Selamatkan Hak Rakyat atas Air

Jalan Berliku Menuju 100% Akses Aman Air Minum

11

Cipta Karya Gandeng Jerman untuk Tanggulangi Sampah

20

Edisi 02/Tahun XIII/Februari 2015

Kota yang Bersih dan Sehat, Idaman Kita Semua

26

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Negara Hadir

Selamatkan Hak Rakyat atas Air LENSA CK • Minum Jamu Bersama Menteri PUPR dan finalis Putri Indonesia dan beberapa anggota Kabinet Kerja di kantor Kementerian PUPR (13/02/2015)

daftar isi

Edisi 024Tahun XIII4Februari 2015

Berita Utama Hadir 4 Negara Selamatkan Hak Rakyat atas Air

UU SDA 8 Pembatalan Berdayakan

BUMN dan BUMD Air Minum

liputan khusus Berliku Menuju 11 Jalan 100% Akses Aman Air

4 18

Minum

info baru V DPR 16 Komisi Setujui RAPBN-P TA 2015

bidang Cipta Karya Rp19,6 T

Kinerja PDAM, 18 Optimalkan Kementerian PUPR

Tingkatkan Efisiensi Energi PDAM

Karya 19 Cipta Tingkatkan Pengelolaan Air Limbah dengan Kemitraan

16

Karya Gandeng Jerman 20 Cipta untuk Tanggulangi Sampah Habitat 21 Kemitraan Dampingi Pemerintah

Wujudkan Target 100-0-100

21

Karya Gandeng Pemda 23 Cipta Benahi Kawasan Kumuh II ITB Jatinangor 25 Situ Siap Dukung SPAM Kampus

23

inovasi yang Bersih dan 26 Kota Sehat, Idaman Kita Semua Sampah di Lima 29 Mutiara Jari

PLUS! lensa ck • Minum Jamu Bersama Menteri PUPR dan finalis Putri Indonesia dan beberapa anggota Kabinet Kerja di kantor Kementerian PUPR (13/02/2015)

2

29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoMochammad Natsir, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti. Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, [email protected] Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 twitter Email @ditjenck [email protected]

Cover : Anak-anak di Mangwi Kabupaten Gianyar menikmati air minum perpipaan dari SPAM Regional Petanu (Foto : Buchori)

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Pembatalan UU SDA, Saatnya Membenahi Penyelenggaraan SPAM Pameo tentang hakim sebagai wakil Tuhan di dunia benar adanya. Setidaknya hal itu tercermin dari penafsiran baru terhadap pengertian ‘Hak Menguasai Negara’ atau HMN dalam persoalan air, yaitu dengan prioritas pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam. Tafsir HMN terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat dicermati dalam Putusan MK mengenai UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dimana HMN bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad). Dengan demikian, makna HMN terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya. Setelah putusan MK pada 2004 yang menolak gugatan pemohon atas UU SDA, Kementerian Pekerjaan Umum telah melengkapinya dengan seperangkat peraturan pendukung antara lain di bidang air minum yaitu menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diatur melalui Permen PU Nomor 20/PRT/M/2006 dan perbaruannya nomor 13/PRT/M/2013, dan seterusnya. Namun pada pelaksanannya masyarakat melihat telah terjadi penguasaan dan monopoli atas SDA, penggunaan air condong untuk kepentingan komersial dan memicu konflik horizontal, menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan air, sampai menganggap UU SDA sebagai undang-undang yang deskriminatif. Poinpoin tersebut dijadikan permohonan oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU SDA dan selanjutnya diterima oleh MK. Hal itu terjadi karena sifat conditionally constitutional terhadap UU SDA dalam putusan MK sebelumnya sehingga para pemohon dapat mengajukan judicial review kembali karena pelaksanaan UU SDA melenceng dari pertimbangan hukum yang menyertai putusan MK tentang penolakan pemohon atas UU SDA pada 2004. Setelah putusan MK tentang pembatalan UU SDA tersebut maka agenda sangat mendesak adalah penyusunan peraturan perundangan yang memayungi penyelenggaraan SPAM dan pengelolaan air dengan memperhatikan batas-batas yang ditetapkan MK. Perangkat peraturan dan perundangan yang penyusunanya melibatkan para stakeholder, termasuk para penggugat UU SDA, diharapkan semakin matang dengan mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya yang dianggap kurang berpihak pada rakyat. (Teks : Buchori)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

Foto : Satker PKPAM Jateng

berita utama

Negara Hadir

Selamatkan Hak Rakyat atas Air

Foto : Manti

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan kembali memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Momentum untuk mengembalikan hak pengelolaan air pada negara?

