PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP) MINISTRY OF FINANCE RI INDONESIA EBTKE CONFERENCE AND EXHIBITION 2014 Jakarta, 5 June 2014
A
SEKILAS TENTANG PIP
B
PERAN PIP UNTUK ENERGI TERBARUKAN DAN EFISIENSI ENERGI
C
FASILITAS DANA GEOTHERMAL
D
PENUTUP
2
3
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 41) Landasan Hukum
Landasan Operasional
Lingkup Investasi PIP
“Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya”
1. PP No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah stdd PP No. 49/2011 2. PMK No. 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Surat Berharga Investasi Langsung
• Pembelian Saham • Pembelian Surat Utang • Penyertaan Modal
•Pemberian Pinjaman
4
SEBAGAI KATALIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN PIP mengelola dana investasi yang tidak terikat tahun anggaran dan dikelola secara mandiri, baik yang bersumber dari APBN, pendapatan investasi, dan sumber-sumber lainnya yang sah; Investasi PIP harus memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum; PIP melaksanakan investasi terutama pada sektor infrastruktur dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMN;
JENIS PROYEK: •Merupakan prioritas baik dari skala nasional maupun daerah; •Berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi; •Mendorong pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, demi mendukung program ketahanan energi nasional.
“Investasi PIP dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dan dapat dilakukan dalam bentuk Investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung. Investasi langsung meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.” *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
INSTRUMEN INVESTASI 1. INVESTASI LANGSUNG a. Pinjaman - Kredit Modal Kerja - Kredit Investasi
b. Penyertaan Modal - Kepemilikan bersama dalam sebuah proyek - Pengambilalihan Hak Kepemilikan Proyek
2. SURAT BERHARGA a. Saham Pembelian saham-saham badan usaha, baik listed maupun unlisted
BIDANG INVESTASI 1. INFRASTRUKTUR
Ketenagalistrikan Jalan & Jembatan Pasar Transportasi
Telekomunikasi Rumah Sakit Terminal Air Bersih
2. Bidang Lainnya Yang Ditetapkan Menteri Keuangan Investasi Langsung Sektor Ramah Lingkungan: Energi Terbarukan Transportasi Ramah Lingkungan Pengelolaan Sampah Pengelolaan Air Biomass REDD+ Dasar Hukum: KMK Nomor 177 tahun 2010
b. Surat Utang Pembelian surat utang dengan hak untuk menjual kembali (put option)
3. PENUGASAN KHUSUS Pinjaman Lunak PT PLN Dasar Hukum: PMK Nomor 89 tahun 2011 Fasilitas Dana Geothermal Dasar Hukum: KMK Nomor 286 tahun 2011 PMK Nomor 03 Tahun 2012
6
7
Pada tahun 2012, PIP mulai fokus pada pembiayaan mini hydro & menerima mandat untuk mengelola dan melaksanakan Fasilitas Dana Geothermal (FDG)
Pada tahun 2013, PIP juga fokus pada efisiensi energi dan biomassa
Selanjutnya, PIP akan fokus pada sektor energi terbarukan dan ramah lingkungan yang lebih luas, termasuk tenaga surya, angin, trasnportasi ramah lingkungan dan manajemen air.
8
- ENERGI TERBARUKAN - EFISIENSI ENERGI
Pinjaman Calon Mitra: Pemerintah Daeraht; BUMN; Perusahaan Swasta
PROYEK
Data Eksplorasi GEOTHERMAL (Tahap Eksplorasi)
F A C I L I T Y
Calon Mitra: Pemerintah Daerah
Pinjaman Calon MItra: Pemegang IUP
9
Project Finance Sponsor/ Investor
Sponsor/ Investor Recourse/ Guarantee
Equity/ Cash deficit guarantee
PT PLN
electricity
Project Company
Financing
PIP
excess cash*
Payment
Escrow Account (PIP & Project Company)
Loan Payment
*) Payment – Loan Payment
Penjelasan Skema: Dalam skema ini PIP memberikan pinjaman kepada Project Company (SPC) yang khusus dibentuk oleh satu atau beberapa sponsor/investor yang harus berbentuk perusahaan (non-individu) untuk menjalankan proyek. Setelah proyek beroperasi, listrik akan dijual kepada off taker dan off taker akan membayar atas manfaat yang diterima kepada Project Company melalui escrow account berdasarkan PPA. Selanjutnya dari escrow account tersebut sebagian dana ditarik oleh PIP sebagai pembayaran atas kewajiban Project Company. Pemberian pinjaman PIP disertai dengan pemberian jaminan dari pihak sponsor/investor. 10
SYARAT & KONDISI Kelengkapan Dokumen Proyek
KETERANGAN Proposal Investasi Studi Kelayakan Laporan Keuangan (WTP audited 3 tahun berturut-turut, jika SPV boleh menggunakan Laporan Keuangan parent companies)
Neraca dan Proyeksi Arus kas Perizinan
Suku Bunga
Dasar penentuan tingkat suku bunga pinjaman PIP adalah Suku Bunga Bank Indonesia
Jangka Waktu Pembiayaan
Pembiayaan yang dilakukan oleh PIP bersifat jangka panjang dengan mempertimbangkan pay back period
Coverage
Minimal 65%, tergantung profil risiko proyek
Lain-lain
Kolateral yang dapat dilengkapi dengan skema jaminan/ asuransi BI checking 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy)
11
1.
PIP telah menerima sejumlah proposal pembiayaan proyek ramah lingkungan dari pihak swasta dan beberapa proposal saat ini dalam proses penilaian kelayakan oleh PIP;
2.
PIP bekerjasama dengan lembaga mitra membangun project pipelines dengan menyusun pre-feasibility study di beberapa area yang potensial untuk pengembangan proyek ramah lingkungan, di antaranya proyek biomassa dan waste to energy;
3.
