Perangkat kelembagaan dimaksud, meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) tadi, secara kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi. Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu system yang menjalin hubungan antar manusia. Bertolak dari pemahaman dasar mengenai makna dan hakekat system di atas, dan dengan segala kompleksitas dan keterkaitannya maka kita bisa mengenali system ekonomi. System ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembagalembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa/Negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sedangkan Gregory Grossman (P. Rahardja & Manurung, 2004) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga (institusi) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan saling berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Suatu sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subjek yaitu sebagai pemain dalam sistem: 1. barang-barang ekonomi (sumber-sumber atau faktor produksi) sebagai objek. 2. perangkat kelembagaan yang mengatur dan saling mempengaruhi serta memiliki fungsi koordinasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Perangkat ini meliputi: a. lembaga-lembaga ekonomi. b. cara kerja. c. mekanisme hubungan. d. hukum dan peraturan perekonomian. e. kaidah dan norma lain.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
C. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik Suatu sistem tidaklah berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat dimana mereka berada. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu sistem supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara. Tidak mengherankan bila dalam perjalanan atau penerapan suatu siste ekonomi tertentu pada suatu negara terjadi benturan, konflik atau ahkan tantangan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan sistem ekonomi akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung. Ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Secara umum, benang merah unsur-unsur sistem ekonomi dan unsur-unsur sistem politik adalah sebagai berikut:
KUTUB A
KONTEKS PENGUTUBAN
KUTUB Z
Liberalisme (liberal)
Ideologi politik
Komunisme (komunisme)
Demokrasi (demokratis)
Rezim pemerintahan (cara Otokrasi (otoriter) memerintah)
Egalitarianisme (egaliter)
Penyelenggaraan
Etatisme (etatis)
kenegaraan) Desentralisasi
Struktur birokrasi
Sentralisasi (sentralistis)
Kapitalisme (Kapitalis)
Ideologi Ekonomi
Sosialisme (sosialis)
Mekanisme Pasar
Pengelolaan Ekonomi
Perencanaan Terpusat
Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Khas, ditinjau dari beberapa sudut pandang: a. sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi produksi. b. keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetensi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. c. kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan antara sistem ekonomi suatu negara dengan sistem ekonomi negara lain menurut Gray (dalam Subandi:
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
2005) adalah faktor meta ekonomis seperti pandangan hidup suatu bangsa, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat.
D. Sistem Perekonomian pada Umumnya Tujuan sistem perekonomian merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan politik nasional maka sistem perekonomian pada dasarnya merupakan bagian dari sistem politik nasional. Dalam bahasa sistem, disebut sebagai subsistem politik nasional. Kebijaksanaan ekonomi seringkali didasarkan pada kebijaksanaan politik, demikian juga sebaliknya.
1. Pembagian Sistem Ekonomi Dari sejarah perkembangan dikenal dua sistem ekonomi yang sangat berlawanan. Sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi perencanaan. Dalam proses asas perkembangannya muncul sistem ekonomi campuran yang intinya ingin mengatasi kelemahan dua sistem yang ada.
2. Sistem Ekonomi Pasar Asas pokok sistem ini adalah bekerjanya ‘the invisible hand’, tangan-tangan tidak terlihat, yang digerakkan oleh ‘cinta diri’ yang dikemukakan Adam Smith. Asas ini dibangun atas paham kebebasan. Inti system ini adalah: a. ’The invisible hand’ akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya keinginan seseorang/sekelompok orang yang memberikan barang dan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya. a. Harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hukum penawaran dan permintaan serrta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. Oleh karenanya, harga pasar dapat sangat tinggi dan sangat rendah, tapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan. b. Dalam system bebas, pemerintah mempunyai 3 tugas penting, yaitu: a. melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara bebas lain. b. Melindungi tiap anggota masyarakat dari penindasan anggota masyarakat lain atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan. c. Mendirikan dan memelihara beberapa sarana umum yang tidak dapat dibuat oleh umum. Selebihnya, kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
3. Sistem Ekonomi Perencanaan Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh nasib buruh yang sangat menyedihkan. Seperti A.Smith, marx juga berpendapat bahwa nasib mereka akibat ulah para kapitalis. Dengan berdasar pada hokum dialektisnya Hegel, ia juga beranggapan bahwa usaha mencapai masyarakat komunis (tidak memiliki kelas), kaum proleter akan memainkan peran penting. Mereka harus mengambil alih segala alat produksi. Namun dalam mencapai tingkat komunisme, harus dilalui berbagai tahap. Dalam tahap awal, prinsip ekonominya, ”setiap orang memberi kepada kepada masyarakat menurut kemampuannya, setiap orang menerima sesuai karyanya.” Sedang dalam tahap komunisme penuh, prinsipnya menjadi,”setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya.” (distribusi menurut kebutuhannya). Dalam paham komunisme, negara hanyalah alat untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat komunisme itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi campur tangan itu muncul dalam bentuk sistem perencanaan yang intinya sebagai alat untuk melaksanakan prinsip ‘distribusi menurut kebutuhannya’. Pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan.
4. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ini muncul dan berkembang. Karena pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat, ternyata akhirnya menimbulkan depresi ekonomi. Sistem perencanaan yang ketat juga ternyata tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak negara menganut sistem ekonomi campuran ini, termasuk Indonesia. Bung Hatta, dalam pidatonya pada tanggal 3 Februari 1946 dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta mengatakan bahwa dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam bab ‘kesejahteraan sosial’ pasal 33 yang berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Wakil presiden pertama RI tersebut menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong ialah koperasi. Seluruh perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi walaupun tidak diterapkan dalam segala usaha. Sementara Sumitro Djojohadikusumo dalam sebuah pidatonya di Washington DC tanggal 22 Februari 1949 juga menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu
macam
ekonomi
campuran:
lapangan-lapangan
tertentu
akan
dinasionalisasikan dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan partikelir. Yang terakhir ini harus tunduk kepada politik pemerintah yang mengenai syarat kerja, upah gaji dan politik pegawai. Meski rumusan sistem perekonomian Indonesia itu sudah cukup jelas, dalam perkembangannya pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran, tapi mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Diskusi tentang sistem ini masih terus berlangsung, dan kemudian dipertegas oleh
rumusan
yang
dicantumkan
GBHN
yang
merupakan
pedoman
bagi
kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi di Indonesia. Rumusan itu berbunyi:”pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.
KEPUSTAKAAN
Abimanyu, Anggito. Ekonomi Indonesia Baru: Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan. Elek Media Komputindo. Jakarta. 2000.
Rachbini, Didik J. Politik Ekonomi Baru menuju Demokrasi Ekonomi. Cetakan Pertama, Grasindo, Jakarta, 2001. Rintuh, Cornelis. Perekonomian Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995. Subandi. 2005. sistem Ekonomi Indonesia. Edisi pertama. Alfabeta Bandung. Suroso, P.C, dkk. Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa. Cetakan keempat. Gramedia. Jakarta, 1997.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Feni Fasta, SE, M.Si SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
