RANTAI PASOK PERTANIAN INDUSTRI, HAK ASASI MANUSIA
DAN DEFORESTASI MARI BERAKSI 2016
HENTIKAN PERAMPASAN TANAH UNTUK INDUSTRI SAWIT SEKARANG!
K
ami yang bertandatangan di bawah ini, para wakil organisasi masyarakat adat, komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, Liberia, Kolombia dan Peru, telah berkunjung ke Eropa untuk menyoroti dampak minyak sawit dan rantai pasok komoditas pertanian lain terhadap masyarakat, tanah dan hutan kami. Kami telah memberikan kesaksian kepada anggota parlemen dan badan-badan legislatif di Brussels, The Hague dan London dan telah berdialog dengan para pembuat kebijakan senior di Komisi Eropa dan dengan departemen-departemen pemerintah Belanda, Jerman dan Inggris yang bertanggung jawab menetapkan standar-standar perdagangan dan hak asasi manusia, bioenergi, pertanian, perubahan iklim dan perlindungan hutan. Kami juga telah bertemu dengan para inovator dan tim keberlanjutan dari lembaga keuangan dan perusahaan makanan besar yang investasi dan produknya berkaitan dengan rantai pasok minyak sawit yang berhulu di negara kami. Setelah memberikan kesaksian tentang pengalaman kami sendiri dalam berbagai pertemuan dan dialog dengan para pengambil keputusan, lembaga pembiayaan dan pelaku sektor swasta antara 27 April dan 4 Mei, kami telah berulang kali berbagi bukti-bukti dan pesan-pesan sebagai berikut: Menyatakan keprihatinan yang teramat besar mengenai dampak negatif yang serius dari banyak rantai pasok minyak sawit dan komoditas pertanian industri lainnya terhadap hak asasi manusia masyarakat adat, petani kecil dan masyarakat di Indonesia, Liberia, Kolombia, Peru, dan negara-negara lain, termasuk, antara lain, pelanggaran terhadap hak kami atas tanah dan wilayah kami, pelanggaran terhadap standar konsultasi sebelumnya serta standar persetujuan bebas, didahulukan dan dinformasikan (FPIC), pelanggaran terhadap hak-hak kami atas kehidupan, hak atas makanan dan atas standar pokok ketenagakerjaan; Mengingatkan bahwa peningkatan kawasan perkebunan monokultur kelapa sawit yang saat ini terus berlangsung dan perkembangan infrastruktur pengolahan minyak sawit seringkali berkaitan dengan perampasan tanah baik di masa lalu maupun di masa sekarang, pemindahan warga secara paksa, perbudakan dan kondisi kerja yang memprihatinkan, kebakaran hutan, deforestasi,
4
emisi gas rumah kaca, hilangnya berbagai lanskap pedesaan dan kerusakan lingkungan, serta kriminalisasi dan intimidasi terhadap tokoh masyarakat dan pembungkaman terhadap protes lokal di negara-negara kami: dampak-dampak ini terus meningkatkan kerentanan masyarakat kami dan menciptakan krisis yang teramat besar di bidang pangan, air, kesehatan dan keswadayaan di komunitas-komunitas kami; Memperhatikan dengan penuh kekhawatiran bahwa ekspansi dan pembangunan perkebunan agribisnis industri di berbagai belahan dunia terus menyebabkan dampak negatif terhadap pengetahuan tradisional, sistem tenurial dan pengelolaan sumber daya secara adat, mata pencaharian tradisional dan integritas budaya di masyarakat kami; Menyatakan kesedihan yang mendalam bahwa kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak akibat pembebasan tanah ilegal di masa lalu, penggundulan hutan, kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang berkaitan dengannya di lahan-lahan yang diduduki oleh perusahaan kelapa sawit tetap berlangsung tanpa penyelesaian; dan bahwa sebagian besar korban di Kolombia, Indonesia, Peru, Liberia dan negara-negara lain belum menerima ganti rugi yang memadai; Menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana pemerintah nasional kami untuk melakukan deregulasi lebih lanjut terhadap sektor agribisnis dan untuk memungkinkan masuknya investasi langsung asing untuk mempercepat ekspansi perkebunan kelapa sawit industri di negara-negara kami dan meningkatkan luas lahan yang ditanami tanaman untuk bahan bakar nabati dan tanaman ekspor lainnya tanpa perlindungan memadai sebelumnya terhadap hak asasi manusia kami, dan hak kami atas tanah dan mata pencaharian tradisional; Memperhatikan bahwa terdapat kontradiksi besar dalam kebijakan nasional tentang pembangunan ekonomi yang mendukung industri pertanian di satu sisi, dan di sisi lain - kebijakan pemerintah yang menjanjikan pencapaian nol deforestasi dan mitigasi perubahan iklim di bawah perjanjian bilateral dengan negara-negara seperti Inggris, Jerman dan Norwegia; dan bahwa ketiadaan keterkaitan antar kebijakan ini menyebabkan terus berlangsungnya kehilangan hutan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan
