Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Nomor : Tahun 2013 Tanggal :
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN PROGRAM KUALIFIKASI SARJANA (S-1) PGMI BAGI GURU KELAS NON-PGMI MELALUI DUAL MODE SYSTEM (DMS)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM 2013
TIM PENYUSUN (Task Force DMS)
Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.Ed. Prof. Dr. H. Azis Fachrurrazi Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd. Dr. H. Rudi Susilana, M.Si.
1
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN PROGRAM KUALIFIKASI SARJANA (S-1) PGMI BAGI GURU KELAS NON-PGMI MELALUI DUAL MODE SYSTEM (DMS) A. LATAR BELAKANG Untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan upaya yang memungkinkan guru memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang penugasannya pada satuan pendidikan. Dengan kepemilikan kualifikasi akademik yang relevan tersebut berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang dengan itu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperkuat dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, dinyatakan bahwa seorang guru SD/MI minimal harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV dan sertifikat profesi untuk guru SD/MI. Guru di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas di MI menduduki peringkat pertama dari segi kuantitasnya. Data perkembangan jumlah guru tahun 2006 menunjukkan bahwa guru MI yang telah menyelesaikan sarjana (S1) sebanyak 220.742 orang, sementara yang masih berlatar belakang pendidikan SLTA dan D-II berjumlah 303.801 orang. Guru MI yang memiliki kualifikasi akademik S-1 pada umumnya berlatar belakang kualifikasi akademik program S-1 PAI. Hal tersebut tentu saja bertentangan atau tidak relevan dengan tuntutan peraturan perundang-undangan di atas (atau disebut sering disebut mismatch). Kondisi objektif seperti digambarkan di atas memerlukan penanganan ekstra dan mendapatkan skala prioritas, sehingga perlu segera dirancang program pendidikan yang dapat memungkinkan para guru “mismatch” tersebut memperoleh kesempatan untuk mengikuti penyesuaian kualifikasi akademik yang relevan dalam bentuk program pendidikan untuk S-1 kedua (PGMI). Agar guru-guru dapat mengikuti program tersebut tanpa meninggalkan tugas-tugas keseharian sebagai guru di madrasah, maka diperlukan prakarsa inovatif dan efisien untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas keseharian masing-masing guru. Selain itu, program tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi akademik maupun pengelolaannya. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun akademik 2013/2014 menyelenggarakan PROGRAM KUALIFIKASI SARJANA (S-1) PGMI BAGI GURU KELAS NON PGMI MELALUI DUALMODE SYSTEM. B. DASAR HUKUM Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI Melalui Dualmode System yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan rancangan revisinya; 2. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 2
3. KMA RI Nomor 169 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi S-1 bagi Guru RA, MI, dan PAIS melalui Dual Mode System. 4. Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program STudiDi Luar Domisili Perguruan Tinggi; 5. Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Permendikbud No. 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/26/2007 Tentang Penunjukan Penyelenggara Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S-1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/ Dt.I.IV/470/2009 Pedoman Pengelolaan dan Pembiayaan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru MI dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System (DMS); 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/172/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/123/2009 tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S-1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System Tahun 2009; 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/425/2011 tentang Perpanjangan Ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/26/2009 tentang Penunjukan Penyelenggara Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah dan Guru PAI pada Sekolah melalui Dual Mode System; 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/845/2011 tentang RambuRambu Operasional Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S-1) Bagi Guru MI Dan Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System (DMS). 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. SE/Dj.I/PP.00/68/2013 tentang Rekrutmen Peserta Program Sarjana Kedua bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dual Mode System (DMS) Tahun 2013 C. PENGERTIAN Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System adalah suatu program peningkatan kualifikasi akademik bagi guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang memiliki latar belakang kualifikasi akademik dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam rangka pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama RI. D. TUJUAN Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI Melalui Dualmode System bertujuan untuk: 1. Menyesuaikan kepemilikan kualifikasi akademik Guru MI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Memfasilitasi kebutuhan penyesuaian kualifikasi akademik bagi guru kelas di MI yang memiliki kualifikasi akademik berasal dari Program Studi PAI. 3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan pendidikan di MI.
