4 Ketentuan-Ketentuan PUU Bidang PPLH yang terkait dengan AMDAL
Ketentuan-Ketentuan Amdal dalam UU No. 32 Tahun 2009 • Kriteria Dampak Penting • Kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting
Usaha dan/atau kegiatan Wajib Amdal
• • • • •
Muatan Dokumen Amdal
1
2
3
Penyusunan Dokumen Amdal
4 Amdal
5
UU 32/2009
• Disusun oleh pemrakarsa; • Keterlibatan masyarakat; • Bantuan pihak lain (penyusun perorangan dan LPJP) • Sertifikasi penyusun amdal
Kajian dampak LH; Evaluasi kegiatan disekitar; SPT Masyarakat Prakiraan besaran & sifat penting dampak RKP-RPL
Penilaian Dokumen Amdal
• Komisi Penilai Amdal (KPA); • Lisensi KPA; • Keanggotaan KPA • Tim Teknis dan Sekretariat KPA; • Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan LH
Penyusunan Dokumen Amdal bagi Golongan Ekonomi Lemah Sumber: Pasal 22-23 UU 32 Tahun 2009
Pembagian Jenis usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen Lingkungan di Indonesia (UU No. 32/2009) USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL
Pasal 22-33 UU 32/2009
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL
Pasal 34 UU 32/2009
SPPL Pasal 35 UU 32/2009
Kegiatan berdampak penting terhadap LH
Batas AMDAL
Peraturan MENLH No 05/2012
Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH
Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan terkait dengan Penerbitan Izin Lingkungan. Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
AMDAL atau UKL-UPL = Menyediakan Informasi
Izin Lingkungan
Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • •
Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa
Ketentuan-Ketentuan Izin Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 • • • •
Usaha dan/kegiatan wajib memiliki izin lingkungan; Izin Lingkungan dan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL; Pihak yang berwenamg menerbitkan Izin Lingkungan: Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota Porohonan Izin lingkungan ditolak tanpa dilengkapai dengan Amdal atau UKL-UPL • •
Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan
1
Pembatalan Izin Lingkungan
Pembatan Izin Lingkungan oleh Menteri, Guburnur, atau Bupati/walikota; Pembatan Izin Lingkungan oleh PTUN
Pengumuan Izin Lingkungan
2
•
Pengumuman permohonan Izin Lingkungan Pengumuman keputusan Izin Lingkungan
3 4
Izin Lingkungan
5
UU 32/2009
•
•
Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perubahan Izin Lingkungan
Usaha dan/kegiatan berubah wajib memperbaharui izin lingkungan
•
•
Izin Lingkungan persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin lingkungan dicabut, izin usaha dibatalkan;
Pengembangan Kebijakan Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sesuai Mandat UU 32 tahun 2009 No
Mandat PP atau Peraturan MENLH terkait Kajian Dampak Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009
PP atau Peraturan MENLH yang sedang/sudah Disusun
1
Pasal 33: Ketentuan lebih lanjut tentang Amdal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah
Telah diterbitkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
2
Pasal 22 ayat (2): Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal ditetapkan dengan peraturan Menteri
Telah terbit Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal
3
Pasal 28 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusunan Amdal daitur dengan peraturan Menteri
Peraturan MENLH No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Akan direvisi)
4
Pasal 29 ayat (3): Persyaratan dan tatacara lisensi diatur dengan peraturan Menteri
Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
6
Lanjutan Pengembangan Kebijakan Sistem KDL No
Mandat PP atau Peraturan MENLH terkait Kajian Dampak Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009
PP atau Peraturan MENLH yang sedang/sudah Disusun
5 Pasal 33: Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri
Telah diterbitkan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Sebagai revisi Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL
6 Pasal 121: Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal atau UKL-UPL
Peraturan MENLH No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
7 Pasal 47 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan pemerintah
Telah tersusun Draft awal RPP Analisis Resiko Lingkungan Hidup (ARLH)
8 Pasal 52: ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit lingkungan hidup yang akan mengantikan Keputusan MENLH No. 42 tahun 1994, Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001 dan Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2010
Struktur PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin LIngkungan Bab II
Bab III
Penyusunan Amdal
Penilaian Amdal
Penyusunan UKL-UPL
Bab I Ketentuan Umum Catatan: 1. Permohonan izin lingkungan bersamaan dengan pengajuan penilan Andal & RKL-RP atau pengajuan Pemeriksaan UKL-UPL; 2. Penerbitan izin lingkungan bersamaam dengan penerbitan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL
Bab V Komisi Penilai Amdal Bab VI Pembinaan dan Evaluasi Kinerja
Pemeriksaan UKL-UPL Instansi LH Pemeriksa UKL-UPL
Permohonan Izin Lingkungan
Penerbitan Izin Lingkungan
Bab IV
Bab VII Pendanaan
BAB VII Sanksi Adminsitratif Bab IX Ketentuan Penutup
Peraturan MENLH yang Diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 No
Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1
Tata cara penyusunan dokumen Amdal (Pasal 6);
2
Tata cara penyusunan UKL-UPL (Pasal 16);
3
Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam Amdal (Pasal 9 ayat (6));
