PROFIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PROFIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

I

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Segala Rahmat dan karunia –Nya, sehingga Buku “Profil Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu” yang merupakan salah satu bentuk publikasi tentang informasi kelembagaan penanaman modal daerah yang disusun akhir tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik. Menggambarkan ringkasan Rencana Strategis, tugas pokok, kondisi serta hasil pembangunan bidang penanaman modal yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten, Khusunya Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten. Sebagai Badan Publik, urgensi untuk mengenalkan diri merupakan prioritas. Buku ini selain berisi gambaran umum lembaga, juga berisi gambaran tentang pelaksanaan penyelengaraan Pemerintahan Provinsi di bidang Penanaman Modal. Harapan kami dengan disusunnya Buku Profil BKPMPT Pemerintah Provinsi Banten ini dapat Bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk bahan pengambilan kebijakan, instansi lain dilingkungan Provinsi Banten, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Banten maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain untuk kepentingan penelitian. Penyusunan Buku Profil BKPMPT ini, disadari masih jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk publikasi berikutnya kritik dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan Buku Profil ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga Buku Profil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten MASHURI II

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................

i

KATA PENGANTAR ...............................................

ii

DAFTAR ISI .......................................... …………….

iii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kelembagaan......................

II.

1

SEJARAH PEMBENTUKAN A. Kebijakan & Pelaksana Kebijakan

III.

Penanaman Modal Daerah..........................

13

B. Dasar Hukum.............................................

21

C. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan .................

24

D. Stuktur Organisasi dan Tupoksi .................

26

E. Sumber Daya Manusia ...............................

43

F. Sarana dan Prasarana ................................

46

KINERJA PELAYANAN A. Mekanisme Pelayanan ................................

50

B. Mekanisme Pengaduan ...............................

51

C. Prestasi dan Penghargaan...........................

52

D. Tantangan dan Kendala yang dihadapi .......

53

E. Realisasi Investasi PMA & PMDN ................

54

F. Penyerapan Tenaga Kerja.......................... .

57

G. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh BKPMPT Tahun 2014..................................

57

H. Bagan Alur Permohonan Informasi Publik BKPMPT Provinsi Banten ............................

61

I. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2014......................... IV.

62

PENUTUP GALERI KEGIATAN ......................................... III

63

IV

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kelembagaan Menarik investasi domestik dan luar negeri menjadi pilihan bagi daerah ketika kecenderungan keterbatasan dana dari

pusat

dalam

pengembangan

ekonomi

daerahnya. Agar investasi itu datang maka daerah dituntut melakukan

dua

pengelolaan

hal,

unit

yang

yaitu

memperbaiki

bertanggung

tata

jawab

kelola

terhadap

keberadaan, kedatangan, dan keberlanjutan investasi di daerah dan melakukan inventarisasi akan potensi lokal yang bersifat khas untuk ‘dijual´ kepada investor luar daerah atau luar

negeri.

Mengacu

pada

analisa

SWOT

(Strength,

Weakness, Opportunity, and Thread), pemanfaatan

sumber

daya alam dan manusia harus dapat bersinergi untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Hal ini tentunya memerlukan

perencanaan yang sistematis, terarah dan

terpadu. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang penanaman modal daerah yang diemban oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten secara umum meliputi : pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal; perumusan dan penyusunan rencana kerja serta kebijakan teknis di bidang penanaman modal

di

Provinsi

Banten;

penyelenggaraan

pelayanan

penanaman modal daerah pada pemerintah Provinsi Banten; pemberian

perijinan/rekomendasi 1

penanaman

modal

di

Provinsi

Banten

desentralisasi

dalam

dan

rangka

tugas

pembantuan,

dekonsentrasi

serta

pelaksanaan

pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota; pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan Kabupaten dan Kota; pengindentifikasian sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang penanaman modal Provinsi; pengkoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;

pelaksanaan

pengawasan,

pembinaan

dan

pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal. II.

SEJARAH PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN Sejarah Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. BKPMD Provinsi Banten diubah

menjadi

BKPMPT

Provinsi

Banten

berdasarkan

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanaman modal. 2

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Banten, BKPMPT Provinsi Banten telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu tingkat provinsi seta

mendorong

kabupaten/kota.

dan

pembina

Pelaksanaan

pelaksanaan

PTSP

merupakan

PTSP

di

amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran Bersama Meteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Penanaman

Modal

Nomor

Badan Koordinasi

570/3727A/Sj,

Nomor

SE/08/M.PAN-RB/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Menindaklanjuti Udang-Udang dan Peraturan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Daerah

nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Provinsi

Banten.

Kemudian

untuk

merespons

berbagai

masukan dari Kementrian Sektoral terutama Kemendagri bahwa seyogyanya penanganan pelayanan serta penerbitan izin dan non izin dilaksanakan oleh satu badan ataupun dinas yang berdiri sendiri, maka dilahirkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) menjadi Badan Koordinasi penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT). Adapun secara teknis pelaksanaan diatur melalui 3

Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten pengganti dan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Operasional Terpadu

Prosedur

(SOP)

Penyelenggaraan

Pelayanan

Satu Pintu di bidang penanaman modal serta

Keputusan Gubernur Nomor 503/kep.91-Huk/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPMPT. Jenis Perizinan dan non Perizinan yang dilayani PTSP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 adalah : NO. 1 2

JENIS PERIZINAN NON PERIZINAN PERIZINAN 8

BIDANG Penanaman Modal Perindustrian dan

2

Perdagangan

3

Kebudayaan dan pariwisata

13

4

Pendidikan

5

Koperasi

6

Tenaga Kerja

1

7

Pertambangan dan Energi

6

1

8

Kesehatan

24

8

9

Pertanian dan Peternakan

1 4

1

10

Kehutanan dan Perkebunan

11

11

Sosial

12

SDA dan permukiman

1

13

Bina Marga dan tata Ruang

1

7 4

Jumlah

69

4

24

NO 1.

JENIS PELAYANAN

BIDANG Penanaman

PERIZINAN 1.

Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal Baru;

2.

Izin Prinsip Perluasan;

3.

Izin Usaha;

4.

Izin Usaha Perluasan;

5.

