RANGKUMAN MATERI PELATIHAN DI JEPANG (SUMMARY OF JAPAN TRAINING RESULT)
A. ASURANSI KESEHATAN DI JEPANG (HEALTH INSURANCE IN JAPAN) Di Jepang, asuransi kesehatan sudah dimulai sejak tahun 1961. Dalam proses perkembangannya terjadi beberapa kali perubahan kebijakan. Tahun 1982 pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Penduduk Usia Lanjut dimana dimana negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya yang memasuki masa usia lanjut (69 tahun) lebih. Dalam sistem asuransi Jepang, biaya pengobatan dan perawatan tidak ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Asuransi tetapi ditanggung bersama antara Pihak Asuransi dan pasien. Tahun 1984 pemerintah mengeluarkan kebijakan pasien wajib membayar 10 % dari seluruh biaya pengobatan dan perawatan. Namun tahun 1997 berubah menjadi 20 % dan di tahun 2003 sampai sekarang berubah menjadi 30 %. Namun sharing cost 30 % tidak diberlakukan untuk seluruh pasien. Ketentuan sharing cost untuk asuransi saat ini adalah : 1. Umur 75 tahun atau lebih Peserta membayar 10 % dari biaya tetapi bila dia memiliki penghasilan sebesar income yang diperoleh oleh angkatan kerja maka dia wajib membayar 30 %. 2. Umur 70 sampai 75 tahun Peserta membayar 20 % dari biaya tetapi bila dia memiliki penghasilan sebesar income yang diperoleh oleh angkatan kerja maka dia wajib membayar 30 %. 3. Mulai wajib belajar sampai umur 70 tahun Peserta membayar 30 % dari biaya 4. Anak belum sekolah Peserta membayar 30 % dari biaya Di Jepang ada beberapa Asuransi Kesehatan yaitu : 1. National Health insurance Asuransi ini dikelola oleh pemerintah. Asuransi ini dikhususkan untuk orang yang sudah pensiun, orang usia lanjut < 75 tahun, orang yang tidak mampu, orang yang menganggur atau orang yang bekerja sendiri. Besarnya asuransi 9.7 % dari gaji bila punya penghasilan. Setiap Pemda wajib membayar 50 % dari premi asuransi. Rata-rata besarnya asuransi ¥ 81.000 per tahun 2. Japan Health Insurance Asuransi ini dikelola oleh pemerintah. Asuransi ini diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan kecil (karyawan < 7000 orang). Besarnya asuransi 7.2 % dari gaji karyawan. Setiap Pemda wajib membayar
16.4 % dari premi asuransi. Rata-rata besarnya asuransi ¥ 175.000 – ¥ 350.000 per tahun
3. Association/Union Administered Health Insurance Asuransi ini dikelola oleh swasta. Asuransi ini diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan besar (karyawan > 7000 orang). Besarnya asuransi 5 % dari gaji karyawan. Pemda memberikan subsidi bila ada kesulitan finansial. Rata-rata besarnya asuransi ¥ 188.000 – ¥ 417.000 per tahun 4. Mutual Aid Insurance Asuransi ini dikelola oleh pemerintah. Asuransi ini diperuntukkan untuk pegawai negeri. Besarnya asuransi 4.9 % dari gaji karyawan. Tidak ada subsisdi dari pemerintah daerah. 5. Advanced Eldery Medical Service System Asuransi ini diperuntukkan bagi orang usia lanjut > 75 tahun. Besarnya asuransi 7.9 % dari penghasilan. Pemda memberikan subsidi sebesar 50 % dari besarnya premi asuransi. Karena asuransi dikelola oleh asuransi yang berbeda maka bila seorang pegawai negeri berhenti dan pindah bekerja ke perusahaan swasta maka dia juga harus pindah ke asuransi yang mengelola pegawai swasta. Demikian juga saat seseorang umurnya menjadi 75 tahun maka asuransinya akan dikelola oleh Advanced Eldery Medical Service System
Setiap fasilitas kesehatan di Jepang harus ikut asuransi. Setiap orang dapat memilih fasilitas kesehatan dimanapun baik pemerintah maupun swasta hanya dengan menunnjukkan kartu peserta asuransi. Peserta dapat memilih berobat ke klinik atau ke rumah sakit dimanapun bahkan di luar wilayah tempat tinggal karena pemerintah berprinsip saat seseorang sudah mau berobat ke pelayanan kesehatan kenapa harus ditolak. Besarnya biaya pengobatan dan perawatan sama saja baik di fasilitas pemerintah ataupun swasta. Pihak asuransi dan pemda akan melakukan audit secara ketat untuk setiap klaim asuransi karena mereka harus memastikan bahwa peserta asuransi menerima pelayanan sesuai standar nasional yang tercantum juga dalam pedoman asuransi kesehatan. Standar tersebut mencakup tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Biaya yang tidak tercantum dalam kalaim asuransi akan ditanggung oleh pasien. Bila pasien tidak mampu menanggung biaya tersebut maka pemerintah wajib menanggung biaya tersebut. Seorang dokter yang ingin meresepkan obat di luar yang tercantum dalam pedoman asuransi harus mendapat persetujuan dari komite medik karena semua alat dan obat yang masuk di pedoman asuransi Jepang merupakan alat dan obat yang berkualitas tinggi.