dengannya di negara-negara seperti Indonesia, Peru dan Kolombia; Memperhatikan dengan kekhawatiran bahwa bankbank, dana pensiun dan investor Eropa, termasuk bank komersial dan bank pembangunan Inggris, Jerman dan Belanda, menyediakan pembiayaan dan investasi bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit transnasional dan pabrik pengolahan minyak sawitnya yang tengah direncanakan, sedang dibangun atau sudah beroperasi antara lain di Indonesia, Liberia, Peru dan Kolombia; Menekankan bahwa sebagian skema sertifikasi rantai pasok tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah hak dan masalah-masalah sosial, sementara skema sertifikasi sukarela progresif seperti RSPO masih (biasanya) belum mampu memberikan ganti rugi/penyelesaian yang efektif kepada masyarakat yang mengajukan keluhan, sementara banyak anggota RSPO masih mengalami masalah-masalah ketidakkepatuhan; dan bahwa kekurangan-kekurangan ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat ke RSPO dalam kaitannya dengan pengembangan perkebunan di Asia, Afrika dan Amerika Latin; Menyoroti bahwa meskipun perusahaan penandatangan Deklarasi New York tentang Hutan serta beberapa bank dan dana investasi besar telah mengadopsi prinsip-prinsip dan kebijakan tentang sumber rantai pasok pertanian yang bertanggung jawab dan investasi yang berkelanjutan, mekanisme yang efektif untuk uji tuntas dan kepatuhan seringkali belum memadai dan tidak efektif dalam memastikan pelaksanaannya di lapangan; Mengingat bahwa Uni Eropa adalah importir minyak sawit terbesar ketiga di dunia dan bahwa petani industri dan pabrik ekstraksi minyak sawit di Indonesia, Kolombia dan negara-negara produsen lainnya memasok dunia industri dan pasar di negaranegara konsumen Eropa seperti Jerman, Belanda dan Inggris; Mengakui bahwa kebijakan pembangunan, perjanjian perdagangan bebas dan kebijakan bioenergi dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memainkan peran penting dalam mengirimkan sinyal pasar yang dapat mempengaruhi konsumsi global minyak sawit, harga komoditas dan tren investasi internasional di bisang minyak sawit dan komoditas pertanian lainnya, yang pada gilirannya dapat mendorong permintaan akan lahan untuk pengembangan agribisnis di negara-negara produsen.
Mengingat bahwa Uni Eropa saat ini sedang meninjau kebijakan keberlanjutannya untuk bioenergi dan juga tengah mempertimbangkan pemutahiran target dan standar untuk kebijakan Arah Energi Terbarukan mereka; Juga memperhatikan Deklarasi Amsterdam tahun 2015 dan janji-janji yang dibuat oleh pemerintah Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis dalam Deklarasi tersebut untuk mendatangkan 100% minyak sawit berkelanjutan pada tahun 2020 dan menghindari deforestasi dalam rantai pasok pertanian; Menyambut baik komitmen Uni Eropa dan Komisi Eropa untuk mengeksplorasi pilihan-
pilihan untuk merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Uni Eropa yang baru tentang Deforestasi dan Degradasi Hutan (EUAPDD), yang memiliki ruang lingkup potensial yang penting untuk mengatasi deforestasi dalam rantai pasok pertanian yang memasuki Uni Eropa;
memastikan kepatuhan efektif terhadap kebijakan sosial dan lingkungan, termasuk kriteria dan uji tuntas yang ketat untuk mengecualikan dan/atau menangguhkan pembiayaan internasional untuk agribisnis yang berkaitan dengan perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia;
Kami menyerukan kepada Uni Eropa (EU), negara-negara dan pemerintah-pemerintah yang menjadi anggota Uni Eropa, Komisi Eropa (EC), sektor swasta, investor, lembaga keuangan dan masyarakat luas di Inggris, Jerman, Belanda dan negara-negara konsumen lainnya untuk memperhatikan keprihatinan kami dan untuk mengambil tindakan segera untuk membersihkan rantai pasok global kelapa sawit dan komoditas pertanian lainnya. Kami dengan ini membuat seruan khusus untuk pengambilan tindakan sebagai berikut:
