PUSAT PROMOSI KESEHATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015

Tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Pusat Promosi Kesehatan memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu ”Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi KesehatankKepada Masyarakat”.

Hal ini didukung dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010

tentang

Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan yang menyebutkan tugas Pusat Promosi Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, bimbingan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

Indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2012 adalah: 1.

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebanyak 3 kebijakan.

2.

Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS sebesar 40%.

3.

Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 10%.

4.

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan sebanyak 4 dunia usaha.

5.

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 3 ormas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan tahun 2015 merupakan bukti tertulis serta wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi Kesehatan sepanjang tahun 2012. Kinerja Pusat Promosi Kesehatan dapat dilihat dari pencapaian indikator 1) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 4 kebijakan, 2) Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS sebesar 44%, 3) Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 1%, 4) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan sebanyak 5 dunia usaha, 5) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 3 ormas

Dalam mencapai indikator tersebut, strategi yang dilaksanakan Pusat Promosi Kesehatan adalah: 1. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan, advokasi dan menggalang kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk pemerintah daerah. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

ii

2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. 3. Peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat/ dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal promosi kesehatan. 4. Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.

Kegiatan inovatif yang dilakukan untuk mencapai target adalah menggalang komitmen lintas program, lintas sektor, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan akademisi untuk mendukung pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat kesehatan prioritas khususnya pada 9 provinsi 64 kabupaten prioritas keluarga sehat. Selain itu juga dilaksanakan CSR Award yang bertujuan memberikan penghargaan dan motivasi pada dunia usaha untuk dapat memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan. Adanya model intervensi promosi kesehatan yang dikembangkan, yaitu model HIA di Kota Cilegon dan model PPIA di Kota Surabaya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga promosi kesehatan, telah dilaksanakan pelatihan fasilitator/TOT pengelolaan advokasi, pengelolaan media, penggalangan kemitraan, promosi kesehatan di Puskesmas, dan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) bagi petugas Puskesmas. Pada tahun 2016, pelatihan dilaksanakan di daerah dengan alokasi dana dekonsentrasi.

Keberhasilan yang dicapai oleh Pusat Promosi Kesehatan pada tahun 2015 didukung oleh hal-hal berikut: 1. Penetapan dokumen pelaksanaan kegiatan (DIPA) Satuan Kerja Pusat Promosi Kesehatan. 2. Adanya koordinasi dan dukungan komitmen dari pemangku kepentingan di pusat baik dari lintas program maupun lintas sektor. 3. Kepemimpinan di Pusat Promosi Kesehatan yang memberikan dukungan secara penuh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Adanya koordinasi dan dukungan komitmen dari pemangku kepentingan, baik dari lintas program dan lintas sektor di pusat dan daerah. 5. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional PKM, dan jabatan fungsional umum di Pusat Promosi Kesehatan.

Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Pusat Promosi Kesehatan adalah kurangnya komitmen lintas sektor di pemerintah daerah dalam LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

iii

mendukung capaian target dan anggaran kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kurangnya kapasitas tenaga kesehatan di daerah dalam pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan tahunan, bahan evaluasi pelaksanaan program, penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

iv

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas unit organisasi yang lebih berdayaguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan Pusat Promosi Kesehatan, disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015 menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas Pusat Promosi Kesehatan pada tahun anggaran 2015 berdasarkan rencana strategis, penetapan kinerja, dan janji kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Substansi laporan mencerminkan hasil capaian sasaran strategis pelaksanaan

kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Promosi

kesehatan

untuk

mendukung pencapaian visi kementerian kesehatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat promosi Kesehatan tahun 2015. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi para pelaksanan kegiatan untuk merealisaskan seluruh kegiatan degan lebih baik pada tahun berikutnya.


v

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

ii v vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

1 1 2 2 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 PERENCANAAN KINERJA A. Visi Dan Misi B. Tujuan, Strategi, Dan Sasaran C. Luaran Dan Indikator Kinerja 2.2 PERJANJIAN KINERJA

5 6 6 7 8 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

14 14 14 16

3.2

SUMBER DAYA A. Sumber Daya Manusia B. Sumber Daya Anggaran C. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

39 39 42 25

BAB IV SIMPULAN

43

LAMPIRAN

vii


vi

LAMPIRAN: 1. Pernyataan Penetapan Kinerja 2. Form Penetapan Kinerja 3. Form Rencana Kinerja Tahunan 4. Form Pengukuran Kinerja 5. Data Pendukung


vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

1)

pilar

paradigma

sehat

di

lakukan

dengan

strategi

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan

dengan

strategi

peningkatan

akses

pelayanan

kesehatan,

optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko Kegiatan Promosi Kesehatan

dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan

untuk mampu meningkatkan upaya promotif kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pembiayaan kegiatan promotif dan preventif, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,

penyelenggaraan

kegiatan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat di Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Pusat Promosi Kesehatan. Dalam peraturan menteri tersebut disebutkan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

1

bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, bimbingan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Pusat Promosi Kesehatan sebagai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi untuk menyelenggarakan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance) dan selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

Pusat

Promosi

Kesehatan

menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja selama tahun

anggaran

2015

untuk

mempertanggungjawabkan

kesesuaian

pelaksanaan program yang dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran program dalam mencapai hasil yang diharapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 dan Penetapan Kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2015. 1.2

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pusat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2015.

1.3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

:

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, Pusat promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan


2

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Pusat

Promosi

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; 2. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehtaan; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; 4. Pembinaan advokasi dan kemitraan kesehatan; 5. Pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan; 6. Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan; dan 7. Pelaksanaan administrasi pusat.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Pusat Promosi Kesehatan selama kurun waktu tahun 2015 - 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja Pusat Promosi Kesehatan.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan adalah sebagai berikut:


3

Ikhtisar Eksekutif Berisi rangkuman dari isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Promosi Kesehatan tahun 2015. Bab I

Pendahuluan

berisi

penjelasan

singkat

tentang

latar

belakang

penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan organisasi satuan kerja Pusat Promosi Kesehatan yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani. Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja Pusat Pomosi Kesehatan

1.

Perencanaan Kinerja Uraian singkat tentang rencana stratejik organisasi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.

2. Perjanjian Kinerja Disajikan

perjanjian

kinerja

antara

Kepala

Pusat

Promosi

Kesehatan dengan Kepala Jenderal Kesehatan Masyarakat pada tahun 2015, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2015 dan indikator keberhasilan pencapaiannya serta perbandingan capaian indiktor selama kurun waktu tahun 2015 – 2019. Bab III

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis

keberhasilan/kegagalan,

hambatan/kendala,

dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Bab IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat Promosi Kesehatan.


4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

PERENCANAAN KINERJA Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004. Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Rensta merupakan dokumen perencanaan yang memuat program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan maupun untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu 2015 – 2019. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/

kinerja

dengan

pihak

yang

memberikan

amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari

pimpinan

instansi/unit

kerja

penerima

amanah

kepada

atasan

langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Penetapan dan pernyataan kinerja dilakukan setiap tahun untuk menjamin terlaksananya visi, misi, serta sasaran strategis yang termuat dalam Rencana LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

5

Strategis Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan. Adapun target kinerja tahun 2015 di lingkungan Pusat Promosi Kesehatan disusun untuk mencapai

penjabaran

visi,

misi,

sasaran

strategis,

arah

kebijakan

Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : A. Visi dan Misi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong¬royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

6

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan

produktifitas

rakyat

dan

daya

saing

di

pasar

Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh

ke-Bhineka-an

dan

memperkuat

restorasi

sosial

Indonesia.