3
E. SASARAN PROGRAM Sasaran yang diprioritaskan untuk mengikuti Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System, yaitu Guru-guru di MI yang memiliki kualifikasi akademik S-1 Non PGMI (guru mismatch), khususnya Guru MI yang memiliki latar belakang kualifikasi S-1 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). F. KOMPONEN PENYELENGGARAAN 1. Kurikulum Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System mengarahkan lulusannya untuk memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang sesuai dengan bidang penugasannya di Madrasah Ibtidaiyah. Struktur kurikulum program ini terdiri atas kelompok mata kuliah yang memberikan penguatan untuk penguasaan kompetensi sebagai guru kelas di MI dengan keseluruhan sks yang harus ditempuh sejumlah 43 sks mencakup penguatan untuk 5 (lima) mata pelajaran pokok di MI, yaitu: Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Substansi dan isi kurikulum untuk pelaksanaan program ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang akan diimplementasikan oleh PTAI yang ditunjuk sebagai penyelenggara Program peningkatan kualifikasi akademik sarjana (S-1) bagi guru MI dan guru PAI pada Sekolah dengan menggunakan pendekatan dual mode system (DMS). Program ini harus ditempuh oleh guru selama 3(dua) semester dengan rincian mata kuliah dan beban studi (sks) yang wajib ditempuh sebagaimana tertera pada tabel berikut.
No
Kelompok Mata Kuliah
Beban Studi (sks)
1
Ilmu Pengetahuan Sosial
9
2
Ilmu Pengetahuan Alam
9
3
Matematika
13
4
Bahasa Indonesia
9
5
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
8
6
Pembelajaran Tematik Terpadu
4
7
Penelitian Tindakan Kelas
2
8
Skripsi
6 Jumlah Total
4
60
Keterangan: Daftar nama mata kuliah dan sebaran sks setiap mata kuliah dijelaskan pada bab selanjutnya. 2. Penyetaraan Mata Kuliah dan Konversi sks Mengingat mahasiswa yang mengikuti program ini adalah guru dalam jabatan di MI yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-1 PAI, maka dipandang perlu melakukan penyetaraan untuk mata kuliah dan/atau konversi sks yang dipersyaratkan sebagai pemegang gelar sarjana program studi PGMI, di luar mata kuliah yang wajib ditempuh dalam program ini. Konversi ini dilakukan untuk memberikan pengakuan atas hasil studi yang telah/pernah ditempuhnya pada saat mengikuti dan menyelesaikan program S-1 pada program studi PAI, serta sebagai bentuk credit earning dalam percepatan penyelesaian program peningkatan kualifikasi akademik (S-1) kedua bagi guru MI non-PGMI di lingkungan Kementerian Agama. Penyetaraan mata kuliah dan konversi sks dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mengakui sks dan mata kuliah yang sama antara mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi PAI dan Program Studi PGMI dan mengakui sks dan mata kuliah yang setara pada kedua kurikulum program studi tersebut. Selain itu penyetaraan mata kuliah dan konversi sks juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem yang telah ditetapkan dalam rambu-rambu penyelenggaraan Program DMS. Untuk menjaga kualitas lulusan, dalam penyetaraan mata kuliah dan konversi sks ini, LPTK yang ditunjuk dapat melakukan tes atau uji kompetensi tertentu sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang disetarakan dan dikonversikan. 3. Sistem Pembelajaran Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan dual mode system melalui perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem pembelajaran mandiri (self-instruction). Kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan secara terjadwal melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dengan dosen yang dilaksanakan sebanyak 12-16 kali per mata kuliah dalam satu semester dengan lama pertemuan disesuaikan dengan bobot sks mata kuliah yang bersangkutan. Pembelajaran mandiri dilaksanakan dengan menggunakan modul yang sudah dikembangkan dalam Program DMS dimana mahasiswa dapat mempelajarinya, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok belajar. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran mandiri dilaksanakan kegiatan tutorial di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah dengan mengacu pada mekanisme pembelajaran mandiri yang dilaksanakan dalam Program DMS. 4. Penyelesaian Akhir Studi Penyelesaian studi mahasiswa diakhiri dengan penyusunan skripsi. Penulisan skripsi dilakukansetelah mahasiswa menyelesaikan 75% dari beban total sks, dan mendapat rekomendasi tentang kemampuan menyusun skripsi dari Dosen Penasehat Akademik.
