BAB
II
MASA PENJAJAHAN JEPANG
A. Masuknya Jepang di Idonesia
Dengan berhasilnya jepang merebut Indonesia dari Belanda tanggal 9 Maret 1942, maka pada tanggal 7 Maret 1942 atau 2 Hari sebelum Jepang masuk Indonesia. Dimana Jepang telah menerbitkan UU No. 1 tanggal 7 Maret 1942, pasal 1 : “Balatentara Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seturunan bagsa Nippon..”
Kemudian tanggal 20 Maret 1942 Jepang menerbitkan UU No.3 yang isinya “Melarang segala macam perbincangan, pergerakan dan anjuran perihal peraturan dan susunan Negar . ” Dan pada hari yang sama tanggal 20 Maret 1942 diterbitkan pula UU No. 4 yang isinya “ Hanya bendera Jepang pada hari besar boleh di kibarkan dan lagu Kimigayo yang boleh dinyanyikan.”
Selanjutnya langkah strategi pertahanan terhadap serangan pasukan sekutu sewaktu–waktu maka Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah komando militer yaitu:
I.
Pulau Jawa dan madura berpusat di Batavia dengan komando Angkatan Darat
II. Pulau Sumatera berpusat di Bukittinggi dengan komando Angkatan Darat III. Kalimantan, Sulawesi, NT, Maluku, Irian berpusat di Makasar dengan komando oleh Angkatan Laut. Ketiga wilayah militer ini berpusat di Dallat – Vietnam yaitu komando Panglima besar Asia bagian selatan.
Singkat cerita, dalam perkembangan berikutnya, 7 September 1944 PM Kaiso menyatakan dalam pidatonya di depan DPR Jepang bahwa Hindia Timur diperkenankan merdeka kemudian hari. Pidato Kayso ini, oleh penguasa militer
Jepang di Jawa ditindak lanjuti dengan mengeluarkan pengumuman nomor 6 tanggal 8 September 1944, yang isinya yaitu :
Merah putih boleh dikibarkan disamping dan di bawah bendera Jepang
Indonesia Raya boleh di nyanyikan , sebelimnya nyanyikan dulu lagu Kimigayo
Membolehkan propaganda Indonesia merdeka
Mengangkat tokoh pribumi disetiap departemen bentuk Jepang sebagai penasehat
B. Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Berdasarkan pidato PM Kaiso tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa DPR Jepang, dimana salah satu inti pidatonya adalah Hindia Timur diperkenankan merdeka di kemudian hari. Dan pemerintah militer Jepang di Batavia merespon pidato PM Kaiso tersebut dengan mengeluarkan Maklumat nomor 6 tanggal 8 September 1944 yang isinya memperkenankan memakai bendera kebangsaan Indonesia dan lagu indonesia Raya dan pengumuman mengenai cara mengibarkan bendera Kerajaan Nippon dan bendera kebangsaan Indonesia. (AG. Pringgodigdo dalam Dramodiharjo et, al., 1991 : 120)
Selanjutnya Jepang membentuk BPUPKI ( Dokuritzu Tiosakai ) tanggal 29 April 1945 bertepatan hari ulang tahun Kaisar Tenno Haika. Tanggal 28 Mei 1945 berlangsung pembukaan sidang dan 29 Mei 1945 berlangsung sidang, sidang direncanakan 2 tahap, dimana tahap I akan membahas dasar negara dan tahap II akan membahas bentuk, wilayah negara dan lain-lain. Jumlah anggota sebanyak 62 orang yang ditunjuk oleh Jepang. Pembicaraan dalam sidang I adalah M. Yamin, Soepomo dan Soekarno.
Sidang Tahap I ( 28 Mei sampai 1 juni 1945 ) Dalam pidatonya M. Yamin tanggal 29 Mei 1945 memberikan urutan dasar negara sebagai berikut : (AG. Pringgodigdo dalam Darmodiharjo et, al. 1991 : 124)
I.
