REACH Program Pengembangan Kebijakan dan Operasional Riset Kupang, 6 Sept 2013
Latar Belakang
Peningkatan kasus HIV tidak dibarengi dengan peningkatan akses pengobatan ARV Mobilitas masyarakat ke kabupaten lain terjadi untuk mendapatkan akses layanan HIV,IMS dan TB sehingga berakibat pada tingginya drop out, lost to follow up dan berlangsungnya penularan Kelanjutan dari program fase 2 dengan kontribusi positif terhadap pelayanan program HIV di Jayapura dan Jayawijaya
REACH (Rapidly Expanding Access To Care for HIV in Tanah Papua)
Program bantuan dari Ausaid diberikan melalui Clinton Health Access Iniatives (CHAI) Dimulai dari Juni 2012 – Juni 2016 4 Program layanan HIV, TB, IMS dan PPIA dengan 4 komponen: -PDP (17 kota/kab Papua dan 9 kota/kab Papua barat) -Manajemen Rantai Pasok -Pengembangan kebijakan -Operasional riset
Perawatan Dukungan dan Pengobatan 9 LKB/ CoE 7
8
Papua Barat
5
2 6
Papua
4 9
3
1
Manajemen rantai pasok Untuk
menurunkan stok out dan meningkatkan efisiensi penguatan SCM komoditas terkait HIV.
Level Propinsi: Memperkuat manajemen rantai pasok untuk komoditas terkait HIV di Tanah Papua
Level Nasional: Memperkuat nasional desentralisasi Manajemen Rantai pasok
One gate: Mendukung medium dan long term pemindahan kebijakan nasional satu pintu
dan
Pengembangan Kebijakan Memberikan
dukungan tehnis kepada Subdit AIDS & PMS, TB dan Ibu terhadap pembuatan, penyebaran dan implementasi kebijakan Kementrian Kesehatan untuk program HIV, TB, IMS dan PPIA
Strategi 1. Mendukung Penguatan panel ahli (PANLI)
Pembuatan regulasi utk melakukan kajian dan pengambilan keputusan Pembentukan unit sekretariat Kajian secara teratur tentang semua produk KemKes baik berupa kebijakan dan pedoman yang telah diresmikan. Kajian jurnal internasional sebagai referensi untuk pembaharuan kebijakan dan pedoman Kajian dan usulan perubahan untuk semua materi pelatihan yang pernah di buat. Memberikan rekomendasi tertulis kepada KemKes berdasarkan hasil kajian data yang terkumpul
Lanjutan… 2.
Advokasi, diseminasi, sosialisasi kebijakan, regulasi, pedoman dari nasional ke tingkat propinsi dan kabupaten
3.
Mendukung serta memberikan bantuan tehnis bagi Pemda propinsi maupun kabupaten dalam proses adopsi kebijakan, regulasi, pedoman dari nasional untuk dipakai dalam konteks lokal
Kegiatan Mendukung
pembentukan unit sekretariat PANLI di Subdit AIDS & PMS Kemkes Mendukung pengembangan Pedoman Nasional Implementasi Program HIV dan IMS di layanan Primer Mendukung pengembangan Pedoman Nasional Pemeriksaan HIV dan Konseling Mendukung pelatihan dan mentoring klinis
lanjutan… Bersama
dengan Kemendagri, Kadinkes Propinsi Papua dan Papua Barat membuat: a. b.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk HIV Membuat target HIV kabupaten sehubungan dengan MDG 4, 5 and 6 untuk Bupati/walikota, DPR, Bappeda dalam kepentingan perencanaan dan keuangan yang lebih baik yang akan membantu dinas kesehatan
Operasional Riset Penelitian
implementasi untuk memperbaiki rancangan dan proses implementasi program kesehatan masyarakat dan program sosial lainnya untuk memaksimalkan dampak dan efektivitas pendanaan
Strategi 1.
2.
3.
Memastikan bahwa setiap studi yang dilaksanakan merupakan studi yang relevan dan penting baik untuk pemangku kepentingan maupun untuk REACH Melibatkan pemangku kepentingan dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan sebagai partisipan dalam penelitian Memastikan bahwa pemangku utama kepentingan memahami temuan-temuan studi dan implikasinya terhadap program melalui briefing periodik, presentasi, diskusi dan publikasi
Agenda Penelitian Dapatkah dried blood spots (DBS) digunakan sebagai pengganti plasma darah untuk memantau viral loads pada pasien AIDS di Tanah Papua? Status: Protokol penelitian akan segera diajukan ke Litbangkes untuk persetujuan 1.
Task Shifting: Dapatkah petugas kesehatan yang tidak memiliki latar belakang ilmu laboratorium dilatih untuk secara akurat melakukan serangkaian tes laboratorium demi mendukung perluasan program? Status: Konsep penelitian masih akan didiskusikan dengan Kemenkes 2.
lanjutan Apakah faktor-faktor utama yang mendasari kegagalan untuk memulai dan tetap dalam ART di Tanah Papua? Status: Protokol penelitian akan segera diajukan ke Litbangkes untuk persetujuan 3.
Apakah penerapan insentif ekonomi bersyarat (CEIs) menghasilkan penurunan tingkah laku seksual beresiko pada pekerja sex wanita di Tanah Papua? Status: Tahap pembentukan protokol penuh 4.
Wa..wa..wa.. Yane Novina Tarigan
