaitu industri yang menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan dengan jadwal penyerahan yang
Tujuan program
sebagai basis pembtrngunan
fisiplin baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir maupun
untuk
memenuhi pasokan bagi industri hilirnya. Uhuran keberhasilan program ini adalah jumlah perusahaan lKM yang memperoleh sertifikat kualitas, memperoleh kredit dari perbankan dengan prestasi pengembali*nyangbaik, mendapat kontrak pasokan dengan industri hilir, serta yang berhasil tumbuh ke sliala lebih besar.
IX.
36
2. Pnocneu
pgl.nNcKAreu IGueupuAN TnrNorocr Inoustru
. Tliu$ Proqram ini addah meningkathan kemampuan industri manfaatpan tehnologi untuk meni'gkatkan daya r"i"g industri nasional. K.;;p"an ini dibangun melalui.peng d^*, pengembang* a* reknorogi u"n aa"* ;;;;*p* produk baru, proses produhri, *",rprrn dalam sistem jistribusi :*:Tg* dan logistik perusahaan. ukuran keberhasila* p;;d; irri ,aa*, tumbuhnya basis hdl"l lang baru,-TluPun peningkata" d^yarJrrg ioJ*ri nasional. Basis industri tumbuh baik melalui lahirnya ptoa"kptoiuk bait hasil rancang* d"lrrg negeri, mauPun penguasaan teknologi produksi bagi peningkatan nilai-tambah sumber-
sumber alam kita.
3. Pnocneu
PnNereeN Smurn-rn lNouslnr
. . Tti* Program ini adalah untuk memperbaiki strulctur industri nasional baik ddam bentuk konsentrasi-penguasaan pasar arau kepemilikan *""p"" l..ad"-* jaringan pemasok b4*, komponen, d;o barang r"Logah jadi bagi i"aurt.i ftifir. Perbaikan konsentrasi penguasaan pasar dan kelpemilikan mencerminkan kondisi tata Pengelolaan korporasi Good- corporate governance, GCG) di Indonesia, semakin terkonsentrasi semakin tidah UAn pemasok bagi industri hilir l"ttgan addah reltang mata rantai penambah* ttilai y"rig ai"asai yang"*encerminhan le.sarnya keseluruhan nilai rambah yang tercipr" a iar* o.g.ri. lirirrgan pemasok ini juga mencerminkan sejauh-*"n" inlustri iili, *"*ueti f,ahan, kofipo'r.rr, d* barang setengah-jadi dari pasar atau pemasok lokal. PBNcEIIBANGAN pnnoece,NcAN
DdP era-globalisasi ini, mendorong terwujudnya perdagangan dalam negeri yang efisien dan efektif akan men"rrr,ri"r, f*gk"h t.U.rtt-rrit".n dalam vpay^ pengem.bggan-perdagangan luar negeri agar *"*iu meninghatkan kinerj" eLspt, nasional. Untuk itu, peran perdaganfan guna mengoptimalkai r..p.iri"g.il o"riorr4 d*t sekaligus mamPu -.ttttt i,hi- beibagai r"l#tto.o internasional termasuk
perluasan kesempatan kerja menjadi agendalenting dalam lima rahun kedepan.
..- Meskip'n ranrangan dan hambatan dalam lima tahun mendamng yang akan sektor perdagangan cukup kompleks, rarget pencapaian harus lil.&|t "rJ; c[dasarkan atas Potensi dimiliki dan berbasis pada kondisi y*g r."iirtis. Untuk itu, sasaran yang akan I*g adalah (a) Peningkaian efisiensi dirtrlb*i
arus barang $capai dan kegiatan-iasa p.r9FTgry, pe'numb.ri* ehspor non migas rata-rtta 6-7 @) persen penahun, d* G) Perluasan lapangan kerja baru reta-ratalso
pertahun (termasuk horel dan restoran)i
tercapainya sasaran di sektor-perdagangan dalam kurun waktu _ ,^tT maka ada 2 peker;aan pentinB yang perlu dilakukan sebagai berikut:
v. -37
,ibg orang
2OO5-2OO1,
Pertemd, menciptakan iklim untuk mendukung kelancaran koleksi dan distribusi barang dan kegiatan jasa perdagangan yaflg mencakup: (a) Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik; (b) Penataan dan perkuatan kelembagaan perdagangan yaitu lcelembagaan perlindungan konsumen, kemetrologian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan persaingan usaha; (c) Pengembangan $arana penunjang perdagangafi o{Lterril lain melalui pengembangan sistem informasi produksi d*n pasar serta jaringan logistik komoditi, perluasan pasar lelang lokal dan regional di daerah dan perkuamn sistem pengawasan barang beredar. Kedua, meningkatkan periuasan pasar ekspor dan perkuatan kinerja eksponir dan calon eksportir yang mencahup: (a) Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor, (b) Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan ekspor melalui konsep
suryort at carnpany level kepada para eksportir dan calon eksportir, k) Meningkatkan efektivitas kinerja diplomasi perdagangan internasional; (d) Meningkatkan efektivitas fasilitasi perdagangan internasioual melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor melalui implementasi konsep si,ngle dacument, dan perkuatan lcelembagaan uji mwu produk ekspor-impor, (-) Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional antar lain yaitu, perbaikan inftrastrulrrur pelabuhan ekspor dan kelembagaan trad.e fi,nanclzg untuk ekspor, (f) optimalisasi implementasi berbagai bentuk kerjasama perdagangan seperti skema imbal dagang dan perdagangan bebas antar negar* (free *ade agreement), d*n Q) Perkuatan lrelembagaan pengamaran perdagangan internasional (safeguard, dan anti.dumpirzg) serta termasuk kelembagaan harmonisasi tarii
1. Pnocnmn PEnsnrrqcANUsArrA Tujuan program ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif dan memberdayakan lembaga-lembaga persaingan usaha. Sasaran program adalah meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dan berkurangnya berbagai hambatan usaha.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah; (a) revisi terhadap berapa materi UU No. 5/L999 yang berpotensi terjadinya disharmonisasi terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha; ft) peningkatan penerapan peraturan kebijakan persaingan usaha; (c) pengembangan instrumen aplikasi tlU no.5/1999; (d) pengembangan jaringan kerja antar lembaga; (e) peningkatan lcualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; dan (f) perkuatan kelembagaan pers*ingiln usaha antara lain yang mencakup pengembangan sumber d*ya manusia, sarana dan prasarana pendukung.
IX-38
2.
PNOCNEU PEUCEUENEN PNNOECINGAN DAN PETTNDUNCEN KONSUMEN
Tujuan Program ini adalah untuk. memberdayakan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan kapasitas kelemb a1a?n y*i -roangani sengketa d"gir,s internasional dan perlindungan industri dld"*'".i.ri, ,"ni
prog"#; b;";
beredar' Program ta"t.l meningkat nya dayaJ.iog ,r.rional berbasis efisiensi, dan meningkarnya perlindungan terhadip koor,r-rrr.
l*-**
.l{egiatan pokok yatrg akan dilakulcan adalah: (") pemberdayaan lembaga perlindungan konsumro; .(b).peningkatan sDM lemb"ia perlindungan konsumen; (c) perkuata" kaPasitas kelembagaanyang menang"ni serrgLt" d"gdg internasional perlindungan industri dalam negerilermasuf drk ntg* operasional kegiatan; fan (iI perkuatan kapasitas kelembagaan pengawasan bi*g ^ beredar - rermazuk dy\nsan operasionalisasi kegiatan; (e) ^peiinghatan p.hyl"n informasi dan advokasi terhadap kebijalmn p.ilittd.ntg* konroien; (0 penyempurnaan peraruran g:T:*g-undangan perdagangan dalam negeri y*g r';rk"it'd.oi.o .t rpir-i*por; (g) bimbingan teknis pedoman p.og"*"* rjrrir; aL ol sosiafiJasi teknis pengelolaan standar dan laboiarorium metrologi legal.
a*ii*ui"g*
3.
Pnocnena PnrvcnuneNcAN Dlsrnrnusl NASIoNAL
Tujyn
Program
ini
adalah meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa
yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dro L-brg. perdagangan yang efektif dan.efisien, yegu.rpn.k"pada usaha kecil, meneogah, di, kory*| Sasaran Program addah t.r.ipi*yrtsistem kolelsi dan jaringan- dlstribusi nasional, optimalisasi sarana distribusi, meningkatny" k *aorp"*" ;;yarakat dalam mengakses dan memperluas pasar, goo. t.rrdorong peningkatan aktivitas perdaqangan dalam yang semakin efisien, efekt#, ^r..."p.*t..d"y"* produksi d1- negeri.-nlg:ri Disamping itu sasaran yang ingin dicapai adalair r.t*ol,rdrry.
peningkaran komperensi usaha dan lembaga
jasap!ra"!*g*.
. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (a) perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian perrnasalahan ,.tt*r.ri. harmonisasi dari berbagai
perangkat Peraturan.perundang-undangan tenrang disrribusi dan sarana p.i*jrirg perdagangan b"ik pusat tingkat daerah (b) 'sosialis"si + . {ngkat lef$unaan produksi dalam negeri; (c) Dukungan p.ttgr*b.ngan sistim koleksi dan jarjngan distribusi di daerah; (d) peningk"r"ti p."g#asan dL pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang p.rd"g*g.i; (.) p.rrg.*L*gan efektivitas ketersedian janngan informasi distribusilait< ii rilgl"i nasioial *"ri,rrr di daerah; (f) perkuatan kapasitas kelembataan_ perdagangan 6*r, homoditi ptK) ,.r*rr.rk
Lr,rp* ii
menyiapkan penyempurnaan berbagai p.rangk"t peraturan tebijakan dan operasional PBK, dan (g) p€manr-apan- dan-peoglmb"ni.r, pasar lelanj lokal dan regional serra sarana alternatif pembiayaan -.l.l.r-i sistem"resi god*g tsncl. D(-39
4.
Pnocn*nn PnNrNcrnteN Knryesnm* PnnnncnxctN IntnnNnsIoNAL
Tujuan dari program
ini
adalah meningkatkan kerjasama industri dan perdagangan internasional yang saling menguntunglcan, adil dan terbuka. Sasaran program ini adalah meningkatnya kerjasama perdagangan multilateral regional, dan bilateraln serta optimalisasi pemanlaatan skema-skema perdagangan sehingga meningkatkan posisi rebut tawar dan akses pasar ekspor. Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (a) peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional sebagai upaya mengamankan kepentingan ehonomi nasional dan sekaligus meningkatkan hubungan dagang dengan negaru mitra dagang potensial; (b) fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan (termasuh advohasi dan bantuan teknis) seperti! durnping, subsidi dan safeguard; (.) peningkatan efektivitas koordinasi penarganan berbagai isu-isu perdagangan internasional baik multilateral, regional dan bilateral maupun pendekatan komoditi; (d) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional, dan bilateral; (e) sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perunfingan internasional dan kerjasama ASEAN, APEC, ASEM dan intra dan antar regional; dan (f) perkuatan SDM Atperindag termasuh penyediaan tenaga magang.
5.
Pnocnnnr PmqcEprnnNcAN Ersron
Tujuan dari program ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor d*lam memacu pertumbuhan ehonomi. Sasaran program ini adalah meningkatnya perluasan pasar, diversifikasi mata dagangan ekspor non-migas dan mendorong peningkatan nilai ekspor, Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (a) pengembangan strategi pemantapan ekspor terutama ke negara-lregara non tradisional sehingga mampu meningkatkan kinerja ekspor nasional; (b) peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan Pusat Promosi ekspor (iTPC) dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang potensial, serua perhuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah; (c) peningkatan kualitas dan efektivitas promosi ekspor agar mampu merespon hebutuhan eksportir secara berkelanjutan; (d) peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon elcsportir melalui pendekatan suryort at com.pd.ny leueli (e) fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perihanan dan industri yang berpontesi ekspor; (0 melanjutkan regulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor dengan konsep single document; (g) perkuatan hapasitas kelembagaan laboratorium penguji produk ekspor-impor; (ld peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mamPu merespon lrebutuhan dunia usaha rcrutama eksponir; dan (i) pengembangan dan implementasi fasilitasi ekspor dan impor.
IX-40
PnNcnUBANGAN STemoenoISAsI
NesIoNer
Standardisasi merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam memperkuat struktur ekonomi dan mernberikan- perlindungan kepada konsumen. Ketatnya persaingan global d bi$g produksi dan perdag*g* merup.kan heniscayaan yang menuntut adanya arah kebijakan standarditmio"rioo.l y*g mampu t*odorooi menfurgkatnya kesadaran pelaku usaha dan stakebolder yang"lain akan perrtingnyi standar-sebagai elemen penting untuk menjadi faktor p.rrfrrr daya saing produk --i.tirrarrrrg
nasional guna meningkatkan ekspor, transaksi p.ra"g;"g*, kepentingan publik.
"
J*
Oleh karena itu,
sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan eOO42009) adalah: (a) Menstimulasi berkentb.trgoy" Sistem Standardisasi Nasion.t iSsnq ag.ar oPtgalisasi perkembanB.an dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SM
sebagai faktor transaksi perdagangan yang efekdf akan menjadi kebutuhan'bagi dunia usaha, {produsen) dan sebagai perlindungan terhadap k f."rirrg* koasumen; (b) Memrerkuat kapasitas inftrastruktur kelembag".o ,r*dariisasi dan kelembagaan teknis terkait standardisasi baik barang j"rr;
r.1*r
d*
t;gkatan
Gi penrmusan standar. dengan ,t"rdr iniernasional; r"y.larasan d; (d) $ Meninghatkan efektivitas kerjasama antar tt.g-.r" dalam kerangka saling p.rrg"krr"o (mutul recoqnition) baik bilateral maupun mriltilateral.
l.
Pnocneu PnncrrvrneNcAN steNpenorsrsr N^r,sroNAL
f"i"-*
ini
adalah meningkatkan drya saing produk nasional, Program memperlancar an$ barang dan jasa, dan rnenjadi ,totnL--.lindungi industri dan konsumen dalam- negeri, serta mengembangkan kerjasama ,r.g"rra dalam kerangka saling pengakuan (rnutaal recoqnition) 6At Uit"rlral maupun
,rr*.
*rr,
-jrilrt.r.l.
s.asalan program ini adalah meningkatnya penyusunan dan penerapan SM, meningkatnya kapasitas kelennb?Faan infrastruktur standardisasi, dan *rniogkrtr,y, kerjasama standardisasi baik bilateral maupun multilateral, ke negara tujuan ekspor urama.
,.*r"-"
.Kegiatan pokok .yurg dilakukan guna mendorong sekaligus memfasilitasi terjadinya perluasan (ehstensifikasi) dan lerkuatan (inteniifikasi) ierbagai ,k iuir", ekonomi sektor. produksi dan distribusi adalah untuk *erringkatLin korlit.r, mendorong produktivitas dan efisiensi di dalam sistem produksi"yang antara lain mencakup: (1) pengembangan infrastruktur kelembagaan standard^i-sasi melalui penelitian, pengkajian,. dao pengembangan di bidang ieogokoran, standard.isasi, pengujian dan mutu; (2) optimalisasi pimanfa.r* ,ir*" -a"" pr"r"r*" litbang, pengakuan atas kualitas produk IStrUZISOl dan pemberian insentif tiskal yanl ce-rmal dalam kegiatan produksi yang mendorong tumbuhnya ihlim inovasi (padai teknologi), (3) mengembangkan poL insentif d-alam bentuk kemitraan l.rib"ga
IX.41
litbang dan indusri, sosialisasi standar rnutu terhadap IKM, asuransi tehnologi korporasi usaha berbasis produk litbang; (4) mengembangkan kerjasama standardisasi fi tinghat regional dan internasional (ACCSQ, APEC, \fTO); (5) pengembangan sistem informasi standardisasi; (e) berperan aktif dalam berbagai forum dan organisasi bidang standardisasi internasional antara lain: ISO, IEC, CAC, PAC, APLAC, ILAC, IAF, BIPM, dan sebagainya; dan (7) menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana operasional kelembagaan yang menangani kegiatan pengembangan standardisasi nasional.
PnNcnnnnANGAN
PnmvrsntR
Untuk menjawab tantangan sebagaimana disebutkan dalam kondisi umum di atas maka fokus kebijakan pembangunan pariwisam dalam 5 tahun ke depan adalah
(1) meningkatkan jumleh kunjungan wisman sekitar 7,25 jtna orang dan jumlah wisnus sejumlah 218,8 juta orang; (2) meningkatkan daya saing industri pariwisata dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dunia maupun pasar domestik; (3) mempertahankan kesempatan kerja yang sudah ada serta sekaligus menciptakan kesempatan kerja baru, terutama untuk penduduk yang bermukim di dalam kawasan daerah rujuan wisata, dengan cara-cara"yang bermartabat.
1.
PRocnRnn PENCUI,TnENGAN DESITNESI PARI$r/rSATA
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang xralctif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta dan pemerintah, serta masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meninghatnya daya tarik dan efisiensi paket-paket wisata yang mampu bersaing dengan paketpaket wisata terutama di ASEAN, sehingga pariwisata Indonesia menjadi tujuan utama wisata dunia dan menjadi ruan rumah bagi pariwisata domestik.
Untuk mencapai
sasaran tersebut, kegiatan-kegiat*n
pokok yang akan dilakukan
adalah:
a,
b.
c.
menciptakan paket-pahet wisata yang murah di setiap provinsi (one proaince one primarV taurism destinatian) bersama-sama dengan pemerintah daerah, swa$ta dan masyarakat. meningkatkan kualitas daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sebagai obyeh daya tarik wisata yang kompetitif. meninglcatkan pengelolaan kawasan daerah tujuan wisata andalan propinsi
(r) kerjasama dengan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota memberikan bantuan teknis bagi swasta dalam pengelolaan kawasan daerah tujuan wisata andalan provinsi; (b) penciptaan paket wisata yang kompetitif. mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan ftank mauPun bukan bmk) untuk menciptakan investasi baru dalam rangka pengembangan
melalui:
d.
IX.42
e.
2.
kualitas daerah rujuan wisata melalui kemudahan-kemudahan dan insentif bagi pelaku swasra yang ingin mengembangkan daerah tujuan wisata. memberikan perhatian khusus kepada pengembangan l
Pnocnerra PENcnuneNGAN PrnaeseneN DAN PRoMosr pARrn/rsATA
Program
ini
dirujuhan untuk menciptakan promosi pariwis^ra yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta dan pemerintah, serta masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan. Sasaran program ini adalah semakin membaiknya citra Indonesia sebagai Negara tujuan wisata yang aman dan semakin meningkamya kunjungan wisatawan baik wisatawan matrcan€gara maupun wisatawan Nusantara. Kegiatan-kegiatan pokok addah: a. memanfaatken eumt dan melakukan pameran baik yang bersifat nasiond maupun internasional baik di dalam maupun di luar negeri diutamakan ke negara-negara yaurLg mempunyai kedekatan budaya dengan Indonesia, terutama negara yang pasarnya sangat potensial dan negara-negara yang mempunyai kedekatan budaya dengan Indonesia, sepefti Timur Tengah dan Asia Timur. b. memfasilitasi pengembangan paket-paket wisata dan jaringan antar jenis paket wisata. memfasilitasi kerjasama antar pelaku industri pariwisata di ddam maupun di luar negeri dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antar travel d.gent dan antar tou.r operd.tor, antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transportasi udara, laut dan darat. d. memfasilitasi pembentukan aliansi strategis dengan negaira-negara lain, terutama Negara- negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, China dan Brunei. e. memfasilitasi pembentukan jaringan kerjasama promosi pariwisata anrara Pemerintah (Pusat maupun Daerah)-Swasta- Masyarakat- dalam wadah Indonaian Tourism Promotion Board [TPB). meningkatkan sadar wisata domestik. memotivasi dan memberikan insentif bagi perjalanan domestik. h. mengembangkan sistem informasi. menciptakan fasilitasi dan regulasi yang meningkatkan efisiensi pariwisata melalui: membangun komitmen nasional untuk melindungi sektor-sektor pariwisata, baik di bidang hukum, keamanan dengan memfasilitasi peciptaan ketenteraman dan ketertibatan nasional; dan meringankan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh pelaku pariwisata di daerah, terutama di provinsi yang punya paket wisata unggulan;
c.
f. E i.
i.
D(-43
ii. mensinergikan
antara peraturan-peraturan
Nasional-Pusat-Propinsi-
Kabupaten/korai
iii. menyusun dan menerapkan
serta mengawasi penerapan standar industri
pariwisata yang telah ditentukan.
3,
Pnocnem PnxcrunnucAN I{aRJASAMA KrrunevnAN DAN PnmvlsetR
Tujuan program ini untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara Pemerintah (pusat-kabupaten/kota)-swasta-dan masyarakat dan pelaku industri pariwisata di dalam maupun di luar negeri dalam bidang penelitian, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Sasarannya adalah terciptanya jaringan yang efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia yang professional. Pencapaian sasaran tersebut ahan didukung oleh kegiatan-kegiatan pokok adalah: a. memb*ngun dan memperkuat jaringan data base dan informasi, baik di dalam negeri (antara Pusat-Propinsi, dan habupaten/kota) dan luar negeri; b. membangun dan memperhuxiaringan informasi antara Pusat-Propinsi, dan
c. d. e.
kabupaten/kota; mengembangkan dan memperkuat DSM di bidang teknologi informasi dan data base; mengembangkan aliansi strategis di bidang Litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk joint research. dual-training terutmaan deugan lembaga sejenis di luar negeri;
mem{asilitasi pembenrukan
forum komunikasi antar pelaku indusrri
pariwisata dan pelaku sosio-ekonomi lainnya.
PEnruesAN KaSEMTATAN KntnNecAKERJAAN Melihat kondisi pasar kerja serta tantangan yang dihadapi maha perumusan kebijakan yang menghasilkan fleksibilitas pasar tenaga kerja harus diutamakan. Kebijakan pa$ar kerja yang fleksibel mernpunyai arti bila terjadi goncangan terhadap ehonomi maka penyesuaian sebagian besar dilalcukan melalui penurunan upah riil dan bukan melalui pengurangan kesempatan kerja. Melihat kondisi Indonesia, kebijakan pas*r tenaga kerja yang fleksibel akan mendorong kesempatan keria kepada industri y*ng padat pekerja. Dengan iumlah angkatan kerja seperti ini industri p*dat pekerla sangat kita perlukan. Kebijakan pasar kerja yang dibuat harus mempermudah orang untuh melakukan kegiatan ekonomi termasuk kemudahan bagi tenaga kerja untuk dapat berpindah pekerjaan.
Meiihar kondisi pasar kerja serta tantangan yang fihadapi maka perumusan kebijakan yang menghasilkan flehsibilitas pa,sar tenaga lterja harus fiutamakan. Kebijakan pasar kerja yang fleksibel mempunyai arti bila terjadi goncangan terhadap ekonomi maka penyesuaian sebagian besar dilakukan melalui penurunfln upah riil I)K- 44
dan bukan melalui pengurangan kesempatan kerja. Melihat kondisi Indonesia, kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibet akan mendorong ltesempatan kerja kepada industri yang padat pekerja. Dengan jumlah angkatan kerja seperti ini industri padar pekerja sangat kita perlukan. Kebijakan p,Nar kerjayangdibuat harus memPermudah orang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk kemudahan bagi tenaga keria untuk dapat berpindah pekerjaan.
Iklim Usaha dan Pengembangan Kesempatan Keria. Dengan dikeluarkannya UU No. 2l/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13/20A3 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2L/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHD diharapkan dapat memberikan kepastian benindak bagi masyarakat ddam menekuni dunia usaha unruk menjalattkan kegiatan ekonomi. Pengaturan dasar dalam UU tersebut seyogianya bersifat fleksibel dan mudah diterapkan agar proses produhsi barang dan jasa berjalan lancar.
Perubahan ini diharapkan dapat membawa perbaikan terhadap kesejahteraan semua pihah, sehingga dalam transisi ini dapat dimanfaatkan unruk menyusun berbagai aturan main yang baru. Dengan demikian penerapan UU No. 13/2ooj tenung Ketenagakerjnn dapat diimplentasikan memenuhi harapan antara 2 (dua) kepentingan yaitu pemberi kerja dan pekerja. Agar aturan main yang akan berlaku
dapat dijalankan dengan baik maka penyusunannya perlu didasarkan atas kesepakatan dari pihak-pih& yang berkepentingan, khsusnya pengusaha dan serikat pekerja, serta pemerintah.
UU No. 2t/2W4 tentang Serikat pekerja telah mendorong terbentuknya serikat pekerja baru di tingkat perusahaan. Dengan system hubungan industrial yang baru telah mendorong semakin banyaknya aspek hubungan ketenagakerjaan untuk dinegosiasikan secara langsung di tingkat perusahaan antair^ pihak manajemen perusahaan dengan pih"L serikat pekerja. Unruk itu diperlukan kemampuan teknik bernegosiasi antara keduanya agar disatu sisi keberadaan serikat pekerja dapat dipandang sebagai hekuatan produktif di ddam lingkungan kerja dan disisi lain menghindari aksi mogok atau unjuk rasa pekerja yang berlebihan. Partisipasi keduanya dalam membentuk lingkungan kerja yang harmonis pada gilirannya akan membawa perbaikan produktivitas pekerja.
Hadirnya IJU tentang PPHI diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dalam masalah perburuhan dengan dibentuknya peradilan perburuhan. Kekhawatiran yang selama ini terjadi disatu sisi pekerja merasa bahwa heputusan pengadilan akan melemahkan posisi bpekerja dan disisi lain pengusaha merasa pengadilan tidak akan bersifat obyektif pada saat pengambilan keputusan. IJntuk mencegah perselisihan hingga ke pengadilan, prioritas pertama adalah mendorong penyelesaian secara bipanite, yaitu negosiasi langsung pekerja atau serikat pekerja dengan ^ntarra pengusaha. Penyelesaian secara bipanite merupakan penyelesaian yang paling
x-45
efektif, relatif cepat dan tidak memerlukan biaya. Oleh karena itu pemerintah rnendorong semaksimal munghin agar pihak-pihak y*g berselisih memilih jalur penyelesaian bipartite. Dengan demikian penerapan LfU PPHI memerlukan pengaruran lebih lanjut yang mengatur agar dalam pelaksanaan negosiasi terjadi keseimbangan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang berselisih, untuk menghindari penyelesaian konfik hingga ke pengadilan. Timbulnya konflik akan merugikan pekerja dan pemberi kerja karena menganggu prose$ produksi akibat sumberdaya tidak digunahan secara optimal sehingga menurunkan tingkat output secara nasional.
Peningkatan Kualitas Tenaga Keria. Peranan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja sangat penting dan strategis dalam menentukan arah perkembangan perekonomian ke depan. Kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas unmk memenuhi standar yang diharapkan oleh industri dan sesuai dengan kemajuan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu diperlukan adanya standar kompetensi tenaga kerja yang akan meningkatkan jaminan mutu atas produksi barang dan jasa Indonesia. Selain itu, standar kompetensi dibutuhkan untuk meningkathan daya saing tenaga kerja di pasar kerja global. Sedangkan sertifikasi kompetensi merupakan jaminan tenulis atas penguasaan kornpetensi pad* bidang dan jenjang profesi tertenflr yang fiberikan oleh lembaga senifikasi profesi yang teiah fiakreditasi.
Adanya standardisasi dan seni{ikasi profesi di Indonesia benujuan untuk: 1.) menjamin kualitas tenaga herja Indonesia; 2) memberiltan pengakuan dan penghargaan pro{esi kepada teilaga kerja yang kornpeten; 3) meningkatkan kemampuan, produktivitas dan dny* saing tenaga kerja lndonesia; serta 4) meningkatkan efektivitas dau efisiensi pendidikan dan pelatihan profesi. Salah saru upaya kebijakan strategis
ke depan dalam rangka meningkatkan
lrualitas tenaga kerja adalah melakukan suatu proses Penrmusan' penetapan' pemberlakuar, penerapan dan peninjauan kembali standar kompetensi melalui kegiatan standardisasi kompetensi tenaga keria. Kegiatan standardisasi kompetensi tenaga kerja dilaksanakan oleh suatu lembaga independen yang pengelolanya merepresentasikan dunia industri dan asosiasi profesi, Lembaga inilah yang berranggung jawab atas penyelenggaraan standardisasi dan senifikasi profesi bagi rcnaga kerja di Indonesia. Sejalan dengan itu lembaga yang menangani pembinaan dan pengembangan teflaga kerja didorong untuk melahsanakan program pendidikan dan pelatihanm tenaga kerja berbasis kompetensi (Com,petenq Based, Trai,ning/CB7). CBT dilaksanahan agar dapat memiliki kemampuan yang memadai, khususnya untuk mengurangi pengangguran terdidik. Dalam rangka memperbailti mutu pelatihan kerja dan agar CBT dapat memberikan pengaruh nyata dalam hegiatan ekonomi,
IX-
46
kemampuan tenaga pelatih/instruktur perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Peningkatan kualitas instruhur dilakukan melalui training need assessmenr, dengan demikian dapat diketahui keburuhan pelatihan yang diinginkan.
Dalam pembangunan jangka menengah (tahun 2oo4-2oog). penumbuhan angkatan kerja diperkirakan sebesar 1,9 persen. Berkembangnya kegiaran ekonomi di berbagai lapangan usaha, diperkiralcan akan dapat menciptakan tambahan kesempatan kerja sebanyak tL,2 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,5 Persen pada tahun' 2Q09 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 617 persen. Produktivitas pekerja yang dihitung dari rasio nilai tambah terhadap pekerja diperkirakan akan mencapai juta rupiah per pekerja pada tahun 2009. Sasaran lain adalah beralihnya lapangan kerja dari kegiatan informal ke formd yang berani berpindahnya pekerja dari pekerjaan kurang produktif ke pekerjaan yang lebih
produkdf.
Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan penyempurnaaan peraruran perundang^ y^ng dapat menciptak* p.r"r kerja yang-tebih fleksibel. Dengan kebijakan pasar kerja yang flelsibet diharapkan dapat tercipta lapangan kerja formal melalui industri padat pekerja yang pada giliranya akan mendorong tenaga kerja untuk berpindah &ri pekerjaan kurang produktif ke pekerjaan yang lebih produktif. Berdasarkan strategi dan arahan kebijakan tersebut di atas, program-program pembanguiany^ngakan diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Pnocneu PrurNcrerAN
EFEKTTVTTAS INFoRMAsT PAsAR
Ke4Ia.
ini benujuan untuk memberikan informasi pasar kerja secara akurat dalam rangka menciptakan kesempatan kerja produktif seluas-luasnya bagi Penganggur di perdesaan &n perkotaan, mendorong mobilitas tenaga kerja pada industri padat pekerja serta mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini antara lain meliputi: (a) Program
penataan system dan mekanisme informasi pasar kerja dan bursa kerja dan (b) pengembangan dan pemberdayaan pasar kerja dan bursa kerja.
Peran pemerintah dalam pelaksanaan program antar^ lain: (a) memfasilitasi pengembangan bursa kerja swasta, (b) mengembangkan infrastruktur pelayanaan umum ddam rangka penyediaan informasi pasar kerja, (c) merumuskan system, mekanisme dan prosedur penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan luar negeri, (d) memperkuat koordinasi dalam melakukan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan, dan G) memantau dinamika pasar kerja dan mengendalikan meldui berbagai intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah.
v.-+7
2.
Fnocnnnn PENtxcrnr*l+ Kuerrtns TEruece KnnJn
ini
bertujuan untuh meningkatkan keterarnpilan,. keahlian, dan komp*renri tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka minciptakan kesempatan kerja, mengisi lowongan pekerjaan baik di dalam *"op*n di luar negeri, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.LangkahJangkah yang akan dilakukan dalam program ini antara lain -pengernbansan standar kompetensi kerja dan system senifikasi melipurir (a) kompetensi tenaga kerja dan ft) mendorong penyelenggaraan programsrogram Program
pelatihan kerja berbasis komperensi.
Peran pemerintah dalam pelaksanaan prograrn antara lain: (a) memfasilitasi proses penyu$unan dan penetapan standar kompetensi tenaga kerja Indonesia, (b) mendoiong dan memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua renaga keija, (r) memperkuat kelembagaan Badan Nasional Senifikasi Profesi
pW!fr;, (dj memberikan bantuan teknis
kepada lembaga pelatihan kerja pemerintah,
swasra' dan perusahaan, dan (e) meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan keria.
3. Pnocn*u
PnNcII,TAAN
lxrnt
HUBUNCEN INDUSTRTAL YEFIC BT.NTURTTTES
Program ini benujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis anrara pelaku produhsi, melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan $arana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan kemampuan prr*rhuro. Langkah-langkah yang alran dilakukan dalam program ini antara lain meliputi: (a) penyusunan peraturan/aturan main yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan
ft) meningkatkan
peran kelembagaan ketenagakerjaan.
Peran pemerintah dalam program ini antara lain: (a) memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan mahsud per*tvran/kebijakan herenagakerjaan, &) meningkatkan pengawa$an, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aruran yang berlaku, (c) mendorong berfungsinya secara aktif lembaga bipanite di perusahaan, (d) mendorong terciptanya sua$ana yang seimbang dalam perundingan pekerja dan pemberi kerja, dan (e) memfasilitasi penyelesaian permasalahan "nt*m industrial secara adil, konsisten, dan transpsran.
PnnCpnABANGAN ENERCI DAN KETNNAGALISTKIKAN Arah kebijakan pembangunan ketenagalistrihan nasional diarahkan pada upaya memulihkan keandalan penyeditan ten galistrik $ecara nasionl dengan kondisi yang lebih efisien terutama dengan semakin memasfaatkan energi primer non-BBM, dengan semakin meningkatkan panisipasi sawsta dalam penyediaan tenaga listrih dalam pasar yang kompetti{ maupun non kompetitif termasuk di wilayah yang belum berkembang.
IX.48
_Program ini dilakukan melalui upaya mendorong implementasi IJU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan menyusun t.Ui;at * dan regulasi yang Ta-P,t qt"i"gk"tkao pastispasi swasta dalam indusri ketenagalistrikan terurama di sisi *4. pembangkitan di wilayah yang bersifat kompedtl juga wilayah non kompetitif serta meningkatkan partisipasi-pemerintah daerah irl* penyediaan tenaga listrik di daerahnya sendiri. Selain itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan.iptgk bidang ketenagalistrikan i.tt"r*"y-r yang ditujukan bagi perkembangan uslha-ketenagalistrikan nasional terus digi"kk*t.lalui regulaii yang mamPu meningkatkan perkembangan dih teknologi dan kompetensi tinrg" kerja manajemen maupun teknis bidang energi dan kelnagalistrikan. Kebijakir dalam rangka implementasi UU tersebut m.ncak.rp pula Selain itu, implementasi UU ini, dilakukan melalui upaya: penyediaan regulasi lang dagat menciptakan ihlim yang dapat memberikan siimulan bagi peningl"r* investasi swasta seperti pajak, Tarif Dasar Listrik, dukungan p.o|.&"* inergi
p-rimer; peayediaan sistem panyaluran yang memadai; meningkattan keandalan sistem, perluasan jangkauan pelayan ketenagalistrikan, kebijakan kelembagaan serra Peraturan pelaksanaan, telcnis, bimbingan dan pembinaan usaha-usaha eiergi dan ketenagalistrikan di wilayah non kompetitif rerrnasuk daerah yang 6elum berkembang, regulasi energi rcrbarukan, rerra konservasi energi. Berdasarkan asumsi penumbuhan ekonomi sebesar 4-5o/o per tahun, maka proyeksi pernrmbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional tahun ZOO| - 2010 adalah sebesar 6f4o+ Per tahun. Pertumbuh"tr ioi harus dipenuhi melalui pembangunan pembangkit baru, rehabilitasi, arau repowering p.*L*gkit yang aja. Upaya ini dilakukan deagan semakin diarahkan pada pernabngkit yrog *r*anfaatkan energi primer gas, batu bara, panas bumi dan energi baru teibar"k*. Bersama deogin lP-tlt pembangunan listrik perdesaan, diharpkan rat^-rat^ sebesar !,98 o/o per tahun. Selain itu akan dituniang pula oleh upaya pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, serta upaya terus menenrs dalam penyempum* restrukturisasi ketenagdistrihan sesuai UU No. 20/2003.
1. Pnocneu PnurlNeeru DaN PTNGEMBANGAN UsAHA IGtrNeceLrsTRrKAN, UseHe Ewnncr DeN KoNsERvAsr Ewrncr Program ini benujuan untuk meningkatkan daya dukung penyediaan energi dan t:nagl listrik yang memadai dan efisien bagi pengembangan ekonomi sektor riil baik di wilayah yang belum ataupun sudah berkembang i...m berkelanjutan dalam r.mgka mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan mgrata. Dengan program ini diharapkan selain dapat memberihan kontribusi yang signifikan bagi nilai tambah ekonomi nasional melal,ri peningkatan investasi
**l.r. di bidang energi dan ketenagalistrikan,
juga diharapkan d"p", menciptakan
perluasan kesempatan kerja baru di bidang energi Jan ketenagalistrikan.
w.-
49
Kegiatan pokok yang filakuhan adrlah: Pengembangan sistem perencanaan energi dan ketenagalistrikan nasional, penanganan krisis listrik dan memperluas jangkauan penyediaan tenaga listrik, pengembangan sistem penyaluran di wilayah non kompetisisi, menciptakan prahondisi kesetaraan badan usaha yang akan berkompetisi, menciptakan kondisi sistem yang layak unffik dilakukannya pasar kompetisi, dimulainya pelalssanaan pasar kompetisi tenaga listrik pada beberapa beberapa wilayah terpilih, peningkatan sistem penyaluran tenaga listrik dalam rangka menghadapi pasar kompetisi, standarisasi ketenagalistrikan, pembinaan $arana teknik ketenagalistrikan, penetapan dan sosialisasi Tarif Dasar Listrik, pembinaan usaha sarana ketenagalistrikan, peningkamn pengelolaan bidang energi dan kerenagalisrikan, pengaturan dan pengawa$an tenaga teknik ketanagalistrikan, pengembangan sistem pemanfa*tan energi, pembinaan dan pengembangan listrik perdesaan, pembinaan dan pengembangan konservasi energi, penelitian dalam rangka pengembangan energi dan ketenagalistrikan, serta pingkatan pendidikan dan pelatihan bidang energi d*n ketenagalistrikan.
PnugxRelq UsnHn PEntRnnnANcAN, MIrwnr< DAN Ges Bunnl
di
bidang energi diarahkan untuk meuciptakan kemandirian dalam bidang energi, baik untuk kepentingan dalam Kebijakan pembangunan ekonomi
negeri maupun kepentingan ekspor, mendukung upaya pemulihan ekonomi dengan memahsimalkan penerimaan negara disisi hilir dan hulu, peningkatan pernakaian bagian hulu produksi dalam negeri, peningkatan tenaga keria yang bekerja seperti di kilang minyak serta dibagian hilir seperti tangki penimbun dan iaringan transmisi dan distribusi gas bumi. Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2010, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5?o per tahun, dan dengan elastisitas energi sebesar 1,1 maka permintaan energi total diperkirakan
di
nailr sebesar 5,60/o peftahunnya.
akhir pembangunan energi adalah harga jual energi yang mencerminkan nilai keekonomiannya dan beban pemerintah untuk rnensubsidi BBM semakin berkurang, yaitu dari Rp 41 triliun pada tahun 2001 menjadi sekitar 30 triliun pada tahun 2002, dan diharapkan tidak akan ada subsidi lagi pada lima tahun *.nd*tnrrg arau paling tidak subsidi fiberilian langsung kepada masyarakat Sedangkan sasaran
yang membutuhkan.
L,
Pnocnem PTMSTNAAN Pnncrror.R,AN USAHA PTNIINTMFIGAN MINYAK DAN 6es Bumr
Program ini benujuan mensendaliltan pengelolaan. minyak dan gas bumi sebagai sumberdaya energi yang bersifat strategis dan vital, meningkathan investasi di bidang usaha hulu dan hilir migas serta mengembanghan dan. meman{aatkan sumberdaya migas secara optimal dan berhelanjutan untuk lebih mampu bersaing, meninghatkan
IX-50
sumberdaya manusia minyak dan gas bumi agar dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.
lifug
.S*T.ry yang ingin .dicapai melalui program ini adalah terwujudnya peran
bidang minyak dan gas bumi g** **onjang pembangun* .kooo*iyrog berkelaniutan dengan meningkatkan- cadangan dari prod"ktl migas y^ng i^pJt meningkatkan produktivitas &lam negeri dan dapat *]."y-urogk* pendapatan melalui ekspor migas, terjaminnya=ketersediaan minyak d"o bumi serta produkproduknya secara berhesinambungan untuk memenuhi kebu-tuhan di negeri dengan mengoptimalkan kemampian nasional, dan kompetensi renata
fetlqal
di
g
idl" Kerra.
Kegratan pembinaan yang akan dilakukan berupa pembinaan pada perencanaan, .konstruksi dan operasional. Pembinaan untuk p.r.ri*"* t.tdiri p.*binaan
"t", perijinan, kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi yaitu: perencanaan, persetujuan, dan rekomendasi; kebijakan harga gas dengar tujuan agar iarg'a jvp"p."k. kepada petani dapat terjangkau; p.tobitt.* -"saha p.n irrl*g tig^; peningkatan Penggunaan barang dan fasa dalam negeri; formulasi hatia ilnc J* BBM tertentu, gelliaPan wilayah kerja yang ditawarkan; dan prlmori s.rt" penawaran wilayah kerja. Pembinaan-pada masa konstruksi terdiri atas peninglcatan peran industri dalam nege-n berupa local content pada kegiatan migas, dan pelbinaan teknis instalasi dan perdatan kegiatan usaha -igrr. pada masa operasional berupa peningkatan keselamatan, .kerja?embinaandan
kesehatan
pembinaan ten?B kerja Indonesia bid"nglig.r; pembinaan masyarakat (community deuelopmmt) di sekitar wilayah p.*"*6"ttg* migas; pembinaan pengelolaan sumur-sumur minyak migas; penyusunan -dan .rr"l.t"ri fuegiatan eksplorasi migas; pengawasan,/monitoring poD lapangan migas; pendidikan dan pelatihan bi&ng migas; kegiatan ekiplorasi meniari .Jdrog* migas baru; peningkatan pemanfaatan gas bumi; dan- pengoptimdan pr-"if"rtro 1"p*g* mrgas.
