RAK Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun

RAK Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015-2019

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ini dapat diselesaikan dengan baik. RAK ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian

Kesehatan

(RPJMN) Republik

tahun

2015-2019,

Indonesia

Tahun

Rencana

Strategis

2015-2019,

(Renstra)

Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2016, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. RAK ini dibuat sebagai bentuk upaya dalam menjabarkan rencana pengembangan program dan kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. RAK ini berguna sebagai panduan dan acuan dalam manajemen Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, mulai dari perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian, pengorganisasian, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan. RAK merupakan salah satu komponen dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Selain itu, RAK juga dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai kontribusi dan dukungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada program-program Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kami menyadari RAK Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ini belum sempurna. Untuk itu masukan berupa saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya penyusunan RAK ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2015


2

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ……………………………………………………………….…….…….

1

Kata Pengantar ……………………………………………………………………..…….…

2

Daftar Isi ………………………………………….…………………………………………

3

Daftar Tabel ………………………………………………………………………..……….

4

Daftar Gambar …..……………………………………………………..……………………

5

Daftar Lampiran ……………………………………………………………..……………...

6

BAB I :

PENDAHULUAN ……………..……………………………………...…………

7

A. Latar Belakang ………….……………………………………………….…

7

B. Tujuan………………………….………………………………………...…..

8

C. Sistematika Penyajian ……………………………………………….…...

8

PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………….

10

A. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan ……………….…………

10

B. Keadaan Yang Ingin Dicapai …………………………………………….

17

BAB III :

KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………………………………………..……...

18

BAB IV :

RENCANA AKSI KEGIATAN ………………………………………..…...….

19

BAB II :

A. Pencapaian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2010-2014 ………………………..

19

B. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Tahun 2015-2019 ………..…

19

C. Tata Laksana Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019 ……….

19

D. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015-

BAB V :

2019…………………………………………………………………………..

23

PENUTUP ……………………………………………………………………….

24


3

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4

Data Pemenang Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2011-2014 …………………………………………………………………….…… Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ……………………………….……….……. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan …………….. Daftar Item Obat dan Vaksin Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas ...................................................................................


15 20 20 21

4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4

Komposisi Pegawai Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan Pendidikan …………………………………..…… Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan .................................................................................................. Realisasi e-Purchasing Tahun 2013-2014 ................................................. Desain Penyempurnaan e-Logistik ………………………………………….


11 12 13 16

5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Contoh Perhitungan dan Format Pelaporan Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas .......................................... 26 Bobot Penilaian, Contoh Perhitungan dan Formulir Pelaporan Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar …………….... 27 Formulir Rekapitulasi Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Untuk Provinsi ………..…………….……………… 29 Matriks Rencana Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019 …….… 30


6

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta berbagai peraturan perundangundangan yang lain, baik sebagai kerangka regulasi maupun sebagai landasan dalam perencanaan program dan kegiatan. Pembangunan di bidang kesehatan selaras dengan misi Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu “Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”, karena hanya manusia yang sehatlah yang mampu untuk mandiri dan berdaulat. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang tercantum di dalam SKN menjelaskan bahwa pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Subsistem tersebut merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam pelayanan kesehatan, obat dapat menyelamatkan kehidupan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Akses terhadap obat, terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintahan di semua level, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun bagi seluruh stakeholders jajaran kesehatan baik di Pusat maupun Daerah, termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Di dalam Renstra


7

Kementerian Kesehatan terdapat 12 sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019. Sasaran yang terkait dengan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah sasaran keempat, yaitu meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah: 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%; 2. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis, dan 3. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, dengan keluaran tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah. Adapun indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2019 adalah: a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%; b. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melaksanakan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar sebesar 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015–2019 yang merupakan suatu proses penyiapan infrastruktur di bidang pengendalian harga obat, penyediaan, pengelolaan, dan pemantauan serta evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di bidang kesehatan. B. TUJUAN RAK ini disusun dengan tujuan agar tersedianya dokumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 20152019, sehingga tercapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dengan target capaian yang diukur setiap tahun hingga akhir periode Renstra Kementerian Kesehatan. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN RAK Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015–2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:


8



BAB I. PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, tujuan, serta sistematika penyajian.



BAB II. PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN, menguraikan kondisi umum, potensi dan permasalahan serta keadaan yang ingin dicapai.



BAB III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI, membahas kebijakan yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selama lima tahun dan strategi yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan.



BAB IV. RENCANA AKSI KEGIATAN, terdiri dari pencapaian RAK periode tahun 2010-2014, indikator kinerja kegiatan dan target 2015-2019 berikut tata laksananya, serta kegiatan pendukung indikator kinerja kegiatan.



BAB V. PENUTUP, yang berisi rekomendasi pencapaian indikator kinerja kegiatan sesuai target.


