RADANA. \ Code Of..j..,\

RADANA

et .

\

Code Of

.j..,\

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK CODE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

Jakarta, 2015

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi

2

BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang

4

B. Maksud dan Tujuan

4

BAB II: VISI, MISI, dan NILAI-NILAI PERUSAHAAN A. Visi Perusahaan

6

B. Misi Perusahaan

6

C. Nilai-Nilai Perusahaan

6

D. Pedoman Perilaku

7

BAB III: KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI GCG

10

BAB IV: ORGAN PELAKSANA GCG A. Organisasi Perusahaan

12

B. Organ Utama GCG

12

C. Organ Pendukung GCG

20

BAB V: PENERAPAN GCG A. Prinsip Dasar

23

B. Urgensi GCG Bagi Perusahaan Pembiayaan

25

C. Penerapan GCG

25

D. Penilaian Implementasi GCG

26

E. Benturan Kepentingan

26

F. Pengungkapan Informasi

26

G. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

27

H. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

27

I. Pengadaan Barang dan Jasa

28

J. Penjualan dan Penghapusan Aktiva Tetap

29

K. Sumber Daya Manusia

30

L. Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan

31

PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 2

M. Teknologi Informasi

32

N. Pengarsipan

32

O. Komunikasi

33

P. Hubungan dengan Stakeholders

33

Q. Kepedulian Sosial Perusahaan

33

BAB VI : PENGENDALIAN INTERNAL A. Pengendalian Internal

34

B. Struktur Fungsi Pengawasan dan Pelaksana Pengendalian Internal

35

C. Metode Pengawasan Pengendalian Internal

36

D. Sistem Whisteblowing

BABVII : MANAJEMEN RISKO A. Kebijakan Umum Manajemen Risiko B. Kerangka Kerja Manajemen Risiko C. Pedoman Pembiayaan

37 39 40

BAB VIII : PERNYATAAN DAN LAPORAN

BAB IX : PENUTUP

42

A. Perubahan Pedoman B. Penutup

43 43


Page 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Krisis ekonomi telah melanda kawasan Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997-1998. Indonesia merasakan dampak yang cukup parah akibat krisis tersebut ditandai dengan hancurnya perusahaanperusahaan di Indonesia. Salah satu alasan kegagalan perusahaan-perusahaan tersebut dalam menghadapi krisis tersebut adalah karena buruknya praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). Beberapa praktik perusahaan di Indonesia yang bertentangan dengan konsep Good Corporate Governance (GCG) diantaranya adalah: 1. Konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan. 2. Tidak efektifnya peran Dewan Komisaris. 3. Lemahnya law enforcement. Oleh karena itu, Pemerintah dan didukung dunia usaha berupaya

mengembalikan kembali

kepercayaan terhadap dunia usaha khususnya pada sektor jasa keuangan, dengan menetapkan standarstandar dan/atau peraturan-peraturan mengenai penerapan GCG.

Berdasarkan kebutuhan dan tuntutan itulah, PT Radana Bhaskara Finance Tbk (selanjutnya disebut dengan “Perusahaan”) menyusun Pedoman Good Corporate Governance ini dalam rangka mewujudkan Perusahaan sebagai Perusahaan Publik yang handal, terpercaya, dan dipercaya oleh masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman GCGini adalah: 1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 2. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 3. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Mendorong Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.


Page 4

5. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. 6. Mengoptimalkan nilai-nilai inti Perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 7. Meningkatkan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan investor kepada Perusahaan.


Page 5

BAB II VISI, MISI DAN NILAI-NILAI INTI PERUSAHAAN

A. Visi Perusahaan Yang dimaksud dengan Visi adalah arah untuk dicapai Perusahaan dalam jangka panjang. Visi yang jelas akan membuat semua orang dalam suatu organisasi memiliki tingkat pemikiran yang sama dalam pembentukan strategi usaha, penetapan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Visi Perusahaan adalah menjadi Perusahaan Pembiayaan terdepan dan terpercaya di Indonesia.

B. Misi Perusahaan Untuk mencapai visi di atas, Perusahaan memiliki misi-misi sebagai berikut: 1.

Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia.

2.

Selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang memaksimalkan nilai pemegang saham.

3.

Senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan.

4.

Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik.

C. Nilai-Nilai Inti Perusahaan Nilai-nilai Inti Perusahaan merupakan pedoman sehari-hari bagi kinerja seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan pada Visi dan Misi Perusahaan.

Nilai-Nilai Inti Perusahaanadalah: 1. Integritas (Integrity) Kami senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan selalu mengedepankan asas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan.

2. Pengembangan berkelanjutan (Continuous development) Kami bertekad untuk senantiasa mengembangkan Perusahaan berikut sumber daya manusianya. 3. Keunggulan (Excellence) Kami terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi 4. Proaktif (Proactive) PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 6

Kami terus mencari dan mengadopsi teknik dan pendekatan baru untuk meningkatkan mutu bisnis kita. 5. Tanggungjawab (Accountability) Kami bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. 6. Kerjasama kelompok (Teamworks) Kami mendorong dan mendukung keanekaragaman tenaga kerja berdasarkan asas saling percaya dan menghormati serta bersama-sama mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan dengan berkomunikasi secara baik.

D. Pedoman Perilaku Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai inti Perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ Perusahaan dan semua karyawan Perusahaan. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis. 1. Benturan Kepentingan a. Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan Perusahaan; b. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya; c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain; d. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta; e. Dalam hal Perusahaan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Perusahaan. 2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 7

negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; c. Donasi oleh Perusahaan ataupun pemberian suatu aset Perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan; e. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 3.