Besarnya klaim asuransi ditentukan berdasarkan penyakit yang diderita oleh pasien dan juga kelengkapan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan terlatih di fasilitas tersebut. Rumah sakit atau klinik yang memiliki jumlah perawat, bidan atau dokter yang terlatih dapat mengklaim biaya asuransi yang lebih besar dibandingkan yang tidak. Pelatihan yang dimaksud disini adalah pelatihan yang telah ditentukan standarnya oleh organisasi profesi dan bukan pelatihan yang dilakukan internal oleh rumah sakit. Umumnya kegiatan pelatihan yang tersertifikasi di Jepang rata-rata diselenggarakan 1 bulan sampai 1 tahun. Misalnya pelatihan untuk manajer perawat tingkat I dan II dilaksanakan selama 1 tahun oleh organisasi profesi.
Pembayaran premi asuransi dilakukan melalui pemotongan gaji bagi pegawai pemerintah atau perusahaan swasta, sedangkan bagi pensiunan atau bekerja mandiri dilakukan melalui pemotongan rekening tabungan atau pembayaran langsung. Pembayaran cost sharing yang harus dibayar pasien dibayarkan langsung ke rumah sakit melalui ATM yang tersedia di rumah sakit.
Gambar 1. ATM untuk pembayaran biaya pengobatan/perawatan di RS
Namun tidak semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh asuransi. Beberapa jasa pelayanan yang tidak ditanggung oleh asuransi adalah : 1. Pemeriksaan kesehatan
2.
3. 4.
5.
6.
Pemeriksaan kesehatan seperti ANC, PNC, pemeriksaan anak bayi, usia sekolah, dewasa dan orang tua tidak ditanggung oleh asuransi namun pemerintah daerah memberikan voucher untuk pemeriksaan kesehatan satu kali selama satu tahun. Sedangkan untuk ANC, pemerintah daerah memberikan voucher sebanyak 14 buah untuk ibu hamil. Di sampin itu, bila ibu bersalin dan segera lapor ke pemerintah daerah maka pemerintah daerah akan memberikan uang sebagai ucapan selamat sebesar ¥ 400.000. Imunisasi Imunisasi tidak ditanggung oleh pemerintah daerah tetapi ditanggung oleh pemerintah daerah kecuali untuk imunisasi di luar standar nasional. Persalinan Normal Persalinan Normal tidak ditanggung oleh asuransi karena bukan merupakan penyakit. Bila ibu lapor ke pemerintah daerah segera setelah melahirkan maka biaya persalinan akan dibayarkan langsung ke rumah sakit yang berkisar ¥ 350.000 – 400.000. Bila biayanya kurang dari ¥ 400.000 maka sisanya akan dikembalikan ke ibu. Pelayanan Kosmetik Kecelakaan di sekolah Biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan yang terjadi di sekolah ditanggung oleh asuransi kesehatan sekolah dengan premi ¥ 250 per bulan yang dibayar oleh orang tua murid. Kecelakaan lalu lintas Biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Inseminasi Buatan Program untuk memperoleh atau menambah anak tidak ditanggung oleh asuransi namun bagi pasangan yang kesulitan untuk memperoleh anak pemerintah menawarkan bantuan biaya untuk mengikuti program tersebut dengan dibiayai oleh pemerintah daerah. Setiap pasangan diberikan kesempatan 3 kali untuk mengikuti program tersebut.
Setiap peserta asuransi akan memperoleh kartu asuransi yang dapat digunakan di seluruh Jepang. Di kartu yang diberikan terdapat voucer untuk pemeriksaan kesehatan lengkap yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Di samping itu, terdapat juga voucher bagi peserta asuransi yang ingin mendonasikan bagian tubuhnya bila mereka meninggal.
Gambar 1.2 Kartu Asuransi
Gambar 1.3 Voucer Periksa Kesehatan Gratis
Gambar 1.3 Formulir persetujuan untuk mendonorkan anggota tubuh. Untuk pembiayaan kesehatan, di samping asuransi kesehatan pemerintah juga menyediakan beberapa bantuan seperti : 1. Bantuan untuk keluarga yang memiliki bayi dengan berat lahir rendah < 2000 gram 2. Bantuan untuk anak yang dioperasi 3. Bantuan untuk anak dengan penyakit kronis
4. Bantuan untuk anak dengan gangguan mental (intelektual) 5. Bantuan untuk anak dengan gangguan mental (gangguan mental selain intelektual) 6. Bantuan sosial untuk anak cacat 7. Bantuan keluarga untuk perawatan anak cacat Untuk mendapatkan bantuan tersebut, pasien harus mendapatkan “certificate of disability” (sertifkat kecacatan) yang dikeluarkan oleh pemda atas rekomendasi dari rumah sakit. Besarnya bantuan tergantung jenis penyakit dan jenis kecacatan yang dialami.
B. STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KESEHATAN DI JEPANG (THE STRUCTURE OF HEALTH SERVICE IN JAPAN)
Jepang menganut sistem desentralisasi termasuk juga di bidang kesehatan. Sistem pemerintahan terdiri dari : 1. Pemerintah Pusat Dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih secara langsung setiap dua tahun sekali. Untuk urusan di bidang kesehatan, buruh dan sosial diserahkan kepada Menteri Kesehatan, Buruh dan Sosial 2. Pemerintah Provinsi Dipimpin oleh seorang gubernur yang dipiih secara langsung setiap 4 tahun. Dalam mengelola bidang kesehatan dibantu oleh seorang Direktur. Karena banyaknya wilayah Kota di satu provinsi maka biasanya wilayah-wilayah tersebut dikelompokkan dalam satu regional (setingkat kabupaten) namun tidak ada Kepala Pemerintahan untuk wilayah tersebut. Di setiap regional pemerintah membangun Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sosial Provinsi dan Rumah Sakit Provinsi. Di samping itu untuk wilayah pulau terpencil pemerintah provinsi membangun klinik yang pengelolaannya diatur oleh rumah sakit. 3. Pemerintah Kota (berdasarkan luas wilayah setingkat kecamatan) Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang walikota yang juga dipilih secara langsung setiap 4 tahun. Setiap Kota memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Kota. Dengan sistem desentralisasi, kota diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan tugas pemerintahan termasuk juga dalam merekrut pegawai. Jumlah pegawai di setiap kota dibatasi oleh Undang-Undang. Pegawai di satu wilayah kota hanya dapat pindah di wilayah tersebut dan bila ingin pindah ke wilayah lain maka dia harus berhenti. Bila suatu kota tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan karena keterbatasan sumber daya maka kota tersebut dapat meminta bantuan provinsi atau kota tersebut dapat bergabung (merger) dengan kota lain.
C. PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI JEPANG (PUBLIC HEALTH NURSING IN JAPAN) Setelah perang dunia ke II dimana Jepang mengalami kekalahan, banyak tenaga kesehatan yang meninggal. Saat itu Jepang mengalami kesulitan karena penyakit menular menyebar kemana-mana sedangkan jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas. Wilayah yang mengalami kehancuran total pada waktu itu adalah Okinawa. Oleh karena itu Provinsi Ryuksu (Okinawa) mulai mengembangkan sistem penempatan perawat kesehatan masyarakat. Alasan dipilihnya sistem ini karena jumlah dokter sangat terbatas dan tidak mungkin menghasilkan dokter dalam waktu yang singkat. Di samping itu dokter juga sebagian besar enggan ditempatkan di daerah terpencil. Dengan sistem ini di setiap wilayah kecamatan, pemerintah menempatkan perawat kesehatan masyarakat. Tugas dari perawat kesehatan masyarakat adalah 1. Mengkaji masalah kesehatan yang ada di masyarakat 2. Mengkaji sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk membantu mereka mmenyelsaikan masalah kesehatannya 3. Mengkaji sumber daya di luar masyarakat untuk membantu mereka mmenyelsaikan masalah kesehatannya 4. Menyusun diagnosis kesehatan masyarakat 5. Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami 6. Berkoordinasi dengan stake holder di luar masyarakat yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat 7. Berpartisipasi dan terlibat aktif dalam melaksanakan intervensi yang telah disusun oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat 8. Melaporkan secara rutin perkembangan kesehatan masyarakat dan aktivitasnya kepada pemerintah provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka perawat kesehatan masyarakat harus menjadi bagian dari masyarakat yaitu dengan cara tinggal di masyarakat.
Karena keterbatasan jumlah dokter maka negara juga menugaskan “medical officer’ di beberapa wilayah. Medical officer adalah lulusan SMA yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan selama 3 tahun dalam bidang kedokteran sebelum ditempatkan di masyarakat. Untuk wilayah-wilayah yang tidak ada medical officer, pemerintah memberikan kewenangan kepada perawat kesehatan masyarakat untuk memberikan pengobatan terbatas.
Dalam pelaksanaannya perawat kesehatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting di Jepang dalam pemberantasan penyakit menular dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat termasuk kesehatan ibu dan anak sehingga kebijakan penempatan perawat kesehatan masyarakat di setiap kecamatan diberlakukan di seluruh Jepang sampai saat ini. Di Jepang perawat terdiri dari tiga jenis yaitu : 1. Perawat Klinis Umumnya bekerja di rumah sakit atau klinik setelah mengikuti pendidikan 3 tahun ditambah 1 tahun untuk menjadi perawat klinik. 2. Perawat Kesehatan Masyarakat Umumnya bekerja di pusat kesehatan masyarakat. Untuk menjadi perawat kesehatan masyarakat, seseorang harus mengikuti pendidikan perawat selama 3 tahun ditambah 1 tahun pendidikan untuk menjadi perawat kesehatan masyarakat. Di setiap kecamatan ditempatkan minimal satu orang perawat kesehatan masyarakat, namun jumlah perawat kesehatan masyarakat tergantung jumlah penduduk seperti di Kota Naha dengan jumlah penduduk 300.000, pemerintah merekrut 16 orang perawat kesetan masyarakat. 3. Bidan Umumnya bekerja di rumah sakit atau membuka praktik klinik kebidanan. Untuk menjadi bidan, seseorang harus mengikuti pendidikan perawat selama 3 tahun ditambah dengan pendidikan kebidanan satu tahun. Sebelum seseorang mulai bekerja sebagai tenaga kesehatan di suatu wilayah, pemerintah biasanya melakukan pelatihan kepada tenaga tersebut selama 3 bulan sampai satu tahun tergantung pada pekerjaan yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Selanjutnya selama satu tahun dia harus bekerja di bawah pengawasan seorang pembimbing di institusi dimana dia bekerja dengan target pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang harus dicapai selama 1 tahun. 4 tahun selanjutnya, dia bekerja dibawah pengawasan pembiimbing secara tidak langsung dan melaporkan hasil kegiatannya. Khusus untuk tenaga dokter karena jumlahnya terbatas maka sebelum bekerja di klinik atau pulau terpencil, dia harus bekerja paling sedikit 3 tahun di rumah sakit. Untuk perawat kesehatan masyarakat, pemerintah provinsi melatih dan mengembangan pembimbing di setiap Puskesmas Provinsi dan Rumah sakit sehingga apabila ada tenaga baru yang direkrut oleh provinsi atau kota maka tenaga tersebut akan mengikuti on the job training dibawah bimbingan pembimbing yang ada di fasilitas tersebut. Pembimbing akan menyusun target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun ke depan mencakup : 1. Kemampuan dasar
