Briefing Paper Hari Anti Tambang (HATAM), 29 Mei 2012
PULIHKAN HAK RAKYAT, LAWAN PEMBODOHAN DAN LUPA Tanah air kita terus digali, dikuras habis dan dijual murah. Rakyat selalu saja menjadi obyek pembodohan dan dikorbankan. Setelah tragedi penembakan tiga petani tahun lalu di Bima NTB, daftar panjang rakyat dikorbankan demi industri pertambangan terus bertambah. Tahun ini tiga petani pulau Sumba divonis sembilan bulan penjara, karena kukuh mempertahankan tanahnya yang dirampas perusahaan tambang Australia. Di Porong Sidoarjo, genap 2190 hari warga terus dalam keterancaman karena semburan lumpur Lapindo. Skandal kasus Lapindo tidak saja menguras kas negara juga menghancurkan kehidupan puluhan ribu warga di sana. Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan pada korporasi lewat 10.235 ijin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Itu belum termasuk ijin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, mulai lebih 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan kita, setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Padahal saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki daftar species terancam punah terbanyak di dunia, mencakup 104 jenis burung, 57 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar dan 281 jenis tumbuhan. Ijin Pertambangan di Kawasan Lindung Tumpang Tindih Tambang NO Pulau di kawasan Lindung 1 KALIMANTAN 402,617.08 2 SUMATERA 385,843.21 3 JAWA 1,987.8 4 BALI, NTB, NTT 331,400.33 5 SULAWESI 495,993.61 6 PAPUA 1,851,687.28 7 MALUKU 503,120.83 Luas Total 3,972,650.14 Ha *Data Hasil olahan DataBase Jatam Dari berbagai Sumber Daya Rusak Tambang Tak hanya hutan, sungai kita pun dikorbankan. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia sebanyak 108 DAS mengalami rusak parah. Selain menyerobot fasilitas publik seperti jalan, juga menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Sungai Bengkulu dinyatakan tercemar karena limbah batu bara. Sungai Bengkulu misalnya tercemar limbah batu bara dari Lima perusahaan tambang batu bara yakni PT Danau Mas Hitam, PT Bukit Sunur, PT Inti Bara Perdana, PT Kusuma Raya Utama dan PT Ratu Samban Mining. Menurut Data 2011, tercatat 82 persen air sungai di seluruh provinsi sudah tergolong kelas 3 dan 4 atau masuk kategori tercemar berat. Celakanya praktek pencemaran sungai dan laut ini dilindungi apratur negara. Tak mengherankan bila gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Koalisi Pulihkan Indonesia dikalahkan dalam sidang PTUN Jakarta, Selasa (3/4/2012). Pada 29 Juli 2011, mereka menggugat Menteri Negara Lingkungan Hidup yang memperpanjang ijin pembuangan tailing PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) Proyek Batu Hijau pada 5 Mei 2011.
Lubang-lubang tambang juga dibiarkan menganga. Di Bangka Belitung lebih seribu kolong tambang timah dibiarkan tak diurus. Di Samarinda ada 150 lubang tambang. Dua lubang diantaranya telah menyebabkan 5 anak tewas tenggelam tahun lalu. Beberapa Sungai Rusak & Tercemar oleh Pertambangan Sungai Propinsi Perusahaan Sungai Tiku Sumatera Selatan PT. Barisan Tropical Mining Sungai Akjwa Papua PT. Freeport Indonesia Sungai Kelian Kalimantan Timur PT. Kelian Eqoturial Mining Sungai Mure Kalimantan Tengah PT. Indo Muro Kencana Manawing Sungai Biu & Kalimantan Timur PT. Kideco Jaya Agung Samurangau Sungai Sangatta Kalimantan Timur PT. Kaltim Prima Coal Sungai Matangkarang, Kanibungan & Daeng Setuju Sungai Salajuan
Kalimantan Selatan
PT. Bahari Cakrawala Sebuku
Kalimantan Selatan
PT. Arutmin Indonesia
Sungai Balangan
Kalimantan Selatan
PT. Adaro Indonesia
Sungai Cokrokembang
Jawa Timur
