Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015

LAPORAN KINERJA SATU TAHUN Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015 “Health Promotion ; any combination of health education and related organizational, political and economic intervention designed to facilitate behavioral and environment adaptation that will improve or protect health”

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ___________________________________________________________________________________________ i Daftar Isi _________________________________________________________________________________________________ ii BAB I Gambaran Organisasi ___________________________________________________________________________ 1 BAB II Capain Kinerja __________________________________________________________________________________ 4 BAB III Gambaran Kinerja ___________________________________________________________________________ 10 BAB IV Penutup _______________________________________________________________________________________ 34

ii

LAPORAN KINERJA SATU TAHUN Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015

Kata Pengantar Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Buku Kinerja Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2014. Penyusunan Buku Kinerja Pusat Promosi Kesehatan merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kesehatan Tahun 2015 Mudah-mudahan Buku Kinerja ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan kinerja Pusat Promosi Kesehatan pada periode mendatang khususnya dalam tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan dan terbitnya buku kinerja ini, kami ucapkan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya.

i


BAB I Gambaran Organisasi A.Visi dan Misi Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 1


2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

B. Tujuan Peningkatan Perilaku Sehat & Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

C. Strategi Kegiatan 1. Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi dan menggalang kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk pemerintah daerah. 2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. 2


3. Meningkatkan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat/dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal promosi kesehatan. 4. Mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.

3


BAB II Capain Kinerja A. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Lintas sektor berperan penting dalam kesehatan, terutama untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Menyadari hal tersebut, Pusat promopsi Kesehatan mendiorong lintas sektor untuk mengeluarkan kebijakan berwawasan kesehatan (Health in All Policy). Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan

yang

Presiden/Peraturan

dibuat

sektoral

Menteri/

(K/L)

Instruksi

berupa

Menteri/

Peraturan

Surat

Edaran

Menteri/ Surat Keputusan Bersama Menteri yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Jumlah Kebijakan Publik berwawasan kesehatan : 1. Penggalangan komitmen sektoral pusat, provinsi, daerah 2. Pengembangan strategi advokasi 3. Pelaksanaan advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan di 3 provinsi terpilih : Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat 4. Pemantapan advokasi pada daerah yang telah diadvokasi 5. Pembinaan teknis pada daerah yang telah diadvokasi 6. Pemantauan dan evaluasi proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik berwawasan kesehatan. 4


B. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS Dalam rangka mendukung pelaksanaan perilaku hidup sehat, diperlukan kebijakan PHBS di daerah. Kebijakan yang mendukung kesehatan/PHBS/perilaku

sehat

adalah

kebijakan

kesehatan/PHBS/perilaku sehat dalam bentuk Peraturan

Bupati/Walikota,

Instruksi

mendukung

Peraturan Daerah,

Bupati/Walikota,

Surat

Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS 1. Pendekatan kepada pengambil keputusan di daerah 2. Penyusunan

dan

Pembentukan

Pokjanal/Forum

Perduli

Kesehatan. 3. Pembinaan teknis pada Pokjanal/Forum Perduli Kesehatan. 4. Pemantauan dan evaluasi UKBM serta Desa dan Keluarahan Siaga Aktif. 5. Penggerakan masyarakat dalam rangaka peningkatan Rumah Tangga Ber-PHBS 6. Pembinaan Saka Bakti Husada dalam rangka Peningkatan PHBS

5


C. Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Pemberdayaan

masyarakat

merupakan

suatu

upaya

untuk

menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam

mengenali,

mengatasi,

memelihara,

dan

meningkatkan

kesehatan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat didorong untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa termasuk dana desa. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di desa adalah adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) antara lain : 1. Penggalangan komitmen dalam rangka SKB tentang dana desa Penyusunan standar pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. 2. Pertemuan Koordinasi dengan lintas sektor tentang intefrasi program menyangkut dana desa dan program keluarga sehat 3. Pembinaan teknis aparat desa terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 4. Pengembangan buku saku perencanaan dan pelaporan penggunaan dana desa untuk UKBM 5. Pengembangan sistem perhitungan pembiayaan dana desa untuk UKBM 6