5. Bank-bank pembangunan multilateral dan bilateral dan Dana Iklim yang didanai oleh publik seperti Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) harus memastikan bahwa kebijakankebijakan pengaman mereka bersifat mengikat, dan sepenuhnya selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan standar terkait mengenai masyarakat adat, masyarakat keturunan Afrika, petani dan masyarakat pedesaan: standarstandar tersebut harus didukung oleh mekanisme kepatuhan dan ganti rugi yang jauh lebih kuat;
Kepada sektor pembiayaan dan lembaga keuangan internasional: 1. Menghentikan perusahaan investasi dan pembiayaan dan operasi bisnis yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembebasan tanah ilegal di masa lalu atau di masa sekarang, deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya; 2. Mempublikasikan kepada umum dan mengungkapkan seluruh investasi dan pinjaman ke sektor agribisnis dan bukti-bukti penapisan keberlanjutan dan legalitas dan bagaimana uji tuntas telah digunakan untuk mengaudit dan memeriksa dengan seksama investasi dan para peminjam potensial; 3. Memastikan seluruh bank publik dan swasta, dana pensiun dan instrumen investasi mengadopsi perlindungan sosial dan lingkungan internal yang mengikat untuk membatasi pendanaan hanya untuk investasi dan operasi agribisnis yang legal dan berkelanjutan di seluruh rantai pasok global minyak sawit dan komoditas pertanian lainnya; 4. Lembaga-lembaga pendanaan internasional (IFI) yang telah mengadopsi kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk anggota perbankan dan inisiatif keberlanjutan para investor, harus segera mengadopsi mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang jauh lebih kuat untuk
6
6. Pembaruan sistem pengaman Bank Dunia yang diusulkan harus sepenuhnya memasukkan standar persetujuan bebas, didahulukan dan dinformasikan (FPIC) bagi masyarakat adat dan melarang penggunaan sistem negara untuk perlindungan sosial dan lingkungan yang tidak memenuhi standar Bank Dunia dan normanorma internasional yang berlaku; normanorma ini harus diterapkan melalui peningkatan dan penguatan struktur pelaksanaan pengaman internal Bank Dunia dan sistem kepatuhan yang kuat. Kepada Uni Eropa dan negara-negara anggotanya: 1. Menetapkan standar hukum yang mengikat dan memastikan kontrol yang ketat, uji tuntas dan mekanisme penegakan hukum untuk mengatur rantai pasok minyak sawit dan komoditas pertanian lainnya yang diimpor ke Uni Eropa untuk menghilangkan perdagangan produkproduk yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah, deforestasi dan dampak lingkungan berbahaya lainnya di Uni Eropa; 2. Memastikan bahwa kontrol-kontrol hukum baru untuk minyak sawit dan rantai pasok komoditas pertanian lain yang berisiko melanggar hak asasi manusia ditegakkan dengan benar di titik-titik impor ke Uni Eropa (pelabuhan) melalui penyediaan sumber daya yang memadai untuk sistem penelusuran yang dapat diverifikasi, serta penyediaan staf khusus di pihak pabean dan
lembaga penegak hukum; 3. Menetapkan mekanisme pemantauan, pengawasan dan kepatuhan yang jauh lebih kuat terhadap hak asasi manusia, ketentuan-ketentuan pembangunan sosial dan berkelanjutan dalam Kesepakatan Perdagangan Bebas Uni Eropa dengan Kolombia dan Peru serta perjanjian perdagangan Uni Eropa yang tengah direncanakan atau dirundingkan, termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia (CEPA); 4. Mengambil tindakan segera untuk mempromosikan perlindungan terhadap hakhak kolektif masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah dan wilayah mereka melalui perbaruan kebijakan Uni Eropa, langkah-langkah prioritas dan inisiatif-inisiatif yang ditargetkan dalam kerjasama pembangunan Uni Eropa dan dalam dialog dan perjanjian-perjanjian Uni Eropa dalam hak asasi manusia, perdagangan, keamanan pangan, tata kelola tenurial dan pembangunan dengan Indonesia, Liberia, Peru dan Kolombia dan negara-negara dunia ketiga lainnya; 5. Menyertakan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang jelas dalam usulan Rencana Aksi Uni Eropa tentang Deforestasi dan Degradasi Hutan (EUAPDD), termasuk standar-standar hak asasi manusia dan hak-hak atas tanah terkait lainnya yang sejalan dengan Rencana Aksi Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban internasional dan komitmen-komitmen Uni Eropa dan negara dunia ketiga tentang hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Standar-standar ini harus diterapkan sebagai bagian sentral dari tindakan dan inisiatif-inisiatif khusus EUAPDD untuk menghapus produk-produk yang mengandung deforestasi dan yang berisiko mengancam hutan yang terkait dengan perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia dari impor Uni Eropa; 6. EUAPDD harus memasukkan langkahlangkah khusus untuk membasmi perdagangan ilegal dan pelanggaran-pelanggaran hak yang terkait dengan konversi kayu yang berasal dari perubahan penggunaan lahan untuk agribisnis dan pembangunan perkebunan; 7. Memastikan bahwa setiap pembaruan dari
Renewable Energy Directive harus sepenuhnya selaras dengan kebijakan dan rencana aksi Uni Eropa di bidang hak asasi manusia dan perdagangan yang legal dan berkelanjutan, termasuk melalui adopsi ketentuan-ketentuan tambahan dan kriteria keberlanjutan yang jelas mengenai hak asasi manusia, hak atas tanah dan persetujuan bebas, didahulukan dan dinformasikan untuk bioenergi dan rantai pasok biofuel yang memasuki Uni Eropa; 8. Negara-negara anggota Uni Eropa harus mendukung inisiatif untuk Perjanjian PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang baru dan mengikat untuk mengatur operasi perusahaan-perusahaan transnasional; 9. Dialog kebijakan Uni Eropa dengan pemerintah negara dunia ketiga harus mendorong perlindungan yang jauh lebih efektif terhadap hak asasi manusia dan para pembela tanah oleh otoritas nasional, termasuk melalui skema perlindungan nasional yang responsif dan didukung sumber daya yang baik. Kepada perusahaan produsen dan lembaga sertifikasi rantai pasok 1. Melakukan uji tuntas lengkap yang dilakukan lebih awal dan sebelum tindakan lainnya tentang hak atas tenurial tanah, klaim tanah dan konflik tanah yang belum terselesaikan yang terkait dengan usulan bidang-bidang investasi atau pembangunan agribisnis sebelum melakukan perundingan atau penandatanganan kontrak dengan pemerintah setempat atau pemilik tanah lainnya; 2. Memastikan prosedur penyaringan untuk keanggotaan perusahaan dari skema sertifikasi seperti RSPO diperkuat untuk menjaga standar industri dan kredibilitas, dengan mengecualikan perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan dampak negatif dan atau konflik masa lalu yang belum terselesaikan yang terkait dengan tanah yang saat ini dikuasai atau diduduki oleh perusahaan; 3. Mengenalkan standar-standar baru yang mensyaratkan perusahaan anggota skema sertifikasi untuk mempublikasikan para pemilik dan penerima manfaat sejati mereka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
7
4. Meningkatkan transparansi proses audit kepatuhan dan pengaduan, dan juga memperkuat panel pengaduan dan sistem keluhan skema sertifikasi, termasuk melalui peningkatan sumber daya dan pembentukan tim pengawasan dan pengaduan khusus independen yang dapat merespon secara cepat untuk menyelidiki dan memverifikasi pengaduan masyarakat terhadap perusahaan yang dituduh melanggar standar yang telah disepakati; 5. Membuat pengaduan dan sistem komunikasi menjadi lebih terbuka dengan memastikan penerjemahan dokumen-dokumen dan laporan-laporan penting ke dalam bahasa nasional dan lokal, sesuai kebutuhan; 6. Meningkatkan standar-standar sertifikasi untuk komoditas pertanian untuk mencegah perampasan tanah dan meminimalkan risiko timbulnya konflik tanah dan pelanggaran hak, termasuk melalui penerapan pengaman larangan (no-go) yang ketat untuk investasi perusahaan di bidang-bidang yang terkait dengan konflik-konflik selama ini, kekerasan di masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia. Kepada masyarakat sipil, konsumen dan masyarakat luas di Eropa 1. Menuntut transparansi dan jaminan yang lebih besar bahwa semua produk makanan, kosmetik dan minuman yang Anda konsumsi bebas dari kandungan minyak sawit atau komoditas pertanian lain yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, deforestasi dan perusakan lingkungan; 2. Menekan pihak perusahaan dan pengecer untuk menerapkan pengaman dan mekanisme uji tuntas yang lebih kuat untuk membersihkan rantai pasok komoditas pertanian global yang masuk ke Uni Eropa, termasuk di negara-negara pengimpor utama seperti Belanda, Jerman dan Inggris; 3. Menuntut agar bank-bank dan dana pensiun Anda mengambil tindakan-tindakan yang lebih praktis untuk meningkatkan uji tuntas mereka untuk menghilangkan dan mencegah pendanaan dan investasi di bidang pengembangan agribisnis yang ilegal dan merusak di Indonesia, Liberia, Peru, Kolombia dan negara-ne-
