MENINGKATKAN NILAI TAMBAH IKM MELALUI SISTEM PEMBINAAN YANG TEPAT DAN KOORDINASI YANG EFEKTIF (RENCANA KERJA 2010) Oleh : Dirjen Industri Kecil dan Menengah
Disampaikan Di ik pada d acara : Rapat Kerja Departemen Perindustrian Tahun 2009 Jakarta, 18 Pebruari 2009
1 1.
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu itu, pengembangan IKM dilakukan dengan pendekatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan IKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agrobisnis dan agroindustri agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. i 1
2.
Thema ini dipilih dilandasi oleh kesadaran bahwa dalam situasi dan kondisi perekonomian apapun apapun, sektor IKM harus tetap bertumbuh dengan landasan prinsip - prinsip bisnis dan prinsip pengembangan industri yang sehat
3.
Prinsip - prinsip bisnis dan industri yang sehat mengandung sebuah pengertian bahwa IKM dalam perkembangannya kedepan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Semakin memberikan kontribusi yang optimal dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. b. Produk - produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya dengan kualitas yang berstandar, be sta da , p prosesnya oses ya d dilakukan a u a de dengan ga be benar a da dan ramah terhadap lingkungan. c. IKM sebagai bagian integral dari sistem industri diupayakan agar outputnya dapat dipergunakan oleh sub sektor industri lainnya terutama sebagai supporting industry. 2
4.
Berdasarkan prinsip - prinsip tersebut diatas, maka pendekatan pembinaan yang dapat dilakukan antara lain adalah ; a. Mengutamakan terjadinya perubahan pola bisnis dan pola industri dari IKM yang dibina dibina, misalnya dalam aspek manajemen dan kelembagaan, proses dan output, serta jejaring bisnis dan industri. b Pola pembinaan dibangun dengan sistem yang jelas dan b. terukur, baik melalui pendekatan regulasi maupun fasilitasi dan pembinaan teknis. Pembinaan teknis sebaiknya y dilakukan oleh p pihak yyang g kompeten p baik bersumber dari dalam maupun dari luar (Outsourcing) c. Pembinaan yang baik, selalu dimulai dengan strategi dan rencanakerja yang realistik, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh IKM yang bersangkutan. d. Semua program dan kegiatan yang dijalankan tercatat dengan benar dan transparan serta dapat dipertanggung j jawabkan bk secara administratif d i i t tif d dan substantif. b t tif 3
5.
Sektor - sektor IKM yang dibina dan dikembangkan berdasarkan p pada p prioritas – p prioritas yyang g telah ditentukan, baik dalam rangka penguatan klaster/sentra maupun kompetensi inti industri daerah.
6.
Setiap output yang dihasilkan dari sistem pembinaan, outcomenya harus dapat memberikan keyakinan publik bahwa : a. Telah T l h tterjadi j di perubahan b h yang substansial b t i l d dalam l struktur usaha, struktur nilai tambah. b. IKM sebagai industri prosesnya telah dilakukan dengan benar, benar sejak pemilihan bahan bahan, penggunaan teknologi, proses produksi, packaging dan pengelolaan jejaring bisnisnya dan ramah lingkungan. c. Secara makro, peran IKM dapat memberikan sumbangan berarti bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta dapat menjadi katup pengaman bagi kepentingan neraca pembayaran dan neraca perdagangan. 4
7.
Oleh sebab itu, IKM dimasa yang datang harus memberi kontribusi yang maksimal mengisi besaran-besaran nilai persamaan Y = C + I + G + ( X – M ).
8.
Peranan APBN dan APBD yang dialokasikan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan IKM harus dikelola dengan g benar sesuai kaidah-kaidah tata kelola yang baik. Setiap rupiah yang dibayarkan harus di laporkan, dapat dipertanggung jawabkan, tepat sasaran, waktu dan jumlah
5
9 9.
P Peran APBN/APBD sebagai b i salah l h satu t sumber b pertumbuhan t b h ekonomi, dewasa ini menjadi semakin penting disaat negara sedang menghadapi problem resesi global. Disaat investasi tidak tumbuh secara berarti berarti, ekspor melemah melemah, impor juga demikian, maka peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi serta investasi pemerintah melalui APBN/APBD menjadi sangat berharga berharga.
10.
Karena faktor G saat ini menjadi penting, maka seluruh pengeluaran negara yang bersumber dari APBN/APBD dan pinjaman luar negeri harus benarbenar-benar dioptimalkan untuk memperbaiki kinerja investasi (I), meningkatkan devisa melalui ekspor (X), mengurangi penggunaan devisa melalui pengendalian impor (M), memperbaiki daya beli masyarakat (C), dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi menjadi sehat k karena pilar il penopangnya semuanya kkuat. t 6
11.
