Indonesian Student s Association in Japan 在日インドネシア留学生協会 Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Indonesian Student’s Association in Japan 在日インドネシア留学生協会 Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo 5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: http://www.ppijepang.org

KETETAPAN KONGRES XXXVI PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG

Nomor: 01/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang AGENDA KONGRES XXXVI PPI JEPANG Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya Kongres XXXVI PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Agenda Kongres XXXVI PPI Jepang

Mengingat

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang

Memperhatikan

:

Saran dan usul yang berkembang dalam Sidang Pleno Kongres XXXVI PPI Jepang MEMUTUSKAN

Pertama

:

Agenda Kongres XXXVI PPI Jepang sebagaimana terlampir

Kedua

:

Dengan dikeluarkannya ketetapan ini, maka ketetapan yang sama yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga

:

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat ditinjau kembali apabila tidak terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di : Pada Tanggal : Pukul :

Sapporo 17 September 2016 10.20 JST

Presidium

KISWANTO

LA ODE MUH. YASIR HAYA

ANUNG WAHYUDI


Lampiran : Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang Nomor: 01/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 AGENDA KONGRES XXXVI PPI JEPANG Sidang Pleno I

Pembahasan Agenda Kongres XXXVI PPI Jepang

Sidang Pleno II

Pembahasan Tata Tertib Kongres XXXVI PPI Jepang

Sidang Pleno III

Pembahasan Mekanisme Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua PPI Jepang

Sidang Pleno IV

Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016

Sidang Pleno V

Laporan Pelaksanaan Tugas Ketua Badan Pengawas PPI Jepang Periode 2015-2016

Sidang Pleno VI

Pembahasan Usulan Amandemen dan Penetapan AD/ART PPI Jepang

Sidang Pleno VII

Pembahasan dan Penetapan Pedoman Program Kerja PPI Jepang Periode 2016-2017

Sidang Pleno VIII Pembahasan dan Penetapan Rekomendasi Kongres XXXVI PPI Jepang Sidang Pleno IX

Pemilihan dan Penetapan Calon Ketua Badan Pengawas (BP) PPI Jepang Periode 2016-2017 dan Calon Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017

Sidang Pleno X

Pemilihan dan Penetapan Ketua Badan Pengawas (BP) PPI Jepang Periode 2016-2017 dan Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017

Sidang Pleno XI

Pemilihan dan Penetapan Lokasi dan Waktu Kongres XXXVII PPI Jepang



Nomor: 02/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang TATA TERTIB KONGRES XXXVI PPI JEPANG Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya Kongres XXXVI PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Kongres XXXVI PPI Jepang

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Tata Tertib Kongres XXXVI PPI Jepang sebagaimana terlampir

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


Lampiran : Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang Nomor: 02/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 TATA TERTIB KONGRES XXXVI PPI JEPANG Pasal 1 1. Kongres Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, yang selanjutnya disingkat Kongres PPI Jepang adalah musyawarah yang bersifat perwakilan dan dihadiri oleh Utusan, Peninjau dan Undangan. 2. Kongres PPI Jepang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Pasal 2 Peserta Kongres PPI Jepang adalah: 1. Utusan 2. Peninjau 3. Undangan Pasal 3 1. Utusan Kongres PPI Jepang terdiri dari: a. Pengurus Pusat, 1 orang utusan b. Badan Pengawas, 1 orang utusan c. Perwakilan Korda, 1 orang utusan d. Perwakilan Komsat, 1 orang utusan 2. Penggantian Utusan dapat dilakukan sebelum Sidang Pleno dimulai. Pasal 4 Peninjau Kongres PPI Jepang adalah anggota PPI Jepang. Pasal 5 Undangan adalah pihak-pihak yang diundang secara khusus oleh Kongres PPI Jepang yang disetujui oleh Forum. Pasal 6 1. Utusan Kongres PPI Jepang berkewajiban untuk: a. Menghadiri Kongres PPI Jepang. b. Menjaga ketertiban Kongres PPI Jepang. c. Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini. d. Meminta izin kepada Presidium sebelum meninggalkan ruang sidang. e. Berpakaian rapi dan sopan. 2. Peninjau dan Undangan berkewajiban untuk: a. Menjaga ketertiban Kongres PPI Jepang. b. Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini. c. Meminta izin kepada Presidium sebelum meninggalkan ruang sidang. d. Berpakaian rapi dan sopan. Pasal 7 1. Utusan Kongres PPI Jepang berhak untuk: a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran baik secara lisan maupun secara tertulis. b. Memilih dan dipilih. c. Menggunakan hak suara pada Sidang Pleno maupun Sidang Komisi. 2. Peninjau Kongres PPI Jepang berhak untuk: a. Menghadiri sidang. b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran baik secara lisan maupun secara tertulis. c. Dipilih. 3. Undangan Kongres PPI Jepang berhak untuk: a. Menghadiri sidang. b. Berbicara ketika diminta oleh Forum.


Pasal 8 Persidangan terdiri dari: 1. Sidang Pleno 2. Sidang Komisi Pasal 9 1. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh Peserta Kongres PPI Jepang sebagai forum pengambilan keputusan akhir. 2. Sidang Komisi adalah sidang yang dilaksanakan oleh Anggota Komisi. Pasal 10 1. Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium yang telah ditetapkan. 2. Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi yang dipilih oleh Anggota Komisi. Pasal 11 1. Sidang Pleno dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Utusan Kongres PPI Jepang. 2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 2 x 5 menit. 3. Apabila ayat (2) telah dilaksanakan namun tetap belum kuorum, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan memenuhi kuorum. Kelengkapan Sidang terdiri dari: 1. Presidium 2. Notulensi 3. Peserta Sidang

Pasal 12

Pasal 13 1. Presidium berkewajiban untuk: a. Memeriksa Kelengkapan Sidang. b. Memimpin Sidang. c. Membacakan hasil-hasil persidangan. d. Berpakaian rapi dan sopan. 2. Presidium berhak untuk: a. Memeriksa tanda bukti/ identitas Peserta. b. Mengatur jalannya persidangan. Pasal 14 Interupsi dapat dilakukan setiap waktu oleh Peserta Kongres jika diizinkan oleh Presidium, untuk: 1. Mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan Tata Tertib Sidang. 2. Meminta penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan. 3. Mengkonfirmasikan hal-hal yang menyangkut dirinya. 4. Mengajukan permintaan untuk menunda sementara Sidang. Pasal 15 1. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Bila ayat (1) tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Bila ayat (2) tidak tercapai maka keputusan dikembalikan kepada presidium atas kesepakatan forum. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian.