PT. Gemilang Limpa Internusa
Keterangan Logam berat Tailing Logam berat Logam berat Keruh, pendangkalan. Kerusakan hulu sungai Pengalihan badan sungai Air sungai jadi hitam Meluapnya Settling pond Logam berat
Tak cuma tanah dan air, udara sehat pun dirampas. Udara tercemar akibat pertambangan menjadi penyebab gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat penderita penyakit saluran pernapasan atau ISPA sejumlah 17.444 kasus hingga awal 2011. Sekitar 71% wilayah Samarinda kini konsesi pertambangan. JATAM menyebut kota ini sebagai Kota Tidak Layak Anak. Pertambangan disana menjamin lahirnya generasi suram Kalimantan Timur. Mereka yang tumbuh dan besar pada kawasan sekitar tambang yang menjadi langganan banjir, sungainya tercemar, jalan-jalannya rusak dan berdebu beresiko terhadap pernafasan. Belum lagi sumber ekonomi makin sulit bersama hilangnya wilayah kelola warga. Tailing Dua Tambang Emas asal Amerika Serikat : Perusahaan Volume PT. Freeport Indonesia PT. Freeport Indonesia PT. Newmont Nusa Tenggara PT. Newmont Nusa Tenggara PT. Newmont Nusa Tenggara PT. Newmont Nusa Tenggara
200.000 ton/hari 300.000 ton/hari 120.000 ton/hari 160.000 ton/hari 140.000 ton/hari 140.000 ton/hari
Tahun 1974 - 2005 2005 – n.a 2000 - 2002 2002 - 2005 2005 – 2011 2011 – n.a
* Data AMDAL & SK Men LH tentang Izin Dumping Tailing ke Laut.
Penegakan Hukum dan Korupsi Keuangan negara juga merugi, sebab daftar panjang kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) mengiringi catatan diatas. Sektor pertambangan menjadi sapi perah partaipartai politik untuk mendanai kegiatan politik mulai Pilkada Bupati, Gubernur hingga pemilihan Presiden. Penerimaan negara justru mengalir ke tangan oknum, partai politik dan korporasi. Dari kasus divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) saja, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan kerugian negara sebesar Rp 361, 161 miliar. Sayangnya banyak kasus korupsi di pertambangan jalan di tempat, bahkan tutup buku. Itu terjadi di Kalimantan Timur. Sepanjang 2008 – 2012, JATAM Kaltim menemukan 9 kasus tambang penting
mandeg justru saat ditangani Kepolisian Kaltim. Baik ditingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Kota atau Kabupaten. Kasus-kasus itu berpotensi menjadi mesin uang oknum-oknum di Kepolisian dan menciderai gaung reformasi ditubuh kepolisian yang kini sedang digalakkan. Salah satunya kasus yang melibatkan bupati Penajam Paser Utara. Kasus yang berawal dari tumpang tindih pemberian ijin ini menjadi ‘’puncak gunung es’’ kasus-kasus yang melibatkan Kepalda Daerah di Kaltim. (lihat Lampiran). Kasus kedua, tewasnya 5 anak di dua lubang perusahaan tambang batubara di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Kini genap 9 bulan sudah umur kasus ini, sejak kejadian pertama, 13 juli 2011. Tak ada perkembangan signifikan penyidikan kasus. Penanganan ini bukti kasus-kasus tambang yang melibatkan tokoh pejabat teras partai politik tertentu sulit dibawa ke meja hijau. Keadilan milik korban dan keluarganya tenggelam seiring dengan tenggelamnya lima bocah yang tewas di lubang tambang. Celakanya justru ekspor bahan tambang meningkat pesat, nikel naik 800%, bijih besi meningkat hingga 700%, dan bijih bauksit meningkat 500% dalam tiga tahun terakhir. Kebijakan pertambangan yang makin longgar membuat Indonesia menjadi kawasan target pengerukan di wilayah Asia Tenggara. Naiknya permintaan materi dan energi dari India, China, Jepang, Korea, Australia dan Eropa memperparah pengkerutan ruang penghidupan warga. Sungguh menghina akal sehat jika permasalah di atas hanya ditanggapi