Group Peraturan MENLH
1. Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) Keterangan: Revisi Peraturan MENLH No. 08/2006 dan Peraturan MENLH No. 13/2010 2. Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan
Status Peraturan MENLH
Telah diterbitkan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, sebagai Revisi Peraturan MENLH No. 8/2006 dan Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2010
Telah diterbittkan Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakay dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan, Revisi Kepdal 08/2000
Keterangan: Revisi Kepdal 08/2000 4
Tata cara penilaian kerangka acuan (Pasal 26);
5
Tata cara penilaian Andal dan RKLRPL (Pasal 35)
6
Pemeriksanaan UKL-UPL (Pasal 41);
7
Tata cara penerbitan izin lingkungan (Pasal 52);
8
Tata kerja komisi penilai Amdal (Pasal 63);
3. Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan Keterangan: Revisi Peraturan MENLH No. 05/2008, Peraturan MENLH No. 24 Tahun 2009 dan Peraturan MENLH No. 13/2010,
Telah tersusun Rancangan Peraturan MENLH tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan Keterangan: Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan oleh Deputi I MENLH kepada Biro Hukum dan Humas KLH untuk dilakukan pembahasan, finalisasi dan penetapan (Desember 2012)
Peraturan MENLH yang Diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 - Lanjutan No
Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Group Peraturan MENLH
Status Peraturan MENLH
9. Kriteria perubahan usaha 4. Pedoman Perubahan Izin dan/atau kegiatan dan tata Lingkungan cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan, perubahan rekomendasi UKLUPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan (Pasal 50 ayat (8));
Telah tersusun Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
10 Tata Cara dan persyaratan untuk mendirikan LPJP Dokumen Amdal (Pasal 10 ayat (3);
Telah tersusun Rencangan Peraturan MENLH tentang Standar dan Sertitikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal sebagai revisi Peratyran MENLH No. 7 Tahun 2010
11 Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, penyelenggaran pendidikan dan pelatihan penyusun Amdal, lembaga sertifikasi penyusun Amdal (Pasal 11 ayat (6));
5. Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal
Keterangan: Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan oleh Deputi I MENLH kepada Biro Hukum dan Humas KLH untuk dilakukan pembahasan, finalisasi dan penetapan (Desember 2012)
Keterangan: Rancangan Peraturan MENLH sudah disampaikan oleh Deputi VII MENLH kepada Biro Hukum dan Humas KLH untuk dilakukan pembahasan, finalisasi dan penetapan (Desember 2012)
Peraturan MENLH yang Diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 - Lanjutan No
Peraturan MENLH yang diamanatkan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Group Peraturan MENLH
Status Peraturan MENLH
12
Persyaratan dan Tata Cara Lisensi (Pasal 58 ayat (2)
6. Persyaratan dan Tata Cara Lisensi
Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2009; Rencana akan direvisi pada tahun 2013
13
Tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja (Pasal 67)
7. Tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL di Daerah
Peraturan MENLH No. 25 Tahun 2009, rencana akan direvisi 2013 menjadi Rancangan Peraturan MENLH tentang Tata Cara Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL di daerah
14
Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR (Pasal 13 ayat (3));
8. Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR
Rancangan Peraturan MENLH tentang Pengecualian untuk usaha dan/atau kegiatan lokasinya berada dalam kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR akan disusun pada tahun 2014 – Syarat Sistem KLHS yang mendukung
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
Proses penyusunan dan Penilaian Amdal
Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL
Izin lingkungan = persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
IZIN LINGKUNGAN
Proses penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL
Catatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan
IZIN Usaha dan/atau Kegiatan
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa
SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
Penilaian Kerangka Acuan
3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan
30 hari kerja 5
4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA
Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian KA oleh Tim Teknis
Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan
6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA
Satu surat permohonan Catatan: Waktu penilaian tidak termasuk waktu perbaikan dokumen oleh pemrakarsa
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
10
9
11 Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
12 Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13
15
14a
Pengumuman Izin Lingkungan Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan
Layak Lingkungan 14b
10 hari kerja
Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan
Proses Amdal & Izin Lingkungan serta Standar Pelayanan Publik Pelayanan Publik (UU 25/2009 & PP96/2012): Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pelayanan sesuai dengan PUU bagi setiap warganegara atau
Standar Pelayanan Publik
penduduk atas: Barang; Jasa; dan/atau Pelayanan
Standar pelayanan publik menurut PP 96/2012 antara lain:
publik
1.