5
Pembimbing penyusunan skripsi dilakukan oleh dua orang dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal S-2 dan jabatan fungsional Lektor. Penelitian untuk skripsi disarankan menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) dengan proses pembimbingan minimal dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, baik dilakukan secara individual maupun kelompok, dan dilakukan dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) bulan. Sidang skripsi dilaksanakan di kampus PTAI dengan penguji terdiri atas pembimbing skripsi dan seorang Dosen yang di-SK-kan oleh Dekan. 5. Dosen Pengampu Mata Kuliah Dosen pengampu mata kuliah untuk program ini ditetapkan oleh pimpinan PTAI sesuai dengan kebutuhan. Kualifikasi akademik dosen ditekankan minimal S-2 dari program studi yang relevan dengan mata kuliah yang diampu. Setiap dosen wajib mengikuti orientasi mengenai urgensi penyelenggaraan program ini yang dilaksanakan oleh PTAI. 6. Sarana prasarana Jenis sarana dan prasarana yang perlu tersedia untuk mendukung penyelenggaraan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System, diantaranya: ruang perkuliahan, ruang dan perlengkapan praktek dan praktikum (laboratorium), ruang dan perlengkapan ICT, dan perpustakaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PTAI harus menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah gurupeserta program yang akan diterima untuk setiap rombongan belajarnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 7. Pendanaan Pendanaan penyelenggaraan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System disediakan oleh Kementerian Agama Repbulik Indonesia. Pendanaan program ini berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengelolaan dana dilakukan secara terintegrasi dengan pengelolaan dana lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 8. Penjaminan mutu PTAI penyelenggara Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System berkewajiban melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan Program, terutama yang terkait dengan proses rekrutmen mahasiswa, proses pembelajaran, dan hasil belajar. Untuk kepentingan tersebut, PTAI penyelenggara harus memiliki perangkat dan dokumen implementasi penjaminan mutu yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Panduan penjaminan mutu b. Dokumen standar mutu c. SOP penjaminan mutu dan monev internal 6
d. Dokumen implementasi penjaminan mutu. 9. Komitmen Kelembagaan PTAI penyelenggara Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System harus memiliki komitmen tinggi yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran pemahaman yang lengkap dan mendalam. Dalam implementasinya, komitmen tersebut didukung oleh ketersediaan sisa dana program DMS, tenaga, sarana dan prasarana, dan dukungan pemerintah daerah serta ketaatan terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen PTAI harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan tertulis dan dilampirkan pada saat pengajuan penyelenggaraan program. 10. Kemitraan dan Kerjasama Dalam penyelenggaraan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System, PTAI penyelenggara dapat melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi lain. Kemitraan dengan PT lain dapat dilakukan dalam bentuk resources sharing, antara lain pemanfaatan SDM dosen pengampu mata kuliah, pengadaan bahan belajar yang diperlukan, pelaksanaan perkuliahan, dan kegiatan praktik/ praktikum. PTAI penyelenggara juga dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau Kanwil/Kantor Kemenag di wilayahnya, misalnya dalam rekrutmen mahasiswa, pemberian bantuan belajar, dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang perkuliahan yang dituangkan dalam bentuk MoU. Adanya kemitraan dan kerjasama yang baik diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System. 11. Monitoring dan Evaluasi Secara internal, PTAI penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System. Monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan berkala terhadap penyelenggaraan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System pada setiap PTAI penyelenggara dilaksanakan oleh tim monev yang ditunjuk oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kemenag RI. Pelaksanaan monitoring mencakup bidang akademik dan administratif. Apabila hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan penyelenggaraan, tim monev dapat merekomendasikan pencabutan penunjukkan PTAI tersebut sebagai penyelenggara Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System. G. MEKANISME REKRUTMEN PESERTA Mengingat tujuan penyelenggaraan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI Melalui Dualmode System untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 7
pembelajaran dan pendidikan di MI, maka proses penerimaan mahasiswa baru (peserta program) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1.
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Sistem penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui prosedur seleksi yang kredibel sesuai dengan persyaratan akademik dan persyaratan administratif yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Calon mahasiswa berasal dari guru tetap dalam jabatan, baik yang berstatus PNS maupun bukan PNS. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan melaksanakan tugas pokok sebagai Guru serta mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama. Jumlah mahasiswa yang akan diterima dalam program ini disesuaikan dengan kuota yang dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara.
2.
Kriteria Calon Mahasiswa Calon mahasiswa sebagai peserta program ini adalah guru tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan PNS yang bertugas mengajar di MI dengan persyaratan sebagai berikut. a.
b. c. d.
Memiliki ijazah kualifikasi akademik sarjana (S-1) yang berasal dari program studi bukan dari Prodi PGMI, khususnya yang berasal dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah. Usia maksimal 40 tahun. Memiliki pengalaman mengajar di madrasah Ibtidaiyah (MI) minimal 5 tahun. Memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Register Guru (NRG).