pemerintah dengan programprogram clean and clear perijinan minerba, Corporate Social Responsibility (CSR), juga beragam model penghargaan pada korporasi – baik Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) milik KLH maupun Penghargaan Aditama milik Kementerian ESDM. Pembodohan ini disempurnakan dengan menyebut pertambangan sebagai bagian pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Pembodohan dengan janji kosong menjaga hutan berulang juga disampaikan pemerintah. Baik lewat proyek karbon hingga mega proyek dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Alih-alih sisa hutan dijaga dan dikelola, melalui MP3EI pemerintah justru gencar memberikan izin pertambangan dan perkebunan skala besar. Pastinya penggundulan hutan besarbesaran akan terus terjadi. Ribuan ijin pertambangan yang tumpang tindih hanya dijawab dengan program clean and clear yang meloloskan 4.151 IUP, sisanya gak jelas nasibnya. Enam Tahun Lumpur Lapindo Sidoarjo korban daya rusak tambang migas. Semburan lumpur Lapindo tidak hanya membawa material padatan atau cairan, tapi juga gas. Warga porong dipaksa menghirup gas beracun 6 tahun terakhir. Ratusan anak terancam putus sekolah akibat semburan lumpur Lapindo. Kualitas hidup mereka lambat laun mengalami penurunan akibat hilangnya kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Semburan lumpur panas ini pernah mencapai hingga 150 ribu meter kubik per hari. Lumpur Lapindo menenggelamkan puluhan ribu rumah. Pada tahun pertama saja, setidaknya sudah lebih dari 45 juta meter kubik lumpur yang disemburkan dan telah menenggelamkan pekarangan, sawah, kampung, serta pabrik-pabrik tempat bergantungnya puluhan ribu buruh industri. Kini, harta rakyat ludes. Lebih dari 10 ribu rumah dan 900 hektare area terkubur. Lebih 75 ribu warga telah kehilangan tempat tinggal. Diluar kerugian materiil tenggelamnya tanah dan bangunan, berbagai permasalahan kesehatan timbul. Tercatat lebih 13 warga meninggal tanpa kejelasan diagnosis. Sesak, kanker, dan tumor menjadi ingatan keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, kematian akibat bunuh diri karena stress pada Mei 2012. Jumlah penderita ISPA di puskesmas Porong terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam empat tahun sejak lumpur menyembur, meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 24,7 ribu pada 2005 menjadi lebih dari 52,5 ribu pada 2009. Angka serupa ditunjukkan Puskesmas Jabon dan Tanggulangin, ISPA selalu menempati urutan penyakit tertinggi sejak 2006. Pengecekan kesehatan melalui general check up yang difasilitasi Jatam-Walhi Jatim-PoskoKKLula pada 2010 terhadap 20 korban lapindo dari beberapa desa sekitar semburan menunjukkan lebih 75% abnormal untuk Haematologi lengkap dan 50% kondisi abnormal pada pengecekan melalui USG.
Pemburukan situasi ini tak lepas dari temuan bahan berbahaya yang terkandung dalam lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo mengandung logam berat, terutama timbal (Pb) dan Kadmium(Cu) dengan konsentrasi ribuan kali lipat diatas ambang baku (Walhi Jatim, 2007). Lumpur juga menyebabkan tanah-tanah produktif yang tersisa milik warga rusak tak bisa ditanami. Di Besuki saja, lebih delapan belas hektar sawah tak bisa ditumbuhi Padi sejak diluberi lumpur. Hingga kini tak ada kejelasan upaya untuk memulihkannya. Begitu pula pemulihan fasilitas pendidikan, sekitar 33 sekolah tenggelam dan rusak karena lumpur Lapindo. Subsidi dari APBN Untuk Lapindo Tahun Dana (Rupiah) 2007
600 miliar
2008
1,1 triliun
2009
1,15 triliun
2010
1,2 triliun
2011
1,3 triliun
2012
1,53 triliun
Keterangan
Terlaksana Rp 529 miliar.