Izin Perubahan:

a. Perubahan Pemegang Saham; b. Perubahan Bidang Usaha; c. Perubahan Alamat Perusahaan; d. Perubahan Nama Perusahaan; e. Perubahan Rencana Penyelesaian Proyek; f. Penyelesaian Proyek; g. Perubahan Nilai Investasi; h. Perubahan Kapasitas Produksi 6. Izin Usaha Penggabungan( merger ) 7. Izin Usaha Diluar Kawasan Industri; 8. Izin Usaha Di Dalam Kawasan Industri untuk Penanaman Modal Dalam Negeri. 2

Perindustrian

1.

Izin Usaha Industri

5

NON PERIZINAN

dan

Dengan Skala Investasi

Perdagangan

di Atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri; 2.

Izin Perluasan Industri Dengan Skala Investasi di Atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri..

3

Kebudayaan

1.

dan Pariwisata

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

2.

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Penyedia Akomodasi;

3.

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan

6

Minuman; 4.

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;

5.

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

6.

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Daya Tarik Wisata;

7.

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

8.

Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

9.

Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konferensi dan Pameran;

7

10. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 11. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 12. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 4

Pendidikan

1.

Rekomendasi Pendirian

dan

Penutupan Perguruan Tinggi 5

Koperasi

1.

Rekomendasi pengesahan akta pendirian koperasi;

2.

Rekomendasi pengesahan akta perubahan anggaran

dasar

koperasi; 3.

Rekomendasi pembubaran koperasi; Rekomendasi pembukaan

8

kantor

cabang

koperasi 6

Tenaga kerja

1.

Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Lintas Kab/Kota;

2.

Perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA); Izin Operasional Kantor cabang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS

7

Pertambangan

1.

dan Energi

Izin Usaha Pertambangan

Rekomendasi

(IUP); operasi produksi

pembelian

untuk mineral non logam

penggunaan

dan bantuan lintas

peledak

Kab/Kota 2.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi Mineral Non Logam dan Bantuan paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

3.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengangkutan mineral dan batubara lintas Kab/Kota;

4.

Izin Pengangkutan/Penimbun

9

dan bahan

an dan pemakaian bahan peledak (izin gudang handak); 5.

Kartu izin meledakkan (KIM); Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kab/Kota

8

Kesehatan

1.

Izin bidan;

2.

Izin perawat;

Prinsip

3.

Izin perawat gigi (SIPG);

Obat Tradisional

4.

Izin Fisioterapis (SIF);

(IOT);

5.

Izin Refraksionis Optisien

6. 7.

1.

2.

Rekomendasi izin Industri

Rekomendasi izin

(SIRO);

usaha

Izin Asisten Apoteker

Obat Tradisional

(SIAA);

(IOT);

Izin Terapis Wicara

3.

Industri

Rekomendasi izin

(SITW);

Produksi

8.

Izin Radiografer (SIR);

Kosmetika;

9.

Izin Prinsip Industri Kecil

4.

Obat Tradisional (IKOT);

Rekomendasi sertifikat

10. Izin Pendirian RSU

produksi

Pemerintah Kelas B Non

kesehatan

pendidikan.

(Alkes);

11. Izin Penyelenggaraan RSU 5.

Rekomendasi


Sertifikat

pendidikan;

Produksi

12. Izin Perpanjangan

alat

Perbekalan

penyelenggaraan RSU

Kesehatan


Rumah Tangga;

Pendidikan;

10

6.

Rekomendasi izin

13. Izin Pendirian RS khusus pemerintah kelas B. 14. Izin Penyelenggaraan RS khusus pemerintah kelas

7.

15. Izin perpanjangan

Rekomendasi izin Pedagang

Besar

Bahan

Baku

khusus pemerintah kelas

(PBBBF); 8.

Swasta kelas B; 17. Izin Penyelenggaraan RSU Swasta kelas B. 18. Izin perpanjangan penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B; 19. Izin Pendirian RS khusus swasta kelas B; 20. Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B; 21. Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS khusus swasta kelas B; 22. Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS khusus swasta kelas B; 23. Izin Pedagang Besar Farmasi cabang (PBF Cab); 24. Izin Cabang Penyalur Kesehatan;

Peternakan

(PBF)

Farmasi Penyalur

16. Izin pendirian RSU

1.

Farmasi

Penyelenggaraan RS B;

Pertanian dan

Besar

Pusat;

B;

9

pedagang

Izin usaha distributor obat hewan;

11

Rekomendasi izin Penyalur

Alat

Kesehatan (IPAK);

10

Kehutanan dan 1.

Izin Industri

1.

Perluasan Lahan;

Perkebunan

Penggergajian;

2.

Perubahan Jenis

2.

Izin industri serpih kayu (wood chip);

3.

6.

8. 9.

4.

Diversifikasi Usaha;

5.

Tempat

Leminated veneer lumber

Penampungan

(LVL);

kayu

Industri Hasil Hutan

(TPT);

Bukan Kayu; 7.

Penambahan Kapasitas;

Izin industri kayu lapis (plywood);

5.

3.

Izin industri vinir (veneer);

4.

Tanaman;

6.

Terdaftar

Rekomendasi

Izin perluasan Industri

(pertimbangan

Primer Hasil Hutan Kayu;

teknis)

dalam

Peremajaan mesin

rangka

tukar

(reengineering);

menukar

Usaha budidaya tanaman

kawasan hutan;

perkebunan;

7.

10. Usaha industri

Rekomendasi (pertimbangan

pengolahan hasil

teknis)

dalam

perkebunan;

rangka

pinjam

Usaha budidaya dan

pakai

industri pengolahan hasil

hutan;

kawasan

perkebunan;; 11

Sosial

1. Rekomendasi pengumpulan uang

atau

barang; 2.

Rekomendasi undian

gratis

berhadiah; 3.

Rekomendasi pengumpulan

12

uang/barang; 4.

Rekomendasi Tanda Pendaftaran organisasi sosial/yayasan/L SM_UKS

12

SDA dan

1.

Permukiman 13

Binamarga dan

Izin pengelolaan kawasan sumber daya air.

1.

Tata Ruang

Izin pengelolaan kawasan sumber daya air.