Peri Kebangsaan,
II. Peri Kemanusiaan, III. Peri Ke-Tuhanan, IV. Peri Kerakyatan ( A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan ) dan V. Kesejahteraan rakyat ( Keadilan Sosial )
Pada akhir pidatonya M. Yamin menyerahkan naskah pidatonya sebagai lampiran suatu rancangan sementara berisi rumusan UUD RI. Rancangan itu dmulai dengan pembukaan yang berbunyi sebagai berikut : (AG. Pringgodigdo dalam Darmodiharjo et.al. 1991 :125) “ Untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, maka disusunlah. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan Indonesia dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “
Jadi terlihat disini konsep dasar negara menurut M. Yamin terdapat perbedaan apa yang disampaikan secara lisan dengan apa yang disampaikan secara tertulis. Namun makna rumusan itu sebetulnya sama saja. Rumusan dasar negara yang disampaikan M. Yamin secara tertulis ini hampir sama dengan rumusan Pancasila, walaupun istilah Pancasila dicetuskan oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
Pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengajukan rumusan dasar negara Indonesia merdeka yaitu ( Adiwijaya, 2000 : 46 )
1. Persatuan 2. Kedaulatan
3. Keadilan 4. Kemakmuran
Sedangkan Prof. Nugroho Noto Susanto berpendapat bahwa konsep dasar negara menurut soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 adalah ; ( Notosusanto 1981 : 53 )
1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat
Dan menurut AG Pringgodigdo yang ia kutip dari naskah M. Yamin, intinya adalah : (AG. Pringgodigdo dalam Darmodiharjo et.al. 1991 : 126)
1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Takluk kepada Tuhan 4. Kerakyatan 5. Kemakmuran dan keadilan
Perbedaan konsep ini disebabkan karena Soepomo tidak merumuskan dasar negara secara sistimatis, melainkan dirumuskan dalam kalimat yang panjang sehingga para pengutip mengambil kesimpulan sesuai dengan analisa mereka masing-masing. Akibatnya rumusan konsep dasar negara menurut Soepomo ini kurang popular, namun karena hal ini sejarah perjuangan bangsa maka kita wajib tahu.
Pada tanggal 1Juni 1945 Soekarno yang memperoleh kesempatan mengajukan usul tentang dasar negara. Soekarno mengajukan usul dasar negara Indonesia merdeka dalam 3 Alternatif yaitu ( Adiwijaya, 2000 :49 )
Alternatif I : 1. Kebangsaan 2. Internasionalisme
3. Mufakat, perwakilan dan permusyawaratan 4. Kesejahteraan 5. Ke Tuhanan
Alternatif II : 1. Sosio Nationalisme 2. Sosio Demokrasi 3. Ke Tuhanan
Alternatif III : Gotong - Royong
Dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 menyebutkan : (Adiwijaya, 2000 : 66-67 ) “Sekarang
banyaknya
prinsip
:
Kebangsaan,
Internasionalisme,
mufakat,
kesejahteraan dan ke Tuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. “Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu ? saya boleh peras sehingga 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasaan yang tiga itu ?.... jadi yang asalnya lima itu menjadi tiga, sosio nationalisme, sosio demokrasi dan ke Tuhanan kalau tuan-tuan senang kepada simbolis tiga, ambillah tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada trisila ini dan minta satu, satu dasar saja?. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia tulen yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya Negara Gotong Royong. Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila, tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih, Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila.”
Usul 5 dasar itudisebut Pancasila diterima dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI. Pada tahun 1947 isi pidato Soekarno itu dibukukan dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Dengan tersebar luas buku ini maka tanggal 1 Juni dianggap lahirnya
Pancasila. Pada tahun 1950 K. Hajar Dewantoro mengeluarkan buku kecil berjudul “Pancasila” Yang menyebutkan bahwa Bung Karno adalah Pencipta Pancasila.
Tanggal 19 September 1951 waktu UGM memberikan gelar Dr.h.c kepada Ir. Soekarno. Dalam pidato promotor dan dalam naskah surat tanda promosi disebutkan bahwa Presiden Soekarno adalah pencipta Pancasila. Kemudian dalam promosinya Soekarno menolak keterangan promotor bahwa Pancasila adalah ciptaannya karena Bung Karno sekedar menjadi perumus. Tanggal 24 September 1955 di Surabaya, Soekarno dalam amanatnya berjudul “Apa sebab Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila “Mengatakan bahwa” Aku tidak menciptakan Pancasila sebab suatu dasar negara ciptaan tidak akan tahan lama... aku menggali lima mutiara yang terbenam didalamnya yang tadinya lima mutiara itu cemerlang, tetapi oleh karena penjajahan asing 350 tahun lamanya, terbenam kembali dalam bumi Indonesia ini. Aku bukan pencipta Pancasila, Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila dari buminya bangsa Indonesia, Pancasila terbenam dengan dalam dibumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya, aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila ini atas persada bangsa Indonesia kembali untuk dipakai sebagai dasar wadah yang harus berisi masyarakat yang beraneka ragam, aneka suku, beraneka adat istiadat (Notosusanto. 1981 : 66). Tanggal 5 Juni 1958 waktu memperingati lahirnya Pancasila di Jakarta, Soekarno mengulangi lagi bahwa ia bukan pembentuk atau pencipta Pancasgila. Melainkan sekedar salah seorang penggali Pancasila itu. (Notosusanto, 1981 : 66).