B. Tujuan, Strategi, dan Sasaran Salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum di dalam Nawa Cita adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dijalankan melalui pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tercermin pada penyediaan pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik, antara lain pelayanan kesehatan. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Dalam upaya pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan tersebut, Pusat

Promosi

Kesehatan

melakukan

upaya-upaya

meningkatkan

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pembiayaan kegiatan promotif dan preventif, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya-upaya tersebut akan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

7

dicapai melalui strategi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi: 1.

Pelaksanaan

penyuluhan

kesehatan,

advokasi

dan

menggalang

kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk pemerintah daerah. 2.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

3.

Peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat/ dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal promosi kesehatan.

4.

Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.

Adapun sasaran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan kepada masyarakat yaitu 1.

Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.

2.

Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.

Meningkatnya jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan.

4.

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15 ormas.

C. Luaran dan Indikator Kinerja Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

HK.02.02/MENKES/52/2015

Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Sasaran kegiatan Promosi Kesehatan adalah meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah


8

6. Jumlah

kebijakan

meningkatkan

publik

kualitas

yang

hidup

berwawasan

manusia

kesehatan

Indonesia

untuk

sebanyak

15

kebijakan. 7. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS sebesar 80%. 8. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50%. 9. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan sebanyak 20 dunia usaha. 10. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15 buah

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Promosi Kesehatan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

STRATEGIS Pemberdayaan

Meningkatnya

Masyarakat dan

pelaksanaan

Promosi

pemberdayaan

Kesehatan

dan promosi kesehatan

1.

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

2.

Persentase

kabupaten/kota

yang memiliki kebijakan PHBS 3.

Persentase

desa

yang

kepada

memanfaatkan dana desa 10%

masyarakat

untuk UKBM 4.

Jumlah

dunia

usaha

yang

memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan 5

Jumlah kemasyarakatan

organisasi yang

memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan


9

Definisi operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Promosi Kesehatan: 1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat sektoral (K/L maupun provinsi) berupa Peraturan Presiden/ Peraturan Menteri/

Instruksi Menteri/ Surat Edaran Menteri/ Surat

Keputusan Bersama Menteri yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Untuk menghitung Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan digunakan formula sebagai berikut: Jumlah absolut kebijakan publik berwawasan kesehatan yang ditetapkan pada satu tahun pelaporan

2. Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS Persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun (Kebijakan yang mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut)

Untuk menghitung presentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS digunakan formula sebagai berikut: % kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan PHBS

=


Jumlah kabupaten/kota yang mengeluarkan kebijakan PHBS dalam satu tahun pelaporan

x

100%

Jumlah kabupaten/Kota

10

3. Desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM Persentase Puskesmas yang memfasilitasi desa untuk memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM.

Untuk menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM digunakan formula sebagai berikut : % Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

=

Jumlah desa yang mengalokasikan 10% dana desa untuk UKBM

x

100%

Jumlah desa

4. Dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan Jumlah dunia usaha yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan Untuk menghitung jumlah Dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan digunakan formula sebagai berikut: Jumlah absolut dunia usaha yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam satu tahun pelaporan

5. Organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.


11

Untuk

menghitung

jumlah

organisasi

kemasyarakatan

yang

memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan digunakan formula sebagai berikut: Jumlah absolut organisasi kemasyarakatan yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam satu tahun pelaporan

2.2

PERJANJIAN KINERJA Tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang

menerima

amanah/tanggung

jawab/kinerja

dengan

pihak

yang

memberikannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Pada tahun 2015 telah ditetapkan target capaian indikator kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran hasil program, sebagai berikut:


12

Tabel 2.2 Target Capaian Indikator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET 2015

1. Jumlah kebijakan publik

3

STRATEGIS 1

Meningkatnya pelaksanaan

yang

pemberdayaan promosi

dan

berwawasan

kesehatan

kesehatan 2. Persentase

kepada masyarakat

40%

kabupaten/kota memiliki

yang

kebijakan

PHBS 3. Persentase desa yang memanfaatkan

10%

dana

desa 10% untuk UKBM 4

Jumlah

dunia

usaha

yang

memanfaatkan

4

CSR nya untuk program kesehatan 5

Jumlah

organisasi

kemasyarakatan

3

yang

memanfaatkan sumber dayanya

untuk

mendukung kesehatan


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Pusat Promosi Kesehatan selama kurun waktu tahun 2015 - 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian setiap indikator. Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut, dapat diperoleh

informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra/Penetapan Kinerja. Berdasarkan

Keputusan

HK.02.02/MENKES/52/2015

Tentang

Menteri Rencana

Kesehatan Strategis

Nomor

Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019, Pusat Promosi Kesehatan melaksanakan kegiatan Promosi Kesehatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pusat Promosi Kesehatan dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran Pusat Promosi Kesehatan adalah : 1. Meningkatnya upaya peningkatan Promosi Kesehatan, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

14

2. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sesuai dengan dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Indikator Kinerja Utama Pusat Promosi Kesehatan, dan Penetapan Kinerja Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015, telah ditetapkan 5 indikator dalam mencapai sasaran hasil program : 1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. 2. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS 3. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM 4. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan. 5. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak

Besar target dan realisasi masing-masing indikator kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan adalah sebagai berikut:


15

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2015 No

1

Sasaran Startegis

IKU

Meningkatnya

Jumlah

pelaksanaan

publik

kebijakan

Target

Realisasi

%

2015

2015

Capaian

3

4

133%

40%

44%

110%

10%

1%

10%

4

5

125%

3

3

100%

yang

promosi kesehatan berwawasan dan

kesehatan

pemberdayaan

Persentase

kepada

kabupaten/kota yang

masyarakat

memiliki

kebijakan

PHBS Persentase

desa

yang memanfaatkan dana

desa

10%

untuk UKBM Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR

nya

untuk

program kesehatan Jumlah

organisasi

kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber untuk

dayanya mendukung

kesehatan Ket *) : Laporan Provinsi per 31 Januari 2016

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pusat Promosi Kesehatan pada tahun 2015 telah menetapkan target indikator yang ingin dicapai mencapai sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan Promosi Kesehatan. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusat Promosi Kesehatan telah menyusun 5 (lima) indikator kinerja utama. Pengukuran keberhasilan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara output dan input melalui analisis deskriptif terhadap pelaksanaan kegiatan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

16

dan sub kegiatan. Analisis dilakukan dengan memantau berdasarkan definisi operasional, kriteria keberhasilan, kondisi yang dicapai, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta potensi yang dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan. Uraian kinerja Pusat Promosi Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah:

1. Jumlah kebijakan yang Berwawasan Kesehatan

Lintas sektor berperan penting dalam kesehatan, terutama untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Menyadari hal tersebut, Pusat promopsi Kesehatan mendiorong lintas sector untuk mengeluarkan kebijakan berwawasan kesehatan (Health in All Policy).

Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat sektoral (K/L) berupa Peraturan Presiden/ Peraturan Menteri/ Instruksi Menteri/ Surat Edaran Menteri/ Surat Keputusan Bersama Menteri yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.


17

Gambar 1 Target dan Capaian Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Tahun 2015

Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dikeluarkan oleh lintas sektor pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 (empat) kebijakan atau 133% dari target. Hasil ini menunjukkan bahwa target Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan tahun 2015 telah tercapai.