Kepatuhan terhadap Peraturan a. Organ Perusahaan dan karyawan Perusahaan harus melaksanakan peraturan perundangundangan dan peraturan perusahaan; b. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan Perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan; c. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Kerahasiaan Informasi a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha; b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan Perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan; c. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan, serta pemegang saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perusahaan. 5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor a. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu; PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 8

b. Perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang nilai-nilai Perusahaan, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen lain, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman GCG ini.


Page 9

BAB III KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI GCG

Agar implementasi GCG di Perusahaan dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan kerangka kerja (framework) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organorgan GCG, pedoman-pedoman dan pelaporan-pelaporan yang relevan. Berikut ini adalah kerangka kerja implementasi GCG di Perusahaan:

Didalam kerangka kerja di atas, terlihat bahwa RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran yang penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Oleh karena itu, ketiganya disebut sebagai Organ Utama corporate governance. Dewan Komisaris dan Direksi ditunjuk oleh RUPS sebagaimana ditunjukkan dengan garis tebal (solid line) antara keduanya dengan RUPS. Garis putusputus antara Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan bahwa terdapat kewenangan tertentu dari Dewan Komisaris terhadap Direksi, misalnya menggantikan Direksi untuk sementara waktu dalam situasi tertentu. Selanjutnya Organ Utama ini akan dibantu oleh Organ-organ Pendukung, baik yang ada di tingkatan Dewan

Komisaris

seperti

Komite-komite

Komisaris,

maupun

yang

ada

di

tingkatan

Direksi/manajemen seperti Komite-komite Direksi, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Divisi PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 10

Manajemen Risiko. Organ Utama dan Organ Pendukung serta pegawai Perusahaan dilengkapi dengan pedoman (code), piagam (charter), kebijakan dan prosedur (SOP) sebagai acuan baku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perusahaan selanjutnya menerbitkan laporan-laporan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada para stakeholders Perusahaan.


Page 11

BAB IV ORGAN PELAKSANA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Organisasi Perusahaan Organisasi Perusahaan disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi, rencana kerja jangka panjang serta perkembangan industri, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Penyusunan organisasi tersebut dijabarkan ke dalam bentuk bagan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan: i. Hubungan pelaporan ii. Alur informasi iii. Tingkatan hirarki iv. Rentang pengawasan v. Pemisahan tugas dan tanggung jawab Struktur organisasi disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

B. Organ Utama Corporate Governance Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Perusahaan tersebut berpengaruh dalam menentukan arah dan mengendalikan suatu perusahaan. Dengan demikian ketiga organ ini juga sangat berpengaruh dalam implementasi GCG sehingga organ-organ ini dikenal juga sebagai organ Utama GCG.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) a. Untuk melindungi hak-hak para pemegang saham, hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan fundamental atas Perusahaan dan hak para pemegang saham, hanya dapat diputuskan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. RUPS harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; c. Keputusan-keputusan RUPS harus dibuat dengan cara yang transparan dan adil. d. Informasi dan agenda RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham agar dapat secukupnya mempelajari agenda rapat sebelum penyelenggaraan RUPS tersebut. e. Para pemegang saham dapat mengajukan hal-hal untuk dimasukkan ke dalam agenda RUPS kepada Direksi. f. Pemegang Saham juga dapat mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan mengenai agenda rapat tersebut. g. Pemegang saham harus diberikan kesempatan untuk dapat secukupnya mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan sebelum pengambilan keputusan agenda RUPS. PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 12

h. Para pemegang saham harus dapat melaksanakan hak suara mereka, baik secara langsung dengan menghadiri RUPS maupun tidak langsung dengan menunjuk wakilnya dalam RUPS. i. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus diputuskan dengan cara yang transparan dan adil. j. Salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham harus dibagikan kepada masing- masing pemegang saham bila diminta, dan risalah rapat ini harus menyebutkan suara yang dikeluarkan sehubungan dengan suatu transaksi dan asli risalah rapat tersebut harus disimpan oleh Sekretaris Perusahaan. k. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat harus diberitahukan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS.

2. DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi mencakup antara lain pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan memantau efektifitas praktik GCG, dan Manajemen Risiko yang diterapkan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi Dewan Komisaris lainnya berupa pemberian nasihat, saran dan arahan kepada Direksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Perusahaan.

a. Prinsip Dasar i. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris merupakan hak pemegang saham dan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). ii. Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris paling sedikit 30% (tiga puluh persen) merupakan anggota Komisaris Independen. iii. Sebelum menjalankan tugas dan fungsinya, para anggota Dewan Komisaris harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Page 13

b. Komposisi Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri serta kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

c. Jumlah dan Syarat Anggota Dewan Komisaris i. Tugas pengawasan di Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya adalah Komisaris Independen dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris Utama atau presiden komisaris. ii. Perusahaan yang memiliki asset lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. iii. Perusahaan yang memiliki asset lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen iv. Dengan memperhatikan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Pemegang Saham mengenai kecukupan jumlah anggota Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugas secara efektif. v. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) merupakan anggota Komisaris Independen. vi. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan: 1.

Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;

2.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

3.

Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;

4.

Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;

5.

Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

6.

Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

7.

Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:


Page 14

- pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan i. Selain syarat yang ditentukan dalam huruf d di atas, untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Independen, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan; 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, anggota DPS atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; 4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; 5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; 6. Memahami peraturan perundangan-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 7. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat; 8. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan 9. Berdomisili di Indonesia.

d. Komposisi Anggota Dewan Komisaris 1. Komposisi Dewan Komisaris merupakan perpaduan profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perusahaan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. 2. Pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri. 3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.


Page 15

e. Masa Jabatan Dewan Komisaris Tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diangkat oleh RUPS atau sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

f. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tata cara pelaksanaan tugas dan ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman GCG ini.

3. DIREKSI Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau keputusan RUPS.Dalam pengurusan Perusahaan, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas, dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas.

a. Prinsip Dasar 1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi merupakan hak pemegang saham dan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). 2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan para anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Sebelum pengangkatan, para anggota Direksi harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Komposisi Direksi Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.