administratif Yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
Dasar hukum: sesuai UU32/2009 & PP 27/2012 Peryaratan: Dokumen Amdal, Profil, dokumen pendirian usaha dan/ataukeg. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Sesuai dengan penatalaksanaan Amdal dan Izin Lingkungan Jangka waktu: 30 hari KA, 75 hari Andal & RKL-RPL, 10 hari SKKL & Izin Lingkungan: Biaya/tarif: sesuai PNPB & SBU Produk/Hasil pelayanan: Izin Lingkungan sesuai PUU; Sarana, prasarana dan fasilitas: Kelembagaan, UPT, sekretariat, ruang rapat, Lab, Sistem informasi, dll; Kompetensi pelaksana: KPA, Tim Teknis, Sekretariat
Penting untuk Diperhatikan!!! Penyusunan Amdal
Penyusunan UKL-UPL
1. 2.
Penilaian Amdal
Pemeriksaan UKL-UPL
Penyusunan Amdal
Penilaian Amdal
Penyusunan UKL-UPL
Pemeriksaan UKL-UPL
SKKL Izin Lingkungan Rekomendasi UKL_UPL
Izin Lingkungan
SKKL Rekomendasi UKL-UPL
Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
Proses yang Benar Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012)
Proses yang SALAH Izin lingkungan TIDAK DITERBITKAN, walaupun SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sudah diterbitkan Potensi Pelanggaran Pasal 109 dan 111 ayat (2) UU 32/2009
Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL Peraturan MENLH No. 24 Tahun 2009 DITOLAK
Pemrakarsa Tidak
DITOLAK
Tidak
Ya
Ya Dokumen KA- atau ANDAL & RKL-RPL
Sesuai Persyaratan Administrasi
Ya
Sesuai dengan RTRW Nasional, Provinsi & Kab/Kota
UJI ADMINSITRASI (gunakan format dalam lampiran VII)
Ya
Dokumen dijadikan lamp. SK Persetujuan KA atau SK Kelayakan Lingkungan
Rencana usaha dan/atau Kegiatan disepakati atau layak lingkungan hidup Tidak
DITOLAK
Usaha/Keg. sedang /telah dilakukan konstruksi/ operasi/ pasca operasi
UJI TAHAP PROYEK Tidak
Ya Dokumen sesuai dengan persyaratan mutu dokumen
1. Lakukan Uji konsistensi 2. Lakukan uji keharusan 3. Lakukan uji kedalaman 4. Lakukan uji relevansi
Tidak Masukan untuk Perbaikan Dokumen
UJI KUALITAS (gunakan format dalam lampiran VIII)
Kerangka Kerja Konseptual of Decision Support Systems untuk for AMDAL-UKLUPL dan Izin Lingkungan: AMDAL Bagian dari Proses Pengambilan Keputusan Remember! GIGO= Good In Good Out Technical Analysis Facts (e.g., physical, ecological, socio-economic, other) Informasi
Keterlibatan Masyarakat
(DADU) Dok. AMDAL or Formulir UKL-UPL Information dari Publik
Values
Publik
Format Digital atau Format Elektronik
Penaatan Lingkungan
Proyek Ramah Lingkungan & Lingkungan Hidup yang baik Sehat
Data dan Informasi Spatial terkait Kriteria Kelayakan LIngkungan
Memadukan DADU & NEPA Assist
Decision Support Systems (DSS) AMDAL, UKL-UPL & Izin Lingkungan
Penilaian AMDAL atau Pemeriksaan UKL-UPL
Information
Pelaporan
Implementasi Izin Lingkungan
Decision: 1. 2. 3.
SKKLH; Rekomendasi UKLUPL Izin Lingkungan
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota
Jangka waktu penetapan
10 Hari Kerja
Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan
Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai Amdal
1. 1 Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan 2. 2 Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan;
3. 3 Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012 Izin Lingkungan
4. 4 Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait
Dalam PP 27/1999: tidak datur sedetil atau serinci ini. SKKL sudah termasuk 75 hari penilaian Andal dan RKL-RPL. Muatan SKKL juga belum/tidak diatur
1. 5 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup
Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
Konsep Muatan Izin Lingkungan
Konsep dasar muatan izin, termasuk izin lingkungan pada dasarnya harus memuat butir-butir sebagai berikut: ❶ Identitas Pemrakarsa/Pemegang Izin; ❷ Persyaratan ❸ Kewajiban ❹ Hal-hal Lain ❺ Masa berlakunya Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; 2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 3. Berakhirnya izin lingkungan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH. Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah: Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut; Sumber: Pasal 48 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Izin Lingkungan dan Izin PPLH • Proses Penilaian Amdal oleh KPA; • Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh Instansi LH
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Izin PPLH
Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Proses Amdal atau UKL-UPL
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL oleh Pemrakarsa
Izin Lingkungan
Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan
Dilakukan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
• •
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
Diterbitkan oleh Menteri terkait, Gubernur, atau Bupati/Walikota
1. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.