1. Kebijakan Penanaman Modal

Pembangunan

bidang

penanaman

modal

dalam

pembangunan daerah, telah menjadi agenda program kerja Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini nampak jelas didalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yang menempatkan kegiatan

investasi

sebagai

lokomotif

dalam

menggerakan

perekonomian daerah. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan bidang penanaman modal, Pemerintah Provinsi Banten, mempunyai visi “Banten Gerbang Investasi di Indonesia”. Visi tersebut terkait Rencana Startegis BKPMPT yg mengandung makna, bahwa Banten adalah tempat berinvestasi yang ideal, yang memberikan 13

peluang dan prospek bisnis yang sangat menjanjikan bagi para investor. maka makna penting pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi tempat yang sangat tepat bagi investor asing

maupun

dalam

negeri

untuk

menanamkan

dan

mengembangkan modalnya di Indonesia Untuk menjadikan Banten sebagai tujuan investasi yang berdaya

saing,

memperkuat

Pemerintah struktur

Provinsi

ekonomi

Banten

berencana

masyarakat

melalui

pengembangan usaha agribisnis dan memperluas lapangan kerja, mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha, serta mengembangkan dan menata ulang hubungan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan tiga pintu keluar masuk wilayah Banten. Kebijakan penanaman modal di Provinsi Banten adalah : a. Menyusun dan menetapkan

kebijakan pengembangan

penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah. b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan

dalam

skala

kebijakan

provinsi dan

terhadap perencanaan

pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah.

14

c. Mengkoordinasikan, melaksanakan

merumuskan,

kebijakan

menetapkan

daerah

provinsi

di

dan bidang

penanaman modal meliputi: 

Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.



Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang

perlu

dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. 

Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi.



Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah

terdiri dari sumber daya alam,

kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota. 

Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.

d. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

A. Pengembangan Penanaman Modal a. Pengembangan penanaman modal daerah; b. Mengkoordinasikan pengembangan

infrastruktur dengan

instansi terkait dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; 15

c.

Mengkoordinasikan

perencanaan

pengembangan

penanaman modal daerah dan perumusan pemetaan potensi penananam modal di sektor primer, sekunder dan tersier dengan instansi terkait; d. Menganalisa

potensi dan peluang penanaman modal

daerah; e.

Merumuskan pengembangan

kajian minat penanaman

modal daerah. B. Promosi Penanaman Modal a. Mengkaji, merumuskan,

dan menyusun kebijakan teknis

pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi. b. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota. c. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi. d. Mongoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi. e. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan meteri dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. f. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.

16

C. Pelayanan Penanaman Modal a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayananan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu

satu

pintu

kegiatan

penanaman

modal

yang

ditetapkan oleh Pemerintah b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi

yang

memiliki

kewenangan

perizinan

dan

nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi. D. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi

dengan

Pemerintah

atau

pemerintah

kabupaten/kota. E. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara

pembangunan

dan

pengembangan

sistem

informasi

sistem

informasi

penanaman modal skala provinsi. b. Membangun

dan

mengembangkan

penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi 17

penanaman

modal

Pemerintah

dan

pemerintah

kabupaten/kota. c. Mengumpulkan

dan

mengolah

data

kegiatan

usaha

penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi. d. Memutakhirkan

data dan informasi penanaman modal

daerah. F. Penyebar luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

a. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal

kabupaten/kota

di

bidang

sistem

informasi

penanaman modal.

b. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi,

pemberian pelayanan perizinan, pengendalian

pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.

c. Mengoordinasikan

dan

melaksanakan

pendidikan

dan

pelatihan penanaman modal skala provinsi. Bidang Penanaman Modal memiliki peran yang strategis dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu

ditata

dan

dikembangkan

terus-menerus

sehingga

terwujud perekonomian yang mapan untuk kesejahteraan rakyat. Sejalan

dengan

peranannya

yang

sangat

strategis

tersebut, bidang penanaman modal di Provinsi Banten yang terdiri dari penanaman modal dalam dan luar negeri, dari 18

waktu ke waktu perlu mendapatkan perhatian penanganannya untuk menuju tingkat yang baik. G. Aspek Strategis Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010- 2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional yaitu : 1. reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. pendidikan; 3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. infrastruktur; 7. iklim investasi dan usaha; 8. energi; 9. lingkungan hidup dan penanganan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Mengacu pada poin ketujuh di atas dapat dilihat bahwa,

pengembangan “iklim penanaman modal dan iklim

usaha” yang kondusif menjadi salah satu dari sebelas prioritas nasional (prioritas ketujuh) dalam RPJMN 2010-2014, dengan tema prioritas adalah peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian

hukum,

penyederhanaan

prosedur,

perbaikan

sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Substansi Inti dari tema prioritas nasional ke 7 adalah : 19

1.

Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.

2.

Penyederhanaan prosedur: Penerapan Sistem Pelayanan Informasi

dan

Perijinan

Investasi

Secara

Elektronik

(SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 3.

Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.

4.

Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang.

5.

KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema PublicPrivate Partnership sebelum 2012.

6.

Kebijakan ketenaga

ketenagakerjaan: kerjaan

dan

Sinkronisasi

iklim

usaha

kebijakan

dalam

rangka

Provinsi

Banten

penciptaan lapangan kerja. Dalam

situasi

seperti

dihadapkan pada

diatas,

BKPMPT

tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan 20

tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai

prioritas

nasional

membawa

pesan

perlunya

peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja BKPMPT (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD 2012-2017 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi. A. Dasar Hukum Dasar Hukum penyusunan Buku Profile BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 dengan berlandaskan pada : 1. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2000

tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004 Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 21

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 8. Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

2008

tentang

Keterbukaan Informasi Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10.Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

tahun

2008

Tentang

Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri; 12. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal; 13. Keputusan

Presiden

Nomor

27

Tahun

2009

tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu; 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan,

Susunan

Organisasi

Perangkat

Daerah Provinsi Banten Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 – 2017; 18. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten; 19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

23

Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014; 20. Keputusan

Gubernur

Huk/2010

tentang

Banten

Nomor

577/Kep.453-

Pelimpahan

Kewenangan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal pada Sektor Industri, Perdagangan, dan Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten. B. Visi, Misi dan Motto Pelayanan BKPMPT dalam