Nomor: 03/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA UMUM PPI JEPANG PERIODE 2015-2016 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya Kongres XXXVI PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Mekanisme Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Mekanisme Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016 sebagaimana terlampir

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


Lampiran : Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang Nomor: 03/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA UMUM PPI JEPANG PERIODE 2015-2016 1. Presidium membacakan Mekanisme Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016. 2. Pemeriksaan Syarat Administrasi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016. 3. Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016 di depan Peserta Kongres PPI Jepang. 4. Tanya jawab Peserta Kongres PPI Jepang terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016. 5. Pandangan Umum Utusan Korda yang hadir pada Kongres PPI Jepang terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016. 6. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016 diterima apabila lebih dari setengah jumlah Utusan Kongres PPI Jepang menyatakan menerima, dan selanjutnya Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016 dinyatakan Demisioner. 7. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016 ditolak apabila lebih dari setengah jumlah Utusan Kongres PPI Jepang menyatakan menolak, selanjutnya Ketua Umum PPI Jepang Periode 20152016 dinyatakan Demisioner dengan syarat yang diputuskan oleh Kongres.



Nomor: 04/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA UMUM PPI JEPANG PERIODE 2015-2016 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya Kongres XXXVI PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang Periode 2015-2016, Saudara Moch. Candra Wirawan Arief, dan selanjutnya kepengurusannya dinyatakan Demisioner.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI



Nomor: 05/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA BADAN PENGAWAS PPI JEPANG PERIODE 2015-2016 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya Kongres XXXVI PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Laporan Pelaksanaan Tugas Ketua Badan Pengawas PPI Jepang Periode 2015-2016

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Ketua Badan Pengawas PPI Jepang Periode 20152016, Saudara Reesa Akbar, dan selanjutnya kepengurusannya dinyatakan Demisioner.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


KETETAPAN KONGRES XXXVI PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG Nomor: 06/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI JEPANG Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang sebagaimana terlampir.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


Lampiran : Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang Nomor: 06/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI JEPANG MUKADIMAH Kami putra-putri Indonesia yang menuntut ilmu di Jepang berkewajiban tetap menjalin kesatuan dalam ikatan kekeluargaan di kalangan pelajar Indonesia dalam membangun masyarakat ilmiah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta membina hubungan baik dengan masyarakat internasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pelajar Indonesia Jepang yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Indonesia dan kemudian berubah nama menjadi Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, disingkat PPI Jepang, atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Student`s Association in Japan, atau dalam bahasa Jepang disebut 在日インドネシア留学生協会. 2. PPI Jepang didirikan di Tokyo pada tanggal 24 Juni 1953 untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 3. PPI Jepang bertempat di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jepang berada. BAB II ASAS DAN LANDASAN Pasal 2 PPI Jepang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BAB III SIFAT, DAN STATUS Pasal 3 1. PPI Jepang bersifat ilmiah dan kekeluargaan. 2. PPI Jepang berstatus independen. BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 4

Tujuan PPI Jepang: Terwujudnya masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab, berkonstribusi nyata bagi masyarakat dan peradaban dunia, dengan semangat persatuan dan kesatuan. Pasal 5 PPI Jepang melakukan usaha-usaha: 1. Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu melancarkan studi anggotanya. 2. Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung dan menyalurkan segala kepentingan, kehendak dan cita-cita bersama, serta memupuk dan mengembangkan bakat anggotanya. 3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional atau internasional untuk mencapai tujuan organisasi. BAB V KEDAULATAN Pasal 6 Kedaulatan tertinggi PPI Jepang berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres PPI Jepang.


BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 7 Anggota PPI Jepang adalah Warga Negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Pasal 8 Anggota PPI Jepang terdiri dari: 1. Anggota Biasa. 2. Anggota Luar Biasa. BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 9 Kelengkapan organisasi PPI Jepang terdiri dari: 1. Kongres PPI Jepang. 2. Badan Pengawas PPI Jepang. 3. Pengurus Pusat PPI Jepang. 4. Pengurus Koordinator Daerah (Korda) PPI Jepang. 5. Pengurus Komisariat (Komsat) PPI Jepang. BAB VIII MOTO DAN LAMBANG Pasal 10 1. Moto PPI Jepang adalah "Membuka Dunia Untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia". 2. Lambang PPI Jepang adalah elips berwarna merah dengan segi empat, lingkaran, dan anak panah di dalamnya yang berwarna putih. BAB IX KEUANGAN Pasal 11

Keuangan PPI Jepang diperoleh dari: 1. Kontribusi anggota yang bersifat tidak mengikat. 2. Badan Usaha Milik Organisasi. 3. Usaha-usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12 Anggaran Dasar hanya dapat diubah dalam Sidang Pleno Kongres PPI Jepang. BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 13 Pembubaran PPI Jepang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres yang diadakan khusus untuk itu. BAB XII ATURAN PERALIHAN Pasal 14 Dengan berlakunya Anggaran Dasar PPI Jepang ini, maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 15 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PPI Jepang.


ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1

Keanggotaan PPI Jepang terdiri dari: 1. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pelajar di Lembaga Pendidikan minimal setingkat SMA di Jepang untuk jangka waktu minimal 6 bulan. 2. Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pelajar di Lembaga Penelitian setingkat Perguruan Tinggi di Jepang untuk jangka waktu kurang dari 6 bulan dan Post-Doctoral Fellowship. Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota: 1. Anggota Biasa: a. Menaati hasil hasil Kongres PPI Jepang. b. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota. c. Berhak memilih dan dipilih. d. Berhak mengajukan usulan yang sehat dan membangun. e. Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik PPI Jepang. 2. Anggota Luar Biasa: a. Menaati hasil hasil Kongres PPI Jepang. b. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota. c. Tidak berhak memilih dan dipilih. d. Berhak mengajukan usulan yang sehat dan membangun. e. Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik PPI Jepang. Pasal 3 Status keanggotaan PPI Jepang berakhir jika: 1. Meninggal dunia. 2. Tidak lagi menetap di Jepang. 3. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Komisariat. 4. Dipidana dengan putusan berkekuatan hukum yang tetap. 5. Enam bulan setelah yang bersangkutan selesai dari lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi dan masih memiliki alamat tetap di Jepang.