PrttasnRDAyAAN
KUKM
Sasaran urnurn pemberdayaan
KUKM untuk kurun waktu 2OO5-2OO} adalah (a) meningkatnya produktivitas (penciptaan nilai tambah) per usaha kecil rata-rata sebesar .,.o/o per tahun dan per usaha menengah rata-rata ... o/o per tahun; (b) terserapnya .... ot-Tg.t:naga kerja tetap oleh usaha kecil dan menengah; G) meningkatnya produktivitas tenaga kerja di usaha kecil sebes ar ... o/oper talirrn dao di usaha menengah sebesar ... o/o per tahun; (d) penumbuhan nilai ekspo r r^ta-rtt^ per usaha kecil menengah lebih besar dari penumbuhan nilai tambah usaha kecil menengah; (e) proporsi jumlah usaha mikro dan usaha kecil informal menurun; (0
x-sl
rersedianya sistem unruk menumbuhkan wirausahabaru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran tersebut ditetapkan sebagai bagian dari kerangka untuh membawa perubahan struktural yang akan mendorong kepada lebih meluasnya penyediaan lapangan kerja, sumber penumbuhan dan pemerataan peningkatan pendapatan
l.
PnoCnem PExcmtenN IKLIM USeHe. Kopennst DeN USesA Kncn Dent
Mnxnxcen (KUKM) Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselengggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha KUKM. Sasaran program adalah berkurangnya hambatan usaha, menurunflya biaya usaha, meningkatnya skala usaha, marltapnya landasan legalitas bagi KUKM, meningkatnya panisipasi stakeholders dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan dan program' serta meningkatnya mutu layanan birokrasi yang mendorong pengembangan KUKM. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut: (a) menuntaskan penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentarg Koperasi, UU tentans Usaha Kecil dan Menengah, dan UU tentang \fajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, penyederhanaan birohrasi, perijinan, lokasi, dan peninjauan terhadap peratufan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi KUKM, termasuk pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah; ft) memfasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha KUKM; (c) meningkatkan kelancaran arus barang, baih bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antardaerah dan pengangkutan; (d) meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program; (e) mengembangkan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat, mengembangkan unit penanganan pengaduan bagi KUKM, dan penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan; (f) melaksanakan asesmen dampak regulasi,/kebijakan nasional dan daerah terhadap
perkembangan
dan kinerja KUKM, dan
pemantauan
pelaksanaan
kebijakan/regulasi; (g) meningkatkan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program KUKM dengan partisipatif aktif para pelaku dan instansi terkait; dan (h) meningkatkan penyebarluasan dan kualitas informasi UKM dan Koperasi, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.
2.
Pnocnenn Pm-icnh{neNGAN Srstmf PnNnuruxc UsAHA KUKM
ini
bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan mempeduas akses KIIKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan lcesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta meningkatkan skala usaharlya. Sasaran program adalah tersefianya lembaga penduhung/penyedia yang terjangtau dan bermuru unruk meningkatnr" rnffi_fr* terhadap sumberdaya produktif, Program
:ePe{i sumberdaya manusia, modal, pTrt, teknologi, dan informasi, meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan u.gi ruKM, dan *.oirr[krtry"
jangkauan layanan lembaga keuangan.
Kegiatan-kegiatan P-o\ok dari program ini antara lain mencakup sebagai berikut: fasilitasi dan peraturan untuk mengurangi hambat'an akles KUKM -penyediaan terhadap sumber daya produkuf, rcrmasuk sumblr diya alaml (b) peningkatan
. (a) .
peranserta dunia usaha/masyutkat dalam bidang usaha layanan tekiologi, lanaj9}en' Pemasaran, informasi dan konsultan *rh. melalui i.ny.diaan sistem intensif dan kemudahan usaha serra peningkatan kapasitas p.t"y"rr"rrrry"; G) qeningkalan kapasitas kelembagaan dan fuattas byanani..-bag. Kzuangan Mikro (LKM) dan KSP/ usP antara lain melalui p.riiodoog* .r"-r.r, b"d"i hukum, perijinan dan pembentukan sistem jaringar LKM, peningkatan f.Tlffil" ^nt^rLKM aan nai<; kualitas dan akreditasi KSP/uSP/LKM sekunder, di ntara 1a; perluasan sumber pembiayaan KIIKM, khususnya skim kredit investasi KIJKM, dan peningkatan Peran lembaga keuangan bukan bank, seperti modal venrura, sefta lembaga penjaminan kredit [IKM, disertai dengan pengembangan jaringan P.I* informasinyai (e) rningkatan efektivitas penyediaan at riiri.lsi p"n|rl.r, tta.;rat dana pengembangan yKM yang bersumber dari berbagai instansi pr*.tittrl'"p,rr*r, daerah dan BUMN, disertai dengan pengembangan kelJmb rg urn;ir^; (f) peningkatan
kemampuan lembaga penyedia jasa-pengembangan usaha, r.t"oi"gi'i* iofor*"ti bagi KUKM di tingkar lokal serta penciplaan sisiem janngannyr; (g) p.rrgrmbangan sistem insentif, alrreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembagaJ.-b"g" p.la'tihan sena jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan; (h) pene.*bLg* uiit pelatihan dan penelitian dan.pengembangan (litbang) milik berbagai instansi pemeriniah pusat dan daerah menjadi lembaga pengembangan usaha KUKM; (i) penataan dan ierkuatan organisasi dan modernisasi manajemen koperasi y*g *."jadi wadah bagi uKM untuk meningkatkan skala usaha yang ekonomis dan ifiri.tt-r.".ra bersa*i 0) pengpatan jaringan pasar produk KUKM, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha.
d*
3. Pnocneu PrNcrmrnNGAN KrvneusAr{r{,Ary DeN KruNccurax Konrprrnrrr KUKM
Program
ini
ditujukan untuk mendukung mengembangkan perilaku yaig akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan r.nr sikap wirausaha, teningkatnya produktivitas, tumbuhnya wirausaha baru berbasis pengetahuan dan t.[noloii, berkembangnya ragam produk-produk unggulan KUKI{, lan rumbuhnya koperisi kewirausahaan serta meningkatlcan daya saing KUKM. Sasa'ran
yang sesuai dengan jatidiri, nilai-nilai serta prinsip dasar perhoperasian.
pokgk dari program ini antara lain mencakup: (a) penyediaan dan pembinaan untuk rlemacu pengembang* kUKId berbasis
Kegiatan-k9Sl1tan . sistem insentif
teknologi; (b) pemasyarahatan kewirausahaan danmengembangkan sistem insentif
IX-53
bagi wirausaha baru, termasuk yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/iiin usaha, lokasi usaha, akses pendrnaan, perpajakan dan informasi pasar; (c) membangun jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan; (d) pengembangan inkubator teknoiogi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat; (e) penyediaan insentif dan dul
dan yang
4. Pnocnnu
PmrsnRDnvlAN UsAr{A Mmno
ini
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerah dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskaia usaha mikro, rerutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh Program
pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sasuan dari program pemberdayaan usaha mikro adalah meninghatnya kapasitas usaha mikro, meningkatnya lreterampilan pengelolaan usaha dan terselenggaranya perlindungan $erta pembinaan usaha. Kegiatan-hegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup; (a) penyedi*an kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, wmasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal; 0) penyediaan skim-slEim pembiayaan alternatif dengan tanpa menfistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengsanti agunan; (c) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM} (d) pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha; (e) penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha; (f) fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam benruk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha; (g) dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan $entra-sentra produksi/klaster; (h) pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mihro,/sektor informal terutema di daerah tertinggal dan kantong'kantong kemiskinan.
d*
IX.54
PnNcTmBANGAN
Dnte hvronunsr
DAN
Stensrrr
dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan, keburuhan akan .dataSgialan dan informasi T.T" alcurat, cepat, dan dalam *k.tp* /ang luas menjadi sangat penting. Oleh sebal iy peny_ediaan data dan informasi'sraiistilc y*i l.tgkip,
akurat, dan mutakhir harus dapat ditingkatkan, dan hal ini akan'dajat d;"p^i aPabila koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan starisdk dalam lrerangka Sistem Statistik_Nasional yang andal, efektif, dan efisiJr dapatd.iwujudkan, yang diantarany^ harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia y^n8 -profesiond sefta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.
1. Pnocneu PrlrrupunNeeN
DAr{ PENGEMBANGAN
srensrrr
Program ini benujuan untuk: i) menjamin kesinambungan penyed.iaan data stalslik fu{ yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang rorid dan ekonomi melalll berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semul bidang pembangunan, bai[. nasional maupun daerah; ii) meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di bidang teknis da" manajemen statistik serta komputasi'data dan administrasi; iii) mengembangkan sistem informasi statistik, dan sistem informasi manaiemen guna mendukung kelancaran penyelenggarean kegiatan statistik dasar dan untuk memenuhi keburuhan informasi-dan data ,tatisiik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam negeri maupun luar negeri.
ST*T
ini antara lain adalah: i) tersedianya d*a statistik dasar yang lenghap, akurat dan tepat walrtu di seluruh bidang pembangunan, yaitu politik, hukum dan penyelenggaraan negara, pertahanan dan liamanan, sosial'd* brd.yr, agama, daerah, infrastuktur, serta sumber daya alam dan lingkungan dari program
9!9nomi, hidup; ii) rcrwujudnya sumber drya manusia yang profesional di bidang t.foir J* manajemen statistik sena komputasi data dan keadministrasian sesuai d.ogm rugas
dan mnggung jawabnya; iii) meninghatnya kemampuan sistem informasi-statistlk, dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelengg^ramr kegiatan statistik. _
-
Pd*
rangka mewujudkan rujuan dan sasaran tersebut, kegiatan pokok yang 2OO5-2OOS antara lain meliputi:
dilaksanakan dalam periode
a.
Penyediaan data satistik sosial. Perhatian utama dalam penyediaan data statistik di bidang sosial antara lain adalah: a) data sosid kependudukan, sePerti misalnya data statistik tentang migrasi; b) ketenagakeijaan, seperti misalnya data statistik tentang upah buruh; c) lingkungan hidup, seperti misalnya data statistik tentang sumber daya alam; d) pemukiman dan perumahan, sepeni misdnya data statistik tentang pembangunan perumahan
D(-5s
nasional; d) kesehatan, seperti misalnya data statistik tentang mortalitas, dan ferdlitas; e) pendidikan, seperti misalnya data statistik tentang angka melelc huruf; f) agama, seperti misalnya data statistik rcntang angka nikah talak dan rujuk. Kegiatan penyediaan data sratistik sosial yang akan dilaksanakan anrara lain survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei penduduk antar sensus tahun 2005 (Supas 2005)' Sensus Pendudulc 2010 (tahap persiapan), sunrei upah, dan survei sosial lainnya. b, Pmyediaan data statisti.h ekonomi Perhatian utama dalam penyediaan data statistik di bidang ehonomi adalah tersedianya data statistik ekonomi di bidang: a) pertanian, seperti misalnya data statisdk rcntang jumlah luas lahan; b) perdagangan, seperci misalnya perkembangan nilai ekspor impor; d transportasi dan komunikasi, seperti misalnya statisik angkutan darat, laut, udara; d) pariwisata, seperti misalnya statisik tentang jumlah wisatawan; e) keuangan dan jasa-jasa, seperci misalnya keuangan negara. Penyediaan data statistik elconomi akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan statistik, diantaranya adalah $ensus pertanian 2003 (ST2003) lanjutan, sensus ekonomi tahun 2006 (SE2006) salah satu hasilnya adalah direktori IIKM, survei biaya hidup 2007 (S8H2007) untuk mendapatkan diagram timbangan dalam penghitungan inflasi, survei harga konsumen untuk penghitungan inflasi, survei harga produsen dan lconsumen perdesaan untuk menghitung nilai tuhar petani, survei usaha rumah tangga terintegtasi (SUSI, Survei Industri Besar dan Sedang, dan survei bidang ekonomi lainnya. Penyed.ian d,ata stati.sti,k lintas bidang. Yang rnenjadi perhatian utama dalam penyediaan data statistik lintas bidang adalah penyediaan data statistik yang belum tercakup dalam kategori statisrik sosial maupun ekonomi, seperti misalnya data statistik tentang politik, pertahanan keamanan, hukum dan penyelenggaraan negara, dan kemiskinan. Penyediaan data statistik lintas bidang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah: penyusunan indikator lcesejahteraan raky*t, indikator ekonomi, dan indikator lainnya, penyu$uniln statistik politik dan keamanan, penghitungan PDB dan PDRB, penduduk miskin dan statistik desa tertinggal.
Peni.ngkatan kwalitas dan profesionalisme surnber daya manusia. Yang menjadi perhatian utama dalam peningkaran kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia adalah penyelenggaraan berbagai peladhan dan pendidikan di bidang reknis statistik, komputasi dan sistem informasi, serta manajemen dan keadministrasian, melalui $ekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Perguruan Tinggi lain, serta Pusat Pendidikan dan Felatihan Statistik (Pusdiklat). Feningkatan kualitas dan profesionalisrne sumber daya manusia dilahsanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah: pendidikan
D(-56
sarjana statistik dan bantuan belajar, kursus bendaharawan dan adminisrrasi lainnya, kursus analisis statisdk, kursus komputasi dan sistem informasi.
Pengembangan sistem informasi. Yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem informasi adalah mengembangkan sistem informasi statistik dan sisrem informasi manajemen melalui penguasaan teknologi informasi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data staristi< dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarar dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya dan tepat wakru, sesuai dengan qeran BPS sebagai Pusat rujukan statistik. Pengernbangan sistem informasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya .d"t"ht pengembangan dan penyusunan sistem publikasi elekmonik dan inrernet, penyempurrLaan sistem pengolahan data terpadu, pengembangan lrryar.an j aringan komunikasi data dan akses on-line dan sistem informasi lainnya, p.tty.*p*oaan sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi manajemen lainnya.
x.- s7
PnnaneNGUNAN BIoeNc
Dennen
BEn X PnMSnNGUNAN BlpeNc
Dnnnnrl
A. Uuunn Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat dan daerah &lam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. \ilflujud nyarta dari hasil pembangunan sampai sebelum masa krisis pada tahun 1997
ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 40,08 persen pada tahun t976 menladi 11,34 persen pada tahun 1996. Pada masa krisis penduduk miskin meningkat, namun dengan berbagai program yang dilaksanakan secara cepat dan reguler untuk mengatasi berbagai dampak krisis, jumlah penduduk miskin berkurang dari 24,23 persen pada tahun 1998 menladr L7,42 persen pada tahun 2003. Masih rentannya keadaan penduduk Indonesia terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan politik seperti yang terjadi pada masa krisis menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Pembangunan yang berlangsung selama ini ternyata menimbulkan dampak kesenjangan yang lebar antar daerah, sepeni antaraJawa - luar Jawa, afitara Kawasan Barat Indonesia (KBD - Kawasan Timur Indonesia KTD, serta antara kota - desa. Untuk dua konteks pertama, ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yng, pada titik yang paling ekstrim, muncul dalam bentuk uPaya-uPaya separatis. Sedangkan untuk konteks yang ketiga - kesenjangan antara desa dan kota - disebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah perdesaan relatif teninggal.
Perhatian berbagai pihak terhadap pembangunan di kawasan perbatasan pada beberapa tahun terakhir ini semakin besar. Kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, merupakan wilayah y*g sangat strategis bagi penahanan dan keamanan negara. Namun di beberapa wilayah perbatasan terjadi kesenjangan pembangunan yang cukup besar dengan negara tetangga yang dikhawatirkan ddam jangka panjang akan menimbulkan berbagai kerawanan. Pengembangan kawasan perbatasan selama lima tahun terakhir telah mengalami berbagai kemajuan walaupun masih dirasakan belum optimal. Beberapa upaya yang telah dilaksanakaf, arLtu:a- lain: (1) penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan perbatasan, (2) pemeraan garis batas negara, p) peningkatan aksesibilitas melalui pengadaan sarana dan prasarana perhubungan darat sena laut, (a) pelaksanaan transmigrasi, (5) pembangunan pos-pos lintas batas @LB), (6) pengadaan fasilitas listrik tenaga surya, (7) peningkatan pelayanan pendidikan dan lresehatan serta berbagiupaya,lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hambatan dan tantangan utama ymrg dihadapi dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah: (1) luasnya wilayah yang harus ditangani, (2) pengelolaannya yang belum terkoordinasi secara terpadu dan tersebar di berbagai instansi, dan (3) masih banyaknya segmen-segmen batas darat maupun laut yang belum disepakati dengan negara tetangga.
x-1
Peningkaran kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup fi wilayah tertinggal memeduhan perhatian dan lceberpihakan yang besar dari pemerintah. Masyarakat yang berada di wilayah teninggal pada umumnya memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan polirik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya' Kendal+lEendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, khususnya yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (t) sulitnya mencari htt* bagi pemberdayarnkomuniras adat terpencil secara eksitu deuelopmmt, (2) belum diprioritisk*nyn pengembangan wilayah teninggal oleh pemerintah daerah karena tiJak menghasilkon pRI) secara langsung, sena (3) belum optimalny-a {ufrungan sektor terkait. Beterapa kegiaran pengembangan wilayah tertinggal yang dilakukan selama ini lain banruan dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat sefia pembinaan
^ntara komunitas adat terpencil.
Dalam beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah terjadi pertentangan antar pemeluk agarna, suku, dan golongan. Berbagai upaya telah dilakukan sehingg? p"du **rt ini konflik-konflik horizontal itu telah mereda kecuali dibeberapa daerah. Gerakan separarisme di Aceh sedang ditumpas dengan melaksanakan Operasi Darurat Militer, yang dilanjurkan dengan Operasi Terpadu yang diarahkan untuk memulihkan fuondisi iosial ekonomi m*syarakat dan pemulihan tingkat pelayanan masyorakat serta kinerja pemerintahan di daerah. Diharapkan maryarakat Aceh di tahun'tahun mendatang dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari dan membangun daerahnya secara lebih dinamis dalam sua$ana tenteram dan damai sebagaimana yang teriadi di daerah-daerah lain.
Upaya lain yang telah dilakukan adalah membangun kembali prasarana dan sarana -rusak, memulihkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan_ urnum seperti yang p*odidikrn dan kesehatan, mendorong kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya; mengembalikan pengungsi $ecara berangsur-angsur sesuai dengan hesepakatan pemerintah daerah dan masyarakat yang tedibat, dan mengembangkan suasana damai dan kondusif untuk menjalanhan kehidupan yang lebih cerah di masa mendatang, serta upaya upaya lain unruk mencegah terulangnya lc.embali lconflik horizontal maupun
vertikal. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh diupayakan dalam ranglra *ettdorong percepatan peninglrxan drya saing k*wasan dan produk unggulan daeiah. Berbagai hal yang telah filaksanakan antara lain adalah: (t) pengembangan kaqrasan-k"**gn pertanian, industri, pariwisata, kehutanan rakyat, peternakan, perikanan dan lain-lain yang dilaksanakan dengan skim sektoral masing'masing di Leberapa daerah, (2) reposisi dan benambahnya kawasan Pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) sebagai salah satu upaya pengembangan KTI;_ B),pelaksanaan keijasama ekonomi sub-regional dengan negara-negara tetangga, melalui BIMP-EAGA, IMT-GT, dan MS-GT; (a) pengembangan hawasan transmigrasi; (5) penetapan status ftawasan-kawasan strategis, ieperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang di Propinsi NAD, serta kawasan berikat Pulau Batam meniadi Kawasan Perdagangan Bebas (Free Tradc Zane) Batam di Propinsi Kepulauan Riau.
x-2
Masdah dan tantangan yang haius diselesaikan untulr mempercepar pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dan mendukung peningkatan daya saing hawasan dan produk unggulan adalah: (1) kurangnya kesigapan daerah dalam memanfaatkan peluang investasi di daerah, tenrtama fikarenakan keterbatasan informasi yang terkait dengan pengembangan dan pasar produk unggulan, belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah, serta belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku swasta; (2) belum berkembangnya rnfrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan bisnis ddam perekonomian daerah; (3) belum optimalnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan hawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan petani; (a) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi dengan harga terjangkau, dukungan teknologt, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (5) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di daerah, terutarna di wilayah KTI, dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah.
Dimensi pembangunan daerah lainnya adalah pembangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam melaksanakan pembangunan perdesaan hasil-hasil yang telah dicapai atrtara lain: (1) benambahnya prasarana dan sarana perdesaan dan terfasilitasinya usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat di lebih dari 3000 desa; A) terselenggaranya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan dalam bentuk pelatihan di antaranya melalui program pengembangan kecamaran (PPK), program pengembangan prasarana desa (P2D), program pemberdayaan masyarakat unruk pembangunan desa (PMPD), dan pengenalan tehnologi tepar guna; dan P) terselenggaranya pemantapan lembaga pemerintahan desa dalam bentuk lembaga perwakilan @adan Perwakilan Desa) dan lembaga panisipasi masyarakat (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain), Dalam pembangunan perkotaan hasil yang rclah dicapai antara lain: (1) penunrnan jumlah penduduk miskin di perkotaan secara signifikan, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa; (2) benambahnya prasarana dan sarana perkotaan khususnya di 150 kota yang melaksanakan program P3KT; (3) tersedianya kredit mikro di 1.298 kelurahan yang komposisi penduduk miskinnya tinggi; (4) terehabilitasinya lingkungan permukiman kumuh seluas 30.982 hektar di berbagai kota; (5) terlaksanarLyaprogram pengembangan kawasan agropolitan di 29 daerah; (6) terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan perkotaan dan penerapan tata pemerintahan yant baik di kota-kota sedang dan besar. Permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kotabesar/metropolitan dengan kotakota menengah dan kecil. Hal ini dikarenakan pertumbuhan lcota-kota terlalu terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangkan penumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan perdesaannya berjalan lambat dan tertinggal. Permasalahan Lannya meliputi: (1) belum optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota-kota menengah dan
x-3
kecil dalam hal menarik investasi dan tempat pbnciptaan lapangan pekerjaan; (2) kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan dan perdesaan yang tidak berkelanjutan dan cenderung memburuk; (3) kualitas hidup (sosial) masyarakat fi perkotaan dan perdesaan yang menurun harena permasalahan sosial-ekonomi, serta karena penunrnan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaafl dan perdesaan.
Tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah: (t) bagaimana meninghatkan peran dan fungsi hota sebagai penghela pertumbuhan (groath engine) ekonomi nasional dalam upaya mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dari krisis serta mendorong pertumbuhan kota-kota kedua (menengah dan kecil); (2) bagaimana mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni dengan kualitas lingkungan fisik dan lingkungan sosialbudaya yang nyaman dan sehat; (3) bagaimana meningkatkan kapasitas manajemen, kelembagaan dan pembiayaan pemerintah daerah dalam kerangka goad govemance; darn (4) bagaimana meningkatkan produktivitas kawasan perdesaan dengan struktur kegiatan perekonomian yang mantap.
Dalam lima mhun terakhir, kegiatan yang telah dilaksanakan bidang peflataan ruang adalah: (1) penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kawasan, khususnya pada wilayah-wilayah metropolitan yang fi dalamnya terdapat kota-hota yang berhembang pesat atilu yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi; (2) peninghatan lcapasitas dan disiplin tata ruang dari apuar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelayanan informasi tata nrang kepada masyarakat luas; dan (3) pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, kerjasarna antardaerah dan konsultasi dengan lembaga dan organisasi masyarakat d*lam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah. Masalah yang dihadapi di masa mendat^rr1unmk bidang penataan ruang adalah: (1) masih adanya keengganan untuk mernbuka informasi karena kurangnya pemahaman aparat pemerintah atas prinsip good governd.ncs; (2) belum terwujudnya kelembagaan penaratrn ruang dan pertanahan yang efektif dan efisien serta masih rendahnya pemahaman, disiplin, dan konsistensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang tersebut; (3) belum rerwujudnya sistem pengawasan yang seimbang dari masyarakat rerurama unmk masalah pengendalian pemanfaatan ruang; dan (a) lemahnya sistem insentif dan disinsend{ dalam pemanfaatan ruang.
Tantangan yang diperkirakan akan dihadapi dalam pelaksanaan bidang penataan ruang adalah; (1) belum lengkap dan serasinya peraturan penataan ruang dengan peraruran lain yang terkait; (2) bagaimano rencana tata ruang dapat diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good &oaernan(e; (3) bagaimana memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang di daerah sesuai dengan prinsip pembangunan berlcelanjutan; (4) bagaimana memperkuat lembaga penataan ruang dan peningkaran kerjasama antar lembaga; serta (5) bagaimena memaduserasikan pembangunan lintas propinsi, lintas kabupaten /lrora, dan lintas negara baik di darat, laut, maupun udara.
x-4
Dalam lima tahun terakhir, melalui kegiatan pengelolaan pertanahan telah dilaksanakan aotara lain: (1) penyusutranan RUU renrang Sumberdaya Agraria, RUU tentang Hal Milik atas Tanah dan RUU tentang Pengambilalihan Lahan untuh Kepentingan Pembangunan; (2) pembuatan foto udara dan penyiapan peta dasar pendaftaran tanah sebanyak 1.092.500 Ha; (3) penerbitan senifikat sebanyak 1.290.804 bidang melalui kegiatan senifikasi urnum dan transmigrasi; (4) pemetaan kerangka dasar nasional sebanyak 2.116 orde II dan 4.646 orde Itr; (5) pendataan penguasaan tanah perdesaan dan perkotaan pada 268 kecamaran dan 188 kelurahan; (6) penyelesaiat 6.249 kasus pertanahan; (7) penataan kembali 416.978 bidang mnah; (8) konsolidasi tanah unmk 20.321 bidang; (9) redistribusi 36.600 bidang tanah; (10) Pen)rusunan neraca penggunaan tanah di 94 kabupaten/kota; dan (11) pemantapan perencanaan dan pemberdayaan kelemb agaan.
Ddam pelalssanaan pengelolaan pertanahan, masalah yang dihadapi pada masa mendatang antara lain: (1) masih adanyatumpang tindih xfiaraperaturan perundangan yang berkaitan dengan pertanahan/agraria dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya; (2) pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum optimal; (3) masih banyaknya kasuskasus pertanahan yang belum terselesaikan; (4) masih lemahnya sistem insentif dan disinsentif dalam distribusi aset tanah; (5) belum terwujudnya kelembaga rrpertanahan yang efektif dao efisien sefta masih rendahnya pemahaman, disiplin, dan konsistensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang tersebut. Sementara itu tantanguLyarlLg akan dihadapi dalam pengelolaan pertanahan antara lain: (1) bagaimana mewujudkan suatu sistem pendaftaran tanah yang sederhana, arnan, terjamin dan efisien; (2) bagaimana membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif baik melalui proses huhum formal maupun dengan mengembangkan ahenmtive dispute resolution (ADR) yang telah ada ddam t^t^ c^ra kehidupan niasyarakat Indonesia; bagaimana mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, pengenddian penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan sesuai dengan tata ruang dan tata guna tanah dengan mempenimbangkan aspek ketersediaan dan kebutuhan tanah; dan (a) bagairnana mewujudkan kelembaga^n pertanahan yang kuat, efektif dan efisien y^ng mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
P)
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: (1) diselesaikannya peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yaitu 45 undang-und*g, 39 peraturan pemerintah, 14 keppres, 1 inpres, dan beberapa keputusan berbagai menteri tentang norma' standar, prosedur, dan manual yang menunjant pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; (2) telah dibatalkannya beberapa perda yang dinilai kontraprodukdf; (3) terbentuknya 6 provinsi baru sehingga menjadr 32 propinsi, 56 kabuparen baru sehingga menjadi 325 kabupaten, dan 6 kota baru sehingga menjadi 91 kota; (4) dilalrsanakunya kembali reorganisasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan daerah; dan (5) disosialisasikan dan dilaksanak annye pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerj a.
lain: (1) percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi baik dan profesional, (2) masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia*yang yang memadai, baik yang t.rbut*rrqp* k*trr*.fiaan sumber-r.r*b* pembiryaan maupun sumber dana dari luar berasal dari kema*;" daerah itu sendiri (i"-t*-t"u! yang efektif; (4) belum ;;;;"h (eksternal);'(3) belum tersusunnya ltelembag^:n (5) kurangnya kreativitas dan terbangunny" ,irtr*'dan regulasi yang jelas.dan tegas; takyat daerah) secara parrisipasi masyarakat (terriasuk "rrgiotn dewan perwakilan lebih kritis dan rasional.
It"**::T:
;;;tt
pelaksanaan otonomi daerah dan lain: it) bagaiiana meoiagt_Leseimbanfan pembangunan dnerah *.lipoti Negara Kesatuan Republik pemeraraan p**rr*brrtr"r, irrr*, d**r"h i"1** wad*h terselenggaranya pelayanan menjamin tersediany* iodonesia; (A meningkat, baik ditinjau dari segi jenis, kuantitas maupun masyarakat y*"g pemerintahan.,daerah yang kualitasnyu; (:) baga;;a mewrirrdlian penyelenggffaan (4) bagaimana efel*if dan efisien" serta terciptanya kehidopatt-ynttg demopratis; dan berkelanjutan' mendorong t*r*rri.rdrry a good ticat [orrrm**i rrr ra sistimatis
Tantangan
#rr*
ke depan yang akan dihadapi {al1m
bril;r;; ;;*kin
4q
uu No. 2211999 adalah terjadinya perubahan dalam daerah' Tiga p.*urgirr, L.*.rurrg"r, d* keuangan rytut1 pemeriumh pusat d*n kewenangan J1.h daerah adalah: (1) perubahan ;ffi;ffi pokok ying dirasakr'perubahan keurenangan p-enqelolaan sumbensumber pengelolaar rrr*l*rkorfi, il^*,(2) Perubahan i..rri'g* (pajak J*"*rib;;i,'dan (3) perubahan alokasi anggaran' jangka panjang tersebut secara hffiog i.ri*fiiktui Lepad" rencnna pe*F1ng-onan kota)' Implikasi dari lahirnya
dan indikator ekonomi makro ,egior,ni (provinsi) dan lokal ft*bupaten/ dan ekonomi lokal terurama terhadap investasi, krr**pit"r, k*r]*, hju pertumbuhan struktur 11okal), .tthl perubahan dalam regional, ketimp*rrg* {"-lt"tt "** pJrko,,o*ian baik padr ringhat lokal mf,upun regional. membaura perubahan Pada tataran sistem, pelaksanaan otonomi daerah tersebut pelaku yans cukup signifikan tenrtama berhubungan dengan kerjasama antalt pelaksanaan, pengendalian' pembangurrrrr, p*!**bilan keputusan dalam frt.ttttttuttt, sangat ditentukan dan pengawrurn pJ*buog.ro*rr-. Aspek-aspekietsebut sebelumnya pendel*atan sehtoral yang terpusat ol.h"lernbrgu .kJ.kndf ian lebih ierfot Ll unruk mengembangkan sehingga pemerinrah daerah kurang mendapat kisempatan dan pelayanan masyarakat kapasitas p.rry.t*rrgg*rnro p.**rirri"hrn, pe*brrrg.ttt*tt
p-t
secara
optimal.
Pada tataran kelembagaan, saat dip*rrdang kurang efektif dhrm
ini mekanisme perencanaan pembangunan
kerjasama pembangunan sektoral dan "menjembatani pembangunan yang tertuans dalam berbagai dokumen daerah. rencana pembiayaan persncanaan p.*f*[rnan' seringli"li tidak sesuai. dengan *urrp*t RAPBD. Masalah ini menyiratkan lemahnya ffiil$rrr"n'b*ik xl,r'gx pusat lnauPun di daerah.dengan para koordinasi antar lembaga perenc"rra"o baik yang muncul adalah kurangnya pelaku pembangunan. Silain itu masalah kelembagaan pusat dengan komunikasi -oo, ;etaku pembangunan, baik antar pemerintah
n.rurg"ipr;;
fi
x*6
Pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah, dengan masyarakat madani dan sektor swasta. Pada tataran operasional, berbagai program pembangunan sektoral dan daerah seringkali boros, tidak rnencapai sasar* d* k.rr*g iremberikan manfaat yang optimal. Selain ketidakjelasan pada tatr.an sistem d.tt li.lembagaan, permasalahan iol
juga bersumber dari penyimpangan akibat sikap ment
al.yangrrit, lemah.
masalah dan tantangan tersebut menyiratkan perlunye perencan amr yang -baik.dan -Berbagai kerjasama antar pem.iitrt"h pusar melalui departemeo ,rik"ir, pemerintah propinsi, pemerintah- kabupaten/kott dan ,*"rr"] baik dalam 'pelaksanaan
pembangunan sektoral, pengelolaan ekonomi daerah, peningkatan p-drrLrirrir"r, PercePatan pembangunan ekonomi daerah, penguatan kelembaga* .liorroroi 1o[a1, -
Masalah d.T pemberdayaan masyarakat adalah pentingnya pember dayaan "sosial^ ekonomi dan poiirit . .masyarakat yfagai pt.ry.r"i dasar pemberdayaan Permasalahan pokok. dalam pemberdayaan ekonomi maryarakat adalah ,.ni*hrry. tingkat ketrampilan dan pengctahuan masyarakat yang b.r"kibat pada rendahnya f'emamPuan unruk memperoleh dan ,r,.**i""tkan Jkses-sumberdayiyarrg disediakan
oleh pemerintah, sehingga mempersempit peluang bagi masyarrkat rrrrrok iemperoleh lapangan kerja dengan penghasila" laya[.. 5.r*berdaya yang penting bagi masllraklt yang lemah posisinya dan miskin adalah sumbeidaya .[oro*i 6.*p"" modal, lokasi usaha, lahan, informasi pstr, dan teknologi, serta dan saraia
i^g
ir*"r*"
produktif.
Tanlangan yang harus diatasi dalam pemberdayaan masyaralcat adalah bagaimana meningkatkan kemampuan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakai untuk mengembangkan kegiatan usaha yang kompetitif disenai dengan p.ng.rr.r"r, dalam Proses produksi, pengolahan, dan pemas.t*. T*tangan lain yaig to*Jdirr.si adalah bagaimana menciptakan keswadayaan masyarak"a, .rrrr.rk "mengatasi masalah kemasyarakatan, membangun kesepakatan pengarnbilan klpot*"n y^ng meayangkut kepentingan masyarakat, dan memperkuat k-etahanan ,orid -"ryri"kri ,..+"FP perubahan tatanan_politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Disamping iru juga bagaimana memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masy"r.L"t .rotrrL 1d"l"h berpanisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik d"rr" p.*rtahan masalal kemasyarakatan.
a"l"*
B. SeseneN PpuneNcUNAN
. Sasaran bidang pembangunan daerah adalah: (1) terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan' berku r^ngoy^ i.r.rri*g* _ pembangunan antar.wilayah; (2) terwujudnya perceparan p.rrge*b"irgan wilayal sJna peningkatan &ya saing kawasan da1r p*d"kpiod"[ unggul"Jdaerah"; (3) terwujudnya kestabilan politik dan keamanan, ekonomi, d-an sosial, &i.***-k.;;* perbatasan x-7
ruang dan penatagunaan dan rawau konflik; (4) terwujudnya keserasian pemanfaatan kota-lcota tanah; (l) terwujudnya k*seimbangln penumbuhan pembangunan antar (6) *"rropolirurr, b*rur, *.o*rrg"h, d*ri ke"il, sena pembu"g1onl ryi1a4a!,perdesaan; ,.r*"i,ra"yu"li"gk""gro pJrkot.rn dan perdesntt .y*g lay1k huni- (lirte(Ie) dalam aParat' aspek'rori*1, *kirrotrii, dan lingkungan hidup; (7) meninqkatnya- kapasitas daerah; (s) meningkatnya sinergi 1e,rarglo
kel*mb"gaan, maupun
f.metiotah
kerjasania pembangunan anrar pemerintah, masyarakaq dan swasta.
c.
pRIoRITAs DAN AneH Dalam mhun 2005
KrntlnreN
pEMBANGLTNAN
- 2009 prioritas pembangun*n
bidang daerah diletakkan pada:
1.
DAERAH dengan REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI UU No, kebijakan yang secara umum diarahkan pada: (a) peny:mPurnaan otonomi daerah z2/Lggg arn frU No. 2511999 dalam rangLa menciptakan yang yang efekrif dan akuntabel serta perimbangan keuangan pusat-daerah daerah b*nrrrggrrrrg jawab; ft) penyempoinr* seluruh peraturan Plsat.dan anttr kerjasam^ dalem i"t gtu r*"italisasi ttooomi daerah; serta (c) peningkatan pemerinmh daerah;
2,
pnNcH^tpusAN KETIMpANcAN I,EMBANcITNAN dengan kebijakan yang secara umum diarahkan pada perbaikan kesejahteraan rakyal desa-kota, Jawa-Luar Barat Indonesia. Jawa, Kawasan Timur Indonesia-Kawasan
Prioritas dan arah umum kebijakan pembangunan daerah tersebut selanjutnya berikut' dijabarkan dalam arah irebijakan pembangunan yang lebih rinci sebagai
1.
baik Memperjelas pembagian kewenangan antar- tingkat pemerintahan penggalian kewenangar, ,*rrg*rrJ tugas dan tunfgotrg iawab maupyll Sengenai semangat sumber dana dari pembilyaao p**b*gunan yang fidukung oleh Republik desenrralisasi dan *ooo*i d"erah dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur. pemerintah daerah' dan kotan termasuk *gforr legislatif baik di tingk*1 pusat,_provinsi, kabupaten p*iy.l*r"ran dan peiyelesaian berbagai Peraturan pemerintah UU Pemerintahan Daerah tenrtama yang berkaitan sebagai "i"tntip*trt*ruon*o pelaksanaan otonomi daerah'
didulcung
J;;-"
dengan
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ingin efisien, ,r*rrrprr*o, d** i"p*i dipertanggungiawabkan' Sasaran yang
daerah secara dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi pendapatan asli dalam pembiayaan kegiatan pelayanan masyarakat mauPun
,igrrifikan
pelaksanaan Pembangunan.
4. Meningkatkan sinergi kerjasama antar pemerintah, masyarakat antar sektor *r.tp,ri antar daerah dalam upaya pemberdayaan x-8
dan swasta, baik ma$yarakat agar
tercipta: (0 kerjasama dan jejarng (naanrking and colaboration) antar pemerintah, swasra, dan masyarakat; (2) peningkatan kapasitas pemerintah untuk memobilisasi sumber dana (resources rnobilization capaciry); P) peningkatan kapasitas manajemen dan kemampuan mobilisasi sumber daya organisasi kemasyarakttan (Community Based organization); $) kemampuan masyaralcat dalam pengelolaan pembangunan lokal yang berkelanjutan; f.
Pengembangan wilayah-wilayah srategis dan cepat rumbuh diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya secara berkelaniutan dan peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah melatui: (1) pengoptimalan pengembangan kawasan pusar-pusar perrumbuhan, seperti kawasan andalan, KAPET, dan lain-lain; (2) peningkatan peran kota-kora menengah &n kota-kota kecil, rerurama di luar Jawa sebagai pusat jasa, distribusi dan koleksi disertai pengendalian kota-kota besar dan metropolitan, terutama di Jawa; (3) mensinergikan pembangunan kota dan desa dalam upaya membangun pusat-pusat produksi dan distribusi yang saling terkait dan saling memperkuat; (+) peningkatan sarana dan parasarana ekonomi regional; (5) penciptaan iklim yang kondusif bagi investor; (6) peningkatan kerjasama anrar daerah; (z) peningkatan kerjasama ekonomi sub regional antar negara; (8) peningkatan kapasitas aparr^t pemerintahan; dunia usaha, dan masyarakat.
6.
Pembangunan perkotaan dan perdesaaan diarahkan untuk: menyeimbangkan pernrmbuhan kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil yang efisien dan efektif melalui: (1) peningkaran peran dan fungsi kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa, sebagai kota kedua (secondary cities) yang ber{ungsi sebagai pusat jasa, distribusi dan koleksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus menjadi penahan laju perpindahan penduduk dari desa-desa atau kota-kota kecil he kota-kota besar/metropolitan; @ pengendalian perrtrmbuhan kota-kota besar dan metropolitan.
7.
Membangun perdesaan dan meningkatkan sinergi dan keterkaitan kegiaran sosial ekonomi y{Lg sding melengkapi (komplementer) antaxa kawasan perkotaan dan perdesaan, melalui: (1) peningkatan keterkaitan kegiatan pembangunan perkotaan dan perdesaan; Q penataan kawasan-kawasan perkotaan dan pedesaan menjadi kawasan yang layak huni; (3) peninghatan kemampuan maryarakat desa untuk berproduhsi dan memasarkan hasil produksinya di perkoraan; (4) pemantapan struktur l<egiatan perekonomian di kawasan perdesaan sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang ada; (5) penaraan kelembagaan pemerintah desa dan penguatan organisasi kemasyarakatan (community based organization'S rgar masyarakat di perdesaan lebih mampu merencanakan, mengarahkan dan memanfaathan sumber dana dan daya xcara efektif dan efisien; (6) pembangunan berbagai saren^ dan prasarana perekonomian perdesaan termasuk koperasi dan lembaga keuangan.
x-9
B.
Mempercepat perkembangan wilayah-wilayah: (t) teninggal, baik di_pcdalaman *u"p"" di pi",r-p.tlau kicil, khususnya di wilayah-wilayah yang dihuni oleh lcomunitas adat t*tasing; (2) perbatasan antar negara sehingga daplt menjadi beranda depan nesara, yans baik kondisi fisik mauPun kehidupan masyarakarnya ridak sangat jauh berbeda dengan yang ada di ne_gara tetangga; (3) yang rusalc akibat konflik dengan merehabilitasi wilayah-wilayah tersebut rrhi"gg* kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat pulih seperti sebelum terjadinya konflik.
9.