J

ihad konstitusi Pengurus Pusat Muhammadiyah beserta LSM lain dan beberapa unsur perorangan berhasil. Pengajuan gugatan oleh para pemohon tersebut merupakan kali kelima selama kurun 2004-2013. Mes kipun pada gugatan pertama pada 2004 ditolak MK, mereka memanfaatkan peluang pengujian kembali (conditionally constitutional) hingga akhirnya dikabulkan MK. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ber tentangan dengan UUD 1945,” putus Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (18/2/2015). Penyelenggaraan sumber daya air, termasuk penyelenggaran sistem penyediaan air minum, kembali ke era 40 tahun silam. Jika dibandingkan, UU SDA dengan 100 pasal lebih komprehensif daripada UU Pengairan dengan 17 pasal yang hanya mengatur secara garis-garis besarnya saja. Namun demikian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap menerima dan

4


Foto Atas : Mata air banyumudal Jawa Tengah Foto Bawah : Press Conference Menteri PUPR tentang Pembatalan UU Sumber Daya Air

Nenek di Jawa Tengah membawa air dari sumber air yang jauh

menghormati putusan tersebut, bahkan optimis untuk mengem balikan hak pengelolaan atas air kepada negara.

berita utama Dengan lahirnya UU tersebut pemerintah meminta dipasang alat untuk membatasi pengambilan air 18 liter/detik saja. Langkah pemerintah memberikan izin saat itu sebagai langkah pengen dalian, namun pada prakteknya terjadi opini penguasaan oleh yang mendapatkan izin,” ujar Basuki yang saat peristiwa itu sebagai pejabat eselon II di Ditjen Pengairan. Praktik penguasaan pengelolaan air dengan menyalahgunakan izin oleh swasta tersebut yang memicu putusan Mahkamah Konstitusi untuk menggugurkan semua kandungan UU Nomor 7/2004 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.


“Dengan putusan ini, kami sangat menghormati, dengan tetap mengutamakan melayani masyarakat. Lalu, ini juga merupakan momentum untuk kembalikan hak-hak kepada Negara, jadi kami makin kuat lagi untuk pengelolaan SDA,” tutur Menteri PUPR dalam jumpa pers (26/2/2015). Basuki mengungkapkan bahwa intinya pembatalan itu adalah mengenai pengusahaan air dan hak guna air, dalam beberapa pasal di UU 7/2004 tersebut dianggap lebih condong untuk ko mersialisasi air dan menghilangkan peran pemerintah untuk sediakan air. “Intinya yang dipertanyakan adalah mengenai air

Dua laki-laki tua di Kabupaten Magelang Jawa Tengah membawa air dari sumber air menuju rumah

kemasan, seperti pengelolaan air di Klaten dan Sukabumi,” tambah Basuki. Sebagai gambaran misalnya izin salah satu perusahaan air komersial ternama Indonesia untuk memanfaatkan sumber air di kaki gunung Merapi di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut mendapatkan izin pemerintah untuk mela kukan pengeboran di jarak sekitar 100 meter dari air dengan kapasitas 18 liter/detik, namun setelah dibor nyatanya didapatkan 80 liter/detik. “Izin tersebut keluar sebelum lahirnya UU Nomor 7/2004.

Rencana Mendesak Basuki mengatakan bahwa implikasi putusan MK tersebut me ngakibatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri turunan UU SDA menjadi tidak berlaku sehingga mengakibatkan tidak memiliki dasar hukum. Menteri PUPR mencontohkan diantaranya adalah Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Biaya Jasa Pengelolaan SDA (BJPSDA), lembaga koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA WS), pembagian Wilayah Sungai (WS) sebagai dasar operasional pengelolaan SDA secara terpadu dan berkelanjutan, keberadaan pengelola SDA (Balai WS,


