masa penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang menghentikan kegiatan De Javasche Bank sementara waktu. Kemudian pada masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan yaitu antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Sejak itu pula, perbankan pun terbagi menjadi dua yaitu De Javasche Bank di wilayah NICA dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Bank Negara Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank sentral pemerintah RI dengan tugas utama sebagai berikut : 1. Memberikan pinjaman kepada pemerintah. 2. Menarik uang tentara pendudukan Jepang untuk diganti dengan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). 3. Menyediakan fasilitas kredit untuk perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan yang beroperasi di daerah kekuasaan pemerintah RI. 4. Membantu pembiayaan misi-misi pemerintah ke luar negeri. Pada tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda. Kemudian ditetapkan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa kembalinya RI dalam negara kesatuan, RI menasionalisasikan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Maka, pada tanggal 1 Juli 1953, ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Indonesia secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Demi memaksimalkan kinerja dari Bank Indonesia, diterbitkan pula Undang – Undang tentang Bank Indonesia yakni :
Universitas Sumatera Utara
a. Tahun 1953
diterbitkan Undang-Undang
Pokok
Bank
Indonesia
menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. b. Tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. c. Tahun 1999 diterbitkan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. d. Tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. e. Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia. 2.2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Universitas Sumatera Utara
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga keuangan negara yang independen. Status dan kedudukan ini dimulai sejak berlakunya UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan mempunyai kantor cabang di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Modal Bank Indonesia minimal berjumlah Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah menjadi 10 % dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum ditetapkan oleh Peraturan Dewan Gubernur. Menurut ketentuan pasal Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki tiga macam status, yaitu : a. Bank Sentral
Bank Sentral adalah lembaga keuangan negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. b. Lembaga Negara Independen
Universitas Sumatera Utara
Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang Bank Indonesia. c. Badan Hukum Publik
Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang – Undang Bank Indonesia. 2.3. Fungsi Bank Indonesia Bank Sentral mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi makro ekonomi dan mikro ekonomi (Capie, 1994). Fungsi makro ekonominya adalah untuk menjaga kestabilan harga, yang berarti pengendalian inflasi dan pengendalian nilai tukar (fungsi sebagai otoritas moneter). Fungsi mikro ekonominya adalah untuk menjaga kestabilan sistem perbankan, yang berarti mengatur dan mengawasi bank. Chandavarkar (1996) menambahkan lagi satu fungsi bank sentral untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang dengan mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan. Selain itu, terdapat fungsi – fungsi lain dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Memperlancar lalu lintas pembayaran dengan cara menciptakan dan mengedarkan uang serta mengadakan kliring antar bank umum. 2. Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah. 1) Bank Sentral sebagai bankir berperan untuk : a. Memelihara rekening pemerintah b. Memberikan pinjaman sementara
Universitas Sumatera Utara
c. Memberikan pinjaman khusus d. Melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing (valas) e. Menerima pembayaran pajak 2) Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah berperan untuk : a. Mengadministrasi dan mengelola hutang nasional b. Memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang c. Memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang dan modal. 3. Memelihara cadangan/cash reserve bank umum 4. Memelihara cadangan devisa negara, dibagi menjadi 2 : a. Internal reserve, untuk keperluan jumlah uang beredar b. External reserve, untuk alat pernbayaran internasional 5. Sebagai bankers bank dan lender of last resort (jaring pengaman sistim keuangan). Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. 6. Mengawasi kredit 7. Mengawasi bank (bank supervision), dibagi menjadi 2 : a. Prudential Supervision: pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi.