Total 6,2 triliun * Dari berbagai sumber di olah JATAM Namun daya rusak tambang migas yang menghebat di negeri ini ternyata tak menjadikan warga di sekitar tambang kulitasnya lebih baik. Belum lagi ketergantungan yang tinggi konsumsi bahan bakar energi fosil. Ketergantungan ini kerap dijadikan permainanan politik lewat kenaikan harga BBM saat harga minyak dunia naik. Sementara pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan hanya sebatas wacana, selesai pada cetak biru saja. Jelas tidak ada upaya serius membangun kedaulatan energi bangsa ini. Tak hanya bermasalah di bagian produksi energi, negeri ini membutuhkan segera transformasi politik-energi menuju sesuatu yang sungguh-sungguh membebaskan. Tidak berputar-putar di urusan naik atau tidaknya harga migas. Pulau-pulau Rentan Dampak Perubahan Iklim Kita mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Laut dan perairan pantainya mengandung 10% keragaman hayati laut dunia. Meski disebut kaya, Indonesia adalah negara kepulauan, termasuk pulaupulau kecil yang rentan dan butuh penangganan tersendiri. Belum lagi menghadapi dampak perubahan iklim bersama kenaikan suhu, cuaca ekstrim dan kenaikan muka laut. Pulau-pulau ini tak akan bertahan jika terus menerus dieksploitasi dan mengalami alih fungsi menjadi kawasan tambang. Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara sekitar 55% dari 86,769 ha luas pulau dikapling Pertambangan. Sementara di Sulawesi Utara, sekitar 27% persen dari 4.800 ha luasann pulau Bangka dikapling oleh PT. Mikgro Metal Perdana, juga Pulau Lembata yang 72,32% luas pulau akan ditambang PT. Merukh Enterprise. Tak jarang luas konsesi telah melebih luasan pulau, seperti pulau Sebuku yang luasnya 24.555 ha dikuasai PT. Bahari Cakrawala Sebuku dan PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) dengan total konsesi 26.000 ha, demikian pula pulau Gag yang hanya 6500 ha luasnya dikuasai PT. Gag Nikel dengan konsesi 7.727 Ha ha. Alih fungsi kawasan pesisir menjadi pertambangan membuatnya lebih rentan terhadap serangan banjir rob hingga tsunami. Climate Change Synthesis Report, lima tahun lalu menyebutkan pesisir dan laut adalah wilayah teramat rentan dampak perubahan iklim. Selain erosi pantai, perubahan iklim juga mendorong terjadinya kenaikan permukaan air laut. Bahkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), memperkirakan tahun 2080 mendatang, jutaan manusia bakal dipaksa membiasakan diri dengan banjir. Celakanya pemerintah justru menempatkan warga pesisir dalam bahaya besar. Sebab sepanjang pesisir pulau-pulau sunda kecil, Jawa hingga Sumatera penuh dengan ijin dan pengerukan tambang pasir besi yang terus menerus mengikis pesisir.
Hari Anti Tambang (HATAM) Pengurus negeri telah mendorong Indonesia menjadi pemasok kebutuhan besi China dengan merusak kawasan-kawasan pesisir Jawa, Sumatera dan Flores. Negeri ini pun mengekspor Nikel dengan merusak kawasan pulau Sulawesi dan Maluku Utara melalui PT Valey Inco dan Antam, akan bertambah bersamaan tambang Eramet dan Rio Tinto di buka. Juga pemasok Mangan penting dengan menghancurkan pulau Flores, Timor dan pulau-pulau kecil lainnya. Di saat bersamaan, mengabaikan puluhan ribu terlantar karena luapan lumpur PT Lapindo Brantas milik keluarga Bakrie. Kita tak bisa lagi terus diam. Sudah hampir 5 dekade sejak rezim orde baru hingga reformasi, perusahaan-perusahaan tambang dan negara-negara industri telah mengambil keuntungan luar biasa dari pemerintahan yang korup, perusakan tanah air dan udara, juga pelangggaran HAM. Sejak dua tahun lalu, 29 Mei – tepat pertama kalinya Lumpur lapindo membanjiri