Penataan ruang dan pembangunan pengelolaan pertanahan diarahkan pada: _(1) peningkatan pirr*tr* ruang dan pengelolaan pertanahan yans didukung oleh p*orgik"n ht ku* yang adil dan transparan. dengan mempertimbangkan hak *6y-*gk"r adat; (2) pJd.**rrurn reformasi kelembagaan.penataan ruang dan penanahan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam rangka mendukung pelaksanaan oronomi daerah; (3) pembangunan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan termasuk pemberian ijin, dan statu$ ruang yang mudah untuk diakses oleh masyarakat; (4) pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar daerah dan antar sektor; dan (5) peningkatan keserasian pemanfaamn ruang dan penatagunaan tanah dengan potensi wilayah dan daya dukung ekosistemnya.
D. PNOCRAM.PROGRAM PNN,INENCUNAN Berdasarftan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi sembilan kelompok program' yaitu: nr"ir*m Penataan Ruang; (2) Program Pengelolaan Pertanahan; (3) Program r.rrg**i*gan \ffilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (4) Program Pengembangan p*rf,ota"r, dun Periesaan; (5f Program Pengembangan Kawasan Tertiuggal; (6) program pengembangan K#asan Konflik; (7) Program Pengembangan \(ilayah per6atasan; (81 Program Peningkatan Kapasitas Aparat, Kelembagaan, dan Keuangan Pemerintah'Daerah; serra (9) Program Pengembangan Kerjasama Pembangunan
ir;
Sektoral dan Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat.
1. PnocnnmPBNnrnenRunxc program ini ditujukan unruk: (1) melengkapi dan menyerasikan peraturan peraturan lain yang terkait; (2) meningkatkan partisipasi p*rrrru*L ruang dengan "pengendalian
Luryurrknt
&h*
pemanfaatTt.-
*1n$ (3) menyelenggarakan
pengendalian p**"nfnnt"tt ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip p.niUu"g"rrrn terk.lanjutan dan- keiei*b*ttgutt pembangunan_ antar fungsi; -(4) *.oy.l.itggarakan kelembagaan penataan ruang untuk meningkatkan koordinasi dan korrs,rltasiirrrg pihak; serta (S) ierintegrasinya penataan nrang darat, laut, dan udara dalam rangka hirmonisasi pembangunan Penataln ruang antar wilayah dan antar negara.
x-10
K9S1.ryang dilaksanakan antare lain meliputi: (1) penyempurnaan IJU - 24/t992 pokok No' dm Pelurusunan peraturari perundang-undangan'p"i"k*.*nya beserta -
berbagai pedoman teknis; (2) pelaksanaan sosialiJ.ri p.rr"t."rr- ,,r"ng dan pelayanan informasi P-ada masyarakat; () peningkatan kelembrg"ao penaraan *Lg dan kapasitas legislatif dan eksekutif dalam penataan (4) pemantrp* ioordinasi dan ^P^rat konsultasi antara_Pusat dan daerah, aniar daerah, an; i.t ri"g, eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkaiidalam kegiatan penaraan b+ di tingkat nasiond dan daerah; sena'(5) peniijauan kembali T*g !.rry*rrrr"n, dan pendayagunaan rencana tata ruang, rerutarna'di strategis nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunrn wilayah dan antar sektorl "rrta,
**tt
t.*"r*
2. Pnocneu PpNceroreeN pnnteNennN Program ini ditujukan untuk: (1) untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hikum pen'anahan yang adil dan transParan secara konsisten; (2) memperkuat kelembagaan peftanad di pusat dan daerah dalam_ rangka peningkatan pelayanan kepada *iry"r"k"t; (3) meng.rrrb*E* sistem p.engelolaan dan administrasi pertanahan y.og i.rp.drr,'efektif"d* efisien dengan didukung sistem informasi pert'anahan ya"g ha;ad i.o ,.rn"i dengan prinsipprinsip good gooernan* rangka peningkatan keadilan pemilikani*"tt U"i,,i 4T masyarakat; dan (4) melanjutkan p.o.tr* kembali p.rrg,rrrr*, penggunaan, Penggunaan dan_pemanfaatan lettkT, RTRW dan dengan
tanah secara berk.laij,rt"t memperhatikan kepentingan rakyat.
r.r.*.i-d"rrg*
Kegjfn pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian-h.rkum hak atas t*"h kepada masyarakat melalui peraturan perundangan perranahan, penyeleJaian .sinkronisasi konflik. dan p-engembangan b."d"y" hukum; lz; p."i"it ".in k"p.ritas kelemb agaan penanahan _Pot.t dan daerah termasuk. p.ning-i."tan kualitas dan aisi"ptin aparatlSDM dalam rangka pelaksanaan penataan dai pelayanan peftao.hro menerapkan prinsip-prinsip pembaruan agraria; (3) pembangunan sistem pend"ftarai tanah yang rransparan dan efisien t.r-...rk p.*Lrrri"o p.ri d.ru p.rrd"ft"rrn tanah dalam l*gk" Perc€patan pendaftaran t*Jh; (a) pengembangan^sistr- informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaks**yl prinsipprinsip good, gooernance ddam. rangka peningkatan koordinasi, pelayattan dan 'pengeloja* pertanahan; dan (5)..penataan penguasaan, pemilikan, p.ogg,rrr"*, p"*"of""t* tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung ,,rpr"*"ri hufum, dengan mengacu pada RTRV
t
y.il
d*
3. Pnocneu PrncrureNGAN vrrnylH srnerecrs DAN cEpAT TuvrsuH Program ini ditujukan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayahwilayah strategis dan cepat tumbuh kh.rt*ty" kawasan-k"*.i* y*i b.rpotensi sebagai pt$at-pusar perrumbuhan di luar Jawa, agar dapat *rrrioptimalkan . pengembangan porensi sumber daya.alamnya yang tiriggi dan *.tiogfrikan daya saing produh-produk unggulannya dLL p"r.r bebaJ, r.f,Irrgg" dapat L.-p.r..p", x-11
pembangunan ekonomi daerah dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat secara nasional, Kegiatan pokol* yang akan diiakukan adalah (1) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mengernbangkan kawasan-kawasan yflng strategis, cepat tumbuh, termasuk kawasan andalan melalui penyediaan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi, antara lain dengan pembangunan sistem perhubungan dan outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan wilayah-wilayah strategis dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan internasional; (2) mendorong pertumbuhan industri pengolahan bahan baku di lokasilokasi strategis di Luar Jawa dengan memberikan insentif yang menarik untulc penanaman modal dalam dan luar negeri, seperti penggunran lahan yang kompetitif dengan kemudahan perpajakanr perizinan, pusar-pusar perrumbuhan ekonomi dari negara-negara lain; (3) mengembangkan Pusatpusar pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas selain Pulau Batam dan Pulau Sabang; (4) meningkatkan, mengefektifkan dan memperluas kerjasama pembangunan yang saling mengurtungkan dengan negflra-negara lain termasuk melalui keriasama ekonomi sub-regional MT-GT, MS'GT, dan BIMPEAGA; (5) meningkarkan daya saing wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui penumbuhan klaster-klaster industri yang menunjukkan keuntungan kompetitif yang tinggi dengan mengembangkan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan seluruh pelaku pemerintah daerah, swa$ta, dan rnasyarakat petani dan pelaku usaha kecil menengah, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan dalam hal informasi teknologi dan pemasaran, mengoptimalkan pemanfaatan riset dan teknologi, mengembangkan kelembagaan dan memantapkan iklim bisnis yang lcondusif; (6) meningkatkan sistem perdagangan antar daerah yang akan dilakukan melilui: (a) pengembangan jaringan kolehsi dan distribusi yang efisien untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar daer^h, (b) peninjauan kembali peraturan perpajakan dan retribusi yang menghambat dan mernpertinggi biaya transaksi antar daerab, (c) dukungan terhadap pengembangan potensi perdagaugan lintas negara dengan tetaP mengacu pada kepentingan nasional dalam kontehs perdagangan regional maupun global; (7) meningkatk"an kerja sama antar daerah dalam rangka: (a) memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-rnasing daerah, p) menghilangkan ego pemerintah daerah yang yang bedebihan, serta menghindari timbulnya i'nefi.siensi dalam pelayanan publik.
d*
4, Pnocnlnn PnNCUNNNENGAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
Program ini benujuan untuk: (1) mengelola dan mengendalikan pertumbuhan lcota-kota besar dan metropolitan agar sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan; @ mengembangkan kota-kota menengah dan kecil dengan meningkatkan kemampuan produktivitas kota-kota tersebut; (3) membangun kawasan perdesaan, rerutama kawasan perdesaan tertinggal melalui peningkatan produktivitas datt pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga tujuan tersebut diwujudkan dalam
kerangka meningkatkan sinergi
dan keterkaitan yang saling
(komplementer) antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
x-12
melengkapi
pokok yang dilakukan dalam mengendalikan .besarKegiatan dan
pertumbuhan kota-kota
metropglitg yang tidak berkelanjuru, (u *u;nabb) adalah: (1) pengaruran Pengembangan fisik kota agar menjadi kota yang cornpacti (i) p."inglat* lnalitas lingkungan perkotaan; (3) pengembalian fu"grif,rigpi Lawasan melatui red,euelopmmt dan revitalisasi kawasan; (4) peningkatan k"pasiias pelayanan infrastruktur dan pemeliharaannye, (5) peningkatan pfian dan fungsi kot"-k"t" satelit supaya menjad.i self sult(ned ciry; (6) pe{nghatan kapasitas pemlerintah daerah untuk-manaiemen/ pengelolaan perkotaan; (7) eeningkatan penyelenggaraan pembangurr.o p.iLot.*
g*r**rri; d*
kerangka tata?emerintahan yang baik (eood iiuo" (a) peningkatan kemitraan- dengal pihak swasta dan masyar"f"t; (9) penataan ;;b.riarr"ru*g kepada sektor informal dan pengusaha kecil y*g'i"p"t membuka b"rry"k l"p*g"f kgja; {an (to) Pemantapan kerjasama dan koordin"rf pemerintah'daerah lintas wilayah administrasi. Kegiatan pokok yang dilakukan untul *.rrg.-bangkan horakota menengah dan .kecil adalah, (t) peningkatan penyedi"* pi"rm arra" dasar; e) peningkatan kualitas lingkungan tisik dan rori.t-b.rd"y. perkotr*; (3) pemb*gurr* pemelfr-ToPrasarana dan sarana fisik ekonomi [ot.; (+) penyenrpurnaan f,-gsi {an dan struktur kelembagaan pemerintahan kota; (5) t"pasitas .t",, kemampuan aParat pemerintah daerah untuk mattrje*ett /peigelolaan p.rkot"aq (6) PeryemPurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah; (7) pemaniapan regulasi yang kondusif bagi investasi; (8) pengembangan kegiatan ekonomi p.rkor""o yrog berbasis zumber daya lokal setta teik"ii drttg* kegiaian ekonomi p.ri.r"ro. regiata; pokok yang dilakukan untuk membangutr k"*.rri perdesaan (1) pemantapan dan peagembangan kawasan yang strategis "di"h, dan pot."ri.l dal'am "gtopolitao pengembangan wilayah, rcrutama kawasan-k"*.r* di luar p.rla.t Jawa-Bali; Q) penyediaan sarana dan prasarana perdesaan sesuai dengan kebntohrn dan standar pelayanan minimum; p) pengembangar prasarana ek-onomi perdesaan terutama Prasarana _pertanian dan transportasi; (4) pemantapan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan perdesaan dalam pengelolaan kegiatan pertanian,-k.laotan, perikanan, agrobisnis, dln agroindustri; (5) pengembangr" UKMK dalam kegi"i"tt industri pengolahan dan jasa penunjang kegiatan berbasis ekonomi lokal perjesaan; dan (6) pengembangan dan PeneraPan ilmu dan teknologi tepar guna dalam kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan
id*
*t",
p."i"jtrrt
*ri.
5. Pnocneu
PENcEMSINGAN Keveseu
TnnrrNcclr
- - Program ini ditujukan untuk mendorong dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai ypayl g.to" -.rrgatasi keterbelakangan dari banyak wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Kegratan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) memfasilitasi Pemerintah Daerah
untuk mengembangkT w-dayah-wilayah y.og r*grt tertinggal, baik di pedalaman llauPul di pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah-*itay"tt yang di-huni oleh
Komunitas Adat Terpgncil; (2) memfasilitasi Pemerinlah Oaerah mempercepar ""*[ akibaikonflik pemulihan dan rehabilitasi kondisi sosial ekonomi daerah yang rusak sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat pulih. -
x-13
6.
Pnocnnm PnncnnnneNcAN Kn''urns*N KoNruK
ini ditujukan untuk mendorong dan membantu Pemerintah Daerah Program *rnerehabilitasi
wil*yah-witayah yang rusak akibat konflik sehingga masyarakatnya dapat segera melakuhan kehidupan yang normal seperti sebelum terjadinya konflik untuk
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah memfasilitasi Pemerintah Daerah untukLerehabilitasi wilayah-wilayah yang rusak akibat honflik sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat pulih sePerti sebelum terjadinya konflik'
7. Pnocneu
Pnblcgn/rgeNcAN
\(rreveH PrnnetesRnt
Program ini ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melaiui penetapan hak kftaulatan NfnI yang dijamin oleh hukum internasional; meningkatkan kesejahteraan masyarakat- setempat dengan menggali potensi eltonomi, sosial dan budaya serra porersi lolcasi p.rb*t*r*; dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara.negara Rl dengan ,rug*r* trt*gg* datt *ttara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara tetangga.
Kegiaran pokok yang akan dilakukan adalahr (1) memfasilitasi Pemerintah Daerah untukkengembangkan wilayah perbatasan antar negara sehingga wilayah perbatasan dapat **nlldi beranda depan negara, yang baik kondisi fisik maupun kehidupan masyarakutnya tidak t*ttgtt iauh berbeda dengan yang ada di negara tetangga; (2) **rriogkrtkan koordir,rri notu, instansi terkait baik di pusat maupul daerah; (3) m*rrd.Lhrasikan garis perbatasan antar negffa serta menetapkan garis. perbatasan antar negara dengan tanda-randa batas yang jelas, (4) mengamankan wilayah perbatasan dari ke[iatan illegal dan memfasilitasi pergerakan barang dan orang secara,sah dan mudah; (Simengembaogkao kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan; (6) ,rrmber- daya meninghatkan kualiras sumber daya manusia; (7) meningkathan kapasitas kelembagaan
thm
pe*rrint"h daerah dan masyarakat; (8) meningkatk*n
wawasan kebangsaan
inasyarakat; dan (9) menegakkan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan.
8. PnOOnenn PnNnqOf,tteN Km,eStmS ApARAT, KruRxcnn PekInRn-lteHAN
KrtnMBAGA.A.hI' DAN
DAERAH
Program ini ditujukan untuk: (1) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; (3) peningkatan kapasitas pemeriniah daerah dalam rangka mendukyng penyelenggaraen otonomi daerah dan pencipraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
k;;g*
Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas aParat p.*erlrrtah daerah meliputi: (1) mendorong penyiapan peraturan perundang-undangan yang mensanrr pengelolaan SDM aparatirr; (2) peningkttan fasilitasi, sosialisasi dan
x-14
koordinasi Penyusunan standar kinerja tparrat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik; (3) penyusunan *od"l--odnl renrang penataan elemen pemerintahan daerah dalg rangka meningkarkan kapasit.r Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas "pri"t,ri. kelembagaari pemerintah daerah meliputi: (1) mendorong penyempurnaan peraruran p.irttd"og* yang mengatur Penataan pemerintahan daerah antara lain melalui penataan kewenangan Pemerintah Pusat, gemerinlah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, penataan Peran eksekuti{ dan legislatif di daerah, dan pembentukan r"tr" p.oggabungan daerah otonom; (2) sosialisasi dan koordinasi penyusunan standar pelaya"an minimum bagi masyarakat; (3) pengembangan sistem informasi dalarn pelayanan publik; (o mendorong peninglcatan peran lembaga non-pemerintah dan maryarakai ai a"rt tt 9"1"- setiap pengambilan keputusan baik pada tingkar p,rr.r, provinsi, dan kabupaten/koa; (t sosialisasi "kerangka kerja nasiotil p.*berd$aan kapasitas kelembagaan daerah"; (6) penyusunan kinerja kelembaga* L.rrt.odai internasional; (7) sosialisasi tentang prinsipprinsip organisasi modemke daerah secara intensif; (8) pengkajian tentang kebutuhan kapasitas daerah dalam pengelolaan kewenangan -
dagrafr, dan (9) sosialisasi pedoman hubungan eksekutif dan iegislatif daerah. Kegiaian pokok yang akan dilakukan ddam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemeiintah
(0
daerah meliputi: peningkatan efektifitas dan optimalisasi r.r*-b.r-r,.rmber penerimaan daerah yang berkeadilan; (2) peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi. belanja daerah secara proporsiona! (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui p.n"trp* sistem informasi keuangan daerah dan manajemen aset daerah.
9, Pnocnau PnNcnMseNGAN Knnleseue pnuneucuNAN srxtoner DIE,RAH
UNTT.JK
DAN
PnunnnoeveeN MASYARAIGT
_ Program ini benujuan untuk mewujudkan kerjasama pembangunan sektoral dan daelah genjalankan proses pembangunan baik dalam skala lokal, regional dan nasional, melalui sinergi kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan r*"rt, dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi lokal.
9d*
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) pengembangan organisasi sosial meningkatkan k.-ampuatt organisasi dan pengembangan usaha ekonomi produktif, B) mengembangkan interaksi sosial, fy' memperkuat ketahanan sosial dan kelembagaan resolusi konflik, (d) mengelola potensi m3slalakat setemPat dan sumber daya, dari pemerintah-masyarakat-swlta, iercr (e) sebagai y.qh panisipasi dalam proses p.*-ns* dan pengambilan kepurusan publik; (2) pemberday^ur fasl'arakat mislcin untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan kelompok masyarakat miskin dalam mengakses penyediaan keburuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosiJ ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, penyediaan sumber daya produksi, kegiatan usaha kecil, menengah _d1t dan infor:'nal di perdesaan dan perkotaan, siitem perlindungan sosial bagi keluarg, Jrn kelompok_ masyarakat rentan sosial dan tidak mampu mengatasi gor..ig* eko-nomi, terkena sakit atau cacat, korban kejahatan, usia lanjut dan berpotinsi mJnjadi miskin; (3) pengembangan keswadayaan masyarakat untuk (a) menngkatkan jaringan kerja
.
ekonomi masyarakat untuk
(")
x-15
(keterkaitan hulu keswadayaan masyarakat secara sosial, budaya, politik dan ekonomi daya Jan hilii), (b/ meningkarkan iaringan kerja yang memperkuat kapasitas sumber lokal daiam'**rrgg*ii dan m*ngekbangakan potensinya, fd qt*p-trkuat solidaritas dan getahanan sosial *uryrrJr.ut dJam memecahkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial'
x*16
PpnaneNGUNAN BrrreNc INTnaSTRUKTUR
Bng XI PnMgINGUNAN BnnNc IxTnesTRUKTUR
A.
I.JMUM
Kondisi pelayanan dan penyediaan -ketenagalistrikan, energi, pos,
infrastruktur yang meliputi transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumberday a air, serta perumahan, pelayanan air '''inps1, dan penyehatan lingkungan, mengdami
Penunrnan kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tenundanya pembangunan infrastrulaur baru dapat menghambat laju pembangunan nasional.
Keberadaan infrastruktur mempunyai peran sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan, dan sekaligus untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Infrastnrkrur merupakan roda p.ngger"k penumbuhan ekonomi. Perannya sanBat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Sarana dan prasarana tr*rport.ri memungkinlcan orang, barang, dan jasa diangkut dari saru tempat ke tempat lain di seluruh penjuru dunia. Infrastrukrur, seperti transporrasi, listrik, sumberdaya air, dapat mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, dan sebaliknya apabila mengabaikan keberadaannya akan menurunkan produktivitasnya. Pendekatan pembangunan sektor yang berbasis wilayah menjadi hal yang sangar penting untuk diperhatikan. Infrastrukrur diyakini menjadi mabler pembangunan kawasan. Pengalaman menunjukkan betapa besar peran penyediaan prasarana jalan raya dan jalan kereta api dalam membuka isolasi wilayah, dan peran penyediaan Prasarana pengairan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan bangsa. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat dilihat dari kesenj*gao infrastruktur yang terjadi.
Bidang infrastruktur dituntut untuk makin mampu berperan mendukung pergerakan orxllgr barang, dan jasa untuk mendukung tumbuhnya perekonomian nasional dan pengembangan wilayah yang sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah. Infrastrukrur juga dituntut untuk memiliki korelasi yang tinggi dengan pernrmbuhan ekonomi wilayah, kesesuaian tata ruang, dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karenuy/,perencanaan program dan proyek infrastrukrur di masa datang harus terkait erat dengan penumbuhan ekonomi daerah, sena mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi unggulan dan kawasan andalan.
Rehabilitasi dan pembangunan kembati infrastruktur yang rusak, serra peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Sampai saat ini rasio investasi pemerintah untuk infrastruktur cenderung menurun di bawah rasio untuk negara
)il-1
berkembang yang rat^-r^t^mencapai empat persen PDB (\orld Bank L994)^' Untuk rahun 2002, persentase investasi pimerintah terhadry nDp hanya selsitar 2,3 persen. 'perlu dicermati karena secara relatif pembiayaan.infrastruktur dari Kondisi inl invesrasi pemerintah menurun sehingga dapar menyebabkan lemahnya produktivitas perekonomian,
Biaya investasi infrastruktur yang dibutuhkan sangatlah besar, untuk kurun waktu ii** tahr.r11 mendatang afitarl tahun 2005 * 2009 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomirat*ixasekitar 6_persen, diburuhkan investasi infrastruktur sekitar Rp 613,2 triliun atau rara-rutu r.kitrt Rp 122 miliun per tahun' -Angka ini *.*prknn investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur baru mencakup penambahan panjang jalan, kapasitas- terpasang listrik, sambungan telepon r.trp dn" selular, nkr** ,rtrt rk air minum dan sanitasi. Perkiraan ini belum termasulr investasi infrastrukrur baru lainnya seperti pembangunan pelabuhan laut dan udara, kereta api, irigasi, bendungan dan lain-lain. Sedangkan -kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan investasi infrastruktur diprediksikan it*yn sebesar Rp 346,5 riliun atav tata.-rata sekitar Rp 69 triliun per tahun. Dengan demikian, terdapat kesenjangan investasi (investrnmt gap) yang mencapai Rp 266,7 triliun atau rara-rata sekiiar Rp 53 triliun per tahun. Kesenjangan inilah yang pedu ditutup oleh peran serta swasta mauPun masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
pada sebagian infrasrrukrur, pemerinmh masih bertanggunSilwag. terhadap pembangurr"rrluo pemelihararntyn, misalnya pqbalgunan ialan dan_ jalan kereta *pi, j"riigan irigasi, air bersih dan fasilitas sanitasi di perdesaan, p.elabuhan dan burrinlid*r" p"a" daerah-daerah yan1 belum m1iu, serta listrik perdesaan. pengadaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur sebenarnya sudah dapat dilailukan ,.p.r*hrry, il*h r*mta datt tidak memerlukan intervensi pemerintah, seperri jalan tol, bandar udara iromersial, pelabuhan,samudera, dan pembangkit ,*rrrg* listrik. Telekomunikasi bahhan sudah bergerak ke arah "privaty goyds" yang p.rrli*l*oggaraannya sudah dilakukan oleh swasta. Pemerintah berkewajiban **"y*di"'lirn iklim dan regulasi yang kondusif, kepastian hukum bagi. investor swasta nasional dan asing, sena kootiol terhadap fungsi sosial infrastruktur bagi rakyat ddak mampu.
Dalam sub bidang sumber dryn air, pengembangan dq pengelolaan infrastrukrur dirujukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya, air yang
rneliputi konservari dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya *r"k air dalam rangka mewuiudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelaniutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' Ketersediaan air di Indonesia cukup memadai dan masih berada di atas rata-rata yang dunia. Mesfuipun demikian, sebaran ketersediaan air tidak merata. Pulau Jawa oieh dihuni dan luasnya hanya tujuh per$en dari total daratan wilayah Indonesia sekitar 65 persen irri iotal penduduk hanya mempunyai empat setfngah persen dari
xr-2
totd Potensi air tawar nasional. Potensi kelangkaan air juga terjadi di Bali dan Nusa Tenggara. Ketidak-seimbangan antara p.ry.&""r dan kebutuhan air dapat pula mengancam ketersediaan air bagi daerah-daerah lain rerutama dengan meningkainya kebutuhan air sejalan dengan benambahnya jumlah penduduk.
Masalah air di Indonesia ditandai j.tg" dengan kondisi lingkungan y^rlg cenderung makin tidak kondusif sehingga-makin mempercepat kilangkaan air. lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi dala dukung T.ry*T daerah aliran sungai (DAS) akibat kerusakan hutan y"ttg t"L t..k.rrddi y*[ ditandai dengan makin meluasnya lahan kritis. KerusakanOAS akan mengakibatkai kemampuan menyimpan air di musim kemarau menjadi berku-rang dan mengakibatkan bencana banjir di musim hujan. Selain itu tumbuhnya -
Di
sisi lain, dalam rangka penyediaan air irigasi masih menghadapi tantangan dimana sekitar 30 persen jaringan irigasi yffig relah dibangun memerlukan rehabilitasi terurama di daerah-daerah penghasil beras nasiotr"l di Pulau Jawa,
Sumatera, dan sulawesi. Dalam hal penyediaan air baku, sejalan dengan ggrkembggan permukiman dan industri, kebumhan air baku untuk kegiatan nonirigasi telah makin meningkat sehingga diperlukan lpaya unruk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber aii serra mencari iumbersumber air barr yang dapat dimanfaatkan. Pengembangan daerah rawa sebagai alternatif solusi masif, menemui kendala. Permisalah.rr" kul.rrrrian lingkungan, teknis dan sosid pada pengembangan daerah rawa di beberapa da.r"h tlah menghambat pengembangan daerah rawa di wilayah lainnya. Hal ini juga telah mengakibatkan terbengkalainya operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi iawa di daerah-lain yang telah dibangun beberapa waktu sebelumnya. Oemikian pula pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air baku maupun irigasi semakin tia"t terkenddi sehingga telah menyebabkan penunrnan muka air tan,ah, intrusi air lain, dan turunnya permukaan tanah. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air untuk pengenddian dtya rusak air, sejalan dengan kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan perubahan sosial yang terladi di masyarakat, mata pengendalian banjir yang selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan fisik semata ternyata tidak efektif dan tidak berkelanjutan sehingga di beberapa daerah, bencana banjir masih menghambat kegiatan ekonomi dan menimbulkan kerusakan baik di permukiman maupun fasilitas publik. Kebijakan pengendalian banjir dengan pendekatan fisik akan semakin sulit dilahsanakan karena biaya sosial yang ^d^ny, semakin tinggr. Demikian pula masalah lingkungan juga akan'merupakan kenda[ dalam pemban gunan prasarana penanggulangan b anjir di Ittdonesia.
XI-3
diikuti- dengan Kecenderungan peningkatan kebutuhan air yang tii{ kemampuan penyediaannya akan memicu munculnya permasalahan pemanfaatan air p*du *ury *rk^t' terutama pada sumber-sumber air lintas wilayah' Y*$ itu perlu p€ran, tanggung jawa!, pihak-pihak yang berkepentingan pengaruran wewenang, *rirt** p*ttg*lolu* sumber daya air, termasuk peran dan irht satu kesatu* keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang merupakan pemanfaat sumber daya air sering tidak memperoleh kesempatan untuk berperan dllam Proses pembangunan' padafial *rry"r*k , Indonesia dengan keanekaragl*an budayayang dimiliki dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ,rr*bi daya air. Pemanfaatan budaya dan kearifan lokal iup"t meningkatkan efesiensi dan efel*ivitas pengembangan sumber daya air secara berkelanjutan.
UU No. T/2A04 renrang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber d^y^ air berasaskan kelestarian, keseimbangan' kemanfaatan umum' keterpaduan, dan keserasian, keadilan, kemandirian $erta transparansi dan
akuntabilitas. Keberadaan undang-undang tersebut akan merupakan pedoman dalam pengembangan dan pengelolaair *o*b*, daya ait. Namun demikian masih dipJrlrkrn |*rrg"rornn dai penatausahaan lebih lanjut agar dapat digunakan dalam ,rrirr.mpk*" t gf,ilnt r* prng**bangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air.
perubahan paradigma dari pembangunan senralistik sektoral menjadi pembangunan desentralisrik regional memberikan implikasi - yang luas bagi p.rrg**6*rrgan kelembagaan' kerangka hulcum dan peraturan, sumber dtyamanusia, i*kriologi, J.rmber-su*ber pembi^ytarr, dan peran sektor swasta dan masyarakat dalam i.rry.1*rrggararrn inlrastruktur di masa mendatang. fenglmpangan dan p*rrg*loir*" r"ni6.r daya air perlu mempe.rhatikan secara sinergi faktor-faktor i*kriiu, alam, dan administrasi r.hinggr penyediaan dan pemanfaatan sumber d*ya ait dapat iebih efek1i{, efisien, berkeadilan, dan berkelaniutan. UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang telah mengarnanatkan untuk memprioritaskan penggunaan air untuk ftebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat Flrlu diperhatikan dalam kebijakan pettge*battgan dan pengelolaan sumber daya air.-Perubahan ini memerlulrun ,*ori.rriusi dan rEositiining dari peran dan fungsi berbagai pihak dalam penyelenggaraan industri dan pelayanan infrastruktur di Indonesia. rransporrasi perannya semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan merrdorong pr*.rut"no hasil-hasil pembangunan antarsrillfah' noorp*rfrotaan dan *rrturp.tl*taan. Selain itu semakin banyaklya permasalahan sosiaipoiitik yang timbulii wilayah perbatasan, rnemerlukan tindakan pencegahan d"r, pJ*e."hr" rJg.ra. Oleh sebab ituletersediaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbati'san dan wilayah rcrisolasi dapat mendorong kelancaran,mobilitas dan barang dan or*rrg mauPun informasi sefta mempercepat pengembangan wilayah *r*i*r.rat hubungan antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia'
Di sub bidang
XI-4
kinerja Prasarana ffansportasi sampai akhir tahun 2002 umumnya masih I:"Si rendah, diantaranya
dari total _panjans jalan ilO.+gs kilometer, kondisi jal"n yang rusak mencapai 11,7 persen jalan nasional, 33,8 persen jalan propinsi, 4'g,0 p.rr.r, ialan kabuparen, dan 4,0 persen jalan kota. Kinerja p"l^yin^i k.ietr'apr juga mengalami Penururan rata'ralta 20 persen 25 persenir*t"*a pada tintas-linrl urama di Pulau Jawa selama kurun wakru tgrs 2002. selain itu yang lebih memprihatinkan meningkatnya kecelakaan kereta api terjadi r^t^-rata zira [ali pet tahun sejak tahun l99O sampai tahun 2002. Hal t.rut"-a disebabkan oleh
-
-
lni
menurunnya kualitas_ pelayanan dan darya dukung sarana dan prasarana perkeretaapian. Di sub sektor transportasi laut prt.o armada nasional dalam ekspor-impor masih sangat rendah, hanya sekitar 4 persen pada tahun Tq!"tT 2002, sedangan untuk angkutan dalam negeri pada kurun waktu Lgg6 : 20Ol retaratahtnya 50,9 persen. Sedang kapasitas t"tp**g fasilitas pelabuhan relatif. masih memadai, hd ini terlihat darri berth occupdnq ratio @OFt) untuk pelabuhan UpT (unit pelaksana teknis) masih dibawah 30 p.isen dan'pelabuh y^igdikelola oleh BUMN berkisar antare 50 persen - 80 peisen. Sedang untuk ^n udara pada
"oik.ti* tahun 2000 peran penerbangan nasional menurun hanya 24 persei dari pangsa p:rsar angkutan luar negeri, dimana pada tahun 1996 mencapai_ +z persen.
Kendala yang dihadapi sub bidang transporrasi meliputi aspek kelembagaan dan Peraturan, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan investasi, kapasitas, serta operasi- dan pemeliharaan. Pada aspek kelembagaan dan peraruran masih banyak terjadi ketidakefisienan pengelolaan dan pembinaan infras.-*kr.r, yang diakibattan kurang efektifnya.kgo{{Tri dan pemtagian peran dan fungsi lembaga, ^ir^, terutama dalam hal ketidaLielasan hubungan rit ,egulator, dan operator. Dari. asP.eF pendanaan akibat karakteristik infrastrukru, rr*rpo*rr'i yang membutuhkan biaya investasi yang besar dan jangka waktu p.ttg.Lbdian yang panjang, sedang sebagian tarip tidak dapat mencapai tingkat Tull ,ott recuuery !-.tlt secara finansial, serta masih banyaknya penyelengg^rri infrastrukt.r, ,r*rpo*rri yang dilakukan secara monopoli, sehingga peran pimerinrah sebagi reguktoi masih sangat diperlukan.
,
i**r,
Dalam sub bidang perumahan, pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat_ berpendapatan menengah ke bawah, dip-lopori oleh Perum F"**., dengan melakukan pembangunan rumah di Depok Baru pada pertengahan tahun l97A-an.. Pembangunan perumahan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh pengembang (dneloper) swasta. Untuk memudahk* *"ry"rakat iolong"n menengah ke bawah mendapatkan rumah maka pemerintah mengembangLa" Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikelola oleh Bank Tabungan N.g.r" @Tr9 rtr.t biasa disebut KPR-BTN. Jumlah keseluruhan rumah yang telah dib*g,rn sampai dengan tahun 1997 sebelum krisis ekonomi mencapai 2,506.g34 unit rumah y*g , terdiri dad:758.756 unit rumah dibangun oleh Perum Perumnas dan L,748.028 unit rumah dibangun oleh pengembang swasta dengan nilai penjualan kumulatif rumah mencapai Rp. 12 miliar. Sedangkan pembangunan rumah sederhana dan sangat
)(I-s
sederhana yang dibiayai dengan subsidi KPR dalam kurun qraktu lima tehun terakhir y"itg i"hnn tggl - 20A2 adalah sebesar 595.000 unit. Jumlah rumah terjual yang memFergunalcan fasilitas KpR BTN sampai tahun 2001 adalah 1.587.518 unit (9/,8 pttu."; a* sisanya memPergunakan fasilitas KPR-Bank Papan Sejahtera. Berbagai skema pembiayaan dalam rangka mendukung penyediaan perumahan bagi rnaslatakat telah dikembangkan namun kebutuhan masyarakat terhadap masih belum dapat dipenuhi. Pada tahun 2000, jumlah rumah yang
p.i*"hrn
iersedia mencapai 4,5 juta unit dari total rumah tangga sebanyak 51,5 juta. Bila dilihar dari ringlcat kelayakannya, jumlah rumah yang layak huni hanya mencapai 3!,4 juuunit; sehingga didapatkan backJogmencapai 4,5 juta unit (dengan asumsi 20
purr*" rumah t"ttgg* masih tinggal di rumah keluarga). Dry^ tersebut j.tg" L.rr.er*inkan adany*2A) juta unit rumah yang ddak/kurang layak huni' Pada
tahun 1g96 luas kawasan kumuh mencapai 40.053 Ha dan meningkat pada tahun 2000 menja&47.5AA Ha yang tersebar di 10.000 lokasi dan dihuni oleh 77,2iura jiwa. Back-log perumahan dan luasan kawasan kumuh cenderung semakin meningkat seti"p tahrrttttyr. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan untuk mengatasinya.
Dalam sub bidang prasarana dan sarana dasar perrnukiman, pembangunan pfasarana dan uur*n *it minum dan penyehatan lingkungan (1fr limbah, prrurmpahan dan drainase) telah dilakukan sejak Pelita I hingga saat ini. Banyak i**m"j*r, yang telah dicapai, tetapi cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan fi lodott*sia masih jauh dari memadai. Data y11g ada menyatakan bat*" frda t"h,rtt 2000 tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan
baro mencapai 39 per$en, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 5 persen. Akses pettdlduk k, prrr*rntt* d*n sarana pengolahan air limbah (minimum berupa cubluk dan tanglti ieptik tanpa fasiiitas lain seperti Instalasi Pengolah Lumpur TinjaltPlT) rnencapai 50,35 persen. Tingkat pelayanan persampahan dan penanganan drainase juga masih kurang memadai.
Banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya pelayanan prasarana dan $arana irr*, p*r*ukiman. Rendahnya pelayanan air minum dan air limbah antara lain diseb*bfuan rendahnya kualitas pengelola/management (]DAM, PDAL, dan dinas-dinas yang membawahi air minum dan air limbah), masih tingginya kebocoran 35-409o), sistem teknis (untuk air minum meliputj intake, transmisi, (rara-rata "rrtrr* instalasi pengolah air, disuibusi, hingga sambungan rumah sedangkan untuk air limbah rneliputi sambungan rurnah, callector pipe, main pipe, trunk seo)er, vastewater tred,trnent pfanfl belumterbentuk dengan sempurna, masih tingginya nan performing air minum dan air limbah loan/NPL fturang 'PDAM,lebih Rp. 4,6 triliun) pengelola dan fnAf; kepada pemerintah pu:at' masih rendahnya (khususnya kepedulian stakeholder khususnya eksekutif dan legisladf untuk menangani persoalan air minum dan air limbah. pelayanan persampahan dan drainase a$tara lain disebabkan semakin Rendahnya kawasan perkotaan) yang dapat terbatasnya luasan lahan fthususnya
di
XI-6
dipergunakan seba8ai tempal pengolahan akhir sampah dan saluran drainase (primer, sehunder, dan tersier), tingginya investasi serta terbatasnya sumber pendanaan untuk membangun Prasarana dan safana dan drainar., p.ril.ku masyarakat Bersampahan
yang tidak mendukung pola hidup birsih dan sehar, makin meninjkatnya
pemahaman
NMBY
sungai sebagai
(Not In My Back-Yard), pemanfaatan jarngandrainase dan atau pembuangan sampah, terbatasnya untuk _
-k.**p.r*
sarana
mengembangkan teknologi lingkungan.
untuk mengelola sampah dengan baik dan ramah
Disisi lain, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan sarana dasar permukiman masih sangat t.rb"t.r. Kendala
yang dihadapi oleh dunia usaha dan masyarakat untuk Eerpanisipasi dalam
penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permo*** antara lain belum perangkat (*t of the garna) dalam pola kerjasama pemerintah dgngan dunia usaha dan atau masyarakat, telum terciptany" ,r*rpr.ansi dan akuntabilitas dalam proses kerjasama pemerintah dengan dunia urrh, dan atau masyarakat, belum terciptanyl pola penanganan konflfu (diEute resolution) yang myng\in terjadi entara pemerintah dengan dunia usaha dao atau masyaraftat,'
l**
t
d;
sebagainya.
sub bidang telematika yang merupakan konvergensi dari telekomunikasi, Teknologi Informasi frl), dan penyiaran, mengalami len,rmbuhan yang pesar. Secara historis, penyelenggaraan telekomunikasi telah iilalsanak* ol.h negara dengan sistem monopoli. Negara memiliki dan mengoperasikan prrr"r*. -,L, sarana telekomunihasi serta menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Sistem ini telah berhasil memulai penyelenggaraan teleLomunikasi Indonesia. Dalam 20 tahun Pertama (1968-1988), pembangunan kapasitas sentral telepon tetap mengalami
pertumbuhan sebesar 478 persen. Selanjutnya ahselerasi pembaog.rortr dilakukan melalui deregulasi mendasar yang dimulai oleh UU No. litggg deigan mendorong panisipasi swasta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Kebijalan inilah yani kemudian ddam berbagai pola kerjasama dengan swasta baik dalam -digunakan Pola Bagi !.."d F*il Taupul Kerjasama Opirasi (KSO)ISecara prinsip langkah ini ditempuh untuk mendatangkan modal bagi pembangunan seLtoi, -.irp....p", modernisasi manajemen sektor, dan mempercepat penerapan teknoiogi b"n t yang efisien dan tepat guna. Efektifaya kebijakan deregulasi tersebut dapai d.ilihat-dar] berbagai hasil pembangunan telekomunikasi. Selanjutnya-, pembangunan telekomunikasi pada Repelita VI diarahkan sebagai yahana Yxtg dapat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita, informasi dan .
data baik nasional maupun internasional t.i.t. lancar, jelas d"r, ..pr. guna mendukung kelancaran lrcgiatan ekonomi. Disamping itu p.ryelerrg gara L pembangunan telekomunikasi dan jangkauanny. - t.*r dii.duas -J.rrg* menggunakan teknologi maju. Hingga akhir tahun !g95, kapasitas sentral t.leion telah 4,8 juta satuan sambungan (tt. Dalam iangha meningkatkan -mencapai panisipasi swasta ddam pembangunan telekomunikasi dan meniiptakan transfer of
xl-7
hnowledge dalam penyelenggartarL jasa telekomunikasi Public Switch TelEhone 1'*n o*, Pemerintah mengadakan KSO yang merupakan Networi kepada bentuk krrjrr*m* dengan konsorsium perusahaan .asing dan nasional' Dalam implement*ui hirrgg* at hir tahun L997, mitra,KSO telah membangun sentral telepon ,eb*y"k s*rg jrri-ss sehingga total kapasitas menjadi 7,4 i,atl ss. Dilatarbelakangi ohh Lrisis monerer, progr** investasi mitra menjadi terhambat. Untuk mengatasi fenoom dan mitra sepakat unruk melakukan amandemen masalah tersebur, perjanjian KSO yang rerruang dalam Nota Kesepakatan 5 Juni 1998 sebagai solusi hingga akhir tahun 1999. Kesepakatan tersebut diantaranya memuat pengurangan rarger pembangunan dari dua juta menjadi L,2 juta ss.
pf
ff
,r*.**r*
umum dapat disampaikan bahwa dengan meningkatnya Peran serta aktif sqrasra selama Repelita VI, pembangunan prasarana telekomunikasi mengalami pertumbuh"r, yur,g cukup berarti. Hingga akhir Repelita VI, kapasitas sentral i*l.pog t.lrh *ticapai 8,2 juta ss atau meningkat 173 -persen. dari Repelita ,*b*Lr*oya. Sedangk"r, p*rr.tt"ti telepon per 100 penduduk meningkat dari t,7 persen menjadi 2,7 persen. Demikian pula halnya dengan Sistem Telekomunikasi b.rgeruk (SfB) arai mobile cornmunicitions yang mengalami penumbuhan hingga ,.p*ILrh ftali menjadi z,z jura pelanggan, Memasuki _masa krisis, lambatnya laju pemb"ng.tnan telekomunikasi mulai dirasakan baik oleh Pemerintah, penyelenBgara maupun masyarakat pengguna j*". Keterbatasan kemampuan pendanaan mengakibatkan pembangunan prasarana dan sarana Penririntah dan swxsra "*rio"rl telekomunikasi tidak dapat mengikuti kebutuhan. Krisis telah menyebabkan Secara
terhambatnya pembaoglttr*n
baru fasilitas telekomunikasi,
tertundanya
pengoperasian jasa-iasa bJ*, serta terganggunya mutu pelayanan. Kinerja keuangan opri*t juga'memburulc disebabkan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan *.ringkui ?rastis. Konsumen di lain pihak dihadapkan pada pilihan untuk melakukan efisiensi yang berdampak pada penguralgal tingkat Penggunaan atau pemurusan langganan jaia telekomunikasi. Masalah lain yang. dihadapi adalah t,rrnogny, kesJdatan masyarakat dalam t^tt c*re pensgunaal. dtt pemeliharaan fasilitas urnurn telekomunikasi sehingga menyebabkan semakin tiugginya biaya pemeliharaan.
pengaruh krisis sangar terlihat pada pembangunan baru fi'xed line. Selama krisis hingga iahon 2002 dapat dikatakan tidak terdapat pembangunan baru yang berartiSel#a periode tahun 2000-2002 hanya terdapat _penambahan kapasitas sentral relepon irasing-masing sebesar 300 ribu ss. Di lain pihak, krisis tidak mempengaruhi p*rrytlettgg*rril STn. niaya investasi yang relatif -lebih rendah, penyelenggar.aan yr"g U*rl;sarkan kompetlsi, beragamnya jenis. pelayanan yang ditawarkan telah **ridorong pertumbuhan ringkat penetrasi jasa ini, yaitu dari empat juta pelanggan di tahun 2001 dan 11,3 iuta pelanggan di di tahun 2000 menjadi enam j"ra pelanggan tahun 20A2, mefebihi junrlah pelanggan sambungan tetaP. Menarik untuk diperhatikan bahwa selama krisii, warung telekomunikasi (wartel) mempunyai peranan pentmg terutama daiam rnenampung tenaga kerja rnengingat J0 persen merupakan korban pemutusan hubungan kerja. Jumlah wartel p*rrgrrrrhu
*"til
XI-
8
kian meningkat dari tahun ke tahun dan telah mencapai 27t ribu ss arau sekitar 62 Persen dari total kapasitas telepon umum pada tahun 2002, meningkat sekitar 16 persen dari tahun sebelumnya. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cePat dan dinamis telah menciptakan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan telekomunikai di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bila awalnya telel.omunikasi dipandang sebagai bagian dari publi.c goods, kini secara umum
telekomunihasi telah menjadi komoditas perdagangan yurg mempunyai nilai komersial tinggi, sehingga peran dan bantuan Pemerintah tidak lagi dibutuhkan di daerah kompetitif. Sementara itu, peran Pemerintah sebagai fasilitator masih diperlukan dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi di daerahdaerah perintisan, pedalaman dan daerah-daerah yang secara ekonomi kurang mengunrungkan (Universal Suuice Obligation, USO). Pernerintah berperan dalam menyusun Peraturan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program USO dan tidak lagi terlibat dalam kegiatau operasional pembangunan, mengingat semakin terbatasnya kemampuan investasi Pemerintah. Perubahan selanjutnya adalah pergerseran fungsi Pemerintah dari operaror yang memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi menjadi pembuat kebijakan dan regulator. Demikian pula halnya dengan struktur pasar yang semula berbentuk monopoli kini telah berubah ke bentuk kompetisi.