8
gara lain yang menghasilkan minyak sawit serta komoditas yang berisiko melanggar hal asasi manusia dan mengancam hutan, termasuk kedelai, gula, kakao dan daging sapi. Ditandatangi oleh: Franky Samperante, Pusaka, Indonesia Agus Sutomo, NGO LinkAR-Borneo Ali Kaba, SDI, Liberia Willian Aljure, CONPAZ, Kolombia Robert Guimaraes, FECONAU, Peru Sedequías Ancon Chávez, AIDESEP, Peru
DIDUKUNG OLEH
ASIA Indonesia Joko Waluyo, SAMPAN Kalimantan, Pontianak - West Kalimantan. Aidil Fitri, Hutan Kita Institute (HaKI), Palembang - South Sumatera. Uli P. Sihombing, ILRC - Jakarta. P. Anselmus Amo, MSC, SKP KAME, Merauke - Papua. Zulkifii, Lembaga Masyarakat Adat Nagari Kapa, Pasaman Barat - West Sumatera. Yuliana Lantipo, Koran JUBI, Jayapura - Papua. Yuliana Langowuyo, SKPKC Fransiskan, Jayapura - Papua. Dahniar, HUMA - Jakarta. Diana Gultom, debtWATCH Indonesia - Jakarta. Edy Subahani, POKKER SHK, Palangka Raya - Central Kalimantan. Siti Rahma Mary, Public Interest Lawyer Network - Jakarta. Syamsul Alam Agus, Yayasan Satu Keadilan, Bogor - West Java. Charles Tawaru, Greenpeace Papua, Sorong - West Papua. Dimas N. Hartono, Yayasan Betang Borneo, Palangka Raya - Central Kalimantan. Mohammad Ali, AGRA - Jakarta. Andi Kiki, Member of Sawit Watch, Palanga Raya - Central Kalimantan. Syahrul Fitra, Yayasan Auriga Nusantara - Jakarta. Siti Maemunah, Sajogyo Institute, Bogor - West Java. Mareta Sari, Tim Kerja Perempuan dan Tambang - East Kalimantan. Isnadi Esman, JMGR, Pekanbaru - Riau. Imam Hanafi, JKPP, Bogor - West Java. Fr. Paul Rahmat SVD, Vivat Indonesia - Jakarta. Diki Kurniawan, KKI WARSI - Jambi. Hamid, Yayasan Petak Danum, Kapuas - Central Kalimantan. Charles Imbir, Raja Ampat - West Papua. Meiki W. Paendong, WALHI West Java, Bandung - West Java. Pietsaw Amafnini, JASOIL, Manokwari - West Papua. M. Kosar, JPIK, Bogor - West Java. John Muhammad, Partai Hijau Indonesia - Jakarta. George Dedaida, Papuana Conservation, Manokwari - West Papua. Joisman Tanduru, Yayasan Pendidikan Rakyat, Palu - Central Sulawesi. Rio Ismail, The Ecological Justice - Jakarta. Deni Rahadian, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Bogor - West Java. Rudiansyah, JMGJ - Jambi. JT. Tarigan, NTFP-EP Indonesia - Jakarta. Andi Muttaqien, ELSAM - Jakarta. Erwin Basrin, AKAR Bengkulu - Bengkulu. Valentinus Dulmin, S.H, JPIC OFM Indonesia - Jakarta. 10
Azmi Sirajuddin, Yayasan Merah Putih, Palu - Central Sulawesi. Zulfikar Arma, JKMA Aceh, Banda Aceh - Aceh. Karlo Lumban Gaol, Sawit Watch, Bogor - West Java. Rachmi Hertanti, Indonesia for Global Justice - Jakarta. Marianto Sabintoe, Yayasan Tanah Merdeka, Palu - Central Sulawesi. Adrianus Manu, Konferensi Pergerakan Rakyat Indonesia, Palu - Central Sulawesi. Jefri Saragih, Sawit Watch, Bogor - West Java. Alves Fonataba, PapuaItuKita - Jakarta. Zely Ariane, Yayasan PUSAKA - Jakarta. Yuyun Indradi, Greenpeace Indonesia - Jakarta. Muliadi, Yayasan Petak Danum, Kapuas - Central Kalimantan. Loury da Costa, PBHKP, Sorong - West Papua. Ahmad SJA, PADI Indonesia, Balikpapan - East Kalimantan. Surya Noviansyah, Jaringan Masyarakat Gambut Kalimantan Barat, Pontianak - West Kalimantan. Djayu, LinkAR Borneo, Pontianak - West Kalimantan. Esti Cristianti, SH, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Pontianak - West Kalimantan. Victor Mambor, Perkumpulan Jubi, Jayapura - Papua. Ratri Kusumohartono, Greenpeace Indonesia - Jakarta. Samuel Awom, Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA), Jayapura - Papua. Octovianus Waken, SKP KAME, Merauke - Papua. Nikmah, INFID - Jakarta. Wensislaus Fatubun, Human Right Defender and Filmmaker - Papua. Marthen Luther Salosa, Save Ayamaru Lakes Initiative - Papua. Fr. Frans Sani Lake SVD, JPIC Kalimantan, Palangkaraya - Central Kalimantan. Luluk Uliyah, Epistema Institute - Jakarta. Mariaty A. Niun, JARI Indonesia, Pangka Raya - Central Kalimantan.