Universitas Sumatera Utara
b. Monetary Supervision: menjaga nilai mata uang negara yang bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. 2.4. Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, bank indonesia mempunyai 3 tugas pokok yaitu : a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran c. Mengatur dan mengawasi bank Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwewenang : 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi. Strategi yang digunakan oleh BI dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah : a. Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter. b. Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter. c. Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi. d. Memformulasikan respon kebijakan moneter. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan cara : a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing b. Penetapan tingkat diskonto c. Penetapan cadangan wajib minimum
Universitas Sumatera Utara
d. Pengaturan kredit atau pembiayaan 3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. 4. Apabila suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, bank indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. 5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar rupiah. 6. Mengelola cadangan devisa. 7. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwewenang : 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. 3. Menetapakan penggunaan alat pembayaran. 4. Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. 5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
Universitas Sumatera Utara
6. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. 7. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Untuk melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, bank indonesia berwewenang : 1. Menetapakan peraturan perbankan termasuk ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian. 2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. 3. Melaksanankan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara : a. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b.
Melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
c.
Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan.
d.
Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia, bank tersebut melakukan tindak pidana di bidang perbankan.
Universitas Sumatera Utara
4. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank. 5. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan undangundang. 2.5. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Internasional Bank Indonesia secara struktural tidak lagi menjadi bagian dari lembaga pemerintah. Namun, secara operasional Bank Indonesia masih berhubungan dengan pemerintah. Hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai berikut : a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. b. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan. d. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. e. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat – surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. f. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
a. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. b. Apabila dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 57, kerjasama Internasional Bank Indonesia meliputi : 1. Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. 2 . Penyelesaian transaksi lintas negara. 3 . Hubungan koresponden. 4 . Tukar-menukar informasi menngenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral. 5 . Pelatihan/penelitian seperti masalah moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia menjadi anggota di beberapa lembaga dan forum international atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain : 1. The South East Asia Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre) 2. The South East Asia New Zealand and Australia Forum of Banking Supervisors (SEANZA) 3. The Executives’ Meeting of East Asian and Pasific Central Banks (EMEAP) Selain itu, Bank Indonesia juga secara periodik melakukan pertemuan bilateral dengan 4 (empat) bank sentral di Asia, yaitu Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand dan Hong Kong Monetary
Universitas Sumatera Utara
Authorities. Sementara itu, Bank Indonesia menjadi anggota di beberapa lembaga dan forum internasional mewakili negara Republik Indonesia antara lain : 1. Association of South East Asia Nations (ASEAN) 2. ASEAN + 3 negara (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea) 3. Asian Development Bank (ADB) 4. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 5. Manila Framework Group (MFG) 6. Islamic Development Bank (IDB) 7. Consultative Group on Indonesia (CGI) 8. International Monetary Fund (IMF) 9. World Bank, termasuk keanggotaan di International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA) dan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 10. G 20 (Intergovernmental Group of 20) 11. G 15 (Intergovernmental Group of 15) 12. G 24 (Intergovernmental Group of 24) 2.6. Akuntabilitas dan Transparansi UU tentang Bank Indonesia No. 23 / 1999 menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dari setiap tugas, wewenang, dan anggaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat ikut mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang serta kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan oleh Bank
Universitas Sumatera Utara
Indonesia dengan cara menyampaikan informasi melalui media massa kepada masyarakat luas. Maka dari itu, dalam hal pencapaian akuntabilitas dan transparansi, Bank Indonesia berkewajiban sebagai berikut : a. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat : 1) Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya. 2) Rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah – langkah pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk tahun yang akan datang dengan memerhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan. b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. c. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia. d. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. e. Apabila
DPR
memerlukan
penjelasan,
Bank
Indonesia
wajib
menyampaikan penjelasan secara lisan atau tertulis. f. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat :
Universitas Sumatera Utara
1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya. 2) Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. g. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap BI, dibentuk Badan Supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. h. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemerikasaan khusus terhadap Bank Indonesia atas
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat
apabila diperlukan. i.
Selambat – lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.
j.