9

BAB II PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Berdasarkan

Peraturan

1144/MENKES/PER/VIII/2010

dan

Menteri perubahannya

Kesehatan dalam

Peraturan

Nomor: Menteri

Kesehatan nomor 35 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; 4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Bagan struktur organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dapat dilihat pada gambar 2. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hingga akhir tahun 2015 berjumlah 39 orang dengan rincian sebagai berikut:


10

a. Menurut Jabatan: 

Jabatan Struktural

= 14 orang



Jabatan Fungsional Umum

= 25 orang

b. Menurut Golongan: 

Golongan II

=



Golongan III

= 26 orang



Golongan IV

= 10 orang

3 orang

c. Menurut Pendidikan: 

S2 non apoteker

= 2 orang



S2 dan Apoteker

= 6 orang



Apoteker

= 18 orang



Dokter gigi

= 1 orang



Sarjana Farmasi

= 1 orang



Sarjana Ekonomi

= 2 orang



Sarjana Sosial

= 1 orang



Sarjana Komputer

= 1 orang



D3 Farmasi

= 4 orang



D3 Manajemen Informatika

= 1 orang



SMA

= 2 orang

Gambar 1. Komposisi Pegawai Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan Pendidikan


11

DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIT ANALISIS DAN STANDARDISASI HARGA OBAT

SUBDIT PENYEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SUBDIT PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

SEKSI ANALISIS HARGA OBAT

SEKSI PERENCANAAN PENYEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

SEKSI STANDARDISASI PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

SEKSI PEMANTAUAN PROGRAM OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

SEKSI STANDARDISASI HARGA OBAT

SEKSI PEMANTAUAN KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

SEKSI BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan


12

SEKSI EVALUASI PROGRAM OBAT PUBLIK DAN PERBEKKES

3. Kondisi umum, potensi dan permasalahan yang terjadi di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada akhir Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a.

Penerapan e-Katalog Obat Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejak tahun 2013 penetapan harga obat untuk pengadaan pemerintah dilaksanakan melalui lelang harga satuan (e-katalog), dengan harapan agar pengadaan obat lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka menjamin tersedianya obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Obat-obat yang masuk ke dalam e-katalog adalah obat-obat yang terdapat di dalam Formularium Nasional (Fornas). Dengan telah terbangunnya sistem e-katalog obat, maka Kementerian / Lembaga / Dinas / Instansi (K/L/D/I) dapat langsung memanfaatkan sistem e-katalog obat dalam pengadaan obat dengan prosedur e-purchasing. Pengadaan obat berdasarkan ekatalog telah dilaksanakan sejak tahun 2013 untuk 196 item obat dalam 327 sediaan generik, dan melibatkan kurang lebih 29 industri farmasi. Tahun 2014, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pelayanan obat untuk peserta JKN pada fasilitas kesehatan mengacu pada daftar obat yang tercantum dalam Fornas dan harga obat yang tercantum dalam e-katalog obat. Oleh karena itu, ekatalog obat terus dikembangkan menyesuaikan dengan Fornas. Sampai dengan Oktober 2014, sejumlah 724 sediaan obat telah ditayangkan dalam e-katalog obat dan melibatkan 77 industri farmasi.

Gambar 3. Realisasi e-Purchasing Tahun 2013-2014


13

b. Pengelolaan Obat di Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik diselenggarakan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Wujud dari dukungan tersebut dapat berupa kegiatan, anggaran dan komitmen. Anggaran yang diperlukan dapat berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, APBN dan Dana DAK sub bidang pelayanan kefarmasian. Kebijakan

Obat

Nasional

(KONAS)

Tahun

2006

menyebutkan

bahwa

keberadaan gudang farmasi Kabupaten/Kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung terhadap peningkatan kapasitas institusi pengelola obat di Kabupaten/Kota. Selain itu, terbitnya kebijakan mengenai pengelolaan obat terpadu (one gate policy) memberikan stimulasi kepada para pengelola program dan pengelola obat, untuk melakukan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang baik dan benar. Pencapaian kinerja bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan tahun 2010-2014 diukur dengan indikator persentase IFK sesuai standar. Penilaian terhadap indikator tersebut mencakup unsur Sumber Daya Manusia (Porsi 40%), Sarana dan

Prasarana

(Porsi

40%),

dan

Anggaran

Operasional

(Porsi

20%)

yang

dioperasionalkan menjadi subkomponen dan pembobotan. Pengertian IFK yang sesuai standar adalah IFK yang mempunyai skor minimal 60% (passing grade) berdasarkan penilaian terhadap semua unsur di atas. Peningkatan kapasitas IFK menjadi salah satu tolak ukur kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mengingat pentingnya pemenuhan infrastruktur penyimpanan dan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kefarmasian pengelola obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberhasilan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan wujud dari kinerja tenaga kefarmasian pengelola obat, disamping ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran operasional. Selain itu, ditentukan dari kemampuan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk meningkatkan kinerja pengelola obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu diberikan penghargaan (reward) atas prestasi kerjanya. Dalam memberikan penghargaan tersebut, maka dilakukan penilaian yang meliputi beberapa aspek antara lain penguasaan kompetensi termasuk


14

kepribadian, kemampuan pengelolaan obat, kesiapan institusi dan pengembangan diri pengelola obat. Pemberian penghargaan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2011 dan dilakukan saat acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN). Data pemenang tenaga kefarmasian pengelola obat berprestasi dari tahun 2011–2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun

Data Pemenang Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi Nama

Daerah Asal

Nama

Daerah Asal

IF Provinsi Sulawesi Tenggara IF Provinsi Papua

Endang Wisrowowati, S.Si, Apt Sri Winarni, S.Si, Apt, M.Kes

IF Kabupaten Lampung Utara IF Kabupaten Sleman

Dra. Helmi Rahayu, Apt

IF Kota Semarang

Drs. Hamonangan, Apt, M.Kes Arwis, S.Si, M.M.Kes, Apt Hj. Renny Haslinda, S.Si., Apt.

