PENJELASAN KOMISI VIII DPR RI ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
RABU, 20 JANUARI 2016
JAKARTA
KOMISI VIII DPR RI
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
• Yang terhormat Saudara Menteri Menteri Sosial Rl, Menteri Dalam Negeri Rl, Menteri
Perhubungan Rl, Menteri Pekerjaan Umum Rl,
Menteri Perumahan Rakyat Rl,
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl, serta Menteri Hukum dan HAM Rl. •
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR Rl;
Hadirin yang berbahagia.
Marilah kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat
Allah Yang Maha Kuasa, karena atas ridhaNya,
bahwa hari ini akan menjadi
momentum yang penting, karena kita secara bersama membuktikan komitmen
untuk memberikan perlindungan dan
jaminan atas hak-hak Peyandang
Disabilitas yang hams diatur melalui Undang-Undang inlsiatif
tentang Penyandang Disabilitas
penjelasan
melalui sebuah RUU
dan ijinkan saya menyampaikan
Komisi VIII DPR Rl terhadap RUU Tentang Penyandang
Disabilitas.
Sebagaimana kita ketahui, sejalan dengan tugas dan fungsinya di bidang
pengawasan, legislasi dan anggaran, maka DPR Rl bersepakat melakukan
inisiasi dan mengusulkan RUU Tentang Penyandang Disabilitas. Kehendak DPR Rl ini tentunya merupakan perwujudan Komitmen DPR Rl di bidang Legislasi dalam
upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
warga negara penyandang disabilitas.
Hadirin yang kami hormati,
Kewenangan pengusulan RUU
DPR
Rl,
dalam
hal
ini
Komisi VIII
DPR
Rl dalam
tersebut di atas tentunya merupakan hak Konstitusional
sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana salah satu Hak yang dimiliki DPR Rl adalah
hak dalam menyusun Undang-Undang. Dalam melakukan tugas penyusunan suatu undang-undang, tentunya hams memenuhi ketentuan dalam Undangan Nomor
Undang-
17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Derah
serta
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Peraturan DPR Rl Nomor 1/DPR Rl/ 2014 tentang Tata Tertib.
Hadirin yang kami hormati,
Kami
penggantian
menyampaikan
UU
No 4 Tahun
Penyandang Disabilitas
bahwa
dalam
1997
atau
konsideran
perlu
adanya
pembentukan
RUU
Tentang
sebagai berikut:
Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan berbagai peraturan pelaksanaannya, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sehingga perlu dicabut dan
diganti dengan Undang-Undang yang baru. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat berparadigma pelayanan dan
belas
kasihan
(charity based),
sedang
RUU
tentang
Penyandang
Disabilitas berparadigma pemenuhan hak penyandang disabilitas (right based), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Paradigma pemenuhan hak ini selaras dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD '45), utamanya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang menekankan pemenuhan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
Kedua,
Keberadaan
penyandang
disabilitas
sebagai
bagian
yang
tak
terpisahkan dan warga negara dan masyarakat Indonesia adalah amanah dan karunia tuhan yang maha kuasa, yang dalam dirinya melekat potensi dan hak asasl sebagai manusia seutuhnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak dari siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun,
sehingga Negara hams menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan
hak asasi manusia
yang sama dengan warga negara Indonesia pada
umumnya;
Ketiga, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
Keempat, Undang-Undang Nomor4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sudah tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai kerangka
Hak-hak
normatif internasional
penyandang konvensi
Penyandang
ini,
disabilitas. maka
Karena
perlu
Disabilitas). yang
minimal tentang
Pemerintah
dibuat
Konvensi
ini
pemenuhan
Indonesia telah
undang-undang
merupakan
untuk
hak
meratifikasi
melaksanakan
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Hadirin yang kami hormati
Selanjutnya kami juga perlu menyampaikan ruang lingkup materi muatan
di dalam RUU Tentang Penyandang Disabilitas sekaligus perbedaan substansi pengaturan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah sebagai berikut:
LTerminologi penyandang disabilitas dan ragam disabilitas; 2. Pengaturan mengenai aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas;
3. Pengaturan mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam 22 (dua puluh dua) bidang, yaitu: a. hidup; b. terbebas dari stigma; c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f.
pekerjaan;
g. kesehatan;
h. politik; i.
keagamaan;
j.
keolahragaan;
k. kebudayaan dan kepariwisataan; I.
kesejahteraan sosial;
m. aksesibilitas;
n. pelayanan publik; o. kebencanaan;
p. habilitasi dan rehabilitasi; q. konsesi; r.
pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t.
berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
v. merasa aman dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
4. Kelembagaan. Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan advokasi dalam
upaya
Penyandang
penghormatan,
Disabilitas,
perlindungan,
maka
diamanatkan
dan
untuk
pemenuhan
dibentuk
Hak
lembaga
jndependen, yaitu Komisi Nasional Disabilitas (KND). 5.Konsesi,
yakni
potongan
biaya
yang
diberikan
kepada
Penyandang
Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi ini, sedang pihak swasta yang memberikan konsesi memperoleh insentif.
6. Mekanisme koordinasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Koordinasi ini penting mengingat hak penyandang disabilitas merupakan crosscutting issues yang terdapat di semua bidang urusan pemerintahan. 7. Pendanaan. RUU tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan agar pemerintah
dan
pelaksanaan
pemerintah
penghormatan,
daerah
mengalokasikan
perlindungan,
dan
anggaran
pemenuhan
untuk
hak-hak
penyandang disabilitas.
8. Kerjasa
Sama
Internasional
untuk
mendukung
pelaksanaan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 9. Penghargaan kepada perorangan, badan hukum dan lembaga negara yang berkontribusi
dalam
pelaksanaan
penghormatan,
perlindungan
dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas. 10. Pekerjaan. RUU tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan agar
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekruitmen,
penerimaan,
pelatihan,
penempatan
kerja,
keberlanjutan
kerja,
dan
pengembangan karier yang adil dan nondiskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
11. Kewirausahaan
mengamanatkan Daerah
dan
pula
Koperasi.
tentang
RUU
tentang
kewajiban
untuk memberikan jaminan,
Penyandang
Pemerintah
perlindungan,
dan
Disabilitas
Pemerintah
dan pendampingan
kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga
memberikan modal kepada badan usaha dan/atau koperasi yang dimiliki atau dijalankan oleh Penyandang Disabilitas. 12. Adaya kewajiban bagi Pemerintah dan Pemeritah Daerah untuk menjamin Infrastruktur yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.
13. Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
mempunyai
kewajiban
untuk
menyediakan fasilitas dan pelayanan transportasi yang aksesibel untuk
Penyandang Disabilitas yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.
14. Larangan bagi setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang
Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak - haknya. 15. Ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan
Undang-Undang
ini
agar
pelaksanaan
penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi efektif.
Hadirin yang kami hormati,
Pokok-pokok
pikiran
Penyandang Disabilitas
yang tentunya
dituangkan
di
dalam
RUU
Tentang
diharapkan menjadi substansi yang
mampu menjawab berbagai persoalan yuridis, sosiologis,
filosofis sehingga
RUU ini benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara akan memenuhi kewajibannya dalam rangka pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Demikian penjelasan
Komisi VIII DPR Rl mengenai RUU Tentang
Penyandang Disabilitas. Semoga pembahasan RUU dapat secara efesien, efektif
kita lakukan
bersama Pemerintah nantinya. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PIMPINAN KOMISI VIII DPR Rl, KETUA,
Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY. M.Ag, M.Hum. MA