1. 2. 3. 4.

BAB II KONGRES PPI JEPANG Pasal 4 Kongres PPI Jepang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di PPI Jepang. Kongres PPI Jepang dilaksanakan sekali dalam satu tahun periode kepengurusan. Dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan Kongres Luar Biasa. Syarat-syarat dan mekanisme Kongres Luar Biasa diatur tersendiri.

Pasal 5 Kongres berwenang: 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Struktur Organisasi, Pedoman Program Kerja, Rekomendasi, Memorandum, dan Hal-hal Khusus. 2. Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas Ketua Badan Pengawas PPI Jepang. 3. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang. 4. Memilih dan menetapkan Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang dan Ketua Umum PPI Jepang. 5. Mengesahkan Ketua Badan Pengawas PPI Jepang dan Ketua Umum PPI Jepang. 6. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Kongres berikutnya. Pasal 6 1. Peserta Kongres adalah: a. Utusan dari Pengurus Pusat, Badan Pengawas, Korda, dan Komsat. b. Peninjau dan Undangan. 2. Syarat peserta akan diatur tersendiri.


Pasal 7 1. Pembukaan Kongres dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah utusan. 2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi, maka Kongres dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari ½ jumlah Korda PPI Jepang. Pasal 8 1. Pimpinan Sidang Pleno berasal dari anggota Badan Pengawas. 2. Pimpinan Sidang Pleno sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua. 3. Pimpinan Sidang Komisi diatur tersendiri oleh Anggota Komisi. Pasal 9 1. Pengambilan keputusan diusahakan dengan musyawarah mufakat. 2. Bila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan lobi dengan waktu yang disepakati forum untuk mencapai mufakat. 3. Bila ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB III BADAN PENGAWAS (BP) PPI JEPANG Pasal 10 Badan Pengawas Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang yang selanjutnya disingkat BP PPI Jepang adalah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan terhadap PPI Jepang. Pasal 11 Fungsi dan wewenang BP PPI Jepang adalah: 1. Mengawasi kinerja Pengurus Pusat PPI Jepang. 2. Menjabarkan dan mendiseminasikan hasil-hasil Kongres. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota PPI Jepang. 4. Meminta dan mengevaluasi laporan tertulis dari Ketua PPI Jepang sekali dalam enam bulan. 5. Mengadakan Kongres Luar Biasa dengan persetujuan sedikitnya 2/3 dari anggota BP PPI Jepang. 6. Mempersiapkan materi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Kongres. 7. Mengesahkan Daftar Rencana Program Kerja Pengurus Pusat PPI Jepang. 8. Mengadakan sidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan. Pasal 12 1. Anggota BP PPI Jepang terdiri dari utusan tiap korda yang ditetapkan maksimal satu bulan setelah kongres. 2. Struktur dan mekanisme kerja BP PPI Jepang diatur tersendiri oleh BP PPI Jepang. 3. Anggota BP PPI Jepang dipilih oleh kordanya masing-masing dengan mekanisme pemilihan yang disesuaikan dengan kondisi korda masing-masing di mana Anggota Badan Pengawas memiliki satu hak suara untuk satu Korda yang diwakili. 4. Syarat-syarat anggota BP PPI Jepang diatur tersendiri. 5. Masa keanggotaan BP PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan. 6. Keanggotaan BP PPI Jepang berakhir apabila: a. Status keanggotaan PPI Jepang berakhir. b. Masa keanggotaan BP PPI Jepang telah selesai. c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Berhalangan tetap. Pasal 13 1. Ketua BP PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. 2. Jabatan Ketua BP PPI Jepang berakhir apabila: a. Masa kepangurusannya telah selesai. b. Diberhentikan oleh Kongres Luar Biasa. c. Berhalangan tetap. 3. Jika Ketua BP PPI Jepang berhalangan tetap maka secara fungsional digantikan oleh Sekretaris BP PPI Jepang sampai terlaksananya Kongres Luar Biasa.


Pasal 14 Mekanisme pemilihan calon Ketua BP PPI Jepang: 1. Calon Ketua BP PPI Jepang dipilih dan ditetapkan oleh Kongres. 2. Ketua BP PPI Jepang dipilih secara langsung oleh Utusan di Kongres. 3. Syarat-syarat Calon Ketua BP PPI Jepang diatur tersendiri. 4. Hal-hal menyangkut mekanisme pemilihan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam aturan tersendiri yang ditetapkan oleh Kongres. Pasal 15 Tugas dan wewenang Ketua BP PPI Jepang: 1. Meminta 1 orang utusan dari tiap Korda untuk menjadi anggota BP PPI Jepang. 2. Mengkoordinasikan seluruh anggota BP PPI Jepang. 3. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban secara tertulis dan dipresentasikan di depan Kongres. Ketua BP PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 16

BAB IV PENGURUS PUSAT PPI JEPANG Pasal 17 Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia Jepang merupakan lembaga eksekutif tertinggi dalam PPI Jepang. Pasal 18 1. Pengurus Pusat terdiri atas Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Staf Ketua, Staf Sekretaris, Bendahara, Biro/Departemen/Bidang dan Badan khusus. 2. Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II harus memperhatikan unsur keterwakilan wilayah. 3. Pengurus Biro/Departemen/Bidang terdiri atas Koordinator dan Anggota. 4. Anggota yang ditunjuk sebagai Penasehat ditentukan kemudian oleh Ketua Umum PPI Jepang berdasarkan pertimbangan tertentu. Pasal 19 Tugas dan wewenang Ketua Umum PPI Jepang antara lain: 1. Melaksanakan hasil-hasil Kongres. 2. Mewakili organisasi PPI Jepang dalam hubungan internal maupun eksternal. 3. Mengangkat dan memberhentikan pengurus pusat PPI Jepang. 4. Menyampaikan laporan tertulis kepada BP PPI Jepang sekali dalam enam bulan. 5. Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi. 6. Menyampaikan kepada anggota segala keputusan dan atau hal penting yang berhubungan dengan kepentingan anggota PPI Jepang secara keseluruhan. 7. Memberikan buku Laporan Pertanggungjawaban secara tertulis dan mempresentasikannya di depan Kongres. Pasal 20 1. Pengurus pusat PPI Jepang bertanggung jawab kepada Ketua Umum PPI Jepang. 2. Syarat-syarat menjadi pengurus pusat PPI Jepang diatur tersendiri. Pasal 21 Mekanisme pemilihan Calon Ketua Umum PPI Jepang: 1. Calon Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres. 2. Syarat-syarat Calon Ketua Umum PPI Jepang diatur tersendiri. 3. Ketua Umum PPI Jepang yang terpilih disebut Mandataris Kongres. 4. Ketua Umum PPI Jepang dipilih secara langsung oleh Utusan di Kongres. Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 22