Bagaimana kita mewujudkan formula tersebut dalam kaitan pembinaan bi d dan pengembangan b IKM? H Hall-hal Halh l yang perlu l yang dimufakati bersama antara lain a. Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBN / APBD harus disinergikan ( Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. ) b. Penggunaanya diprioritaskan pada program yang strategis dan menghasilkan outcome riil bagi sektor IKM yang dibina dan dikembangkan. c. Program pembinaan dan Pengembangan IKM ditujukan kepada 2(dua) sasaran pokok, yaitu Perkuatan dan Pengembangan
7
d. Perkuatan difokuskan kearah perbaikan kinerja IKM yang sudah d h ada, d b berkembang k b di sentrasentra t -sentra t yang sudah d h ada. d Perencanaan perkuatan harus di susun dengan membuat study kelayakan sampai perencanaan penganggarannya, mana yang harus di dukung dengan APBN APBN, mana yang harus didukung dengan APBD dan sumber lainnya. e. Pengembangan difokuskan kepada upaya merealisasikan produk unggulan daerah berbasis kompetensi inti industri daerah di dalam kegiatan investasi riil yang sumber pendanaannya bisa berasal dari APBN, APBD dan sumber--sumber lain sumber lain. Perencanaan detil harus dibuat study kelayakannya.
8
12.
Dengan g penerapan p p p pola Pembinaan dan Pengembangan g g IKM berdasarkan pendekatan penguatan dan pengembangan, konsep penganggarannya dilakukan dengan cara : a. Budget sharing dengan harapan agar faktor “G” benarbenarbenar termanfaatkan secara optimal menghasilkan pertumbuhan. b. Anggaran yang bersifat dekonsentrasi dan tugas pembantuan b t difokuskan dif k k penggunaannya untuk t k kepentingan: k ti Æ Koordinasi Æ Penguatan data base Æ Monitoring dan Evaluasi Æ Penguatan kelembagaan
13.
Gambaran tentang produk unggulan propinsi yang berdasarkan hasil studi diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan di masing - masing daerah sbb : 9
1. N A D : hasil laut, kopi, kerajinan sulaman/tenun, kerajinan purun, minyak atsiri, perkapalan, alsintan. 2. Sumatera Utara : karet, barang logam, sawit, makanan ringan, buah. 3. Sumatera Barat : hasil laut, kakao, makanan ringan, kulit dan alas kaki, gambir, minyak atsiri, minyak jarak, semen, alsintan, TPT. 4. Riau : kelapa sawit, kelapa, buah, gambir. 5. Kep. Riau : hasil laut, makanan ringan, TPT, perkapalan. 6. Lampung : sawit, kopi, jagung, tepung non pasta, karet. 7 Jambi : sawit, 7. sawit kelapa, kelapa hasil laut laut, makanan ringan ringan, pengolahan karet. 8. Bengkulu : sawit, kelapa, hasil laut, kakao, lada, kopi, karet. 9 Sumatera Selatan : karet. 9. karet 10. Bangka Belitung : sawit, hasil laut, lada, karet, barang logam. 11. Banten : makanan ringan, kulit dan alas kaki,TPT, petrokimia, barang ba a g logam. oga 12. DKI Jakarta : pengolahan kayu, kerajinan batu mulia/perak. 10
13. Jawa Barat : kulit dan alas kaki, TPT, rotan, komponen otomotif telematika, otomotif, telematika industri ind stri kreatif. kreatif 14. Jawa Tengah : makanan ringan, rokok/tembakau, TPT, pengolahan kayu, barang logam, komponen otomotif. 15 DI. 15. DI Yogyakarta : makanan ringan ringan, kulit dan alas kaki kaki, pengolahan kayu, minyak atsiri, genteng/batu bata, kerajinan batu mulia/perak, kerajinan gerabah. 16. Jawa Timur : tebu/gula, kulit/alas kaki, perkapalan, perhiasan. 17. Bali : hasil laut, telematika, perhiasan, barang seni. 18. Kalimantan Barat : sawit, karet. 19. Kalimantan Tengah : sawit, kelapa, rotan, kayu, karet. 20. Kalimantan Selatan : sawit, rotan, kerajinan purun/anyaman, karet, batu mulia. 21. Kalimantan Timur : rotan, karet, sawit, hasil laut, kakao, lada. 22 Nusa 22. N T Tenggara B Barat : hasil h il llaut, mete, makanan k ringan, i rokok/tembakau, buah, kerajinan sulaman / tenun, rotan, anyaman purun, kayu, minyak jarak, gerabah 23 Nusa Tenggara Timur : hasil laut 23. laut, kakao kakao, kopi kopi, jagung jagung, garam beryodium, minyak jarak. 11
24. Sulawesi Utara : kelapa, hasil laut. 25. Gorontalo : kelapa, hasil laut, jagung, rotan, kerajinan purun, kayu. y 26. Sulawesi Tengah : kelapa, hasil laut, kakao, jagung, bawang merah, rotan, kayu, gerabah. 27. Sulawesi Selatan : kelapa, hasil laut, kakao, tebu/gula, kopi, jagung, buah, kerajinan sulam/tenun. 28. Sulawesi Barat : kelapa, hasil laut, kakao, kopi, buah, kerajinan sulam / tenun, rotan, perkapalan. 29 Sulawesi Tenggara : hasil laut 29. laut, kakao, kakao mete mete, rotan rotan. 30. Maluku : hasil laut, pengolahan kayu, minyak atsiri. 31. Maluku Utara : kelapa, hasil laut, kakao, gula aren, pala, kerajinan batu mulia mulia. 32. Papua : sawit, hasil laut, kakao, kopi, tepung non pasta, kayu. 33. Irian Jaya Barat : hasil laut, kayu, semen.
12
- TERIMA KASIH -