Pada tahun 2015 telah terbit kebijakan publik berwawasan kesehatan sebagai berikut: 1. Peraturan

Menteri Keuangan

Perubahan

atas

Nomor 102/PMK.07/2015 tentang

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok yang menyebutkan bahwa penggunaan dana pajak rokok di bidang kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2. Kebijakan tarif cukai yg baru melalui PMK No. 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 3. Surat

kawat

dari

T.900/2239/KEUDA

Kementerian kepada

Dalam

Gubernur

Negeri Se-Indonesia

Nomor: dan

Bupati/Walikota Se-Indonesia untuk pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10% sesuai dengan amanah UU 36/2009. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

18

4. Surat

Edaran

Kementerian

Perhubungan

Januari

2015

untuk

menjadikan transportasi umum sebagai Kawasan tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan PP 109 tahun 2012.

Gambar 2

Pembukaan

Pertemuan

Koordinasi

Penguatan

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga oleh Menteri Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya advokasi ke pemegang kebijakan baik lintas program maupun lintas sektor. Upaya– upaya yang telah dilakukan dalam rangka menghasilkan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah: 1. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana pajak rokok ke daerah 2. Peyusunan regulasi pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan rokok 3. Koordinasi pelaksanaan penggalangan komitmen dalam mendukung percepatan AKI dan AKB 4. Penggalangan komitmen dalam determinan sosial kesehatan 5. Penggalangan komitmen dalam peningkatan gaya hidup sehat


19

6. Koordinasi lintas program dan lintas sector dalam pengembangan PKRS dalam rangka penguatan promosi kesehatan di rumah sakit 7. Pengembangan startegi advokasi 8. Pemantauan dan evaluasi proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik berwawasan kesehatan 9. Pelatihan pengelolaan advokasi petugas promkes provinsi

Adapun permasalah yang dihadapi dalam rangka sebagai berikut: 1. Mendorong munculnya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lintas sektor memerlukan proses dengan serangkaian kegiatan yang berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang. 2. Isu kebijakan publik yang diinisiasi merupakan isu yang sedang bergulir di lintas sektor, sehingga tidak dapat ditentukan oleh Pusat Promosi Kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Pusat Promosi Kesehatan telah dilakukan upaya: 1. Meningkatkan upaya koordinasi dengan LS/LP secara intensif dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan hingga selesai. 2. Melakukan identifikasi isu kebijakan berwawasan yang diperlukan dengan

melibatkan

pihak

luar,

seperti

LSM,

organisasi

kemasyarakatan dan akademisi.

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari indikator kebijakan publik berwawasan kesehatan sehingga dapat menjadi acuan bagi program selanjutnya yaitu sebagai berikut : 1. Adanya peran serta dari LSM, organisasi kemasyarakatan dan akademisi untuk mendukung terbitnya kebijakan publik berwawasan kesehatan 2. Adanya peran serta pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan seperti kebijakan kawasan terutama LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

20

menindaklanjuti kebijakan berwawasan kesehatan yang diterbitkan di pusat.

Prestasi yang dicapai dalam kebijakan berwawasan kesehatan di tahun 2015 adalah: 1. Pemerintah provinsi juga melakukan advokasi dan koordinasi lintas sekror untuk menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan tahun 2015, seperti: a. Provinsi Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh. b. Provinsi DI Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 15/SE/XI/2015 tentang Implementasi Pergub DIY No 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok. c. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengaturan tempat khusus merokok bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada kesehatan masyarakat terhadap dampak buruk asap rokok.

2.

Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS Dalam rangka mendukung pelaksanaan perilaku hidup sehat, diperlukan kebijakan PHBS di daerah. Adapun yang dimaksud persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun. Kebijakan kesehatan/PHBS/perilaku

sehat

adalah

yang mendukung

kebijakan

kesehatan/PHBS/perilaku sehat dalam bentuk

mendukung

Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut.


21

Gambar 2. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS Tahun 2015

Pada tahun 2015, capaian kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS sebanyak 44% atau sebayak 24 kabupaten/kota. Persentase ini mencapai 110% dari target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa target Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS tahun 2015 telah tercapai.


22

Gambar 3. Capaian Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS per Provinsi Tahun 2015

Berdasarkan grafik di atas, provinsi yang mempunyai kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS pada tahun 2015 terbanyak adalah Sumatera Utara (4 kabupaten/kota), Aceh dan Lampung (masing-masing 3 kabupaten/kota). Sementara itu, sebanyak 490 kabupaten/kota yang lain belum memiliki kebijakan PHBS di tahun 2015.


23

Gambar 4. Pembukaan Gebyar Remaja Indonesia Peduli HIV & AIDS oleh Menteri Kesehatan

Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS adalah: 1. Melakukan advokasi kebijakan public berwawasan kesehatan di 3 (tiga) provinsi terpilih 2. Pembinaan teknis pada daerah yang telah diadvokasi 3. Pemantapan advokasi pada daerah yang telah diadvokasi 4. Pemantauan dan evaluasi proses pembuatan dan implementasi kebijakan 5. Kampanye Pencegahan HIV dan AIDS pada Kelompok Remaja melalui Kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) 6. Gebyar Remaja Peduli HIV AIDS “Kami Hebat Berani Beraksi –Cegah HIV AIDS Dengan Perilaku Sehat” 7. Workshop Strategi Komunikasi Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Rutin


24

8. Studi Kohort Buku KIA dalam rangka meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan menurunkan kejadian Drop Out (DO) di Provinsi Jawa Barat 9. Revisi Modul Pelatihan bagi Pelatih Pelatihan Promosi Kesehatan bagi petugas Puskesmas. 10. Pengembangan media KIE Pencegahan Penularan HIV dari Ibu Ke Anak (PPIA). 11. Mengembangkan media KIE Keluarga Sehat, serta melakukan uji coba media tersebut di beberapa Kabupaten.   12. Pengembangan pesan dan media dalam bentuk animasi, video informasi, video graphis, video dokumenter, desain media, logo untuk program-progam prioritas Kementerian Kesehatan.   13. Pengembangan

draft

strategi

komunikasi

1000

Hari

Pertama

Kehidupan, Aktifitas fisik, Makan sayur dan buah, serta Keluarga Sehat 14. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (TV dan Radio) tentang: Pemberian ASI Eksklusif; Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan; Peningkatan Cakupan Imunisasi; Penimbangan Bayi dan Balita di Posyandu; Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan (IVA test), Dampak Rokok terhadap Kesehatan, P4K, 1000 Pertama Kehidupan, Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), Filariasis dan PTM. 15. Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui pelatihan media dan pesan kesehatan.  

Adapun permasalah yang dihadapi dalam rangka sebagai berikut: 1. Proiritas

Pemda

lebih

pada

upaya

kuratif

dan

rehabilitative

dibandingkan dengan upaya promotif preventif. 2.

kebijakan PHBS yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota mayoritas fokus pada satu isu yaitu Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan belum berdasarkan analisis masalah kesehatan yang terjadi di masing masing daerah


25

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya: 1. Penggalangan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan upaya promotif dan preventif. 2. Pendampingan penyusunan kebijakan PHBS disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tiap daerah yang melakukan audiensi dengan Pusat Promosi Kesehatan

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari indicator kebijakan PHBS sehingga dapat menjadi acuan bagi program selanjutnya yaitu: a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi program milik bersama antara pusat, daerah, lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan masyarakat. b) Kebijakan PHBS di kabupaten/kota mendorong adanya pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah dkabupaten/kota agar masyarakat melakukan perilaku sehat.