2. Kemampuan administratif 3. Ketrampilan klinis dalam pemberian pelayanan Selama satu tahun bekerja, mereka akan mendapatkan pengawasan langsung dari pembimbing saat bekerja. Setelah melewati masa tersebut, pembimbing akan menyusun target kinerja yang harus dicapai setiap tahun selama 4 tahun ke depan, namun mereka sudah dapat bekerja mandiri tanpa pengawasan. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menghemat anggaran untuk pelatihan. Di Jepang, yang mengatur penempatan tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang lain selain perawat di klinik pemerintah adalah direktur rumah sakit, sedangkan yang mengatur penempatan perawat di klinik adalah direktur keperawatan. Di rumah sakit direkturnya harus seorang dokter sedangkan wakil direktur harus seorang perawat karena hampir sebanyak 60 % pegawai adalah perawat maka yang mengatur haruslah perawat. Sedangkan di Puskesmas tidak ada tenaga dokter kecuali kepala puskesmas karena di Puskesmas tidak ada kegiatan pengobatan. Semua pasien yang sakit harus berobat ke rumah sakit atau klinik pemerintah atau swasta. Walaupun lulusan pendidikan kedokteran dan keperawatan cukup banyak di Jepang, namun mereka masih kesulitan untuk merekrut tenaga dokter atau perawat untuk ditempatkan di pulau terpencil terutama untuk wilayah Kota karena pegawai di tingkat kota tidak dapat pindah ke tempat kerja lain di luar wilayah Kota. Untuk itu pemerintah Kota biasanya meminta bantuan dari provinsi untuk mengamankan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Untuk pemerintah provinsi merekrut tenaga dokter dan perawat guna ditempatkan di wilayah terpencil tidak terlalu sulit apalagi yang bersangkutan biasanya sudah mengetahui berapa lama mereka akan ditempatkan di wilayah tersebut (Biasanya selama 3 – 5 tahun). Kesulitan yang dihadapi oleh provinsi adalah saat tenaga di wilayah tersebut harus cuti atau izin. Dahulu mereka mengirimkan tenaga dokter dan perawat di rumah sakit untuk menggantikan tenaga kesehatan yang cuti namun ini menyebabkan rumah sakit juga kekurangan tenaga. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan program “Dokter/Perawat Pulau”. Mereka bertugas menggantikan tenaga kesehatan yang cuti atau izin terutama wilayah kepualauan atau terpencil. Sebagaimana di negara berkembang, Jepang juga mengalami kekurangan tenaga Spesialis Kebidanan. Ini bukan disebabkan karena Total Fertility Rate (TFR) yang rendah sehingga banyak mahasiswa kedokteran yang tidak mau mengambil jurusan spesialis Kebidanan tetapi karena bekerja sebagai Dokter Spesialis Kandungan merupakan pekerjaan yang sangat beresiko tinggi dan rentan terhadap tuntutan hukum. Mengingat TFR yang sangat rendah maka pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ibu hamil sehingga mereka harus memastikan bahwa seorang ibu hamil harus menjalani kehamilannya secara sehat dan melahirkan secara aman agar bayi dan ibunya selamat. Oleh karena itu pemeriksaan kehamilan hanya dapat
dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan atau klinik kebidanan yang bekerjasama dengan dokter spesialis kebidanan. Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga tersebut terutama untuk wilayah terpencil, pemerintah menawarkan berbagai macam manfaat dan fasilitas kepada tenaga yang bekerja di wilayah terpencil. Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada lulusan SMA yang akan melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran dengan syarat mereka harus bekerja di rumah sakit dan klinik milik pemerintah selama 9 tahun. Jenis fasilitas kesehatan dan tenaga yang ada di Jepang untuk memberikan pelayanan kesehatan yaitu : 1. Rumah Sakit dan Rumah Sakit Khusus (Seperti RS Anak, Jantung, dll) Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan secara langsung : 1) Dokter spesialis (Termasuk Psikiater) 2) Dokter Umum 3) Dokter Gigi 4) Perawat 5) Apoteker 6) Laboratorist 7) Fisiotherapist 8) Bidan 9) Ahli Gizi 10) Medical Sosial Worker 11) Psikolog Pelayanan yang diberikan adalah : 1) Pemeriksaan Kesehatan termasuk pemeriksaan kehamilan 2) Pengobatan 3) Perawatan 4) Imunisasi 2. Pusat Kesehatan Masyarakat Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Provinsi: 1) Dokter 2) Perawat 3) Clerk Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kota : 1) Perawat 2) Ahli Gizi 3) Clerk
Pelayanan yang diberikan : 1) Imunisasi 2) Konseling Kesehatan 3) Pemeriksaan Kesehatan 4) Pencegahan Penyakit 3. Klinik Tenaga kesehatan yang bertugas : 1) Dokter 2) Perawat Pelayanan Kesehatan yang diberikan : 1) Kegawatdaruratan 2) Pengobatan Tenaga kesehatan yang bertugas di klinik dibawah dan diatur oleh rumah sakit termasuk juga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
D. KESEHATAN SEKOLAH (SCHOOL HEALTH IN JAPAN) Pemerintah Jepang menyadari bahwa pendidikan bagi warganya merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Untuk itu pemerintah membangun sekolah di seluruh penjuru Jepang termasuk di daerah atau pulau terpencil. Mereka membangun sekolah sesuai standar tanpa memandang jumlah penduduk atau anak usia sekolah yang ada di wilayah tersebut. Sebagai contoh di wilayah kota Ishigaki tepatnya di pulau Yeyama, pemerintah membangun sekolah walaupun jumlah muridnya dari kelas 1 – 6 hanya 46 orang. Yang lebih ekstrim lagi, di wilayah yang tidak jauh dari sekolah tersebut juga dibangun sekolah walaupun muridnya hanya 14 orang. Pemerintah berprinsip bahwa dimanapun rakyatnya berada mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Di samping membangun fasilitas belajar, pemerintah juga menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan standar pendidikan yang diperlukan tanpa memandang berapa jumlah murid yang ada di wilayah tersebut. Di wilayah kota Ishigaki, ada beberapa sekolah yang jumlah muridnya hanya 46 tapi jumlah gurunya 13 orang, ada juga yang jumlah muridnya 14 jumlah gurunya 11 orang dan ada juga sekolah yang jumlah muridnya 11 orang tetapi jumlah gurunya 13 orang. Ruang kelas di sekolah Jepang biasanya terbuka di salah satu sisinya agar ruangan menjadi segar sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik.