Provinsi Banten untuk

melaksanakan

tugas

menjangkau

dan

fungsinya

keberhasilan dalam

rangka

pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut : “ Banten Gerbang Investasi Indonesia” Sejalan

dengan

Banten

citra

Gerbang

Investasi

Indonesia, maka makna penting pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi pintu masuk dan tempat yang sangat tepat bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamankan dan mengembangkan modalnya di indonesia. Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa BKPMPT Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun bisa berbuat sesuai dengan

tugas

mensinergikan mendorong

dan

fungsi

segenap peran

serta

komponen

strategis

kewenanganya pembangunan

investasi

dalam

meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten. 24

untuk guna rangka

Gerbang

Investasi pengertianya

keinginan

atau hasrat dari

adalah

suatu

para investor asing

rencana maupun

dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia utamanya adalah di Provinsi Banten, mengingat kondisi, potensi dan

permasalahanya

penanaman

serta

modalnya

di

kemungkinan Provinsi

Banten

pengembangan akan

lebih

menguntungkan. Selanjutnya bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dalam kebijakan nasional yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan industri didukung oleh Potensi investasi sektor primer berbasis

industri unggulan Banten

sesuai konsep MP3EI serta adanya daya dukung infrastruktur dan penyediaan lahan investasi. Investasi pengertianya adalah penanaman modal langsung baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Adapun Misi BKPMPT Provinsi Banten dalam rangka menunjang keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas; 2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing; 3. Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal; 4. Meningkatkan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara terpadu;.

25

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI Struktur Organisasi BKPMPT Provinsi Banten

KEPALA

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIAONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG DATA ,INFORMASI, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

BIDANG PELAYANAN TERPADU PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG DATA INFORMASI POTENSI PENANAMAN MODAL



SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI



UPT

26

Uraian Tugas Satuan Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten di BKPMPT Provinsi Banten adalah sebagai berikut : Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas pokok

melaksanakan

koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

b.

perumusan dan penyusunan perencanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

c.

pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal;

d.

pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan,

hukum,

kehumasan,

kerasipan,

kepustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta aset Badan. e.

pengelolaan

data

penanaman modal

dan

sistem

informasi

di

bidang

serta pelaksanaan pembinaan dan

pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal; 27

f.

pelaksanaan

promosi

serta

kerjasama

penanaman

modal; g.

pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal;

h.

penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan penanaman modal;

i.

pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut: a.

memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;

b.

merumuskan dan menetapkan dokumen perencaan di bidang penanaman modal;

c.

merumuskan,

menetapkan

kebijakan

teknis

serta

kebijakan operasional, data, informasi, pembinaan dan pengendalian,

promosi,

kerjasama

dan

pelayanan

perizinan serta non perizinan penanaman modal; d.

menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal;

e.

melaksanakan

promosi

dan

kerjasama

bidang

penanaman modal; f.

menyelenggarakan

pelayanan

terpadu

satu

pintu

berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur; g.

memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai perkembangan penanaman modal; 28

h.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

i.

melaksanakan pembuatan laporan;

j.

melaksanakan tugas lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud membawahkan: a.

Sekretaris Badan;

b. Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian; c.

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;

d. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal; e.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;

f.

Jabatan Fungsional.

Sekretaris Badan Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam merencanakan, dan

mengendalikan

kepegawaian,

melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan

perlengkapan,

administrasi

penyusunan

umum,

program

dan

keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

pengkoordinasian,

sinkronisasi

dan

integrasi

di

lingkungan Badan; b.

pengkoordinasian

perencanaan

dan

perumusan

kebijakan teknis Badan; c.

pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan 29

tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan,

hukum,

kehumasan,

kearsipan,

perlengkapan, rumah tangga dan aset Badan; d.

pelaksanaan pelayanan informasi publik;

e.

pengkoordinasian

dalam

penyusunan

laporan,

pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan; f.

pelaksanaan

tugas

lain

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan. Dalam

melaksanakan

fungsi

sebagaimana

dimaksud,

Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a.

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Badan;

b.

mengkoordinasikan

perencanaan

dan

perumusan

kebijakan teknis Badan; c.

melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;

d.

menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

e.

menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;

f.

menghimpun, menata, menyimpan dan menyampaikan informasi publik;

g.

melaksanakan monitoring dan evaluasi;

h.

melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban Sekretariat;

Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud membawahkan: a.

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Kepala Sub-Bagian Keuangan;

c.

Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 30

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam menyiapkan administrasi rumah

surat

tangga,

menyurat,

kepustakaan,

kearsipan,

perlengkapan,

kehumasan,

administrasi

kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b.

melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

c.

melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

d.

melaksanakan

kegiatan

kearsipan

dan

pengelolaan

kepustakaan; e.

melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

f.

melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;

g.

melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;

h.

melaksanakan fungsi kehumasan;

i.

melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban Sub-Bagian;

31

Kepala Sub-Bagian Keuangan Kepala

Sub-Bagian

membantu

Keuangan

Sekretaris

Badan

mempunyai dalam

tugas

pokok

menyiapkan

bahan

penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a.


b.

menyiapkan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;

c.

menyiapkan

bahan

pembayaran

dan

pengeluaran

anggaran belanja Badan; d.

melaksanakan administrasi/penatausahaan keuangan Badan

yang

mencakup

pembayaran

gaji

pegawai,

pembukuan penerimaan dan pengeluaran, pengaturan dan penyetoran pajak. e.

menyusun

laporan

pertanggungjawaban

pengelolaan

keuangan Badan; f.

melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kepala

Sub-Bagian

Program,

Evaluasi

dan

Pelaporan

mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala

Sub

Bagian

Program,

Evaluasi

dan

Pelaporan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a.


b.

menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan serta kebijakan Badan;

c.

menghimpun data dan menyiapkan bahan kronologi penyusunan program kegiatan dan anggaran;

d.

melaksanakan fasilitasi koordinasi penyusunan program dan kegiatan serta anggaran Badan;

e.

melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

f.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan;

g.


Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian Kepala

Bidang

mempunyai

Data

tugas

dan

Informasi

membantu

Penanaman

Kepala

Badan

Modal dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang data, informasi, pembinaan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang

Data

dan

Informasi

Penanaman

mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

penyusunan rencana dan rencana kerja Bidang;

33

Modal

b.

pengumpulan,

penyusunan,

pendokumentasian

dan

pengolahan,

pendistribusian

data

atau

informasi penanaman modal; c.

penyelenggaraan

Sistem

Informasi

Potensi

Investasi

Daerah (SIPID); d.

penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengendalian

penanaman modal; e.

penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan, pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi bidang data, informasi, pembinaan dan pengendalian

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Data,

Informasi,

Pembinaan

mempunyai rincian tugas sebagai

dan

Pengendalian

berikut :

a.

menyusun rencana kerja Bidang;

b.

merumuskan kebijakan teknis dan operasional Bidang;

c.

mengumpulkan,

menyusun,

mendokumentasikan

serta

mengolah,

mendistribusikan

data

potensi/informasi penanaman modal; d.

menyelenggarakan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);

e.

melaksanakan

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal; f.

menyusun dan melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal;

g.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;;

h.

melaksanakan pembuatan laporan bidang;

34

i.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bidang Data Informasi, Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud membawahkan: a.

Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal;

b.

Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi .

Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data,

Informasi,

Pembinaan

dan

Pengendalian

dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b.

melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dokumentasi dan distribusi/pelayanan data potensi serta informasi penanaman modal daerah;

c.

melaksanakan

penyusunan

data

base

penanaman

modal; d.

melakukan

koordinasi

pengelolaan

data

potensi

penanaman modal sektor primer, skunder dan tersier; 35

e.

menyiapkan bahan rumusan kelayakan teknis dan operasional

pengembangan

data

dan

informasi

penanaman modal; f.

menyusun

dan

mengembangkan

Sistem

Informasi

Potensi Investasi Daerah (SIPID); g.

menyusun dan mengembangkan sistem aplikasi data penanaman modal;

h.


Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kerja Sub Bidang;

b.

menyusun bahan pengendalian dan evaluasi penanaman modal

c.

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi

d.

penanaman modal;

e.

memfasilitasi permasalahan kegiatan penanaman modal;

f.

menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kemitraan dengan dunia usaha 36

g.


Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal

dan

Pelayanan

Terpadu

dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

penyusunan rencana kerja Bidang;

b.

penyusunan dan perumusan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal;

c.

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;

d.

penyediaan

sarana

dan

prasarana

promosi

dan

kerjasama penanaman modal; e.

pelaksanaan

dan

peningkatan

serta

pembinaan

kerjasama penanaman modal; Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di atas, Kepala Bidang

Promosi

dan

Kerjasama

Penanaman

Modal

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a.


b.

mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal;

37

c.

mengkoordinasikan pelaksanaan program dan rencana kerja Bidang;

d.

menyiapkan

materi,

bahan

dan

media

promosi

penanaman modal; e.

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;

f.

melaksanakan kerjasama penanaman modal;

g.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

h.


Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud membawahkan: a.

Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal;

b.

Sub-Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

Kepala Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala SubBidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut: a.


b.

menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis dan operasional promosi penanaman modal daerah; 38

c.

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal

d.

melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal;

e.

melaksanakan pembuatan laporan;.

Kepala Sub-Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas

pokok

membantu

Kepala

Bidang

Promosi

dan

Kerjasama Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala SubBidang Kerjasama penanaman modal mempunyai tugas sebagai berikut: a.


b.

menyiapkan bahan kerjasama penanaman modal

c.

mengkoordinasikan

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

kerjasama penanaman modal d.

menyusun

bahan

rumusan

evaluasi

perkembangan

kerjasama penanaman modal; e.


Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kepala

Bidang

mempunyai

Pelayanan

fungsi

Terpadu

membantu

Penanaman

Kepala

Badan

Modal dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terpadu penanaman modal. 39

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala

Bidang

Pelayanan

sebagaimana dimaksud,

Terpadu

Penanaman

Modal

mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

penyusunan rencana program dan rencana kerja Bidang;

b.

pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan terpadu;

c.

perumusan,

penetapan

kebijakan,

standarisasi

dan

pedoman teknis operasional pelaksanaan pelayanan terpadu penanaman modal; d.

penyelenggaraan

koordinasi

pelaksanaan

pelayanan

penanaman modal ; e.

pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan;

f.

penyelenggaraan

pelayanan

pengaduan

masyarakat

tentang hambatan pelayanan penanaman modal; g.

penyelenggaraan Sistem Pelayanan Investasi Perizinan Sistim Elektronik (SPIPSE);

h.

penyelenggaraan pelayanan fasilitasi penanaman modal ;

i.

pelaksanaan pelayanan penanaman modal ;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut: a.


b.

menyiapkan

bahan kebijakan

di

bidang pelayanan

penanaman modal ; c.

menyiapkan bahan standarisasi, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu penanaman modal; 40

d.

melaksanakan

penyelenggaraan

Sistem

Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); e.

menyiapkan bahan dan menyelenggarakan fasilitasi penanaman modal;

f.

menyelenggarakan

pelayanan

perizinan

dan

non

perizinan g.

menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan

dan

mekanisme

kerja

pelayanan

penanaman modal; h.

menyiapkan melaporkan

bahan

evaluasi,

perkembangan

merumuskan

pelayanan

dan

penanaman

modal ; i.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

j.

melaksanakan pembuatan laporan.

Kepala

Bidang

Pelayanan

Terpadu

Penanaman

Modal

sebagaimana dimaksud, membawahkan: a.

Kepala

Sub-Bidang

Pelayanan

Perizinan

dan

Non

Perizinan; b.

Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal.

Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan

41

Terpadu Penanaman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan perizinan dan perizinan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut: a.


b.

menyiapkan

bahan

standarisasi,

norma,

pedoman,

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penanaman modal; c.

menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perijinan dan non perijinan penananaman modal ;

d.

melaksanakan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

e.

melaksanakan

pengawasan

pelayanan

pelayanan

Perizinan dan Perizinan penanaman modal ; f.

menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

g.

melaksanakan

penyelenggaraan

Sistem

Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); h.

menyusun

bahan

rumusan

evaluasi

perkembangan

pelayanan Perizinan dan Non Perizinan penananam modal; i.

memverifikasi dokumen perizinan dan non perizinan;

j.