PIP membuat MoU dengan PT PLN (Persero) bagi Kerjasama Dukungan Pendanaan Proyek Energi Terbarukan;
4.
PIP berkoordinasi dengan unit-unit terkait di lingkungan pemerintahan maupun non-pemerintah dalam rangka mendapatkan dukungan kebijakan maupun dukungan teknis bagi pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan;
5.
PIP melakukan kerjasama/kemitraan baik dengan lembaga nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi pengembangan proyek ramah lingkungan.
13
Fasilitas Dana Geothermal (FDG) adalah dukungan fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi risiko usaha panas bumi (khususnya pada tahap eksplorasi) dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan pembangkit listrik Meningkatkan kecukupan data dari hasil Survei Pendahuluan guna menurunkan risiko eksplorasi dalam rangka pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik;
APA ITU FDG?
APA TUJUAN FDG?
Menyediakan data pendukung guna menyusun dokumen pelelangan dalam rangka penawaran Wilayah Kerja untuk pengadaan Proyek PLTP KPS kepada badan usaha; dan/atau Mendukung pembiayaan kegiatan eksplorasi dalam rangka percepatan pengembangan proyek PLTP. 14
INSTITUTIONAL CAPACITY AND PROCEDURES
Eligible recipients: I. Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan IUP melalui lelang Wilayah Kerja dalam rangka pengadaan proyek PLTP KPS
Eligible projects: I. Proyek yang telah dikoordinasikan dan/atau dinyatakan prospektif oleh Kementerian ESDM
Bentuk fasilitas: penyediaan data/informasi eksplorasi
II. Pemegang Ijin Usaha Panas Bumi (IUP) Bentuk fasilitas: pinjaman untuk kegiatan eksplorasi
II. Proyek yang tercantum dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik
Maximum Amount:
USD 30 juta/ proyek
III. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Bentuk fasilitas: pinjaman untuk kegiatan eksplorasi
15
Untuk Skema Pemda: PIP sedang menyiapkan perjanjian kerjasama dengan Badan Geologi untuk kolaborasi kegiatan pengadaan data/informasi eksplorasi; Perjanjian kerjasama ini akan dipayungi Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM. Untuk Skema Pemegang IUP: PIP telah menyiapkan perangkat infrastruktur untuk memulai penyaluran pinjaman bagi Pemegang IUP; PIP mendapatkan dana hibah bagi pengadaan konsultan yang akan mendampingi dalam mengevaluasi proposal-proposal yang masuk; Saat ini PIP tengah menyeleksi 1-2 proyek yang akan dijadikan pilot projects di tahun 2014.
16
17
PIP akan menyambut badan usaha maupun pemerintah daerah yang memiliki proyekproyek potensial bagi pengembangan energi terbarukan serta efisiensi energi untuk didanai oleh PIP. PIP akan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan dalam rangka menjalankan mandat oleh Pemerintah untuk melaksanakan investasi pada bidang energi terbarukan dan efisiensi serta mengelola fasilitas dana geothermal. 18
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH GRAHA MANDIRI 5th FLOOR JL. IMAM BONJOL NO. 61 JAKARTA INDONESIA Phone: (62-21) 39832091-94 (HUNTING) Fax: (62-21) 39832095 www.pip-indonesia.com
19
Alur Permohonan Pinjaman
20
No. 1
Pemohon Pinjaman Pemerintah Daerah
Persyaratan a.
b. c.
d.
e.
2
BUMN
a. b.
3
Badan Usaha Swasta
a. b.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3 tahun terakhir. Opini LKPD Tahun terakhir minimal WDP; Tidak memiliki tunggakan utang/pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat (utang RPD/RDI/SLA); Dalam hal terjadi tunggakan, maka jumlah DAU/DBH yang dapat diperhitungkan setiap tahunnya sebagai pembayaran tunggakan angsuran pinjaman/utang tidak boleh lebih kecil dari kewajiban Pemda setiap tahun kepada PIP; DSCR (Debt Service Coverage Ratio/Rasio Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah) untuk mengembalikan pinjaman minimal 2,5 kali dari jumlah proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman; Jumlah sisa pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya. Tidak mempunyai tunggakan utang kepada pemerintah pusat/ negara (misal: utang RPD/RDI/SLA) dan status kolektibilitas 1; Laporan Keuangan Audited 3 Tahun Terakhir dengan opini WTP. Laporan Keuangan Audited 3 Tahun Terakhir dari perusahaan atau perusahaan pemilik saham (shareholders) dengan opini WTP. Status kolektibilitas 1.
*Investment Guidelines PIP
21
No. 1
Pemohon Pinjaman Pemerintah Daerah
Persyaratan a. b.
•2
Pemegang IUP atau Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
a. b.
Surat pernyataan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Penyedia Jasa Penyiapan Proyek KPS; Surat pernyataan dari Kepala Daerah bahwa telah dicapai kesepahaman dengan PT PLN (Persero) mengenai: 1) Pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) dari proyek PLTP KPS yang akan diadakan apabila harga jual listrik dari proyek PLTP KPS tersebut lebih rendah daripada biaya pokok penyediaan listrik setempat; 2) Formula perhitungan harga jual listrik Proyek PLTP KPS. Proposal pinjaman, yang paling kurang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, skema pengembalian dana, dan agunan; Dokumen yang meliputi: 1) AD/ART; 2) Perijinan (salinan IUP yang dilegalisir) atau penetapan sebagai pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; 3) Laporan Keuangan audited 2 tahun terakhir; 4) Proyeksi arus kas; 5) Rencana penggunaan dana dan waktu pencairan; 6) Bukti kepemilikan agunan
*PMK 03/2012
22