Gambar 1.1 Ruang kelas biasanya terbuka di salah satu sisinya Guru tidak perlu khawatir anak-anak akan melihat orang yang lalu lalang karena setiap kelas akan belajar dan istirahat pada waktu yang sama. Di samping itu salah satu hal
yang dibiasakan di sekolah adalah anak akan selalu mendengar dan memperhatikan saat guru sedang berbicara. Saat membangun sekolah, pemerintah juga biasanya membangun dapur di sekolah karena sekolah harus menyiapkan makan siang untuk anak sekolah untuk memastikan bahwa anak sekolah mengkonsumsi makanan yang sehat dan sesuai dengan standar karena dibawah pengawasan ahli gizi. Anak sekolah khususnya anak SD dan SMP tidak boleh membeli atau membawa makanan dari luar sekolah untuk mencegah keracunan karena setiap peristiwa yang terjadi di sekolah akan menjadi tanggungjawab sekolah. Sedangkan anak SMA diperbolehkan membeli makanan tambahan lain di luar sekolah bila merasa tidak cukup tetapi dengan waktu makan yang hanya 20 menit, jarang ditemukan anak yang membeli makanan di luar sekolah apalagi makanan yang diberikan mengandung cukup kalori (600 kkal untuk anak SD, untuk anak SMP dan SMA disesuaikan dengan umur). Di samping itu, tidak semua sekolah dekat dengan rumah makan atau tempat perbelanjaan. Pada anak tertentu dengan kebutuhan makanan khusus seperti pada anak yang alergi akan makanan tertentu, anak tersebut dapat menyampaikan kepada sekolah apa saja yang tidak boleh dimakan sehingga anak akan menyiapkan makanan khusus untuk anak tersebut.
Gambar 1.2 Anak-anak SD Nakaima sedang makan siang di sekolah Di samping itu, Undang-Undang di Jepang juga mewajibkan setiap sekolah memiliki guru perawat sekolah (school nurse teacher) dan juga ruang pelayanan kesehatan sekolah. Ruang pelayanan kesehatan sekolah dilengkapi dengan beberapa alat pemeriksaan kesehatan dan juga 5 tempat tidur untuk perawatan sementara anak akibat kelelahan atau kepanasan (heat stroke). Bila anak mengalami sakit yang
memerlukan perawatan, anak akan dirujuk ke rumah sakit atau guru akan memanggil orang tua untuk membawa anaknya ke rumah sakit.