kawasan Porong diperingati sebagai Hari Anti Tambang (HATAM). JATAM menyerukan penghentian seluruh operasi tambang di dunia hingga sektor-sektor publik menjamin keselamatan dan keamanan rakyat, produktivitas dan daya pulih rakyat serta keberlanjutan fungsi-fungsi layanan alam. Tahun ini Peringatan HATAM menyerukan PEMULIHAN HAK RAKYAT, LAWAN PEMBODOHAN DAN LUPA. Sekitar 33 wilayah telah menyatakan bergabung memperingati HATAM. Beragam cara akan dilakukan untuk menyampaikan penolakannya terhadap Pertambangan, berikut diantaranya : Jakarta : Aksi HATAM & 6 Tahun Skandal Lumpur Lapindo Briefing Media : 6 Tahun Skandal Lumpur Lapindo. Aksi solidaritas 6 Tahun Skandal Lumpur Lapindo 29 Mei 2012. Kontak : Seknas JATAM, Priyo Pamungkas/08561903417 Papua Barat : Aksi HATAM Sosialisasi hari anti tambang dan aksi HATAM 29 Mei 2012 Kontak : Loury/081344336752 Ternate, Maluku Utara : Aksi Teatrikal HATAM Sebuah aksi teaterikal akan dilakukan pada beberapa lokasi, baik di kampus, pusat kota dan di laut. Aksi HATAM menyuarakan dampak pertambangan yang ada di Maluku Utara, mulai tambang emas k Newcrest hingga tambang Nikel milik Eramet. Kontak : Ismet Soleman (WALHI Malut)/081340132336 Manado – Sulawesi Utara : Aksi ke Kantor Gubenur, Perwakilan warga dan aktivis dari lima kabupaten akan menggelar aksi di depan kantor Gubernur. Kontak : Jull Takaliwang (YSN) /081340017722 Palu - Sulawesi Tengah : Aksi Gugatan ke Pemerintah, Para aktivis dan perwakilan warga menggelar aksi gugatan ke Pemda Sulteng dan Diskusi HATAM Kontak : Ethal (JATAM Sulteng)/085241199222 Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara : Pameran Foto & Aksi Tetrikal Pameran photo “Daya Rusak Tambang” pada 29 Mei 2012. Bersamaan dengan aksi teaterikal masyarakat dan mahasiswa. Mereka mengingatkan pemerintah bahwa separuh pulau K telah menjadi wilayah tambang nikel. Kontak: Sahrul (Sagori) /085241559154 Kendari, Sulawesi Tenggara : Diskusi Nelayan Diskusi daya rusak tambang terhadap nelayan. Kontak : Hartono (Walhi Sultra) /081295937575 Pulau Sumba - Nusa Tenggara Timur : Konsolidasi dan Temu 9 Kampung, Temu Kampung untuk Penyelamatan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti & Manupeu Tana Daru dari pertambangan emas asal Australia pada 25 – 29 Mei 2012. Kontak : Umbu Wulang Tanaamahu/085238321171/081215535456
Pulau Flores – Nusa Tenggara Timur: Aksi dan Konsoliasi Advokasi Tambang Sejak 24 – 27 Mei 2012 diadakan Konsolidasi Advokasi tambang se Flores di Ende. Pada 29 Mei 2012 aksi akan digelar mulai dari Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Raya, Lembata dan Ngada. Kontak : Melky (Jatam NTT)/085253898906 Pulau Timor – Nusa Tenggara Timur : Rapat Akbar Korban Tambang, Rapat akbar akan diselenggarakan di ibu kota propinsi NTT, mempertemukan korban tambang di pulau Timor. Kontak : Heri Naif (Walhi NTT)/081339382962 Manggarai Barat – Nusa Tenggara Timur : Doa Bersama dan Diskusi GERAM, GERAM (gerakan Rakyat Anti Tambang ) mengadakan diskusi dengan Bupati serta doa bersama untuk warga yang berjuang melawan tambang, Kontak: Surion Edu (Geram)/081339148771 Sidoarjo – Surabaya, Jawa Timur : Peringatan 6 Tahun Semburan Lumpur Lapindo Porong Posko KKLula, Sanggar Alfaz Besuki, dan Korban Lumpur Menggugat (KLM) mengadakan Diskusi, Performance Art, dan peluncuran Buku. “Pulihkan Kehidupan Kami, Selamatkan Negeri Ini” adalah tema besar rangkaian kegiatan: 1) Peluncuran Buku Kumpulan Puisi, Gambar, dan Opini Anak-anak Korban Lapindo, 2) pemutaran Film Dokumenter: Enam Perempuan Tangguh Korban Lapindo, 3) Kartu Pos Penyelesaian Krisis Lumpur Lapindo kepada SBY, 