Pasal 23 1. Masa Kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan. 2. Ketua Umum PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 3. Kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang berakhir apabila: a. Masa Kepengurusan telah selesai. b. Atas permintaan sendiri yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Status kemahasiswaannya telah berakhir. d. Berhalangan tetap. e. Diberhentikan oleh Ketua Umum PPI Jepang. f. Status keanggotaannya dicabut. 4. Jika Ketua Umum PPI Jepang berhalangan tetap, maka secara fungsional digantikan oleh Sekretaris Umum PPI Jepang sampai terlaksananya Kongres Luar Biasa.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 24 Kepengurusan, Hak, dan Kewajiban Badan Khusus Badan Khusus merupakan badan yang mendukung terlaksananya program-program PPI Jepang. Pendirian Badan Khusus diusulkan dan ditetapkan dalam Kongres PPI Jepang. Kepengurusan Badan Khusus diserahkan sepenuhnya pada Badan Khusus itu dengan mempertimbangkan masukan dari pengurus pusat PPI Jepang dan Kongres. Pengurus Badan Khusus bertanggung jawab kepada pengurus pusat PPI Jepang. Pengurus Badan Khusus memberikan laporan secara tertulis kepada Pengurus Pusat PPI Jepang sebelum terselenggaranya Kongres. Dalam hal pergantian pengurus, maka Pengurus Baru harus memberitahukan susunan pengurus melalui surat resmi kepada Pengurus Pusat PPI Jepang.

BAB V PENGURUS KORDA PPI JEPANG Pasal 25 Korda adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang mengkoordinasikan program PPI Jepang dengan Komsat di daerahnya. Pasal 26 1. Pengurus Korda sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 2. Struktur kepengurusan ditentukan sendiri berdasarkan kebutuhan. Pasal 27 Tugas dan wewenang Ketua Korda PPI Jepang antara lain: 1. Melaksanakan hasil-hasil Kongres. 2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan kordanya. 3. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Korda. 4. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang dan Calon Ketua Umum PPI Jepang. 5. Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi dalam lingkungan kordanya. 6. Menyampaikan kepada anggota segala keputusan dan atau hal penting yang berhubungan dengan kepentingan anggota PPI Jepang di wilayah kordanya. Pasal 28 1. Pengurus Korda PPI Jepang bertanggung jawab kepada Ketua Korda PPI Jepang. 2. Syarat-syarat menjadi pengurus Korda PPI Jepang diatur tersendiri. Pasal 29 Mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua Korda PPI Jepang: 1. Ketua Korda dipilih dalam Rapat Korda dan disahkan oleh Pengurus Pusat. 2. Syarat-syarat Calon Ketua Korda PPI Jepang diatur tersendiri. 3. Mekanisme pemilihan Ketua Korda diserahkan kepada masing-masing kordanya.


Pasal 30 1. Masa Kepengurusan Korda PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan. 2. Ketua Korda PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 3. Kepengurusan Korda PPI Jepang berakhir apabila: a. Masa Kepengurusan telah selesai. b. Atas permintaan sendiri yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Status Kemahasiswaannya telah berakhir. d. Berhalangan tetap. e. Diberhentikan oleh Ketua Korda PPI Jepang. f. Status keanggotaannya dicabut. 4. Jika Ketua Korda PPI Jepang berhalangan tetap maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat di bawahnya dengan memperhatikan musyawarah Ketua-Ketua Komsat sampai habis masa jabatannya. BAB VI PENGURUS KOMISARIAT PPI JEPANG Pasal 31 Komisariat adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang terkecil yang mengkoordinasikan program PPI Jepang dan kegiatan para anggotanya. Pasal 32 1. Pengurus Komsat sekurang kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 2. Struktur kepengurusan ditentukan sendiri berdasarkan kebutuhan. Pasal 33 Tugas dan wewenang Ketua Komisariat PPI Jepang antara lain: 1. Melaksanakan hasil-hasil Kongres. 2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan komisariatnya. 3. Mengangkat dan memberhentikan pengurus komsat. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota di akhir kepengurusannya. 5. Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi dalam lingkungan kormisariatnya. 6. Menyampaikan kepada anggota segala keputusan dan atau hal penting yang berhubungan dengan kepentingan anggota PPI Jepang di wilayah komsatnya. Pasal 34 1. Pengurus Komsat PPI Jepang bertanggung jawab kepada Ketua Komsat PPI Jepang. 2. Syarat-syarat menjadi pengurus Komsat PPI Jepang diatur tersendiri. Pasal 35 Mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua Komsat PPI Jepang antara lain: 1. Ketua komsat dipilih dalam rapat anggota yang diketahui dan diusulkan oleh Ketua Korda untuk disahkan oleh pengurus pusat PPI Jepang. 2. Syarat-syarat Calon Ketua Komsat PPI Jepang diatur tersendiri. 3. Mekanisme pemilihan Ketua Komsat diserahkan kepada masing-masing komsat. Pasal 36 1. Masa Kepengurusan Komsat PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan. 2. Ketua Komsat PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 3. Kepengurusan Komsat PPI Jepang berakhir apabila: a. Masa Kepengurusan telah selesai. b. Atas permintaan sendiri yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Status kemahasiswaannya telah berakhir. d. Berhalangan tetap. e. Diberhentikan oleh Ketua Komsat PPI Jepang. f. Status keanggotaannya dicabut. 4. Jika Ketua Komsat PPI Jepang berhalangan tetap maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat di bawahnya dengan memperhatikan musyawarah anggotanya sampai habis masa jabatannya.