Perubahan paradigma tersebut kemudian mendorong Pemerintah untuk melakukan Penataan ulang penyelengg^raan telekomunikasi nasional. Pemerintah telah menerbitkan Cetak Biru Kebii.k* Pemerintah rcnrang Telekomunikasi Indonesia serta UU No. 36/L999 tentang Telekomunikasi beserta peraruran turunannya yau;;g memberikan arahan bagi terlaksananya restrukturisasi sektor telekomunikasi. Pada prinsipnya restrukturisasi sektor ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan telekomunilcasi yarrrg kompetitif melalui (1) penghapusan bentuk monopoli dengan menstimulasi persaingen, Q) penghilangan restriksi bagi swasta untuk berpanisipasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, sena (3) reposisi peran Pemerintah sebagai pembina serra rnemisahkannya dari fungsi operasi.
sejdan dengan upa,y^ penciptaan lingkungan yang kompetitif, reposisi dan restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi merupakan salah satu bagian terpenting dari proses restnrkturisasi sektor telekomunikasi. Berbagai upaya telah dilakukan unruk merestrukturisasi dan mereposisi BUMN penyelenggara antara lain melalui peniadaan kepemilikan bersama (joint ownershi,p) dan cross oamersbip oleh PT Telkom dan PT Indosat dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi. Pemerintah juga telah melakukan terminasi dini atas hak eksklusivitas PT Telkom dan PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telehomunikasi tetap sambungan lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SL$ dan Sambungan Langsung Internasional (SLD. Sebagaimana diketahui bahwa selain PT Telkom,
XI-9
refdapar dua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunihasi sambungan lokai lainnya, yaitu nT'R*t.littdo dan PT Batam Bintan. Namun mengingat pelayanan jumlah pelanggan ked,.ra penyelenggara ini masih bersifat regional dan mempynyt y"ng hroy" $ki-tlr dua persen dari total pelanggan nasional, maka dapat dikatakan t"hil" pembrrrg,ro*o pi*r"r*a telekomunikasi tetap sambungan lokal didominasi oleh PT Telkom. M*rrging"t lcebutuhan masyarakat akan i*" ini , semakin bertambah, pemerintrh *i1"L"kan terminasi dini atas hak eksklusivitas PT Telltom dan PT Indosat serra menerapkan kebijakan duopoli guna meningkatkan penetrasi jasa telekomunikasi, khususnya telepon tetap, sehingga akan memberikan tambahan jasa inyuonn dan pilihan kepada masyaiakat. Semula penyelenggff? rL iryttry dan teiekom.rnikasi tetap ,rirrbrrng*o lokal diizinkan untuk dilakukan oleh PT Telkom secara eksklusif hingga tahun 2010, sedangkan SLJJ sena SLI dilakukan secara eksklusif oleh PT fiiko* dan PT Indosat masing-masing hingga tahun 2005 dan 1 2004. Kebijakan terminasi dini telah disetujui untuk lokal dimulai pada tanggal Agustus 20b2 sedangkan untuk SLJJ dan SLI adalah tanggal 1 Agustus 2003. Saat ini pJmerintah sudah ,i..rryeleraikan perhitungrn kornpensasi dan tengah menentukan mekanisme pembayur*o l*o*pensasi sebagai implikasi terminasi dini. Kebijakan
duopoli terJ.b,.rt ,***rrr"r, itutyu fiberlakukan
di wilayah non-KSO
hingga
diselesaikannya permasalahan kompensasi.
Berbeda halnya dengan pembangunan telekomunikasi yang telah.berlangsung lama, pembangunan Ti, Lhrru*oyu internet, $ecxra luas baru dimulai sejak aioprrarikrrrrryi Indonet sebagai Internet Service Prarti'dcr (ISP) penama pada tahun 19g4 dan RadNet sebagai ISP bedisensi pertama pada tahun 1995. Pada awal (fJD masih pengembangan internet,lnterkoneksi antar Penyelenggara Jasa Internet **lirl dan lulir dilakukan. Namun sejak dibentuknya Asosiasi Penyelenggara Jasa Interner Indonesia (APJII), sebuah organisasi nirlaba yang menyelenggarakan antar Ind,anesia Intemet Exihaige fJlX) sebagai backbone sistem interkoneksi nasional pJI, pengembangan interiet'dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah.
Dalam kurun wafttu lima tahun teralihir (199S-2002) jumlah pelanggan internet jumlah mengalami peningkatan lebih dari 390 persen menjadi 667 ribu, sedangkan p*nf,g,rrr* ittt*tttJ fiperkirakan berkemb*ng dari 512 ribu orang di tahun 1998 **frlai 4,5 juta or*trg di tahun 2002. Pertumbuhan jumlah 49*fu taru iuga **ognl"*i peningkaral duri 2.526 domain di tahun 1998 meniadi t5.947 di tahun yang ZOO{. Drrrriki"r, pula halnya dengan perkembangan jumlah IP address singkat, relatif yang mengalami kenaikan lebih dari 5OO peisen. Dalam waktu internet Indonesia banyak mengala*i kemajuan, narnun ternyata internet masih belum merupakan pilihan ,rtn*" masyarakat untuk herkomunikasi dan mengakses informasi. Rasio p*inrrgg* internet Indonesia terhadap jumlah sambungan telepon tetap baru *errcapai ile p.rc*tr, artinya baru 8,6 persen pelanggan telepon di Indonesia yang lng* merupakan pelanggan internet. Sementara itu, bila dibandingk"" &"gn" jumlah- pelanggan STB, jumlah -pelanggan internet masih akses sangat ,*It d.h yrit"o h*tty* ,"kitr, 6-persen'-Tingginya biayl perangkat dan wanrng irrtJrrret *.rrrpukrn salah satu kendala yang dihadapi. Sepeni halnya wartel,
XI-
10
internet (warnet) juga sangat berperan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap internet. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah pelanggan inrernet, yaitu sekitar 15 persen dari total pengguna internet. Sedangka" ds p.rc.n pengguna internet lainnya memilih untuk menggunakan fasilitas umum yang rerseJi" ai kantor, sekolah atau warnet. Pada tahun 2001 disusun National Information Technologt Frameworh $[ITF) yang pada dasarnya merupakan paparan kebijakan Pemeriniah datam bidang Ti dengan titik berat pada pelaksanaan langkah-langkah jangka pendelc y"ttg diambil oleh Pemerintah untuk penerapan kebijakan t.rr.brr.. P"d" petlu--b"og"r,
li*
selanjutnya, dalam usaha menjembatii d;gital dioi.dc baik dengan treg"ra l"in mauPun antar daerah di Indonesia, Tim Koordinasi Telematika Indonesia FKTD bersama dengan seluruh stakebolder (instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat telematika) menyusun kerangka kebijakan dan rencana tindaknya. Kerangka kebijakan tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk Inpres No. o/zdol tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Sedangkan rencana tindak diruangkan dalam bentuk Five-Year Action Pkn for the Development and Implernentation of Inforyation and Communication Technologr in Indonesia yang merupakan elaborasi dari kerangka kebijakan tersebur. '$7alau kerangka acuan pengembangan TI telah tersusun, pelaksanaan pembangunan TI dirasakan masih tersendat-sendat.
,*.ri.
Seperti halnya sektor-sektor lain, pembangunan .bidang -
sektor penyiaran khususnya televisi dan radio yang telah diselenggarakan sejak awal pJp I, jug, mengalami hambatan akibat krisis. Secara umurn dapat dikatakan bahwa sebagian besar pendanaan TVRI dan RRI masih bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBI.0. Terbatasnya APBN yang diiertai dengan tidak memadainya Pemasukan TVRI dan RRI lainnya seperti iklan dan iuran pelanggan telah menyebabkan tidak dimungkinkannya pembangunan peman.rt Lr* -J* terbatasnya kegiatan pembaharuan (upgrading) pemani y^ng"dr. S.brgai ilustrasi, Pemancar TVRI dan RRI yang ada saat ini sebagian besar telah berusia tebih dari sepuluh tahun, bahkan pemancar TVRI yang berusia kurang dari sepuluh tahun hanya sekitar 30 persen dari total pemancar yang ada. Sementara, t.k*"n untuk semakin meningkatkan kualitas siaran melalui pemeliharaan dan peremajaan Pgrangkat secara berkelanjutan terus bertambah dengan semakin berkimbangnya televisi dan radio swasta. Keterbamsan kemampuan pembiayaan ini bahkan luga berakibat pada penutupan beberapa stasiun T.VRI di dairah.
Dalam kehidupan modern saat ini, kesejahteraan manusia sangar ditenrukan oleh ketersediaan, jumlah, dan muru energi yang dapat dimanfaatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa bumi, air dan tanah serra kekayaan yarrrg terkandung dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarny^ bagi kesejahteraan rahyat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah dan mutu yang memadai serta harga yang terjangkau merupakan rugas pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik.
di
XI-11
umum ftondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5olo dengan PDB pedrapita USD 1.188, cadangan devisa sebesar USD 32,8 juta, rasio hutang pemerintah terhadap PDB sebesut 52,7o/o. S*at ini tingkat PDil masih sangat tergantung dari komoditi ekspor qigul. Disamping itu d*rignl rasio hutang yan; masih tinggi maka alolcasi dana pemerintah melalui APBN untuk sektor energi adalah sansat rendah. Secara
juga Selain merupakan salah satu sumber devisa netara yang Penting, energi penunjang uuma dalam pertumbuhan ekonomi yang merupalcan memiengaruhi pertumbuhan sektor lainnya. Pembangunan ekonomi yang melibarkln kekayaan bumi Indonesia harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin kehidupan sekarang dan ketersediaan di masa datang. Sumberday* utr* yang tidak terbarukan harus digunakan_se-efisien mungkin yang detrgalt memperrimbangkan ketersediaannyat Beberapa kelompok masyarakat meriyad*ri p.otittgoya pengelolaan sumberdaya -alam lenyu-arfan bahwa "burni dan tekayr"n alrti. indott.ri" adalah titipan anak cucu _kita, bukan warisan nenek moyang". Dengan demikian, pembangunan energi harus dilaksanakan secara
.r*ot
berdaya guna dan berkelanjutan.
Untuk menunjang kegixan perekonomian, selain pendapatan dari_ekspor migas juga diperoleh dari rit r* pajak. Namun pendapatan dari sektor pajak ini masih r*iarn^ mengingat sektor riil d*tr perbanlcan yang beium menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Harga energi saar ini masih relatif mahal walaupun belum mencapai nilai keekonJmiannya untuk mendorong penumbuhan sektor riil. Pada sisi lain kebutuhan energi belum dapat dipenuhi secara optimal yang diakibatkan. belum adanryaKebijakan Energi Mix yang harus menggambarkan integrasi rencana induk per jenis energi secara optimal.
Pada sisi supply dapat diketahui bahwa pemakaian surnber energi masih didominasi oleh rt mb.r energi konvensional terutama BBM. Hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi relatif mahal. Namun masih ada unsur lain yang struktur biaya antara lain biaya investasi pembangunan, biaya bung1, dttt bi*yi operasi lainnya sena biaya pemeliharaan yang $emuanya berdampak-P-ada tingginya biayu produksi. Lemahnya kemampuan industri barang dan jasa dalam n*it-ti;-k.trrg*o*t g*n pada dlna pemerintah termasuk dana pinjaman; ketatnya per$yarata' prrr;"*it dan mahalnya tingkat bunga dan resiko; serta rendahnya prnlrip*i ,*"ri" dan masyarakat dalam investasi, merupakan falrtor-faktor yang
*.*p*grruhi
*.ny.b*bkan rendahnya peningkatan
kapasitas supply'
Untuk menyaludran kebutuhan energi ke konsumen diperlukan infrastruktur energi yans saar ini belum mencapai kinerja ytlg. optimal baik dalam pro$es konversinya maupun dalam p.rry"1*r"*ryu. Hal ini terlihat dari hurangnya
xI-
12
Penyesuaian antara jenis energi yang dipasok dengan kebutuhannya. Selain itu tingkat susur yang masih tinggi.
Untuk memperkirakan kebutuhan (demanQ terdapat beberapa faktor yang memPengaruhi antara lain tingkat elastisitas, asumsi PDB, inflasi, geografis dan demografi serta harga energi final. Tingkat intensitas energi saar ini masih menunjukkan masih borosnya konsumsi energi dalam negeri dibandingkan neg r^ tetangga. Disamping itu pemanfaatan energi masih mengarah pada pemanf.aatan yang konsumtif sena pada pendistribusian konsumen yang tidak *rrit^ (rcanereQ yang mengakibatkan tidak efisiennya pemanfaatan energi yang ada.
Pada sisi hulu masih belum optimalnya pelaksanaan bagi hasil pada oengelolaaan energi seperti minyak dan gas pada perhitungan pajak, biaya prod.tLri dan royalti. Kebijakan energi secara umum masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi, konservasi, ekstensifikasi, indeksasi dan tarif perlu dilakukan secara lebih terukur mulai dari langkah persiapan dan migrasi ke arah struktur yang dipilih agar penerapannya mencapai hasil optimal. Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dijalankan pemerintah selama beberapa dasawarsa terakhir membuahkan banyak permasalahan pada saat ini. Harga BBM yang diatur tebih rendah &ri harga pasarnya, dengan maksud agar seluruh lapisan masyarakat depat dengan mudah memperoleh BBM, telah mengakibatkan ketergantungan yangbeiat terhadap BBM. Pangsa BBM ddam energtr mix sangat dominan, yangpada saar ini masih berkisar 75%o dlrri pemakaian energi final.
Kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional sampai akhir tahun 2003 mencapai tingkx yarLg cukup mengkhawatirkan hanya sekitar 13,6 persen. Untuk sistem Jawa Madura Bali $AMALI) sekalipun memiliki kapasitas rerpasang yang cukup besar yaitu sekitar 18.658 MV dengan beban puncak sebesar 14.053 MW, namun saat ini sistem JAMALI memiliki daya mampu yang cukup rendah yaiJ:'l t4.562 M\tr, atau memiliki cadangan listrik (raerued margin) hanyasekitar 3,6 Persen pada akhir tahun 2003. Sedangkan untuh sistem Luar JAMALI sampai akhir tahun 2003 beberapa wilayah masih mengalami krisis listrik, karena pada umumnya sebagian besar sistem Luar JAMALI bekerja dengan kondisi resented margin yang sangat rendah rata-ratadibawah 15 persen.
. Untuk mengatasi krisis yaurrg terjadi pada sistem JAMALI telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada sena pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, namun pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum d"ptt secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Beberapa pembanghit yang diperkirakan akan masuk ke sistem ketenagalistrikan JAMALI adalah pembangunan crash progran PLTGU Muara Tawar (6xla3 Mt$(/) dan relokasi PLTU Pemaron (80 M\4. sedangkan untuk sistem Luar JAMALI diupayakan pula pembangunan
XI-13
pembangkit-pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi ,*r.*p#tok*1r**tl*a untuk daerah-daer*h t.tp*ocil, terisolasi dan perbatasan (ofl g*d).Pot*nri energi $etempat ini perlu terus dikembangkan mengingat pefsentase kompetitif dibandingkan dengan |.**rrf"utannya ynltg **rii, rendah karena belum irrergi konvensional-kecuali reilaga air skala besar dan panas bumi' Usaha di aras u..*iu bertahap telah menurunkan daerah krisis listrik meniadi 12 lokasi.
Begitu pula jumlah pelanggan listrik sampai tahun 2003 telah mencapai juta i2.066:034 p.l*ign", ynng berarti mengalami perrumbuhan sekimr 1,2 pelanggan
t*ii"p tahun
sejak krisis ekonomi rcrjadi'
Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai-dengan alrfir tahun 2002 telah terlistrilri ,.tnnynk si.aal desa dan rasio desa terlistriki telah mencapai 78,5ala
dirg"; jumlah pelanggrn sebesar 20.031.297 pelanggan. Sampai saar ini.pemerintah ,rr"i **ogalolasikan"lrrrdrrr""rrry* untuk piogt**.p"mbangunan listrik perdesaan sebagai
*rijrrd t*ggong jawab totitl. Beberapa kendala dalam pembangunan listri6
nauf*ft [6"dlti geografis, l*rrtangnya kgma-ryPuan pendanaan pemerintah !.n" letak pusar beban y*g j*"h dari pembangkit l-istrik dan ti'gkat beban yang skala besar' secara reknis dan ekonomis beirm layak untuk dipasok oleh pembangkit
p.rJl**r*
yang Selanjutnya untuk menunjang lcelangsungan- pembangunafl te]lsga. listrik sektor berkesinambungan dilakukan d*ttg"n rnelaLsanakan restrukturisasi ketenagalistrikair agar sektor ini rnampu berkembang dan menyediakan teraga listrik i..rr* efisieridan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serra mandiri secara finansial bagi penyedia j*sa tenaga listrik. Salah satu kebiiakan dari restruftturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara benahap menuju nilai keekonomiannya. Hal ini dihaiapkan dapat mengundang partisipasi pihak $wasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan terutama untuk pembangkit. Bentuk swmta (IndEendent f*"irip*rl ini dapat dilihat melalui pemanfaamn gembangkit power'producer\ilqP's) dengan tomf k"p"*itas pada tahun 2000 sebesar 1.720 M\f dan Capti.we Power sebesar t5.220 Ml$fl.
Adanya UU No, \O/Z}}zrenrang ketenagalisuikg dimaksudkan dapat menjadi dan landasan dan acuan bagi pelakrrrr*in restruloturisasi sektor ketenagalistrikan bisnis sektor ketenagalistrikau agar menjadi landasan hukrirn- bagi pengelolaan -a"p"t dilaksanakan lebih efisien, transparan dan f*rrf.tolrun usaha di sektor i"i i.orJpetitif. Sebagai dndak laniui dari undang-undang tersebut akan sesera diselesaikan prrni.rrun pelaksanaannya yaitu Rancangan Peraturan Temerintah (RpP), Keputirsan Presiden (Ifuppre$ dan teberapa Keputusan Menteri (I(epmen)'
Namun demikian untuk lima tahun mendatang beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi dalam pembangun*n bidang ketenagalistrikanr
t)
Kesenjangan antara pasokan Kesenjangar,
bW\dan,permintaan (demand)_ . dan'permitttu*o tenaga listrik ini mengakibatkan
"rrr"ru'pasokan
XI-14
krisis listrik. Hd ini disebabkan sejak tahun t997 sampai dengan rahun 2002 relatif tidak ada pembangunan proyek pembangkit listrik yang baru dalam rangka penambahan kapasitas dayatenrga listrik baik pada sistemJawa-MaduraBali Samali) maupun sistem Luar Jamali. Kondisi ini diperparah oleh penundaan penyelesaian proyek-proyek pembangkir yangpada tahun 1997 tengah berjalan. Dengan kondisi demikian mengakibatkan sejak tahun 1997 khususnya tahun 2001 samp^r 2004 relatif tidak ada penambahan daya yang masuk ke sistem. Dengan demikian sampai dengan tahun 2004 sistem kelistrikan nasional yang handal (memiliki cadangan yang memadai) belum dapat dicapai. Hal ini t.riih"i dari adanya kondisi yang cukup hritis bila terjadi kondisi musim kemarau yang mengakibatkan pengurangan daya pembangkit-pembangkit tenata air, ataupun jika terjadi pembangkit listrik yang harus keluar dari sistem kelistrilcan nasional akibat mengalami kerusakan atau harus menjalani pemeliharaan sebagaimana beberapa kali terjadi baik di wilayah Jamali maupun LuarJamali.
2)
Keandalan dan efisiensi
ini kinerja sarana dan prasarana ketenagalistrikan masih memprihatinkan terutama disebabkan pemeliharaan yang tidak memadai selama beberapa tahun terakhir karena alasana keterbatasan dana dan pasokan daya sehingga banyak pembangkity$Lgdipaksa beroperasi secara terus menerus ranpa dilakukan pemeliharaan yang mema&i. Hal ini mengakibatkan penurunan efisiensi mesin yang selanjutnya mengakibatkan pemakaian bahan baker yang semakin boros yangpada gilirannya meningkatkan biaya operasi. Akibat lainnya adalah menurunnya Leandalan sisiemlrot rk memasok im"g" listrik. Sampai saat
Adapun beberapa tartangan
yng
harus dihadapi dalam pembangunan
ketenagalistrikan yaitu:
1) Kondisi
geografis
Sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia sangat luas (sekitar t.99.a$ km) yang terdiri dari banyak pulau (sekitar 18.000 pulau). Hanyas (lima) pulau yang merupakan pulau besar yaitu P. Jawa, P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Sulawesi
dan P. Irian Jaya, selebihnya merupakan pulau-pulau lcecil yang tersebar keseluruh wilayah tanah air. Kondisi geografis semacarn ini menjadi tantangan bagi kelistrikan nasiond karena hanya di pulau-pulau besar yang dimungkinkan untuk dikembangkan sistem interkoneksi sedang di pulau-pulau kecil harus dengan sistem-sistem kelistrikan kecil yang terpisah sehingga tidak efisien.
2)
Kondisi demografis Pada tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah sekitar 209 juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar yaitu sebanyak 126 juta orang (60,30/o dari total penduduk Indonesia) tinggd di P. Jawa-Bali, padahal luas wilayah P. Jawa-Bali hanya 220.675 km2 (11,5olo dari wilayah Indonesia). Selebihnyayutu sekitar 82 juta orang (39,7o4 tinggal di luar P. Jawa-Bali dan tersebar dalam wilayah dengan luas 1.698.768 km2 (88,5olo dari wilayah Indonesia).
K-15
pembangunan Keadaan demografis sernacam ini jelas merupakan tantangan bagi sistem kelistrikan nastnd terurama unftk memenuhi kebutuhan tenaga listrik kelistrikan di Luar p. Jawa-Bali. Pembangunan ketenagalistrikan di luar.P. Jawadan Bali juga akan mengh*dupi banyak masalah karena kebutuhannya kecil-kecil tersebar dalam wilayah yang sangat luas.
3)
Lokasi dan potensi cadangan energi primer Indonesia memiliki btrb"ag*i .ni*guo sumberdaya energi narnun iumlahnya Sebagian sangat terbatas dan lokasiiya sebagian !*:"1jauh dari pusat beban' cadangan sumber besar kebutuhan tenaga listrik berlolasi di P, Jawa-Bali, sedang daya energinya berlJkasi di luar P. Jawa-Bali.,antara lain cadangan-batubara dan gas berlokasi Ji drr**r*ra Selatan dan Kalimantan Timur, cadangan minyak Natuna bumi sebagian besar di P. Sumatera, P. Kalimantan' P' Irian Jaya dan P' dan cadaJgan renaga air terbesar di lrian Jaya yaitu tenega ait sungai Mamberamo.
air dan juga cadangan_panas btTi umumnya selain itu lokasi cadangan renaga *y"rg jauh Jari pu$at beban sehingga untuk berada di daerah p.iuh*ur, pembangunan pengembangannya memerlukan'biaya yang besar t€rutama untuk jumlahnya ribuan irrfrlrtruktrir pettdtrkrrngnya. Di pulau-pulau kecil yang umumnya tiiak ***iiiki cadangan sumberdaya energi sehingga untuk memenuhi keburuhan renaga listril di daerah-daerah tersebut harus dengan PLTD skala kecil yang sebenarnya tidak efisien'
4)
Infrastruktur Pengembangan energi primer prim:t *dalah Salah ,urr.r y*rrg ,i*rrgukil"tkan maLahya peng€mllngan energi jauh di lokasi ketersedlaan .riergi primer. Mettgit gat lokasi ini biasanya- terletak daerah terpencil dan jaul iari pusat beban, maka diperlukan pula pembangunan infrastrukrrr perrdrrk rt g yung dapat berupa pembangunan jalan, tanggul dan bendungan seirr resettlernent yangbiayanya cukup mahal'
5)
usaha di Sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya bidang ketenagalistrikan. Tantangan lain yang Perlu segera diatasi untuk mernacu pembangunan ketenagalistrikan adalah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama di dalam pengembangan dan penerapan iptek dan budaya usaha bidang ketenagalistrikan.
Beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam pembangunan ketenagalistrikan adalah:
1)
Lemahnya kemampuan pendaanaan dan investasi No. 2a/2002 tentang Ketenagalistrikan maka Pemerintah sesuai amanar dana bagi baik pusat maupun daerah (pemda) masih berkewajiban menyediakan
uu
XI-16
listrik. Kemampuan pendanaan pemerintah pusat dan daerah yang bersumber pada ABPN dan APBD tenrunya tidak memungkinkan untuk membiayai seluruh proyek kelistrikan. Dengan demikian diperlukan alternatif sumber pembiayaan seperti pinjaman luar negeri, baik yang bersifat sort ban (bilateral dan multilateral) maupun kredit komersial serta hibah (grant), yang semakin sulit untuk diperoleh karena persyararan lender yang semakin ketat. Oleh karena itu peranan swasta (PMA dan PMDN) dan lembaga atau institusi finansial sena koperasi sangat diharapkan ikut serra memajukan pembangunan kelistrikan di Indonesia. Pembanpnan sarana penyediaan tenaga
2)
Lemahnya daya beli masyarakat Sampai dengan Februari 2004 berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 36,1 juta (16,60/') dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka penduduk miskin ini terus menurun sejak tahun 2OOl, namun penurunan ini tidak diimbangi oleh penurunan angka pengangguran y^ng cenderung semakin naik. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya termasuk listrik. Selanjutnya hal ini akan berakibat pada jumlah penduduk atau konsumen listrik yang harus disubsidi oleh pemerintah.
3)
Situasi politik, ekonomi dan moneter Sejak adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan rdanya perubahan kondisi politik serta pengaruhnya terhadap kestabilan moneter, maka mengakibatkan roda pembangunan ketenagalistrikan menjadi sangat terpuruk. Keadaan ini diperparah pula dengan adanya penundaaan atau peniadwalan beberapa proyek termasuk pembangkit listrik swasta dan penyalurannya, sehingga mengakibatkan krisis penyediaan listrik di beberapa daerah. Hal-hal tersebut selanjutnya akan berhubungan dengan resiko non komersial atau resiko politik (political risk) yangterkait dengan besar kecilnya resiko investasi.
Pada sisi lain terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ketenagalistrikan yaitu:
0
Potensi energi Berdasarkan data yang ada sebenarnya persentase potensi sumberdaya energi primer yang ada di Indonesia dibanding kan potensi yarg ada di dunia relatif kecil dan hanya satu potensi dengan persentase besar yaitu potensi panas bumi (4Oolo dari potensi dunia). Potensi panas bumi Indonesia pada tahun 2003 sebesar 27.t40 M'Sf namun baru dimanfaatkan sebesar 807 MtUtr (37'). Selain itu batubara juga cukup belpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik, namun pada masa yang akan dating perlu diupayakan suatu teknologi untuk mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh pembangkit batubara ini.
)trJ-v
Tabel
N
'rStiinber_ ,
o
pds"ii'
:'
2.
Potensi Sumberdaya Energi Pnmer
,f
:.; I
MinyakBumi
1
1".
321
Gas Bumi
milliar
5
l,2o/o
barel 507 TSCF
3,lolo
milliar ton
3o/o
500 juta
milliar
90 TSCF
3
tahun
barel
habis. ekspor
TCF
Dal*m 30 habis,
50
5
milliar
100
iuta rcn
Air
75 ribu
M\{
0,02olo
75 ribu
Ddam 50 tahun hebis. eksoor
ton Tenaga
Dalam
f:i|trltiill
10
ekspor
Batubara
/
ji fii:5fl #'q$
M\(/
4200
M\r
Sulit untuk pengembangan skala besar,
domesdk Panas
27
Bumi
ribu M$fl
407o
807
2.305 Mr$fl
angan Energi Panas Bumi,
M\f
30 trhun, domestik, cadangan mungkin 728 M\f dan cadangan terduga 10.027 M\r
DESDM' 2004
Adapun potensi energi terbarukan yayg ala masih cukup besar pula. untuk lis*ik terutama bagi. pengembangan dik#bangk"o sebagii pembangkii kecil ini sesuai untuk daerah f*-U*"gf" skala licil. Pembanglcit skala p.rd"r"Jrr, terpencil dan perbaras* y*g pada umumnyfl belum tersambung i*ogro jaringan tr"rrr*iJi btrg1d). Pemanfaatan energi terbarukan untuk prrrit*njUt fstrik saat ini retatii masih kecil dan persentase paling besar yang i*r*"ofuatkan adalah potensi mini/mikro hidro (28,93Yo). Tabel2. Potensi dan K*pasitas Terpasang EBT
27 G$(/
Geothermal
Mini/mikro hidro Surya
Ansin
a.8
5,55
802 M'$r
2,97
M]ilf 49.81G\r
206
M\f
78,93
302.4
MSr
0,61
k\flhlm2lhari
5
M\il
3-6m/dt
0.5
M$(
712
Biomass
M\r
4200
75.67 G\Xl
Hidro
Sumben DJLPE dengau modifikasi' 2004
2)
Potensi permintmn tenaga listrik yang cukup Sejalan ielaksanaan pemlbangunan ekonomi dan iumlah penduduk maka masih besar serta ketersediaan potJnsi energi yang belum dimanfaatkan' dimungkinkan pertumbuhan permi;taan tenaga .listrik yang cukuP tinggi' semakin bertambah seialan dengan ,*rr*g, lisuik
Permintaan
ini irrgt
meningkatnya investasi yang berkembang'
XI.
18
B. SRSARAN
PnnnneNGUNAN
Sasaran pembangunan infrastruktur selama tahun 2OO5 2OOg adalah membaiknya kondisi infrastruktru yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kuditas prasarana penunjang pembangunan. Kondisi pelayanan dan penyediaan bidang infrastruktur saat ini umumnya jauh menurun dibanding sebelom krisis. Oleh karena itu sasaran umurn bidang pembangunan prasarana adalah mengembalikan kemampuan pelayanan (Servicu) prasarana kepada kondisi sebelum krisis dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur unruk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesar dan membutuhkan dukungan pelayanan prasarana. Untuk mencapai sasaran bidang prasarana tersebut dibutuhkan dana ymrg sangat besar. Namun mengingat keterbatasan dana pemerintah pusat maka upaya meningkatkan peran serra pemerintah daerah propinsi, kabupaten /kota dan BUMN dalam program pemeliharaan dan pengembangan bidang infrastruktur di daerah masing-masing sangat diperlukan. Sasaran yang ingin dicapai dengan mengikutsertakan masyarakat dan swasta &lam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur adalah meningkatkan investasi
swasta dan partisipasi masyarakat, membangun hubungan kerjasama pemerintahswasta yang efektif, serta mendesentralisasikan infrastruktur secara efektif melalui pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi berbagai sektor di bidang infrastruktur. Meningkatnya parrisipasi swasta dan masyarakat diharapkan dapat memenuhi ketersediaan infrastruktur secara efisien dan efektif. Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi diharapkan dapat menciptakan suaru good governance. Pemerintah akan berkonsentrasi dan memposisikan diri sebagai pembuat kebijaksanaan Qeguktor), sedangkan semua pelaku ekonomi mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama serta didorong memasuki suasana persaingan yang sehat unruk meningkatkan efisiensi. Sasaran pembangunan infrastruktur dalam rangka menjalankan sub bidang sumber daya air adalah: (0 tercapainya pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjuran, dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka menuju terwujudnya kemanfaatan sumber daya air sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat; (2) terpenuhinya keburuhan air bagi masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokoh masyarakat dan pertanian rakyat secara tepat waktu, pada lokasi yang tepar, dalam jumlah yang memadai, dan dengan tingkat pencemaran yang terkendali terutama pada daerah teninggd dan wilayah strategis; 0) mengurangi dampak bencana banjir b€t masyarakat; (4) mempertahankan daerah pantai dari erosi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis; (5) meningkatnya keterlibatan masyarakat secara aktif dan pemanfaatan keanekaragaman budaya masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; (5) terbenruknya kelembagaarr koorfinasi yang secara obyektif dapat memnuhi kepentingan berbagai pihaL secara adil; sena (7) terciptanya suatu pola pembiayaan dalam pengelolaan sumber daya air
)g-19
yang dapat memberilEan insentif dan disintensif dengan mernanfaatkan berbagai sumber daya secara sinergi dan terintegrasi.
- 2009 adalah (1) memperbaiki dan safana terutama menghilangkan. backlog
Sasaran sub bidang transportasi dalam mhun 2005
kondisi kualitas
pit*tut*
pemeliharaan dan rehabititasi yang meryebabkan pelayanan pra$arana dan sarana jadwal i.uorpo*nsi. Backlog adalah t.trr"tn yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan kebuiuhannya **oi,rn belum bisa dilaksanakan. Backlog terjadi_ pada sernua jalan,-pfasarana pfasarana dun snrun, transportasi, seperti_prasarana dan angkutan i*rr r*rr*, kereta api, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut dan udara; (2) memperbaiki pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang memenuhi ketentuan-ketentuan standard internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional di sub bidang tfansportasi, .seperti IMO -(/rzrernd'tinoal Miritime Organi.zation) dan ICAO (International Ciail Aaiation Organi.zati"on), dimana Indonesia menjadi anggotanya. Tuiuan memenuhi ketentuan tersebut, khususnya untuk trailsportasi iaut dan udara adalah agy rule.penerbangan dan pelayaran internasional dari dan ke Indonesia dapat dilayani baik oleh armada ousional maupu$ asing. Dengan lancarnya penerbangan dan pelayaran internasional J*tt kepariwisataan mancanegare tidak tersebur, *uLu kegii'tan "fupor-i*poi
kuantitas pelayanan Ssuai dengan P) meirperbaiki kualiras danjasa transportasi pada wilala\-wilayah prri.tii"rrg* t.bt tott*n akan permintaan
rerganggu;
penumbuhan ekonomi yang pesat dengan menambah. kapasitas prrirrrrm i* ,ururn transportrsi serta kualitas p.engelolaannla; (4) meningkatkan prasarana transportasi yang ada, terutama menghilangkan hambatan dan kemacetan dan telah iala koridor-koridor strai.gis yang berkembang pesat Permlntalyya dan keadilan pelaylnan melebihi kapasitasnya; (5)- rnendukung pemerataan transportasi tailr antaf *ilayah *tupot antar golongan masyarakat, melalui p**6nrrgunan transportasi terpadu yang berbasis Pengembangan wil-a1a.h, terutama i*rrg* iremb*rrgrrn j"ringntr pelayanat prasarana dan sarana serta subsidi pelayanan ,rrripo*usi padi d*etth-ia.ith ynttg terpencil, perbatasan dan daerah yang masih k.rrrng majul maupun mengembaogk* transporrasi perkotaan yang terjangkau dan berlieliniuian; (6)'meningkatkan elisiensi dan akuntabilitas pelayanan transportasi melalui r*rt*kr*isasi sektor transportasi termasuk kelembagaan regulator' operator dan BUMN ffan$portasi menuju multioperator sefta SDM transportasi'
ynrrg
*.rrglhmi
ingin dicapai lima tahun ke depan datam sub bidang perumahan adalah: (t) ierdentikttyt institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan p.**rlr"" (natianal bousing agenryi sebagai regulatory body dalam.pembangunan p.**nhn r; (2) t*rr*dianya reg.tlasi prndukung-sumber.pembiayaan jangka panjang; lrapital pembiayaan perumahan serta $ *.ningi.rtrry* nt tiuitnr pasar berke*b*ngrry" t..otdary mortfage facilities (SMF)-menjadi secondary mortgage (4)-meningk*nya pembangUnan prasarana {n sarana dasar permukiman market;'p.*b*ogrrir* perumahan ,rttt,rk PNS, TNIlPolri dan masyarakat dalam b.rpmgharilan i.rrd"n; ?S) meningkatnya iumlah kepala keluarga yang memiliki (Rusunawa); rumah-layak huni; (6)'mengembarigkan'rumah su$un-sederhana sewa Sasaran yang
XI-20
(7) meningkatnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyed.iaan perumahan; (8) meningkatnya keterlibatan dunia usaha dalam p.ny"diaar rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpendap"t"o *.rr.ngah ke bawah; (9) melakukan pergawasan keselamatan d.tt pembinaan teknis penyelenggaruarL bangunan gedung; (lo) melakukan pencegahan d* p.o*ggulangan kebakaran secara sistemik; (11) meningkamya akses -kapital bagi *-iyrt.i."t menengah dan miskin serta sektor informal unruk melakukan pembangunan dan perbaikan perumahan, (12) meningkatnya kepastian hukum dalam Lermukim tenur) bagi masyarakat; (13) meningkatnya luasan pemugaran kawasan dan \security -budaya bangunan gedung bersejarah yang merupakan cagar nasional; (14) meningkatnya revitalisasi kawasan perkot^an y^tg mengalami degradasi kualitas sosial, budaya, politik, ekonomi, infrastrukrur, serra lingkungan; (15) berkurangnya luasan kawasan kumuh di hawasan perkotaan, (16) meningkatnya kualitas pehyt"n Prasarana dan sarana dasar permukiman pada kawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan.
Sasaran sub bidang prasarana dan sarana dasar permukiman adalah: (0 meningkatnya kehanddan (kuantitas, kualitas, kontinuitas) pelayanan air minum dan air limbah, khususnya bagi kawasan permukiman, induitri, perdagangan, pemerintahan, &n jasa; Q) meningkatnya cakupan pelayanan air-minum;- (3) meningkatnya cakupan pel4yanan sistem air limbah terpusat (offsite) pada kota-kota metropolitan dan besar; (4) meningk^tnya cakupan pelayanan sistim air limbah komunal, on-site (tangki sepdk), dan sanitasi dasar lamban); (5) meningkatnya kinerja pengelolaan PDAM, PDAL, PD Kebersihan, dan dinas yang -.*br*.hi unrsan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase berdasarkan prinsip good corporate guaernance; (6) meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen dalam pengelolaan Prasarana dan sarana air minum dan air limbah yl^ng berbasis maryarakat; (7) meningkatnya peran sena dunia usaha dan masy"t"k"t dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah r.rt, p.ir^*pahan dan drainase; (8) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat; (9) meningkatnya cakupan pelayanan persampahan; (10) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berbasis 3R (reduce, reruse, reqde); (11) mulai tersedianya sistem p"t n."ni.n dan penanggulangan kawasan I1** banjir dan tergenang kondnyu; (16) menurunnya luasan wilayah tergenang
khususnya pada kawasan-kawasan strategis.