D. Dunia usaha yang Memanfaatkan CSR nya untuk Program Kesehatan Dunia usaha dan swasta juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan kesehatan. Melihat peluang besar dari dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, Pusat promosi Kesehatan menggalang kemitraan dengan dunia usaha. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Dunia usaha yang Memanfaatkan CSR nya untuk Program Kesehatan 1. Penggalangan mitra potensial melalui sosialisasi program prioritas kepada dunia usaha 2. Penyusunan rencana kerja sama kemitraan dunia usaha dengan Kementerian Kesehatan 3. Pembinaan teknis pada mitra yang sudah menjalin kerja sama. Sosialisasi program prioritas kesehatan kepada Dunia Usaha 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksaan kegiatan Perrjanjian Kerja Sama. 5. Penyusunan rencana kerja kemitraan dengan unit kerja program terkait 6. Melakukan pembinaan teknis pada mitra yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan

E. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan Organisasi kemasyarakatan merupakan kelompok potensial untuk meningkatkan perilaku sehat masyarakat karena mereka memiliki

7


sumberdaya sampai di grass root. Pusat promosi Kesehatan menggalang peran serta ormas baik ormas keagamaan, kepemudaan, dan wanita untuk meningkatkan jangkauan akses informasi kesehatan dan pemberdayaan program kesehatan prioritas terhadap masyarakat luas. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya

untuk

kemasyarakatan

Mendukung yang

telah

Kesehatan bekerjasama

adalah dengan

organisasi Kementerian

Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Organisasi kemasyarakat yang memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan 1. Mengembangkan

pedoman

peran

serta

ormas

dalam

mendukung peningkatan perilaku sehat. 2. Pemetaan organisasi kemasyarakatan dan pihak lain dalam mendukung peningkatan perilaku sehat 3. Sosialisasi

program

kerjasama

peningkatan

peran

serta

organisasi kemasyarakatan dan pihak lain 4. Penyusunan MoU, Perjanjian kerjasama dan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program kesehatan. 5. Bimbingan teknis pada ormas dan pihak-pihak lain yang sudah bekersama dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program

8


6. Pemantauan dan evaluasi persan serta ormas dan pihak lain dalam peningkatan perilaku sehat Gambar 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

IKU

TARGET 2015

REALISASI 2015

% CAPAIAN

1

Meningkatnya pelaksanaan

Jumlah kebijakan publik

3

4

133%

promosi

yang

40%

44%

110%

10%

1%

10%

4

5

125%

3

100%

kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

kepada

berwawasan

kesehatan Persentase kabupaten/kota yang

memiliki

kebijakan

PHBS Persentase

desa

yang

memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan Jumlah kemasyarakatan memanfaatkan

organisasi yang

3

sumber

dayanya untuk mendukung kesehatan

9


BAB III Gambaran Kinerja Kegiatan Prioritas Pusat Promosi Kesehatan dalam mencapai indikator kegiatan Pusat Promosi Kesehatan

A. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 1. Penggalangan komitmen sektoral pusat, provinsi, daerah Upaya Pusat Promosi Kesehatan dalam meningkatkan indikator Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan memerlukan upaya upaya strategis untuk mendorong lintas lintas program baik di pusat maupun di daerah yang dapat mendorong produk kebijakan

yang

dibuat

searah

yang

memperhatikan

aspek

kesehatan. Pada Tahun 2015 kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : a. Sosialisasi

Pajak/cukai

dalam

rangka

Penggalangan

Komitmen dalam pengendalian tembakau (Pajak rokok, cukai rokok,peringatan kesehatan) Informasi penggunaan pajak rokok bagi kesehatan belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik khususnya di daerah. Masih ditemukannya berbagai kegiatan penggunaan DBHCHT yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap rencana kerja anggaran maupun realisasi penggunaan anggaran DBHCHT dari beberapa daerah penerima masih menunjukkan ketidaktepatan daerah dalam mengalokasikan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan, seperti penggunaan DBHCHT dalam bidang kesehatan masih belum sesuai. Beberapa capaian yang cukup menggembirakan

10


adalah

terbitnya

beberapa

regulasi

terkait

pengendalian

tembakau, antara lain :  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok yang menyebutkan bahwa penggunaan dana pajak rokok di bidang kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. (Hasil advokasi Pusat Promosi Kesehatan).  Kebijakan

tarif

cukai

yg

baru

melalui

PMK

No.