BAB VII PEMBENTUKAN KOMSAT BARU Pasal 37 Persyaratan pembentukan Komsat baru antara lain: 1. Terdiri minimal 3 orang anggota biasa PPI Jepang. 2. Mempunyai rancangan struktur organisasi. 3. Kondisi yang mengharuskan terbentuknya Komsat baru. Pasal 38 Prosedur pembentukan Komsat baru antara lain: 1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Korda. 2. Mendapat persetujuan dari Ketua Korda kemudian diteruskan ke Pengurus Pusat. 3. Surat Keputusan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat. BAB VIII IURAN Pasal 39 Iuran bulanan ditetapkan oleh Komisariat atas sepengetahuan Korda. BAB IX LAIN-LAIN Pasal 40 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam ketetapan-ketetapan Kongres, peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh 2. Pengurus Pusat, Korda, atau Komisariat selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang lebih tinggi. 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dilengkapi dengan penjelasan pasal demi pasal.


PENJELASAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal-pasal yang memerlukan penjelasan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (AD/ART PPI JEPANG): MUKADIMAH (jelas) ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT Pasal 1 (jelas) BAB II ASAS DAN LANDASAN Pasal 2 (jelas) BAB III SIFAT, DAN STATUS Pasal 3 1. Sistem dan pola hubungan dilaksanakan dalam semangat kekeluargaan dan berdasarkan kajian. 2. Independen yang dimaksud adalah terbebas dari segala macam bentuk intervensi dalam pengambilan keputusan, namun senantiasa terbuka menerima masukan, saran, dan ide, demi pengembangan organisasi. BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 4 (jelas) Pasal 5 (jelas) BAB V KEDAULATAN Pasal 6 Berdasarkan hirarki kedaulatan di dalam PPI Jepang, maka ditetapkan tata urutan aturan organisasi PPI Jepang sebagai berikut: 1. Ketetapan Kongres PPI Jepang 2. Ketetapan BP PPI Jepang 3. Keputusan Ketua Umum PPI Jepang 4. Intruksi Ketua Umum PPI Jepang 5. Petunjuk Teknis Departemen/Biro/Badan 6. Keputusan Korda PPI Jepang 7. Keputusan Komsat PPI Jepang BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 7 (jelas) Pasal 8 (jelas)


BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 9 (jelas) BAB VIII MOTO DAN LAMBANG Pasal 10 Atribut Persatuan Pelajar Indonesia Jepang yang terdiri atas moto dan lambang. MOTO Tulisan “Membuka Dunia Untuk Indonesia dan Membuka Indonesia Untuk Dunia” menggunakan font Lucida Bright berwarna hitam.

LAMBANG 1. Tulisan “PPI JEPANG” menggunakan font Lucida Bright berwarna hitam. 2. Lambang berupa Elips berwarna Merah dengan Segi Empat, Lingkaran, dan Anak Panah di dalamnya yang berwarna Putih. BAB IX KEUANGAN Pasal 11 (jelas) BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12 (jelas)

1. 2. 3. 4.

BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 13 Mekanisme Kongres Luar Biasa mengacu pada mekanisme Kongres sebelumnya. Putusan Kongres Luar Biasa didasarkan pada hasil referendum yang dilaksanakan Pengurus Pusat PPI Jepang atas persetujuan BP PPI Jepang. Referendum sah apabila diikuti oleh minimal ¾ dari jumlah anggota PPI Jepang. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila lebih dari ¾ peserta referendum menyetujui pembubaran PPI Jepang. BAB XII ATURAN PERALIHAN Pasal 14 (jelas) BAB XIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 15 (jelas)


ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 (jelas) Pasal 2 (jelas) Pasal 3 (jelas) BAB II KONGRES Pasal 4 Syarat-syarat Kongres Luar Biasa: 1. Adanya keinginan merubah AD/ART dan atau Struktur PPI Jepang. 2. Bila Ketua BP PPI Jepang dan/atau Ketua Umum PPI Jepang melanggar hasil Kongres, kecuali memorandum, karena tidak mudah terlaksana. 3. Mekanisme Kongres luar biasa mengacu pada mekanisme Kongres sebelumnya. Pasal 5 (jelas) Pasal 6 1. Utusan Kongres terdiri dari: a. Pengurus Pusat diwakili oleh 1 Utusan b. Badan Pengawas diwakili oleh 1 Utusan c. Korda diwakili oleh 1 Utusan d. Komsat diwakili oleh 1 Utusan 2. Syarat peserta Kongres: a. Anggota PPI Jepang b. Diberi mandat oleh Korda/Komsat masing-masing. c. Khusus untuk Peninjau dan Undangan diatur dalam Tata Tertib. Pasal 7 (jelas) Pasal 8 (jelas) Pasal 9 (Jelas) BAB III BADAN PENGAWAS (BP) PPI JEPANG Pasal 10 (jelas) Pasal 11 Poin (3) termasuk mensosialisasikan Bakal Calon Ketua PPI Jepang Pasal 12 1. Anggota Badan Pengawas PPI Jepang adalah 1 orang tiap Korda. 2. Syarat-syarat keanggotaan Badan Pengawas PPI Jepang : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang. c. Berkelakuan baik, integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, kerjasama baik dan berwawasan luas. d. Diberi mandat oleh Kordanya. e. Menandatangani surat pernyataan untuk menjadi anggota.


Pasal 13 (jelas) Pasal 14 Khusus Calon Ketua BP PPI Jepang, harus memenuhi syarat tambahan : 1. Tidak sedang memegang jabatan dalam organisasi lain. 2. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan. Pasal 15 (jelas) Pasal 16 (jelas) BAB IV PENGURUS PUSAT PPI JEPANG Pasal 17 (jelas) Pasal 18 (jelas) Pasal 19 (jelas) Pasal 20 Syarat-syarat Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang. 3. Berkelakuan baik, integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, kerjasama baik dan berwawasan luas. 4. Memiliki sifat persaudaraan, kekeluargaan, integritas, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur. Pasal 21 Calon Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, harus memenuhi syarat tambahan: 1. Bersedia melepas jabatan inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, atau sebutan lain yang setingkat) dalam organisasi lain di lingkungan PPI Jepang. 2. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan. 3. Didukung salah satu Utusan Korda kecuali calon yang melalui jalur independen. Pasal 22 (jelas) Pasal 23 (jelas) Pasal 24 (jelas) BAB V PENGURUS KORDA PPI JEPANG Pasal 25 (jelas) Pasal 26 (jelas) Pasal 27 (jelas)