4) Diskusi Publik 6 Tahun Semburan Lumpur Lapindo, dan 5) Ruwatan Lumpur Lapindo. Kontak : Catur (Walh Jatim)/081336607872 Lumajang Jawa Timur : Aksi, Istigosah dan Penghijauan, Bersamaan Peringatan Milad Foswotgalih dan 2 tahun tragedi pasir besi Lumajang akan diselenggarakan Istigosah untuk keselamatan bangsa dan negara, juga rangkaian kegiatan seminar, aksi di kantor Bupati dan juga Penghijauan pesisir. kontak : Ghufron (Foswotgalih)/085230399566 Kebumen – Jawa Timur: Sosialisasi HATAM FPPKS kebumen akan menyelengarakan kegiatan sosialisasi Hari anti tambang , Kontak : seniman/082137250301 Pacitan – Jawa Timur : Aksi HATAM dalam rangka Hari anti tambang tanggal 29 mei 2012 diadakan sosilisasi dan aksi anti tambang kontak : Bachtiar/081803357400 Yogjakarta : Pemutaran Film dan Donasi Sahabat Anak Lumpur Aksi di Yogjakarta kali ini meliputi Penggalangan dana sahabat anak lumpur, pemutaran Film dan dan pemasangan poster. Selian merasakan dampak tambang galian C dan marmer sejak lama, tambang pasir besi milik Australia dan keluarga Keraton Yogjakarta mengancam pesisir. Kontak : Cepot (Walhi Yogjakarta) /085228380002 Banten dan Tangerang – Jawa Barat : Aksi dan Penghijauan Tema “Negara Hilang di Lahan Tambang. Bukti Kehancuran yang Diabaikan Pemerintah” akan menjadi aksi HATAM di Jawa barat. Selain aksi, Tangerang akan melakukan penghijauan di lokasi bekas tambang dengan menanam pohon lokal. Tambang-tambang pasir besi kini marak di pesisir Jawa barat. Kontak : Romly R. /082260090697 Bangka Belitung : Aksi dan Ruat Desa Aksi solidaritas 6 tahun bencana lumpur Lapindo dan Ruat desa pesisir dari bahaya tambang timah kontak : Uday (Walhi Babel)/081278728387 Bengkulu : Aksi Penolakan Pasir Besi Aksi Hatam tolak tambang pasir besi dan ruat desa , kontak : Zenzi (Walhi Bengkulu)/081384502601 Mandailing Sumatera Utara : Penyelamatan Aek Latong dan Aelk Siancing, Warga desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Mandailing Natal menggelar demo menuntut pencabutan IUP tambang timah hitam (Galena).
Kontak Adi Tion (PNNB Lumban Dolok)/081376736681 Mandailing Natal- Sumatera Utara: Diskusi dan Aksi HATAM, Diskusi dan Peringatan Hari anti tambang bertema "Lawan daya rusak tambang ". Kontak: Magintir/085270304593 Dairi – Sumatera Utara : Aksi tolak tambang Aksi solidaritas tolak tambang di kantor Gubernur, Kontak :Anward Nababan/081376364562 Aceh besar – NAD: Aksi dan Diskusi Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA) akan mengadakan diskusi dengan pemerintah Aceh Baru tentang pengelolaan sumber daya alam terbarukan. kontak : Rusli (JKMA)/081360885878 Samarinda Kalimanta Timur : Seminggu Aksi HATAM Selasa ke Selasa Selasa ke Selasa merupakan rangkaian pertemuan berbagai komunitas kota dan aksi di kantor Gubenur untuk peringatan 6 tahun lapindo dan hari anti tambang, Kontak: Merah Johansyah (Jatam Kaltim)/081347882228
Dukung Peringatan HATAM dengan mendukung Deklarasi Berdaulat Tanpa Tambang lewat : www.jatam.org atau kirim sms kepada JATAM - format ketik : JATAM«spasi»PESAN ANDA kirim ke 0812-1552-5506. Pada 29 Mei, kirimkan sms kepada Presiden, Ketua DPR dan Menteri ESDM pada nomor berikut ini : 1) Presiden ............... , 2) Ketua DPR ................, 3) Menteri ESDM ...................... Sampaikan bahwa Tanah air Indonesia dikuras, digali habis dijual murah. Rakyat dan lingkungan terus dijadikan korban. Mintalah mereka mendukung Deklarasi Indonesia berdaulat Tanpa Tambang. Info lebih lanjut kontak Priyo Pamungkas 08561903417, email :
[email protected] atau buka www.jatam.org FB : http://www.facebook.com/groups/346359268733773/