198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (hasil Advokasi Pusat Promosi Kesehatan bersama Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) serta surat Sesjen Kemkes, dan jejaring pemerhati pengendalian rokok yang menunjukkan peningkatan harga rokok sehingga masyarakat miskin terbatas membeli rokok  Surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: T.900/2239/KEUDA tahun 2015 kepada Gubernur SeIndonesia

dan

Bupati/Walikota

Se-Indonesia

untuk

pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10% sesuai dengan amanah UU 36/2009. (Yang diedarkan pada saat pertemuan Penggalangan Komitmen dengan Pemda)  Surat edaran Kementerian Perhubungan Januari 2015 untuk menjadikan transportasi umum sebagai kawasan 11


tanpa asap rokok sesuai dengan PP 109/2012. (Hasil advokasi jejaring, koordinasi dengan lintas sektor) Gambar 3.1 Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok

b. Pengembangan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa PHW memiliki dampak positif yang besar. Hasil penelitian tersebut antara lain menyatakan bahwa peringatan bergambar lebih diperhatikan dari pada hanya teks/tertulis, lebih efektif untuk pendidikan bagi perokok tentang risiko kesehatan akibat merokok dan untuk meningkatkan pengetahuan perokok tentang risiko kesehatan akibat merokok, serta adanya assosiasi peningkatan motivasi untuk berhenti merokok. Penelitian lain menunjukkan bahwa peringatan bergambar memberikan efek 12


lebih lama dibanding peringatan teks/tertulis saja. Hal ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Gambar 3.1 Peringatan Kesehatan pada Kemasan Rokok

c. Pengembangan peringatan kesehatan bergambar pada iklan Dalam hal pencegahan, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjauhkan anak dari akses rokok, perlindungan dari sasaran pemasaran industri rokok (dengan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok), pemberian informasi yang benar tentang bahaya rokok (edukasi, peringatan kesehatan bergambar ) dan perlindungan dari terpapar asap rokok. 13


d. Koordinasi Pelaksanaan Penggalangan Komitmen dalam mendukung percepatan AKI dan AKB Peran promosi kesehatan dalam meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sangatlah penting, melalui upaya promosi kesehatan yang berkesinambungan akan tumbuh kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat akan penting nya perilaku sehat seperti pemeriksaan kehamilan secara rutin, melahirkan di fasilitas kesehatan, ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, ibu memberikan ASI kepada bayinya, dan ibu membawa bayinya untuk diimunisasi. e. Pelaksanaan Penggalangan komitmen dengan Pemerintah derah dalam Mendukung Percepatan AKI dan AKB Penggalangan komitmen ini bertujuan untuk :  Meningkatkan

dukungan

Pemerintah

Daerah

dalam

kegiatan dan pengadaan media promosi kesehatan serta pengadaan, distribusi dan penggunaan Buku KIA.  Meningkatkan

dukungan

Pemerintah

Daerah

dalam

pengadaan dan pemerataan penempatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk memberikan pelayanan KIA terutama dalam penanganan kedaruratan.  Meningkatkan

komitmen

dari

stakeholder

dalam

stakeholder

dalam

pengarusutamaan gender bidang KIA.  Meningkatkan

dukungan

dari

penggerakan masyarakat untuk mengaktifkan Posyandu dalam mendukung KIA. 14


 Meningkatkan dukungan kebijakan tentang penempatan tenaga kesehatan khusus yang mempunyai kompetensi promosi kesehatan di Puskesmas.  Meningkatkan dukungan stakeholder tentang kemitraan bidan dan dukun dalam meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan.g. Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan

dalam

melakukan

kemitraan,

intervensi

perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.  Meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan sinkronisasi sumber daya dalam melaksanakan program KIA.  Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi Tablet Tambah Darah pada ibu hamil dan remaja

putri.

Meningkatkan

pemahaman

petugas

kesehatan dan masyarakat tentang pentingnya pemberian imunisasi HB0 dan vitamin K pada bayi baru lahir.

B. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS Upaya yang dilakukan oleh Pusat Promosi Kesehatan untuk mencapai presentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS adalah mengintegrasikan dengan kegiatan yang ada dengan melibatkan pemerintah daerah antara lain :

15


a. Sosialisasi Pajak/cukai rokok dalam rangka Penggalangan Komitmen dalam Pengendalian Tembakau. Sosialisasi ini selain bertujuan dalam rangka Pengendalian Tembaku juga diintegrasikan dengan penggalangan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan PHBS khususnya tentang Perilaku Merokok. Sasaran kegiatan ini adalah pemegang kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan Penggalangan komitmen dengan Pemerintah derah dalam Mendukung Percepatan AKI dan AKB Pelaksanaan Penggalangan Komitmen dalam rangka Percepatan AKI dan AKB selain untuk mendorong Kebijakan Publik Berwawasan

Kesehatan

pada

level

provinsi

menyangkut

kebijakan AKI dan AKB, juga mendorong Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan kebijakan PHBS seperti Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif, Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, Pelaksanaan PHBS pada 5 Tatanan, Pertolongan persalinan harus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lain-lain. c. Pelaksanaan

Advokasi

Kebijakan

Publik

Berwawasan

Kesehatan di 3 provinsi Terpilih Pertemuan ini juga diintegrasikan selain untuk mendorong Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan juga mendorong Kab./Kota untuk mengeluarkan kebijakan PHBS. Pertemuan ini dilakukan di Makassar dengan mengundang 34 Propinsi dan 100 Kab./Kota sebagai wilayah target dari Peningkatan KIA. 16


d. Implementasi Model Intervensi di Daerah Model Intervensi Promosi Kesehatan merupaka model promosi kesehatan yang implementasikan oleh daerah sesiao dengan spesifik lokal dan diharapkan keluarnya kebijakan PHBS atau sebagai

implementasi

dari

Kebijakan

PHBS

yang

telah

dikeluarkan. Untuk tahun 2015, daerah sasaran (Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Batam) untuk melakukan kegiatan terkait model WPS dan PPIA untuk wilayah sasaran (Jawa Timur dan Jawa Barat) dalam bentuk kegiatan koordinasi, standarisasi, advokasi kepada lokasi tempat hiburan, orientasi peer educator, sosialisasi bagi kelompok sasaran dan monitoring dan evaluasi. Gambar 3.1 Pendekatan Kepada Pengambil Keputusan Di Daerah

17


a. Pendampingan melalui audiensi pada daerah yang sedang menyusun kebijakan terkait PHBS Kegiatan ini bertujuan

sebagai pendampingan penyusunan

kebijakan PHBS disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tiap daerah yang melakukan audiensi dengan Pusat Promosi Kesehatan Gambar 3.2 Pelaksanaan Fasilitasi Penggalangan Kemitraan LintasSektor dan Daerah untuk Peningkatan Kebijakan Daerah dalam pembinaan Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

C. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM Pada tahun 2015, kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator Persentase Desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM lebih kearah peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan. Selain melakukan penguatan terhadap forum, kegiatan juga diarahkan untuk penggalangan komitmen untuk pembentukan Pokjanal/Forum peduli Kesehatan. Diharapkan dengan aktifnya 18


Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan, menjadi wadah masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditandai dengan adanya aktivitas yang didanai dari dana desa. a. Penggalangan Komitmen Pembinaan Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat sangat tergantung kepada komitmen dari Lintas Sektor, sehingga diperlukan upaya penggalangan komitmen khususnya dengan Pemerintah Daerah sebagai

leading

kelembagaan

pemberdayaan

masyarakat.

Kegiatan ini telah dilaksanakan baik ditingkat pusat dengan sasaran penguatan pokjanal tingkat pusat. b. Fasilitasi

Penggalangan

Komitmen

Pembinaan

Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan Kegiatan ini merupakan bentuk dari fasilitasi teknis dari pusat kepada daerah dengan sasaran 20 provinsi, dengan tujuan untuk memperoleh komitmen dari pemerintah daerah provinsi untuk melakukan penguatan dan pengaktifan pokjanal level provinsi serta

mendorong

Kesehatan

di

terbentuknya

kab./kota

yang

Pokjanal/Forum ditandai

dengan

Peduli adanya

kelembagaan. Kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan pertemuan

penggalangan

komitmen

lintas

sektor

untuk

meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan dan pementukan Pojanal/Forum Peduli Kesehatan. Sampai dengan tahun 2015, jumlah Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga 19


