RANGKUMAN KELOMPOK 3 KOORDINASI SISTEM PEMBINAAN
www.kki.go.id
• Ranah: Preventif – pelaksanaan – kuratif – Hulu – Hilir • Dokter sebagai subyek dalam keadaaan normal dan abnormal • Perhatikan aspek input – proses – output • Strategi: Informasi, edukasi, komunikasi, advokasi • Perhatikan sektor industri • Otonomi daerah (ST, SIP, dll)
Latar Belakang PENGERTIAN Koordinasi Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, institusi pendidikan kedokteran (dr,drg) organisasi profesi di bidang kedokteran (dr,drg) asosiasi rumah sakit pendidikan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INPUT PROSES OUTPUT
S I S T E M
Identifikasi Masalah • kesadaran dokter dan dokter gigi atas peraturan perundang-undangan tentang praktik kedokteran • kesepahaman diantara para penegak etik, disiplin, dan hukum; • sumber daya manusia yang mendukung penegakan disiplin; • perbaikan standar kendali mutu dan kendali biaya; • pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan praktik kedokteran.
MISI 1. Menyempurnakan produk hukum (legislasi dan regulasi) yang responsif terkait pelaksanaan praktik kedokteran serta meningkatkan advokasi dan sosialisasinya. 2. Memperkuat kemitraan dengan semua Pengandil dan meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan praktik kedokteran dan penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran. 3. Memperkuat sumber daya dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan praktik kedokteran dan penyelenggaraan Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran.
Kegiatan : Review kebijakan/peraturan perundangan terkait Pembinaan Praktik Kedokteran DARI HULU SAMPAI HILIR UU Nakes Review Perkonsil Harmonisasi perkonsil-permenkes-permendikti
PERTEMUAN KOORDINASI KKI DENGAN STAKEHOLDER (SETAHUN SEKALI) IDENTIFIKASI SISTEM PEMBINAAN MASING2 STAKE HOLDER (2014)
BIMBINGAN TEKNIK MONITORING PELAKSANAAN KEPUTUSAN MKDKI
INDIKATOR OUPUT : - PEDOMAN DAN SOP KOORDINASI BIMBINGAN TEKNIK - PEDOMAN DAN SOP MONEV PELAKSANAAN PUTUSAN MKDKI - SOP MONITORING PENGADUAN
Diskusi Koordinasi Pembinaan INDIKATOR OUPUT : -PEDOMAN DAN SOP KOORDINASI BIMBINGAN TEKNIK -PEDOMAN DAN SOP MONEV PELAKSANAAN PUTUSAN MKDKI
PETA POLA PEMBINAAN PADA RANAH PREVENTIF, KURATIF DAN MONITORING (ke excel)
Preventif •
Beberapa hal agar dikategorikan dalam bidang preventif: – –
– –
–
Advokasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan terkait pembinaan praktik kedokteran. Sebagai upaya preventif perlu dipertimbangkan mengeni pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengaduan secara benar, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui online dll, sehingga hak masyarakat akan informasi terpenuhi Perlu melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan dibuat instrumen utk action plan, sehingga sistem pembinaan dapat applicable. sanksi pelanggaran berupa downgrading (pada masa PPDS)) hilang dari preventif (No 11 pada kolom preventif) (Pelatihan-pelatihan terkait mediasi, persidangan) harus mempertimbangkan rasionalitas, mengingat dr/drg yang tidak mungkin melakukan mediasi untuk independensi penegakkan disiplin profesi (No 16 pada kolom preventif)
PREVENTIF • sosialisasi peraturan-peraturan(perizinan PPDS di RS, UU Praktik Kedokteran)) perlu diperluas tidak hanya terbatas perizinan PPDS di RS, UU Praktik Kedokteran saja. (No 17 pada kolom preventif) • (masalah di hulu: menata lingkup kewenangan secara horizontal dan vertikal)perlu dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing institusi misalnya standar pendidikan merupakan kewenangan kolegium namun pengesahannya dilakukan oleh KKI. (No 23, pada kolom preventif) • (output komite medik tercapai), adalah terkait dengan audit mutu oleh komite medik, maka ditambahkan pada preventif juga. (No 5, pada kolom kuratif) • Surat penugasan khusus agar dikeluarkan hanya atas mempertimbangkan aturan2 ttg penugasan khusus, misalnya kebutuhan daerah akan tenaga dokter/dokter gigi dan mempertimbangakan komposisi dokter/dokter gigi dengan penduduk.
KURATIF • (Output komite medik tercapai), terkait dengan audit mutu oleh komite medik, maka ditambahkan pada preventif juga. (No 5 kuratif) • (Sanksi tertulis dan penaahanan SIP bila melanggar), frase-nya diperbaiki karena tidak semua pelanggaran disiplin dr/drg diberi sanksi cabut STR yang berimplikasi pada cabut SIP. (No 6 kuratif) • Pembina, pengawas dan pengendali telah digeser ke badan PTSP shg tidak dapat memberikan izin, yang kompetensinya bukan kesehatan sehingga tidak mengerti ttg kesehatan. Jika terdapat permasalahan maka keluarkan rekomendasi utk cabut. Mohon KKI memberi payung hukum sehingga dapat membantu memecahkan masalah ini melalui upaya kuratif. • Mediasi sebagai salah satu alternative dispute resolution dapat dilakukan sepanjang tidak masuk dalam ruang lingkup hukum publik dan tidak dilakukan oleh MKDKI
MONITORING • (Kendali mutu kendali biaya) dikaitkan dengan SPO (Nomor 14) • Penataan status/penataan pemberian perizinan dokter dan dokter gigi di RSGMP dan ARSPI • Pembina, pengawas dan pengendali telah digeser ke badan PTSP shg tidak dapat memberikan izin, yang kompetensinya bukan kesehatan sehingga tidak mengerti ttg kesehatan. Jika terdapat permasalahan maka keluarkan rekomendasi utk cabut. Mohon KKI memberi payung hukum sehingga dapat membantu memecahkan masalah ini melalui upaya monitoring.
Diskusi I : BIMBINGAN TEKNIK
DISIPLIN PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI Model 1 KKI : Memfasilitasi Narasumber Dinkes : Memfasilitasi Peserta Model 2 KKI : memfasilitasi Narasumber IDI/PDGI : memfasilitasi Peserta Model 3 : iDI/PDGI : pemberdayaan masyarakat KKI/DINKES : fasilitasi Narasumber (KKI)
Mekanisme Monev Pelaksanaan Keputusan • Sidang baca Keputusan MKDKI terbuka • Menjaga kepercayaan masyarakat kepada MKDKI dan KKI terhadap dokter yang melanggar disiplin, memerlukan koordinasi organisasi profesi, Dinkes, dan Fasyankes • Perlu memperkuat pendampingan yang baik dan benar kepada Teradu yang belum tentu melakukan pelanggaran disiplin