Gambar 1.3 Ruang Kesehatan Sekolah di Sekolah Hanakimura di Jepang Keberadaan school nurse teacher di setiap sekolah wajib sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tanpa memandang berapa jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. Tujuan utama ditempatkannya school nurse teacher adalah untuk memberikan pertolongan pertama saat anak mengalami kecelakaan atau sakit serta memastikan bahwa ada selalu sehat agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di Jepang, untuk menjadi school nurse teacher seseorang harus mengikuti pendidikan perawat selama 4 tahun atau pendidikan guru selama 4 tahun dan mengikuti pendidikan “school nurse teacher” selama 1 tahun di universitas yang ada di Jepang. Setelah lulus pendidikan, mereka harus mengikuti ujian yang diselenggarakan pemerintah untuk direkrut menjadi school nurse teacher yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Untuk sekolah yang memiliki anak dengan perawatan kesehatan khusus seperti di SLB maka school nurse teacher yang akan dipilih adalah mereka yang berlatar belakang perawat murni. Di samping mengelola ruang kesehatan sekolah, school nurse teacher juga bertugas mengajar sebagaimana guru-guru yang lain. Mata ajaran yang diajarkan adalah “kesehatan sekolah” yang akan diajarkan mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Materi yang diajarkan meliputi: 1. Hidup sehat 2. Tubuh yang berkembang dan saya 3. Kesehatan Mental 4. Pencegahan Kecelakaan 5. Pencegahan Penyakit
Materi tersebut disampaikan di setiap kelas tetapi disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Seperti pada materi tentang “Tubuh yang berkembang dan saya”, guru hanya mengajarkan proses perubahan yang terjadi pada tubuh seorang laki-laki dan perempuan pada anak kelas I tetapi tidak menjelaskan proses perubahannya. Sebenarnya di dalam materi tersebut sudah mencakup materi “sex education” tetapi masih bersifat pengetahun dasar. Materi tentang proses reproduksi baru akan diajarkan pada anak di Sekolah Menengah Pertama. Beberapa sekolah yang menganggap bahwa pendidikan kesehatan sangat penting mengundang beberapa tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan untuk menyampaikan materi kesehatan yang tidak ada di dalam kurikulum. Saat menyampaikan materi tentang kesehatan, biasanya school nurse teacher akan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Tujuannya agar wali kelas dapat membantu mengawasi anak untuk mempraktekkan perilaku hidup sehat dalam kegiatan seharihari seperti mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya dan bergaul secara wajar. Di samping itu setiap sekolah mempunyai Komite Kesehatan yang bertugas menyusun rencana kesehatan sekolah setiap tahun. Rencana kesehatan sekolah akan disampaikan oleh Komite Kesehatan Sekolah ke Dewan Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dana dalam pelaksanaannya. Komite ini diketuai oleh guru terpilih dari sekolah tersebut yang dipilih secara bergantian setiap satu atau dua tahun tergantung kebijakan dari Kepala Sekolah. Dengan melibatkan guru selain school nurse teacher sebagai ketua dan anggota Tim Komite Kesehatan akan mendorong mereka untuk belajar tentang kesehatan sehingga setiap guru akan memahami tentang pentingnya kesehatan. Anggota Komite Kesehatan sekolah juga melibatkan profesi kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, perawat, petugas lab, ahli gizi yang telah dikontrak oleh pemerintah dengan honor sebesar ¥ 14.000/bulan. Mereka akan melakukan supervisi secara rutin ke sekolah untuk melihat kondisi kesehatan sekolah termasuk anak didik. Di samping itu mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan anak sekolah setahun sekali secara bersamaan dan juga pendidikan dan konseling kesehatan kepada siswa. Dalam pelaksanaan upaya kesehatan sekolah, peran guru sangat penting. Guru akan memantau kehadiran siswa setiap hari dan bila ada siswa yang masuk maka guru akan melaporkan ke school nurse teacher. School nurse teacher akan memantau kehadiran setiap siswa di seluruh sekolah. Apabila banyak siswa yang tidak hadir karena sakit maka dia akan mencari penyebabnya dan bila dianggap perlu dia akan mengusulkan kepada Kepala Sekolah agar sekolah diliburkan selama beberapa hari untuk mencegah terjadinya wabah penyakit. Di Jepang, sekolah diberikan kewenangan untuk menolak atau memulangkan anak yang kena influenza.
School nurse teacher juga akan mengecek kebersihan sekolah. Di semua sekolah yang ada di Jepang, semua anak dilibatkan di dalam menjadi kebersihan kelas dan lingkungannya. Mereka bersama-sama akan menyapu, mengepel lantai, membersihkan toilet dan membersihkan lingkungan sebelum pulang sekolah. Semua alat-alat kebersihan disediakan oleh sekolah. Kotak sampah juga disediakan di setiap ruangan. Kotak sampah dipisahkan menjadi dua jenis yaitu kotak sampah untuk bahan yang dapat dibakar, tempat sampah untuk botol dan plastik serta kotak sampah untuk bahan yang tidak bisa dibakar seperti gelas dan besi. Mereka juga dibiasakan meletakkan piring, gelas, sumpit dan alas makan serta membuang sisa makanan pada tempatnya. Sebenarnya kebiasaan ini tidak hanya dilakukan di rumah tetapi juga dilakukan oleh semua orang di Jepang pada saat mereka makan di tempat umum.
Gambar 1.4 Anak dibiasakan meletakkan alat makan sesuai dengan tempatnya setelah selesai makan
Di dinding sekolah akan banyak dijumpai poster-poster yang akan mengingatkan anak tentang cara hidup sehat termasuk juga apa yang harus dilakukan dalam kondisi kejadian bencana seperti Tsunami atau Gempa. Poster-poster tersebut didesain dan dibuat oleh school nurse teacher karena sekolah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli alat atau bahan kesehatan yang dibutuhkan tetapi sekolah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat-alat pendidikan termasuk poster. School nurse teacher juga akan membuat dan membagikan leaflet tentang cara pencegahan influenza bila saat itu banyak terjadi influenza di masyarakat. School nurse teacher akan selalu memantau perkembangan kesehatan di masyarakat dan melakukan tindakan pencegahan di sekolah supaya anak tetap sehat dan bisa belajar.
Dengan terlaksananya kegiatan kesehatan sekolah seperti di SD Nakaima, ketidakhadiran siswa karena sakit sangat rendah. Kebiasaan hidup sehat, makanan yang sehat dan lingkungan yang sehat akan membuat anak didik sehat sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar. Bagi tenaga kesehatan, hal yang perlu diingat dalam pelayanan kesehatan sekolah adalah bahwa kesehatan masyarakat dalam hal ini anak didik bukan menjadi tujuan utama sekolah tetapi tujuan utamanya adalah proses belajar mengajar berjalan lancar. Oleh karena itu setiap upaya yang mendukung terlaksananya kegiatan belajar belajar akan didukung oleh pihak sekolah.