5

berita utama BPPSPAM), keberadaan pola dan rencana WS dan kegiatan operasi pemeliharaan, serta pengelolaan bendungan dan keberadaan BPPSPAM. Oleh sebab itu sampai dengan April 2015 akan dilaksanakan tindak lanjut mendesak oleh Kementerian PUPR. Akan segera dibuat peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1974 dengan memperhatikan situasi saat ini yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri PUPR (Rapermen PUPR). RPP yang dibutuhkan antara lain mengatur tentang koordinasi (Pasal 7) Pembinaan (Pasal 10), Pengusahaan (Pasal 11), Perlindungan (Pasal 13), dan Pembiayaan (Pasal 14). Sedangkan RaperMen PUPR dibutuhkan tentang Penetapan Wilayah Sungai (pasal 3 dan pasal 4), Organisasi Pengelola SDA (pasal 5), perencanaan dan Perencanaan Teknis PSDA (pasal 8), Eksploitasi dan Pemeliharaan (pasal 12), Bendungan (pasal 12 dan pasal 13), dan tentang Badan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum. “Selain itu akan meminta Fatwa Hukum Menteri Hukum dan HAM terkait perjanjian kerja/perizinan yang sudah berjalan sebe lum putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan 6 prinsip dasar pengelolaan SDA yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi,” tutur Basuki. Sedangkan tindak lanjut jangka pendek (tahun 2015) yaitu akan segera menyusun RUU tentang SDA guna memperbaharui UU No. 11 tahun 1974 tentang pengairan. Seperti diketahui MK syaratkan 6 Prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA yaitu, pertama, pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri. Ketiga, kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Kempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah

6

BUMN atau BUMD. Keenam, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. Kementerian PUPR mengajak semua stakeholder, termasuk para pemohon judicial review untuk menyusun Rancangan Pe raturan Pemerintah (PP) tentang koordinasi pengusahaan atas air untuk mewadahi kelembagaan seperti Dewan SDA, BPPSPAM, dan lainnya. Selain itu, UU 11/1974 yang masih bersifat global dan terdiri dari 17 pasal tersebut masih memerlukan PP yang mengatur pembinaan, pengelolaan, dan pembiayaan sumber daya air. Kelanjutan Kerjasama Salah satu upaya Kementerian PUPR adalah meminta fatwa hukum ke Kementerian Hukum dan HAM. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi, menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak tepat bila memberikan fatwa. Sebab menurutnya, baik PUPR maupun instansinya merupakan lembaga yang sama kedudukannya. Menyinggung kontrak atau perjanjian kerjasama yang sudah dibuat, menurutnya perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan putusan MK, dimana hak pengusahaan atas air ada pada peme rintah dan dipergunakan sepenuhnya untuk masyarakat. “Selain itu harus memenuhi 6 pembatasan yang sudah disampaikan MK,” tegasnya. Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Mudjiadi, menambahkan bahwa pembahasan masalah ini penting agar dapat memperjelas status kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu menurutnya, sudah seharusnya penguasaan akan air benar-benar ditangan pemerintah. Ketua BPPSPAM Tamin M. Zakaria Amin, mengatakan ada dua bentuk perjanjian dengan pihak ketiga, yakni KPS atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta, dan Business to Business (B to B). Dijelaskannya, KPS merupakan perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, sedangkan B to B antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PDAM dengan pihak swasta. Tamin memastikan, dalam dua bentuk perjanjian kerjasama ini, posisi pemerintah daerah maupun BUMD yang merupakan bagian dari pemerintah tetap lebih dominan. “Dalam perjanjian KPS, pihak pertama adalah pemerintah daerah, dan pihak pertama dalam B to B adalah PDAM. Pemerintah yang lebih dominan dan hak pengusahaan air berada ditangan pemerintah dan tidak menghilangkah hak rakyat atas air,” tegasnya. Menurutnya, KPS maupun B to B telah sejalan dengan 6 Prinsip Dasar Pembatasan Pengelolaan SDA yang ditetapkan MK. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun tak mempengaruhi persiapan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur. Pasalnya, secara operasional persiapan proyek pengembangan SPAM Jatiluhur sebesar 5 ribu liter/detik ini tetap berjalan. “Kalau untuk anggaran dasarnya sudah ada. Tinggal nanti anggaran rumah tangga dibentuk. Namun secara legal SPV sudah dibentuk,” jelas Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT II) Herman Idrus, saat rapaat koordinasi persiapan SPAM Jatiluhur di BPPSPAM. Hal senada juga disampaikan Komisaris Independen PT. Pembangunan Jaya, Frans Sunito. Menurutnya, kalaupun masalah penandatanganan dengan notaris ditunda sementara, tidak akan berpengaruh dari segi waktu persiapan SPAM Jatiluhur. “Yang penting kita menyiapkan terkait Anggaran Dasar maupun