Dalam rrp^ya mewujudkan penyelenggaraan telemadka yang efisien ditetapkan - 2009 sebagai berikut: Selesainya peletakan dasar-dasar kokoh bagi pengembangan telematika nasional, arltara lain: O selesainya restrukturisasi industri telematika, termasuk penyelesaian penyusunan platform komperisi jangka panjang sektor telekomunikasi beserta tahapan migrasi dari duopoli ke komp.iiri-p.t,rh; serra persiapan peraturan pendukung penyelenggar^an kompetisi; (b) selesainya Peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung penyelenggara -keamanan rr telematika, termasuk y^ng berkenaan dengan keakuratan, dan
sasaran pembangunan 2005
1)
n -2r
lerahasiaan pertukaran informasi dan transaksi; (c) selesainya restrultturisasi kelembagaan eksekutif tunggal untuk telematika dan terbentuknya i,ndEende'nt regulanfi, bod.y untuk ielematika; dan (d) selesainya penyehatan dan restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran
telematika untuk 2) ' Meningkatnya pembangunan prasarana
mengurangi Iiesenjingan'digiial yang semakin lebar, antara lain: (a) tercapainya tingkat p*tr.tirritelepon tetap $etidaknya hingga.6,8 pusen' penetrasi S.Ty T,7 per$en' prrr*tr*ri p.t*gg*tt irit.rnet 8,3 persen; (b) meningkNnyajurnlah.fasilitas publik teieko*jinikusi dan iniernet hingga mencapai sepuluh persen dari .rnn tercapainya pembangunln {asilitas kapasitas sentral telepon tetap; teleko*.rnikasi sebany*U. +S ribu ss di 45 ribu desa; (d) termanfaaatkannya prasarana lain (prasarurr, ,rorr-telekomunikasi) yang idle naunun potensial dalam penyelenggttu*tt telematika sebagai upaya efisiensi Penggunaan jaringan'
k
k)
masyarakat dan industri melalui pensuasaan teknol|gi telematika, antara lain: (a) tercapainya cornputer literary 100 persen di katangai pemerintah; ft) semakin berkembangnya indusrri konten dan aplikasi melalii program kemitraan antara lembaga pendidilian, lembaga riset dan indusrri, r*perti terwujudnyr Regional IT Center of Excellence dan Techna Parks
3) ' Meningkatkan kompetensi
atas prakarsa swasta dengan dukungan Pemerintah'
jual energi yang sedangkan sasaran akhir pembangunan energi adalah harga **rr.*r*ilrkan nilai keekonomiutt*y* dan beban pemerintah untuk mensubsidi BBM semakin berkurang, yaitu dari Rp 41 triliun pada tahun 2001 menjadi sekitar 30 triliun pada tahun ZOOI, dan diharapkan tidak akan ada subsidi lagi pada lima tahun *.rrd"r*g atau paling tidak subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
tahun 2005-2009 untuk sub bidang kelistrikan adalah: (t) dengan perftiraan pertumbuhan tenaga listrih tersebut dan perkiraan kapasitas terpasang pembangki, ,*rr"g* listrik ,rb.tut 28.356 M\f gada akhir tahun 2005, maka p.*brrr[orrrn p.ribungkit tenaga listrik baru serta hasil rehabilitasi dan repowering iiturg*ttt pad* tth.tn 2010 kapasitas terpasang mencapai 45'064 M\trf atau bertJmbah rrkitry 16.208 MW; (2) rasio elektrifikasi yang meningkat menjadi 68,18 o/o per tahun; (3) menilSkatn)za Vo pada tahun 2010 atau rara-rata sebesar 1,98 efisiensi di pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering; (4) terlaksananya rehabilitasi, iebottlenicking dm upratiT?g serra interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; (5) berkurangnya lusut jaringan ,*r,iru** norr-reknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi (6) seperri enterprise reso+ffce pkniing/ERP dan consil,ftrcr infarmation.system/Cls; tjaksananya penyempurnaan resrrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian model/strukrui i"d"siri kelistrikan; (7) meningkatnya pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas bumi $erra energi baru terbarukan untu\ pembangkit tenaga listrik; (g) meningkarnya r*sio elelcrifikasi lisrrik perdesaan pada tahun 20].0 sebesar Sasaran
xI*22
97oh; (9) meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan, baik di daerah kompitisi maupun
non-kompetisi; dan (10) berkembangnya ilmu pengetahuan, tiknologi
d*
sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri ketenagalistrikan.
C. PnronrTns
DAN AneH Knnr;nxeN PETVTBANGUNAN
Dalam rangka memenuhi ketersediaan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat mauPun dunia usaha, maka ketersediaan pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur merupakan suatu keharusan dan menjadi prioriias urama pemerintah. Salah sltu uPaya yarLg dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur adalah melalui kerjasama pemerintah-swasta. Kerjasama pemerintah-swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan upaya restrukturisasi dan reformasi yang lebih mendasar dan menyeluruh agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan, tercapainya efisiensi, dan kepentingan masyarakat, serta swasta mendapat keuntungan yarg wajar. Restrukturisasi dan reformasi dilakukan secara kelembagaan, perusahaan maupun r tercapai suatu iklim yang kondusif bagi investasi Peraturan perundangen ^g maupun usaha serta menyehatkan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Proses restrukturisasi dan reformasi berbagai sektor di bidang infrastruktur mauPun bidang terkait lainnya akan terus bergulir. Beberapa undang-undang (Ut, yang sudah disahkan ataupun dalam proses dan persiapan, secara sangat signifihan akan menjadi landasan baru penyelenggaraan bidang infrastruktur ke depan. IJU No. 3611999 tentang Telekomunikasi membuat langkah maju dengan membuka kompetisi di pasar domestik. UU No. 22/2oot tentang Minyah dan Gas pun mengamanatkan hal yang sama. Dalam hal ketenagalistrikan juga sudah memiliki
UU No.
20/2002 yang mendorong terciptanya kompetisi dalam pasar listrik nasional. UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air akan memberi nuansa baru dalam pengelolaan sumberdaya air. UU baru tentangJalan (belum diundangkan oleh Presiden) diharapkan dapat meningkatkan minat swasta untuk berinvestasi di sehtor jalan tol, sena berbagai UU bidang infrastruktur lainnya yang masih dalam proses pembahasan antardepartemen, termasuk IJU mengenai penanaman modal.
Dalam rangka mencapai sasaran di atas, maka pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sumber-sumber air dilaksanakan melalui konsolidasi pengelolaan sumber daya ur dalam rangka menuju pengelolaan sumber deya ur secara terpadu dalam
suatu satuan pengelolaan wilayah sungai, berkelanjutan, berkeadilan,
dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor administrasi, alam, dan teknis, melibatkan masyarakat di sekitarnya dan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi budaya dan kearifan lokd. Pengelolaan sumber daya ur dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat hulu dan hilir secara seimbang dan berkeadilan. Selain itu, juga diarahkan tidak hanya menekankan
N,-23
pada pengelolaan sumber airnya (esources nTd,nd.genTenl) tetapi juga harus mencakup p ula p e n gaturan p emalrainya (de mand rwn d,ge rnent) .
Pendayagunaan sumber daya
air diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air
irigasi guna*mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan keiejahieraan masyarakat. Kondisi infrastruktur irigasi dipenahankan dalam $paya egar rinskar layanan dan fungsi infrastruktur dapat dipertahankan sekaligus rienghind"ri teijadinya rehabilitasi besar-besaran. Panisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ditingkatkan gada $etiap Proses il.*girrrtt seirai dengan kebutuhan dan kemampusn, termasuk dalam pengambilan kefrrtusan. Untuk hal tersebut, maka peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi terus diupayakan Pengembangan dan rehabiltasi jaringan irigasi diarahkan pada Jaringan yang ddak dapat berfungsi atau fungsinya jauh menurun' rerutama di wilayah lrr*brrng padi nasiclnal dengan memperhatikan kesiapan teknis, sosial, dan lingkungan,
Selain itu, penyediaan dan pengelola*n air baku diarahkan untuk memenuhi peningkatan kelutuhan *ir baku non-irigasi baik untult rumah tanggai permukiman, i"o ittd,mtri baik wilayah perkotaan dan perdesaan. Penyediaan air baku terutama untuk daenah rerringgal dan wilayah strategis. Unruk itu, infrastruktur yang ada dipulihkan dan diopiimalkan fungsinya melalui peningkatan kualitas operasi dan pJmeliharaa*, p.*b"rrgunan dan rehabilitasi prasarna air baku terutama pada deerlh tertinggal dan wilayah strategis.
Kebijakan pengendalian dny* rusak air diarahkan dengan mengutamakan pettg.trdalian banjii secara non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan p.n[*lolu"n daerah aliran sungai melalui pengembangan pola insentif. Keterlibatan masjrarakat sejak proses pensembangan Sagasan, perencanaan, hingga pelaksanaan kegi"tan diringkatkan. Pengamanan prasarana pengendali banjir pada_daerah rawan banlir oleh masyarakat perlu ditumbuhkembangkan sehingga akan iebih terjamin keberlanjutannya. Selain itu, upaya penegakan hukum dan peraturan tentang samping tetap sempadan sumber air harus dilahsanakan secara efekti{, melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengendali !a1ii1 terutama pada wilayah straregir. S.l*in itu upaya pengamanan pantai-pantai dari abrasi tidak Lnoy^ dilafiukan pada daer*h-daerah pengembangan ekonomi tetapi iuga di pulaup.r!".r terluar di daerah perbatasan untuk mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (IIIKRI).
di
dan pengelolaan sumber daya air melibatkan institusi lintas Pengembangan *muld stakehatder dengan berbagai kepentingan. Untuk itu diperlukan sektor, penaraan kelembagaan pengelolaan sumber daya-air yang diarahkan dalam mengatur tembali kewenangan d*n ranggung iawab pengelolaan sumber daya air serta menata peran dan fungsi wadah koordinasi pengelolaan _sumber daya air yailg mampu *rogkoordinaslkan berbagai kepentingan pihak-pihak pemilik kepentingan. Selain itu, ialam rangka meninfkatkan sinergi pemanfaatan berbagai sumber daya dan
xr*24
untuk menumbuhkan hubungan yang lebih harmonis antara maryarakat dengan pemerintah, maka pengembangan dan pengelolaan sumber drya d"p"t dilakukan
ir
dalam suatu keriasama ant^ra Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota, dan/ ataumasyarakat atas dasar iesep"k"t*.
Pengembangan modal sosial melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan ganisfnCIj masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur sumb er deya air terus ditingkatkan terutama guna menjamin keberlanjutan fungsi infrastrukrur yang telah dibangun. Untuk iru, upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan dengan mingembangkan pola kemitraan sesuai dengan kebutuhan, kemapuan, dan karakteristik sosii b.tiaya setemPat. Masyarakat perlu didorong dalam pengembangan budaya hemat "ir, peningkatan efesiensi penggunaan air, pemilihan-industri yang hemat air dan ramah lingkungan' serta pengembangan teknologi peningkatan efiiiensi dan daur r1*g (r*n dan reqcle).
Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air perlu didukung dengan ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakies dengan mudah oleh
.
pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu, penataan dan prngn"t* sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan r.."t" ierencana dan dikelola secara berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi pemerintah daerah, pengelola, dan pemakai sumber daya air sehingga rercipta basis data yang {apat dijadilcan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumbei dayaajrr.
Di sub bidang tratrsportasi, arah kebijakan pada tahun 2OO5 - 2009 dipersiapkan untuk menuju pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien pada suatu wilayah, dan mewujudkan pelayanan secara intermoda. Arah kebijakan tersebut arnar? lain meliputi: (1) melanjutkan regulasi pereturan perundangan agar dapat mendorong keikurcertaan investasi swasta dan memperjelas halc dan kewajiban masing'masing pihak yang terkai1 (2) optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, maupun rehabilitasi melalui p.rryor.rrr"o prioritas Program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan; (3) melaksan"k* investasi 9n1uk meningkatkan dan melengkapi sistem jaringan transpoftasi prioritas yang belum terhubungkan dan mengalami backlog ataupun bonle-neik dan iia.t optimalnya kinerja pelayanan transportasi; (4) melakukan restrukturisasi kelembagaan penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah; dan (5) meningkatkan keselamatan operasional baik rrr"o" maupun prasarana transportasi.
Kebiiakan prasarana jalan untuk tahun 2A05-2009 diarahkan ddam upaya: (l) memulihkan dan mempenahankan kinerja pelayanan jaringan jalan yang telah t9+angun dengan mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai fungsi jaringan jalan dalam mendukung pemulihan ekonomi sena meningkatkan pemanfaaian hasit penelitian dan pengembangan teknologi jaLan; (2) melengkapi Jan meningkatkan
xI-2s
fungsi, kapasitas, dan hinerja jaringan jalan yntuk meningkatkan aksesibilitas perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal *ilayah ,.r.r*i j*rrgno -kenyamanan khususnya pada kawasan perkotaan.- lnaupun kereputao maupun
ii
masing-masing pulau; (3) meningkatkan aksesibilitas ke urama wilayah perbatasan, terpencil, **,rprrt f"I1*g"ltu kecil; (4) mengharmonisasikan keterpaduan sisrem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilaylh nasional yang *er,rpakan acuan'p.of.*trngun wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dr*gro sistem jaringan ir*mtn* lainny* dalam kontehs pelayanan.intermoda dan SISfRANAS yang- menjamin efisiensi pelayanan transportasi; (5) mendorong keterlibatat p*tntt-pihak swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaal pra$arana jalan tol ,rrrrok meiayani runs-nras yang relatif mensuntungkan bagi pihak $wasta sebagai implemenrasi dari IJU tentang Jal1l yang baru disahkan tahun 2004 serta **rrlogk"tt"o investasi pemerintah melalui investasi d*lam penyelenggart fl lihak prur*rir* jalan tol pada ru-*s-*a$ yryg dianggap l*ly* menguntungkan SDM dan institusi (b) menumb*rhk*r, sikap profesionalisme dan kemandirian ,*nrr",'meningkarkan keterlibatan semua stakeboldnrs bidang _ penyelenggaraan serra prasarana jalan sehingga dapat diperjelas hak dan kewajiban baik dalam penanganan b* p.*.fiharaan jalan; (7)-melanjutkan proses persiapal dan pelaksanaan_jembatan antar pulaq serra (8) melanjutkan operasional tugas dan fungsi pemerintah lainnya.
koriior*orodoi
!9i
Kebijakan rransporrasi darat meliputi moda angkutan jalan, perkeretaapian serta sungai, dnnn, dan penyeb.tuog"tt. Kebijakan transPortasi darat untuk "ngkrrtan *Jdu hlu linias angkutan ialan dalam tahun 2005-2009, diarahkan agar tercapai upaya: (1) peningkatkan dan perbaikan kualitas pelayanan dan, keselamatan ;"t*o (2) meningkatkan pelayanan angkur9 ialan yang berkelanjutan, "rrgi.rrt"r ,uiah lingk"ogun dan hemat energi; (3) meningk*rF efisiensi, efektifitas dan (4) keterpadua'n ,"Lrr* transportasi nasional dan wilayah serta lokal antar moda; p.*.rlih.o kondisi pelayJrran angkutan umurn yang e{isien, layak dan adil; (5) p*r*rrg*"n rnasalah kelebihan muatan di jalan sec_ara tgtP"{" dan antar lembaga; (6) jal*n; @ melakianakan reformasi dan restrukmrisasi di bidang lalu lintas angkutan melaksanakan penataan sistem transportasi ialan antar moda berdasarkan tatanan 6ansporrasi naiional dan wilayah serra lokah (8) melaksanakan kajian,lcebiiakan dan evafisi unruk peningkaran kinerja lalu lintas jalan; (9) mendorong peran swasta renrrama memberdayikan pengusaha angkutan kecil dan menengah serta koperasi angkutan di perkotaan dan pedesaan, kerjasama manajemen dan operasi ataupun jalan' iniestasi r-"iu dan masyarakat di dalam pengelolaan lalu lintas
t
Kebijakan rransporrasi darat unftk moda perkeretaapian diarahken untuk (1) *.nirrgk*tan kerrlamatan angkutan dan kualitas pelayanan serta p€mulihan konfisi pelayaia* angkutan perkeretaapian; (2) meningkatkan strategi pelayanan angkutan y*i trUitt irrdny^ saing urr*rn antar moda dan inter moda; (3) peningkatan [*p[it* dan lcuaiitu, p*liy*an pada koridor yan_g telah jenuh; (4) melaksanakan perencanaan, pendan*.n inn eviuasi kinerja perkeretaapian secara terpadu, dan ferkelanjutr"; (s) melanjutkan reformasi dan restrukrurisasi internal dan eksternal BUMN p*tker*iu*pian; (O) meningkatkan peran serta Pemerintah daerah dan swasta
XI-26
4 bid+q perkeretaapian;
(7) meningkatkan peran angkuran perkeretaapian nasional
dan lokal.
Kebijakan transporasi darat untuk moda angkutan sungai, danau dan penyeberangan diarahkan agar: (1) memperbaiki taranan pelayanan angkutan ^ntar moda dan kesinambungan transportasi daret yant rerpurus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau; (2) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan Prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan ASDP; (3) meningkarkan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh serta memperluas jaringan pelayanan ASDP; (a) melaksanakan restrukturisasi BUMN dan kelembagaan di dalam moda ASDP, agar tercapai efisiensi, transparansi serta efektifitas pelayanan yang lebih mendorong kualitas dan pembangunan nasional, termasuk meningkatkan peran swasta dalam bidang ASDP; (5) melanjutkan regulasi peranrran perundangan yang mendukung Penataan dan efisiensi sena efektifitas yang mendorong peran serta Pemda, swasra; dan (6) melanjutkan kegiatan operasional unit pelalcsana teknis dan rugas serta fungsi pemerintah lainnya.
Arah kebijakan transponasi laut meliputi: (1) meningkatkan peran armada laut nasional terutama untuk angkutan domestik antarpulau; (2) melanjurkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (3) memperlancar kegiatan bongkar-muat di pelabuhan dan menghilangkan biaya ekonomi tinggi; (4) melanjutkan penyelesaian revisi peraruran dan perund*tr
y^ng berkaitan dengan pelayaran untuk menciptakan suatu penyelenggaraan angkutan laut dan iklim usaha yang sehat di sub sektor transponasi undangan
(5) memperjelas hak dan kewajiban pemerintah l*r kabupaten
pusat, propinsi,
/kora, dan BUMN terkait di bidang kepelabuhanan.
Arah kebijakan transponasi udara meliputi: (1) melanjutkan kebijakan multi oPerator angkutan udara; (2) restrukturisasi kewenangan antara pemerintah dan BUMN terkait dalam aspek keselamatan penerbangan; (3) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (4) melanjutkan penyelesaian revisi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbangan untuk menciptakan suatu penyelengglraan angkutan udara dan iklim usaha yang sehar di sub sektor transporrasi udara. Sesuai dengan kesepakatan dalam Johannesburg Summit yang rerruang dalam Millmniam Developmmt Goals (MDG) maka arah kebijakan dalam pembangunan perumahan, air minum dan air timbah, serta persampahan dan drainase-akan mengalami banyak perubahan. MDG menggarisbawahi bahwa pada ahun 2Ot5 separuh proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses terhadap land tenure, air minum dan sarana sanitasi dasar harus mendapat pelayanan. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi angin perubahan dalam kehidupan berdemokrasi maka dalam lima tahun kedepan perlu dilakukan perubahan pendekatan dalam penyediaan perumahan, air minum dan air limbah, serta persampahan dan drainase dari pendekatan yang berbasis sediaan lrryly diaen) menjadi pendekatan yang berbasis
xI-27
sebagai satukebutuhan (d,enm.nd dri.ven). Selain itu, dominasi peran -pemerintah. Dengan sarunya penyedia barang dan iam juga perlu. dilakulian perubahan. demikian, di masa lima- tahun' mend"iarrg m4a r_enfediaSn dan .pengelolaan pemerintah, dunia prasarana dan sarana dasar permukiman dryry dilakukan oleh pemerintah usaha, dan atatr masyar*lr*, bahkan pada kondisi tertentu maka berperan sebagai enabler dan fasilitator' persoalan-persoalan yang dihadapi khususnya yang- terkait perumahan dan dengan terbatasriyu ,,r*b*, p.*ti"y**n daiam-rangka penyediaan dilakukan pelayanan prasarana d"n sJran" dasar permukiman maka perlu iuga y*ng terobosan investasi dengan mengembangkan pola public-pri"rategartnership hutang yang transparan, akuntabel, din fair. Selain itu, untuk mengatasi persoalan pusat dihaiapi oieh sejuml"l, b*dan usaha milik daerah @UMD) kepada pemerintah yang akan diterapkan adalah terwujudnya kebijakan
Untuk mengatasi
maka arah k*bi;rk"n
dan integratif penanganan hrrtu,,g nUtrnO"yang- dilakukin s."ura komptehensif iorlipriti pe'jadwila' h,rr*rrg (auU reschedulins, restrukturisasi hutang (debr hutang (debt maratorium) khususnya yang ,rrtrurturing), pembebasan sebagian hutang aliibar denda yalg _ dikenakan karena keterlarnbatan ,*rL"i, perbdkan pembayaran hutang, ieningkatan dan perbaikan sistem rcknis, dan Linerja pengelola (management restructuring)'
ddgJ
bidang Kebijakan pokok yang ditempuh dalam percePatan pembangunandi sub (2) telematika melip.tri,' (ti perry"leraian restrukturisasi sektor telematika; p."i"if."r*" efisiensi'irtr* pembangunan dan.,.pemanfaatan infrastruktur
i4**utikn;
dan (3) pengembangan dan pemanfaatan aplihasi.
menciptakan sinergi antara tilfliiean berusaha yang kondusif dan *.rrjrg" kesinambungannya melalui kebiiakan dan peraturan yang dikeluarkaniya; kemampuan swasta nasional untuk memanfaatkan perubahan
Ketiga kebiiakan tersebut diharapkan k**"*p:rran Pemerintah dalam menciplakai
{up1
masyarakat teknologi dan melakukan terobosan dalam menyediakan layanan kepada dan iniustri; serta lcemampu*n masyarakat dan industri untuk memanfaatkan yang berbagai l^y:^nlro tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan telematika e{isien diharapkan dapat segera terwujud.
Ketiga kebijakan tersebut dapat fijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
l.
Kebiiakan penyelesaian restrukturisasi sektor telematika
untuk Kebijakan penyelesaian resrrukturisasi sektor telematika bermaksud *"rr"ipt*L"r, ikli*'yang kondusif bagi investasi TSft"t usaha di sektor pelayanan yang bergerak telematika u*o" **nyrfr*tk* dan mlningkatkan kinerja perusahaan di sektor telematika. Sasaran dilakukannya restrukturisasi dan reformasi di sektor pemulihan telematika adalnh, pertama' penyehatan penyelenggara telematika melalui pemanfatan efisiensi kelayakan k.o"rrgio (finonilol'feasibili,ty). it*a"", terciptanya
XI*28
fasilims eksisting dan ketersediaan sumber pendanaan baru; Ketiga, meningkarnya
peran serta swasra; Keempat, terciptanya kompetisi dan pengaturan ddam pembangunan telematika. Restrukturisasi industri te[ematika dengan memperkenalkan kompetisi secara penuh akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan ddam pembangurr"i pr"r*ro, telematika. Namun demikian perlu diingat bahwa restrukturisasi tidak hanyrterkait dengan restrukturisasi BUMN penyelenggara telematika, tetapi justru yang lebih penting adalah restrukmrisasi sektor itu sendiri, termasuk raranan peraturan dan tatanan industri. Dengan demikian restrukturisasi yang ditakukan *entbr*" banyak lanflat terhadap pengembangan sektor selanjurnya rerutama ddam penyediaan iasa
kepada masyarakat.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa restrukturisasi selctor meliputi
restrukturisasi tatanan hukum dan peraturan, tatanan industri, serta lingk.trg* lerusaha' Keterpaduan ketiga aspek ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan restrukturisasi sektor: apakah dinamiha ketiganya dapat menciptakan sinergi atau sebaliknya. Beberapa hd yang perlu diperhatikan dalam usaha penciptaan sinergi dimaksud meliputi:
t,
Perkuatan peran Pemerintah sebagai pembuat kebiiakan
Sebagaimana halnya negara berhembang lainnya, peran Pemerintah sebagai motivator dan fasilitator dalam pembangunan nasional masih sangat dibutuhkan. Pemerintah haruslah mampu membuat suaf,u perencanaan holistik yarrg
menjabarkan visi, sasaran dan prioritas pembangunan yang jelas dan terarah melalui yaurLg dibuatnya. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan telematilca yang lcompetitif, Pemerintah harus mereposisi perannya sebagai pembuat kebijahan dan regulator serta tidak lagi sebagai p.*ilik rt"rt penyelenggara. Perlu untuk disadari bahwa terkadang Pemerintah dan swasta Semiliki prioritas drn kepentingan yang berbeda. Pemerintah menitikberatkan pada kegiatan yang mendorong penumbuhan ekonomi (economic benefit), sedangkan swasta lebih berorientasi pada profir (financial b*rrtil.Hal yang perlu dicermati dengan semakin meningkatnya peran swasta dalam perekonomian nasional adalah kemampuan Pemerintah untuk membuat dan melalcsanakan kebijakan dan Peraturan yangindependent unuuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
kebijakan dan peraruran
Perkuatan peran Pemerintah menjadi sangat penting mengingat pembangunan telematika bersifat lintas sektoral dan lintCI daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif, terutama mengingat setiaP daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Melalui pengrdentifikasian sumber daya daerah dan sektor unggulan- serempar, PenetaPan kebutuhan akan prasarana dan jasa telematika daerah, penetapan skala prioritas pembangunan telematika daerah, dan pengidentifikasian sumber pindanaan pembangunan, diharapkan pembangunan telematika di daerah dapat lebih terintegrasi, terarah, efisien, dan mandiri.
ru,-
29
Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah..memberikan Namun brrbrgui pilihai dan kemu?ahan bagi masyarakat.d** berkomunikasi' ,*rkni*g kemajuan teknologi tersebit-iuga menirnb.ulkan berbagai dilema' Di satu t.isebut *.r,aJarkan berba[ai alternatif aplikasi yang lebih ekonomis tertentu d*n rerjangiau bagi rnasyarakat tetapi di sisi lain" pihak penyelenggara Internet merasa'diirgilmn,"r.p*rti yang teriadi pada awal .pelunmran aplikasi t.Ufooi r.rrri.rk publik d*n Fi*ud Wireless Applicatian berbasis Code Diaisan Muhiple menetapkan F-eratruan yang Access.Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah harus pada jelas dan konsisten oitok meniamin kepastian berusaha narnun tetap berpihak kepentingan masyarakat.
;i;i;il;"gi
yang .kompetitif Sebagai upaya mewujudkan penyelenggafaan telekomunikasi menghilangkan barier dalam liigkungan multi op.ruror, Pemerintah harus mamPu menjamin menciptakan ihlim berusaha yang sehat t:o entry din hJ:rrr yang berkaitan dengan masalah interkoneksi' di" tu*t perangkat peraturan dan regulasi akan sangat
yylk
*"*pt ptinintmrr*rr**
f-mri,
Kesiapan serra p*lnkiun*ro
*erre^ntrrkan keberhasilan pelaksanaan kompetisi'
Peranan Pemerintah sehagai pembuat kebijakan sangat dipedukan^tefutama Seruice Obligation dalam upaya penyediaan fasiliias telematika di wilayah [Jniaersal (uso). Hingga saat ini masih terdapat sekitar 45 ribu desa y-11q tidak memiliki 'walaupun berbagai vp5ya. telah dilaksanakan untuk fasiliras telekomunikasi. efektif. **p*rk.cil digirJ divide, pelrLsroarnnya*belum jelas dan tidak berjalan D."4" *.*p*ihrtikan haiierseb',rt, perlu dilakukan penyusunan ulang mekanisme dalam p**6nrrg,rrr"r, USO, terutama dettg"t' *danya..perubahan paradigma
dalam p*rry4.iggaraan reiekomunilcasi Aari monopoli menjadi kompetisi jasa multi operaror. Diharapka" ::1"*\ penyelenggara jaringan dan iirrit Dengan ""gii telekomunikasi dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan uso. penetrasi telepon demikian p.*buogonan tersebut tidak saia meningkatkan tingkat i*r*pi juga menirigkrtkm pendapatan bagi masyt:*". setemPat dan membantu p**g.*b'rrrg*n dierah tersebui yang pada akhirnya dapat meningkathan
penumbuhan ekonomi nasional.
b.
Penataan struktur industri dan kelembagaannya
Berkaitan dengan upaya resrrukturisasi sektor, restrukturisasi dan reposisi BUMN p.rry.l"rrfgur* *l.komunikasi merupakan satah satu bagian- terpenting' dan i.b*gni*ma'dikei"iui bahqra dalam rangka memperce?*t- p.qylihan ekonomi *.drj"dkan landasan pembangunan yang l.!if kokoh, dilakukan Percepatan yang rert*tt rrisasi perusahaan negara. Berbeda dari banyak perusahaan negara laba yang kinrrlnrry, diniiai belum *.nindui seperti yang.terlihal pada l:"{*"y" Jip"ror*il dibandingkan dengan moial y"og dittttamkan, BUMN penyelenggara Dalam banyak hal telekomunikasi justru telah mencapai tingkat efisiensi yang baik. terutama untuk privarisasi *.*rrrg harus dilakrikan di sektor telekomunilusi
inenciptakan
kotpetisi. Dalam rangka mewujudkan penyelengg'r^an XI-30
telekomunikasi dengan berdasarkan kompetisi yang sehat dan berimbang, Pemerintah melepaskan posisinya sebagai p.*.g*g oh"* terbesar di BUMN penyelenggara telekomunikasi. Hal tenrbnt dimiksudkan guna menghindari terjadinya conflio of intrest Hal ini juga sejatao dengan uu F}:"eki"an Telekomunikasi ygg mereposisi peranan Pemerintah' sibagai pembinl sektor telekomunikasi melalui fungsi penetapan kebijakan, penganrran, pengawasan dan
pengendalian, bukan lagi sebagai operator.
itu, privatisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi yang . Selain ditanggung Pemerintah. Sebagaimana diketahii bahwa belum rr.Uit"yl |ry. kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta lemahnya penegakan hukum
telah menyebabkan tingginya risiko berinvestasi di Indonesia. disamping itu karakteristih sektor juga turut menentuhan tingginya risiko investasi. p"da s.ktorsektor yang memanfaathan teknologi tinggi, iermas.tk sektor telematika, risiko berinvestasi menjadi lebih tinggi. Hal ini-disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangar pesat. Cepatnya perubahan Lknologi
menimbulkan keburuhan akan investasi banr. Dengan demiirian investasi j*gf" qTr*g menjadi ddak menarik. Dengan pengalihan sebagian kepemilikao negara {1* IUMN, yang dalam hal ini diwakiii oleh Pemerintah, kepada sektor swasra diharapkan dapat mendorong pembagian risiko.
_ Disamping berbagai manfaat privatisasi dalam meningkatkan kinerja BUMN pelaksanaan kompetisi, terdapat pula beberapa hal yang harus {y f.ldorong seperti
masalah swastanisasi da; asingisasi nflfr4N. Perlu untuk {iPerhatikan dipah'mi bahla persaingan tidak serta-merta aLan 1er."pai bila penjualan aset negara hanya bersifat pengalihan kekuasaan monopoli dan iegarake swasta. Bila hal ini terjadi maka masyarakat akan menanggung h^rg, barang dan jasa yang lebih mahd. sesuai dengan uu No. 2s/zooa i.oi*g prop.tt*, disampaikan b"h*,
privatisasi hendaknya dilakukan sedemikian rupa dengan melibatkan potensi yang ada di masyarakat melalui peningkatan kepemilikan masyatakat terliadap saham
BUMN
di
Pasar modal. Namun yang seringkali terjadi adalah piivatisasi kelompok masyarak"i t.rtrorrt saja atau bahkan pada investor asing yang kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli baru. menyebabkan_ peningkatan penguasaan modal pada
sudah uell .B.:r1.9. dengan BUMN penyelenggara telekomunikasi yang -diri-ntis. esabli"shed, BUMN penyelenggara penyiaran justru baru Dengan dibubarkannya Departemen Penerangan, TVRI dan RRI yang semula berada di lawah ntrngan departemen tersebut kemudian beralih bentuk Lenjadi Perusahaan Jawatan (P..j*) pada tahun 2000. Secara umum dapat disampaik* b"h*. sebagian besar pendapatan kedua Perjan tersebut masih sangat berganrung pada APBN. Terbatasnya anggaran pembangunan dari APBN -yang Jisertaitidaft -telah
i.og*
memadainya pemasukan lainnya, sepeni iklan, menyebablian tidak fuY"gki"kannya pembangunan pemancar baru dan terbaiasnya kegiatan pembaharuan (npgrading) pemancar yang ada.. Sementara itu, tekanan untuk
XI-31
semakin meningkathan kualitas siaran melalui . pemeliharaan dan peremajaan perangkat ,*.rrJ berkelanjutan terus bertambah dengan semakin berkembangnya televisi dan radio swasta.
Dalam rangka penyehatan TVRI, kemudian bentuk Perjan diubah menjadi J'tramun Persero pada i.rl"o'April 2003 setelah melalui Proses -yang culrup. lama' sesuai k-ti" selanjutnya, perlu ,.g.r" dilakukan penyesuaian ruang*lingkupJIRI, UU ir{o. 321?CIA2 ftntang Peryiaran. Berdasarkan UU Penyiaran' d*rrgar, "*"r,* disebutkan bahwa TVRI merupakan lembaga penyiaran publik yang tidak menjadi komersial, sehingga TVRI harus ,.g*rt mengubah !e1t1k kelernbagaannya lembaga penyiarli. publik selambat-lambattya pada bulan Desember 2005, begitu pula ?rngr" perian RRI yang it gu harus.. segera menyesuaikan bentuk Let.mbaga"nnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik'
c. Penataan lingkungan
berusaha
pktform Restrukturisasi taranan industri telekomunikasi, terutama penyusunan dipersiapkan kompetisi jangka panjang, merupakan isu strategis yan& harus-segera pldifarm kompetisi ini - merupakan landasan bagi secara matang pengembang;t*ko;d.i p."yti*nggafaon telekomunikasi selaniutnya' Perlu untuk dipJrh*it*ri b"h*n ketersediaa" d"" kebumhan akan prasarana, kemampuan daya b.1i *rry"rakat, serta karakteristik demografi, geografi dan sektor unggulan setiap dan daerah berbeda-beda. Daerah bisnis dan industri tentunya rnemiliki kebutuhan adanya Dengan kemampuan pasar yang berbeda dengan .daerah agrikultur. perbedaan-p*r6*d"*'rcrJebrrt, perlu not tk disusun suatu bentuk kompetisi |ang masyarakx pengguna dan bagi sektor. Tidak adanya sesuai dan bermanfaar bagi -panjang diyakini akan rygnyebabkan disorientasi dalam konsep kompetisi jangka p**b*rrgrrnan telehornunilasi'yang akan menyebabk1 tidak optimalnya investasi dllakukan dan bahkan dikhawatirkan tidak membawa manfaat bagi
**"iin["t
irn*
masyarakat.
Selanjutnya, perlu unmk disusun tahapan migrasi dari duopoli menuju kompetisi penuh melalui exercising beberapa alternatif sehingga didapatkan skema migrasi y6g optimal. Penyusunan tahapan migrasi ini penting bgi p^ra p.iy*l.t ig"* A* calon penyelenggara rerurama_dalam mempersiapkan diri guna *."ghndiii kompetisi bait r..rru teknis mau?un finansial. Tahapan migrasi ini juga dimJ<sudkrn tto*L memberikan kepastian berusaha bagi para irn'estor. Selain itu dengan adanyatahapan migrasi, beban finansial akibat perubahan kebiiakan dapat dihindari. Berdasariran pJngalaman, sulit kiranya untuk menghitung apakah kompensasi y*g dibayai oLh P.**rintah sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan sebanding dengafl perhembangan sektor selanjutnya,
Terhitung seiak fiberlakukannya kebijakan duopoli,, persiapan menuju
rh iru*, diselesaikan dalam waktu 6 tahun ke depan _(sebelum tahun 2010j. Stral".rprrn demikian, ddak rertutup kemungkinan dilaksanakannya
kompetisi
p.i
XI*32
PercePaten pelaksalaan- kompetisi penuh, tergantung pada kesiapan kebijakan dan regula-si yang dikeluarkan Pemerintah, kesiipan tlt d"n finansial dari para penyelenggara baru, serta kebutuhan maryarakat sebagai pengguna jasa. Di ,"t,l .iri, -menyebabk"an lambatnya pembukaan pasar akan terhambatnya pembangunan telekomunikasi. Sebagai perbandingan, pada penyelenggaraan STB yang sudah dilaksanakan secara kompetisi sejak awal, saat-ini't.tdlf"t delapan oPerator pelanggan lebih dari 11,5 juta orxrig, melebihi sa*b.rngan rerap. *"q"1 Kompetisi telah memungkinkan masyarakat untuk memilih berbagai j"r" y*g dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun di lain sisi dii"g"i bahwa pembukaan Pasar_yant pr.tn.tni dan tidak disenai dengan berbagai ftesiafan Peraturan pendukung akan menyebabkan kekacauan dan bahkan d;tpute anrar oPerator.
"ir
r.il.kitr
:"y"i
ierl"
2. $gbiiakan peningkatan efisiensi dalam pembangunan dan
pemanf.aatarr
infrastruktur
- - Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan infrastruktur y^ngtelah dibangun sekaligus dalam pembangunan infrastrukrur baru. menjadi penting mengingat terbatasny" trr*b., d$^yangdimiliki terurama I{tli{ berkaitan dengan hal pembieyaarL, sementara keburuhan *rr-y"t"k"t alcan jasa telematika semakin meningkat. Secara umum, terdapat tiga sasaran yang hendak dicapai- yaitu optimasi pemanfaatan infrastruktur; leningLatan Intensitas pemanfaatan infrastruktur; dan peningkatan sinergi pemanfaaian infrastruktur. Pencapaian_ ketiga sasaran ini juga dimaksudk* ottt.,k memperkecil jurang digital antar daerah Indonesia serra anrara Indonesia dengan negarulainnya.
a.
Optimasi pemanfaatan infrastruktur
Di
satu sisi, kemajuan teknologi telekomunikasi berhasil menghasilkan berbagai yalg mamPu menekan biaya investasi, sepeni aplikasi intlrnet teleponi dan
ln$asi fixed virelas. Bila
sebelumnya pada er^ fg8-GtggOan, pembangunan satu ss memerlukan dana sekitar USD 1.OOO, saat ini dengan teknologi fuA wireless biaya tersebut dapat ditekanlingga menjadi USD 250. Namun di sisilain, untuk mencapai tingkat penetrasi sambungan tetap sebesar 6,8 persen di tahun 2OIO, diperlukan pembangunan baru sebanyak 6,8 juta ss. Dengan hanya,mengandalkan kemampuan Pemerintah serta kedua penyelenggara telekomunikasi lokal, r.r"t* tersebut akan sulit dicapai. Dengan memperhatikan hal tersebut, perlu d.ilahukan pembukaan
Pasar.
Sesuai dengan prinsip perizinan modern, hendaknya pasar dibuka bagi calon penyelenggara manapun yang dinilai layak dan calon penyelenggata yang memiliki prasarana non-telekomunikasi. HA iU patur menjad"i perhatian mengingat rendahnya minat pemain baru pada bisnis Lrrog"o rerap; kemajuan teknologi *a*pn menekan biaya pembangunan, besarnya keburuhan investasi masih menjadi kendala rcrutama karena bisnis iambungan tetap
*r*pn, ,.r*"rlr[ ,"
y{aupy
)fl-33
ddak bersifat quick yi.elding; dan sulitnya melakuhan rall'out jaringan dan
menciptakan basis pelanggan sehingga diperlukan- wakru yang- lama bagi pemain baru untuk dapat berkompetisi secara head-to-head dengan incumbent. Secara umum pengembangan industri ataupun sektor ekonomi lainnya dipengaruhi oleh faktor teknologi, pasar, dan kebijakan. Dinamika dan keterkaitan ketiga"komponen tersebur diharapkan dapat menciptakan sinergi. Sebagai,contoh, prrrirrf"atai powerline Commumnication (pLC) yang dikembangkan_oleh PT PLN telematika. Di saf,u sisi, kemajuan teknologi telah dntr* penyelenggtrtan *lrasarana
***.rrriLinkan
listrik untuk figunakan datam penyelengg*raan
telekomirnikasi. bi sisi lain, terdapar battleneck dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi karena keterbatasan incumbent dalam membangun ss baru, sementara itu kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi terus meningkat. Dengan memperhatikan kedua sisi tersebut, diperlukan kebijakan yang mamPu menjembatani pemanfaatan teknologi dan kebutuhan pasar- Dalam. kasus PLC rernyara regul"sl masih menjadi lrendala. Perlu diperhatikan bahwa saat ini prasarana jaringan fiJtrik tetah mencapai sekitat 32 juta pelanggan fi t:l1ih Indonesia' b""[*" memanfaarkan infrastruktur eksisting lT PLN seperti_jaringan listrik, *.rrlru, gedung, dan right of wry diperkirakan waktu pembangunan dapat dipercepnihing[a tiga kalisehingga investasi yang diperlukan dapat ditekan hingga :O prrr.o. \f;t*W;" UU Ketenagalistrikan No. 2012002 telah memungkinkan perrirrrfn*tan jarinian listrik untuk digunakan bagi keperluan lain selain penyaluran i.oug, listrik sepeni telekomunikasi, internet dan multimedil P"d* kenyataannya p**iof*rtan PiC secara luas belum dapat-direally*p. Hal ini disebabkan oleh i<ebijakan duopoli yang hanya memperbolehkan PT Telkom dan PT Indosat dalm penyelenggurrl* t.i.kJ*.rrrik"si t*tap. Selain dukungan regulasi,berbagailal seperti *aoprl klitgp teknologi netrai dan pemanfaatan teknologi-teknologi baru yang responsif trrh"dnp kebutuhan pasar dan industri namun tetap meniaga keutuhan sistem yang telah ada juga diperlukan.
pembangunan dan pemanfaatan prasarana merupakan dua hal yang saling terkait. Ob[ karena itu keduanya perlu dilaksanahan dengan memahami batasanbatasan yang ada. Tingginya biaya investasi, tidak adanya model pembiayaan yang mampu meijamio keberlangsungan pembangunan, tingginya bawier to trrtrlt tidak *.rrrrikny* {..*n tarif, dan jenuhnya pasar merupakan faktor yrngmempengaruhi lceberhasiian pencapaian tingkat penetrasi. Sedangkan ketersediaan, kesesuaian atau interoperabititas dengan prurr*ou lainnya, serta dukungan regulasi merupakan h*1' hal yang *en*nurkL keberhasilan pemanfratan infrastruktur secara maksimal. Gambarin ini diharapkan memberihan penjelasan mengenai dalam kondisi tpa atau sejauh mana investasiharus difokuskan untuk pembangunan baru infrastruktur $erta ,*j*,rh rnana infrasrrukrur yang ada telah dimanfaatkan. Dengan memahami batasan' bntrr.o tersebut diharapkan tvestasi pembangunan prasarana dapat diaiokasikan dengan lebih bijakrroi drn berman{aat. Pembangunan prasarana tanpa diikuti d.rr|"r, pemanfaatannya secara optimal tidak akan memberikan hasil yang efisien.