Kurnia Yuliawati, S.Si., Apt

IF Kab. Kapuas Hulu

Suhelmi, S.Si., Apt, M.Kes

2011

Gita Fitrahwati, SKM, M.Kes

2012

Dra. Lusia Ang, Apt

2013

Decky Ferdiansyah, S.Si., Apt

IF Provinsi Lampung

Dra. Hj. Ida Widyani, SpFRS, Apt

IF Provinsi Kalimantan Selatan

2014

Nama

Daerah Asal IF Kabupaten Simalungun IF Kabupaten Bulukumba IF Kabupaten Tapin

IF Kab. Luwu Timur

Tabel 1. Data Pemenang Tenaga Kefarmasian Pengelola Obat Berprestasi Tahun 2011-2014

c. Pelayanan dan Pengelolaan Obat Untuk Kesehatan Haji Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, salah satu kewajiban pemerintah adalah melakukan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji. Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Pengelolaan obat dan alat kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan, khususnya oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pengelolaan obat dan alat kesehatan haji yang diilaksanakan dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Petugas yang melaksanakan pengelolaan obat dan alat kesehatan haji yaitu tenaga farmasi yang bertugas sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) pada musim haji, baik yang bertugas di Depo Pusat, Daerah Kerja (Daker) Jeddah, Daker Mekkah, Daker Madinah, Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), maupun sektor. Sedangkan di kloter dikelola oleh tenaga kesehatan yang bertugas pada masing-masing kloter.


15

Dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebagai unit teknis Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan turut berperan aktif memberikan pelatihan bagi petugas haji yang mengelola obat dan alat kesehatan haji, mengadakan vaksin haji dan umrah, obat dan perbekalan kesehatan, menerima obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi, mengisi dan mendistribusikan tas kloter, mengkoordinir pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi, serta melaksanakan stock opname obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi. d. Perkembangan e-Logistik Informasi ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Informasi yang tersedia hendaknya merupakan informasi yang akurat, tepat dan cepat sehingga dapat digunakan untuk semua pihak yang membutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah mengembangkan aplikasi ketersediaan obat di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang dinamakan Sistem e-Logistik yang digunakan dalam manajemen pengelolaan dan pemantauan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi. Sistem e-Logistik adalah aplikasi pengelolaan obat dan BMHP di Instalasi Farmasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaporan, pencatatan, dan pengelolaan obat dan BMHP. Tujuan dari sistem e-Logistik yaitu : a. Memastikan ketersediaan obat dan BMHP di daerah b. Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan BMHP di daerah c. Mempermudah realokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan sehingga obat dan BMHP dapat diserap dengan optimal.

Gambar 4. Desain Penyempurnaan e-Logistik


16

Modul e-Logistik terdiri dari : 1) Manajemen Profil Kabupaten/Kota 2) Manajemen Logistik 3) Laporan Rutin Pada tahun 2014 telah dilakukan upaya untuk perbaikan dan pengembangan sistem e-Logistik antara lain: 1) Updating master data obat dan perbekalan kesehatan. Updating master data obat dan perbekalan kesehatan diperlukan untuk menjadi fondasi dalam pengembangan e-Logistik. Sumber data obat dan perbekalan kesehatan dapat berasal dari beberapa sumber dengan variasi yang berbeda. 2) Penguatan Tim Pengelola e-Logistik Pusat. Dalam tim pengelola e-Logistik di pusat, dibutuhkan tim yang solid. Oleh karena itu penguatan level di pusat harus diutamakan terlebih dahulu agar sosialisasi di daerah dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dibutuhkan administrator e-Logistik yang mempunyai tugas untuk memantau data yang masuk ke bank data, serta help desk untuk membantu keluhan dan permasalahan yang terjadi di daerah. 3) Uji coba software baru e-Logistik sistem di beberapa Provinsi.. Dengan melaksanakan uji coba, masukan dan diskusi terkait fungsi, manfaat dan kemudahan penggunaan dapat dilihat dan segera di follow up untuk penyempurnaan aplikasi e-Logistik. B. KEADAAN YANG INGIN DICAPAI Tahun 2019 adalah tahun akhir periode Renstra 2015-2019. Keadaan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah: 1. Tersedianya obat dan vaksin di Puskesmas mencapai minimal 90%. 2. Instalasi Farmasi Kabupaten Kota yang melaksanakan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar yang ditetapkan mencapai minimal 75%.