Foto : Buchori

berita utama

Unit produksi SPAM IKK di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan

Tindak lanjut jangka pendek (tahun 2015) yaitu akan segera menyusun RUU tentang SDA guna memperbaharui UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Anggaran Rumah Tangga dan perjanjian kerjasama, dan semua persiapan tetap kita lakukan sesuai jadwal,” tuturnya. Ketua BPPSPAM Tamin M. Zakaria Amin, menambahkan, pada prinsipnya proyek SPAM Jatiluhur tidak menguasai air karena sesuai dengan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang sudah dialokasikan pemerintah. “Apalagi SPAM Jatiluhur ini bertujuan untuk memberikan tambahan sambungan rumah bagi masyarakat, sehingga memenuhi hak masyarakat akan air,” tegasnya. Selain itu menurut Tamin, dengan ditunjuknya PJT II sebagai PJPK proyek raksasa tersebut, maka pengendalian masih berada di tangan pemerintah. “SPAM Jatiluhur sangat ketat menjalankan aturan, termasuk juga masalah tarif air minum, sudah atas persetujuan dari daerahnya masing-masing,” ungkapnya. BPPSPAM juga berdialog dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Executive Vice President PT. PII, Arianto Wibowo, saat

berkunjung ke kantor BPPSPAM, mengatakan saat ini setidaknya ada dua proyek KPS yang ditangani PT. PII, yakni proyek KPS Semarang Barat dan Bandar Lampung. “Kita ingin mendapat arahan dari BPPSPAM mengenai hal itu. Karena kita melihat terkait pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atau Turbinwas, BPPSPAM ada disitu. Dan yang kita pikirkan itu kedepannya seperti apa mengenai KPS ini, mengingat pelayanan air minum masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak kawasan yang perlu dilayani dengan air minum,” jelasnya. Ia juga menyampaikan, bahwa PT. PII telah melakukan kajian internal sesudah dikeluarkannya putusan MK. Dalam kajiannya, PT. PII memandang Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dapat dijadikan rujukan dalam kerja sama antar pemerintah daerah dan swasta. (Teks: Buchori/berbagai sumber)


7

berita utama

Pembatalan UU SDA

Berdayakan BUMN dan BUMD Air Minum

P

embatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) berdampak pada penyelenggaraan air minum. Di tengah tantangan pendanaan untuk mencapai target universal access (100% akses aman air minum), bagaimana dampaknya? Apa harapan dan upaya pemerintah selanjutnya? Tim Redaksi mewawancarai Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc di ruang kerjanya.

Ketua BPPSPAM Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc

Bagaimana Bapak menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA)? Putusan itu tidak bersifat retroaktif atau berlaku surut. Dengan demikian kontrak-kontrak kerjasama dengan swasta yang sudah ditandatangani harus tetap dihormati. Demikian juga dengan proyek-proyek kerjasama yang sedang disiapkan tetap akan difasilitasi dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan enam pembatasan yang ditentukan oleh MK. Apa pokok dari enam pembatasan tersebut? Apa saja pembatasannya? Intinya, roh dari pembatasan tersebut adalah memberdayakan BUMN dan BUMD penyelenggara SPAM (PDAM), dan apabila tidak mampu dapat menggandeng swasta dengan semangat memenuhi hak asasi rakyat atas air. Intinya memperluas cakupan dan kualitas pelayaan sehingga semua masyarakat Indonesia dapat terlayani air sebagaimana yang ditentukan dalam RPJMN III tahun 2015-2019, yaitu 100% akses aman air minum. Dalam UU 11/1974 Pasal 11 di Bab Pengusahaan dapat dilakukan kerjasama dengan swasta dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Kita harapkan dalam waktu dekat akan bisa diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengusahaan air sebagai turunan dari UU 11/1974 dan enam pembatasan dari MK. Apa upaya yang tetap dijalankan BPPSPAM? Karena Pemda tetap bertanggung jawab dengan pelayanan air minum, BPPSPAM tetap mendampingi Pemda untuk menyiapkan proyek-proyek kerjasama dengan swasta dengan memperhatikan UU 11/1974 dan enam pembatasan MK. Jika diperlukan, kita siap mendampingi Pemda untuk berdialog dengan pihak investor. Langkah lainnya adalah menginventarisir semua halhal yang memerlukan payung hukum apakah itu PP, Perpres, atau Permen agar stakeholder di bidang air minum bisa mendapatkan kepastian. Kepada pihak PDAM, investor maupun badan regulator akan kita jelaskan tentang isi Putusan MK. Saat ini ada 62 KPS, baik itu Business to Business (B to B) dengan pihak utamanya PDAM, maupun KPS dengan pihak utamanya Pemda. Ada yang air curah, ada yang revenue (pihak swasta langsung melayani pelanggan).