Page 16

c. Jumlah dan Syarat Anggota Direksi i.

Tugas pengurusan Perusahaan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Apabila diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan.

ii. Dengan mempertimbangkan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan, Direksi dapat mengusulkan kepada Dewan Komisaris mengenai kecukupan jumlah anggota Direksi agar dapat menjalankan tugas secara efektif. Atas usulan tersebut, Dewan Komisaris selanjutnya menyampaikan kepada Pemegang Saham. iii. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direksi adalah Direktur Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. iv. Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Syarat formal, meliputi: i. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ii. Cakap melakukan perbuatan hukum; iii. Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan; iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan; v. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; vi. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama masa menjabat: a.

tidak pernah dinyatakan pailit

b.

tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

c.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

d.

tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau angota Dewan Komisaris yang selama menjabat: 

pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan



pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan

 pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 17

menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. vii. Memiliki keahlian, integritas, kemampuan dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan; viii. Memahami masalah manajemen Perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan; ix. Telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Syarat materiil, meliputi: 1. Integritas dan moral; 2. Kompetensi teknis/keahlian yaitu yang bersangkutan memiliki pengalaman, keahlian, dan kepemimpinan; 3. Psikologis, yaitu yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi; c. Syarat khusus, meliputi: 1. Salah satu Direksi harus berpengalaman operasional di bidang perusahaan pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 2. Wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi padaperusahaan pembiayaan lain; 3. Direksi Perusahaan hanya diperkenankan merangkap jabatan sebagai Komisaris pada 1 (satu) perusahaan pembiayaan lain; 4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 5. Persyaratan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain syarat yang ditentukan dalam angka 4, untuk dapat diangkat sebagai Direktur Independen sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum diangkat sebagai Direktur Independen;

b.

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan;

c.

Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;

d.

Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan selama 6 (enam) bulan sebelum diangkat sebagai Direktur Independen;

e.

Masa Jabatan Direktur Independen maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.


Page 18

d. Pembagian Tugas Direksi 1.

Komposisi Direksi merupakan perpaduan profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perusahaan sehingga memungkinkan dilakukan proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera.

2.

Pembagian tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas, Direksi dapat menetapkan pembagian tugas di antara anggota Direksi dengan berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.

3.

Jabatan Direksi dilaksanakan secara kolektif (board), dimana kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.

e. Masa Jabatan Direksi Masa jabatan Direksi di atur menurut ketentuan sebagai berikut: 1.

Tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, masa jabatan anggota Direksi adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diangkat oleh RUPS.

2.

Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan yang bersangkutan: a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. Melalaikan kewajibannya sebagai Direksi sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; c. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; f. Mengundurkan diri; g. Alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan seperti terjadi ketidakharmonisan antar anggota Direksi atau antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris; h. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi; i. Melakukan rangkap jabatan yang dilarang bagi anggota Direksi oleh peraturan perundang-undangan;


Page 19

j. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

f. Pelaksanaan Tugas Direksi Tata cara pelaksanaan tugas dan ketentuan lebih lanjut tentang Direksi diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman GCG ini.

C. Organ Pendukung Corporate Governance Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance adalah Komite-komite Dewan Komisaris, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Divisi Manajemen Risiko serta komite-komite yang dibentuk untuk membantu Direksi. 1. Komite-komite yang membantu tugas Dewan Komisaris Komite-komite Dewan Komisaris adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris baik untuk memenuhi ketentuan yang berlaku atau karena komite-komite ini dipandang perlu untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. a. Komite Audit Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: i.

Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

ii.

Perusahaan telah menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko dan GCG;

iii.

Fungsi audit eksternal dan audit internal telah berjalan dengan baik.

b. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memberikan masukan terhadap remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk metode penentuannya serta membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.Rincian tugas komite-komite Komisaris serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya diatur dalam Board Manual yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

2. Audit Internal Audit Internal adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi audit Internal. PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 20

Audit Internal mempunyai kedudukan dan bertanggung jawab langsung kepadaPresiden Direktur untuk menjamin independensi dalam penampilan dan independensi dalam kenyataan (independency on appereance and in fact) dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Divisi Audit Internal adalah unit kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, yang fungsinya sebagai berikut: a. Melakukan analisis dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal, tata b. Kelola teknologi informasi, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan. c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta memberikan saran perbaikan di bidang operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. d. Sebagai mitra strategik dari setiap unit dalam melaksanakan fungsi assurance and consultancy. e. Sebagai mitra kerja dari Komite Audit dan auditor eksternal.

3. Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi. Setiap informasi yang di yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi: b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan. d. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. e. Sebagai penghubung atau contact person antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 21

f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi : i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan; i. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; ii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; iv. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.


Page 22

BAB V PENERAPAN GCG

A. Prinsip-Prinsip GCG

GCG adalah suatu system atau struktur yang menerapkan prinsip-prinsip: 1. Transparansi (Transparancy) Terkait dengan prinsip untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip ini adalah: a.

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

b.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.

c.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d.

Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas

merupakan

prasyarat

yang

diperlukan

untuk

mencapai

kinerja

yang

berkesinambungan. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah diantaranya:


Page 23

a.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai inti Perusahaan (core values), dan strategi Perusahaan.

b.

Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ Perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

c.

Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan.

d.

Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja yang konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

e.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pokok-pokok pelaksanaannya adalah: a.

Organ Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).

b.

Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. a.

Masing-masing organ Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b.

Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.


Page 24

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan dari prinsip ini adalah: a.

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

b.

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.

c.