China Blue Dalian, China. China Environmental Paper Network, China.
AFRIKA Liberia New Africa Research and Development Agency (NARDA), Liberia. Women NGO Secretariat of Liberia (WONGOSOL),Liberia. Actions of Genuine Democratic Alternatives (AGENDA), Liberia. Southeastern Women Development Association (SEWODA) , Liberia. Bassa Women Development Association (BAWODA) , Liberia. Foundation for Community Initiatives (FCI) , Liberia. Rights and Rice Foundation (RRF), Liberia. Development Education Network-Liberia (DEN-L), Liberia. Save My Future Foundation (SAMFU), Liberia. Women Movement for Sustainable Development (WOMSUD), Liberia. Community Development Research Agency (CODRA), Liberia. Friends of Franbarnie International (FOFI), Liberia. RESPECT-Liberia Sinoe NGO Network, Liberia. Society for the Conservation of Nature of Liberia (SCNL). Citizens’ Development Association of Rivercess (CDA-Rivercess), Liberia. Civil Society WASH Network (CSO WASH), Liberia.
11
Association of Liberia Community Radio (ALICOR), Liberia. National Charcoal Union of Liberia (NACUL), Liberia. Voice of the Voiceless (VOV), Liberia. Liberia Reform Movement (LRM), Liberia. American Jewish World Service (AJWS), Liberia. Justice and Peace Commission (JPC), Liberia. Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), Liberia. Institute for Positive Change (IPC), Liberia. Institute for Research and Democratic Development (IREDD), Liberia. Platform for Dialogue and Peace (P4DP), Liberia. The National Concession Working Group (CWG), Liberia.
Negara-negara lain di Afrika Malle Adolf Ngaya, Cameroon. Cameroon Indigenous Women Forum (FFAC), Cameroon. Green Development Advocates (GDA), Cameroon. Jean-Marie Muanda, Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), DRC. Lumière Synergie pour le Développement. Jamaa Resource Initiatives, Kenya. David Yator Kiptum - Sengwer Indigenous Peoples Programme, Kenya. Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN).
AMERIKA SELATAN DAN TENGAH Kolombia Comunidades Construyendo Paz en los Territorios - CONPAZ, constituido por: Asociación Agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA, Trujillo, Valle. Asociación Agroecológica de familiares de víctimas de Playa Rica – ASAVIP – Trujillo, Valle. Asociación Agroecológica Koinonía – ASOKOINONÍA, Trujillo, Valle. Asociación Campesina Bien Andante, Sucre, Cauca Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca. Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta. Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo-KWE’SX KSXA’W constituido por: RESG. KIWNAS ÇXHAB (ALTO LORENZO), Puerto Asís. RESG. NASA ÇXHAB, Puerto Asís. CABILDO KSXA’W NASA (ALTO DANUBIO), Puerto Asís. CABILDO SA’T TAMA, Puerto Asís. CABILDO KWE’SX KIWE, Puerto Asís. CABILDO NASA FXI’W (LA LIBERTAD), Puerto Asís. CABILDO KIWE NXUSXA (LAS DELICIAS), Puerto Asís. CABILDO YU’ LUUÇX – LAS MINAS, Puerto Asís. CABILDO YU’KH ZXIÇXKWE (SELVA HERMOSA), Puerto Caicedo. CABILDO KIWE U’KWE, Puerto Caicedo. CABILDO KWE’SX TATA WALA, Puerto Caicedo. CABILDO PKID KIWE (LOS GUAYABALES), Puerto Caicedo. CABILDO KWE’SX NASA ÇXAYU’ÇE (ALTO COQUETO) Puerto Caicedo. CABILDO YU’ ÇXIHME (EL LIBANO), Puerto Caicedo. RESG. SEK KAANXI THÄ’ KIWE ALPES ORIENTALES-LA FLORESTA-ALTO COQUETO, constituido por las comunidades: SEK KAANXI THÄ’ KIWE, Puerto Caicedo KITE KIWE, Puerto Caicedo
12