XI-34
memperhatikan kebutuhan maryarakat akan telematika yang semakin . ?.TgT dan keterb.?r*
Fggi b
aru, maka pemanfaat
kemampuan penyelenggara untuk -.-brogrrn ,i*brrrrg"r, an_ prasarana o on+il.korriunikCIi y ang id, le o"irrrn b erp ote'nsi
ataupur prasarana telekomunihasi yang dimilild oleh perusahaan
nontelekomunikasi dalam penye-lenggaraarL telematika harus segera iit.t *, seperti "t PLC dan backbone serar optik PT PLN dan pr pGN, pr KAI serta sebagi* b.r", PDAM.
b.
Peningkatan intensitas pemanfaataninfrastruktur
- Sebagaimana halnya pembangunan prasarana lainnya, pembangunan prasarana telematika memerlukan investasi yang besar. Berbagai upai kerjasina Pemerintahswasta telah dirintis untuk memacu ekspansi jaringan telekomunikasi. Namun ketersediaan Prasarana saat ini tetap belum *.tt*krrpi sementara kebutuhan
masyarakat semakin tinggi. Tidak adanya model pembiayaan yarrLt m:rmpu menjamin keberlangsungan pembangunan, tingginya barrier to mlry, tidak menariknya skema pentarifan dan jenuhnya pasar rnerupak"n sebagian kecii kendala yang dihadapi dalam upaya penyediaan pr.s"r"n". Ber&sarkan keiyataan itu, perlu dilakukan peningkatan intensitas pemanfaatan prasarana sehinjga keterbaitasan ketersediaan prasarana bukan lagi merupakan penghalang bagi jalannya pembangunan secara umum.
Kebijakan
terhadap
ini
dimalcsudkan
untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat telematika melalui pengembangan dan
jrr. dan- pelayanan
pengimplementasian fasilitas umum dan konsep lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk mengalses informasi dengan -"d"h dan murah. Sebagai iustrasi, pelanggan internet pada tahun 2OO2baru mencapai 667 rib:u orang atarisekitar 8,6 Persen dari-nelangsan telepon tetrp, sedangkan pengguna inrernet Jiperkirakan telah mencapai lebih dari 4,5 juta orang atau selcitar 58 persen. nendahnya jumlah pelanggan intetnet dibandingkan dengan jumlah pengguna diantaranya disebabkan oleh tingginyabiayaperangkat dan akses. Fasilitas umum sepeni wamer dan fasilitas publik lainnya di kantor dan sekolah sangat berperan iahm penyediaan akses internet rerutama bagi publik yang tidak memiliki akses langsung.
.. Pd* uPrya peningkatan intensitas pemanfaatan prasarana kiranya perlu dipahami bahwa faktor sosid dan ekonomi *asyrrakat akan sangat *.o.rrtrlk*. Sebagai contoh, dalam salah satu temuan ITU disampaikan bahwa 65 persen dari Pengguna internet Indonesia mempunyai tingkat pendidikan sampai perguruan tinggi. Namun, umumnya segmen masyarakat ini berada di daerah i.tkot"*. Qengan demikian pengenalan dan pengembangan telematika di daerah perdesaan akan merupakan suatu tantangan. . - Mengingat pemaharnan, kemampuan dan
kesiapan masyarakat
di setiap daerah
dT..--.ngantisipasi potensi telematika berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan, tingkat literasi komputer, dan &y^ beli masyarakat,- diperlu-kan )ff-35
pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah.
c. Peningkatan
sinergi pemanfaatan infrastruktur
dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan telematika yang efisien, terjangkau dan merata di seluruh Indonesia termasuk di wilayah USO. Saat ini ddak t.rdu'p"t suatu pemetaan yang mampu menggambarkan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelryJoao telematika di $uatu daerah ataupun kondisi eksisting
Kebijakan
ini
ketersediaan pr"inr"rr* untuh dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan telernatilra. Dengan demikian keseimbangan suryb'demand tidak reriaga' Dalam lingkungan moriopolistik, keseimbangan ini -memang secara natural sulit tercapai *.irgittitt keterbatar*n kemamp,rt* p.tty.lenggara..Namun dalam lingkungan *"tJ Jp*r"ro, nanrinya hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena tanpa adanya g"*bnrrl koniiri riil kereisediaan infrastruktur telematika di setiap daerah, dikhawalirkan akan terjadi penumpukan atau kekurangan prasarana di tempattempat tertentu. Pemakaian bersama $uatu prasarana oleh para penyelenggara' tentufrya dengan tetap menjaga kualitas pelayanan, seperti pemakaian bersama menara p*rri"rrr*r/pen-erima untuk layanan seluler dan pemakaian bersama backbone, akan menghasilkan suaru infrastruktur yang berkapasitas- besar serta dapat menghemal tentunya akan mempengaruhi efisiensi biayi investasi. Penghematan prrry*l.rrgg araarl rcleriatika itu sendiri dan biaya/harga-, jual . layanan yang Dengan adanya efisiensi investasi, para kepada iiU*Unnt -dup",masyakarat pengguna. **nggr.t**k"o tit, investasinya tersebut untuk memperluas penyelengg*r* layanan lainnya. Selanjutnya dengan mile arau pengemb"ngan "t bertambahnya kapasitas inirastrukiur, trafik diharapkan akan lebih rnudah digenerasi dan industri konten dapat tumbuh dengan baik'
ini
ii
r*r l;;
3.
Kebiiakan pengembansan dan pemanfaatau aplikasi
dipungkiri bahwa ketersediaan prasarana merupakan prasyarat bagi pengembang*o b.ibtgai aplikasi. Namun perlu. dipahami bahwa pengembangan t**i p**Jrrfn*"r, liorlt* dan aplikasinya iyqu - harus diperhatikan karena ,rr,rrrgg-,rhrrya informasilah yans mempunyai nilai ekonomi sedangkan prasarana **r,rilkr1 alat untuk metti"pJt * informasi tersebut. Terlebih saat ini tengah berkembang pandangan baru dalam pembangunan.telematika yaitu beralih dari i.nfrastructuitirioto menjadi sercicidriven. Berdasarkan kenyataan tersebut diperlukan langkahJangkah yang mampu mendukung pengembangan konten dan rptit.ri tele*aiika serti pema.rfrntrttnyu secara luas, Dibutuhkan proses akulturasi orrtnk menciptakur, *nryrrakat yang siap dan mampu memanfaatkan potensi telematika yang telemarika. Sangat disayangkan 'besar apabila pembangunan Prasarana dd;k dapat dimanfaatkan secara optimal karena memerlukan investasi pemahaman yang belum memadai. Diharapkan pengembangan aplikasi yang sesuai h.rrg* keb.riuhJn masyarakat dan industti di s"ttt sisi meningkatkan awarmess darn
Tidak
dapat
XI.36
Pengetahuan masyarakat akan potensi pemanfaatan telematika sehingga dapat lebih mendekatkan telematika dengan masyarakat, sedanglcan di sisi lain- memperkuat kemampuan industri nasional sehingga mengurangi ketergantungan pada tetnologi impor serta mendukung transformasi industri menuju kemandirian nasional.
Momentum the neat econotTty yang menjadikan ilmu pengetahuan dan TI sebagai penggerak perekonomian haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh kalangan industri dalam negeri. Dengan edmya global infrastruktur tellkomunikasi yang memungkinkan terjadioy" free flout of infonnation dan free communicatiotn if thoaght, merupakan hntangan bagi industri dalam negeri unrulc mengolah informasi merrjadi peluang ekonomi sehingga informasi tersebut mempunyai real economic aalue. Berkaitan dengan hal tersebut sesungguhnya perguruan tinggi dan lembaga riset telah banyak menghasilkan inovasi dan invensi. Namun hasil-hasilny. *"rih bersifat ilmiah penelitian (untuk kepentingan riset) dan belum siap memasuki tahap komersialisasi (belum marketable). Diperlukan peningkatan kinerja dan sinergi antarr^ lembaga-lembaga terkait seperti lembaga pendidikan, lembaga litbang dan industri melalui kemitraan sehingga dapat meningkatkan efektiviras pendayagunaan inovasi dan invensi y-g dihasilkan. Dengan demikian kemampuan dan daya saing industri dalam negeri dapat lebih ditingkatkan. Berbagai pengembangan aplikasi telematika juga perlu didukung oleh kesiapan sejumlah perangkat peraturan yang dianteranya terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; Hak atas Kekayaan Intelekrual, sefta legalitas. Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan secara elektronik (e-commercQ membuka peluang bagi pelaku bisnis dalam negeri yang belum memiliki jaringan
Pemasaran internasional untuk menembus pasar global. Namun, tidak adanya perangkat Peraturan yang menjamin keamanan dan legalitas telah menghambat aplikasinya.
Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengembangan telematika Indonesia selanjutnya adalah implikasi dari konvergensi sektor telekomunikasi, TT, dan penyiaran terutama yarLg menyangkut kebijakan, peraturan, dan kelembagaannya. Sebagaimana diketahui bahwa secara historis kedga sektor ini mempunyai karakteristik penyelenggaraan yang berbeda dan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berbeda pula. Konvergensi teknologi yang kemudian mengakibatkan konvergensi pasar dan industri memang harus diantisipasi oleh kebijakan yang dinamis agar pemanfaatannya dapat lebih optimal. Namun harus dilakukan hajian mengenai kelembagaan yang bertanggung ja'wab atas penyusunan kebijakan dimaksud: apakah dengan terjadinya konvergensi kemudian harus terdapat satu kelembagaan tunggal ataukah cukup dengan kelembagaan yang terpisah sePerti saat ini. Di satu sisi pengaturan oleh suatu lembaga tunggal diperkirakan akan lebih efisien dan efektif namun tenrunya hal ini tidaklah to.rd"h ultyk diwujudkan. Di sisi lain, pengaturan oleh beberapa lembaga terpisah juga tidak merupakan hal yang buruk asalkan keserasian antar kebijakan dan perangkat Peraturatr yang terkait dengan penyelenggararan ketiga sektor tersebut dapat dijamin.
)trJ-37
Hal selanjutnya yang sangat diperlukan adalah hesepalcatan antara lembaga-lembaga terkait sehubungan dengan prioritas pembangunan sektor serta leadership yang mampu memberikan arahan jelas bagi pengembangan sektor ini selanjutnya. Demikian pula dengan rumusan kebijalian dan rencana pembangunan _yang harus segera dijabarkan ke dalam pentahaPan pembangunan yang jelas dan terukur.
Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana energi diarahkan untuk menciptakan kemandirian dalam bidang energi, baik untuk kepentingan dalam ,r*g*ri**rrpun kepentingan elcspor, mendukung upaya pemulihan ekonomi dengan memafusimalkan penerimaan negara disisi hilir dan hulu, perluasan kapasitas sarana energi di bagian- hulu seperti kilang minyak serta dibagian hilir $eperti tangki penimbun dan jaringan transmisi dan distribusi
gas
bumi.
Arah kebijakan yang akan dicapai untuk di bidang diversifikasi energi antara lain: peninghatan penggunaan sumber energi terbarukan; ekstensifihasi sumber energi yang ielah udn t.*t"*a gas dan panasbumi; intensifikasi pencarian sumber *rr*r[i,- khususnya pemanfaatan panasbumi, gas bumi, dan batubara skala rendah; peminfaatan *n*rgi terbarukan terutama di daerah desa terpencil melalui pengsunaar .rr"rgi terbaruken seperti photovoltaic dan piko/milcro/minihidro; r.***p.*bukaan ladang-ladang baru untuk minyak dan gas.- Sedangkan untuk konservasi energi arah kebijakannya meliputi penerapan pedoman penggunaan energi yang efisien rerutama di sektor industri; pergeseran penggunaan dari konzumtif menjadi produktif, dan penggunaan peralalan yang hemat energi serta penerapan tarif yang progresi{ bagi pengguna energi yang boros. Di bidang indeksasi melalui Cilegon, p.r,ggryrrnn gas bumi untuk rumah tangga di daerah sekitar Medan, b""d""g , BJgor, dan Surabaya. Sedangkan di sektor transportasi.dan industri skala **rrrogih dan kecil akan dilalcukan melalui pemanfaatan CNG (compressed nd.turdJ gas) dai pemanfaatan briket batubara dan UBC (upgraded brown coal) yang sudah di"licoU* melalui pembangunan 8 buah pabrik briket batubara, diharapkan pemanfaatannya dapat diaplikasikan pada industri kecil dan rumah tangga untuk
."ergij
arah kebijakanya meliputir p*ngut"*gan bahan bahar minyah
$nU)
menggantikan peranan minyak tanah.
Sec*ra umum pembangunan ketenagalistrikan nasional diarahkan pada: (0 pemenuhan kebutuhan tenaga listrik tenrtama untuk meniamin pasokan tenaga iistrik di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan, (2) peningkatan infrastruktur renaga listrik yang efisien dan handal, (3) penciptaan struktur industri ketenagalistrikan j,*og ,.rrni untuk daerah kompetisi dan non kompetisi melalui peratuian pelaksanaa" UU No. 20 Th 2002 tentang Ketenagalistrikan sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk investasi dan (4 pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan termasuk pemanfaatan potensi energi lon BBM arau- energi baru terbarukan serta; (5) pgn-guafan aPlihati iprek sen;bisnis ketenagalistrikan untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
XI-38
D. Pnocnem-PnocRAM PrnaneNGUNAN PrruneNcuNAN Sunrnrnoeye
An
Unmk mencapai sasaran dan melaksanakan arah kebijakan sub bidang sumber drya at dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 4 G-prt) program yaitu: (1) pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan zumber air lainnya; (2) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; (3) penyediaan dan pengelolaan air baku; sena (4) pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
1. Pnocnnu
rENGEMBANGAN, IENGELoLAAN, DANAU, DAN SUMBER AIR LAINI{YA
DAN KoNsERvAsI suNGAI,
Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya ditujukan unruk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya dengan mewujudkan keterpaduan pengelolaan yang menjamin kemampuan keterbaharuan dan heberlanjutannya serta mengatur kembali berbagai kelembagaannya.
ir
Sasaran program ini meliputi antara lain: (1) terselenggar^nya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan perundangan tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya ur yang menegakkan hak guna air yang adil dan berkelanjutani Q) meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya konsenrasi sumber-sumber air:' meningkatnya pemanfaatan sumber daya air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas; (4) terbentuk dan beroperasinya wadah koordinasi pengelolaan sumber drya ur yang beranggotakan wakil pihak yang berkepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah; dan (5) tersusunnya pengaturan dan mekanisme untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya air.
p)
Adapun kegiatan-kegiatan utama untuk mencapai sasaran program adalah: (1) penatagunaan sumber daya air; Q) pembentukan dan operasionalisasi wadah koordinasi pengelolaan sumber drya atr di tingkat nasional maupun daerah; (3) pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelolaan dan pengumpulan data sumber daya air baik nasional maupun daerah serta penyiapan dan pengoperasian decision silWort tlstem (DSS) guna membantu pengelolaan sumber daya ur yang efektif dan efisien; (4) penyempurnaan peraturan perundangan tentang pengelolaan wilayah sungai, khususnya di wilayah sungai kritis; (5) penyiapan dan fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu untuk menciptakan pengelolaan sumber daya yarLg terpadu dari hulu sampai dengan hilir; (6) penyelenggarean konservasi air tanah melalui pengaturan dan penegakan hukum khususnya di daerah tangkapan air dan perkotaan; (7) operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan waduk, danau, situ, telaga, embung, serta bangunan penampung air lainnya; (8) peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi
ir
XI-39
air waduk, danau, situ, telaga, embgng, dan bangunan Penampung air lainnya, rermasuk unruk pengembangan wisata tina; (9) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembang*o, p.ngdolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air hinnyf dan (10) perguatan balai-balai pengelolaan sumber daya air.
2,
PnOCnq,U PENGEMBANGAN DAN pENGELOI-A'AN JARINGAN IRIGASI' RA'SrA' DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINT{YA
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, .royu, dan. jaringan pengairin lainnya ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi dan p*i ,*** jaringan pengairan lainnya unuk mendukung pencaPaian ketahanan pangan nasional.
ingin dicapai antara lain meliputi: (1) meningkatnya efektifitas dan e{isiensi pengelolaan jaringan irigasi dan ravra serta jaringan p€ngairan lainnya dengan pto.t*t * tingkat kerusakan prasarana irigasi; (2) meningkatnya proi"t rifitas air irigasi ymg terukur dari meningkatkan intensitas tanam; (3) ierredirrrya lahan beiirigasi produktif untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan jaringan irigasi sehiugga fungsinya dapat dipertahankan, pangan; (4) terpelih ^r^try^ serta (5) terkendalinya tingkat dih fungsi lahan beririgasi. Sasaran yang
program tersebut akan dicapai melalui lcegiatan-kegiatan: (1) pemberdaya"n p*trtti pemakai air terutama dalam hal pengelolaan jaringan irigasi; jawab pihak-pihalt yang berkepentingan iZ1 p.ng*rnran kembaliperan dan tanggung Uuit ai pusar maupun daerah; (3) perkuatan kelembagaan di tingkat pelaksana pengelola irigasi baik dari unsur pemerintah maupun petani (4) pengembangan dan penfelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya yang iir*.nog, dibatrgutr, dan dikelola sesuai dengen kebutuhan. masyarakat yang bersangfuitan; (5t penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan ,.r*b*i daya airi 121 optimatisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; dan (7} peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya' Sasaran-sasaran
3,
Pnocne*r
pENYEDIA,4^I\I DAN PENGEL0I*A.AN AIR BAKU
Program penyediaan dan pengelolaan air baku ditujuk*n untulc meninglatkan prny*d[nt air Uaku non-irigasi untuk pemenuhan kebutuhan domestik, perkotaann ian- industri guna menj*min tercukupinya kebuuhan masyarakat serta dukungan terhadap kegiatan perekonomian yang memerlukan air.
ingin dicapai adalah menyediakan air baku melalui penyaluran air dari sumber aiit"*n"ju instalasi pengolahan air secara tePat kuantita.s, dan waktu dengan tingkat pencemaran yang terkendali. Sasaran yang
Pelaksanaan program
ini filalcukan melalui kegiatan-kegiatan: (1) operasi XI-40
dan
pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana air baku yang telah dibangun; Q) pembangunan prasarana pengambilan dan penyaluran air baku untuk meningkatkan kapasitas penyediaan terutama pada kawasan-kawasan yang mempunyai tingkat kebutuhan air baku tinggi pada wilayah strategis dan daerah tertinggal, melalui pembangunan waduk, embung, long storage, saluran pembawa, dan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjactiae use; Q) sinlcronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; dan (a) peningkatan panisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan air baku.
4. Pnocneu
PENGENDALTAN BAI{JIR DAN PENGAMANAN PANTAI
Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai ditujukan untuk mengurangi tingkat risiko, mengurangi periode genangan banjir, dan menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi dan permukiman dan sarana publik lainnya.
ingin dicapai adalah (1) meningkatnya kapasitas pengaliran sungai; (2) beroperasi dan berfungsinya bangunan-bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai; (3) menurunnya tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh daya rusak air; dan (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan kekeringan. Sasaran yang
Sasaran-sasaran program tersebut akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan: (1) operasi dan pemeliharaan sena perbaikan dur sungai agar fungsinyatet^p terpelihara
dan kapasiatas pengaliran dapat dipertahankan; (2) rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai; (3) meningkatkan panisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan pantai; (4) mengendalikan aliran air permukatn (run oft) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum; dan (5) pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan.
PruneNcuNAN TneNspoRTAsI Di sub bidang transportasi mencakup 10 (sepuluh) program yang terdiri dari:
(1)
program pembinaan jalan dan jembatan; (2) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; (3) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan; t+) program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat moda angkutan jalm; (5) program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat moda perkeretaapian; (6) program perneliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat moda angkutan sungai, danau dan penyeberangan; (7) program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut; (S) program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transporrasi vdara; (9) program
)o-41
resrrukmrisasi, reformasi perhubungan dan pengembangan transportasi antarmoda; (10) program prasarana dan sarana pemerintahan sektor perhubungan.
Selain program-program tersebut di atas, masih terdapat beberapa program pendukung sektor perhubungan, yaitu: (1) program pencarian dan penyelamatan; (2) program penelitian dan pengembangan perhubungan; (3) program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pendidilcan kedinasan; (4) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan; (5) program pengavrasan aparatur negara; (6) Prosram pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika. Pada masing-masing program tersebut mencakup beberapa kegiatan baik yang dibiayai oleh pemerintah, BUMN terkait, maupun swa$ta. Sedang kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, investasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas
pemerintah.
1.
Pnocne.na rEMBINAAN JALAN DANJEMBATAN
Program pembinaan jalan dan jembatan mencakup kegiatan operasional administrasi pemerintahan di bidang prasarana jalan dan jembatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan aset dan pengawasan.
2.
Pnocnenn REHABITITASI/PUMELIHARAAN IALAN DAN IaMBATAN
Program rehabilitasi,/pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2005*2009 mencakup kegiatan-kegiatan: (1) rehabilitasi/pemelihar*an rutin dan berkala sistem jaringan Jalan Nasional yang mencapai sekitar 27.000 km dan 263.000 m jembatan rerutama pada ruas-ruas yang merupakan jalur utama perekonomian dan memiliki prioritas tinggi; (2) rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala sistem jaringan jalan perkotaan yang mencapai 2.000 km.
3, Pnocnnu
rENINcKATAN/PEMnANGUNAN JATAN DAN JEMBATAN
Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan tahun 2005-2009 mencakup kegiatan-kegiatan: (1) peningkatanlpembilngunan jalan arteri primer sepanjang 5.000 km yang merupakan jalur utama perekonomian $ePerti Lintas Timur Sumarera, Pantai lJtara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat
Sulawesi,
Lintas Tengah Jawa dan Lintas Tengah
Sumatera, peningkatan/pembangunan jalan pada daerah perbatasan dengan negara tetansga ieperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, peningkatanlpembangunan jalan untuk kawasan terisolir seperti Lintas Barat So**t.r", Lintas Timur Sulawesi, Lintas Flores, Lintas Seram, Lintas Halmahera, dan ruas-ruas straregis di Papua, peningkatan,/ pembanguilan rufl$-nras jalan pada 'Sil'etar, d11; A) pulau-pulau kecil dan teqpencil sePerti Simelue, Nias, Alor,
XI-42
peningkatan/pembangunan jalan-jdan arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan melalui pembangunan beberapa flyover unftrk mengurangi kemacetan pada perlintasan sebidang di beberapa kota di jalur Panturala.wa sepanjang 5.000 m; (3) melanjutkan pengembangan jalan tol lain penyelesaian Jakarta Outer Ring ^rLtara Road ([ORR Section'$f, E2, dan E3), ruas toll Cikampek-Purwakana-Padalarang tahap II, dan akses toll ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di kawasan Jabodetabek; (+) penyelesaian jembatan antar pulau Surabaya-Madura yang mencapai panjang 5,4 km; (5) pelaksanaan kajian dan persiapan pembangunan Toll Trans Java dan Sumatera sepanjang 1.500 km; d"" (6) pembangunan jalan akses ke kawasan pedesaaan, perbatasan, dan kawasan terisolir termasuk pulau kecil dan pesisir sepanjang 1.500 km.
4. Pnocneu rEMELIHARAAN, REHABILITASI, rENINGKATAN
DAN
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT MODA ANGKUTAN JALAN
Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi darat moda angkutan jalan tahun 2005-2009 meliputi: (1) perbaikan dan sosialisasi peraturan, termasuk penataan kembdi sistem penerbitan SIM yang lebih andal bagi pengemudi terutama pengemudi angkutan umum, penegakan disiplin pengemudi dan pengguna jdan, penegakan peraturan kelaikan kendaraan, pemasangan fasilitas keselamatan dan koordinasi antar lembaga dan instansi baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keselamatan jalan; (2) kajian dan penetapan
j"l*,
kebijakan angkutan untuk meningkatkan pelayanan angkutan jalan yarorg berkelanjutan, ramah lingkungan dan hemat energi, terutama di perkotaan, serta penerapan pembangunan dan skema pendanaan (road pricing) secara bertahap melalui proyek percontohan bersama dengan pemerintah daerah dan LSM; (3) penataan hirarki dan fungsi jaringan prasarana, perijinan armada angkutan umum, serta sistem terminal sesuai dengan sistem trayek pelayanan transportasi jalan yang
efisien, penataan kelas jalan yang terpadu, baik di tingkat transportasi lokal (kota/kabupaten), wilayah (seluruh propinsi) dan nasional; (a) pemulihan kondisi pelayanan angkutan umum yang efisien, layak, didukung sosialisasi dan penerapan dan penegakan standar/tingk* pelayanan angkutan umum di perkotaan dan antar kota yang layak dan sesuai; (5) penanganan masalah kelebihan muatan di jalan secara terpadu antarinstansi terutama unruk koridor utama di Jawa, Sumatera dan Kalimantan dan penindakan terhadap pelanggaran secara tuntas; (6) menyelesaikan revisi UU No t4/1992 tentang angkutan jalan dan peraruran pelaksanaannya, termasuk unmk merumuskan dan meninjau kembali penataan dan koordinasi serta kerjasama tugas dan fungsi antar berbagai kelembagaan pemerintah di tingkat pusat, antar wilayah, maupun antara pusat dan daerah agar lebih efektif di bidang prasarana, sarana serta manajemen lalu lintas di jalan; (7) melaksanakan koordinasi dan perencanaan terpadu, diantaranya kajian Masterplan Pembangunan Transportasi Darat Terpadu; (8) melaksanakan penataan sistem transportasi jalan antar moda berdasarkan tatanan transportasi nasional da" wilayah serta lokal; (9) melaksanakan
evaluasi berkala terhadap pelayanan lalu lintas angkutan jalan secara berkesinambungan yang didukung oleh sistem informasi dan data; (10)
)fi-43
melaksanakan kajian, lcebijakan dan evaluasi untuk peningkatan kineria lalu lintas jalan; (10 meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan _pendidikan dan pelatihan serra sosialisasi; (12) menyempurnaan peraturan dan kebijakan dalam op*yu mendorong peran swasta dan pembinaan dan pmberdayaan pengusaha rrrgtot* kecil dan meneng*h serta koperasi angkutan untuk pelayanan -angkutan di perkotaan dan pedesaan, angkutan perintis, serta sistem kerjasama manajemen d*n op*r*si; (13) kajian dan kebijakan serta pelaksanaan skema investasi swasra dan maryarakat di dalam pengelolaan terminal, pengujian kendaraan bermotor yang lebih mendorons peran serta s'wa$ta; (ta) peningkatan pembinaan masyarakat dan sistem pengaduan masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam penegakan disipfn hlu lintas di jalan; (15) perencanaan' pengawasan dan pengendalian LLAJ dan operasional pemerintah di transportasi darat yang meliputi pegawai, belanja barang, belania modal dan belania pemelih*r^ani (15) p*l"Lsatr*a* kesepakatan bersama antarmenteri (Menhub, Menkes, Mendiknas, lvlenkimpraswil dan Kapolri) untuk keselamatan jalan secara menyeluruh melalui penfidikan tara rerrib lalu lintas sejak dini, ketersediaan informasi masyaralc*t irttt*g jalan, peraturan perundang-undangan lalu lintas dan penegakan hukum, per$yaratan prasarana jalan, fasilitas dap perlengkapan jalan, fasilitas k*gr*utda*r"i*r jalan dan pendanaan keselamatan jalan (road' nfety is no acci'dent), ser1a penanganan keselamatrn jalan secara terpadu; (17) peran serta swasta dalam penanganan pengujian kelaikan sarana dan pengujian jembatan timbang; (18) putt*g"orn kelancaran dan keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api; pemberlakuan kebijahan tarif untuk meningkatkan peran serta swasta serta penyusunan transport fund, road pricing dan kebijakan pengembangan kota mandiri; (19) pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pelayanan dan manajemen serta penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan.
n*.r*
L.hlr
-
5. PnOCnmn pf,MELIHA3AAN, REHABILITASI, PENINGKATAN
DAN
PEMBANGI.INAN TRANSPORTASI DARAT MODA PERKERTTAAFIAN
Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembansunan transportasi darar moda perkeretaapian tahun 2005-2009 meliputi: (t) Pemulihan. kondisi pelayanan *rrglt t*n perkeretaapian, dilaksanakan melalui perbaikan dan rehabilitasi kondisi prasarana dan sarana kereta api yang mengalarni backlog secara t€rencana dan bertahap melalui penggantian rel tua tipe kecil (type R.25) yang sudeh tidak layalc (sepanjang 5SZ km) terutama di lintas timur Jawa dan Sumatera lJtara, Sumarera bagian Selaran, serta lintas-lintas cabang di Jawa lainnya; penggantian rel rua tipe R.33 terurama di lintas selatan dan lintas timur Jawa dan Sumatera tltara dan Sumatera Barat sepanjang 983 km; penggantian rel tua tipe R.42 terutama di lintas-lintas urama di Jawa, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan sepanjang 250 km; pensgantian rel tipe R.50 di lintas utama di Jawa Timur sepanjang 103 km; p.n[[*ntian rel tipe R.54 (15 km) yang sudah aus pada wilayah Jakarta dan Jawa b*"q pengganrian banmlan keretr api yang tersebar di Jawa dan Sumatera sebanyak bantalan liayu 2.S06.729 batang, bantalan besi 1.080.667 barang, bantalan beton (52.i7i batang), banmlan wesel 8.663 batang; rehabilitasi bantalan unruk jembatan
)il-44
sebanyak 8.253 batang; penggantian batu ballast sebanyak t.230.272 m3, penggantian wesel sebanyak 2.693 unit; rehabilitasi 1.247 vnit bangunan atas dan 2.106 bangunan bawah jembatan terutama pada lintas selatan Jawa dan Sumatera [Jtara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan; penanganan backlog sistem sinyal, telpon dan listrik kereta api yang telah berumur ekonomis lebih dari 15 tahun; (2) kajian kebijakan dan peningkatan kualitas manejemen dan kelembagaan termasuk perbaikan sistem Perencanaan dan pendanaan yang berkenimbangunan dan terpadu dan didukung pembangunan sistem informasi dan data yang akurat baik oleh
pemerintah maupun BUMN; kajian dan koordinasi sefta kebijakan untuk meningkatkan strategi pelayanan angkut^n yarLg lebih berdaya saing secara anrar moda dan inter moda, terutama untuk penataan dan peningkatan koridor pelayanan utama di Jawa dan Sumatera; (3) peningkatan dan pembangunan jalur ganda di lintas Utara dan Selatan Jawa, melaniutkan pembangunan jalur ganda sepanjang 415 km pada lintas Cikampek-Cirebon, Yogyakana-Kutoarjo, Yogyakarca-Solo, Manggarai-
Cikarang, Cirebon-Kroya, serta peningkatan angkutan kereta api Jabodetabek, pembangunan jalur ganda Serpong, persiapan MRT Jakana serta revitalisasi angkutan I(A Jabodetabek, penataan feeder services dan lanjutan pembangunan Depo Depok; (4) penambahan frekuensi dan kualitas pelayanan angkutan massal di Jabodetabek dan jarak sedang untuk meningkatkan peran angkutan runum massal; (5) pembangunan sistem prasarana dat sarana serta manajemen operasi untuk peningkatan kecepatan minimal KA 120 km pada lintas urama di Jawa, yang didukung kelaikan teknis dan operasional secara terpadu; (6) mengembangkan rencana induk dan rencana aksi perkeretaapian termasuk rencana pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, koordinasi penyusunan rencana pemerintah dan BUMN (operator) dala pengembangan pelayanan, didukung peningkatan profesionalitas SDM, data dan informasi; (7) melanjutkan restrukturisasi korporat PT KAI menuju kebijakan multioperator, melalui desentralisasi dan unbundling berdasarkan fungsi dan wilayah serta jasa pelayanan, diantaranya lanjutan dan pemisahan pengelolaan angkutan KA Jabodetabek, unbundling fungsi prasarana dan sarana perkeretaapian secara bertahap dan akuntabel; (8) melaksanakan koordinasi dan kejelasan kerjasama fungsi antar lembaga di bidang perkeretaapian agar lebih efisien, transparan, dan profesional; (9) revisi perundang-undangan (UU No. 73/L992) serta peraturan dan kelembagaan pendukungnya, termasuk penyempurnaan skema pendanaan perkeretaapian yang lebih transparan, ahurat dan alcuntabel guna tercapai efisiensi dan efektifitas pelayanan dan pendanaan; (10) meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian, melalui kerjasama pemerintah swasta, PSO oleh Pemda, pembersihan dan pengamanan jalur sepanjang koridor/jalan dan stasiun kereta api dan penataan lalu lintas pada perlintasan sebidang; (11) pengembangan jaringan pelayanan angkutan secara benahap baik di wilayah perkotaan (angkutan massal), peningkatan terminal peti kemas den dry port yang didukung perkeretaapian serta akses perkeretaapian ke pelabuhan; peningkatan pelayanan angkutan barang jarak jauh dan penumpang jarak sedang-menengah di Jawa, Sumatera; dan langkah persiapan pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan secara terpadu antar moda dan sesuai dengan tatanan transportasi nasional dan wilayah; (12) penatan dan
XI-45
pembangunan fasiliras dan manajemen lalu lintas terpadu di perlintasan sebidang, prortnt-i sistem tihet dan stasiun; (13) perencanaan' pensawasan dan p.engendalian ir"rrupo*rsi kereta api; dan (14) operasional pemerintah di transportasi-darat yang meliputi belanja pega.*ai, belanja barang, betania modal dan belanja pemeliharaan.
6. PnOCnnnA PEMELIIIARAAN, KH,HAnILITASI' PENINGKATAN PEMBANGUNAN TRANSPORTA$I DARAT MODA
DAN
ASDP
Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan {an pgmbangunan ransportasi darat midr ispp tahun 2005-2009 meliputi: (1) membuat kajian rsncana' kebijakan dan koordinasi serta sosialisasi *.trg.t *i tatanan pelayanan anglcutan antar moda dan ftesinambungan transportasi daiat yarlg terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antaipulau seiuai dengan hirarki dan tatanan transPortasi nasional dan wilayah, sert* bJrrinergi dengan pelayanan angkutan laut; (2) rehabilitasi dan p.rrirrgk*ttn prasaran" dl* r*rrir* nsnp serta peremajaan armada ASDP yang telah i.r* u*inr* bertahap baik milik pernerintah maupun swasta sesuai dengan standar kelaikan nasional yang ditettpk"o; (3) melengkapi persyaratanr pefaturan dan standar keselamatan oferasi dan membangun prasf,rara dan fasilitas keselamatan pada dermaga dan ,ri*rr* ASDP; (4) meningkatkan dan membangun jaringan rerpencil, perbatasan dan terisolasi melalui p.lay*nnn CSnp di wilayah yang 'pengembangan wilayah; (5) membangun dan pelayanan perintis berbasis meningkatkan pelayanan ASDP pada koridor wilayah strategis.. yang cepat berkeribang berdasarkan prioritas tatanan transportasi nasional dan wilayah dengan peran sen; BUMN, swasra dan Pemda; (6) melaksanakan restrukrurisasi dan ieformasi BUMN PT ASDP secara bertahap yang bertahap melalui pemantapan konsep unbundling secara venikd antara prasarana dans arana/op_erasi atau secara horizontal berdasaikan wilayah operasi agar pemerintah daerah dan swasta dapal lebih berperanserra lebih efektif dalam pelayanan; (7) membuka peluang yang lebih besar bagi BUMD dan swasta dalam pelayanan ASDP; (S) pembanql"f .dermaga sungai, d}*r, dan penyeberangan, terutama pada lintas antarpropinsi,(sabuk selatan p*tttttto"*, Penga\rasan dan pengendalian A$DP; .dan (10) dan"perbatasan); operasional p**.rior*h di transportasi darat yang meliputi belanja pegawai, belania barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan.
(i
7. PnOCnem PHMELIHARAAN, REHABILITASI' PENINGKATAN
DAN
PAMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT
Program pemeliharaan, rehabilitasi, peninghatan dan pembanguxf,n transportasi l"rrr *irrrakup kegiatan-kegiatan: (t) penyusunan studi kebutuhan kapal-kapal negara untuk AAp*[ Kanpel dan Pangkdan PLP; (2) ?fnyusunan.kebijalii srategis ,rrlrrpo**ri laut (poti.q) reform) seFerti revisi UU No. 21 tahun 1992 tentang p"l"prarr, senifikasi peng.iol" pelabuhan sesuai dengan Internd'tianal Shipping and penyuluhan keselamatan kapal bagi aParat Security (ISPSi ,odu; perhubungrrr, p**d* dan masyarahat maritim; (a) evaluasi jaring-an_trayek angkutan ia,rt petikJ*as dalam negeri; (S) rehabilitasi dan pembangunan fasilitas keselamatan
'pr;
(t
XI-46
Pelayaran yang meliputi rambu suar, menara suar, kapal navigasi, dan stasiun radio pantai; (6) pembangunan kapal; (7) pengerukan alur pelayaran; (8) rehabilitasi dan pembangunan prasarana transportasi laut yang meliputi dermaga pelabuhan, gudang, terminal penumpang, lapangan penumpukan dan gedung kantor; (9) subsidi operxional kapal pelayaran perintis untuh daerah terpencil; dan (10) operasional pemerintah di transportasi laut yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
8. Pnocneu
pElVrprrr111pL,111, REHABILITAsI, pENINGT(ATAN DAN
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI TIDARA
Program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan rransporcasi udara mencakup kegiatan-kegiatan: penyusunan pedoman teknis penyelenggaraur transportasi udara; (2) penyusunan standarisasi penyelenggarnn transPortasi udara; Q) k^lin/studi bidang transportasi udara; (a) rehabilitasi fasilitas landasan; (5) rehabilitasi fasilitas terminal; (6) pembangunan fCIilitas landasan; (Z) pembangunan fasilitas terminal; (8) rehabilitasi fasilitas keselamatan penerbangan; (9) pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan; (10) rehabilitasi fasilitas bangunan; (11) pembangunan fasilitas bangunan; (12) subsidi angkutan perintis penerbangan; (13) pengembangan SDM bidang transpoftasi udara; dan (1a) operasional pemerintah di transportasi udara yang meliputi belanja pegawai, belania barang dan belanja modal.
(1)
9.
PNOcneu PENGEMBANGAN TRANsPoRTAsI ANTAR MoDA
Program pengembangan transportasi antar moda mencakup kegiatan-kegiatan: (1) penyusunan peraturan bidang pos; (2) pembahasan Revisi UU Transporrasi diantaranya IJU tatanan transportasi nasional, lalu lintas angkutan jalan, perkeretaapian, tranportasi laut dan angkutan udara, serta telekomunikasi; (3) Penyusunan dan sosialisasi peraturan bidang transportasi; (a) kajian perencanaan, evaluasi dan kebijakan serta kajian strategis perhubungan dan transportasi intermoda; (5) penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan kinerja keuangan dan pendanaan transportasi; (6) penyusunan pembinaan kinerja kepegawaiarL; (7) peningkatan Pusdatin; dan (8) Operasional belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan. 10. PNOCneu PENINGKATAN sARANA DAN PRAsARANA PEMERINTAHAN
Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan mencakup kegiatankegiatan pelaksanaan peningkatan sarana dan prarana perhubungan sistemr prosedur dan standar administrasi, penyediaan fasilitas pendukung pelayanan operasional serta penyelenggar^an koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian /lembrga.
xI-
47
11. PnOCN,UN PENCARTAN DAN PENTELAMATAN
Program pencarian dan penyelamatan mencakup -kegiatan-kegiatan: (1) p.rryo*rirr"t d"tt penyiapan petuniuk teknis; (2). evaluasi dan pembinaan proyek pelaksanaatt kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, bnnr (3)'d*n oper*rioni pencarian dan penyelamatan; (a) pembinaari dan ,"rrrrr'
pengembangan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan; dan (5) fprirriorrfl*pem.titttah dalam rangka pencarian da1 pgnyelamatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan' 12. PnOCNEM PNNALITIAN DAN PANGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Program penelitian dan pengembangan perhubungan mencakup kegiatankegiat*ri, (1) pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan meliputi ,r"|rop*rri'd*rrt, laut, udara, postel dan manaiemen transportrsi intermoda; (2) penyusunan prosram moniroring dan evaluasi; dan (3) operasional pemerintah A*r* r*ttglo" prielitian dan pengembangan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja perjalanan 13.
Pnocnem
PnNGaLOLAAN KAPA$ITAS PENDIDIKAN KEDINASAN
SI,NVIBAR
NAYA MANUSIA APANATIIR DAN
Program pengelolaan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan pendidikan kedinasln *rn"rk rp kegiaian-kegiatan: (0 pelaksanaan studilkajian di bidang transportasi, manajemen transportasi intermoda, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan pos dan telekomunikasi; (2) penyusunan Program mgnitorinf arn evaluasi; (3) pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan; (a) pengeribangan kelembagaan MH,TI; (5) pengembangan dan pemblli*" Badan bit t" Ferh,rbringan y*ng meliputi pengadaan sarana and prasarana, diklat teknis, rintisan pendidikan gelar (SZ;, pembangunnn rating school dan kampus diklat Semplafu;" (O) p*ng.*brng"o ,urrrru, prasarana .kelembagaan dan operasional perrirtenggu*"" diltat yang meliputi Pusdiklat perhubungan darat,laut dan udata, bffO BJliasi, $TIP Jakarrn dnn STIP CuruB; dan (7) operasional pemerintah ddam rangka penfidikan dan pelatihan perhubungan yang meliputi belanja pegawai, belanja barattg, belanja modal dan belanja pemeliharaan' 14.