Penaatan terhadap BML & KBKL
2. Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan 3. Izin PPLH, antara lain: a. Izin pembuangan air limbah ke sungai; b. Izin pemanatan air limbah untuk aplikasi ke tanah c. Izin pembuangan air limbah ke laut d. Izin injeksi air limbah e. Izin PLB3
Penurunan Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan LH
SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL, Izin Lingkungan & Izin PPLH, serta Izin Usaha dan/atau kegiatan SKKLH
Izin Lingkungan
(Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)
Ber-transformasi menjadi
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Pasal 123 UU 32/2009)
• Persyaratan dan kewajiban dalam SKKLH dan Rek. UKL-UPL • Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gub, atau bupati/walikota
persyaratan
Tidak semua rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan izin PPLH
• JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH • Berakhirnya Izin Lingkungan
Izin Pembuangan Air Limbah
Izin Pemanfaatan LB3
Izin Usaha dan/atau kegiatan
Izin PPLH lainnya
Detailing dari Izin PPLH yang sudah disebutkan dalam Izin Lingkungan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No
Izin PPLH
Ketentuan dalam UU No. 32/2009
PP Bidang PPLH
Peraturan MENLH
1. Izin Pembuangan Pasal 20 ayat 3 Air Linbah ke Sungai Huruf b.
PP 82/2001 tentang PKA & PPA
Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air
2. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke Tanah (Land Application)
PP 82/2001 tentang PKA & PPA
Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
Peraturan MENLH No 12 Tahun 2006 :Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah Ke laut
Pasal 20 ayat 3 Huruf b.
3. Izin Pembuangan air Pasal 20 ayat 3 limbah ke laut Huruf b.
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No
Izin PPLH
Ketentuan dalam UU No. 32/2009
4. Izin Injeksi Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Migas & Panas Bumi
Pasal 20 ayat 3 Huruf b.
5. Izin Pengelolaan LB3
Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 102
6. Izin Dumping Limbah
Pasal 60, Pasal 61, Pasal 104
PP Bidang PPLH
Peraturan MENLH
Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2007: Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi
PP 18 Tahun 1999 Pengelolaan LB3
a. Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2009: Tata Cara Perizinan PLB3 b.Peraturan MENLH No. 30 Tahun 2009: Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sungai Persyaratan administrasi terdiri atas: a. isian formulir permohonan izin; b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan c.
Amdal
dokumen , UKL-UPL, atau dokomen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
Kajian dampak pembuangan air limbah menggunakan
dokumen Amdal atau UKL-UPL
apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah
1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan izin; b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. penetapan izin 2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi
persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. Persyaratan teknis terdiri atas: a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah Persyaratan administrasi terdiri atas: a. isian formulir permohonan izin; b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan c.
Amdal
dokumen , UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah menggunakan
dokumen Amdal atau UKL-UPL
apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah
1)
Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diselenggarakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan izin; b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. penetapan izin. 2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi
persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. Persyaratan teknis terdiri atas: a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri; 2) Menteri dapat mendelegasikan wewenang pemberian izin pembuangan air limbah ke laut kepada Gubernur. 3) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mengintegrasikan kajian pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ke dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau di dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 4) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan melakukan pembuangan air limbah ke laut tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini wajib melakukan kajian pembuangan air limbah ke laut.
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi LH, menaati ketentuan BML dan/atau KBKL
•
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Izin LH & Izin PPLH
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan
Audit LH
Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari: • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 • PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Dampak Penting & Dampak LH lainnya
Implementasi Persyaratan Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous
Improvement
Pengawasan Lingkungan Hidup
Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN)
• KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD • KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH • KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH • KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD
Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML)
d Baku Mutu Udara Ambien
Pencemaran LH: Masuk atau dimasukkannya (a) Baku e Mutu Emisi
mahluk hidup, (b) zat, (c) energi, dan/atau (d) komponen lain ke dalam LH oleh kegiatan manusia sehingga melampau BML yang telah ditetapkan. g
d Baku Mutu Udara TPA
PPU Perkotaan Ambien
e Baku Mutu Emisi
a f
Baku Mutu Gangguan
Baku Mutu Lain sesui Iptek
Baku Mutu Air
Muka Air Tanah
b Baku Mutu Air
Limbah c Baku Mutu Air Laut Sumber: Pasal 20 UU 32/2009