42

Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal Kepala Sub Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Terpadu

Penanaman

Modal

dalam

penyusunan

bahan

perumusan kebijakan pelayanan fasilitasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala SubBidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut: a.


b.

memfasilitasi

dan

memproses

kemudahan

insentif

investasi; c.

menyiapkan surat rekomendasi fasilitasi penanaman modal;

d.

menyiapkan

konsep

surat

persetujuan

pemberian

fasilitas penanaman modal; e.

melaksanakan

koordinasi

dan

pembinaan

fasilitasi

penanaman modal; f.

menyusun

bahan

rumusan

evaluasi

perkembangan

fasilitas penanaman modal; g.


Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPMPT didukung oleh 70 orang aparatur yang terdiri dari 39 orang PNS, 12 orang satpam, 8 orang pramubakti dan 4 orang pengemudi serta 7 orang pegawai PTSP, dengan klasifikasi sebagai berikut:

43

Jumlah dan Komposisi Pegawai menurut Status dan Golongan Pada BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 NO

1.

Golongan

Status Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

TOTAL

%

I

II

III

IV

1

6

26

7

39

61

2.

Pegawai PTSP

-

-

-

-

7

9

3.

SATPAM

-

-

-

-

12

14

4.

Pramubakti

-

-

-

-

8

10

5.

Pengemudi

-

-

-

-

4

6

1

6

26

7

70

100%

Sipil

(PNS),

JUMLAH

Sumber : BKPMPT Provinsi Banten, 2014 Komposisi

status

kepegawaian

Pegawai

Negeri

berdasarkan tingkat golongan kepegawaian di lingkungan BKPMPT Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2014 N0. 1. 2. 3. 4. 5.

JABATAN

I

Kepala Badan Sekretaris Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

44

GOLONGAN II III IV

JUMLAH

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

N0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

JABATAN

I

Kepala Subbag Umum & Kepegawaian Kepala Subbag Keuangan Kepala Subbag Program, Evaluasi & Pelaporan Kepala Subbidang Promosi Penanaman Modal Kepala Subbidang Kerjasama Penanaman Modal Kepala Subbidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepala Subbidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal Kepala Subbidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana TOTAL %

GOLONGAN II III IV

JUMLAH

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

6 6

18 26

7

28 39

2

14

67

17

100

Sumber : BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014

Sedangkan kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan latar belakang pendidikan di lingkungan BKPMPT Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 paling banyak

S1 (67%)

dengan perincian

adalah sebagai berikut : Komposisi Pegawai BKPMPT Tahun 2014 N0.

JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN S3

S2

S1

D3

D2 D1

SLTA

JUMLAH SLTP SD

1

Kepala Badan

1

1

2

Sekretaris

1

1

45

N0.

JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN S3

S2

3.

Kepala Bidang

3

4.

Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang

7

5.

Pelaksana PNS

2

6.

Pelaksana Non PNS

S1

D3

D2 D1

SLTA

JUMLAH SLTP SD 3

2

9

16

3

9

1

1

4

25

19

1

1

31

TOTAL

15

25

4

1

23

1

1

70

%

14

42

10

2

28

2

2

100

Sumber : BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014

SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan koordinasi Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten : 1. Gedung Milik Pemerintah Provinsi Banten 2. Ruangan BKPMPT terdiri dari: - Ruangan Kepala - Ruangan Sekretariat - Ruangan Bidang promosi dan kerjasama penanaman modal - Ruangan Pelayanan terpadu penanaman modal - Ruangan

Bidang

Data,

Informasi,

Pembinaan

dan

Pengendalian - Ruangan Loby 3. Alat Penunjang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu antara lain : 46

-

Banner

-

Leaflet dan Booklet

-

Buku Profil BKPMPT

-

Billboard

-

Formulir aplikasi berbagai jenis perizinan

-

Formulir permohonan informasi publik

-

CCTV

-

AC

-

Mesin ketik elektrik

-

Mesin Penghancur kertas

-

Telepon/Fax

-

Internet

-

perangkat komputer

-

Infokus

-

Ipad

-

ATK

-

Lemari

-

Meja dan kursi kerja

-

Mesin fotocopy

-

Kendaraan Dinas (mobil/sepeda motor)

47

III.

KINERJA PELAYANAN Kinerja

pelayanan

BKPMPT

Provinsi

Banten

merupakan

akumulasi kinerja pelayanan tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal. Capaian Realisasi Investasi Iklim investasi di Banten dari tahun ke tahun terus membaik. Dari tahun 2007 sampai dengan 2014, secara nasional, Banten selalu masuk dalam peringkat lima besar, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDM). Bahkan setiap tahunnya terjadi lonjakan realisasi investasi

yang

signifikan,

terkait

dengan

target

yang

dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2007 – 2012. Realisasi investasi pada tahun 2008 yang hanya Rp. 6,7 trilyun, pada tahun 2009 naik tajam hingga mencapai Rp. 19,1 trilyun. Demikian halnya pada tahun 2010 realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 19,7 trilyun jauh melebihi target yang dicanangkan sebesar Rp 10,48 trilyun. Tahun 2011 kembali terjadi lonjakan investasi hingga mencapai Rp. 25,5 trilyun. Dan memasuki tahun 2012, realisasi investasi yang masuk di Banten dengan nilai investasi sebesar Rp. 29,5 trilyun. Pada tahun pertama dari target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebesar Rp. 12,19 trilyun. Total realisasi investasi sebesar Rp. 29,7 trilyun pada tahun 2013. 48

Dan masuk tahun 2014 nilai realisasi investasi Januari s.d September sebesar Rp. 24,93 trilyun. Terlihat tabel berikut :

Perkembangan Investasi PMA - PMDN di Provinsi Banten Tahun 2007 – 2014 PMDN

PMA

Total Investasi PMA & PMDN Investasi (dalam rupiah)

Tahun

Proye k

Investasi (Juta rupiah)

Proyek

Investasi (dalam US$. Ribu)

2007

22

1.068,7

78

708,6

7.825.050.000.000

2008

31

1.989,1

99

477,8

6.788.306.105.417

2009

23

4.381,7

92

1.412,0

19.099.114.628.798

2010

76

5.852,5

280

1.544,2

19.710.000.000.000

2011

32

5.979,4

71

2.171,6

25.544.400.000.000

2012

66

5.117.535

402

2.710.718

29.513.997.000.000

2013

100

4.008.861,8

592

3.720.210,3

39.722.880.680.000

71

6.660.000

646

1,522,0

24.933.000.000.000

Jan s.d Sep 2014

Catatan : (Asumsi nilai tukar USD mengikuti ketetapan BI pada masa tahun laporan)