Prestasi yang dicapai dalam kebijakan berwawasan kesehatan di tahun 2015 adalah: 1. Sebanyak 35 kebijakan PHBS dikeluarkan di tingkat kabupaten/kota tahun 2015 di 24 kbupaten/kota.

3.

Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi,

memelihara,

dan

meningkatkan

kesehatan.

Dalam

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat didorong untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa termasuk dana desa. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di desa adalah adanya Upaya LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

26

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Oleh karena itu, Pusat promosi Kesehatan mendorong agar desa dapat memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk pengembangan dan pelaksanaan kegiatan UKBM.

Gambar 5 Target dan Capaian Persentase Desa yang memanfaatkan dana Desa Minimal 10% untuk UKBM

Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM tahun 2015 sebesar 1% atau 10% dari target yang ditetapkan. Jumlah desa yang telah memanfaatkan minimal 10% dana desa untuk UKBM sebanyak 535 desa dari 74.754 desa yang ada.


27

Gambar 6. Capaian Persentase Desa yang memanfaatkan dana Desa Minimal 10% untuk UKBM per Provinsi tahun 2015

Apabila dijabarkan per provinsi, sebanyak 693 desa yang telah memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM tersebar di 5 (lima) provinsi yaitu: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa


28

Tengah, DI Yogyakarta, dan Gorontalo. Oleh karena itu, perlu percepatan pencapaian indiaktor di 29 provinsi yang lain.

Gambar 7

Pelaksanaan Fasilitasi Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor dan Daerah untuk Peningkatan Kebijakan Daerah dalam pembinaan Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan desa yang memanfaatkan minimal 10% dana desa untuk UKBM adalah sebagai berikut: 1.

Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

2.

Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Pedoman Pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

3.

Sosialisasi Kebijakan Dana Desa untuk UKBM


29

4.

Pembentukan dan Pengaktivan Pokjanal Desa Siaga di daerah memalui Dana Dekonsentrasi

5.

Pertemuan Koordinasi Pengalangan Komitmen Lintas Sektor Daerah

6.

Penggalangan komitmen SKB tentang dana desa

7.

Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Tingkat Provinsi dan Pembinaan di Lokasi Binaan

8.

Forum Komunikasi dengan Petugas Puskesmas, Bidan dan Kader UKBM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

9.

Pengembangan

Model

dan

Pembelajaran

(Lesson

Learned)

Pemberdayaan Masyarakat 10. Pembinaan RT Ber-PHBS dalam Lomba PHBS dan Posyandu 11. Pengembangan Sistem Informasi UKBM 12. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberdayaan dengan Pendekatan Keluarga 13. Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Petugas Puskesmas sebanyak 70 orang yang terdiri dari petugas provinsi.  

Adapun berbagai masalah yang dihadapi dalam pencapaian Desa yang memanfaatkan dana Desa Minimal 10% untuk UKBM adalah: 1.

Penggunaan dana desa masih banyak berupa pembangunan fisik posyandu dan poskesdes.

2.

Petugas Puskesmas dan bidan desa tidak ikut serta dalam kegiatan penyusunan RPJMDes melalui musrembangdes

3.

Sebagian

besar

dana

desa

di

kabupaten/kota

baru

turun

anggarannya di pertengahan tahun 2015 sehingga belum dapat diketahui realisasi dana desa untuk UKBM

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya:


30

1.

Melakukan

advokasi

kepada

kepala

desa

dan

BPMD

agar

pengalokasian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan RPJMDes tahun 2016 2.

Melakukan TOT kepada petugas promkes untuk melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan

3.

Mendorong petugas puskesmas dan bidan desa dalam ikut serta dalam musrembangdes utnuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa bagi kesehatan.

4.

Mendorong

Dinas

Kesehatan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

melakukan koordinasi dengan BPMPD untuk mengetahui realisasi dana desa untuk UKBM. 5.

Melakukan advokasi kepada BPMD dan kepala desa tentang penggunaan dana desa untuk UKBM agar dapat dialokasikan pada tahun berikutnya.

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari indikator persentase desa yang memanfaatkan minimal 10% dana desa untuk UKBM sehingga dapat menjadi acuan bagi program selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1. Adanya

peran

dari

masyarakat

dalam

penentuan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang diperlukan melalui dana desa dalam musrenbangdes. 2. Adanya komitmen dari kepala desa sebagai penentu kebijakan di desa untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.

Prestasi yang dicapai dalam desa yang memanfaatkan 10% dana desa untuk UKBM di tahun 2015 adalah: 1. Adanya peran INGO dalam pemberdayaan masyarakat di desa yaitu di Desa Lere, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, INGO SurfAid dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima memfasilitasi proses advokasi pada kepala desa dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

31

sarana air bersih perpipaan beserta pemeliharaannya dan kebun gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

4. Dunia

usaha

yang

Memanfaatkan

CSR

nya

untuk

Program

Kesehatan Dunia usaha dan swasta juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan kesehatan. Melihat peluang besar dari dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, Pusat promosi Kesehatan menggalang kemitraan dengan dunia usaha.

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah jumlah dunia usahayang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan melalui kemitraan ini pada tahun 2015 seperti pemberdayaan masyarakat di daerah model, mobilisasi massa, pemutaran ILM, dan lain sebagainya.

Gambar

8

Target

dan

Capaian

Jumlah

Dunia

Usaha

yang

Memanfaatkan CSR-nya untuk Program Kesehatan

Capaian jumlah dunia usaha baru yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan pada tahun 2015 adalah 5 (lima) dunia usaha atau 125% dari target yang telah ditetapkan. Dunia usaha yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut adalah PT. K-24 Indonesia, PT. Herlina LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

32

Indah, PT. Media Inovasi Global, PT. Merck Sharp Dohme Pharma serta Center For Indonesia Medical Student`s Activities (CIMSA).

Gambar 9

Pelaksanaan

Penandatanganan

MoU

Kementerian

Kesehatan dengan Dunia Usaha

Selain dunia usaha yang baru, terdapat 14 Dunia Usaha yang memperpanjang MoU yaitu: PT. Adaro Energy Tbk, PT. Aventis Pharma, PT. Glaxo Wellcome Indonesia, PT. Johnson & Johnson Indonesia, PT. Novartis Indonesia, PT. Novo Nordisk Indonesia, PT. Nutrifood Indonesia, PT.

Pfizer

Indonesia,

PT.

Roche,

PT.

