RANCANGAN TATA TERTIB RAKERDA DPD AREBI JABAR 2016

RANCANGAN TATA TERTIB RAKERDA DPD AREBI JABAR 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Rapat Kerja Daerah DPD AREBI JABAR Tahun 2016, selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut sebagai Rakeda, diadakan berdasarkan Anggara Dasar AREBI Pasal 14 ayat 6.a yang menyatakan Pengurus Daerah merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan linkup Propinsi dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan MUNAS, MUSDA, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Keputusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. Dan berdasar Anggaran Rumah Tangga AREBI Pasal 10 Ayat.4b yang menyatakan : Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Umum Organisasi, Rencana Kerja Daerah Tiga Tahunan dan menetapkan Program Kerja Tahunan. Pasal 2 Tata Tertib ini berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan Rakerda yang berlangsung di Hotel Banana In ,jalan Dr. Setiabudhi No.191, Bandung Jawa Barat ,pada tanggal 3 Juni 2016 Pasal 3 Penyelenggaraan Rakerda AREBI, mengangkat thema "WE ARE ALL IN THIS TOGHETHER)” BAB II POKOK ACARA,TUGAS DAN WEWENANG RAKERNAS Pasal 4 Pokok Acara Rakernas Pokok Acara Rakerda AREBI 2016 adalah sebagai berikut : 1. Pembukaan, 2. Pengesahan Tata Tertib, 3. Pengesahan Jadwal Acara Rakeeda, 4. Laporan Ketua tentang Perkembangan Organisasi AREBI, 5. Laporan DPC dan tanggapan 6. Pembagian Komsisi, 7. Pembahasan Materi ; a. Tentang Organisasi b. Program Kerja AREBI tahun 2016 8. Pengesahan / Penetapan hasil Rakerda, 9. Penutupan.

Rancangan Tata Tertib RAKERDA DPD AREBI JABAR 2016

Page 1

Pasal 5 Tugas dan Wewenang Rakerda AREBI 2016 Bersifat umum, menyusun dan menetapkan program kerja AREBI tahun 2016, dan menetapkan kebijakan lainnya. BAB III PESERTA, DAN PENINJAU Pasal 6 Peserta Peserta Rakernas AREBI 2015 terdiri dari: 1. Pengurus DPD AREBI Jabar 2. Pengurus Inti DPC masing-masing terdiri dari 2 orang x 1 3. Anggota Aktif DPD AREBI Jabar

= 13 orang = 12 orang = 50 orang

Pasal 7 Peninjau Peninjau Rakerda terdiri atas : 1. Ketua Umum DPP AREBI 2. Pengurus DPP AREBI 3. Ketua Kehormatan DPD AREBI 3. Dewan Pakar DPD AREBI 4. Undangan REI DPD JABAR 5. Undangan (Kemendag )

= = = = = =

1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 Orang

Pasal 8 Keabsahan Peserta dan Peninjau Perserta, Peninjau dianggap sah setelah melakukan pendaftaran pada Panitia Penyelenggara, dan telah memenuhi pasal 6 dan pasal 7 dalam Tata tertib ini BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA / PENINJAU Pasal 9 Kewajiban Peserta dan Peninjau Setiap Peserta dan Peninjau berkewajiban: 1. Menghadiri dan mengikuti seluruh rangkaian acara dan sidang Rakerda 2. Mengenakan Tanda Peserta/Peninjau yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara selama Rakernas, 3. Mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang sidang, 4. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini, 5. Menjaga sopan santun dan bersedia menerima keputusan bersama secara musyawarah maupun hasil pemungutan suara Rancangan Tata Tertib RAKERDA DPD AREBI JABAR 2016

Page 2

Pasal 10 Hak Peserta Peserta berhak: 1. Menghadiri sidang-sidang dan rapat-rapat. 2. Berbicara dalam sidang dan rapat-rapat. 3. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul maupun pertanyaanpertanyaan, baik secara lisan maupun secara tertulis. 4. Menggunakan hak suaranya sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini. Pasal 11 Hak Peninjau Peninjau berhak: 1. Menghadiri sidang-sidang dan rapat-rapat 2. Berbicara dalam sidang-sidang dan rapat-rapat, setelah mendapatkan ijin dari Pimpinan Sidang dan pimpinan rapat BAB V ALAT KELENGKAPAN RAKERNAS Pasal 12 Rakerda 2016 mempunyai kelengkapan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Panitia Penyelengggara Rakerda AREBI 2016 Ketua Pimpinan Sidang Rakerda AREBI 2016 Sekretaris Pimpinan Sidang Rakerda AREBI 2016 Komisi-komisi BAB VI PENANGGUNG JAWAB DAN PIMPINAN SIDANG Pasal 13 Penanggung Jawab 1. Penanggung jawab Rakerda AREBI 2016 adalah Ketua DPD AREBI JABAR 2. Ketua DPD AREBI Jabar mengangkat dan menugaskan Panitia untuk menyelenggarakan Rakerda 2016 dengan surat tugas no 6/ST RAKERDA/V/2016.


Page 3

Pasal 14 Pimpinan Sidang 1. Pimpinan Sidang Rakerda adalah Ketua DPD AREBI JABAR sebagai Ketua Sidang, dan Sekretaris sebagai Sekretaris Sidang. 2. Pimpinan Sidang Rakerda mempunyai tugas dan wewenang sbb: a. Memimpin persidangan-persidangan Rakerda, b. Menjaga dan memelihara ketertiban dalam sidang-sidang dan rapat -rapat Rakerda, c. Menentukan kebijaksanaan untuk melancarkan jalannya Rakeda 3. Pimpinan Sidang atau Rapat berkewajiban: a. b. c. d. e.