17

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan, strategi serta upaya yang akan dilakukan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan antara lain: 1. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan alokasi anggaran obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan dan penyedia obat (produsen dan distributor) mengenai kebijakan penyediaan obat dengan menggunakan e-katalog obat, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar. 3. Pengendalian harga obat, regulasi terkait jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat, pengadaan buffer stok serta obat dan vaksin program, penerapan kebijakan pengelolaan obat satu pintu, peningkatan kapasitas SDM Farmasi di Pusat dan Daerah, penerapan wilayah bebas korupsi, pengalokasian anggaran distribusi dan dekonsentrasi, pembekalan manajemen pengelolaan obat dan vaksin, penyusunan pedoman pengelolaan obat khusus untuk DTPK, pemberian bantuan pembangunan dan renovasi IFK dari DAK untuk meningkatkan mutu penyimpanan obat, serta peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor. 4. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian dan melakukan Training Of Trainer (TOT) tentang manajemen pengelolaan obat kepada tenaga pengelola obat di Provinsi.


18

BAB IV RENCANA AKSI KEGIATAN

A. PENCAPAIAN RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2010 – 2014 Pada periode tahun 2010-2014, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah meraih kemajuan dalam manajemen logistik obat dan perbekkes. Ketersediaan obat dan vaksin telah mencapai 100,51% di tahun 2014 dari semula 82% di tahun 2010. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang memenuhi standar juga telah meningkat menjadi 87,53% di tahun 2014 dari semula 32,8% di tahun 2010. Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah mencapai 85,90% di tahun 2014 dari semula 81,59% di tahun 2011. Hal ini menjadi pendukung bagi pelayanan kesehatan, untuk menjamin tersedianya obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan jenis sesuai kebutuhan. Tantangan yang harus diantisipasi dalam periode tahun 2015-2019 adalah disparitas ketersediaan obat antar wilayah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi terkait manajemen logistik, misal. e-logistik, pemantauan e-purchasing, sampai dengan pengendalian harga obat. Ketersediaan obat dan vaksin akan dipantau sampai ke tingkat Puskesmas. Selain itu, kualitas manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan juga menjadi perhatian, mengingat semakin banyak pihak yang menyadari arti penting pengelolaan obat satu pintu (one gate policy). Dengan demikian, menjadi hal yang prioritas untuk meningkatkan manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan, terutama di sektor publik. B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN TARGET TAHUN 2015-2019 Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa sasaran dari kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut secara terarah maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) dan target yang dapat dilihat pada tabel dua.

C. TATALAKSANA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015-2019 1. Definisi Operasional (DO) Untuk menyamakan persepsi dalam operasionalisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan, maka dirumuskan Definisi Operasional (DO) dari masing-masing indikator yang dapat dilihat pada tabel tiga.


19

TARGET KEGIATAN

SASARAN

Peningkatan Ketersediaa n Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah.

IKK Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

2015

2016

2017

2018

2019

77%

80%

83%

86%

90%

55%

60%

65%

70%

75%

Tabel 2. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan NO

INDIKATOR KINERJA

URAIAN

1

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Definisi Operasional : Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator. Perhitungan : Menghitung persentase ketersediaan obat/ vaksin Puskesmas dengan menggunakan rumus berikut: Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas Jumlah (n) Puskesmas yang melapor X Jumlah total item obat indikator

2

Persentase instalasi farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

x 100%

Definisi Operasional : Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan obat sesuai standar dengan skor minimal 70. Perhitungan : Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan obat sesuai standar (S) dihitung dengan rumus sebagai berikut: Jumlah IF Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

x 100%

Jumlah IF Kab/Kota seluruh Indonesia

Tabel 3. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes


20

2. Batasan dan Ketentuan a. Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas 1) Dasar Pemilihan Puskesmas dan Kabupaten/Kota Puskesmas yang terpilih sebagai sampel berjumlah 1.328 Puskesmas dan tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Puskesmas tersebut ditetapkan berdasarkan metode proportional random sampling berbasis Provinsi sesuai jumlah dan rasio Puskesmas perawatan dan non perawatan. 2) Dasar Pemilihan Item Obat dan Vaksin Indikator Obat dan vaksin yang dipilih sebagai obat dan vaksin indikator merupakan obat

dan

vaksin

pendukung

program

kesehatan

ibu,

kesehatan

anak,

penanggulangan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Item obat dan vaksin indikator dapat dilihat pada tabel 4.

NO

NAMA OBAT

BENTUK SEDIAAN

1

Albendazol

Tablet

2

Amoxicillin 500 mg

Tablet

3

Amoxicillin

Syrup

4

Deksametason

Tablet

5

Diazepam 5 mg/mL

Injeksi

6

Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL)

Injeksi

7

Fitomenadion (Vitamin K)

Injeksi

8

Furosemid 40 mg

Tablet

9

Garam oralit

Serbuk

10

Glibenklamid

Tablet

11

Kaptopril

Tablet

12

Magnesium Sulfat 20 %

injeksi

13

Metilergometrin Maleat 0,200 mg-1 ml

injeksi

14

Obat Anti Tuberculosis dewasa

Tablet

15

Oksitosin

injeksi

16

Parasetamol 500 mg

Tablet

17

Tablet Tambah Darah

Tablet

18

Vaksin BCG

injeksi

19

Vaksin TT Vaksin DPT/ DPT-HB/ DPT-HB-Hib

injeksi

20

injeksi

Tabel 4. Daftar Item Obat dan Vaksin Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas


21

3) Contoh Perhitungan dan Formulir Pelaporan Contoh perhitungan dan format pelaporan dapat dilihat pada lampiran satu. 4) Mekanisme Pelaporan 

Periode pencatatan data di Puskesmas dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya. Jika tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka pencatatan dilakukan pada hari kerja berikutnya.



