PUU-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN PERSERO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PUUIX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

OLEH ZAINATUL ILMIYAH NIM.031011186

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASAIRLANGGA SURABAYA 2014

i SKRIPSI

PENGELOLAAN PIUTANG BUMN...

ZAINATUL ILMIYAH

- --J: ■, -


HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN PIUTANG BUMN PERSERO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSl REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PUU1

IXj7011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai ■

.*

;! " .

■«

Gelar Sarjana Hukum

^ -vC ^ • »' • i

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

Dr. Liiik Pudiiastuti.

Zainatui Bmivah

NIP,196901291993032001

NIM. 031011186

(

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA 2014

SKRIPSI

L


ZAINATUL ILMIYAH


SKRIPSI


ZAINATUL ILMIYAH


iv

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PIUTANG BUMN PERSERO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA”. Tanpa limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis yakin skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan. Penulis memilih judul tersebut karena selain memiliki minat dalam bidang hukum keuangan negara, juga didorong dengan adanya permasalahan perbedaan kewenangan pengelolaan piutang BUMN yang berbentuk persero sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Skripsi ini dibuat demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis, khususnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 3. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus penguji, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

SKRIPSI


ZAINATUL ILMIYAH


v

4. Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H. , Baapak Dr. Emanuel Sudjatmiko, S.H., M.S. dan Ibu Indrawati, S.H., LL.M. 5. Ayahanda Suwari dan Ibunda Asmiati beserta dua kakak Khoiria, Khafidh dan adik saya Ainun Najib yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih kepada penulis. Terima kasih untuk segalanya. 6. Teman-teman seperjuangan Naomi, Retha, Elwi, Vania, Fitri, Murni, Pita, Karin, Yenyen yang telah memberi semangat Penulis. 7. Teman-Teman di BSO SKI, MYMA dan ForSAM yang telah memberikan doa dan dukungannya. 8. Dan teman-teman yang Penulis cintai yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu, yang selalu ada ketika Penulis membutuhkan bantuan, yang senantiasa memotivasi Penulis serta membuat hari-hari Penulis menjadi lebih bermakna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak snagat diharapkan demi penyempurnaan penulisan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT lah kita kembalikan semua urusan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembac pada umumnya. Surabaya, 26 Januari 2014

SKRIPSI


ZAINATUL ILMIYAH


vi

ABSTRAK BUMN Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berwenang mengelola piutang BUMN Persero yang mengalami macet, berdasarkan Undnag-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pada Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Di dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada BUMN Persero untuk mengelola piutang macet berdasarkan ketentuan di dalam Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara bahwa piutang BUMN Persero adalah termasuk dalam ruang lingkup piutang negara. Sedangkan di dalam pasal 1 angka (6) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kedudukan piutang BUMN Persero yang tidak lagi menjadi bagian dari piutang negara. Berdasarkan asas peraturan peraturan perundang-undangan lex speciali derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori, maka PUPN tidak lagi mempunyai kewenangan mengurus piutang macet BUMN Persero. Mekanisme Pengurusan Piutang BUMN Persero sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

SKRIPSI


ZAINATUL ILMIYAH


vii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Bdan Usaha Milik Negara (BUMN) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Burgelick Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang

SKRIPSI


ZAINATUL ILMIYAH


viii

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2010 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Bermasalah Pada Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang PanitiaUrusan Piutang Negara Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

SKRIPSI


ZAINATUL ILMIYAH


ix

DAFTAR ISI

SKRIPSI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………

i

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………….

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI…………………………..

iii

KATA PENGANTAR…………………………………………………….

iv

ABSTRAK………………………………………………………………...

v

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ……………...

vi

DAFTAR ISI ……………………………………………………………..

vii

BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………

1

1.1 Latar Belakang……………………………………………………..

2

1.2 Rumusan Masalah………………………………………………….

9

1.3 Tujuan……………………………………………………………

10

1.4 Metode Penulisan………………………………………………….

10

1.4.1 Tipe Penulisan………………………………………………

10

1.4.2 Pendekatan Masalah………………………………………..

11

1.4.3 Sumber Bahan Hukum……………………………………..

12

BAB II : KEDUDUKAN PIUTANG BUMN PERSERO ……………..

14

1.1 Keuangan Negara…………………………………………………..

14

1.2 Piutang Negara……………………………………………………..

19

1.3 Konsep BUMN PERSERO………………………………………..

22

1.4 Status Hukum Piutang BUMN Persero……………………………

30


ZAINATUL ILMIYAH


x

BAB III : PENGURUSAN PIUTANG BUMN PERSERO………………

36

3.1 Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undnag Nomor 49 Prp Tahun 1960……...

36

3.1.1 Pengurusan Piutang BUMN oleh Panitia Urusan Piutang Negara

39

a. Sejarah Panitia Urusan Piutang Negara b. Tugas dan Wewenang Panitia Urusan Piutang Negara c. Piutang Yang Menjadi Wewenang Panitia Urusan Piutang Negara 3.1.2 Pengurusan Piutang BUMN Persero Menurut PP Nomor 33 Tahun 3.1.3

2006……………………………………………………………..

47

Problematika Yuridis Piutang BUMN Persero…………………

48

3.1.4 Pengurusan Piutang BUMN Persero Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011…………………………….

51

BAB V : PENUTUP …………………………………………………………...

56

5.1 Kesimpulan………………………………………………………………….

56

5.2 Saran………………………………………………………………………...

57

DAFTAR BACAAN

SKRIPSI


ZAINATUL ILMIYAH

PUU-

Recommend Documents