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

B. Urgensi GCG Bagi Perusahaan Pembiayaan Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memegang peranan yang penting dalam perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi yang ketat pada industri pembiayaan oleh Pemerintah dan otoritas pasar modal di Indonesia, termasuk dalam peraturan terkait dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

C. Penerapan GCG Penerapan GCG merupakan syarat mutlak bagi Perusahaan dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham (shareholders value), melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan-undangan serta penerapan nilai-nilai etika yang berlaku umum (sebagaimana diatur dalam code of conduct) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham. Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, perlu adanya partisipasi dari stakeholders dalam memberikan umpan balik atas penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut.


Page 25

D. Penilaian Implementasi GCG 1. Perusahaan melakukan penilaian atas pelaksanaan GCG, bisa dalam bentuk self assessment maupun dibantu oleh konsultan minimal satu kali dalam setahun 2. Kesimpulan umum hasil assessment pelaksanaan GCG harus disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi 3. Perusahaan meyampaikan hasil assessment pelaksanaan GCG pada laporan tahunan Perusahaan. E. Benturan Kepentingan 1. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis individu Direksi, Dewan Komisaris, atau jajaran manajemen Perusahaan sehingga individu

tersebut

tidak dapat bertindak independen

dan dapat

merugikan Perusahaan. Benturan kepentingan antara lain disebabkan sebagai berikut: a. Menerima barang atau manfaat

yang

dapat

mempengaruhi atau dipandang

mempengaruhi independensi dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan. b. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pemasok atau calon pemasok dalam lingkup usaha Perusahaan. c. Mempunyai hubungan keluarga hingga tingkat kedua dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Penanganan benturan kepentingan a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib segera mengungkapkan potensi benturan kepentingan b. Jika terdapat potensi benturan kepentingan di jajaran manajemen, maka potensi benturan kepentingan ini harus segera dilaporkan kepada atasannya. c. Individu yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat dalam suatu rapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak. Hal ini dicatat dalam risalah rapat.

F. Pengungkapan Informasi a. Perusahaan mengungkapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK dan Bursa Efek Indonesia) sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. b. Perusahaan mengungkapkan informasi kepada stakeholders melalui media Laporan Tahunan, Website Perusahaan dan media lainnya serta menyediakan jalur komunikasi dari stakeholders ke Perusahaan. PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 26

c. Pengungkapan informasi kepada stakeholders terkait tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban bagi Perusahaan untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis.

G. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) a. Dalam rangka penyusunan RJPP Perusahaan sekurang-kurangnya harus tercakup: i.

Identifikasi visi dan misi serta tujuan yang hendak dicapai Perusahaan dalam 5 tahun kedepan.

ii. Hasil analisis SWOT (Strength Weakness Opportunities Threats). iii. Hasil analisis perkembangan ekonomi nasional dan international. iv. Analisis profil risiko Perusahaan secara keseluruhan. b. Perusahaan harus menyusun Rencana Kerja Perusahaan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mengarahkan kegiatan Perusahaan agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehatihatian dan pengelolaan perusahaan yang sehat.

H. Rencana Kerja da Anggaran Tahunan (RKAT) a. Direksi dibantu Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi menyusun RKAT untuk kemudian ditelaah Dewan Komisaris dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. b. Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan disusun secara sitematis, akurat dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal-hal sebagai berikut: i.

Visi, Misi, Paparan Nilai Inti dan Nilai-nilai kepemimpinan perusahaan.

ii.

Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis secara korporat.

iii.

Gambaran realiasi anggaran tahunan berjalan.

c. Rencana kerja Perusahaan berisi, namun tidak terbatas pada: i.

Visi, Misi, Paparan nilai-nilai inti dan nilai-nilai kepemimpinan perusahaan

ii.

Pernyataan tujuan 5 tahunan perusahaan.

iii. Anilis Eksternal: Makro dan industri iv. Analis Internal: Aset Berwujud dan Tak Berwujud. v.

Formulasi strategi dalam bentuk hasil analisis SWOT.

vi. Peta strategi perusahaan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). vii. Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator/KPI) secara korporat. viii. Inisiatif strategis perusahaan, berupa proyek-proyek untuk mendukung pencapaian strategi perusahaan dan yang diturunkan menjadi aktivitas di tingkat operasional. d. Anggaran tahunan Perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari: i.

Anggaran Pendapatan


Page 27

-

Kegiatan operasional

-

Kegiatan opersional lainnya

ii.

Anggaran Pengeluaran

-

Biaya bunga

-

Kegiatan operasional

-

Rencana pengeluaran gaji dan benefit perusahaan

iii. Anggaran Investasi e. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menetapkan sasaran maupun perhitungan anggaran harus dijabarkan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. f. Perusahaan menetapkan mekanisme pengkajian asumsi yang dipakai dalam perhitungan anggaran serta memiliki mekanisme pengawasan untuk menguji validitas asumsi dan perhitungan yang digunakan dalam menyusun anggaran tahunan. g. Anggaran tahunan Perusahaan disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

I. Pengadaan Barang dan Jasa 1. Permohonan pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya dilaksanakan bila sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh RUPS. 2. Perusahaan memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan pengadaan barang dan/atau jasa telah sesuai dengan RKAT dan telah disetujui pejabat sesuai otoritas. 3. Dalam hal tertentu proses pengadaan barang dan jasa serta pemilihan vendor bisa dilakukan dengan membentuk tim, tim bisa dibentuk dari departemen General Affair yang memiliki kompetensi, integritas, dan kualifikasi teknis 4. Apabila terdapat kebutuhan pengadaan barang dan jasa di luar yang tercantum dalam RKAT, maka mekanisme pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 5. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ada beberapa metode yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut : a. Pembelian biasa b. Pembelian kredit c. Sewa biasa d. Sewa beli 6. Perusahaan menyediakan sarana database yang berfungsi sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan permohonan pengadaan dan pemilihan pemasok. Prinsip pengadaan barang dan jasa harus meliputi hal sebagai berikut : 1. Efisien 2. Efektif PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 28