E. PEMERIKSAAN KESEHATAN DI JEPANG (HEALTH CHECKUP IN JAPAN) Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu upaya preventif untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Namun sistem asuransi kesehatan tidak menanggung biaya pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, pemerintah akan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada : 1. Anak usia 3-4 bulan 2. Anak usia 9-10 bulan 3. Anak usia 18 bulan 4. Anak usia 3 tahun Untuk warganya yang berumur lebih dari tiga tahun, pemerintah juga menyediakan voucher pemeriksaan kesehatan gratis pada seluruh warganya dimana voucher tersebut dilampirkan di kartu asuransi. Pemerintah juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anak sebelum masuk sekolah. Orang tua wajib membawa anaknya untuk pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun ke rumah sakit sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pemeriksaan kesehatan pada anak usia kurang dari tiga tahun dan sebelum sekolah di Provinsi Okinawa tidak dilakukan oleh Puskesmas tetapi diserahkan oleh Pemda kepada OSPH/Okinawan Society for Public Health (Masyarakat Okinawa untuk Kesehatan Masyarakat). OSPH merupakan Non Profit organisasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di provinsi Okinawa. Kelompok ini beranggotakan beberapa profesi kesehatan dan masyarakat umum peduli kesehatan. Untuk menjalankan organisasi ini setiap anggota membayar iuran anggota sebesar ¥ 300.000/bulan. Organisasi ini akan mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi anak dengan tahap-tahap sebagai berikut : 1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Puskesmas Kota) untuk menyusun jadwal. 2. Menyusun dan mengatur jadwal tim kesehatan yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Tim tersebut terdiri dari : 1. Petugas Administrasi (Pendaftaran) 2. PHN (Pemeriksaan Perkembangan)
3. Petugas Lab (Pemeriksaan darah dan urine lengkap) 4. Health Volunteer (Penimbangan) 5. Dr. Anak ((Pemeriksaan Fisik) 6. Dr. Gigi (Pemeriksaan Gigi) 7. Dental Hygeines (Konsultasi Kesehatan Gigi) 8. Ahli Gizi (Konsultasi) 9. PHN (Menyampaikan Hasil Lengkap Pemeriksaan Kesehatan) 3. Menyiapkan alat kesehatan dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. 4. Menentukan target anak yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan 5. Mengirimkan surat kepada orang tua anak tentang waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Untuk anak yang tidak dibawa pada pemeriksaan sebelumnya, juga akan diundang untuk memeriksakan anaknya. 6. Berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan masyarakat untuk menyebarluaskan jadwal pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. 7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal. 8. Mengirimkan surat kepada orang tua yang tidak membawa anaknya ke Puskesmas dan bila perlu akan bekerjasama dengan perawat kesehatan masyarakat untuk melakukan kunjungan rumah pada anak yang tidak datang setelah menerima undangan sebanyak 3 kali. 9. Melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Pemerintah Kota 10. Melakukan klaim biaya pemeriksaan kesehatan kepada pemerintah daerah sesuai dengan jumlah anak yang datang. Dengan menyerahkan pemeriksaan kesehatan kepada OSCH, pemerintah dapat menghemat biaya karena tidak perlu merekrut seluruh tenaga yang akan melakukan pemeriksaan menjadi pegawai negeri serta tidak perlu membeli alat kesehatan yang diperlukan. Bagi pemerintah daerah dengan jumlah anak yang sedikit, merekrut tenaga dan membeli alat akan menjadi beban pemerintah daerah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan berdasarkan jumlah target anak yang ada di wilayah kota. Untuk wilayah Kota dengan jumlah anak yang sedikit, pemeriksaan kesehatan dilakukan satu kali dalam setahun sedangkan untuk wilayah dengan anak yang banyak, pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan satu bulan sekali. Saat pemeriksaan apabila ditemukan anak yang menderita suatu penyakit atau gangguan maka akan dirujuk ke rumah sakit. OSCH akan meminta hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan rumah sakit untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pelayanan sesuai standar. Untuk anak usia sekolah, pemeriksaan kesehatan akan dikoordinir oleh Komite Kesehatan Sekolah. Biaya pemeriksaan akan ditanggung oleh Dewan Pendidikan. Untuk pemeriksaan kesehatan kepada ibu hamil karena tidak ditanggung oleh asuransi maka pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh pemda dengan memberikan buku KIA yang didalamnya ada voucher pemeriksaan gratis kehamilan selama 14 kali.
Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan dimanapun baik rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Standar pemeriksaan kehamilan mencakup pemeriksaan USG, pemeriksaan darah dan pemeriksaan rutin. Bila ibu mengalami komplikasi selama kehamilan maka secara otomatis biayanya ditanggung oleh asuransi. Dengan adanya voucher tersebut secara otomatis ibu akan melaporkan setiap kehamilan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan buku KIA karena yang akan menyerahkan buku KIA adalah petugas di pemda dan bukan petugas kesehatan. Di Jepang persalinan dapat dilakukan di rumah sakit atau bidan praktik yang sudah bekerjasama dengan rumah sakit pengampu. Jepang mewajibkan setiap persalinan untuk dirawat selama 7 hari di rumah sakit kecuali bila ibu menolak. Saat bersalin, biaya persalinan tidak ditanggung oleh asuransi tetapi bila ibu melaporkan persalinannya ke pemda maka dia akan mendapatkan bantuan biaya dari pemda untuk mengganti biaya persalinan tersebut. Di samping itu dengan melaporkan persalinannya dan bayinya maka bayi tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara seperti imunisasi, pelayanan pemeriksaan kesehatan di rumah oleh perawat kesehatan masyarakat, dll. Demikian juga bila ibu atau bayinya meninggal pemerintah juga akan memberikan bantuan biaya pemakan mereka melapor ke pemda. Dengan sistem ini maka pemerintah akan mengetahui jumlah penduduk setiap saat. Siklus
Hamil
Bayi
Umur < 3
Usia Sekolah
Pubertas
Remaja
Pemeriksaan kesehatan
ANC
Health check up Imunisasi Kelas ortu dan bayi Kelas memasak
Health check up Imunisasi Kelas ortu dan bayi Kelas memasak
Imunisasi Kelas kesehatan mental
Kelas kesehatan mental
Kelas promkes, pencegahan penyakit
Program bantuan pemerintah
Notifikasi kehamilan Buku KIA Tes Hepatitis B Pembiayaan ANC Subsidi pengobatan keracunan kehamilan
Notifikasi kelahiran Subsidi perawatan bayi Subsisdi perawatan BBLR Check up kelainan Skreening neoroblastomi Subsidi anak dg penyakit kronis Tes kelainan kongenital
Subsidi anak dg penyakit kronis Subsidi pengobatan anak
Sertifikat kecacatan Biaya pengobatan TB Biaya pengobatan gangguan mental
Sertifikat kecacatan Biaya pengobatan TB Biaya pengobatan gangguan mental
Sertifikat kecacatan Biaya pengobatan TB Biaya pengobatan gangguan mental
Standar pemeriksaan ibu hamil di Jepang : Wawancara dan pemeriksaan
Tiap ANC
Petunjuk kehamilan
Tiap ANC
Instruksi diet gizi
Tiap ANC
Urine analysis
Tiap ANC
Tes darah (HB / Platelet0
Awal, 20 – 34 mg
Tes gula darah
Awal, 20 – 23 mg
Tes tipe darah (ABO/Rh)
Awal
Tes antibody
Awal
Tes serologis syphilis
Awal
Tes antibody Hep C
Awal
Tes antybody Hep B
Awal
Skreening kanker servik
Awal
Pemeriksaan USG
Tiap ANC
Tes streptokokus B
34 minggu
Tes Antobody HIV
Segera
Tes antibody virus rubella
segera
Tes antigen chlamydial
segera
Tes antibody HTLV-1
30 minggu
Tes GOT
34 minggu
Tes GPT
34 minggu
Biaya pemeriksaan ditanggung oleh pemerintah daerah. Jumlah pemeriksaan : 14 kali Waktu pemeriksaan : Setiap empat minggu sampai umur kehamilan 23 minggu Setiap dua minggu pada umur 24 – 35 minggu Setiap minggu pada umur 36 sampai bersalin Standar pelayanan untuk persalinan : Biaya pemeriksaan ditanggung oleh pemerintah daerah bila ibu melaporkan persalinan Persalinan harus dilaksanakan di rumah sakit yang ada dr spesialis obgyn atau bidan yang bekerjasama dengan rumah sakit yang memiliki obgyn Setiap persalinan wajib dirawat selama tujuh hari Sebelum discharge, RS akan menjelaskan kondisi ibu dan bayinya kepada perawat perkesmas untuk tindaklnajut kunjungan rumah Tanpa antibiotik Tanpa oksitosin kecualiada komplikasi Pemotongan tali pusat menunggu plasenta keluar IMD Rawat gabung Standar pelayanan untuk ibu yang bekerja : Mengatur waktu untuk ANCdi luar jam kerja Memberikan kartu petunjuk kehamilan selama bekerja Memberikan cuti sebelum dan setelah persalinan 6 minggu sebelum persalinan atau 14 minggu untuk kehamilan kembar 8 minggu setelah persalinan Merubah kerja ibu ke pekerjaan yang lebih mudah Membatasi pekerjaan yang membahayakan bagi ibu dan bayinya Membatasi kerja lembur/malam/hari libur bagi ibu Memberi waktu untuk merawat anak 2 kali dalam sehari F. VAKSINASI DI JEPANG (IMMUNIZATION IN JAPAN) Di Jepang setiap anak lahir yang telah dilaporkan ke Pemda maka dia berhak mendapatkan imunisasi secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan. Imunisasi yang diberikan kepada anak adalah sebagai berikut : Vaksinasi
Target
Jumlah
Metode
Haemaphilus Influenza tipe B
2 bulan – 5
1–4X
Individu
tahun Streptococus Pneuomonia
2 bulan – 5 tahun
1–4X
Individu
Diptheria, Pertusis, Tetanus, HB, Polio
Tahap 1, pertamakali
3 – 7 bulan
3X
Individu
Diptheria, HB, Pertusis, Tetanus, Polio
Tahap 1, pertamakali
Tahap Tambahan
Tahap Tambahan
BCG
1,
1X 3 – 7 bulan
1,
3X
Individu
1X 5 – 8 bulan
1X
Grup
Tahap 1
1 – 2 Tahun
1X
Individu
Tambahan
5 – 7 Tahun
1X
Tahap 1
3 -7 bulan
2X
Tambahan
3 – 7 Tahun
1X
Tahap 2
9 – 13 tahun
1X
DT Tahap 2
11 – 13 tahun
1X
Individu
Kanker Servik
13 – 16 tahun
3X
Individu
Influenza
Di atas 65 tahun
1X
MR
Enchephalitis Jepang