Aktif di daerah yang telah terbentuk yang ditandai dengan adanya kelembagaan berjumlah 158 Kabupaten/Kota dari total kabupaten 514. Sedangkan untuk level provinsi, yang telah terbentuk sebanyak 22 Propoinsi. c. Pemetaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di daerah Upaya yang dilakukan untuk pemetaan UKBM adalah dengan mengembangkan sistem UKBM dimana sistem ini dibuat sebagai bentuk pelaporan secara berjenjang dari level kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Sistem ini terintegrasi dengan sistem komunikasi data (Komdat) dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Alamat sistem. Setelah pengembangan sistem,

upaya

yang

dilakukan

adalah

mensosialisasikan

penggunaan sistem pada kegiatan sosialisasi sistem UKBM serta diintegrasikan dengan pertemuan perencanaan tingkat nasional maupun pertemuan koordinasi perencanaan di level propinsi. Alamat sistem pada http://komdat.promkes.go.id. d. Fasilitasi dan Pembinaan Teknis pada daerah yang telah terbentuk Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan Kegiatan ini diarahkan untuk melakukan pembinaan teknis pada daerah yang telah terbentuk Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Kegiatan ini diarahkan untuk membuat Rencana Aksi dari Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang diintegrasikan dengan pertemuan penyusunan rencana aksi Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Propinsi. 20


e. Fasilitasi Pembentukan Pokjanal menetapkan

kebijakan

Kabupaten/Kota dan

koordinatuf

khususnya

untuk

pembinaan UKBM dan PHBS Kegiatan

ini

dekonsentrasi

dilakukan agar

dengan

menggunakan

keluarnya

kebijakan

anggaran pemerintah

kabupaten/kota uintuk melakukan pembinaan kepada UKBM dan kebijakan PHBS dengan sasaran SKPD kab/Kota, Organisasi Profesi, Kelompok Peduli Kesehatan dan Pihak Lainnya. f. Pembinaan teknis pada pokjanal/forum peduli kesehatan yang telah terbentuk Peningkatan kelompok kerja operasional

UKBM atau forum

peduli kesehatan di level Provinsi dan Kab/Kota yang mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri dengan lingkungan yang kondusif melalui pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terintegrasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan, sehingga pada akhirnya target Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dapat dicapai. g. Pertemuan Penggalangan Komitmen Pembinaan

Pokjanal/Forum

Peduli

Kesehatan

untuk

mendapatkan dukungan dari lintas sektor dan Kementerian Desa & PDTT dalam peningkatkan peran Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat pusat. Diharapkan kebijakan yang telah dibuat dapat

digunakan

sebagai

acuan

dalam

pelaksanaan

21


pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pendorongan upaya pemanfaatan dana desa sebesar 10 % untuk UKBM. h. Pertemuan Koordinasi Pengalangan Komitmen Lintas Sektor Daerah. Peran lintas sektor di daerah khususnya BPMPD sangat besar dalam Pokjanal desa dan kelurahan siaga di tingkat provinsi. Dari pertemuan ini diketahui bahwa kelembagaan Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga di tingkat Provinsi dan Kab/Kota sudah kuat. i. Mengoptimalkan kelembagaan yang sudah ada di desa. Optimalisai kelembagaan yang ada di desa dalam rangka operasionalisasi pemanfaatan dana desa sehingga seluruh

aspek-aspek

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat desa dapat berlangsung optimal dengan tetap mengacu UU Desa dan turunannya. j. Perencanaan Dana Desa untuk Kegiatan UKBM. Mendorong kepala desa untuk meninjau kembali pengalokasian RPJMDes untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tahun 2016 2) mendorong petugas puskesmas dan bidan desa dalam ikut serta dalam musrembangdes.

22


Gambar

3.3

Pembukaan

Pertemuan

Koordinasi

Penguatan

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga oleh Menteri Kesehatan

D. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan Pihak swasta sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan mempunyai peran yang sama dan secara berkesinambungan memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan.