Puskesmas melaporkan data ketersediaan obat dan vaksin indikator ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal satu bulan berikutnya.



Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat tanggal lima bulan berjalan.



Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan ke Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan paling lambat tanggal sepuluh bulan berjalan melalui email [email protected] atau fax ke 021-521 4872 atau melalui surat. Pelaporan selain melalui email/fax/surat, dapat disampaikan melalui media komunikasi lainnya.

b. Indikator

Persentase

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota

yang

Melakukan

Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 1) Kriteria Skor total minimal yang digunakan sebagai standar adalah 70. Penilaian meliputi porsi sumber daya (60%) dan porsi manajemen pengelolaan (40%). 2) Bobot Penilaian, Contoh Perhitungan dan Formulir Pelaporan Bobot penilaian, contoh perhitungan dan formulir pelaporan dapat dilihat pada lampiran dua. 3) Mekanisme Pelaporan 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi berupa hasil perhitungan Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar paling lambat tanggal 1 Mei atau 1 Oktober setiap tahun. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan ke Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan berupa data rekapitulasi IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar di wilayahnya paling lambat tanggal 1 Juni atau 1 November setiap tahun melalui email [email protected] atau melalui fax ke 021-5214872 atau melalui surat, dengan menggunakan formulir pada lampiran tiga.


22



Apabila ada perubahan data Instalasi Farmasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan laporan untuk periode berikutnya dan apabila tidak ada perubahan data Instalasi Farmasi maka Kabupaten/Kota tidak perlu mengirimkan laporan untuk periode berikutnya.



Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan verifikasi atas penilaian dan skor yang diberikan oleh Kabupaten/Kota.

D. KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015-2019 Kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan didukung dengan lima keluaran yang dituangkan dalam dokumen Kertas Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagai berikut : 1. NSPK Bidang Obat Publik dan Perbekalan kesehatan 2. Paket Penyediaan Obat dan Vaksin Program Kesehatan 3. Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan 4. Data dan Informasi Publik Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan 5. Layanan Umum Masing-masing keluaran tersebut memiliki komponen kegiatan beserta anggaran yang disusun untuk periode lima tahun ke depan yang dapat dilihat pada lampiran empat.


23

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk periode lima tahun. Dokumen perencanaan ini mengacu pada rencana strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan RAK ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tidak kalah pentingnya bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan RAK ini. Selanjutnya untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan pada RAK ini, termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah peran dan fungsi yang optimal dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

***


24

LAMPIRAN 1 CONTOH PERHITUNGAN DAN FORMAT PELAPORAN INDIKATOR PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS Ketersediaan Ada / Tidak Provinsi Aceh Kab Aceh Timur No.

Nama Obat

Albendazol tab Amoxicillin 500 mg tab Amoxicillin syrup Deksametason tab Diazepam injeksi 5 mg/mL Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)

Tablet Tablet Botol Tablet Ampul

7

Fitomenadion (Vitamin K) injeksi

Ampul

8 9 10 11 12

Furosemid tablet 40 mg Garam oralit Glibenklamid Kaptopril tab Magnesium Sulfat injeksi 20 % Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml Obat Anti Tuberculosis dewasa Oksitosin injeksi Parasetamol 500 mg tab Tablet Tambah Darah Vaksin BCG Vaksin TT

6

13 14 15 16 17 18 19

Kota Banda Aceh Pksms Pksms Baiturrahman Kuta Alam

Pksms Sukajaya

Pksms Salissingan

Pksms Dungkait

Satuan Pksms Puskesmas Simpang Madat Ulim

1 2 3 4 5

Provinsi Sulawesi Barat Kota Sabang

Pksms Keude Gerobak

Kab Mamuju

Provinsi Kalimantan Timur

Kab Mamasa

Kab Majene

Pksms Pksms Pksms Messawa Tawalian Malunda

Kab Berau

Kota Bontang

Pksms Teluk Bayur

Pksms Gunung Tabur

Pksms Bontang Barat

1 1 1 1 1

1 0 0 1 1

0 1 1 0 1

0 1 1 0 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 0 1

1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 0

0 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1

0 1 1 0 1 1 0

1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 1 0 1

1 0 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

Jumlah item obat indikator yang tersedia di Puskesmas

20

16

15

13

18

19

17

18

20

15

18

16

19

17

Jumlah Puskesmas yang melapor

14

Ampul

Tablet Kantong Tablet Tablet Vial Ampul Paket Ampul Tablet Tablet Vial Vial

20 Vaksin DPT/ DPT-HB/ DPT-HB-Hib

Vial

Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di Puskesmas Persentase Ketersediaan Obat/Vaksin di Puskesmas

241

= =

(241/(14*20))*100% 86.07%


26

LAMPIRAN 2 BOBOT PENILAIAN, CONTOH PERHITUNGAN DAN FORMULIR PELAPORAN INDIKATOR PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR KABUPATEN/KOTA : ………………………………………….