Dengan demikian Bung Karno bukanlah satu-satunya penggali Pancasila, ada orang lain yaitu M. Yamin dan Soepomo, kemudian M. Yamin tidak menyatakan 5 dasar yang pernah ia ajukan dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sebagai Pancasila. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 bukanlah lahirnya Pancasila akan tetapi lahirnya istilah Pancasila.
Masa Reses ( 2 Juni sampai 9 Juli 1945 ) Berdasarkan kesepakatan anggota BPUPKI bahwa selama reses, anggota BPUPKI yang berdomosili di Jakarta (38 orang) diberi tugas menyusun rancangan
Pembukaan hukum dasar. Kemudian atas dasar kesepakatan 38 anggota ini dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Kemudian panitia ini lebih dikenal dengan panitia 9. Panitia 9 berhasil membuat rancangan pembukaan hukum dasar, hasil kerja panitia ini diumumkan tanggal 22 Juni1945 diberi nama Piagam Djakarta, M. Yamin menyebutnya dengan Djakarta Charter.
Rancangan pembukaan hukum dasar ini kelak menjadi pembukaan UUD 1945dengan beberapa perubahan. Dan di dalam rancangan ini termuat pula rumusan dasar negara pada alinia 4 yang bunyinya sebagai berikut :
Alinia IV : ........Bentuk pemerintahan, berdasarkan :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa Sidang Tahap II (10 – 17 Juli 1945 ) Pada 10 sampai 17 Juli 1945 dilaksanakan sidang BPUPKI tahap II dengan agenda sidang membahas bentuk negara, wilayah negara, rancangan pernyataan Indonesia merdeka, rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan hukum dasar ( pasal demi pasal ).
Hasil Sidang BPUPKI secara keseluruhan adalah
1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka 2. Rancangan Pembukaan Hukum Dasar 3. Rancangan Hukum Dasar
Hasil sidang BPUPKI ini dikirim ke PM Kaiso sebanyak 2 berkas, dan 1 berkas tinggal sebagai arsip BPUPKI, dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI ini dibubarkan Jepang karena dianggap telah selesai tugasnya.
Pembentukan PPKI Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang, kemudian dibentuk PPKI (Dokuritzu Zyuunbi linkai) dengan jumlah anggota 21 orang yang ditunjuk Jepang. Untuk persiapan sidang, maka Soekarno, Hatta, Radjiman dipanggil ke Saigon oleh Jenderal Tera Uchi.
Arahan Jend. Tera Uchi tanggal 9 Agust 1945 kata Soekarno yaitu :
1. Soekarno sebagai ketua PPKI, Hatta sebagai wakil dan Radjiman sebagai anggota 2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945. 3. Lekas atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan seluruhnya pada panitia.
Belum panitia ini bekerja, Jepang sudah keburu menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sehingga niat Jepang untuk memerdekakan Indonesia melalui lembaga PPKI tersebut gagal, karena Jepang dilarang mengambil sikap oleh Sekutu di wilayah pendudukannya selain menjaga ketertiban. “Hatta mengatakan bahwa sebenarnya seluruh rakyat tidak mau tahu lagi dengan badan PPKI. “( Darmodiharjo et.al.1991 : 135 )
A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, otomatis Jepang tidak punya kekuasaan lagi memerintah di Indonesia, dilain pihak pasukan sekutu belum masuk di Indonesia, sehingga terjadilah kevakuman pemerintahan. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa lagi mengingat perjanjian Wina tahun 1942 dimana Negara-negara sekutu bersepakat, akan mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki Jepang kepada pemilik koloni masing-masing bila Jepang berhasil
diusir dari wilayah tersebut. Jadi kalau Indonesia tidak segera memproklamirkan kemerdekaannya dikhawatirkan perjalanan untuk merdeka semakin panjang, karena adanya perjanjian Wina 1942 itu.