Smithkline

Beecham

pharmaceuticals, PT. Sterling Product Indonesia, PT. Unilever Indonesia, PT. Indofood Sukses Makmur. Sehingga sampai saat ini dunia usaha yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan berjumlah 43 dunia usaha. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

33

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan kepada Dunia Usaha/Swasta 2. Penandatanganan MoU organisasi kemasyarakatan 3. Penyusunan Rencana Kerja Kemitraan Dunia Usaha/Swasta dengan Kementerian KesehatanPembinaan teknis pada dunia usaha yang bekerjasama 4. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PKS dengan Dunia Usaha 5. Pengembangan Media Komunikasi Pelaksanaan Kegiatan PKS 6. Koordinasi dengan Lintas Sektor/Program ABAT 7. Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan dengan Pengelola Kegiatan Provinsi 8. Penyusunan modul Pelatihan Penggalangan Kemitraan dengan Dunia Usaha melalui CSR bidang Kesehatan. 9. Pelaksanaan CSR Award

Adapun berbagai masalah yang dihadapi dalam dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah: 1. Beberapa Dunia Usaha hanya ingin bekerjasama dalam event tertentu bukan bekelanjutan 2. Aturan/kebijakan yang berbeda antara Kemenkes dan Dunia Usaha sehingga perlu waktu lama untuk penyusunan MoU dan PKS

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya: 1. Menginformasikan kembali bahwa pelaksanaan kerjasama diarahkan pada kegiatan yang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan 2. Melakukan pertemuan terkait legal aspek antara Legal Officer Perusahan dengan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

34

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari kemitraan dunia usaha dalam pembangunan kesehatan adalah: 1. Dunia usaha dan swasta mendapatkan informasi tentang program kesehatan prioritas. 2. Dunia usaha dan swasta berkontribusi untuk penyelesaian masalah kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. 3. Adanya daerah binaan dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan untuk program prioritas Kemenkes.

Prestasi yang dicapai dalam kemitraan dengan dunia usaha di tahun 2015 adalah: 1. Pemerintah daerah menggalang kemitraan dengan 87 dunia usaha di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tahun 2015, diantaranya Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. 2. Pada tahun 2015 terpilih 4 (empat) dunia usaha yang layak menerima Penghargaan Mitra Bakti Husada kategori CSR yaitu PT. Adaro, PT. ASTRA International, PT. Nutrifood dan PT. Unilever.

5.

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan Organisasi

kemasyarakatan

merupakan

kelompok

potensial

untuk

meningkatkan perilaku sehat masyarakat karena mereka memiliki sumberdaya sampai di grass root. Pusat promosi Kesehatan menggalang peran serta ormas baik ormas keagamaan, kepemudaan, dan wanita untuk

meningkatkan

jangkauan

akses

informasi

kesehatan

dan

pemberdayaan program kesehatan prioritas terhadap masyarakat luas.

Jumlah

Organisasi

Kemasyarakatan

yang

Memanfaatkan

Sumber

Dayanya untuk Mendukung Kesehatan adalah organisasi kemasyarakatan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

35

yang

telah

bekerjasama

dengan

Kementerian

Kesehatan

yang

memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.

Gambar 10 Target dan Capaian Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan

Sumber

Dayanya

untuk

Mendukung

Kesehatan

Capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk program kesehatan pada tahun 2015 adalah 3(empat) dunia usaha atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun ormas tersebut adalah Muslimat Nadhlatul Ulama, Perdhaki, dan Pramuka.

Selain itu, Pusat Promosi Kesehatan memperbarui Kesepakatan Bersama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdiri dari Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita dan Organisasi Pemuda. Pada tahun 2015, sebanyak 19 (sembilan belas) Ormas melalui penandatanganan MoU bersepakat dan berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan Promosi Kesehatan bidang kesehatan. Gambar 11

Pelaksanaan

Pemberdayaan

Masyarakat

melalui

Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Binaan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

36

( Ki-Ka): Desa Medani kabupaten Pati , Jawa Tengah; Kader PHBS desa Astomulyo Lampung Tengah

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk program kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan pedoman peran serta ormas dan pihak lain dalam mendukung peningkatan perilaku sehat 2. Pemetaan ormas dan pihak lain dalam mendukung peningkatan perilaku sehat 3. Sosialisasi program kerjasama peningkatan peran serta ormas dan pihak lain 4. Pelaksanaan Health Impact Assessment 5. Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan 6. Penyusunan PKS dengan organisasi kemasyarakatan 7. Penyusunan rencana kinerja ormas dan pihak lain 8. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan organisai kemasyarakatan 9. Penggerakan masyarakat dalam peningkatan KIA 10. Pembinaan Saka Bhakti Husada 11. Bimbingan teknis pelaksanaan fasilitasi ormas 12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ormas 13. Pengembangan dan penggandaan dokumentasi kegiatan ormas bidang kesehatan


37

Adapun

berbagai

Kemasyarakatan

masalah yang

yang

dihadapi

Memanfaatkan

dalam

Sumber

Organisasi

Dayanya

untuk

Mendukung Kesehatan adalah: 1. Tidak

semua

ormas

yang

bekerjasama

dengan

Kementerian

Kesehatan memiliki dokumen persyaratan untuk MoU sesuai Permenkes No 74 Tahun 2015 tentang Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan. 2. Kegiatan fasilitasi ormas tertunda karena berakhirnya MoU pada tahun 2015. 3. Hasil evaluasi kinerja fasilitasi ormas tahun 2014 menunjukkan tiidak semua ormas mencapai target kinerja yang telah disepakati. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya: 1. Ormas yang beum memnuhi syarat sesuai peraturan yang belaku harus melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan tahun 2016. 2. Pada tahun 2015 dilakukan perpanjangan MoU dengan 19 ormas sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi kegiatan ormas. 3. Dilakukan pendampingan teknis dan administrasi yang lebih intens untuk meningkatkan kinerja ormas yang telah bekerjasama.

Nilai-nilai positif atau pembelajaran yang bisa diambil dari peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan untuk program kesehatan adalah: 1. Organisasi masyarakat mendapatkan informasi tentang program kesehatan prioritas yang perlu didukung. 2. Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai mitra pemerintah termasuk Puskesmas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. 3. Kader ormas dapat menjadi agent of change untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku sehat masyarakat.


38

Prestasi yang dicapai dalam peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tahun 2015 adalah: 1. Pemerintah daerah menggalang peran serta dengan 50 ormas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tahun 2015, diantaranya Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

3.2

SUMBER DAYA Pencapaian kinerja Pusat Promosi Kesehatan didukung oleh adanya sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran, maupun Sumber Daya Sarana dan Prasarana. a. Sumber Daya Manusia Pegawai Pusat Promosi Kesehatan sampai tanggal 31 Desember 2015 sejumlah 83 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar 12 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin


39

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa pegawai di Pusat Promosi Kesehatan berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 59,26% atau 49 orang dan laki-laki sebanyak 40.74% atau 34 orang.

Adapun Sumber Daya Manusia menurut jabatan di Pusat Promosi Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Pusat Promosi Kesehatan Berdasarkan Jabatan

Gambar 13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan


40

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pejabat struktural ada 14 orang (17,50%), terdiri dari perempuan sebanyak 10 orang dan laki-laki 4 orang. Selain itu, di Pusat Promosi Kesehatan terdapat 4 (empat) jabatan fungsional, terbanyak yaitu Jabatan Fungsional Umum sebanyak 42 orang (51,85%), Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) Ahli berjumlah 9 orang (11,11%), sementara PKM Terampil berjumlah 4 orang (4,94%), dan Analis Kepegawaian sebanyak 1 orang (1,23%). Sementara pegawai Non PNS di Pusat Promosi Kesehatan sebanyak 11 orang (13,58%).