Komponen

No

Subskor

Perhitungan Skor

Skor

Skor = subtotal skor x 7,5 5

=(3X7.5)/5 =4,5


=(5X7.5)/5= 7,5


=(3X7.5)/4 =5,63


=(5X7.5)/5= 7,5

Skor = Jumlah subtotal skor x 30 35

=(26X30)/35=2 2,29

Sumber Daya (A) 1

Struktur Organisasi (Bobot = 7,5) a. b. c.

2

2.2.

Penanggung Jawab Instalasi Farmasi (Bobot = 7,5) Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi) Tenaga Lainnya Jumlah Sumber Daya Manusia (Bobot = 7,5) >7 Orang 4-7 Orang <4 Orang

Biaya Biaya Biaya Biaya a. b. c.

4

5 3 1

3

5

5

Sumber Daya Manusia (Bobot = 15) 2.1.

3

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Seksi Farmasi Lain-lain/Selain a dan b

Operasional (Bobot = 7,5) Pemeliharaan Distribusi Lain-lain, contoh : biaya jaringan/modem

2 1

4 3 1

3

-

Tersedia biaya untuk ketiganya Tersedia dua jenis biaya operasional Tersedia hanya satu jenis biaya operasional

5 4 3

5

3 1

3

Sarana dan Prasarana (Bobot = 30) 4.1.

Gedung a. Status Kepemilikan 1) Milik sendiri 2) Sewa b.

c.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

Luas Gudang 1) Cukup ( Dapat menyimpan seluruh obat yang dikelola) 3 2) Tidak Cukup 2 Tersedia ruang 1) Administrasi 2) Penyimpanan Umum 3) Tempat Penyimpanan Khusus 4) Area Karantina 5) Area Distribusi/Penyerahan

Administrasi dan Pengolah Data a. Komputer b. Printer c. Software e-Logistik d. Koneksi internet

3

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 2 1

1 1

Distribusi a. Kendaraan roda empat / Sarana transportasi air b. Kendaraan roda dua

2 1

2

Pengaman a. Alarm b. Teralis c. Alat Pemadam Api Ringan/ Kebakaran d. Pagar e. Pintu ganda (non besi dan besi)

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1 1 1

1

Penyimpanan a. Rak b. Cold Chain c. d. e.

Lemari Khusus Narkotika/ Psikotropika Lemari Es Handpallet (Pallet dorong dengan mesin)

f. g. h. i. j. k.

Pallet Air Conditioning Generator Set (Genset) Trolley/ Kereta Dorong Termometer ruangan Exhause Fan

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 26

Total Skor Sumber Daya (A) = Jumlah Skor No. 1 s.d. Skor No. 4 (Komponen)


=4,5+7,5+5,63 +7,5+22,29=47 ,42

27

Pengelolaan (B) 1

2

Perencanaan (Bobot = 5) a.

Tersedia SOP Perencanaan Obat

2

b.

Tersedia SK Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT)

1

c.

TPOT mempunyai rencana kerja dan berfungsi

1

1 4

Tersedia SOP Penerimaan Obat Tersedia Buku Penerimaan Obat Tersedia petugas yang diberi tanggung jawab

2 1 1

2 1

Petugas memeriksa kesesuaian antara obat yang diterima dengan item obat yang dikirim yang tercatat pada dokumen pengiriman

1

Petugas memeriksa kondisi kemasan dan tanggal kadaluwarsanya

1

1

Skor = jumlah subskor x 5 4

=(4X5)/4= 5


=(6X5)/6= 5


=(8X5)/10 = 4


=(6X5)/6= 5


=(6X5)/8 = 3,75

Skor = subskor x 5 4

=(4X5)/4 = 5


0


=(4X5)/4 = 5

Penerimaan (Bobot = 5) a. b. c. d.

e.

3

2

1

1 1 6

Penyimpanan (Bobot = 5) a. b. c. d. e. f. g. h.

i.

Tersedia SOP Penyimpanan Obat Ruang penyimpanan terlihat bersih dan rapi Ruang penyimpanan bebas dari binatang pengerat dan serangga. Ventilasi, sirkulasi udara dan penerangan gudang cukup memadai. Obat rusak/expired disimpan terpisah Penataan stok memperhatikan tanggal kadaluwarsa Tersedia ruang yang cukup untuk bergerak

2

2

1

1

1 1

1

1 1

1 1 1

1

1

Pengelompokan dilakukan secara jenis peruntukkan (program dan non program), bentuk sediaan dan alfabetis

1

Dilakukan pengamatan mutu obat secara organoleptis dan dicatat dalam buku catatan penyimpanan obat

1 8

4

Distribusi (Bobot = 5) a. b. c. d. e.

5

7

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1 6

Pencatatan dan Pelaporan (Bobot = 5) a. b.

Tersedia SOP Pencatatan dan Pelaporan

2

Tersedia kartu stok obat untuk setiap item obat dan diisi dengan benar

1

c.

Tersedia Dokumen Dinamika Logistik Obat/ Laporan Mutasi Obat setiap bulan

1

d.

Sistem E-logistik dilaksanakan dengan baik

1

e.