PNOCNEU PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENNGARAAN
DAN
KNPEMERTNTAHAN
Program penyelenggaraan pimpinan kenegrrlan dan kepemerintahan mencakup pegiatai-kegiatanr (l) ienyelengg*i*"o pimpinan kenegaraan dan pemerintahan; dan pembinaan kinerja kepegawaian/sumberdaya manusia p*tryoJno"r,
d
'd""
perhubungan.
XI-48
15. PRoGRAM PENGAVASAN APARATUR NEGARA
Program Pengawasan aparatur negara mencahup kegiatan-lcegiatan: (1) menata dan menyempurnakan sistem, struktur dan pengawasan yang efektif, efisien, transParan, terakunkan; Q) meningkatkan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat; (3) meningkatkan tindak lanlut temuan pengawasan secara hukum; dan (4) operasional pemerinrah dalam rangka pengawasan aparatur negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan. 16. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEoRoLoGI DAN GEoFISIKA
Program pengembangan dan pembinaan meteorologi dan geofisika mencakup kegiatan: (1) penyusunan RLIU meteorologi dan geofisika; (2) penyusunan Rpp PNBP; (3) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika; (4) restrukturisasi kelembagaan; (5) pengembangan sistem observasi meteorologi dan geofisika, melalui otomatisasi sistem peralatan utamanya pada stasiun-stasiun di ibukota provinsi serta stasiur yeng berada di daerah rawan bencana, daerah produksi Pangan dan padat penduduk; (6) modernisasi peralatan untuk memproduksi dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika hingga tingkat kabupaten; (7) pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologt dan geofisika; (8) penelitian dan pengembangan bidang meteorologi dan geofisika yang bermanfaat untuk penanggulangan bencana, peningkatan produksi pmgm, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta keselarnaran masyarakat; (9) peningkatan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan kualitas pelayanan serra peninglcatan kemampuan SDM; (10) pelaksanaan pengawasan; dan (11) operasional meteorologi dan geofisika.
_
PnnTgENcUNAN PnnuvleHeN DAN PERMUKIMAN
Pelaksanaan pembangunan perumahan, dilakukan melalui program pengembangan Perumahan dan program pemberdayaan komunitas perumahan; sedangkan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dilakukan melalui program pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah dan program pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan &ainase.
l. Pnocuu
pENGEMBANGAN pERUMAITAN
Program pengembangan perumahan benujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yanglayak, sehat, aman, dan terjangkau, dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, meldui pengembangan sistem pembiayaan, pemberdayaan dan peningkatan kinerja pasar perumahan,
pengembangan perumahan swadaya, pengembangan Kasiba/Lisiba dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengembangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Kegiatan pokok program ini meliputi: (1) pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganri subsidi selisih bunga, (2)
xI-
49
pembenrukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukungnya, (3) penge*b*ngan sistem perumahan swadaya yang bertumpu pada p*mberday*rtt **ry"rakat, (4) fasilitasi perumahan.swadaya melalui penjaminan tredit mikro, (5) pemberian dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman untulc rumah sederhana dan rumah sehat, (6) pengembangan prasarana dan sarana dasar bagi perumahan PNS, TNI/Polri sebany*k, p) pengembangan tata dan keselamaian bangunan gedung pada kota*kota menengah dan besar, (8) penanganan bencana alam dan kerusuhan sosial melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah
pengembangan peremajaan dan revitalisasi kawasan, (10) pengembangan' pulau-kecil dan daerah tertinggal, (11) peningk*t** .pengelolaan f**!rtr* g*a""g dan rumah negara, (12) peningkatan peran serta dunia usaha dan
(sdmulan),
(9)
masyarakat dalam pemugaran dan revitalisasi kawasan.
2.
PNOCNENA PEMBERDAYAAN KOMUMTAS I,ERTJMAHAN
Program pemberdayaan komunitas perumahan bertujuan untuh meningkatkan kualitas- p.rumuhuo melalui penguatan lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan sosial kemasyarakatan agar tercipta masyarakatyaingproduktif secara ekottomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan Permukiman ymg sehat, harmonis dan berkelanjutan. Kegiatan pokok dari program ini adalah: (4 lr"rt*an kawasan kumuh melalui perbaikan perumahrn dan prasarana dan r*t*u dasar permukiman, (2) fasilitasi perbaikan rumah pada- lingkungan permukiman kumuh melalui fasilitasi kredit milcro, {3) perbaikan dan Penataan kembali lingkungan permukiman tradisional, (4) pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitaspemerintah daerah (5) peningkatan Peran nimalgt m upaya p.nutrnn lingkungan permukiman melalui penyusunan kebijakan dan NSPM.
3.
PNOCNANN T,ENGEMBANGAN SISTEM PT,LAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
Program pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah ditujukan unruk meningkaikan keberlanjutan (sustainabi.liry) pelayanat air minum dan air limbah melalui peningkatan cakupan pelayanan dan penerapan pendekatan tanggaP kebutuhan (demand iesponnsiwe approach)i peningkatan operasi dan pemeliharaan termasuk pemberian bantuan teknis bagi masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan; peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan air minum dan air ii*b*h diantaranya pengelolaan air minum oleh PDAM dan kelompok masyarakat pengelola air minum; ievitalisasi dan optimasi pra$arana dan sarana air minum; p*ro*ttutt tingkat kebocoran; pemberian pendidikan dan kampanye PHBS iperilaku hidup bersih dan sehat); Pemantapan peraturan perundangan {*o dan i*rr.g"kar, *tlrr*n Qaw enforcement); meningkatkan peran sefia masyarakat minum air sarana i""i" usaha dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan dan air limbah, misalnya melalui contract management, BOO, BOT, DBL, dan sebagainya. Selain itu, program ini juga bertujuan untulc meningkathan kuantitas -krriitas air baku untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga' permukiman, drt industri, perdagangan, pemerinmhan, sosial, dan sebagainya'
XI-50
Kegiatan pokok dari program ini adalah (1) perencanaan, penyediaan dan pengelolaan sistem pelayanan air minum dan air limbah, (2) pembinaan teknik air minum dan air limbah, (3) penglsjian kebijakan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum dan air limbah, (4) pengembangan prasarana dan sarana air rninum dan air limbah, (5) perlindungan dan pengelolaan sumber air baku dengan partisipasi masyarakat, rehabiliasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air baku yang telah terbangun, pembangunan prasarana pengambilan dan penyaluran air baku, sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi air minum; (6) pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan perbatasan, terpencil, dan desa nelayan, serta (5) penyusunan NSPM dibidang pelayanan air minum dan air limbah.
4. Pnocneu pENGET\{BANGAN srsTEM
pENGELoLAAN pERsAMpAHAN DAN
DRAINASE
Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase benujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan drainase melalui peningkatan perencanaan pengelolaan persampahan dan drainase agara dapat terintegrasi dengan baik, yang mencakup penyusunan peraturan perundangan, sistem informasi, rencana tindak dan investasi serta pengembangan alternatif pembiayaan; peningkatan cakupan pelayanan persampahan; peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan; peningkatan kesadaran publik; pengembangan sistem drainase mahro dan mikro yang terkait dengan sistem penanggulangan banjir regional; pembangunan jaringan baru, perbaikan dan revitalisasi jaringan drainase; peningkatan kemampuan pengelolaan; dan peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan dan drainase.
Kegiatan pokok dari program ini adalah: (1) pengurangan timbulan sampah melalui pendekatan 3R (reduce, reuse and recycle), pengembangan sistem kemasan barang konsumsi dan produhsi yang bio-dcgrad.able, pemberdaynn dan penerapan sistem insentif dan disinsentif fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha yang melakukan pendekatan 3R, serta pengembangan teknologi pengurangan volume sampah, (2) penyusunan NSPM di bidang pengelolaan sampah dan drainase; (3) perencanaan, penyediaan prasarana dan sarana serta pengelolaan persampahmLi (4) mendorong terbentuknya pengelolaan sampah secara regional, (5) perencanaan, penyediaan prasarana dan pengelolaan drainase; (6) perencana n, pengembangan, dan pengendalian prasarana dan sarana desa pusat pertumbuhan, (7) pembinaan dan pengembangan penataan dan revitalisasi kawasan; (8) pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan peda 29 propinsi; (9) peningkamn peran sena dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan, baik sebagian maupun keseluruhan sistem pelayanan persampahan, baik melalui contrad management, DBL, BOO, BOT, dan sebagainya.
)c-51
PBnnsnNcLrNAN Tnmnnetme
umum program pembangunan yang Perlu dilakukan unffik mendorong percepatan pengembangan telematika Indonesia meluputi: Secara
1. pmrrr,LnsAIAN REsTRuKTURTsAsI saKToR TnLEMATIKA, antara tain;
(") dan PT menyelesaikan masalah terminasi dini atas hak eksklusivitas PT Telkom termasuk masalah mekanisme pembayaran Indosat dan implikasinya ^joint dan rrass awnershlP; 0)_m"netapkan platform kompetisi kompensasi, KSO, p.ttyrl.nggaraan teiekounikasi dan rnempersiapkan tahapan migrasi alamiah dari jn kompetisi penuh melalui exercisi.ng berbagai alternatif sehingga iuopoli mempersiapkan peratufan didapatkan ut**n migrasi yang optimal; pelaksanaan kompetisi, seperti perizinan dan mekanisme p*rri.rk pena*buhip op.ruro, Full Fixed Network and Serai.ce Frowider, formulasi tarif, interhoneksi, peno*oran, dan USO serta mengkaji ulang bentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; (d) melakukan pembaharuan Cetak Biru Kebiiakan Pemerinrah rcnrang Telekomunikasi Indonesia sesuai dengan perkembangannya untuk dipergunakan sebagai panduan arah pengembangan penyelenggaraan merestrukturisasi BUMN penyelenggara rclekomunikasi Indonesia; telematika rermasuh melanjutkan restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi, penyehatan TVRI dan persiapan perub*han bentuk Perjan RRI menjadi Perum arau Persero sebagai tindak lanjut UU No. l9/2AW tentang Badan Usaha Milik Negara; (f) mempersiaphan kelembagaan telernatika yang merupakan interface antara Pemerintah, dunia usaha dan masyara\ar, termasuk peflliatan TKTf dan penyusunan Komisi fenyiaran Indonesia untulr selanjutnya inembentuk Badan Regulasi tunggal untuk telematika; fu) menciptakan $uasana penyelenggaraan telematika berdasarkan kompetisi yang sehat dan setara melalui p."ittit*"{"" bawier to entry bagi pemain baru yang dianggap mampu dan layak;
iint
(.)
rtg
(t)
ian- (h) menyelesaikan RUU Cyberlaw dan peraturan lainnya yang terkait d*tg*tt kejahatan dunia maya (rybn cri,me) dan hebebasan memperoleh informasi.
2)
FnucrnnneNcAN nAN PUMERATAAN DISTKTBUSI pRASARANA TH,EMATIKA, melalui (a) menyusun pera supply-demand prasarana telematika di setiap daerah yang mengidentifikasikan kebutuhan infrastruktur telematika secara agregat r"ttu ,r*b., dryn daerah termasuk sumber pendanaannya sehingga pembanguo*r pru**rana telematika di daerah dapat iebih terarah dan mandiri; 6; *.r|"run inortw plan pengembangan telematika nasional guna memberikan L*r**pot"n bagi setiap dairah dan institusi Pemerintah untuk mempersiapkan
diri
-
tidalr tertinggal dengan daerah atau institusi
lainnya. Ketidaksepg***t kemampuan daerah dalam memanfaatkan telematika justru akan ur*rLil m**p*rtnjr* digital diaide; (.) melanjutkan pembangunan jaringan prasarana telematika di wilayah non'USO yarrg,meliputi pembangunan telekomuniftasi, fasilitas telematika dan simpul-simpul sistem komunikasi dan informasi; (d) memanfaatkan secara optimal pra$arana lain di luar prasarana sehingga
XI-52
telekomunikasi seperti Pouerline Comrnunications danteknologi alternatif (Fixed v'ireless Access, Internet Teleponi dan sebagainya) unruk mendukung penyelenggar^tn telematika; (e) mengoptimalkan pengintegrasian pemarrfiaa:an Prasarana telematika sehingga setiap daerah terhubung dengan daerah lainnya guna mengurangi digiul divtdq (f) mengoptimdkan pengintegrasian sistem telematika nasional melalui evaluasi dan pemetaan sistem komunikasi dan informasi untuk menghindari terjadinya duplikasi dan rumpang tindih; (g)
meningkatkan pembangunan fasilitas telematika
untuk umum; (h)
mengembangkan pola-pola kerjasama baru yang melibatkan secara aktif peran Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat diant^ranya melalui skema Build, Operdte and Transfer; (i) menyusun regulasi multi sektor untuk mengantisipasi isu konvergensi; (i) menyusun rencana pelahsanaan USO yang dianreranya meliputi penentuan kriteria dan prioritas wilayah USO, serta penentuan standar kuditas dan jenis layanan minimal yang harus disediakan; (k) melakukan pembangunan prasarana telekomunikasi di wilayah USO sebanyak sekitar 45 ribu ss yang meliputi 45 ribu desa di 870 kecamatan dalam tiga tahun
pembangunan
dimulai sejak tahun
2OO3; 0 mengembangkan dan mengimplementasikan konsep community telecmtsr atau konsep lain yang memungkinkan masyankat untulc mengakses informasi dengan mudah dan murah; (m) menyelesaikan peraturan yang berkaitan dengan implementasi USO terutama yang berkenaan dengan kontribusi penyelenggara telekomunikasi; dan (") menetapkan kebijakan tarif yffig mendukung penyediaan pelayanan telernatika di wilayah USO dan mendukung pelayanan fasilitas umum seperti jasa telepon urnum, wartel dan warnet.
3) PnrvrNcretaN KoMpETENsI MAsvARAKAT DAN
TNDUsTRI MELALLI PENGUASAAN TEKNOLOGI TELEMATIKA guna meningkatkan daya saing bangsa, melalui (a) melakukan diseminasi telematika ke seluruh lapisan masyarakat termazuk unsur-unsur di pemerintahan untuk meningkatkan pengetahuan dan da)dreness masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika; (b) melakukan pengembangan telematika terutama di pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publilc (e-gor.temmmr dan aplikasi lainnya); dan G) mendorong kerjasama antara lembaga pendidikan, lembaga riset, dan industri dalam rangka peningkatan kualitas SDM sena peningkatan lcemampuan dan daya saing industri dalam negeri, misalnya melalui pembangunen ICT Leaming Cmter dan ICT Park.
PnMseNcuNAN Er.IEncl Untuk mewujudkan Pembangunan Energi nasional beberapa program prioritas akan dilaksanakan meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi y^rLg ditujukan untuk meningkatkan perekonomian; kegiatan-kegiatan untuk menunjang pelimpahan kegiatan kepada pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakar; dan kegiatan penunjang yang diharapkan dapat mendukung usaha dalam mencapai nilai keekonomian.
XI-53
1. PnOCntu
Pnrqn'{CKAre},1
Kunutns JnSn PrrevnNnN Snnewe
DAN
Pnnsnnewn Ennncr
program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan ,sarana dan Prasarana Energi bertujuJn untuk mempenahankan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana *n.rgi agar aksesibiti; masyarakat untuk mengkonsumsi segala qrgdu!. energi
harga yang terjangkau serta didukung oleh kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai standar yang berlaku'
,**ff.irr"*ndah, efisien dan
Sasaran yang hendak dicapai yaitu mengurangi biaya operasi melalui peningkatal kap"lit"s pembangkii listrili non BBM dan mengurangi hetergantunsan i.rh"i"p minynL. Begiiu pula iiringan transmisi dan fistribusi harus diperluas untuk **ngoptimaltan penyaluran energi kepada konsumenJang menghubungkan antar dn*rah. Untuk lebih menjamin pasokan energi, peningkatan penggunaan gas' pana's bumi, batubara lcalori rendah, briket batubara, dan Upgraded Brawn Co-al (UBC) diharapkan dapat menggantikan peranan minyak tanah, teriafinya kompetisi terhadap jenis energi, dan jaminan pasokan energi.
Kegiatan pokok dalam rangka peningkatan pemanfaatan energi agar lebih efisien," di sisi hilir diperlukan-perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi d*ng"n memberikan paket .insendf pajak yang disesuaikan dengan lriort, FIan Asian Gas Grid, pengembangan transportasi latu bara, p.n[kulirn pemanfaatan batu bara berkaiori rendah serta implementasi.briket dan kebumhan industri padat energi_termasuk UBa .rnr'1rk memenuhi peningkatan pembangkit listrik dan rumah tangga. Sedangkan di sisi hulu, diperlukan p."i"gkltun kapasiras kilang minyali bumi untuk mengolah produk minyak yang .firi.ri dan harga yang terjangkau konsumen. Secara keseluruhan perlu antisipasi peningfuatan peirakai*o nntrn ielama 20 tahun terakhir yang meningkat dengan laju p*rr"ilfuln" 5-60/o pertahun dengan pemanfaatan energi alternatif yang f*d*og*oya berlimpali d*ttg*n optimal. Disamping itu perlunya kegiatan "langit biru,'*yang dilakuhan dengan mengurangi kadar timbal untuk mengurangi p*rr.***rr.i udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. bemanfaatan gas bumi rkro t.t* ditingkatkan untuk mengurangi keterganrungan akan BBM setagai sumber energi perekonomian nasional. Salah satu langkah untuk mencapai tujuai tersebut, yaitt dengan melanjutkan.pembangulan transmisi gas bumi jari Sumarera Selatan ke jawa Barat. $aat ini sedang dilakukan studi jaringan ransmisi gas dari Kalimantatt Ti*ot ke Jawa Tengah yang bertujuan untuk memenuhi*kebutuhan gas bumi di pulau Jawa yang mencapai L3a/o pet tahun dan akan mencapai 1,8 Miliar Cubic Feet tahun 2A25, terdiri dari 55o/o untuk kebutuhan pembangkit lisrrik, 25olo unruk gas kota, dan 20Vo untuk keperluan industri.
2. Pnocnenr frrgyn*rpunuAAN
IUSTRUKTUHSASI DAN RNTOruUNSI SARANA
DAN PRASARANA ENNNCI
program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana
XI-54
Energi secara benahap bertujuan unruk menciptakan industri energi yang mandiri, efisien, handal dan berdaya saing tinggi di pasar energi. Sasaran pada program ini yaitu meningkatkan efisiensi, open access untuk menciptakan investasi yang kondusif di bidang energi. LangkahJangkah ddam pelaksanaan restrukturisasi meliputi: penyehatan industri yrng ada, privatisasi, mengatur pemain dengan unbundling dan pendatang baru serta kompetisi. Selain itu melanjutkan program restrukturisasi Undang-Undang Minyak dan Gas, serta panas bumi. Diharapkan akan tercipta kompetisi yang sehat di industri energi pada sektor hulu mauptrn sektor hilir.
ini adalah melakukan berbagai kajian unruk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong Kegiatan pokok program
pengembangan sektor ekonomi. Selain fuu diperlukan juga penyusunan peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan IJU No.22/2QOl tentang Minyak dan Gas Bumi. Ada sebanyak 4 buah RPP di bidang migas yang harus segera diselesaikan yaitu: (1) RPP tentang kegiatan Usaha Hulu Migas; (2) RPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas; (3) RPP tentang keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Migas; dan (a) RPP tentang Penetapan besarnya bagian Negara, purgutan Negara dan bonus dari kegiatan usaha hulu migas serta tata carlPenyetorannya.
Untuk menata kembali pemanfaatan energi yang bersumber pada panas bumi, sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi, maka perlu segera disusun: (0 RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; (2) RPP tentang Pemanfaatan Langsung Energi Panas Bumi; dan (3) RPP tentang tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengusahaan Panas Bumi.
RUU Pemanfaatan Energi, diharapkan dalam tahun-tahun mendatang juga bisa diselesaikan berbagai RPP PemanfaaranEnergi. Sesuai dengan target
Untuk meningkatkan investasi di bidang migas perlunya peniniauan kembali UU No. Lt/1994 tentang Pemberlakuan PPN bagi Kontraktor dalam Tahap Elsplorasi, dan pemberlakuan bea masuk terhadap barang-barang impor migas, serta peninjauan kembali UU No. 4l/1999 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Migas Dalam Kawasan Hutan Lindung. Pembenahan peraturan perundangundangan tersebut untuk menjamin keamanan bagi investor.
3. Pnocneu
IENINGKATAN AKsEsIBILITAs IEMERINTAH DAERAH, KopERAsI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA
ENERGI
Program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap i"t" pelayanan sarana dan prasarana energi ditujukan untuk lebih memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan koperasi (pelaku) unruk lebih terlibat dalam pengelolaan usaha energi. Khusus unruk
)c-55
Pemda, akan diberlakukan penerusan piniaman sesuai dengan fteputusan Menteri No.35lKMK lzoot dan akan diberlakukan jika memungkinkan untuk kemampuan pelaku" lainnya. sasaran yang hendak dicapai adalah peningkatan lrrrr*rtrri pemerintah daerah] swasta, koperasi dan masyarakat - untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana energi untuk mengurangi
K;;;r;
beban pemerintah. dan Kegiatan pokok dari program ini adalah pemerintah daerah, swasta, koperasi *r*y"i"k*t (pelaku) dapat ri**bangun infrastruktur dan penlalulan.:1.19i sesuai di hulu untuk dengan peraruran y*gl.rlnku. Pelaku |uga dapat,melakukan bisnis g*, inn tat.rb"ra rermluk briker dan UBC. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik kompetisi dan non kompetisi [.rlo upaya pemisahan yang jelas anrara wilayah_dimaksud. f .rik"t kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah
4,
PNOCNEU PENGUASAAN DAN PNNGNMBANGAN APLIKA$I SERTA TTKNOLOGI DNERGI
Program pen$rasaan dan pengembangan aplikasi serta teknologi energi ditujukin unmk iremberi kesempatan kepada.duni* bisnis swasta' BUMN dan Koperasi sena ma$yarakat untulr berpaniiipasi sebagai penyedia, pengelola dan p**b{i energi, khususnya dalam penguasaan .teknologi, manaiemen, serta barang energi ir**rnr*r, prld,rL energi, Sas"rr' progtam ini meliputi penguasaan produksi d*t*m negeri serta per:-ingkatan kemampuan dalam mengelola dan memasarkan produk energi yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi. pengembangan teknologi tepat go*, yirrg diarahkan'paJa barang-barang mass production. Begitu pula-mendorong i-rrd.rsiri Jahm ,rrgrri melalui pimaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan indristri dalam negeri, melalui prioritas pensgunaan produksi dalam ,r*g.rl Seiain itu perlu dilakukan strandarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.
Dalam rangfua meningkatkan pemanfaatan batubara maka diperlukan kaiian migas, pengembangan teknolagi Coal Bud Mrthnn, (CBM). Untuk fibidang iipil rL"r, irajian yang meliputi penelitian cadangan migas baru dan kajian teknologi pengolah limbah migas.
Psndger.{cuNAN KETENAGALISTRIKAN pembangunan ketenagalistrikan nasional, beberapa program prioritas akan dilaksanakan meliputi:
Untuk mewujudhan
XI-56
1. Pnocneu PrurNcretnN Kueutes Jese Pnrayeuex SeneNn
DAN
PneseneNe
Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan agar aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh tenaga listrik semakin mudah, efisien dan harga yang wajar serta didukung oleh kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai standar yang berlaku. Kegiatan Pohok yang dilakukan terutama unruk pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan. Ruang lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi dan repowering pembangkit y{tg ada; konversi pemanfaatan BBM ke alternatif energi lainnya seperti gas. Selain itu, pembangunan pembangkit baru diarahkan unruk memanfaatkan potensi energi setemPat sebagai contoh PLTU Mulut Tambang (Mine Mouth) kalori rendah dan PLTP serta pembangkit dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti PLT Piko/Mikro/Mini Hidro dan PLTS (pembangkit lisrik tenaga surya). Pemanfaatan PLT?, PLT Hidro dan PLTS ini dimaksudkan pula sebagu upaya, pengembangan pembangkit listrik berwawasan lingkungan. Perluasan jaringan transmisi dan distribusi dilakukan untuk mengurangi bottle-neck dan interkoneksi antar propinsi unruk menambah keandalan dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun kegiatan pembangunan listrik perdesaan diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan saraoa penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. Ruang lingkup kegiatan meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil, pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serra gardu distribusi.
2.
Pnocn
lu
PnvvEupunNAAN
REsTRUKTLJRTsAsT
DAN Rmonuesr
SARANA
DAN PRASARANA
Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana secara benahap bertujuan unruk menciptakan industri ketenagalistrikan yang mandiri, efisien, handal dan berdaya saing tinggi di pasar renaga listrik yang direncanakan dimulai tahun 2007. Sasaran pada program ini yaitu menerapkan model/struktur industri ketenagalistrikan berikut jadual implementasinya, daerah pemilihan kompetisi dan fungsi penyediaan (pembangkit dan pembelian curah); menciptakan perangkat regulasi yang jelas dan kondusif serta meniadakan segala macam peraturan yang menghambat investasi di bidang ketenagalistrikan. Selain itu melanjutkan program restrukturisasi ketenagdistrikan sehingga diharapkan akan tercipta kompetisi yang sehat di industri ketenagalistrikan baik unruk sektor hulu maupun sektor hilir. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi pengkajian mengenai model,/struktur
xI-57
industri ketenagalistrikan; penyehatan asset' pengembangan organisasi dan peningkatan krrir*prran matrajerial serta finansial secara bertahap dan sistematis; p.*.J*hrn industri kelisuikan menunrt fungsi penyediaannya (unit usaha
disuibusi); PenefaPan.lcompetisi i.*l*ttgkh, unit usaha transmisi dan unit usaha yang ada dan mengunlang usaha
melalui irnbundling usaha penyedia renaga listrip tenaga liitrik baru; pelakr"rruao subsidi yang tepat -sasafan (benefi'ciary)i serra penyusunan peraturan pemenntah dan petuniuk teknis yang qTdukung yang p*laksaoran UU hio. Z0l200i renrang Ketenagalistrikan agar tercipta iklim kondusif unmk investasi.
n**Ar
3. PnoCnRnn
PrnngCKete.N AKSESTBILITAS FsMErul.'[AH DLnRAH, KOpnnRSr
DAN MASYARAKAT TERHADAPJASA PunveNm+ snnene DAN PRASAAANA
Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan untuk lebih M"syara'kat terhadap"Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana dituiukan memberikan k*r.-p*rnn kepada pemerintah d*erah, swasta' masyarakat dan
Khusus koperasi (pelaku) .rrrirrk lebih terlibat dalam pengelolaan usaha kelistrikan. ooiok Peiodr, akan diberlakukan Penenrsan pinjaman sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.35IKMK/1AM dan akan diberlakukan jika memungkinkan untuk pelaku lainnya.
adalah, di daerah yang_ belum dilistriki, swasta' kop*rnii, pemd" dun ri"uyarakat (pelaku) . d"f1t membangun pembangkit dan peiyalor*nnya sesuai dengan p*rutrrrrt. yang berlaku. Sedangkan untuk daerah yang ke sudah terinterkonehsi jarlngan listrik (on grid), pelaku dapat menjua] listriknya listrik pembangkit jaringan dengan *.*r*f"*ikun pot*oii energi $etempat untuk i*r*lr,rk petbarrgkit skala kecii melalui skema PSK Tersebar (Pembryght Skala Kecil Teknologi frergi untuk Rakyar dengan Sumber Energr Terbarukan). Para skema curah dan f.lrt dapat irrgu iiberi pehlalg untuk memanfaatkan i,r*rry*l*knn t*..pid, korrsrrmin di kawasan tertentu. Upaya lain adalah pembinaan bagi daerah daiam meningkatkan kemampuan membangun dan mengembangkan
Kegiatan pokok program
ini
"
kemampuan pengadaan listrik di daerahnya'
4.
PnOCnem PnuCueSnAN DAN PrwCnmnnNGAN Aprmnsl DAN TnKNOLOGI SERTABISXIS KETENAGALISTRTKAN
program penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis s'wasta Kerenafafstrikan"firujukan untuk memberi kesempatan kepada dunia bisnis n*sionJ, BUMN dan Koperasi serta masyarakat untuk berpartisipasi sebagai khusyyya dalam penguasaan aplikasi f.r,y.din, pengelola d*r, p*mbeli tenaga listrik, d*r,'trkoiogf, manairrri*rr, ,*** p*t"saran pr,oduk ketenagalistrikan termasuk yaitu meningkatkJo perrguasaail iptek ketenagalistrikan.. Sasaran Prosram ini industri dan jasa negeri dalam *."i"[r.rrry* L**r*p'an penguasaan barang_dan ketenalafistrikrn nasional t.nt peningkat*n -kemampuan dalam mengelola dan memas*arkan produk lcetenagalistrikan yang berkualitas.
XI-58
Kegiatan pokok yang akan dilalcukan meliputi pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production. IJpaya-upaya kebijakan strategis dalam rangka alih teknologi asing dalam industri ketenagdistrikan serta mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu unruk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri. Selain itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri serta pendidikan dan latihan bidang produksi dan jasa serta manajerial ketenagalistrikan akan terus digalakkan secara luas.
XI-59
PgMnINGUNAN BroeNc SUunBn DeyeALAM DAN LINcTTNGAN Hroup
Ben
XII
PRrseNGr.rNAN BronNc Sunnnrn Deve Arenn DAN LTNcTUNGAN HIoup A. UULIM Pembangunan sumber dzyaalam dan lingkungan hidup merupakan vp^yauntuk memanfaatkan sumber daya alam bagi sebesar-bes^rnyakemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga tidak mengurangi kesempatan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terjamin. Dengan kata lain, sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran dan fungsi ganda, yaitu sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi (natural resources based economy) dan sebagai penopang/penyangga sistem kehidupan (natural resonrces and environment). Sumber daya dam dapat dianikan sebagai seluruh sumber daya, yang mencakup materi, energi, dan set informasi serta jasa lingkungan yang terdapat di alam. Sementara lingkungan hidup dianikan sebagai ruang atau wadah di mana manusia melangsungkan kehidupannya sekaligus tempat di mana sumber daya alam berasal. Dalam pengertian tersebut, lingkungan hidup mencakup seluruh ruang yang ada di muka bumi, termasuk bentang alam yang telah dikonversi oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya rneliputi kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan pertambangan, kawasan industri, dsb.
itu,
Dengan pengertian tersebut, persoalan yang dihadapi di bidang sumber daya alam berbeda dengan di bidang lingkungan hidup, walaupun keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Persoalan pokok di bidang sumber daya alam adalah pemanfaatan dan pengelolaan, sedangkan di bidang lingkungan hidup addah perlindungan dan pelestarian fungsi.
Sumber daya alam berperanan besar sebagai tulang punggung dalam pertumbuhan perehonomian nasional Indonesia pada saat ini, dan masih alcan diandalkan pada jangka menengah mendatang. Hasil pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hasil humn, hasil perikanan, hasil pertambangan dan hasil penanian telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai sebesar 30o/o pada tahun 2001, dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 57o/o dari total angkatan kerja yangade. Namun, besarnya kontribusi tersebut di lain
pihak telah memicu pula terjadinya pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif terhadap sumber-sumber daya alam yang ada. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi sumber daya dam dan lingkungan hidup semakin menunrn kualitas (degradasi) dan kuantitasnya (deplesi), bahkan mengarah pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan.
xII-1
Permasalahan yang memicu timbulnya kerusakan lingkungan adalah tidah menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam oleh sektor-sektor pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam. Disamping itu, sejalan dengan masih terpuruknya situasi ekonomi dan bertambahnya tingkat kemiskinan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam sebagai komoditas primer akan terasa semakin agresif dan eksploitatif. Faktor-faktor lain yang juga memicu terjadinya kerusakan adalah lonjakan jumlah penduduh, pola produksi dan konsumsi y*ng ddak berkelanjutan, gaya hidup yang boros, dan liebijakan pembangunan yang cenderurg bersifat longgar dan ddak konsisten terhadap keberlangsungan daya dukung dan kualitas lingkungan.
Demikian kondisi urnurn yang memuat perkembilngan dan permasalahan di bidang pembangunan sumber daya alam dan linglcungan hidup secara makro. Selanjutnya, disampaikan kondisi umum secara sektoral yang meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup.
Di
sektor pertanian, pembangunan pangan dan pertanian ditujukan untuk meningkatlcan ketahanan dan kemandirian pangm serta meningkatkan lcesejahteraan petani. Kedua tujuan ini dipisahkan atau dibedakan karena ketahanan pangan merupakan mandat yang diberikan kepada sektor pertanian agar dapat diamankan, meskipun tidak dianikan bahwa kesejahteraan petani dilupakan atau ditinggalkan. Peningkatan kesejahteraan petani dijadikan tujuan utama karena selama ini pembangunan pertanian lebih ditujukan kepada peningkatan kontribusi produlcsi komoditas /hasiI pertanian terhadap perekonomian nasional, dan diasumsikan bahwa dengan peningkatan produksi pertanian dan kontribusi sektor pertanian berarti meningkat puia kesejehtaraan petani.
Produksi hasil-hasil pertanian telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomi*n nasional. Selama kurun waktu 2000-2003 kontribusi produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam pembentukan PDB rata-ra;ta mencapai L5,5a/o, yang sekitar separuhnya berasal dari produksi hasil tanaman bahan makanan. Dilihat perkembangan selama lima tahun terakhir sejak rahun 2000, total PDB pertanian, perikanan, dan kehutanan meningkat rata-rata 3,4olo per tahun ftarga konstan mhun 2000). Peningkatan produksi pertanian dan kontribusi sektor pertanian yang cukup dnggi seolah menunjukkan adtn:1ra peningkatan kesejahteraan petani. Namun data yang ada menyatakan tidalc demikian. Kondisi umum sektor pertanian kini dicerminkan antara lain oleh rendahnya produktivitas petani sebagai akibat terus meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian bersamaan dengan semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat meningkatnya alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian pada umumnya. Meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian ditunjukkan oleh hasil sensus pertanian yang mempedihatkan adanya kenaikan jumlah rumahtangga pertanian dari 2I,5 juta pada tahun 1993 menjadi 25,6 juta pada 2003. Konversi lahan yang
XII.2
terjadi juga telah menyebabkan menyusutnya luas lahan baku sawah dari sekitar 8,3 juta yang pada tahun t992 menjadi sekitar 7,8 jwahektar pada tahun 2000. Efelc dari kedua hal tersebut addah semakin menyempitnya luasan usahatani, yang ditunjukkan oleh semakin besarnya jumlah petani gurem dari 50,8o/o patda 1993 menjadi 53,5/o pada 2@3. Hal ini juga mengindikasikan adrnya stagnasi atau penunrnan produktivitas dan kesejahteraan petani. Berdasarkan kenyataan tersebut, landasan pemikiran perlu dibalik yaitu dengan meningkatkan kegiatan usaha dan
pen&patan petani yalrr1 berarti pula kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian akan meningkat.
Di samping terus meningkatnya jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian serta berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian, sektor pertanian juga menghadapi kondisi semakin terbatasnya pasokan air untuk irigasi dengan semakin menunrnnya cadangan air di bendungan dan waduk-waduk besar akibat rusaknya daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai, serta menurunnya daya dukung prasarana irigasi. Hal lain yang terjadi adalah pengelolaan sistem budidaya penanian yang ddak ramah lingkungan, misalnya penggunaan pupuk dan pestisida yang melebihi ketentuan.
Di
bidang pangan, tingkat konsumsi beras ddam kurun waktu L990-20Cf. meningkat rata-rata sebesar 0,5olo per tahun, dengan tingkat konsumsi langsung saat ini sebesar 107,4 kg/kapita/tahun atau konsumsi total sebesar l3lkglkapit^/tahun. Dengan angka ini serta tingkat populasi tahun 2003 sebest 216,9 juta orang, maka total konsumsi adalah sebesar 28,4 jvta ton. Sedangkan tingkat produksi tahun 2003 adalah sebesar 53 juta ton gabah. Serclah dikurangi dengan susut serta kebutuhan untuk benih dan pakan ternak, maka beras yang tersedia untuk konsumsi adalah sebesar 27,0 juta ton. Dengan demikian, tingkat ketersediaan dari dalam negeri adalah sebesar 95olo.
Dengan ketersediaan ini maka tingkat konsumsi energi adalah sebesar 3.211 kkal yang sudah melebihi dari skor pola pangan harapan ePfD sebesar 2.200 kkal. Yang menjadi permasalahan, tingkat konsumsi energi tersebut belum rnemenuhi skor PPH karena hanya mencapai skor 66,7 (dari skor 100). Rendahnya capaian skor PPH disebabkan karena ketergantungan konsumsi terhadap zumber energi dari karbohidrat terutama beras masih sangat tinggi bahkan melebihi dan sangat kekurangan pada pangan hewani, sayur dan buah. Sementara konsumsi sumber energi dari beras hanya dibutuhkan sebesar 1.100, tingkat konsumsinya sudah mencapai 2.L04 kkal, untuk pangan hewani yang dibutuhkan sebesar 264lckd hanya memiliki tingkat konsumsi 76 kkal. Selain itu, tingkat ketersediaan daging ruminansia pada saat ini hanya 0,63 juta ton, daging unggas hanya sebesar 0,37 juta ton, dan telur hanya 0,6 juta ton.
Memperhatikan kondisi ini maka dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, arah pembangunan pangan ke depan adalah: (a) mempertahankan produksi pangan sesuai dengan penumbuhan penduduk agar ketersediaan pangan dari dalam negeri
XII-3
dapat dipertahankan dalam rangka kemandirian paugan; (b) melakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan (c) meningkatkan produksi pangan hewani untuk meningkathan pemenuhan gizi dalam rangka memenuhi PPH dalam rangka mendukung peninglcaan kualitas sumber daya manusia.
Bidang usaha non'pang{n perlu lebih ditekankan pada peningkatan pendapatan petani tgar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannnya. Dalam rangka mendukung ini maka sa$aran yang ingin dicapai adalah peningkatau kemampuan petani untuk dapat memprodulcsi komoditas pertanian yang memiliki daya saing, baik harga dan mutunya. Duyasaing harga ditentukan oleh produktivitas dan untuk mutu ditentukan oleh pemenuhan standar dan peningkatan mutu komoditas pefianian. Dukungan pemerintah yang diperlukan adalah mendorong terjadinya peningkatan produlctiviras dan peningkatan mutu komoditas pertanian. Dengan meningkatnya daya saing komoditas ini maka pendapatan petani akan meningkat, kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi (PDB) juga meningkat,
serta peningk*tan ekspor non migas dan penyerrPan t€naga kerja dengan produktivitas tinggi akan semakin besar pula. Sehubungan dengan itu, pembangunan penani*n non-pangan diarahkan pada pensuatan dan peningkatan kemampuan pelaku usaha pertanian terutama petani kecil agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing yang didukung dengan pengembangan kelembagaan dan perlindungan dari persaingan tidak sehat sesuai peraturan internasional yang berlaku, Beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut adalah, Dgrla,Etfu meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Kedua, semakin menurunnya ketersediaan air, antara lain knrena semakin berkurangnya pasokan air yang disebabkan pengelolaan kawasan hulu yang tidak memperhatikan konservasi dan kelestarian lingkungan. Ketiga. jumlah petani dan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sangat besar, kemampuan mereka terbatas dan luas pemilikan lahan sangal terbatas, sehingga akses terhadap sumberdaya produktif (pasar, teknologi, modal) sangat terbatas. Keeqrpat, peningkatan ketergantungan pada pengsunaan pupuk kimia, pakan pabrikan (pellex)
relah menurunkan daya saing komoditas karena harga input tersebut semakin meningkat $ementara harga output cenderung tetap bahkan rnenurun dengan semakin meningkatnya produksi, sehingga marjin petani semakin menurun yang berakibat rnenurunnya dtya saing dan pendapatan petani. Penurunan pendapatan juga tidah merangsang aplikasi teknologi baru untuk peningkatan produktivitas dan mutu komoditas. Sementara itu, kebijakan pembangunan nasional selama ini cenderung berorientasi ke wilay*h daratan dengan dominasi sektor-sektor tertentu, sehingga kurang memperhatikan dan memberi ruang ynng memadai bagi potensi sektor atau bidang lain, seperti kelauran, yang mempunyai potensi besar dalam mensejahmrakan bangsa dan rakyar Indonesia. Apabila dilihat dari kontribusinya terhad*p PDB
XII.4
nasional, bidang kelautan ruta.-rete setiap tahunnya dapat menyumbang lebih dari 20Vo dari PDB nasional. Kontribusi terbesar diberikan oleh kegiatan pertambangan minyak dan gas, dan diikuti oleh kegiatan-kegiatan industri maritim, perikanan, jasa angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan laut, dan jasa-jasa lainnya. Secara hhusus, kontribusi sub-sektor perikanan mencapai sekitar 2,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2002. Apabila kegiatan pengolahan produk perikanan dimasukkan dalam perhirungan, kontribusi PDB sektor perikanan terhadap PDB nasional mencapai sekitar 10 persen. Selain itu, produk perikanan juga telah mampu menjadi salah satu sumber ketersediaan bahan pangan (protein hewani) bagi masyarakat.