Peran

swasta dalam pembangunan merupakan wujud dari UU Tahun 2007 pasal 74 bahwa Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menitikberatkan pada komunitas (community

development)

pelaksanaan

Coorporate

Social

Responsibility (CSR). Program Kemitraan merupakan salah satu program yang telah dilaksanakan di Kementerian Kesehatan sejak 23


tahun 2011. Hingga tahun 2015 Kementerian Kesehatan telah bermitra dengan 39 Dunia Usaha yang bergerak dibidang farmasi, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, perbankan, pertambangan, transportasi, kecantikan, otomotif, multi produk, dll.

a. Sosialisasi program prioritas kesehatan kepada Dunia Usaha Beberapa Dunia Usaha memandang program kemitraan ini sebagai upaya promosi produk, oleh sebab itu Kegitan ini pada prinsipnya merupakan penegaskan kembali tujuan program kemitraan bidang kesehatan. Melaui program Coorporate Social Responsibility (CSR) antara pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dengan dunia usaha akan mendorong dunia usaha untuk lebih peduli dan berperan dalam bidang Kesehatan yang akan berdampak mempercepat pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan lebih

menitikberatkan

kepada

komunitas

(community

development). Berdasarkan hal diatas maka Kementerian Kesehatan pembangunan

melakukan kesehatan

sosialisasi (yang

program

berisikan

issue

prioritas masalah

kesehatan terkini, program intervensi, sasaran program, dan target yang akan dicapai) kepada mitra dunia usaha potensial. Pertemuan ini bertujuan agar mitra dunia usaha yang telah bermitra atau yang akan bermitra mengetahui permasalahan kesehatan yang dihadapi di Indonesia. Selanjutnya dunia usaha 24


tertarik untuk melanjutkan kerjasama dan memilih program yang menjadi ruang lingkup kerjasama. b. Penyusunan rencana kerja kemitraan dengan Dunia Usaha penyusunan rencana kegiatan diarahkan pada kegiatan yang pemberdayaan

masyarakat

yang

berkelanjutan.

Kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan yang melibatkan lintas sektor serta sumber daya lokal. Selain itu dilingkungan kerja mitra dunia usaha itu sendiri kerja sama ini melahirkan juga egiatan inovatif seperti kewajiban Ber-PHBS bagi karyawan dan lingkungan perusahaan. Gambar 3.4

Pelaksanaan Penandatanganan MoU

Kementerian Kesehatan dengan Dunia Usaha

25


c. Melakukan pembinaan teknis pada mitra yang sudah bekerja sama d. Pengembangan modul pelatihan CSR bagi pengelola Promkes. e. Memberikan

apresiasi

kepada

Dunia

Usaha

yang

menjalankan program kemitraan/CSR Bidang Kesehatan melalui CSR Award Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan apresiasi kepada Dunia Usaha yang

telah

bekerja sama dengan

Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan yang selanjutnya

akan

diberikan

penghargaan

sebagai

wujud

apresiasi. Selain itu juga sebagai evaluasi upaya kemitraan khususnya program CSR Bidang Kesehatan. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 51, Kementerian Kesehatan akan memberikan penghargaan Mitra Bakti Husada kepada Dunia Usaha yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dengan menjalankan program CSR Bidang Kesehatan. Lomba ini terbuka bagi seluruh Dunia Usaha yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, yaitu sebanyak 39 Dunia Usaha. Penentuan pemenang dilakukan melalui penilaian oleh tim juri yang

ditetapkan

melalui

Surat

Keputusan

(SK)

yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan.

26


Gambar 3.5

CSR Award

E. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya

untuk

Mendukung

Kesehatan

adalah

organisasi

kemasyarakatan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program

kesehatan.

meningkatkan

Upay-upaya

jumalah

organisasi

yang

dilakukan

kemasyarakatan

untuk yang

memanfaatkan sumber dayanya untuk kesehatan diantaranya adalah : Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan dan Pihak lainnya, Pemetaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pihak Lain dalam mendukung Peningkatan Perilaku Sehat, Sosialisasi Program Kerjasama Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Pihak Lain