Stok opname dilakukan secara periodik

1

Tersedia catatan tersendiri untuk obat rusak/ kadaluarsa

1

Verifikasi data LPLPO Puskesmas dilakukan

1

1 1 6

f. g. 6

Tersedia SOP Distribusi Obat Tersedia petugas distribusi Tersedia jadwal distribusi Tersedia dokumen penyerahan/pengiriman obat dan perbekalan kesehatan Tersedia sarana untuk repacking obat seperti kardus, plastik obat dsb

2 1 1

Supervisi dan Evaluasi (Bobot = 5) a.

Tersedia SOP Supervisi dan Evaluasi

2

2

b.

Tersedia Laporan Evaluasi terhadap Obat

1

1

c.

Tersedia dokumen hasil supervisi periode sebelumnya.

Pemusnahan (Bobot = 5) a. Tersedia SOP Pemusnahan b. Tersedia SK Tim Pemusnahan Obat c. Terlaksananya pemusnahan obat rusak/kadaluarsa d. Tersedia Berita Acara Pemusnahan Obat.

1

1 4

2 1 1 1 0

8

Pengembangan Kompetensi (Bobot = 5) a. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Puskesmas

1

1

b.

Melaksanakan Bimbingan Teknis ke Puskesmas

1

1

c.

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Puskesmas

d.

Melaksanakan Pertemuan Koordinasi dengan Puskesmas

1 1

1 1 4

Total Skor Pengelolaan (B) = Jumlah Skor No. 1 s.d. Skor No. 8 (Komponen)

=5+5+4+5+3,7 5+5+0+5 =32,75

Maka Persentase Indikator = Total Skor Sumber Daya (A) + Total Skor Pengelolaan (B)

=47,42 + 32,75 = 80,17

Porsi Sumber Daya Porsi Manajemen Pengelolaan

60% 40%


28

LAMPIRAN 3 FORMULIR REKAPITULASI INDIKATOR PERSENTASE INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR UNTUK PROVINSI

PROVINSI : ....................................................... KETERANGAN (TULIS DENGAN ANGKA 1 )

S K O R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DST.

4 6 7

JUMLAH RATA2

5 4 7

5 4 6

5 3 5

26 22 27

17 16 6 5.3

15 5

13 4.3

75 25

45 39 52 0 0 0 0 0 0 0

3 4 4

4 5 5

136 11 45.33 3.67

14 4.7

4 5 4

4 4 3

13 11 4.3 4

JUMLAH KABUPATEN/ KOTA


4 2 4

4 3 3

10 10 3 3.3

5 3 4

Tidak Sesuai Standar ( Skor < 70 )

TOTAL SUBTOTAL SKOR (A + B) SKOR PENGELOLA AN (B)

Sesuai Standar ( Skor ≥ 70 )

Pengembangan Kompetensi

Pemusnahan

Supervisi dan Evaluasi

Pencatatan dan Pelaporan

Distribusi

Penyimpanan

Penerimaan

SUBTOTAL SKOR SUMBER DAYA (A)

Perencanaan

Pengelolaan (B)

Sarana dan Prasarana

Biaya Operasional

Jumlah SDM

Penanggung Jawab IF

NAMA KABUPATEN/KOTA

Struktur Organisasi

NO.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya (A)

3 4 4

31 30 31 0 0 0 0 0 0 0

76 69 83 0 0 0 0 0 0 0

1

12 11 4 3.7

92 30.67

228 76

2

1

0

3

29

LAMPIRAN 4 MATRIKS RENCANA KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019

KINERJA OUTPUT 1: NSPK Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Anggaran : KOMPONEN : - Penyusunan dan Evaluasi Harga Obat

2015

ALOKASI ANGGARAN (dalam Juta Rupiah) 2016 2017 2018

2019

2,915.29 188.1

5,413.30 565.6

5,792.20 605.2

6,197.70 647.6

6,631.50 692.9

- Evaluasi dan Perencanaan Monitoring Harga Obat

340.4

1,117

1,194.8

1,278.4

1,367.9

- Monitoring Harga Obat di Apotek dan Rumah Sakit

312.5

759

812.2

869.1

929.9

- Penerapan e-Catalogue - Penetapan Harga Obat dalam Sistem eCatalogue

652.5 342.5

1,887.0 594.8

2,019.1 636.4

2,160.4 681.0

2,311.6 728.7

1,020.1

206.8

221.3

236.8

253.3

59.1

283.4

303.2

324.5

347.2

1,504,224.7 1,498,524.8

2,842,783.20 2,828,510.1

3,041,778.00 3,026,505.8

- Penerapan Sistem e-Monev e-Catalogue - Evaluasi Pengadaan dan Penerimaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin OUTPUT 2: Paket Penyediaan Obat dan Vaksin Program Kesehatan Anggaran : KOMPONEN : - Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan


30

3,254,702.50 3,482,531.70 3,238,361.2 3,465,046.5

- Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Bagi FKTP

-

1,005.3

1,075.7

1,151.0

1,231.5

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan Nasional

66.1

903.4

966.6

1,034.3

1,106.7

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Perbekkes Haji

143.7

270.1

289.0

309.2

330.9

- Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Sistem eLogistik

300.0

541.7

579.6

620.2

663.6

- Penerapan Sistem e-Logistik - Evaluasi Ketersediaan Obat di FKTP

306.6 -

844.3 185.3

903.4 198.3

966.6 212.1

1,034.3 227.0

- Penerapan e-Logistic & e-Catalogue (DEKON)