Dari data di atas, dapat dilihat sebagaian besar pegawai pusat promosi kesehatan berada pada golongan III C dan III B masing-masing sebanyak 15 orang dan 16 orang, golongan paling sedikit berada pada golongan IV D, IV B, II D dan II C. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Pusat Promosi Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Pegawai Pusat Promosi Kesehatan Berdasarkan Pendidikan


41

Dari data tersebut diatas, 2,4% pegawai memiliki tingkat pendidikan Strata 3, sedangkan 30,8% merupakan lulusan Strata 2 dan 42% dengan tingkat pendidikan Strata 1, untuk pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 3 terdapat 11% dari keseleruhan pegawai dan 13,5% lainnya berpendidikan setara Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Pusat promosi Kesehatan Berdasarkan Golongan


42

Dari data di atas, dapat dilihat sebagaian besar pegawai pusat promosi kesehatan berada pada golongan III C dan III B masing-masing sebanyak 15 orang dan 16 orang, golongan paling sedikit berada pada golongan IV D, IV B, II D dan II C.

b. Sumber Daya Anggaran Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Promosi Kesehatan didukung melalui anggaran dari APBN Kementerian Kesehatan RI dn berbagai sumber lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Anggaran Pusat Promosi Kesehatan pada tahun 2015 sebelum efisiensi adalah Rp. 116.098.150.000,-

dan

anggaran

Dekonsentrasi

sebesar

Rp.

107.431.855.000,-. Setelah adanya efisiensi anggaran Pusat Promosi Kesehatan

menjadi

Rp.

109.216.370.000,-

dan

untuk

anggaran

Dekonsentrasi sebesar Rp. 67.688.083.000,-. Pusat Promosi Kesehatan mendapatkan bantuan dana dari luar negeri berupa hibah yang berasal dari GAVI, WHO dan UNICEF. Dana hibah tersebut dimasukan dalam DIPA Pusat Promosi Kesehatan hingga LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

43

anggaran Pusat Promosi Kesehatan setelah diakumulasikan dengan dana hibah menjadi Rp. 119.877.782.000,-. Realisasi anggaran Pusat Promosi Kesehatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015 SUMBER

PAGU

PEMBIAYAAN

REALISASI Rp

APBN (Rupiah Murni) 109,216,370,000*)

%

94,168,401,226 86.22

Hibah Luar Negeri : • UNICEF

1,640,528,000

• WHO

47,600,000

• GAVI

5,969,967,587

TOTAL

116,874,465,587

1,229,644,800 74.95 47,600,000 100 5,627,757,381 94.26 101,073,403,40 86.48

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana

dan

Prasarana

yang

dimiliki

oleh


44

Pusat

Promosi

Kesehatan adalah: 1. Ruangan yang terdiri dari ruang kerja,

ruang

rapat,

ruang

audio

visual,


45

ruang perpustakaan, studio mini dan gudang 2. Peralatan kantor lain

antara Personal

Unit (komputer), LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

46

Laptop,

LCD,

Meubeulair, jaringan dan

LAN, lain

sebagainya 3. Perlengkapan Multimedia mencakup LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

47

peralatan studio mini,

peralatan

fotografi, peralatan video, peralatan dan

audio

peralatan

design grafis


48

4. Media elektronik seperti

film

dokumenter, spot radio, spot tv,

film/sinetron

dan

lain

sebagainya LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

49

5. Media

Cetak

berupa

poster,

lembar

balik,

permainan edukatif, leaflet, buku-buku 6. Media Pusat LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

Online Promosi 50

Kesehatan diantaranya official

website,

twitter, microsite ABAT, microsite SmokinggoKills, dan

microsite

PHBS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

51

7. Perlengkapan Pameran 8. Kendaraan operasional roda 4,

kendaraan

operasional roda 2,

kendaraan

khusus pameran LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

52

dan

kendaraan

khusus promosi kesehat

Ringkasan Barang


Milik

53

Negara Per Tahun Anggaran 2015 1. Mutasi BMN per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian

Kesehatan

RI

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp. 4.619.975.184,- (empat milyar enam ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu serratus delapan puluh empat rupiah),

jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.

3.440.292.241,- (tiga milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh satu rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 1.179.682.943,- (satu milayar serratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah ). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

117111 117113 117114 117199

Uraian Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Suku Cadang Persediaan Lainnya JUMLAH

Saldo Awal (Rp) 3,440,292,241 0 0 0 3,440,292,241

Mutasi (Rp) Saldo Akhir (Rp) 1,179,682,943 4,619,975,184 0 0 0 0 0 0 1,179,682,943 4,619,975,184

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp.0 (nihil) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp.0 (nihil) dan kondisi usang senilai Rp. 0 (nihil).


54

b. Tanah

Saldo tanah pada Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2015 sebedar Rp.Nihil. Julah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas Nihil m2 dengan nilai sebesar Rp Nihil, mutase seluas Nihil m2 dengan nilai sebesar Rp Nihil, dan mutasi kurang seluas Nihil m2 dengan nilasi sebesar Rp Nihil.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 34.626.212.431,- (tiga puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 34.488.527.456,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 1.165.648.000,(satu milyar serratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 1.027.963.025,(satu milyar dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima rupiah). Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut: 1) Alat Angkutan (3.02) Saldo Alat Angkutan pada Satuan Kerja Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desemebr 2015 sebesar Rp 17.880.173.076,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah

barang

sebesar

70

unit

dengan

nilai

sebesar

Rp. 17.880.698.076,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 Unit dengan nilai sebesar Rp. Nihil,-, dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. Nihil. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

55

Mutasi Tambah Nihil tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Mutasi Kurang Nihil tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Penghapusan Transfer Keluar Hibah (Keluar) Pengurangan Reklasifikasi Keluar Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Koreksi Pencatatan Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Penghentian BMN dari Penggunaan

Dari jumlah

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang

dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar

Rp

Nihil,

sedang

dalam

proses

penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp Nihil.

Dari jumlah tersebut di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

56

Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas (Unit)

Nilai (Rp) 0 0 0

0 0 0

Catatan: Nilai (Rp) pada tabel di atas hanya diisi pada tingkat Satker. CaLBMN tingkat Wilayah, Eselon I, dan Kementerian tidak perlu mengisi kolom nilai (sesuai S-171/KN/2014).

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan

operasional

pemerintah

adalah

6

unit/

Rp. 2.392.300.000,- ( Dua milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu trupiah).

Dalam kelompok barang alat angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaannya diantaranya 1 unit kendaraan (Sepeda Motor Honda) sedang dalam proses untuk dihapuskan, 1 Unit (sepeda motor Honda) kondisinya hilang, 5 Unit Ford Ranger statusnya akan dihibahkan.

2) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Satuan kerja Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp Nihil. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluhn ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 Unit dengan nilai sebesar Rp Nihil, dan mutasi kurang jumlah barang

1 unit dengan nilai sebesar

Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Satuan kerja Pusat Promosi Kesehatan per LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

31 Desember 2015 sebesar 1.421 unit 57

dengan nilai sebesar Rp 9.015.341.275,- (Sembilan milyar lima belas juta tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1.858 unit dengan nilai sebesar Rp 8.395.924.775,- (delapan milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) mutasi tambah jumlah barang 5 Unit dengan nilai sebesar Rp 1.074.920.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang

442 unit dengan nilai sebesar Rp.

455.503.500 (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Mutasi Tambah 7 Unit tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) 1,074,920,000 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil


Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) 455,503,500 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

0 unit 58

dengan

nilai

sebesar

Rp

Nihil,

penghapusan/pemindahtanganan adalah

sedang

dalam

proses

422 unit dengan nilai

sebesar Rp 455.503.500 (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Dari jumlah tersebut di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas (Unit) 1,421 0 422

Nilai (Rp) 9,015,341,275 455,503,500


Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 3.585 unit/Rp. 6.311.299.500,- (Enam miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus embilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

4) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Satuan kerja Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.753.155.725,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta serratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 443 Unit dengan nilai sebesar Rp 2.763.204.725,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) mutasi tambah jumlah barang 7 Unit dengan nilai sebesar Rp 4.268.000 (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang

22 unit dengan nilai sebesar Rp.