Jadi proklamasi 17 Agustus 1945 dilakukan tanpa persiapan yang matang, hal tersebut terbukti tidak disiapkan konstitusinya sama sekali, sehingga tanggal 17 tersebut belum jelas bentuk negaranya, siapa pemimpinnya dan sebagainya. Perhatikan isi proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sbb :
Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta
Jadi jelas proklamasi ini hanya menyatakan Indonesia sudah merdeka dalam artian tidak mengakui lagi bangsa asing turut campur mengatur kehidupan bangsa Indonesia, Indonesia diatur oleh orang Indonesia sendiri.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukanlah sidang penetapan konstitusi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yaitu PPKI, sama dengan lembaga yang dibentuk Jepang tanggal 7 Agustus 1945, anggotanya pun sama dengan yang ditunjuk Jepang, tapi oleh Soekarno ditambahi 6 orang lagi, sehingga jumlah anggota PPKI ini menjadi 27 orang. Tugasnya adalah menetapkan UUD dan menetapkan pemimpin negara. Karena pada tanggal 18 Agustus 1945 itu harus jelas bentuk konstitusi negara. Bila merumuskan konstitusi dari awal tidak cukup waktu, maka dipinjamlah arsip sidang BPUPKI. Setelah dilakukan penyesuaian dengan suasana kemerdekaan, maka lahirlah UUD 1945 sekaligus ditetapkan pula secara aklamasi Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.
Dengan suasana inilah Belanda menuduh Indonesia merdeka karena ulah Jepang atau boneka Jepang, bahkan Ratu Juliana mengatakan orang Indonesia masih
senang dengan Belanda. Sehingga kemerdekaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Belanda, tanpa malu Pasukan Belanda diberangkatkan ke Indonesia bersamaan dengan pasukan sekutu, NICA yang berdomisili selama ini di Australia turut serta dengan sekutu masuk Indonesia.
Kenapa Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Yaitu adanya kekhawatiran masyarakat Belanda bahwa aksi miiter Belanda pada 1945 sampai 1949 dianggap ilegal. Bahkan pernah pada tahun 1995 Ratu Beatrix sempat ingin menghadiri Peringatan HUT RI ke 50 di Jakarta, tapi ditentang oleh PM.WimKok. Akhirnya Ratu Beatrix terpaksa mampir di Singapura dan baru masuk Jakarta beberapa hari setelah peringatan Proklamasi.
Perkembangan baru yaitu pada 16 Agustus 2005 Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu Jakarta mengakui proklamasi 17 Agustus 1945, dan esok harinya Bot juga menghadiri upacara kenegaraan peringatan HUTRI ke-60 di Istana negara. Sebelumnya yaitu 15 Agustus 2005 Bot di komplek Monumen Hindia Belanda yang dihadiri juga oleh Ratu Beatrix mengatakan “Saya dengan dukungan kabinet akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa di Belanda ada kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia de facto telah dimulai 17-81945 dan bahwa kita 60 tahun setelah itu, dalam pengertian politik dan moral, telah menerima dengan lapang dada”.
Kemudian 4 September 2008 PM Belanda Jan Peter Balkenende didampingi Menlu, Menteri Kehakiman, Menhan, serta pejabat tinggi di Kemenlu, Parlemen, mantan Dubes Belanda di Indonesia menghadiri HUTRI ke 63 di KBRI Den Haag. (wikipedia,org/wiki/Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda diakses 5-122008)
Dengan situasi ini dapat diartikan bahwa Belanda sudah mengakui Indonesia merdeka sesungguhnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan 27 Desember 1949.
SOAL MANDIRI
1. Jepang membentuk BPUPKI ( Dokuritzu Tiosakai ) tanggal 29 April 1945 bertepatan hari ulang tahun Kaisar Tenno Haika. Tanggal 28 Mei 1945 berlangsung pembukaan sidang dan 29 Mei 1945 berlangsung sidang, sidang direncanakan 2 tahap. Apa yang dihasilkan dari sidang tersebut ? 2. Kapan dibentuknya BPUPKI dan PPKI ? Dan jelaskan latar belakang dibentuknya BPUPKI dan PPKI ! 3. Soekarno mengajukan usul dasar negara Indonesia merdeka dalam 3 Alternatif, sebutkan ! 4. Kenapa Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ? 5. Sebutkan arahan Jend. Tera Uchi pada tanggal 9 Agust 1945 kata Soekarno ?
=======================SELAMAT MENGERJAKAN ===================