3. Transparan 4. Terbuka 5. Bersaing 7. Pemilihan pemasok mengacu pada daftar pemasok (Vendor Master Data) dan disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan barang dan/atau jasa, berkompetensi serta mampu menyediakan kebutuhan tersebut secara berkesinambungan. 8. Pemilihan pemasok harus dilakukan dengan memastikan bahwa Perusahaan mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan permohonan berkualitas, harga yang wajar dan kompetitif serta pada waktu yang tepat. 9. Metode pembelian yang dapat dilakukan oleh Perusahaan untuk memenuhi permintaan barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut : a. Perbandingan harga, dilakukan dengan mengundang / meminta penawaran minimal dari 3 (tiga) pemasok b. Pembelian langsung, merupakan pengadaan barang / jasa secara langsung ke supplier setempat atau terdekat dengan mengacu pada harga umum di pasaran, tanpa ada penawaran secara tertulis dari supplier terlebih dahulu. Metode ini berlaku sesuai persyaratan pada Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan. c. Penunjukan langsung, merupakan pengadaan barang / jasa yang dilakukan secara langsung ke satu supplier dengan tetap menggunakan penawaran tertulis. Metode ini berlaku sesuai persyaratan pada Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan. d. Tender,merupakan pengadaan barang / jasa dilakukan secara terbuka untuk seluruh supplier yang dianggap mampu mengerjakan / menyediakan dan mengikuti tata cara pelelangan sesuai persyaratan pada Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan. 10. Perjanjian / kontrak harus melalui penelaahan unit yang membawahi bidang legal sebelum ditandatangani oleh pejabat sesuai otorisasi. 11. Perusahaan memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa barang

yang

dipesan telah sesuai dengan permohonan, proses pemilihan pemasok telah berjalan dengan transparan, independen, wajar dan setara 12. Perusahaan memiliki mekanisme evaluasi kinerja pemasok yang dilakukan secara periodik. J. Penjualan dan Penghapusan Aktiva Tetap 1. Pedoman penjualan dan penghapusan aktiva tetap ini diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) dimana setiap perusahaan harus menjalankan aturan yang tertuang dalam SOP tersebut 2. Ruang lingkup dari penjualan dan penghapusan aktiva tetap terbagi atas : a. Aturan mengenai klasifikasi penghapusan aktiva tetap, dengan dibagi menjadi: PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 29

1. Aktiva Rusak 2. Aktiva Jual b. Kebijakan penjualan dan penghapusan aktiva tetap c. Proses atau prosedur penjualan dan penghapusan aktiva tetap 3. Dalam hal ini pihak – pihak yang berwenang dalam penjualan dan penghapusan aktiva tetap yaitu : 1. Direksi 2. HC & GA Division 3. IT Division 4. Accounting & Tax Division 4. Apabila pihak – pihak yang berwenang sudah menyetujui penjualan dan penghapusan aktiva tetap perusahaan yang diajukan maka yang perlu dilanjutkan proses hingga penghapusan aktiva tetap selesai sebagai berikut : 1. Dibuatkan pengajuan Berita Acara Penghapusan Aktiva Tetap (Fixed Asset) dengan melampirkan foto dan keterangan 2. Dan melanjutkan dengan pembuatan laporan penjualan dan penghapusan aktiva tetap (Fixed Asset) K. Sumber Daya Manusia 1. Perusahaan memiliki perencanaan kebutuhan pegawai dengan mengacu pada kebutuhan Perusahaan berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan RKAT. 2. Unit yang menangani Sumber Daya Manusia (SDM) menyediakan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi posisi-posisi pada struktur organisasi sehingga Perusahaan dapat beroperasi dengan optimal. 3. Perusahaan memiliki kebijakan terkait kepegawaian yang sekurang-kurangnya mengatur: a. Remunerasi/bonus b. Kebijakan waktu kerja dan cuti c. Disiplin kerja d. Hubungan Industrial e. Pengembangan, pengangkata, pemberhentian dan mutasi/rotasi pegawai f. Penilaian kinerja. 4. Perusahaan memiliki program suksesi yang di review secara periodic 5. Fungsi yang menangani Sumber Daya Manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi kebijakan dan prosedur yang menyangkut kepegawaian, namun tidak terbatas pada: a. Pelaksanaan GCG dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan. b. Kriteria penilaian kinerja serta metode perhitungan remunerasi/bonus pegawai. PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 30

c. Kebijakan lainnya yang menyangkut jenjang karir, rotasi dan mutasi, kesejahteraan dan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan pegawai. 6. Perusahaan memiliki mekanisme pengendalian untuk memberikan kecukupan keyakinan bahwa setiap penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan serta pemberian sanksi telah berjalan sesuai dengan

pedoman

kepegawaian, dapat dipertanggunjawabkan, wajar dan

setara. 7. Perusahaan menetapkan KPI (Key Perfomance Indicators) yang relevan dan seimbang sebagai media penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan serta pemberian sanksi. 8. KPI harus dapat dimengerti, dapat dilaksanakan, dapat diukur dan sejalan dengan strategi Perusahaan.

L. Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan 1. Keuangan (Pendanaan) Perusahaan memiliki sistem pengelolaan pendanaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kecukupan kas Perusahaan dapat memenuhi tuntutan kegiatan operasional Perusahaan serta membiayai kegiatan Utama Perusahaan dan Investasi. 2. Akuntansi a. Perusahaan melakukan pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). b. Perusahaan memiliki kebijakan dan pedoman akuntansi yang sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang diterima secara umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAP). c. Perusahaan memiliki catatan keuangan Perusahaan yang dibuat secara akurat, tepat waktu dan lengkap, serta dipelihara dan disimpan untuk seuatu periode tertentu sesuai ketentuan perundangan-undangan atau peraturan yang berlaku. d. Perubahan atas prinsip akuntansi yang diterapkan harus mendapat persetujuan dari Direksi, diketahui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam laporan keuangan Perusahaan. Perubahan prinsip akuntansi yang berpengaruh material pada periode berjalan atau dapat berpengaruh material pada periode yang akan datang harus diungkapkan beserta alasan perubahannya, sesuai dengan prinsip akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum. 3. Perpajakan a. Perusahaan wajib memenuhi dan melaksanakan semua peraturan perpajakan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. b. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perpajakan yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan diperbaharui secara rutin.