27


Gambar 3.6 Pertemuan dengan Ormas

Gambar

3.7

Target

dan

Capaian

Jumlah

Organisasi

Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan

28


F. Jumlah Tema Pesan dalam KIE Kepada Masyarakat Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan merupakan suatu proses penyampaian pesan dan informasi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku seseorang maupum kelompok masyarakat umumnya lainnya menuju kearah yang lebih positif terkait upaya peningkatan derajat kesehatan agar tetap sehat, aktif, mandiri dan berdaya guna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jumlah tema KIE Kesehatan ini antara lain : a. Pengembangan Strategi Kampanye Kesehatan Kampanye kesehatan merupakan suatu gerakan yang dilakukan untuk mengubah perilaku sesuatu yang berkenaan dengan individu maupun kelompok masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. b. Implementasi Kampanye Kesehatan Bentuk kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isu isu penting kesehatan. Bentuk-bentuk kegiatan ini kampanye kesehatan ini anatara lain adalah :  Poduksi dan penanyangan spot TV Tentang ASI Eksklusif durasi 30  Penayangan spot TV tentang P4K “Ibu dan Bayi Sehat Selamat”  Penanyangan spot TV Imunisasi Rutin produksi  Penanyangan spot TV Pengendalian Tembakau 29


Gambar 3.8 Spot Iklan Pengendalian Tembakau

 Produksi Spot TV Pengendalian HIV dan AIDS (PPIA)  Produksi dan penayangan Spot TV Pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan,  Penayang Spot TV Tentang Pengendalian PTM (Gula Garam Lemak/GGL Versi Keluarga)  Penerbitan dan Pencetakan Majalah Interaksi 4 Edisi  Penyelenggaraan

Pameran

Kesehatan

pada

Event-event

Kesehatan  Penyebaran Informasi kesehatan Melalui Situs Promosi Kesehatan Online

30


Gambar 3.9 website promosi kesehatan

 Pengembangan dan Penyebaran Informasi melalui berbagai media (facebook, twitter) Gambar 4.0 media sosial

31


Gambar 4.1 media sosial

 Peningkatan kaspasitas petugas promosi kesehatan melalui TOT Pelatihan Pengembangan Pesan dan Media  Penyusunan Bahan Rancangan Permenkes Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit  Penyusunan Pedoman Teknis Promosi Kesehatan Penanggulangan HIV dan AIDS  Workshop Pengembangan Strategi Promosi Kesehatan  Review Modul Pelatihan Promosi Kesehatan  Pembuatan berbabagai media promosi kesehatan : -

Pengembangan media Edukasi Video Keluarga Sehat

-

Pengembangan media Edukasi Keluarga Sehat

-

Pengadaan

Material/Media

Keluarga

Sadar

Kesehatan

Produksi Radio Spot Keluarga Sehat -

Produksi Video Informasi Tablet Tambah Darah Untuk Remaja

-

Produksi TV Spot Mengenai Indeks Standar Pencemaran udara 32


-

Pengadaan Materi/Media Keluarga Sadar Kesehatan Melalui Produksi LED Keluarga Sehat

-

Poster Jajanan Sehat : 3000 lembar

-

Poster CTPS : 3000 lembar

-

Poster Yuk Konsumsi Gizi Seimbang : 3000 lembar

-

Poster Sekolah ku sehat prestasi ku meningkat : 3000 lembar

-

Leaflet CTPS : 5000 lembar

-

Leaflet Promkes sekolah :5000 lembar

-

Flyer Yuk Konsumsi Gizi Seimbang : 5000 lembar

-

Flyer Sekolah Ku Sehat prestasi Ku Meningkat : 5000 lembar

-

Flyer CTPS versi waktu-waktu CTPS : 5000 lembar

-

Stiker CTPS : 1000 lembar

-

Video Animasi Anak sekolah : 3000 lembar

33


BAB IV Penutup Secara umum, pencapaianan target kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan pada Tahun 2015 sudah memenuhi taget yang ditetapkan. Namun demikian pencapaian ini harus ditingkatkan untuk terus menjaga ritme capaian yang selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019. Demikian Buku Kinerja Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015 ini disusun sebagai instrumenh monitoring kinerja dan menjadi bahan acuan peningkatan kinerja dan refleksi capaian Pusat Promnosi Kesehatn di tahun-tahun yang akan datang.

34

Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015

Recommend Documents