14.357.000 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

59

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit

dengan nilai sebesar Rp Nihil, sedang dalam proses

penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp Nihil.


Kuantitas (Unit) 428 0 0

Nilai (Rp) 2,753,115,725

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1.887 unit/Rp. 10.001.130.450,- (Sepuluh milyar satu juta serratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

5) Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) Saldo Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan pada Satuan kerja Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 17.890.000,(tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 30 unit dengan nilai sebesar Rp 15.390.000,- (lima belas juta tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 1 Unit dengan nilai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. Nihil.

Mutasi Tambah 1 Unit tersebut meliputi:


60

Uraian Jenis Transaksi Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) 2,500,000 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil



Dari jumlah Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit

dengan nilai sebesar Rp Nihil, sedang dalam proses


Dari jumlah tersebut di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Kuantitas (…satuan…) 31 0 0

Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kelompok

barang

Alat-alat

Kedokteran

dan

Nilai (Rp) 17,890,000

Kesehatan

yang

statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 100 unit/Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah). LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

61

6) Alat Laboratorium (3.08) Saldo Alat Laboratorium pada

Satuan kerja Pusat Promosi

Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 49.652.000,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 13 unit dengan nilai sebesar Rp 49.652.000,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 Unit dengan nilai sebesar Rp Nihil, dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. Nihil.

Mutasi Tambah Nihil tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset




Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

62

sebesar

Rp

Nihil,

sedang

dalam

proses

penghapusan

/

pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp Nihil.


Kuantitas (…satuan…) 13 0 0

Nilai (Rp) 49,652,000

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan

operasional

pemerintah

adalah

30

unit/

Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah).

7) Alat Persenjataan (3.09) Saldo Alat Persenjataan pada


Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 88.462.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 unit dengan nilai sebesar

Rp 76.500.000,- (tujuh puluh

enam juta lima ratus ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 6 Unit dengan nilai sebesar Rp 11.962.500 (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. Nihil. Mutasi Tambah Nihil tersebut meliputi:


63





Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar

Rp

Nihil,

sedang

dalam

proses

penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp Nihil. Dari jumlah tersebut di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas 9 0 0

Nilai (Rp) 88,462,500

Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan

operasional

pemerintah

adalah

300

unit/

Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).

8) Komputer (3.10) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

64

Saldo Komputer pada

Satuan kerja Pusat Promosi Kesehatan

per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.761.404.075,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh sati juta empat ratus empat ribu tujuh puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 567 unit dengan nilai sebesar Rp 5.237.909.100,(lima milyar dua ratus tiga puluh tuju juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus rupiah) mutasi tambah jumlah barang 9 Unit dengan nilai sebesar

Rp 74.497.500,- (tujuh puluh empat juta empat ratus

Sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 111 unit dengan nilai sebesar Rp. 551.002.525 (Lima ratus lima puluh satu juta dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Mutasi Tambah 9 unit tersebut meliputi:



Mutasi Kurang 111 unit tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Penghapusan Transfer Keluar Hibah (Keluar) Pengurangan Reklasifikasi Keluar Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Koreksi Pencatatan Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Penghentian BMN dari Penggunaan

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) 551,002,525 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

0 unit

dengan nilai sebesar 65

Rp Nihil, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 111 unit dengan nilai sebesar Rp 551.002.525 (Lima ratus lima puluh satu juta dua ribu lima ratus dua puluh llima rupiah).


Kelompok penggunaan

barang

Kuantitas

Nilai (Rp) 4,761,404,075 0 551,002,525

465 0 111

Komputer

operasional

yang

statusnya

pemerintah

dihentikan

adalah

737

dari unit/

Rp. 6.934.306.097,- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

9) Alat Peraga (3.16) Saldo Alat Peraga pada Satuan kerja Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 30.953.780,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp 30.953.780,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 Unit dengan nilai sebesar Rp Nihil, dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. Nihil.

Mutasi Tambah Nihil tersebut meliputi:


66





Dari jumlah Alat Peraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah

0 unit

dengan nilai sebesar

Rp Nihil, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp Nihil.


Kuantitas (Unit) 2

Nilai (Rp) 30,953,780 0 0

Kelompok barang Alat Peraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan

operasional

pemerintah

adalah

200

unit/Rp.

107.750.000,- (Seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10) Peralatan Olahraga (3.19) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

67

Saldo Peralatan Olahraga pada


Kesehatan per 31 Desember 2015sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar

0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nihil)

mutasi tambah jumlah barang 1 Unit dengan nilai sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp. Nihil. Mutasi Tambah Nihil tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset



Dari jumlah Peralatan Olahraga


di atas, yang statusnya sedang

dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar

Rp

Nihil,

sedang

dalam

proses



68

Dari jumlah tersebut di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuantitas (Unit)

Baik Rusak Ringan Rusak Berat

1 0 0

Nilai (Rp) 7,200,000

Kelompok barang Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan

yang

statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. Nihil.

11) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 22.975.798.055,- (dua puluh rupiah). Adapun rincian akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2014 terdapat dalam Laporan Penyusutan Barang (KPB) Tahun 2014 (terlampir).

d. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada

Pusat Promosi Kesehatan per

31

Desember 2015 sebesar Rp 14. 500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (Nihil), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (Nihil). Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut: 1) Bahan Perpustakaan Saldo Bahan Perpustakaan pada

Pusat Promosi Kesehatan

per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 100 Buah dengan nilai sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 Buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nihil), dan mutasi kurang sejumlah 0 Buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nihil). LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

69

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset


Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Penghapusan Transfer Keluar Hibah (Keluar) Pengurangan Reklasifikasi Keluar Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Koreksi Pencatatan Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Penghentian BMN dari Penggunaan


Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Buah dengan nilai sebesar

Rp

Nihil,

sedang


dalam

proses

0 Buah dengan nilai

sebesar Rp Nihil.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas (Buah) 100

Nilai (Rp) 4,000,000 0 0

Catatan:


70

Nilai (Rp) pada tabel di atas hanya diisi pada tingkat Satker. CaLBMN tingkat Wilayah, Eselon I, dan Kementerian tidak perlu mengisi kolom nilai (sesuai S-171/KN/2014).

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 1 Buah

dengan nilai sebesar

Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), mutasi tambah sejumlah

0 Buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nihil), dan mutasi

kurang sejumlah 0 Buah dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nihil).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset


Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:


71

Uraian Jenis Transaksi Penghapusan Transfer Keluar Hibah (Keluar) Pengurangan Reklasifikasi Keluar Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Koreksi Pencatatan Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Penghentian BMN dari Penggunaan


Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Buah dengan nilai sebesar

Rp

Nihil,

sedang


dalam

proses

0 Buah dengan nilai

sebesar Rp Nihil.

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas (Buah) 1

Nilai (Rp) 10,500,000 0 0


3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun rincian penyusutan Aset Tetap Lainnya terdapat dalam Laporan Penyusutan Barang (KPB) Tahun 2014 (terlampir).

e. Aset Lainnya


72

Saldo Aset lainnya pada Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 13.903.123.288,- (tiga belas milyar Sembilan ratus tiga juta serratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.813.266.608,- (tiga milyar delapan raus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan

rupiah), mutasi tambah

sebesar Rp. 3.813.266.608,- (Tiga milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (Nihil).

1) Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud pada Pusat Promosi Kesehatan

per 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp 13.039.203.288,- (tiga belas milyar tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 52

buah

dengan

nilai

sebesar

Rp.

8.163.808.470,-

(delapan milyar serratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), mutasi tambah 42Buah dengan nilai sebesar Rp 4.875.394.818,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 Buah dengan nilai sebesar Rp Nihil.

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:


73

Uraian Jenis Transaksi

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp)

Pembelian 4,875,394,818 Transfer Masuk Hibah (Masuk) Rampasan/Sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset -

-

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Penghapusan Transfer Keluar Hibah (Keluar) Pengurangan Reklasifikasi Keluar Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Koreksi Pencatatan Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Penghentian BMN dari Penggunaan


Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Buah dengan nilai sebesar

Rp

Nihil

sedang

dalam

proses

penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 Buah dengan nilai sebesar Rp Nihil.

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp Nihil. Penambahan

nilai

Aset

Tidak

Berwujud

berasal

dari

pembelian/Pengadaan Produksi Video, ILM dan Software Aplikasi. Pengadaan tersebut menggunakan Mata Anggaran 5212. Nilai yang di input pada aplikasi SIMAK BMN tidak sama dengan nilai pada SPM. Itu dikarenakan nilai SPM terdapat nilai gabungan dengan lainnya.


74

2) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp. 26.918.636.925,-(dua puluh enam milyar

Sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar

Rp. 26.150.970.900,-(dua puluh enam

milyar seratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus rupiah), mutasi tambah sejumlah 606 unit dengan nilai sebesar Rp 1.027.963.025 (satu milyar dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp 260.297.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)..

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi Penghentian BMN dari Penggunaan

Mutasi

Kurang

BMN

Yang

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) 1,021,213,025 6,750,000

Dihentikan

Penggunaannya

dari

Operasional Pemerintah tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Penghapusan Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan

Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) 260,297,000 0 0 0

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada

Pusat

Promosi Kesehatan per 31 Desember 2014 per golongan barang adalah sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

75

1 2 3 4 5

Golongan Barang Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya JUMLAH

Intrakomptabel (Rp) 0 26,918,636,925 0 0 0 26,918,636,925

Ekstrakomptabel (Rp) 0 0 0 0 0 0

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional

Pemerintah

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp. 26.054.716.925,- (dua puluh enam milyar lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) Adapun rincian penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tahun 2014 (terlampir).

2. Barang Milik Negara pada Satker Pusat Promosi Kesehatan per 31 Desember 2015 a. BMN per akun neraca Nilai BMN pada Satker Pusat Promosi Kesehatan Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 30.142.870.848,- (tiga puluh milyar serratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:


76

No I

Intrakomptabel Rp %

Uraian Neraca

Aset Lancar 1 Persediaan

3.440.292.241 3.440.292.241

Sub Jumlah (1) II Aset Tetap 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 Aset Tetap Lainnya 6 KDP Sub Jumlah (2) III Aset Lainnya 1 Kemitraan dengan pihak ketiga 2 Aset Tak Berwujud Aset yang dihentikan dari 3 penggunaan operasional pemerintah Sub Jumlah (3) Total

4,76% 4,76%

Ekstrakomptabel Rp % 0 0

Gabungan Rp

%

0,00% 0,00%

3.440.292.241 3.440.292.241

4,76% 4,76%

0 0,00% 34.447.135.456 47,70% 0 0,00% 0 0,00% 14.500.000 0,02% 0 0,00% 34.461.635.456 47,72%

0 0,00% 41.392.000 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.392.000 100,00%

0 34.488.527.456 0 0 14.500.000 0 34.503.027.456

0,00% 47,73% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 47,75%

0 0,00% 8.163.808.470 11,30%

0 0

0,00% 0,00%

0 8.163.808.470

0,00% 11,30%

26.150.970.900 36,21%

0

0,00%

26.150.970.900

36,19%

34.314.779.370 47,52% 72.216.707.067

0 41.392.000

0,00%

34.314.779.370 72.258.099.067

47,49%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Satker Pusat Promosi Kesehatan Per

31 Desember 2015 per perkiraan Neraca adalah

sebagai berikut: No

Intrakomptabel Rp %

Uraian Neraca

Aset Tetap 1 Peralatan dan Mesin 2 Gedung dan Bangunan 3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4 Aset Tetap Lainnya Sub Jumlah (1) II Aset Lainnya 1 Kemitraan dengan pihak ketiga Aset yang dihentikan dari 2 penggunaan operasional pemerintah Sub Jumlah (2) Total

Ekstrakomptabel Rp %

Gabungan Rp

%

I

22,975,798,055 46.88% 0 0.00% 0 0.00% 10,500,000 0.02% 22,986,298,055 46.88%

35,161,600 0 0 0 35,161,600

83.89% 0.00% 0.00% 0.00% 83.89%

0.00%

0

0.00%

0 0.00%

26,047,966,925 53.12%

6,750,000

16.11%

26,054,716,925 53.09%

26,047,966,925 53.12% 49,034,264,980

6,750,000 41,911,600

16.11%

26,054,716,925 53.09% 49,076,176,580

0

23,010,959,655 0 0 10,500,000 23,021,459,655

46.89% 0.00% 0.00% 0.02% 46.91%

BAB IV KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pusat Promosi Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2015

77

dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Terdapat 4 (empat) dari 5 (lima) indikator Pusat promosi Kesehatan tahun 2015 yang dapat tercapai. Satu indikator yang tidak tercapai adalah Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM.

2.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan upaya promotif preventif mulai meningkat ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan berwawasan kesehatan, kebijakan PHBS, kerjasama lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di beberapa provinsi. Selanjutnya perlu dilakukan advokasi dan koordinasi lebih lanjut agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran daerah dan melaksankan kegiatan promosi kesehatan yang berdaya ungkit dalam peningkatan perilaku sehat.

3.

Dalam

rangka

meningkatkan

kapasitas

petugas

pengelola

program

pemberdayaan dan promosi kesehatan di daerah, telah dilakukan berbagai pelatihan secara berjenjang seperti pengelolaan advokasi, penggalangan kemitraan, pengelolaan media, dan pelatihan teknis lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dari capaian kinerja, selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain: 1.

Melakukan review indikator kinerja

sesuai dengan perubahan struktur

organisasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Kementerian Kesehatan dilaksanakan

oleh

Direktorat

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat. 2.

Mensinergikan lintas unit dalam upaya promosi kesehatan baik di Kementerian Kesehatan maupun di daerah.

3.

Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya promotif preventif baik dari dukungan anggaran daerah maupun ketersediaan dan kualitas SDM promosi kesehatan.


78

4.

Meningkatkan

peran

aktif

dari

mitra

strategis

(dunia

usaha/swasta,

LSM/NGO/INGO, dan ormas) untuk mendukung program kesehatan khususnya upaya promosi kesehatan. 5.

Meningkatkan kualitas sumber daya promosi kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas melalui pelatihan maupun pembinaan teknis promosi kesehatan melalui menu dana pusat dekonsentrasi, DAK non fisik, maupun sumber dana lainnya.


79


2


3

PUSAT PROMOSI KESEHATAN

Recommend Documents