Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dokumen yang harus dilampirkan: I. Permohonan Penanaman Modal Baru Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1. Bukti diri pemohon : a. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT. BUMN/BUMD, CV, Fa, atau b. Rekaman Anggaran Dasar bagi badan Koperasi, atau c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan. 2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan pemohon bukan dilakukan oleh pemohon sendiri. 3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon. 4. Uraian: a. Proses produksi yang dilengkapi dengan bagian alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku / bahan penolong; bagi industri pengolahan; atau b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa. 5. Persyaratan dan atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal. 6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan : a. Kesepakatan perjanjian / kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil. b. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham. 7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995. II. Permohonan Penanaman Modal Baru dari PMA 1. Bukti diri pemohon a. Surat Keterangan Pendirian Perusahaan b. Paspor perorangan 2. Kuasa hukum jika perusahaan diwakilkan pada pihak lain\ 3. Jika bekerjasama dengan perusahaan Indonesia / perorangan: a. Surat keterangan pendirian perusahaan Indoneisa atau kartu identitas (perorangan) b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) III. Permohonan Pendirian Kantor Perwakilan Di Indonesia 1. Surat Permohonan Pendirian dari Kantor Pusat. 2. Surat Kuasa dari yang berwenang untuk menandatangani permohonan apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain.
PUSAT PELAYANAN INVESTASI TERPADU
Badan Koordinasi Penanaman Modal 3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. 4. Fotocopy Paspor yang masih berlaku untuk calon Kepala Kantor Perwakilan. 5. Surat Pernyataan berkenaan dengan maksud untuk tinggal dan bekerja dalam posisi sebagai Kepala Kantor Perwakilan dan tidak melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia. IV. Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha Tetap Dalam Rangka PMDN / PMA 1. Lampiran Permohonan IUT a. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman da perubahanperubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. b. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Kepemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa. c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan / ruangan / gedung disewa. d. Rekaman izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO). e. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL. f. Rekaman SPPMDN atau SPPMAbeserta perusahaannya. 1) Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP). 2) Dalam hal BAP yang diperlukan tidak dapat diselesaikan oleh BPMD setempat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pemohon melampirkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. g. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi. h. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan : 1) Sertifikat Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 2) Bukti penetapan golongan / klasifikasi kelas hotel dari Direktorat Jenderal Pariwisata. 3) Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taxi. 4) Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata. 5) Rekaman izin menjual minuman beralkohol bagi bidang usaha perhotelan dan restoran. 2. Lampiran Permohonan Pembaruan IUT : a. Rekaman IUT. b. Perpanjangan HGB dan / atau HGU. c. Rekaman LKPM periode terakhir.
PUSAT PELAYANAN INVESTASI TERPADU
Badan Koordinasi Penanaman Modal V. Permohonan Untuk Mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) Atau Perubahannya Dalam Rangka PMDN / PMA. 1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatangan dokumen bukan direksi, perlu Surat Kuasa Direksi di atas materai. 2. Rekaman akta perusahaan / Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus perusahaan / koperasi. 3. Rekaman NPWP bagi perusahaan PMA baru. 4. Rekaman IKTAbagi TKWNAPpenandatanganan dokumen impor. 5. Daftar nama yang berhak menanda tangani dokumen impor (formulir terlampir) dengan pas foto masing-masing ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar. 6. Rekaman SP.PMDN atau SP.PMAatau SPPPresiden dan perubahannya. VI. Permohonan Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing / PMDN 1. Rekaman IUT, kecuali jika : a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau b. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda jenis produksi. 2. Uraian proses produksi / kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT. 3. Rekaman LKPM periode terakhir. 4. Surat kuasa dari yang berwenang apabila penanda tanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi / pemohon. 5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan : a. Kesepakatan / perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada Usaha Kecil. b. Bukti kesediaan perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham. c. Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995. 6. Rekaman akta pendirian dan perubahannya. 7. Rekaman SPPMA/ PMDN dan perubahannya. VII. Permohonan Perubahan Ketentuan Dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal 1. Rekaman SPPMA atau SPPPdan perubahannya. 2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir. 3. Bagi Perubahan Lokasi, Produksi : Alasan penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah. 4. Bagi Perubahan Bidang Usaha, Produksi : Uraian proses produksi apabila ada penambahan jenis produksi baru.
PUSAT PELAYANAN INVESTASI TERPADU
Badan Koordinasi Penanaman Modal 5. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan : a. Alasan perubahan Investasi. b. Risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila ada perubahan modal perseroan yang ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya. 6. Bagi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA: a. Bagi perusahaan PMA : 1) Risalah RUPS tentang persetujuan perubahan pemilikan saham, atau 2) Risalah RUPS tentang persetujuan pengalihan seluruh saham Asing kepada peserta Indonesia dan Persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN. b. Bagi pemegang saham baru : 1) Rekaman Akta pendirian dan perubahannya, serta rekaman NPWPbagi badan hukum Indonesia pemegang saham baru. 2) Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia pemegang saham baru. 3) Rekaman Paspor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing pemegang saham baru. 4) Rekaman Akta Pendirian (Article Of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bagi badan hukum asing pemegang saham baru. VIII. Permohonan Persetujuan Perubahan Status PMA Menjadi PMDN 1. Risalah RUPS tentang perubahan kepemilikan saham. 2. Rekaman Akta atau bukti pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia. 3. LKPM periode terakhir. 4. Rekaman SPPMAbeserta perubahannya atau IUTbagi yang telah berproduksi komersil. 5. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya. IX. Permohonan Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMDN atau NON PMA / PMDN menjadi PMA. 1. Dokumen Perusahaan PMDN yang akan menjual saham, meliputi: a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial. b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan perubahannya bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial. c. Risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA. d. Rekaman LKPM periode terakhir. 2. Dokumen Perusahaan Non PMA/ PMDN yang akan menjual saham, meliputi : a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, dan perubahannya. b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial atau Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial. c. Risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status menjadi PMA.
PUSAT PELAYANAN INVESTASI TERPADU
Badan Koordinasi Penanaman Modal d. Rekaman NPWP. 3. Dokumen Perusahaan PMAyang akan membeli saham, meliputi : a. Rekaman UT. b. Rekaman LKPM periode terakhir. X. Permohonan Permanjangan Waktu Penyelesaian proyek PMDN dan PMA 1. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi yang sudah memiliki 2. Rekaman SP-PMDN atau SP-PMA atau SPPP beserta perubahannya. 3. Rekaman LKPM periode terakhir. XI. Permohonan Penggabungan Perusahaan ( MERGER ) 1. Rekaman SP/ SPPPdan perubahannya untuk perusahaan PMAdan PMDN yang akan bergabung. 2. Rekaman akta pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang bergabung. 3. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh BPMD setempat. 4. Risalah RUPS tentang persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan yang bergabung. 5. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang akanmeneruskan kegiatan usaha. 6. Neraca perhitungan laba rugi tiga tahun terakhir.
PUSAT PELAYANAN INVESTASI TERPADU