CAMPO ALEGRE, Villagarzón SANTA ROSA DE JUANAMBU, Villagarzón CABILDO ÇXHAB WALA, Villagarzón. CABILDO THÄ’ TADX KIWE (LOMA REDONDA), Villagarzón. CABILDO ALTO SINAI, Villagarzón. RESG. JERUSALEN, SAN LUIS ALTO PICUDITO, constituido por las comunidades: JERUSALÉN, Villagarzón. SAN LUIS ALTO PICUDITO, Villagarzón. CABILDO JUAN TAMA, Puerto Guzmán. MÜHM KIWE (LOS GUADUALES), Puerto Guzmán. RESG. JXKASE KIWE (EL DESCANSO), Puerto Guzmán. CABILDO CERRO GUADUA, Puerto Guzmán. RESG. YU’ UKWE KIWE (AGUADITAS), Puerto Guzmán. RESG. TXITX UKWE KIWE (PORVENIR – LA BARRIALOSA), Puerto Guzmán. RESG. LA FLORIDA, Mocoa. CABILDO KJWEN TAMA LUUÇXWE’SX (HIJOS DE JUAN TAMA), Mocoa. RESG. NASA UH(LOS GAVILANES), Jardines de Sucumbíos, Ipiales Nariño. CABILDO KWE’SX KIWE, Orito. CABILDO NASA TKUYMATEWE’SX, Orito. CABILDO ALTO SUSPISACHA, Piamonte – Cauca. CABILDO KIWE ZXIÇXKWE (TIERRA LINDA), Valle del Guamuéz. CABILDO KIWE U’SE (NUEVA PALESTINA), Valle del Guamuéz. CABILDO NASA KIWE, Puerto Leguízamo. ZONA DE RESERVA CAMPESINA REPRESENTADA POR LA Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica “ADISPA”, Puerto Asís Putumayo, constituida por: Juventud Raíces de Dignidad. Perla Amazónica “JURADIPA”. Mujeres Semilleros de Paz, Vereda La Piña. 22 Juntas de Acción Comunal: Puerto Playa. Guadalupe. Toayá. Bajo Cuembí. Agualongo. Angosturas. Camios. Chufiyá. Belén. Buen Samaritano. Comandante. La Rosa. Sevilla. Bajo Mansoyá. Baldío. Bocana del Cuembí. La Piña. La Frontera. La Española. Bajo Lorenzó. San Salvador. La Juvenil. Asociación de Familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca. Asociación de Familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz”, San Antonio, Inza, Cauca. Asociación de Productores Campesinos, (ASOPROC) Zona Bananera Magdalena.
13
Asociación de Trabajadores del Campo (ASOTRACAMPO), Galapa – Atlántico. Asociación de Víctimas de la Violencia de Rio Sucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia. Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta. Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia. Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó. Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó. Consejo Comunitario del Río Naya. Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó. Consejo Comunitario La Gloria, Buenaventura. Consejo Comunitario La esperanza, Buenaventura. Espacio Humanitario Puente Nayero, La Playita-Buenaventura. Familia Martínez, Finca la Alemania, municipio de San Onofre, Sucre. Familia Mausa, Blanquicet y Municipio Carmen de Bolívar, Bolívar. Familias de los Consejos Comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó. Familias del Consejo Comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla. Familias del Consejo Comunitario La Caucana, Buenaventura. Familias del Consejo Comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla. Familiares de Fredy Mosquera, ejecutado extrajudicialmente, Cauca. Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables(FUNDAPAD) Zona Bananera – Magdalena. Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Embera, municipio Carmen del Darién, Chocó. Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle. Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo. Zona de Biodiversidad El Triunfo Ancurá-Putumayo. Zona de Biodiversidad La Gurrera, Ancurá-Putumayo. Zona de Biodiversidad Buenavista, Nariño. Zona de Biodiversidad, Pitalito Huila, Memoria desaparecidos. Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Red Iglesia y Minería. Humanidad Vigente Corporación Jurídica. Colectivo Derechos, Diversidad y Selvas. Indepaz.