717.0

3,117.6

3,335.8

3,569.3

3,819.2

- Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin (DEKON)

1,276.3

3,119.9

3,338.3

3,572.0

3,822.0

- Harmonisasi & Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO), Pengelolaan Obat Satu Pintu (One Gate Policy) (DEKON)

2,890.3

4,285.5

4,585.5

4,906.5

5,249.9

11,780.64 372.4

18,456.60 618.2

19,748.60 661.5

21,131.00 707.8

22,610.10 757.3

OUTPUT 3: Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Anggaran : KOMPONEN : - Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Sektor Pemerintah


31

- Pedoman Pengelolaan Sediaan Farmasi, Vaksin dan BMHP di Puskesmas

-

495.3

530.0

567.1

606.8

- Operasional Instalasi Farmasi Pusat

312.8

137.1

146.7

157.0

168.0

- Stock Opname Obat Buffer Stock Pusat

84.8

209.6

224.3

240.0

256.8

- Penerimaan dan Stok Opname Obat dan Perbekkes Haji di Arab Saudi

1,059.4

1,130.5

1,209.6

1,294.3

1,384.9

224.1

279.7

299.3

320.2

342.6

- Pedoman Pengelolaan Obat Haji di Arab Saudi dan Embarkasi

-

392.7

420.2

449.6

481.1

- Pedoman TOT Manajemen Pengelolaan Obat Terpadu di Kabupaten/Kota

-

957.4

1,024.4

1,096.1

1,172.9

- Advokasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terpadu di Instalasi Farmasi kepada Mahasiswa Program Profesi Apoteker

-

370.7

396.6

424.4

454.1

- Advokasi Peningkatan Kapasitas Institusi dalam Management Supply Chain Sediaan Farmasi, Vaksin dan BMHP

-

949.5

1,016.0

1,087.1

1,163.2

- Pemilihan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat dan Perbekkes Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota


32

- Sosialisasi Standar Pengelolaan Sediaan Farmasi, Vaksin dan BMHP

-

560.7

600.0

641.9

686.9

2,619.9

3,613.4

3,866.3

4,137.0

4,426.6

- Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Pengelolaan Obat dan Vaksin di IF Kab/Kota (DEKON)

500.7

2,401.3

2,569.4

2,749.3

2,941.7

- Biaya Pengelolaan dan Pengemasan Kembali Obat Program di Provinsi (DEKON)

6,606.6

6,340.5

6,784.3

7,259.3

7,767.4

1,526.4 89.0

8,015.60 184.2

8,576.70 197.1

9,177.10 210.9

9,819.50 225.7

- Penyusunan Laporan Tahunan - Penyusunan Dokumen Kegiatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi

36.6 -

137.8 92.9

147.4 99.4

157.8 106.4

168.8 113.8

- Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

257.5

625.8

669.6

716.5

766.6

- Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

73.7

503.7

539.0

576.7

617.1

- Rapat Konsultasi Teknis Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

631.8

1,013.9

1,084.9

1,160.8

1,242.1

- Biaya Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan

OUTPUT 4: Data dan Informasi Publik Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan Anggaran : KOMPONEN :

- Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes


33

OUTPUT 5: Layanan Umum Anggaran : KOMPONEN :

- Pemantauan Program Obat Publik dan perbekalan Kesehatan

393.4

1,047.7

1,121.0

1,199.5

1,283.5

- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

44.4

138.2

147.9

158.2

169.3

- Bimbingan Wilayah Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes

-

2,955.6

3,162.5

3,383.9

3,620.8

- Evaluasi Kebijakan Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

296.0

316.7

338.9

362.6

- Pemantauan Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

987.2

1,056.3

1,130.3

1,209.4

- Evaluasi Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

32.6

34.9

37.3

39.9

3,982.9 2,018.3

6,636.80 2,431.3

7,101.40 2,601.5

7,598.50 2,783.6

8,130.40 2,978.5

- Peralatan dan Mesin - Penyusutan Berkas - Koordinasi Kerja Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

351.6 15.7 763.4

230.1 46.4 1,500.0

246.2 49.6 1,605.0

263.4 53.1 1,717.4

281.9 56.8 1,837.6

- Peningkatan Kinerja Pegawai Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes

440.5

446.6

477.9

511.3

547.1

- Penyelesaian Administrasi Perbendaharaan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekkes

63.8

97.2

104.0

111.3

119.1

- Penyusunan Laporan SAK dan SABMN

73.8

121.1

129.6

138.6

148.4

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor


34

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Luar Negeri

222.1

1,604.4

1,716.7

1,836.9

1,965.5

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Negeri

33.7

159.7

170.9

182.8

195.6

1,524,430

6,636.8 2,881,305.50

Total Anggaran :


35

7,101.4 7,598.5 8,130.4 3,082,996.90 3,298,806.80 3,529,723.20


36

RAK Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun

Recommend Documents