Menjelaskan pokok-pokok masalah yang menjadi acara sidang atau rapat; Menjelaskan tata cara pembahasan maupun pengambilan keputusan; Mengatur tehnik pembahasan dan pengambilan keputusan; Menawarkan hasil pembahasan guna memperoleh keputusan; Memberikan hak yang sama kepada peserta untuk menggunakan hak bicara dan hak mengeluarkan pendapat, maupun suara; f. Menetapkan dan mengatur segala sesuatunya yang dianggap perlu agar sidang dan rapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Tata Tertib ini. 4. Pimpinan Sidang atau rapat yang sedang melaksanakan tugasnya memimpin sidang atau rapat tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat yang sifatnya menggunakan haknya sebagai Peserta/Anggota sidang atau rapat, dalam hal yang bersangkutan hendak menggunakan haknya selaku Peserta/ Anggota sidang atau rapat, Pimpinan Sidang atau rapat harus diserahkan kepada Anggota Pimpinan Sidang lainnya.

Pasal 15 Pembentukan Komisi Komisi-komisi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rakernas, terdiri dari : 1. KOMISI

A : Tentang Organisasi, membahas Terlampir

2. KOMISI

B : Program Kerja, membahas Terlampir


Page 4

Pasal 16 1. Setiap Peserta Rakernas wajib menjadi anggota salah satu komisi, sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan dalam Rakerda. 2. Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan anggota. 3. Komisi dapat membentuk sub Komisi sesuai dengan kebutuhan. 4. Komisi mempunyai tugas dan tanggung jawab membahas dan merumuskan hal-hal yang dibicarakan oleh Rakerda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta melaporkan kepada Sidang Rakernas untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Keputusan/Ketetapan Rakerda. BAB VII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 17 Quorum 1. Rapat dinyatakan mencapai quorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ditambah satu ( 1/2+1 ) jumlah peserta yang terdaftar pada Panitia Pelaksana, atau dari jumlah Anggota yang ada di DPD AREBI JAWA BARAT. 2. Bilamana quorum tidak tercapai, maka sidang dapat ditunda selama-lamanya 1 jam, ATAU PIMPINAN SIDANG DAPAT MENAWARKAN KEPADA PESERTA APAKAH SIDANG DAPAT DILANJUTKAN , APABILA DI SETUJUAI OLEH PESERTA DAN MEMENUHI QUOROM MAKA SIDANG DAPAT DILANJUTKAN 3. Apabila sesudah penundaan tersebut quorum belum bisa tercapai, maka sidang dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah. Pasal 18 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Tertanggal

2. 3.

4.

5.

26 November 2014 Pasal 25 Dan Angaran rumah tangga tertanggal 27 november 2013 pasal 21 ayat c Untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat sidang harus memenuhi quorum. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah dan atau mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila oleh sebab apapun keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka Pimpinan Sidang berhak menunda sidang dan kemudian melanjutkan sidang untuk mencapai keputusan. Hasil keputusan Rakerda 2016 dibuatkan surat ketetapannya dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.


Page 5

BAB VIII TATA CARA SIDANG, BICARA, GANGGUAN DAN NOTULEN Pasal 19 Tata Cara Sidang, Bicara dan Interupsi 1. Setelah sidang dibuka, Pimpinan Sidang menjelaskan pokok- pokok acara sidang. 2. Pimpinan sidang wajib menjaga agar sidang berjalan sesuai tata tertib dan pokok- pokok sidang. 3. Setiap pembicara harus mendapat ijin bicara terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang. 4. Pembicara mendapat giliran menurut waktu yang disediakan oleh Pimpinan Sidang. 5. Pimpinan Sidang berhak menegur dan memberi peringatan pembicara yang menyimpang dari pokok acara 6. Interupsi hanya diperbolehkan untuk: a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan yang sedang dibicarakan b. Membantu Pimpinan Sidang atau Rapat meluruskan tata cara pembahasan c. Mengingatkan Pimpinan Sidang atau Rapat agar rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib ini. Pasal 20 Gangguan Ketertiban Sidang 1. Apabila peserta mengganggu ketertiban sidang, Pimpinann Sidang memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatannya. 2. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat mempersilahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang dengan masa waktu ditentukan Pimpinan Sidang. 3. Apabila yang bersangkutan masih tidak mengindahkannya, maka PimpinanSidang dapat memberhentikan yang bersangkutan dari keikutsertaannya pada Rakerda 2016 Pasal 21 Notulen Sidang 1. Pimpinan Sidang harus menunjuk tim Notulis untuk membuat risalah tertulis

mengenai jalannya sidang antara lain : a. Tempat acara sidang b. Hari/ tanggal sidang, jam permulaan dan akhir sidang c. Nama - nama Pimpinan Sidang d. Nama - nama Peserta e. Keputusan - keputusan Sidang


Page 6

2. Setiap sidang atau rapat harus mempunyai notulen dan atau risalah sidang atau rapat, yang harus ditandatangani oleh pembuat notulen atau risalah dan diserahkan kepada Pimpinan Sidang. 3. Pembuat notulen dan risalah Sidang Paripurna Rakerda ialah Sekretariat DPD AREBI atau orang lain yang ditetapkan oleh DPD. 4. Pembuat notulen atau risalah rapat lainnya diangkat dan ditetapkan dengan keputusan sidang bersangkutan.

BAB IX PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, diatur selanjutnya oleh Pimpinan Rakernas

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 3 Juni 2016

RAKERDA DPD AREBI JABAR 2016 PIMPINAN SIDANG Ketua

Asep Ahmad Roisidin

Sekretaris

.


Steffanus Herryanto

Page 7

RANCANGAN TATA TERTIB RAKERDA DPD AREBI JABAR 2016

Recommend Documents