Peru Lizardo Cauper, Presidente, Organización Regionakl de AIDESEP-Ucayali (ORAU). Felipe Huarcaya Leyve, Federación de Comunidades Nativas Cacataibos, Ucayali. Luis Tayori, Presidente del Consejo Harakbut Yine Matsiguenka-Coharyima, Madre de Dios. Julio Cusurichi Palacios, Goldman Prize, Presidente de la FENAMAD, Madre de Dios. Edwin Montenegro, Presidente de ORPIAN-P, Amazonas and Cajamarca. Jorge Pérez, Presidente de ORPIO (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente), Loreto. Nelly Pérez Ricardo, Directora, Programa Mujer, ORAU. Edinson Vásquez Mori, Organización Regional de Jóvenes Indígenas de Ucayali. Ponciano Sinuiri Vásquez, Presidente, ORDIM. Augusto Merino Gordel, Jefe, Comunidad Puerto Nuevo, Ucayali. Ángel Bolívar Malis, Comunidad Kaktaibo de Puerto Nuevo, Ucayali. Aldo Mendoza Maliz, Comunidad Puerto Nuevo, Ucayali. Lener Mori Reategui, Sub-jefe, Comunidad Chachibai, Ucayali. Mari Cauper Rojas, Presidente, ARINMEA, Ucayali. Grimaldo Villacorta Octanio, Director Territorio, ORAU. Cecilio Soria Gonzales, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Limber Zumaeta Sánchez, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Nicanor de la cruz Fernández Baca, Oficina Defensorial de Ucayali.
14
Diego Villegas kau, Alianza ARKANA. Bernabé Ventura Urquia, Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Ucayali. Eloisa Bolívar Gonzales, Presidente, CODEMANE, Ucayali. Pierre Castro Rosado, Asociación Xaga Nete, Peru. Eliana Saldaña Inuma, Red de Voluntarias de Mujeres en Acción Ecológica, Ucayali.
Negara-negara lain di Amerika Selatan dan Tengah CIELO: Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México. Roberto D. Puerto, Caritas Honduras, Diócesis de Choluteca, Honduras. Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (FAPI), Paraguay. Jorge Ñancucheo, ONPIA, Argentina. La Pastoral Social del Diócesis de Alto Valle de Rio Negro, Argentina. Hermanas de la Misericordia de las Américas, Argentina. Luis Infanti, Obispo de Aysén – Patagonia, Chile. Equipo Nacional de Pastoral Aborigen – ENDEPA, Chile. REAJA - Rede de Articulação e Justiça Ambiental dos Atingidos pelo Projeto Minas-Rio, Brasil.
EROPA/DUNIA INTERNASIONAL Environmental Investigation Agency (EIA). Oxfam International. BankTrack, Netherlands. Both Ends, Netherlands. INFOE e.V., Germany. Urgewald, Germany. Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz (ARA), Germany. Size of Wales, UK. Forest Peoples Programme, UK. The Publish What You Pay Coalition, UK. Fern, Belgium. Inclusive Development International, USA. Center for International Environmental Law (CIEL), USA. Friends of the Earth, USA. International Accountability Project, USA. Ulu Foundation, USA. Rainforest Action Network, USA. Rainforest Foundation, Norway. Rainforest Foundation, USA.
15
Foto: Foto sampul: Delegasi dari Indonesia, Liberia, Kolombia dan Peru di Canary Wharf, London, Mei 2016. (sumber: Kingsley Uzondu/ Environmental Investigation Agency) Foto sampul dalam: Kerusakan pada hutan di Liberia akibat operasi perkebunan kelapa sawit, 2014. (Sumber: Justin Kenrick/Forest Peoples Programme) Foto di halaman 5: Lahan basah dan rawa palma Mauritia asli adalah begian penting dari sistem air di dataran rendah di wilayah timur Kolombia. Perkebunan kelapa sawit industri monokultur terus menghancurkan daerah-daerah penting ini, mengeringkannya lewat ekstraksi air dan juga menyebabkan pencemaran agrokimia. (Sumber: Inter-ecclesiastical Commission for Justice and Peace) Foto di halaman 9: Kunjungan delegasi ke Parlemen Eropa, April 2016. (Sumber: Suzanne Daliwhal/ Forest Peoples Programme) Foto di halaman 14-15: Panorama perkebunan milik United Cacao yang disebut Cacao del Peru Norte di dekat Tamshiyacu, Loreto, Peru. Yang terlihat hanya setengah dari luas seluruh area perkebunan, Maret March 2015. (Sumber: Environmental Investigation Agency)