Guru PNS dibuktikan dengan fotocopy SK Pengangkatan yang dilegalisasi Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian Daerah), sedangkan guru tetap bukan PNS adalah guru tetap yang berdasarkan surat keputusan dari penyelenggara satuan pendidikan yang berbadan hukum yang dibuktikan dengan fotocopy SK pengangkatan yang dilegalisasi. Khusus untuk guru bukan PNS, diharuskan melampirkan surat pernyataan bermaterai enam ribu rupiah yang isinya tidak menuntut diangkat sebagai PNS. 3.
Prosedur Seleksi Pendaftaran calon mahasiswa diumumkan secara terbuka. Penetapan calon mahasiswa program ini dilaksanakan melalui seleksi administratif yang berkaitan dengan: (1) ijazah kualifikasi akademik terakhir dari perguruan tinggi yang mendapat ijin operasional dari Pemerintah, (2) usia, (3) masa kerja sebagai guru, (4) SK Pengangkatan sebagai guru dan (5) ijin melanjutkan studi dari yang berwenang. Pelaksanaan seleksi administratif dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara dan dapat dibantu oleh Kantor Wilayah Kemenag mengikuti mekanisme yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.
8
H. MEKANISME PENETAPAN LPTK PENYELENGGARA Perguruan tinggi (LPTK) penyelenggara Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dualmode System harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki program studi PGMI yang memiliki ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI. 2. Telah melaksanakan Program DMS Kemenag RI berdasarkan SK penunjukkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kemenag RI. 3. Memiliki ketersediaan dana sisa anggaran program DMS tahun 2013 yang tidak terpakai/ digunakan. 4. Bersedia melaksanakan program ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman penyelenggaraan program. 5. Ditetapkan sebagai penyelenggara program oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI. I. KURIKULUM PROGRAM Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI (Kualifikasi PGMI) bagi Guru Kelas Non PGMI dilaksanakan dengan menempuh kredit sebanyak 60 SKS, yang terjabar sebagaimana terlampir. Untuk menyelesaikan bebas studi tersebut, akan ditempuh perkuliahan selama tiga semester. Adapun pengelolaan dana program dengan menghabiskan sisa dana yang tersisa dari kuota program sebelumnya. STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN SKS PROGRAM KUALIFIKASI SARJANA (S-1) PGMI BAGI GURU KELAS NON PGMI MELALUI DUALMODE SYSTEM TAHUN 2013
NO. A. 1 2 3 B 1 2 3 C 1 2 3 4 5
NAMA MATA KULIAH IPS IPS Telaah Kurikulum IPS pada MI Pembelajaran IPS IPA IPA Telaah Kurikulum IPA pada MI Pembelajaran IPA Matematika Konsep Dasar Matematika Matematika I Matematika II Telaah Kurikulum Matematika MI Pembelajaran Matematika 9
PEMETAAN SEM-1 SEM-2 SEM-3
MODUL
SKS
BM BM TM
3 3 3
3
TM TM TM
3 3 3
3
TM TM TM TM TM
2 3 2 3 3
2 3
3 3
3 3
2 3 3
D 1 2 3 E 1 2 3 F. G. H.
B. Indonesia B. Indonesia Telaah Kurikulum B. Indonesia MI Pembelajaran B. Indonesia PPKn PPKn Telaah Kurikulum PPKn MI Pembelajaran PPKn Pembelajaran Tematik-Terpadu PTK Skripsi Jumlah
TM BM TM
3 3 3
3
BM BM TM TM TM
2 3 3 4 2 6 60
2 3 3
3 3
4 2 22
23
J. PENUTUP Demikian rambu-rambu ini sebagai bahan panduan pelaksanaan Program Kualifikasi Sarjana (S-1) PGMI (Kualifikasi PGMI) bagi Guru Kelas Non PGMI, sebagai penjabaran dari Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/PP.00/682013 tentang Rekruitmen Peserta Program Sarjana Kedua bagi Guru Kelas Non PGMI melalui Dual Mode System. Dalam hal ketentuan yang tidak diatur dalam rambu-rambu ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/845/2011 tentang RambuRambu Operasional Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S-1) Bagi Guru MI Dan Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System (DMS).
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal
:
Direktur Jenderal,
Prof. Dr. Nur Syam, MSi
10
6 15