Page 31

c. Dalam hal terjadi kelebihan bayar atas pajak-pajak yang telah dibayar, maka Perusahaan memiliki mekanisme untuk melakukan kompensasi atas kelebihan bayar tersebut pada pelaporan pajak periode berikutnya.

M. Teknologi Informasi 1. Perusahaan memiliki kebijakan terkait teknologi informasi (TI) yang sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berkut: a. Manajemen TI Perusahaan termasuk manajemen data center dan disaster recovery center. b. Pengembangan dan pengadaan TI Perusahaan. c. Operasional TI Perusahaan. d. Jaringan komunikasi dan data Perusahaan. e. Pengamanan TI Perusahaan f. Business Continuity Plan g. Disaster Recovery Plan h. End user computing. 2. Dalam menyelenggarakan TI, Manajemen harus menerapkan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang meliputi penyusunan rencana strategic pengembangan teknologi informasi, proses-proses penyelenggaraan TI dan sumber daya manusia TI guna mendukung tercapainya sasaran strategis Perusahaan. 3. Melaksanakan fungsi audit internal TI dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Menyiapkan kebijakan dan prosedur terkait serta memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dalam hal TI. 5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Perusahaan mengenai keamanan system, serta risiko terkait TI. 6. Menguji segi-segi keamanan TI Perusahaan, business continuity plan dan disaster & recovery plan (DRP) Perusahaan secara periodic.

N. Pengarsipan Map Aplikasi 1. Perusahaan memiliki kewajiban melakukan penyimpanan map aplikasi yang berisikan syarat kelengkapan dokumen konsumen dan dokumen perjanjian antara perusahaan dan konsumen. 2. Unit bagian pengarsipan mempunyai tanggung jawab dalam melakukan proses penyimpanan dan melakukan kontrol secara periodic. 3. Perusahaan memiliki kebijakan yang terkait dengan proses pengarsipan antara lain : a. Prosedur penyimpanan map aplikasi PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 32

b. Prosedur peminjaman map aplikasi c. Prosedur pengembalian map aplikasi d. Prosedur pemusnahan map aplikasi 4. Perusahaan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di cabang. 5. Perusahaan memiliki sistem yang mengakomodir pengarsipan map aplikasi dari penyimpanan sampai dengan pemusnahan. O. Komunikasi 1. Dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan pihak eksternal, Perusahaan mengungkapkan informasi secara wajar, setara dan transparan. 2. Setiap informasi mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik harus akurat, informatif, jelas dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

P. Hubungan dengan Pemegang Saham 1. Dalam berhubungan dengan pemegang saham, Perusahaan menerapkan kebijakan saling menghargai (mutual respect), wajar, setara dan transparan. 2. Perusahaan memiliki mekanisme komunikasi dalam berhubungan dengan pemegang saham. 3. Perusahaan membuka diri dan menampung rekomendasi maupun pendapat yang diberikan pemegang saham untuk kepentingan Perusahaan serta memberik tanggapan atas rekomendasi maupun pendapat tersebut bila diperlukan.

Q. Kepedulian Sosial Perusahaan 1. Perusahaan mewujudkan keperdulian sosial dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan pemegang saham Perusahaan. 2. Perusahaan

menyusun

program

kepedulian

sosial

perusahaan

(corporate

social

responsibility/CSR) dengan tujuan untuk menumbuhkan citra positif dan serta mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan. 3. Perusahaan mengungkapkan program CSR yang telah dilaksanakan pada laporan tahunan Perusahaan.


Page 33

BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

A. Pengendalian Internal 1. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan dari aktivitas operasional, kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan serta kehandalan pelaporan keuangan. 2. Pengendalian internal meliputi aspek-aspek keuangan, non keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dalam kerangka pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan perundangan-undangan serta penyiapan dan penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Struktur pengendalian internal Perusahaan sekurang-kurangnya terdiri atas:

B. Struktur Fungsi Pengawasan dan Pelaksana Pengendalian Internal 1. Fungsi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahan dari pengendalian internal. Aktivitas pengendalian internal memerlukan pengawasan sehingga manajemen memiliki kecukupan keyakinan bahwa proses pengendalian internal tersebut telah berjalan sesuai PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 34

rancangan yang telah disusun dan disetujui bersama. Struktur fungsi yang melaksanakan pengawasan pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Dewan Komisaris b. Direksi c. Komite Audit d. Audit Internal e. Satuan kerja yang bertugas mengawasi realisasi anggaran Perusahaan f. Auditor Eksternal. 2. Fungsi yang melakukan kegiatan pengawasan harus memiliki sikap independen serta dapat mempertanggungjawabkan aktivitasnya secara transparan dan wajar. 3. Fungsi pengawasan dan pengendalian internal Perusahaan melekat dalam seluruh aktivitas Perusahaan: a. Pada tiap direktorat, divisi dan unit. b.Berhubungan dengan penggunaan dan realisasi anggaran. c. Berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa. d.Berhubungan dengan aktivitas operasional. 4. Dalam menjalankan fungsinya, fungsi pengawasan dan pengendalian internal harus mengacu pada kegiatan dalam mitigasi risiko serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan serta bekerja sama dengan fungsi yang menjalankan manajemen risiko.