Pasal 28 Syarat-syarat Pengurus Korda Persatuan Pelajar Indonesia Jepang. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang 3. Berkelakuan baik, integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, kerjasama baik, dan berwawasan luas. 4. Memiliki sifat persaudaraan, kekeluargaan, integritas, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur. Pasal 29 Khusus Calon Ketua Korda Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, harus memenuhi syarat tambahan: 1. Tidak sedang memegang jabatan dalam organisasi lain. 2. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan. Pasal 30 (jelas) BAB VI PENGURUS KOMISARIAT PPI JEPANG Pasal 31 (jelas) Pasal 32 (jelas) Pasal 33 (jelas) Pasal 34 Syarat-syarat Pengurus Komsat Persatuan Pelajar Indonesia Jepang. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang 3. Berkelakuan baik, memiliki integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, dan kerjasama yang baik serta berwawasan luas. 4. Memiliki sifat persaudaraan, kekeluargaan, integritas, kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Pasal 35 Khusus Calon Ketua Komsat Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, harus memenuhi syarat tambahan: 1. Tidak sedang memegang jabatan dalam organisasi lain. 2. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan. Pasal 36 (jelas) BAB VII PEMBENTUKAN KOMSAT BARU Pasal 37 (jelas) Pasal 38 (jelas) BAB VIII IURAN Pasal 39 (jelas) BAB XI LAIN-LAIN Pasal 40 (jelas)


KETETAPAN KONGRES XXXVI PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG Nomor: 07/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang PEDOMAN PROGRAM KERJA PPI JEPANG PERIODE 2016-2017 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Program Kerja PPI Jepang Periode 2016-2017

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Pedoman Program Kerja PPI Jepang Periode 2016-2017 sebagaimana terlampir.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


Lampiran : Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang Nomor: 07/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 PEDOMAN PROGRAM KERJA PPI JEPANG PERIODE 2016-2017 BAB I. PENDAHULUAN Berdasarkan maksud dan tujuan pembentukan, serta usaha yang dilakukan oleh PPI Jepang maka perlu dijabarkan bentuk kegiatan operasional yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang. Kegiatan tersebut harus disusun dalam pola kebijakan yang terarah dan terpadu, serta berkesinambungan, dan dirumuskan dalam bentuk Pedoman Program Kerja yang ditetapkan oleh Kongres XXXVI PPI Jepang. Pedoman Program Kerja tersebut merupakan acuan dalam strategi dan pengembangan potensi anggota PPI Jepang. Melalui Pedoman Program Kerja ini diharapkan Kepengurusan PPI Jepang bersifat potensial dan lebih konkrit dalam mencapai maksud dan tujuan, dengan dukungan seluruh anggota PPI Jepang. Pedoman Program Kerja ini disusun sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN

BAB II.

PEDOMAN PROGRAM KERJA A. PENGERTIAN B. MAKSUD C. TUJUAN D. LANDASAN E. PRINSIP F. SASARAN G. POKOK-POKOK PROGRAM H. TAHAPAN OPERASIONAL

BAB III.

PENUTUP BAB II. PEDOMAN PROGRAM KERJA

A. PENGERTIAN Pedoman Program Kerja merupakan kerangka acuan Program Kerja Organisasi yang ditetapkan dalam Kongres PPI Jepang dan dilaksanakan oleh Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang dalam kesatuan pelaksana program yakni biro/departemen/bidang. Pedoman Program Kerja merupakan acuan pada setiap pelaksanaan program kerja oleh segenap anggota PPI Jepang. B. MAKSUD Memberi petunjuk umum yang taktis dan strategis bagi kegiatan PPI Jepang yang mengarah pada pengembangan diri segenap anggota dan organisasi PPI Jepang. C. TUJUAN Mewujudkan Program Kerja yang ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun periode kepengurusan PPI Jepang sebagai tahapan lanjutan untuk mencapai tujuan organisasi. D. 1. 2. 3.

LANDASAN Idiil : Konstitusional : Operasional :

Pancasila UUD 1945 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang


E. PRINSIP Dalam menyusun dan melaksanakan program kerja, PPI Jepang mempunyai prinsip-prinsip: 1. Prinsip Moral Bahwa setiap Program Kerja Pengurus PPI Jepang sesuai dengan nilai-nilai moral. 2. Prinsip Tujuan Bahwa segala Program Kerja diarahkan guna merealisasikan tujuan PPI Jepang. 3. Prinsip Pembinaan dan Kaderisasi Bahwa segala Program Kerja dalam rangka mencapai tujuan PPI Jepang merupakan proses pengkaderan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan anggota. 4. Prinsip Kebutuhan Bahwa segala program Kerja PPI Jepang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota PPI Jepang. 5. Prinsip Kebersamaan dan Manfaat. Bahwa segala Program Kerja Pengurus PPI Jepang merupakan usaha bersama yang dilakukan atas dasar kebersamaan, kekeluargaan, dan dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas organisasi dan anggota PPI Jepang. 6. Prinsip Kesinambungan dan keterpaduan. Bahwa segala program kerja PPI Jepang merupakan kesinambungan dari tahapan yang satu ke tahapan yang lainnya serta dilakukan oleh masing-masing biro/departemen/bidang dalam suatu keterpaduan yang utuh. F. SASARAN 1. Sasaran Personal, yakni sasaran yang menyangkut pembinaan dan pengembangan anggota PPI Jepang baik jasmani dan rohani sehingga diharapkan: a. Terbentuk anggota yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Terbentuk anggota yang profesional dan mandiri serta mempunyai kualitas akademik yang baik. c. Terbentuk anggota yang berwawasan luas dan berpikiran jauh ke depan. d. Terbentuk anggota yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan keterampilan. e. Terbentuk anggota yang memiliki kesadaran berorganisasi dalam rangka peningkatan mutu kepemimpinan. f. Terbentuk anggota yang memiliki kebiasaan berpikir kritis, logis, sistematis, analitis, radikal, universal, praktis, dan revolusioner. 2. Sasaran Institusional, yakni sasaran yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi baik ke dalam maupun ke luar. a. Ke dalam, yaitu diarahkan pada penataan, pelaksanaan, dan pengawasan organisasi, sehingga secara bertahap akan dicapai kondisi sebagai berikut:  Terbentuknya mekanisme keorganisasian sehingga terwujud suasana tata kerja keorganisasian yang mapan.  Terbinanya mekanisme kepemimpinan dan kepengurusan sehingga terwujud suasana kepengurusan yang dinamis, efektif, dan efisien.  Tercapainya program kerja sehingga terwujud suasana kehidupan tata keorganisasian yang kondusif dan ideal. b. Ke luar, yaitu diarahkan pada pemantapan peran organisasi sehingga secara bertahap akan dicapai kondisi sebagai berikut:  Peningkatan peran serta PPI Jepang dalam hubungannya dengan PPI Dunia.  Peningkatan hubungan antara PPI Jepang dengan alumni. G. POKOK-POKOK PROGRAM 1. Program Umum a. Operasional Program Umum, yang bertujuan untuk:  Mengintensifkan rapat-rapat pengurus guna meningkatkan mobilitas dan pengendalian organisasi.