Selambat – lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat – lambatnya 7 hari setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Selambat – lambatnya 90 hari sejak pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Universitas Sumatera Utara
k. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. l. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 1) 30 % untuk cadangan tujuan ( namun selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir cadangan tujuan ditetapkan hanya 10 % ). 2) Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10 % dari seluruh kewajiban moneternya. Jika masih ada surplus, sisa itu diserahkan kepada pemerintah. 3) Apabila terjadi risiko pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal kurang dari Rp 2 triliun rupiah, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutupi risiko tersebut. Jika masih kurang, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan dari DPR. 4) Sepanjang belum diubah melalui peraturan perundangan, surplus BI tidak dikenakan pajak. m. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. n. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan. 2.7. Dewan Gubernur
Universitas Sumatera Utara
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang – kurangnya empat atau sebanyak – banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Gubernur dapat menyerahkan kewenangan kepada Deputi Gubernur Senior atau seseorang atau beberapa orang Deputi Gubernur atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan Peraturan Dewan Gubernur. Kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh DPR. Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat anggota Dewan Gubernur adalah sebagai berikut : a. Warga negara Indonesia. b. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi. c. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan hukum. d. Antara sesama Dewan Gubernur dilarang memiliki hubungan keluarga. e. Anggota Dewan Gubernur dilarang merangkap jabatan pada lembaga lain. f. Anggota Dewan Gubernur dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.
Universitas Sumatera Utara
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur. Presiden wajib mengusulkan kembali calon baru apabila calon usulan tersebut ditolak oleh DPR. Apabila calon yang diusulkan presiden untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh DPR, maka presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama sebanyak satu kali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Dewan Gubernur yang masa jabatannya telah habis diganti secara berkala setiap tahun dan paling banyak hanya dua orang. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis kecuali untuk hal – hal tertentu, seperti : a. Mengundurkan diri. b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. c. Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terjadi hal – hal tersebut, maka presiden dapat mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur yang baru untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Selama pengganti belum diangkat, maka Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya dapat melaksanakan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
a. Sekurang – kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. b. Sekurang – kurangnya sekali dalam seminggu melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter dan menetapkan kebijakan – kebijakan lain yang strategis. c. Rapat Dewan Gubernur harus dihadiri sekurang – kurangnya lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. d.
Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat dilaksanakan karena jumlah anggota yang hadir dalam rapat tidak memenuhi ketentuan di atas, maka Gubernur atau sekurang – kurangnya dua orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan.
e. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 2.8.Tugas dan Wewenang Dewan Gubernur Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai wewenang, tugas, dan konsekuensi sebagai berikut : a. Dewan Gubernur berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
c. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. d. Berdasarkan UU No.23 / 1999 tentang Bank Indonesia, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut berupa : 1. Denda 2. Teguran tertulis 3. Pengenaan sanksi disiplin kepegawaian 2.9.Susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia
Gubernur
Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur
Deputi Gubernur
Deputi Gubernur
Deputi Gubernur
Deputi Gubernur
Deputi Gubernur
Deputi Gubernur
Gambar 2.1 Susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia Berikut ini adalah nama dari orang – orang yang pernah menjabat sebagai Gubernur BI, sebagai berikut: 1.
1953-1958
:
Mr. Sjafruddin Prawiranegara
2.
1958-1959
:
Mr. Loekman Hakim
3.
1959-1960
:
Mr. Soetikno Slamet
Universitas Sumatera Utara
4.
1960-1963
:
Mr. Soemarno
5.
1963-1966
:
T. Jusuf Muda Dalam
6.
1966-1973
:
Radius Prawiro
7.
1973-1983
:
Rachmat Saleh
8.
1983-1988
:
Arifin Siregar
9.
1988-1993
:
Adrianus Mooy
10. 1993-1998
:
Sudrajad Djiwandono
11. 1998-2003
:
Syahril Sabirin
12. 2003-2008
:
Burhanuddin Abdullah
13. 2008-2009
:
Boediono
14. 2009
:
Miranda Gultom (Pelaksana tugas)
15. 2009-2010
:
Darmin Nasution (Pelaksana tugas)
16. 2010-sekarang :
Darmin Nasution
Universitas Sumatera Utara