C. Metodologi Pengawasan dan Pengendalian Internal 1. Metodologi perencanan pengendalian internal harus mencakup: a. Kelancaran piutang pembiayaan. b. Kecukupan pendanaan c. Pengamanan aset Perusahaan d. Efektivitas dan efisiensi operasional e. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan f. Penyiapan pelaporan keuangan Dengan mempertimbangkan system check and balance serta pemisahan tugas dan tanggung jawab. 2.Metode pengawasan yang diterapkan harus berbasis risiko yang muncul pada proses bisnis Perusahaan (risk based), peningkatan nilai strategis dan operasional Perusahaan (value based), dan kepatuhan atas peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance based). a. Risk based, merupakan kajian atas proses bisnis berdasarkan pertimbangan risiko dan memfokuskan pendekatan audit atas area-area yang berisiko tinggi. PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

Page 35

Pendekatan risk based audit ini menjadikan fngsi pengawasan dan pengendalian sebagai mitra strategis baik bagi auditee maupun bagi Perusahaan. b. Value based, merupakan kajian atas potensi dalam peningkatan nilai strategis dan operasional Perusahaan. c. Compliance based, merupakan kajian atas kepatuhan terhadap sistim dan prosedur serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sistem Whistleblowing Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan GCG sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Komitmen ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan bagi setiap karyawan Perusahaan untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis serta peraturan peraturan yang berlaku. Kesempatan ini merujuk pada kebijakan internal yang

berlaku

bahwa

setiap karyawan berkewajiban untuk melaporkan atas pelanggaran etika bisnis serta peraturan yang berlalu

yang ditemuinya kepada pihak manajemen Perusahaan untuk menghindari pelanggaran

tersebut berdampak negatif terhadap kinerja Perusahaan. 1.

Penyampaian Laporan Pelanggaran Penyampaian laporan pelanggaran mengenai segala bentuk praktek kecurangan dan/atau penyimpangan (fraud) yang terjadi di Perusahaan dilakukan melalui “INFO” yang mulai aktif dijalankan sejak tahun 2013.

2.

Perlindungan bagi Whistle Blower Seorang

“whistleblower”

dapat

dengan

mudah

dan aman menyampaikan informasi

kecurangan dan/atau penyimpangan melalui “INFO” dan kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Perusahaan. 3.

Penanganan Pengaduan Setiap laporan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan melalui “INFO” akan ditindaklanjuti dengan proses identifikasi, investigasi dan solusi/perbaikan.

4.

Pihak yang Mengelola Pengaduan Semua pelaporan pelanggaran melalui “INFO” dikelola oleh Unit Audit Internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal.


Page 36

BAB VII MANAJEMEN RISIKO A. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Risiko merupakan potensi atas terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian diluar perkiraan Perusahaan. Manajemen Risiko adalah serangkaian kebijakan,

prosedur,

kontrol

dan

metodologi

yang

diterapkan

untuk

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengelola risiko-risiko yang muncul dari setiap aktivitas Perusahaan. Direksi memberikan tugas kepada Divisi Manajemen Risiko sebagai unit yang melakukan peringatan dini (early warning) terhadap risiko-risiko yang dapat mengancam perusahaan.Dari hasil analisa tersebut dihasilkan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh unit kerja dalam rangka pengendalian risiko. Sehubungan dengan adanya kebutuhan internal yang memerlukan pengelolaan risiko dengan baik, Perusahaan mengeluarkan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan. Perusahaan mengadopsi standar ISO 31000:2009 Risk Management – Principle and Guidelines.Pemilihan ISO 31000:2009 dengan pertimbangan bahwa telah digunakan secara global (internasional) dan sesuai dengan bisnis yang dikelola oleh perusahaan.

Filosofi Risk Management yang diterapkan dalam perusahaan yaitu : 1. Risiko harus dikelola dan tidak diabaikan, 2. Mengelola risiko adalah tanggung jawab semua orang, dan 3. Setiap karyawan diharapkan untuk menyadari risiko yang terkait dengan pekerjaannya dan mengelolanya secara proaktif (Everybody is Risk Manager). Manajemen risiko dilaksanakan oleh unit-unit kerja perusahaan (Divisi, Departemen, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang), bukan oleh Divisi Manajemen Risiko.Manajemen risiko menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas seluruh unit perusahaan. Fungsi fasilitator dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk memfasilitasi seluruh unit perusahaan dalam

melaksanakan manajemen risiko, khususnya dalam pelaksanaan proses manajemen risiko.

Gambar 1.Hubungan antara Prinsip-prinsip manajemen risiko, Kerangka kerja dan Proses. Prinsip-prinsip manajemen risiko menentukan sebelas prinsip yang perlu dipahami dan diterapkan pada kerangka kerja dan proses manajemen risiko untuk memastikan efektivitasnya. Sebelas prinsip tersebut adalah: 1. Memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi 2. Bagian terpadu dari seluruh proses organisasi 3. Bagian dari pengambilan keputusan 4. Secara khusus menangani ketidakpastian 5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu 6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia 7. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 8. Mempertimbangkan faktor budaya dan manusia 9. Transparan dan inklusif 10. Dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan 11. Memfasilitasi perbaikan berkesinambungan dan pemberdayaan organisasi


38

B. Kerangka kerja manajemen risiko: 1. Pemberian mandat dan komitmen Pemberian mandat dan komitmen merupakan hal yang sangat penting karena menentukan

akuntabilitas,

kewenangan,

dan

kapabilitas

dari

pelaku

manajemen risiko. 2. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko 3. Penerapan manajemen risiko Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses manajemen risiko yang diatur dalam kebijakan Penerapan Manajemen Risiko. 4. Monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko Dalam penerapan manajemen risiko, perlu dilakukan monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko. 5. Perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berkelanjutan Setelah itu, kerangka kerja manajemen risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko yang andal. Proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko, karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Proses manajemen risiko terdiri dari tiga proses besar yaitu menetapkan konteks, penilaian risiko (mencakup 3 hal yaitu: identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko), dan penanganan risiko. Ketiga proses besar tersebut didampingi oleh dua proses yaitu komunikasi dan konsultasi serta monitoring dan review. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk: 1.