49

A. Mekanisme Pelayanan Sebagaiman

Peraturan

Kepala

Badan

Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2013 tentang mekanisme Pedoman dan Tatacara Perizinan Non Perizinan Penanaman Modal yang diselenggarakan BKPMPT Provinsi Banten mengikuti alur sebagai berikut :

Berkas Pemohon

Pemeri ksaan Berkas

Ditolak Rekomendasi DIterima

SK Perijinan diproses dan ditanda tanganu

Selesai 50

Peme riksaa n

Rapat Pertim bangan Hasil Lapang

B. Mekanisme Pengaduan PENGGUNA JASA

MENERIMA RESI/No.

LOKET PENGADUAN

UNIT KERJA PENANGANAN

ENTRY DATA

ANALISA PENYEBAB

MENETAPKAN TINDAKAN

MENERIMA INFPRMASI

MELAKUKAN TINDAKAN

VERIFIKASI

PUA

MENYAMPAIKAN PUAS/TIDAK

SELESAI

51

C. Prestasi dan Penghargaan Mendapatkan

penghargaan

dari

BKPM

RI

sebagai

penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu terbaik tahun 2010 di Indonesia.

Penghargaan Tahun 2012

52

D. Tantangan dan Kendala yang dihadapi BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal serta

peningkatan

pelayanan

realisasi

pelaksanaan

penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Regulasi Perizinan Penanaman Modal Kewenangan

perizinan

sepenuhnya

secara

penanaman

terpadu

dapat

modal

belum

dilaksanakan

tingkat provinsi atau kabupaten/kota, 2. Ketersediaan Sumber Energi Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan bakar akan menghambat dan menambah resiko produksi. 3. Dukungan Infrastruktur Daerah Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat) dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu

tempuh

dan

produksi. 4. Keamanan

53

resiko

pendistribusian

hasil

Masih

terdapat

gangguan

kegiatan

investasi,

maupun

distribusi,

baik

keamanan

dalam

sehingga

proses

tidak

terhadap produksi

memberikan

kenyamanan bagi para investor. 5. Insentif Daerah Belum adanya suatu peraturan daerah tentang pemberian

kemudahan

tertentu

kepada

calon

investor untuk merangsang realisasi investasi baru dan perluasan investasi. E. Perkembangan Realisasi Investasi PMA & PMDN JuliSeptember Tahun 2014 Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan lokasi di Provinsi Banten Periode Juli s/d September Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan sektor di Provinsi Banten Periode Juli / September Tahun 2014 PMDN SEKTOR

1

2014 Investasi (Rp. Juta) 837.979,00

4

369.478,10

5

145.454,90

5

42.460,00

Proyek

Listrik, Gas dan Air Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Industri Mineral Non Logam Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan

54

1 1

-

Pertambangan

1

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

1

Peternakan

1

20

JUMLAH

-

1.395.372

b. Realisasi Investasi PMA berdasarkan sektor di Provinsi Banten Periode Juli / September Tahun 2014 PMA SEKTOR Industri Makanan Industri Mineral Non Logam Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Listrik, Gas dan Air Industri Tekstil Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam Perdagangan dan Reparasi Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik Jasa Lainnya Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Hotel dan Restoran Industri Lainnya Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya Konstruksi Pertambangan JUMLAH

55

Proyek 14 12 19

2014 Investasi (US$. Ribu) 132.031,20 128.241,60 70.309,40

7 11 1

30.153,90 29.422,30 17.142,90

28

14.837,70

1

7.016,00

31 13

5.149,60 4.802,90

13 6

3.677,00 1.928,20

4

1.171,40

2 3 14

1.082,20 956,6 530,3

3

111

3 2 187

15,5 448.579,70

c. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Provinsi Banten Periode Juli s/d September Tahun 2014 2014 WILAYAH Proyek

Investasi (Rp. Juta)

4

1.105.108,2

10

152.233,8

Kabupaten Serang

4

138.030

Kabupaten Lebak

1

0

Kota Tangerang

1

0

20

1.395.372

Kota Cilegon Kabupaten Tangerang

JUMLAH

g. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Provinsi Banten Periode Juli s/d September Tahun 2014 2014 WILAYAH

Proyek

Investasi (US$. Ribu)

Kabupaten Serang

27

199.400,4

Kabupaten Lebak

5

110.620,9

Kabupaten Tangerang

82

65.375,4

Kota Cilegon

17

60.206,7

56

Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan JUMLAH

41

11.606,4

15

1.369,9

187

448.579,7

F. Penyerapan Tenaga Kerja : Januari – September 2014 Januari – Desember 2013 PMDN

31.214

PMA

72.803

TOTAL

104.017

G. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPMPT Tahun 2014

Perizinan yang dikeluarkan oleh BKPMPT Januari s.d Desember tahun 2014 berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut: 57

1.

NO.

1

Izin Prinsip Penanaman Modal LOKASI KABUPATEN/ KOTA

NILAI EKSPOR US$.

Rp.(RUPIAH)

(DOL AR) 5

TENAGA KERJA (ORG)

RUPIAH

US$. (DOLAR)

6

7

8

9

-

-

-

1.153

-

2.043

TKA

TKI

3

4

1.

KABUPATEN SERANG

12

2.294.226.527.705

-

2.

KABUPATEN TANGERANG

21

367.724.025.000

-

3.

KOTA TANGERANG

22

1.456.457.699.415

-

-

-

-

4.111

4.

KOTA CILEGON

4

2.062.868.999.999

-

-

-

-

1.241

1

94.500.000.000

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

5. 6.