Dalam kurun waktu 200G2002, totd produksi perikanan dan volume elspor hasil perikanan menunjukkan peningkatan y^ng signifikan. Total produksi perikanan tangkap dan budidaya telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,4 persen per tahun. Pada tahun 2000 produksi tersebut mencapai sebesar 5,1 juta ton, dan pada tahun 2002 meningkat menjadi sebesar 5,7 juta ton. Dilihat dari struktur produksi, perikanan tangkap masih tetap mendominasi jumlah produksi perikanan secara nasional dibandingkan dengan perikanan budidaya. Sementara itu, volume ekspor hasil perikanan pada tahun 2000 mencapai 0,5 juta ton dengan perolehan devisa sekitar US$ 1,7 milyar. Perolehan nilai devisa ini menurun pada tahun 2002 menjadi sekitar US$ 1,6 milyar dengan volume ekspor mencapai sekitar 0,7 juta ton. Turunnya nilai ekspor perikanan Indonesia disebabkan beberapa kendala antara lain: (a) penuntnan harga jud produk perikanan di pasar internasiond, (b) beberapa negara pengimpor memperketat persyaratan dan ateu memasukan persyaratan baru terutama yang terkait dengan mutu dan izu lingkungan, (c) beragarnnya jenis produk perikanan yang diekspor, dan (d) tarif impor yang masih tinggi.
Dalam penyerapan tenaga kerja, sub-sektor kelautan dan perikanan secara langsung mampu menyerap lebih dari 3,1juta orang nelayan dan pembudidaya ikan pada tahun 2000 dan meningkat menjadi sebesar 3,3 juta orang pada tahun 2002. Secara ddak langsung, sub-sektor ini juga telah mampu memberikan dampak (multiplim tftrt) yang cukup luas bagi penyediaan lapangan kerja di sektor-sektor terkait yang diperhitungkan mencapai sekitar 20 juta orang. Selain itu, sumber daya, kelautan dan perikanan juga dapat dicerminkan dari luasnya cakupan areal terurnbu karang yang ada, yaitu sekitar 85.700 km2 atau 30o/o dari kekayaan terumbu karang dunia. Sementara itu, kawasan mangroye Indonesia saat ini diperkirakan seluas 3,2 juta hektar, yang terdiri dari 89 jenis sehingga merupakan keanekaan mangrove terbesar di dunia. Dengan demikian aset ekonomi zumber daya laut yang besar tersebut lce depan dapat meniadi tumpuan dalam pembangunan perekonomian nasional, apabila dikelola secara terencana, efisien, dan berkelanjutan.
Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan kegiatan identifikasi potensi sumber dayr wtlryah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta
xII-s
konservasi melalui identifikasi kawasan konservasi laut daerah, pengeloiaan dan rehabilitasi terumbu karang berbasis masyarakat, budiday* (siloo'fi'sheries), dan pesiiir dan pulau-pulau kecil. Dalam rangka mengamankan penaraan ruang wilayah -*,r*-bu daya hut dan mengurangi kerugian negara akibat irelestarian potensi pencurian ilan di Zan* Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta--.mencega! p*rr*ngkapan ikan secara illegal, telah dilakukan pembe''ahan sistem perijinan kapal iknn, lihurusnya kapal y*ng L.roperasi di ZEEI. Selain itu, teiah dikembangkan pula sistem VMS/MCS i"*g/ monitiri.ng system/moniroring cantrolli'ng and suraeiknce) untuk memanrau kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Penerapan sistem-sistem tersebrrijuga telatr didukung dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana, dan pengawi"o op.ru"ional yang berbasis masyarakat (SIS\fASMAS) t1.h **uy"ruk"i sete*pat. DJam rangka penyelesaian p-engelolaan batas. maritim antar negara, telah dilakuhan pembahasan secara intensif dengan para pihah yan-s berwenaig. Namun, upaya ini belum dapat menyelesailcan semua wilayah perbatasan dengan 10 negara tetangsa secara tuntas. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ke depan aftan ditekankan pada nsaha-usaha yang berlandaskan kepada keberlaniutan, dan mencegah tindakan yang merusak ekosistem yang ada. Beberapa kegiatan dapat ditempuh antlrr^ lain melalui penyediaan alternatif mata pencaharian dan kegiatan ekonomi produhif yang bidrelanjutan dan pemanfaatan iptek yalg ramah lingkungan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Selain itr, j.rg"- akan ditempuh melalui kegiatan perlindungan d*n pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang didasarkan pada panisipasi masyarakat lokal.
Berbagai rantansan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pem*nfaaian sumber daya kelautan dan perikanan di atas, baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyaralcat pesisir dan nelayan mauPun pedindungan
sumbei daya kelautan dan perikanan, antara
lain
adalah:
(1)
adanya ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya; (2) timbutnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yans semakin meningkat di kawasan pesisir terutama di beberapa wilayah-padat kegiatan; (3) adanya konflik penggunaan ruang l1ut da1 pesisir yang
terjadi hampir
di t.*ttt
wilayah padat kegiatan; dan t+) banyaknya Pt"k:I.
pemanfaatan s.rmber daya kelautan dan perikanan secara ilegal dan merusak baik yang dilakukan oleh kapal asing maupun domestik. Permasalahan tersebut banyak iiselabkan renrrama oleh belum optimalnya pengendalian dan pen$awasan rcrhadap pemanfataan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain iru, ranrangan dan permasalahan lain yang dihadapi meliputi: konfisi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang hidup dalam kemiskinan yang pada saar ini sebanyak sekitai 80Vo; adanya pemahamffiLyaflgsempit dalam implementasi otonomi daerah dan belum lenghapnya perangkat peraturan operasional; era globalisasi yang telah menimbulkan hecenderungan terjadinya unfai,r trad.e dalam
XII-6
pengembangan sektor kelautan dan perikanan di pasar internasional; kurang tersedianya data dan informasi yang lengkap, terkini dan akurat; serta lemahnya pemanfaatan teknologi. Belum diinternalisasikannya sektor kelautan dan perikanan dalam benmk budaya kelautan nampaknya telah memudar sebagai akibat kebijakan pembangunan di masa ldu hurang begitu memperhatikan peran pembangunan kelautan dan perikanan ddam pembangunan nasional. Selanjutnya di sektor kehutanan, sejak awal tahun l970an sumber daya hutan telah dimanfaatkan sebagai salah satu modal pembaagunan ekonomi negara melalui pemanfaatan kayu log untuk ekspor maupun pengembangan industri berbasis kehutanan. Namun, karena lemahnya sistem pengelolaan hutan selama ini telah menyebabkan ketidakpastian usaha kehutanan dalam jangka panjang. Sistem pengelolaan hutan yang didominasi oleh pemberian hak pengelolaan hutan kepada pihak-pihak teftentu secara tidak transparan telah menyebabkan suburnya kasus KKN yang mendahulukan kepentingan jangka pendelc unmk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat. Tingginyabiaye ekonomi pengelolaan hutan dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan perencanaan kehutanan kurang efektif atau bahkan tidak berjalan sehingga terjadi peldrsanaan tebang bedebih (oon cutting), pembalakan liar (illegal loggi.ng), penyelundupan kayu ke luar negeri dan lain-lain tindakan ilegal. Di pihak lain, alokasi zumberdaya hutan yang lcurang adil mengakibatkan banyaknya klaim atas
lahan hutan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, upay^ untuk mengimplementasikan pengelolaan hutan produlsi secara lestari, serta perlindungan dan konservasi hutan lindung dan kawasan konservasi lainnya, lcurang mendapat dukungan bailc dari dunia usaha kehutanan maupun sebagian besar masyankat.
Praktik penebangan liar menimbulkan damFak yang lebih luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS), hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk kehutanan di masa depan, rerganggunya kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitar hutan, hilangnya sumber pendapatan nasional sefta mengancanx ekosistem kehidupan yang lebih luas. Selain akibat penegakan hukum yang lemah, situasi kritis tersebut disebabkan oleh permasalahan yang sangat mendasar, yakni sod penguasaan lahan (and tmurQ yang sarat masalah, praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari sena kebijaksanaan yang kurang tepar, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti terhambatnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang menyebabkan timbulnya konflik sosial serta ddak berjalannya ssftanisms pasaf,. Dengan kondisi hutan yang cenderung makin kritis tersebut, pembangunan kehutanan ke depan harus mengaor pada prinsip berkelanjutan dan berkeadilan dengan melakukan perubahan paradigma pembangunan yaitu dengan melakukan pergeseran orientasi dari pengelolaan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya (resowces-based m4nagernenr), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pergelolaan sumberday^ y^ng lebih berkeadilan dengan melibatkan sebanyak
)gI-7
mungkin para pihatc rerkait demi terjaganya lcelestarian hutan untuk dapat fimanfaatkar, ,rC"r" optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
itu, sumber daya mineral dan pertambangan merup*kan salah satu sektor yans memberikan andil cukup besar dalam menyumbang peretonomian nasionai. Hasil perrambangan minyak dan gas bumi selama ini menjadi tumpuan perekonomian Indonesia, walaupun masih memberikan kontribusi yang cukup iignifikan, namun sejak tahun 1996 peranannya terus menurun. Apabila pada tahun tige sumbangan migas mencapai 43o/a dadAPBN, maka pada tahun terakhir (2003) menurun menjadi Ltoy* sekitar 22,9o/o dari APBN. Sehubungan dengan terus menufunnya kemampuan produksi minyak mentah, maka dikhawadrkan Sementara
sumbangan yang diberikan oleh migas juga akan mengalami penurunan- Sampai saat ini, cadangan minyak bumi sehitar 9,2 miliar barel dan dengan tingkat produksi setiap tahun sebesar 450 juta barel, maka apabila tidak ditemukan lagi cadangan baru, diperkirakan pada sekitar 9 tahun lagi cadangan minyak kita tidak dapat
diproduksi lagi. Sementara itu, cadangan gas bumi terbukti tahun 2002 sebesar 9A3 TCF belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena adanya beberapa kendala persaingan urirt Negara penghasil gas bumi semakin kuat. Pada tahun 2Q02 dari cadangan yang ada baru dapat dimanfaatkan sebesar 3,0 TCF yaitu di Naxuna, Bontang, dan Sumatera. Sementara itu produksi lapangan gas bumi di Indonesia untuk lapangan baru menunggu kepasti*n kontrak dengan pembeli terlebih dahulu dan kemudian setelah itu baru dikembangkan, sedangkan beberapa negara produsen lain seperti Malaysia dan Australfu telah siap dengan produksi, sehingga dari sisi supqlry Indonesia selalu kalah efisien dan akhirnya kalah dalam bersaing.
Pertambangan sumber daya mineral juga memberikan peranan besar dalam perekonomian nasional. Hingga $aat ini masih memberikan kontribusi yang sangat terarti rerhadap penerimaan pemerintah, seperti dmah, nikel, bauksit, tembaga dan batubara, serta emas dan perak yang mengalami kenaikan produksi. Namun demikian, secara umum penerimaan negara dari hasil tambang mengalami penurunan. Kecenderungan penunrnan tersebut disebabkan antara lain oleh **rrg.rrtoya nilai rupiah dan penurunan harga hasil tambang di pasar internasional. selttor pertambangan j,tg" mengalami penurunan. Penyebab Investasi berkurangnya kegiatan usaha pertambangan dan menurunnya investasi_ disebabkan oleh informasi investasi yang terbatas, tidah adanya kepastian hukum dalam berusaha, otonorni daerah yang meilghasilkan berbagai peraturan daerah yang sangat beragam anrara satu daerah dengan daerah lainnya, serta adanya konflik kepentingan dengan pengembangan sektor lainnya terutama dengan sektor kehutanan. Selain itu potirik dan ekonomi yang belum berakhir menyebabkan keengganan adanya gejolak .rrrrtrrl sektor pertambangan. Kondisi menanamkan modalnya in reitoi permintaan pasar dunia terhadap bahan tambang semakin berkurang karena adanya kelesuan ekonomi dunia secara menyeluruh, serta adanya bahan substitusi Peilgganti
-di
di
XII-
8
bahan ambang untuk industri, misalnya fiber glass sebagai pengganti seng, serat optik menggantikan tembaga, dan masih banyak lagi contoh lainnya.
Di
samping itu, pembangunan peftambangan juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi kerusakan lingkungan yang menjadi permasalahan di lapangan. Sifat usaha penambangan (terutama penambangan terbuka) adalah merubah bentang alam sehingga akan menyebabkan perubahan ekosistem dan habitat yang ada. Perubahan ini apabila terjadi dalam skala besar akan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan yarn1 berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Persoalan lain dibidang pertambangan adalah kerusakan lingkungan lokasi tambang karena tidak adanya penanganan terhadap lokasi tambang yang sudah tidak teryakai. Selain itu meningkatnya kegiatan pertambangan tanpa ijin @ETI) juga memberikan permasdahan yang cukup rumit pada peningkatan lingkungan maupun pada kelestarian produksi tambang. Kasr.rs longsornya tambang yang menyebabkan korban jiura pada pertambangan emas di beberapa lokasi adalah akibat praktek pertambangan liar yang masih sulit dikendalikan. Selanjutnya, berbagai permasalahan lain dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup juga masih memerlukan perhatian untuk segera diselesaikan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun daerah masih belum berjalan dengan baik. Hingga saat ini baru 5 selctor (sektor energi, kehutanan, pariwisata, permukiman dan pertambangan) yang memiliki Agenda 21 sektord, dan hanya beberapa daerah saja yang telah memiliki Agenda 21 lokal. Implementasi Agenda 2t juge belum tercermin secara nyata dalam rencana strategis dari masingmasing departemen maupun program pemerintah daerah sehingga penerapan dan institusionalisasi pembangunan berkelanjutan belum berjalan dengan baik.
rendahnya kualitas pengelolaan penataan ruang di daerah mengakibatkan cumpang tindihnya kegiatan dan eksploitasi berlebihan terhadap
Disamping
itu,
sumber daya alam dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Penerapan tata kelola yang baik (Sood gooernancQ melalui pelaksanaan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, dan paftisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum berjalan baik. \Uflalaupun telah dihasilkan berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan lingkungan hidup, vpaya penegakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menikmati lingkungannya masih sangat
rendah. Tumpang tindih peraturan yang diakibatkan oleh rendahnya koordinasi sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta kualitas aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan belum optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia.
Dari uraian di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa faktor pembangkit terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Pertama, lemahnya kebijakan kependudukan dan penataan ruing, khususnya
)(II-
9
yang mengdribatkan penumbuhan penduduk yang masih tinggi dengan pola distribusi permukiman yang tidak seimbang (antara Jawa-Bali dan Luar Jawa, antar kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, antara perhotaan dan perdesa;ttt, anrara wilayah pesisir dan pedalaman). Kgdua, kebijakan ekonomi yilng cenderung memberikan insentif terlalu besar terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, dan tidak diimbangi dengan upilya pemulihan kerusalcan maupun penghargaan yans layak terhadap jasa lingkungannya (bahan bakar dan energi murah, air murah, konversi lahan subur/beririgasi terlalu mudah, pengelolaan HPH dan HTT yang kurang baik, dsb). Ketiga, lemahnya kelembagaan yang ditandai dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, kurartgnya anggaran, dan praktek tata kelola (goaemance)yang belum baik. Hal ini semakin sulit harena proses otonomi daerah dan euforia reformasi dewasa ini cenderung melahirkan 'ego-kedaerahan' dibandingkan dengan semangat kerja sama antar daerah. Di lain pihak, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak menganut asas batas daerah (administrasi) tetapi runduk pada batas fungsi ekologi. Keempat, faktor sosial budaya, khususnya sikap, perilaku, mentalitas, dan persepsi publik yang tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini semakin kentara di masyarakat perkota'atr yang ditandai dengan rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup. Akibarnya persoalan lingkungan hidup seperti pencemaran sungai, polusi udara, pencemaran tanah dan air, persampahan, sanitasi lingkungan, dsb. semakin tidak terselesaikan dan selalu dianggap sebagai tanggung jawab pemerint*h saja. Kelima, faktor eksternal seperti pengaruh krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir tahun 1997 yang dampaknya masih terasa sampai sekarang, dan diikuti oleh krisis politik yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik. Faktor eksternal lainnya adalah pengaruh global dan runtutan dunia internasional yang mau ddak mau akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan HIDUP fi Indonesia, seperti ketentuan dalam \ilfTO, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, dan sebagainya.
B.
$.q,s.q.nnN PTUBANGUNAN
Sesuai dengan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi seperti digambarkan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah 20051009 adalah pengarusutamaan (rndinstrearnlng) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan, yang perlu didahului oleh upaya-upaya sebagai berikut: (t) Memanfaatlcan potensi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efisien, optimal, afil, dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian nasional, (2) Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemaron semakin menurun; (3) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yffig rusak; (4) Mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik untulc dimanfaatkan secarfl berkelanjutan, serta meningkatkan mutu dan potensinya; dan (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; melalui perbaikan dan pengendalian faktor-faktor yang
xII-
10
memicu terjadinya kerusakan, Nfiaralain: penegalran hukum, penyerasian peraturan perundangan, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas instansi dan antar pemangku kepentingan, pemanfaatan iptek, peningkatan panisipasi masyarakat lokal, dan penciptaan sistem intensif dan disintensif yang tegas.
di
sektor pertanian, sasafan yang iogio dicapai adalah pertumbuhan sektor pertanian rata-rarta diperkirakan sebesar (akan disampaikan kemudian) dalam tahun 2005-2009. Dalam periode tersebut, Secara khusus
perrumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan (tabama), taneman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, d"o perikanan masing-masing sebesar ............ (akan disampaikan kanudian). Pernrmbuhan sektor pertanian tersebut diharapkan dapat diiringi dengan penyerapan tenaga kerja di sektor lain sehingga sektor pertanian tidak dibebani dengan keharusan untuk dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Sasaran tersebut dicapai melalui sasaran antara, yaitu: (.) Mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan sekitar minimal 9006 dari kebutuhan domestik, (b) Meningkatkan ketersediaan pangan hewani dari dalam negeri, G) Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras, (d) Meningkatkan kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdtyasaing tinggi.
Dalam mendukung pembangunan nasional, sasaran pembangunan sub-sektor kelauran dan perikanan pa& 5 tahun mendatang yang akan dicapai antara lain meliputi: 1. Produksi perikanan sebesar ..... juta ton (akan disampaikan kemudian) yang berasal dari peningkatan produksi perikanan budidaya dan penangkapan 2. Penerimaan devisa dari elcspor hasil perikanan sebesar US$...... (akan disampaikan kemudian) miliar,/tahun 3. Konsumsi ikan masyarakat Indonesia sebesar (akan disampaikan kemudian) kg/kapita/tahun 4. Penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan akan semakin besar baik yang terlibat langsung dalam kegiatan penangkapan dan budidaya, maupun yang terlibat disektor industri pengolahan dan pengelolaan
5. 6.
7. 8.
sumberdaya kelautan dan perikanan Penunrnan tingkat pelanggaran pemanfaatan dan perusakan sumber daya kelautan dan perikanan dengan diterapkannya sistem MCS (monitoring, controlling and surveilance) Penurunan jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir melalui perluasan jangkauan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil Penegakan hukum dan penyerasian beberapa peraturan di bidang kelautan dan perikanan Berkembangnya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu
)(II-
11
Sementara itu, sasaran sektor kehutanan yang iugin dicapai dalam pembangunan jangka menengah mendatang adalah : 1. Terwujudnya penegakan hukum dalam sektor kehutanan, khususnya kasus pemberantasan penebangan liar dan penyelundupan kayu; 2, Terselesaikannya pengukuhan kawasan dalam kerangka penfltaan ruang;
3.
4.
Mengoptimalkan nilai t*mbah dan manfaat hasil hutan kuyo dengan mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas industri hasil kayu; Meningkatnya nilai tambah dan m*nfaat hasil hutan non kayu, jasa wisata dan iasa lingkungan;
5. Meningkatnya 6.
7. 8.
pengembangan hutan tanaman sebagai basis bagi pengembangan ekonomi hutan; Meningkatnya upsya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya pada Daerah Aliran Sungai untuk mewujudkan kelestarian hutan dan menjamin ketersediaan pasokan air; Memantapkan penyelenggarilan desentralisasi kehutanan dengan meningkatkan dan mengembangkan pola-pola kemitraan ilntar^ pemerintah, masyarakat dan pengusaha dalam pengelolaan hutan lestari; Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor kehutanan;
ingin dicapai dalam pembangunan sumber daya mineral dan pertambangan adalah upaya inovatif untuk mengatasi penurunan produksi, meningkatkan jumlah cadangan, serta menjaga kelestarian lingkungan Secara khusus, sasaran yang
yang mencakup antara iain: Meningkatnya kegiatan eksplorasi untuk mengetahui cadangan sumber daya mineral, minyak dan gas bumi; 2. Meningkatnya peluang usaha pertambangan kecil di wilayah rcrpencil; 3. Meningkatnya diversifikasi produk pertambangan dengan penerapan good,
t.
4, 5.
mining practices; Meningkatnya rehabilitasi kawasan bekas pertambangan terbuka. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum yang konsekuen dalam rangka memberikan kepastian hukum dan melindungi lingkungan terhadap kegiatan pertambangan;
Selanjutnya, $asaran lain yang hendak dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah: 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; ?, Meningkatnya penataan dan penegakan hukum dalam rangka melindungi dan merehabilitasi sumber daya alam; 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan peduli lingkungan hidup; 4. Berkembangnya partisipasi masyarakat madani dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 5. Terinventarisasi dan terevaluasinya sumber daya alam dan lingkungan hidup.
xn- u
C. Pruonrrns DAN Anen IftntJerlN PnmnRNGUNAN Dalam tahun 2005 - 2009, prioritas pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diletakkan pada PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARLAN MUTU LINGKTINGAN HIDUP. Dalam kaitan itu kebijakan
pembangunan sumber &y^ alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungann ya dan mengurangi kesempata r yangdapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kebijakan umum ini sangat tergantung pada kualitas pengelolaen dan perlindungan sumber drya alam dan lingkungan hidup yang kita miliki seperti sumber daya hutan, mineral dan pertambangan, laut dan perikanan, pangan dan pertanian, air dan keanekaragaman hayati. Untuk itu, arah kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan operasional yang mencakup:
1.
Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara optimal, efisien dan berhelanjutan untuk mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2.
Melindungi fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan daya dukutrgnya terjaga, sekaligus menjamin tersedianya ruang yang memadai untuk kehidupan masyarakat, termasuk pencadangan lahan untuk produksi pangan. Perlindungan tersebut perlu didukung oleh sistem baku mutu lingkungan dan pengenddian limbah yang sesuai dengan karakteristik ekosistem.
3.
Mengembanghan kelembagaan dan instrumen pendukungnya untuk melaksanakan pemanfaatan sumber daya dam dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (Sood gooernance), termasuk penegakan hukum dan perluasan panisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini dapat ditempuh melalui pembentukan kelembagaan (pemerintah dan masyarakat), pengembangan regulasi (tata ruangr eksploitasi sumber daya alam. konseryasi, dsb), mekanisme pasar (insentif untuk fasa lingkunBil, sistem pajak yang melindungi lingkungan hidup, dan sebagainya), dan pengembangan tata nilai sosial ftukum adat, kesadaran sosial, dan sebagainya).
4.
Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan air laut, dan udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas hidup yang bersih dan sehat.
5.
Meningkatkan peran aktif ddam perlindungan lingkungan global (sepeni perubahan iklim, perlindungan hutan, laut, air, atmosfir, keanekaragarnan hayati, dsb) untuk melindungi potensi dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimiliki Indonesia agar tidak semakin terdegradasi
)oI
-
13
alcibat faktor-faktor eksternal dan hanya dimanfaatkan oleh kepentingan asing.
Kebijakan di masing-masing sektor yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan agar selaras dengan kebijakan yang telah digariskan, sehingga pengembangan masing-masing sektor dijiwai semangat keberlanjutan dan keadilan untuk mencapai kemakmuran bangsa. Secara khusus, kebijakan pembangunan
a.
sel*or pertanian diarahkan:
I-Intuk mempeftahankan tingkat produksi beras dalam negeri
dengan
ketersediaan minimal 9)a/o dari keburuhan domestik kebijakan fiarahkan
dengan melakukan pensflmanan lahan sawah di daerah irigasi berproduktivitas tinggi tgar kemandirian pangan nasional dapat diamankan.
b. Untuk meningkathan
ketersediaan pangan hewani dari dalam negeri, kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkathan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
c. Melakukan
diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras diarahkan dengan melakukan rekayasa sosial di bidang konsumsi melalui kerjasama dengan industri pangan untuk meningkatkan
.
d.
minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif dari beras. Peningkatan kemampuan petani diarahkan pada: (i) kebijakan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani dan (ii) pengembangan kelembagaan penanian untuk: meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif, melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat, serta meninghatkan produksi dan mutu komoditas untuk mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri.
Sedangkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada lima tahun mendatang mencakup I per[ama, memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pulau-pulau kecil melalui revitalisasi dan percepatan pembangunan, peninglcatan produksi, kualitas, nilai tambah dan daya saing produk, yang didukung data, informasi dan ipteh yang ramah lingkungan; kedua, mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kesempatan berusaha; ketiga, mengendalikan pencemaran den perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, perairan tawar, dan pulau-pulau kecil; keempat, mengembangkan kelembagaan dan instrumen pendulcungnya dalam rangka pengelolaan dan pemantaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kgli{na meningkatkan peran aktif masyarakat dan sqrasta nasional dan asing dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Secara khusus, pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnyabagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat
xu-t4
di
dalam dan sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan sebagai pendukung sistem kehidupan dan pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup; melakukan konseryasi dan rehabilitasi terhadap sumber-sumber air sehingga sumberdaya ur dapat didayagunakan secara berkelanjutatr; serta mengoptimalkan pendapatan negara dari pengelolaan hutan yang lestari.
yang berada
D. PNOGRAM.PROGRAM
PNTVTNANCUNAN
Unuuk menterjemahkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2005-2009, maka pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup program-program sebagai berikut.
1. Pnocneu PnrvncrerlN
KETAHANAN PANGAN
ini benujuan untuk memfasilitasi
peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasiond. Program
Kegiatan pokok yang akan dilakulran adalah: (1) Pengamanan sawah beririgasi teknis untuk menjaga kemampuan minimal produksi beras dalam negeri; A) Peningkatan produksi yang beragam sesuai pola konsumsi yang bergizi seimbang; (3) Peningkatan stabilitas harga dan ketersediaan pangan sepanjang waktu; (4) Peningkatan akses petani terhadap modal, teknologi dan benih bermutu; (4) Peningkatan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas pangan; (5) Peningkatan efisiensi jaringan penyediaan sarana dan
prasarana produksi, pengolahan, distribusi, dan perdagangan pangan; (6) Pengembangan cadangan sumber pangan alternatif; (7) Perluasan lahan pertanian baru, pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan lahan tidur dengan mengacu padatataruang, serta (8) Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
2. Pnocneu
PnNcrnnneNGAN AcnrsrsNrs
Program ini benujuan untuk menciptakan peluang usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) Menudukung pertumbuhan dan pengembangan kawasan agribisnis komoditas unggulan dengan menitik beratkan pada aspek pengolahan dan pemasaran; (2) Perbaikan mutu produk dan kontinyuitas produksi untuk mendukung pengembantan agroindustri dan ekspor hasil penanian; (3) Pengembangan infrastruhtur untuk mendukung pengembangan sistem agribisnis; (4) Peningkatan akses masyarakat penanian terhadap pasar, sumber-sumber permodalan dan teknologi; (5) Pengurangan hambatan perdagangan barang dan jasa pertanian antar wilayah dan antar negara.
xII-ls
3.
PnOCnem PnrlnuCrntem PrnnnnnnAYAAN
Mlsvnneret PrnteNIAN
Program ini bertujuan untuk meningkatkan_kapasitas maryarakat _pertanian, rr*rr*i petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) Revitalisasi sistem penyuluhan perrattian; (Q Penyelenggaraan dan peningkatan bimbingan dan penyuluhan; (3) Fendidilian dan pelatihan *p*rat pertanian untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dan pelaku agribisnis; (4) Penumbuhan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan skala usaha dan posisi tawar petani; (5) Pembinaan petani untuk m.nin[katkan intensifikasi, rehabilitasi, dan diversi{ikasi pemanfa*tan lahan; dan (6) Pengembangan upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
4.
Pnocnem PnucnnnrnNcAN DAN PTNCnTOmAN SUMBaR Dnve Kn*.utnN
Program ini benujuan untuk mensoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara-lain adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengelola dan mengembangkan, meningh*tkan pemanf*aansumber daya kelautan , meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah pesisir terpadu, mendorong pet''gelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat, serta mengembangkan peningkatan IPTEK dan penguasaan teknologi di bidang kelautan. $asaran program ini adalah menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, tersedianya teknologi yflng tepat guna dan terjangkaq $erra terwujudnya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang didukung dengan perangkat peraturan perundangafr yang maPan. Kegiatan pokok yang akan filaksanakan, antara lain adalah r (1) pengembangan sistem, ,urnrr" dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perik*nan, (2) pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian ,rr*b*t daya kelautan dan perikanan, (3) peningkatrn pentaatan dan penegakan hukum, (4) penyusunan kebijalcan dan peratufan dan perundang-undangan pengelolaan tt mb*r daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, (5) peningkatan pen[elolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, dan (6) pengembangan iiset teknologi kelautan dan riset wilayah laut dan sumbet drya non hayati.
5.
Pnocnem PnNcnnnnRNGAN Sunnrnn Deve PrnrK-q'nlRN
Tujuan progrxm ini adalah mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumber dry* p*iikanan $ecara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tarnbah-dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnva.
XII.
16
program, antara lain meliputi : (1) peningkatan produksi perikanan, (2) peningkatan penyerapan tenaga kerja, (3) peningkatan nilai tambah dan pendapatan, (4) peningkatan ekspor hasil perikanan, (4) penguatan kelembaigatrr, (5) pengelolaan sumber daya ikan yang tenib dan bertanggung jawab, (6) tersedianya teknologi penangkapan dan budidaya perikanan yang tepat guna dan terjangkau, dan (7) terwujudnya sumber daya, manusia yang mampu, terampil dan cakap guna menunjang pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan secara optimal, mulai dari perencant n, pelaksanaan hingga pengawasannya. Sasaran
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara l"i" (1) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, (2) pengembangan kawasan budidaya laut, air payav, dan air tawar, (3) pemberdaynn pembudidaya ikan melalui Intensifikasi Budidaya, (4) revitalisasi usaha budidaya tambak, (5) pembangunan pelabuhan perikanan, (5) pengembangan sarana dan prasarana perikanan, (7) intensifikasi dan pembinaan mutu hasil perikanan, (8) pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha, (9) peningkamn pemasaran hasil perikanan, (10) pengembangan raiser ikan hias, (11) penguatan kelembagaan, (11) pengembangan riset di bidang perikanan, (I2) peninghatan kualitas sumber daya manusia perikanan, (13) pengembangan karantina ikan, (t+) peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan, dan (ts) peningkatan tata laksana kelembagaan.
6.
Pnocnervr PnMar.rrApeN PrueNrnerAN PorENsI SUMBERDAYA HUTAN
Program ini ditujukan untuk lebih memanfaatkan potensi sumberdaya hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan dengan mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah susuinable forest managernent (SFM) serta didukung oleh industri kehutanan yang efisien dan kompetitif. ingin dicapai melalui program ini adalah terlaksananya pengelolaan hutan yang mampu menjamin produktivitas dan kelestarian hutan produksi berdasarkan aspek manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara seimbang dengan didukung oleh industri kehutanan y^ng efisien dan kompetitif; termanfaatkannya potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan; tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Sasaran yang
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini antara lain meliputi: (1) pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan, Q\ penyusunan data potensi sumberdaya hutan dan pembangunan database kehutanan, (3) penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan, (4) pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat, (5) pembinaan kelembagaan hutan produksi, (6) pengembangan hutan tanaman industri, (7) pengembangan pemasaran dan pengenddian peredaran hasil hutan, (8) pembinaan industri kehutanan primer,
ru.-v
(9) pengembangan hasil hutan non ka1nr, (10) pembinran dan pengendalian hualitas produk hasil hutan, (11) penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi sumberdaya hutan dan hasil hutan.
7, Pnocnenn PrprntNe"q,N DnN PsNcrrorAAN UseHe
PnntRMn$*lcAN
SumrrR Devn Mn,rnnnr Dnw BtrugenA Program Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumberdaya Mineral dan Batubara bertujuan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara melalui kegiatan usaha pertambangan; peningkatan penerimaan negara dari pertambangan sumberdaya mineral dan batubara; peningkatan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar wilayah tambang. Selain itu, melalui program ini diharapkan pertumbuhan p[TI (Penambangan Tanpa ljin) dapat dikendalikan, sehingga pemanfaatan lokasi tambang dapat lebih optimal, serta untuk meningkatkan lrapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang sumberdaya mineral dan batubara. Sasaran yans ingin dicapai melalui program ini adalah percepntan dan pemanfaatan pembangunan ekonomi daerah, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan investasi pertambangan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada usaha pertambangan, peningkatan produksi dan nilai tambah produk, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan industri hilir berbasis sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja penambangan, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja.
Dalam rangli.a mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut fi atas, dilakukan kegiatan-kegiatan pokok yang terfokus pada: (1) Penyusunan regulasi, pedoman teknis dan standar bidang pertambangan mineral dan batubara; (2) Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan; (3) Pengawasan produksi, pemasaran' dan pengelolaan mineral dan batubara; (4) Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batubara; (s) Evaluasi pelaksanaan hebijakan program pengembangan masyarakat wilayah pertambangan; (6) Evaluasi penambangan tanpa ijin; V) Bimbingan teknis pertambangan; (8) Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara; (9) Sosialisasi lrebijakan dan regulasi bidang pertambangan; (10) Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; (tl) Peningkatan nilai mmbah pengusahaan mineral dan batubara; (L2) Melalcukan penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan batubara; (13) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara.
8. PnocnRu Prmnrneeru PEncnrornnN Usnue PrnteMnnNcAN
MINYAK
Dew Ges Burr,u Program Fembinaan pengelolaan Us$a Pertambangan Minyak dan Gas Bumi benujuan mengendalikan pengelolaan. minyak dan gas bumi sebagai sumberdaya energi yang bersifat strategis dan vital, meningkatkan investasi di bidang usaha hulu
XII.
18
dan hilir *ig.t serta mengembangkan dan. memanfaatkan sumberdaya migas secara optimal dan berkelaniutan untuk lebih mampu bersaing, meningkatkan sumberdaya manusia bidang minyak dan gas bumi agar dep* dimanfaatkan sebesar-besarnya unruk kemakmuran rakyat.
ingin dicapai melalui program ini adalah terwujudny^ peran optimal bidang minyak dan gas bumi bagi penerimaan guna menunjang Sasaran yang
pembangunan ekonomi y*g berkelanjutan dengan meningkatkan cadangan dan produksi serta meningkatkan ekspor migas, terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi serta produk-produknya secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan mengoptimalkan kemampuan nasional, dan kompetensi tenaga kerja.
-igt
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (t) Pembinaan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi yaitu: perencanaan, perijinan, persetujuan, dan rekomendasi; (2) Kebijakan harga gas dengan tujuan egar hargajual pupuk lcepada
petani dapat terjangkau; (3) Pembinaan usaha penunjang migas; (a) Meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri; (5) Meningkatkan keselamatan, kesehatan l<erja dan pembinaan tenaga kerja Indonesia bidang migas; (6) Pembinaan masyarakat (community development) di sekitar wilayah pertambangan migas; (7) Pembinaan pengelolaan sumur-sumur minyak *it*; (8) Pembinaan teknis instalasi dan peralatan kegiatan usaha migas; (9) Pembinaan pengadaan barang dan j asa operasi migas; (10) Penyusunan dan evaluasi kegiatan eksplorasi migas; (10 Pengawasan/monitoring POD lapangan migas; (12) Meningkatkan local content kegiatan migas; (13) Memformulasikan harga BBG dan BBM rerrentu; (14) Pengawasan jenis, standar dan mutu BBM, gas bumi, BBG dan bahan bakar lainnya sefta hasil olahannya termasuk pelumas; (15) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang migas; (16) Menyiapkan wilayah kerja yang ditawarkant (17) Melakukan promosi dan penawaran wilayah kerja; (1S) Melaksanakan kegiatan eksplorasi mencari cadangan migas baru; (19) Meningkatkan pemanfaaun gas bumi; (20) Mengoptimalkan lapangan migas; (21) Pengelolaan sumberdaya alam *ig* pusat dan daerah; Q2) Pengelolaan data dan informasi migas; (23) Meningkatkan pemasaran LNG ke Luar Negeri; Q4) Penghapusan subsidi BBM; dan Q5) Mengembangkan iklim usaha niaga migas.
9.
PRocneu PnnrrNoutqcAN DAN Konsnnvesr
SUMBER
Deye AreM.
Program ini benujuar untuk melindungi sumber daya, alam dari kerusakan dan sedapat mungkin merehabilitasi sumber daya alam y{Lg mulai rusak, sena menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin keragamau ekosistem sehingga tetap terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan.
ini adalah terlindunginya kawasan konservasi dan kawasan lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif. Sasaran yang hendak dicapai dalam program
xII - 19
Kegiaran pokok yarg tercakup dalam program ini antara lain meliplti: (t) pengkajian ke.mbali kebijakan perlindungan, dan konservasi sumber daya alam; (2) perlindungan sumber daya alam dari kegiatan pemanf*atan yang tidak terkendali dan eksploitatif, terutama kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhad*p kerusakan; (3) pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan; (+) pengembangan sistem insentif dalam konservasi dan konservasi sumber daya alam; (5) penyusunan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (6) rnengembangkan krijusamn ltemitraan dengan iembaga masyarakat setempat dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, n pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui Penerapan dan perluasan uPaya pengendalian hama, penyakit, dan gulam secara terpadu, (8) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam, (9) penyusunan rara ruang dan zonasi kawasan untuk perlindungan sumber dayt al*rrt, dan (10) sertifikasi jenis sumber daya alam impor. 10.
PnocneM REHABILITAsI DAN I,EMULIHAN CENENCIT-I
SUNNTE,NDAYA ALAM
Program ini bemujuan untuk merehabilitasi sumber daya alam yang rusak dan mempercepar pemulihan cadangan sumber d^yn alam sehingga selain dapat menjalankan fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan, iuga" dapat menjadi potensi bagi pengelolaan yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesej ahteraan masyarakat.
ini
adalah terehabilitasinya sumber daya alam yans mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali dan ehsploitatif, rcrwujudnya pemulihan kondisi sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir, perairan tawar serta sumber daya mineral agar berfungsi optimal sebagai fungsi produksi dan fungsi penyeimbang lingkungan. Sasaran yang akan dicapai dalam progrtrm
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi: (0 penetapan prioritas wilayah rehabilitasi hutan dan lahan, A) penguatan safana' Prasarana dan kelembagaan kegiaran rehabilit*si hutan dan lahan, (3) perenc^flaarr dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai prioritas untuk rehabilitasi; (a) pembinaan dan pengembangan pembibitan bersama masyarakat; (5) peningkatan efektifitas reboisasi dan penghijauan $ecara terpadu; (6) pelaksanaan rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak (hutan, pesisir, perairan, kawasan pertambangan) dan pengembangan sistem manajemen pengelolaanny^i (Z) pengkayaan atru restocking sumber daya huran, perikanan, dan kelautan; (S) peningkat*n rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi untuk pertanian.
XII-
20
11.
Pnocnruu PncnuneuceN Kepesrres PrrvcuouAN Srn'rnrn Deve AI.AM
pIN LngcruxclN HIDUP.
Prograrn ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya dam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dar akuntabilitas.
yang akan dicapai dalam program ini adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan surnber daya alam dan lingkungan hidup sehingga sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, adil dan berkelanjutan yang ditopang oleh kuditas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sasaran
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini antara lain meliputi: (1) pengkaiian dan analisa instrumen yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan liagkungan hidup, seperti peraturatr perundangan dan kebijakan; (2) pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi dan aparatur pengelolaan sumber daya alam &n lingkungan hidup; (3) koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, beik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat lokal dan adat; (4) pengembangan peran serta masyarahat dan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (5) pengembaogan tata nilai sosial yang berwawasan lingkungan; (6) pengembangan sistem pengawasao dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam ftutan, air, tanah, pesisir, laut, tambanS mineral), termasuk pengembangan sistem petrgawasan oleh masyarakat; (7) pengembangan teknologi pemanfaatan dan pengelolaan sumber &ya alam yang ramah lingkungan; (8) pengembangan sistem pendanaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, d"" (9) pengembangan pelaksaruran perianjian internasion.l y*g telah disepakati, sena (10) peningkatan operasi penegakan hukum terpadu, dan percepatan penyelesaian kasus hukum pelanggaran sumber &y, alam dan lingkungan hidup. 12. PRocRArr PTNcnNDATIAN
Pmscru.men LrNcrulqcAr{ HIDUP
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kuditas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
yang hendak dicapai dalam program ini adalah menunrnnya tingkat percemaran lingkungan dan terciptanya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan Sasaran
'sehat.
Kegiatan pokok yang tercakup ddam program ini meliputi: (1) penetapan indeks
dan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah di setiap ekosistem; Q) pengembangan teknologi yan1 berwawasan lingkungan, termasuk teknologi
)il-21
rradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan; (3) pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produhsi; (4) pemantauan yang kontinyu, pengasrasan, dan evaluasi standar muru lingkungan hidup; dan (5) pengembangan teknologi pertanian yang spesifilr lokasi dan ramah lingkungan. 13.
Pnocnerrl PEr.irNcrclrnN KUALITAs DAN Arsrs Ixronmesl SIIMBER Dnve AT-Iu DAN LINGKUNGAN HTPUP
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangk* mendukung p€rencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup'
ingin dicapai dalam program ini adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lenglcap, akurat, dan Sasaran yang
mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini antara lain meliputi: (1) penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk pulau-pulau kecil; (2) inventarisasi dan evaluasi sumber paogan potensial yang ada fi masyarakat baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional; (3) pengembangan valuasi sumber daya alam (hutan, air, pesisir, dan mineral); (a) peny'usunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan hidup; (5) penyusunan dan penerapan Produk Domesdk Bruto (PDB) hijau, (6) pendataan dan penyelesaian batas hawasan sumber daya alam, terutama kawasan hutan dan kawasan perbatasan dengan negara lain; V) penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber drya alam dan lingkungan hidup; (8) peningkatan penyebaran dan akses informasi lcepada masyarakat; dan (9) pengernbangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperri banjir dan kekeringan.
xTr - 22