Pelaksanaan aktivitas dan proses manajemen risiko perusahaan.

2.

Menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan risiko.

Kehadiran Divisi Manajemen Risiko di dalam proses manajemen perusahaan juga dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dianggap memiliki risiko PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

39

yang tinggi. Menyadari bahwa target perusahaan cukup berat yang memerlukan inovasi, agresifitas dan ekspansi, maka dibutuhkan analisis dan opini manajemen risiko dalam rangka pengendalian risiko. Divisi Manajemen Risiko, bersama-sama dengan unit kerja, melakukan upaya-upaya mitigasi risiko.

C. Pedoman Pembiayaan 1. Jenis Pembiayaan Fokus utama kegiatan usaha Perusahaan adalah Pembiayaan Multiguna (konsumsi) dan skema yang digunakan adalah pembelian dengan pembayaran secara angsuran (installment financing).Jenis Pembiayaan Multiguna (konsumsi) yang menjadi target perusahaan adalah pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan properti. Pembiayaan kendaraan bermotor dan properti lebih aman karena pada umumnya berasal dari sumber pembayaran tetap, terdapat agunan berupa dokumen kepemilikan kendaraan, dokumen kepemilikan properti, proses pembiayaan tidak rumit, dan struktur pembiayaan serta terms & conditions yang sederhana. Produk Pembiayaan akan diatur dalam Kebijakan Pembiayaan.. Penambahan jenis pembiayaan dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris. Penyaluran pembiayaan Perusahaan diberikan dalam mata uang Rupiah. 2. Tingkat konsentrasi penyaluran pembiayaan Manajemen Portofolio merupakan salah satu aspek penting dalam penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan harus memperhatikan besaran Exposure dan Counterparty (debitur), lokasi geografis, target pasar, dan portofolio lain. Penyaluran Pembiayaan dengan nominal pembiayaan yang kecil akan memiliki risiko bawaan yang lebih rendah dibandingkan dengan portofolio yang terdiri dari pembiayaan dengan nominal besar. Untuk melakukan pengendalian terhadap penyaluran pembiayaan maka Financing Policy akan mengatur persetujuan pembiayaan berdasarkan nilai nominal pembiayaan. Penyaluran pembiayaan pada umumnya akan terkonsentrasi pada lokasi dimana terdapat network perusahaan. mempertimbangkan

kondisi

Penentuan lokasi network perusahaan perlu geografis

dan

diputuskan

melalui

komite

NetworkDevelopment. PT Radana Bhaskara Finance Tbk – Pedoman GCG

40

Sektor ekonomi/ industri yang rentan dipengaruhi oleh siklus usaha dan kondisi perekonomian akan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor ekonomi yang cenderung tidak terkena imbas dari perubahan kondisi ekonomi. Untuk melakukan pengendalian terhadap penyaluran pembiayaan pada sektor ekonomi/ industri tertentu diatur dalam Kebijakan Pembiayaan. Penyaluran pembiayaan perlu mempertimbangkan target pasar, dimana pada umumnya pembiayaan kepada debitur yang didominasi pegawai berpenghasilan tetap akan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan kepada debitur yang didominasi profesional atau wiraswasta. Penyaluran pembiayaan juga perlu memperhatikan kategori portofolio seperti portofolio jenis kendaraan, jenis properti dan portofolio struktur pembiayaan. 3. Proses penyaluran pembiayaan Proses penyaluran pembiayaan perlu memperhatikan skema penyaluran pembiayaan yang akan diberikan, kepada siapa diberikan, tujuan penggunaan, jumlah penyaluran pembiayaan, dan kapan penyaluran pembiayaan diberikan. Penyaluran pembiayaan perlu melakukan analisis secara komprehensif terhadap setiap penyaluran pembiayaan yang diberikan berdasarkan sistem peringkat (credit scoring) dan analisa 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Untuk pembiayaan syariah maka setiap mengeluarkan produk pembiayaan syariah yang baru, harus melakukan konsultasi dengan DPS berkaitan tentang akad pembiayaan, produk pembiayaan dan praktek pemasaran dari produk pembiayaan syariah tersebut.


41

BAB VIII PERNYATAAN DAN LAPORAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan wajib menandatangani Surat Pernyataan ketaatan kepada Pedoman GCG ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Selain itu setiap anggota manajemen diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan, apabila: 1.

Memiliki saham Perusahaan, yang harus dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kepemilikan berlaku efektif;

2.

Menjadi anggota Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite atau pengurus lainnya di perusahaan atau lembaga atau badan lain, yang harus dilaporkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan berlaku efektif;

3.

Menjadi anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang harus dilaporkan paling lambat 5 (lima)hari kerja setelah pengangkatan berlaku efektif;

4.

Menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah, yang harus dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencalonan resmi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah/Pusat.


42

BAB IX PENUTUP

A. Perubahan Pedoman 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutahirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan serta perubahan lingkungan usaha. 2. Permintaan perubahaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Setiap perubahan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Penutup 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini digunakan sebagai acuan Utama dalam implementasi GCG oleh RUPS, Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai. 2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini tetap mengacu pada ketentuan/peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini efektif sejak disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahan.


43

IlADANl[

PEDO]\IAN

TAT KtrLOLA

PI Rrdrn8 Bhaskrr

PT

PER

rine ncc

Tbk

Rrd,nr Btuskm Fin,iceTbk

q-o^t ,@. !h!r.!4E:a

RADANA. \ Code Of..j..,\

Recommend Documents