 Melaksanakan program kerja kepengurusan berdasarkan ketentuan yang ada, guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kreatifitas organisasi. b. Administrasi Kesekretariatan, yang bertujuan untuk:  Meningkatkan tertib administrasi bagi pengurus dan anggota  Mewujudkan tertib kesekretariatan dengan menertibkan pendataan, pengarsipan surat-surat organisasi, dan konsep-konsep yang telah dihasilkan serta mengaktifkan penggunaan dan pemeliharaan barangbarang inventaris.  Mengintensifkan sistem informasi organisasi lewat penyajian data-data organisasi yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga mempermudah pengambilan keputusan organisasi berdasarkan sumberdaya yang tersedia. c. Administrasi Keuangan, yang bertujuan untuk:  Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO) PPI Jepang.  Mengembangkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen sehingga dapat mendukung pelaksanaan program kerja secara optimal. 2. Program Khusus Program ini diharapkan mampu mewujudkan program kerja terpadu yang memungkinkan terciptanya kegiatan yang stabil, dinamis, dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh biro/departemen/bidang. Adapun aspek-aspek landasan program khusus adalah: a. Aspek Profesi dan Keilmuan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota PPI Jepang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya masing masing. b. Aspek Hubungan Luar dan Kealumnian, yang bertujuan meningkatkan partisipasi anggota PPI Jepang dengan pihak luar (individual dan komunal) dalam rangka pengembangan organisasi. c. Aspek Pengabdian Masyarakat, yang bertujuan meningkatkan partisipasi anggota PPI Jepang secara optimal dan terorganisir dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. d. Aspek Minat, Bakat, dan Kegemaran, yang bertujuan membina dan mengembangkan aspirasi, minat, bakat, dan kemampuan anggota PPI Jepang dalam bidang seni, budaya, olah raga, dan bahasa. e. Aspek Kerohanian, yang bertujuan meningkatkan kegiatan yang bersifat mendukung terciptanya anggota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. f. Aspek Kesekretariatan, yang bertujuan memelihara aset, inventaris, perlengkapan dan kesekretariatan PPI Jepang. g. Aspek Keorganisasian, yang bertujuan menjaga intensitas, kualitas pengkaderan serta pengembangan organisasi yang berkesinambungan. h. Aspek Kewirausahaan, yang ertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemitraan. i. Aspek Jurnalistik, yang bertujuan untuk:  Menjaga intensitas dan kesinambungan media informasi, komunikasi, dan publikasi PPI Jepang.  Menyediakan sarana pengembangan pers dan jurnalistik dalam tubuh PPI Jepang. j. Aspek Peduli Lingkungan, yang bertujuan menambah wawasan pengetahuan dan kepedulian anggota PPI Jepang terhadap lingkungan. H. TAHAPAN OPERASIONAL Program Kerja dilaksanakan dengan tahapan-tahapan, yaitu: 1. Perencanaan Program kerja direncanakan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan: a. Evaluasi pelaksanaan program kerja pada kepengurusan periode sebelumnya. b. Kondisi internal dan eksternal PPI Jepang. c. Maksud dan tujuan program kerja. d. Sasaran dan target program kerja. e. Alokasi waktu dan dana. f. Biro/departemen/bidang sebagai penanggung jawab program kerja.


g. Sumber daya pengarah dan pelaksana program kerja. h. Penggunaan salah satu metode analisis pengendalian kerja dalam pelaksanaan program kerja. 2. Pelaksanaan Program kerja dilaksanakan dengan memperhatikan: a. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan langsung oleh biro/departemen/bidang atau suatu kepanitiaan yang diberi mandat oleh Ketua Umum PPI Jepang. b. Terpeliharanya koordinasi dan komunikasi antara Pengurus PPI Jepang dengan sumberdaya pengarah dan pelaksana program kerja. 3. Pengendalian Pengendalian program kerja dievaluasi dengan memperhatikan: a. Perencanaan sampai terlaksananya program kerja. b. Kondisi internal dan eksternal PPI Jepang. c. Maksud, tujuan, sasaran dan target, alokasi waktu dan dana, kinerja penanggung jawab dan sumber daya, proses dan hasil pelaksanaan program kerja. d. Pelaksanaan secara formal dengan melibatkan Pengurus PPI Jepang, dan sumber daya pengarah serta pelaksana program kerja. 4. Pertanggungjawaban Program kerja dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan: a. Pertanggungjawaban untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dan perencanaan program kerja. b. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban yang mengacu pada aturan administrasi yang ditetapkan. c. Pertanggungjawaban dilakukan oleh penanggung jawab dan sumberdaya pelaksana program kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Ketua Umum PPI Jepang. BAB III. PENUTUP Pedoman Program Kerja ini merupakan petunjuk dalam menyusun Program Kerja Organisasi. Berhasilnya penjabaran Pedoman Program Kerja ini tergantung pada mekanisme organisasi dan partisipasi aktif seluruh anggota PPI Jepang dengan tekad bulat dan semangat kepemimpinan Ketua Umum PPI Jepang sebagai penanggung jawab. Demikian Pedoman Program Kerja ini dibuat dengan mengacu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang.