2

NILAI INVESTASI

JUMLAH PROYE K PMDN

KABUPATEN LEBAK KABUPATEN PANDEGLANG

87.000. 87.000.0 00

7

KOTA SERANG

2

3.237.741.850.000

-

-

-

-

15

8

KOTA TANGERANG SELATAN

1

10.475.000.000

-

-

-

-

7

63

9.792.994.102.119

0

0

0

8.590

JUMLAH

87.000.00 0

2. Izin Prinsip Perluasan NO.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LOKASI KABUPATEN/ KOTA 2 KABUPATEN SERANG KABUPATEN TANGERANG KOTA TANGERANG KOTA CILEGON KABUPATEN LEBAK KABUPATEN PANDEGLANG

JUMLAH PROYE K PMDN

NILAI INVESTASI Rp.(RUPIAH)

3

4

7

371.644.469.671

NILAI EKSPOR

US$. Rp. (DOLAR (RUPIAH ) ) 5 6 -

-

US$. (DOLAR ) 7 -

TENAGA KERJA (ORG) TKA

TKI

8

9

-

1.012

-

1.020

6

625.314.256.149

-

87.000.-

2

3.443.609.831.514

-

-

-

-

132

0

0.00

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

1

64.110.000.000

-

-

-

-

13

7

KOTA SERANG

-

-

-

-

-

-

-

8


-

-

-

-

-

-

-

16

4.504.678.557.334

0

0

0

0

2.177

JUMLAH

58

3. Izin Prinsip Perubahan NO.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.


JUMLAH PROYEK PMDN

NILAI INVESTASI

NILAI EKSPOR

US$. Rp. (DOLAR (RUPIAH ) ) 5 6

Rp.(RUPIAH)

3

4

3

89.098.682.000

-

-

8

1.285.653.903.421

-

87.000. -

2

33.335.000.000

-

-

1

000

-

-

-

-

US$. (DOL AR) 7

TENAGA KERJA (ORG) TKA

TKI

8

9

-

-

-

803

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

KOTA SERANG

-

-

-

-

-

-

-

8


-

-

-

-

-

-

-

14

1.408.087.585.421

0

0

0

0

803

JUMLAH

4. Izin Usaha Industri NO.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.


JUMLAH PROYEK PMDN


3

4

7

769.696.850.345

NILAI EKSPOR


US$. (DOLA R) 7

-

-

TENAGA KERJA (ORG) TKA 8 -

TKI 9 638 1.46 6 2.12 3

15

287.605.500.000

-

87.000. -

13

755.434.026.914

-

-

-

-

1

225.000.000.000

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

KOTA SERANG

2

23.200.000.000

-

-

-

-

20

8


-

-

-

-

-

-

-

38

2.060.936.377.259

0

0

0

0

JUMLAH

59

4.29 7

5. Izin Usaha Perluasan NO.

1 -1. 2. 3. 4. 5. 6.


JUMLAH PROYEK PMDN


3

4

4

167.300.185.269

NILAI EKSPOR


US$. (DOLAR ) 7

-

-

TENAGA KERJA (ORG) TKA 8

TKI 9

-

613

-

1.75 5 461

10

704.108.248.158

-

87.000.-

6

2.727.452.384.19 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

KOTA SERANG

-

-

-

-

-

-

-

8


-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

JUMLAH

20

3.598.860.817.6 24

2.82 9

6. Izin Usaha Perubahan NO.

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.


JUMLAH PROYEK PMDN


3

4

4

167.300.185.269

NILAI EKSPOR


US$. (DOL AR) 7

-

- 87.000. -

-

TENAGA KERJA (ORG) TKA 8

TKI 9

-

613

-

1.60 3 461

9

545.006.736.421

6

2.727.452.384.197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

KOTA SERANG

-

-

-

-

-

-

-

8


-

-

-

-

-

-

-

16

3.439.759.305.887-

-

-

-

-

JUMLAH

60

2.67 7

Bagan Alur Permohonan Informasi Publik pada BKPMPT Provinsi Banten

61

Relapitualsi Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2014

RINGKASAN LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2014 PROSES

NO

No . PENDAFTARAN

TGL

PEMOHON

KEBERA TAN

MEDI ASI

AJUDI KASI

1

01/01PPID.BKPMPT/2014

13/01/2014

M. Haris Albantany (Koordinator LSM SOMASI)

-

-

-

2

01/01.a PPID.BKPMPT/2014

12/02/2014

PPID Provinsi Banten

-

-

-

3


20/02/2014

LSM KARAT & LSM KP3B

-

-

-

4


26/02/2014

Lembaga Kajian Independen Banten

-

-

-

5


24/03/2014


-

-

-

6


26/03/2014


-

-

-

7


17/04/2014

Tubagus Ustman Sastradilaga

-

-

-

62

KET

8


23/05/2014

M.Suhardanu

-

-

-

9


20/06/2014

Khutbi

-

-

-

10

01/08.aPPID.BKPMPT/2014

27/06/2014

Rendy Yanuar

-

-

-

11


22/08/2014

Tb. Azhi Adha Okta Yana

-

-

-

12


03/09/2014

Suherdi

-

-

-

13


01/09/2014

Tb. Azhi Adha Okta Yana

14


03/09/2014

DPP Brantas

15

01/12.aPPID.BKPMPT/2014

12/09/2014

DPP Brantas

16


06/10/2014

LSM KMB

17


06/10/2014

LSM KMB

18


14/11/2014

Delly Suhendar

19


11/12/2014

JAMBAKK

20


18/12/2014

JAPATI

21


29/12/2014

JPMB

III.

Ö

-

Ö

Ö

Ö

-

-

-

PENUTUP GALERI KEGIATAN GEDUNG BADAN KOORDINASI PENANAMAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

63

MODAL

DAN

RUANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN BKPMPT PROVINSI BANTEN

64

65

FGD & BINTEK PENANAMAN MODAL

66

KP3MR 2014

67

68

FOTO KUNJUNGAN KERJA KE TAIPEH – CHINA

69

70

KUNJUNGAN KERJA BKPMPT PROVINSI BANTEN KE BPPT JAWA BARAT

71

KUNJUNGAN KERJA BKPMPT KE BPM SUMATERA UTAMA

72

73

SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

74

MUSYAWARAH KOORDINASI TEKNIS TIGA PROVINSI (DKI BANTEN - JABAR)

75

76

PAMERAN BANTEN EXPO 2014

77

78

SEMINAR BANTEN INVESTMENT PARTNER

79

TALKSHOW - DIALOG PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL

80

BANTEN INVESTMENT BUSINESS FORUM

81

82

83

PROFIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Recommend Documents