KETETAPAN KONGRES XXXVI PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG Nomor: 08/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang REKOMENDASI, MEMORANDUM DAN HAL-HAL KHUSUS PPI JEPANG PERIODE 2016-2017 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Rekomendasi, Memorandum dan Hal-Hal Khusus PPI Jepang Periode 2016-2017

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Rekomendasi, Memorandum dan Hal-Hal Khusus PPI Jepang Periode 2016-2017 sebagaimana terlampir.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


Lampiran : Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang Nomor: 08/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 REKOMENDASI, MEMORANDUM DAN HAL-HAL KHUSUS PPI JEPANG PERIODE 2016-2017

A. Rekomendasi untuk KBRI 1. Memberikan bantuan finansial yang dapat digunakan oleh pengurus pusat, korda, dan komsat. 2. Memberikan informasi tentang pelayanan yang dapat diakses oleh pengurus pusat, korda dan komsat 3. Bersedia menghadiri kegiatan penting di korda dan komsat. 4. Meningkatkan kerja sama dengan pengurus pusat PPI Jepang. 5. Mensinkronkan database pelajar Indonesia dengan database PPI Jepang. B. Rekomendasi untuk Badan Pengawas PPI Jepang 1. Mengubah urutan agenda kongres sebagai berikut: a. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Ketua Badan Pengawas. b. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang. 2. Perwakilan anggota BP di Korda mempunyai tugas tambahan untuk mengawasi dan mengevaluasi program kerja PPI Korda tersebut. 3. Mempersiapkan Kongres selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pelaksanaan Kongres PPI Jepang serta mempublikasikan rencana Kongres selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan Kongres PPI Jepang. 4. Menjaring aspirasi anggota PPI Jepang terkait Bakal Calon Ketua Umum PPI dan Bakal Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang serta mensosialisasikan kepada Korda dan Komsat selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan Kongres PPI Jepang. C. Rekomendasi untuk Pengurus Korda-Komsat 1. Pengurus Korda dan Komsat memberikan saran terhadap rencana pembentukan struktur kepengurusan dan memfasilitasi anggota PPI untuk terlibat dalam Pengurus Pusat PPI Jepang. 2. Mengoptimalkan peran Radio PPI Jepang untuk sosialisasi kegiatan dan komunikasi dengan Pengurus Pusat. 3. Melakukan update Database Kepengurusan yang baru dan disampaikan kepada Pengurus Pusat. D. Rekomendasi untuk Pengurus Pusat 1. Membuat Keputusan Organisasi tentang Mekanisme Pernyataan yang mengatasnamakan PPI Jepang 2. Mencari penjelasan rinci terkait arti dan makna Logo PPI Jepang 3. Mendukung keberjalanan Badan Khusus Radio PPI Jepang. 4. Aktif berkomunikasi dengan Korda dan Komsat agar bersinergi satu sama lain. 5. Membuat Grup yang disepakati dan beranggotakan Pengurus Pusat, Ketua Korda dan Ketua Komsat. 6. Membuat kesepakatan dengan Ketua Korda dan Ketua Komsat, terkait media yang digunakan maupun yang akan dihapuskan. 7. Melakukan pertemuan/rapat antara Pengurus Pusat, Korda, dan Komsat setiap triwulan melalui media sosial yang waktunya disepakati bersama. 8. Memaksimalkan fungsi fanpage PPI Jepang untuk sosialisasi kegiatan maupun hasil. 9. Mengambil-alih tugas Ketua Korda tidak aktif dan menunjuk Ketua Korda baru berdasarkan rekomendasi Komsat yang aktif. 10. Memberikan perhatian merata kepada seluruh Korda dan Komsat. 11. Mengoptimalkan Radio PPI Jepang untuk sosialisasi kegiatan dan komunikasi dengan Korda dan Komsat. 12. Melanjutkan pembuatan sistem Database anggota PPI Jepang hingga siap digunakan. 13. Setiap LPJ wajib menyertakan saran dan rekomendasi. 14. Membantu Korda dan Komsat dalam hal dana jika diperlukan. 15. Mensosialisasikan hasil Kongres melalui Website PPI Jepang. 16. Memberikan informasi yang transparan terkait alokasi dana khususnya sumberdana dari KBRI.


KETETAPAN KONGRES XXXVI PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG Nomor: 09/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang MEKANISME PEMILIHAN KETUA BADAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM PPI JEPANG PERIODE 2016-2017 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Mekanisme Pemilihan Ketua Badan Pengawas dan Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Mekanisme Pemilihan Ketua Badan Pengawas dan Ketua Umum PPI Jepang Periode 20162017 sebagaimana terlampir.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


Lampiran : Ketetapan Kongres XXXVI PPI Jepang Nomor: 09/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 MEKANISME PEMILIHAN KETUA BADAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM PPI JEPANG PERIODE 2016-2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bakal Calon Independen dipersilahkan mengajukan diri sebagai Bakal Calon Ketua Badan Pengawas atau Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017 kepada Kongres Setiap Perwakilan Korda mengajukan Bakal Calon Ketua Badan Pengawas dan/atau Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017 kepada Kongres Presidium menanyakan kesediaan semua Bakal Calon yang diajukan baik dari Independen maupun Korda untuk menjadi Calon Ketua Badan Pengawas atau Calon Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017 Jika tidak ada Balon Calon yang bersedia, maka dilakukan mekanisme Lobi Terbuka. Bakal Calon yang bersedia dicalonkan selanjutnya disepakati menjadi Calon Ketua Badan Pengawas atau Calon Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017. Pemaparan Visi dan Misi Calon Ketua Badan Pengawas dan Calon Ketua Umum PPI Jepang Periode 20162017 selama 5 menit untuk setiap calon, dilanjutkan dengan Tanya Jawab selama 2 x 15 menit. Pemilihan Ketua Badan Pengawas dan Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017 dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Jika Musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka pemilihan dilanjutkan melalui Lobi Terbuka. Jika Lobi Terbuka tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemilihan dilakukan melalui voting tertutup dengan menggunakan kertas suara sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.


KETETAPAN KONGRES XXXVI PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG Nomor: 10/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang PENETAPAN KETUA BADAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM PPI JEPANG PERIODE 2016-2017 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Ketua Badan Pengawas dan Ketua Umum PPI Jepang Periode 20162017

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Menetapkan Saudara Galih Ramadana Suwito dari Korda Chubu sebagai Ketua Badan Badan Pengawas PPI Jepang Periode 2016-2017 dan Saudara Pandu Utama Manggala dari Korda Kanto sebagai Ketua Umum PPI Jepang Periode 2016-2017.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI


KETETAPAN KONGRES XXXVI PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG Nomor: 11/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2016 Tentang LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KONGRES XXXVII PPI JEPANG Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXVI Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah Menimbang

:

Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kongres XXXVII PPI Jepang.

Mengingat

:


Memperhatikan

:


Pertama

:

Kongres XXXVII PPI Jepang akan dilaksanakan di Korda Tohoku selambat-lambatnya Akhir September 2017.

Kedua

:


Ketiga

:



Presidium

KISWANTO


ANUNG WAHYUDI

Indonesian Student s Association in Japan 在日インドネシア留学生協会 Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Recommend Documents