Foto : Melly

berita utama

Unit produksi di IPA Aetra Kabupaten Tangerang

Ini akan dimintakan fatwanya ke Menkumham. Namun dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk sambungan rumah. Karena putusan MK ini selanjutnya adalah hak rakyat atas air. Intinya kerjasama SPAM itu meningkatkan pelayananan di daerah bersangkutan. Apa dampak dari putusan MK ini terhadap penyelenggara SPAM seperti PDAM? Karena tujuan putusan MK memberdayakan BUMN dan BUMD, maka menurut saya ini kesempatan bagi PDAM untuk bangkit dan memanfaatkan peluang dari putusan ini. Jadi perwujudan keberadaan negara adalah memberdayakan BUMN dan BUMD penyelenggara SPAM dalam mengelola air minum. Kepala daerah juga harus memberi dukungan penuh. Ke depan yang harus dipikirkan adalah langkah-langkah untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum dengan memberdayakan penyelenggara SPAM dan mengacu pada PP yang akan segera disusun. Prinsipnya pelayanan tidak boleh terganggu. Hukum juga pada dasarnya tidak merugikan pihak

ketiga yang beritikad baik (tidak menggagalkan kontrak-kontrak yang berjalan). Bisa diceritakan secara singkat kronologis gugatan UU 7/2004? Dulu waktu UU Nomor 7 tahun 2004 terbit Maret 2004 sudah mendapatkan gugatan dari LSM. Mereka bawa langsung ke MK. Setelah beberapa kali sidang, diputus MK pada Juli 2005, bahwa UU 7/2004 tetap diteruskan. Karena putusan MK itu memungkinkan untuk mengajukan pengujian kembali (conditionally constitutional) dengan memperhatikan beberapa hal, maka pengajuan kembali oleh pemohon dilakukan sampai lima kali dalam kurun 2004-2013. Apa saja isu krusial yang digugat? Ada lima permohonan para pemohon, yaitu pertama bahwa UU SDA mengundang muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, UU SDA mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial. Ketiga,


9

berita utama dengan swasta dan sebagainya. Kan sudah diatur juga dalam Pasal 11 UU 11/1974 tentang Pengairan. Kita lihat saja nanti PP-nya. Pada saat penyusunan PP 16/2005 tentang SPAM sebetulnya kami sudah mengantisipasi terjadinya judicial review. PP 16/2005 disusun dengan sangat hati-hati dan memperhatikan suara-suara pemohon dalam judicial review yang pertama. Dalam PP tersebut sudah jelas bahwa pihak swasta mengelola air sesuai dengan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang diterima dari Pemda. Yang dilarang itu adalah yang menguasai sumber air sehingga masyarakat tidak memiliki akses ke sumber air tersebut, sehingga jika terjadi benturan pasti masyarakat yang kalah. Dalam skema kerjasama yang diatur dalam PP 16/2005 hal itu tidak ada karena pengelolaan yang dilakukan swasta atas air yang dialokasikan oleh Pemda ke PDAM. Dalam kerjasama Public Private Partnership (PPP) bidang air minum, yang dikerjasamakan adalah pekerjaannya, sedangkan wewenang dan tanggung jawabnya tetap di pihak pemerintah daerah (PDAM).

UU 11/1974 disahkan jauh sebelum era otomoni daerah yang salah satunya kewajiban urusan penyediaan air minum oleh Pemda.

UU SDA mengandung muatan yang memicu konflik horizontal. Keempat, UU SDA menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air. Kelima, UU SDA merupakan undangundang yang diskriminatif. Mengapa hanya menyangkut air minum saja? Oh tidak, ini wilayah saya bicara air minum, jadi tidak bicara SDA secara umum. Sebagai informasi ada delapan PP turunan dari UU SDA, enam diantaranya tidak memenuhi enam prinsip pembatasan MK, yaitu PP 16/2005 tentang SPAM, PP 20/2006 tentang irigasi, PP 42/2008 tentang pengelolaan sumber daya air, PP 43/2008 tentang air tanah, PP 38/2011 tentang sungai, dan PP 73/2011 tentang rawa. Apakah dengan kembalinya ke UU 11/1974 dianggap langkah mundur dalam penyelenggaraan SPAM? Menurut saya malah kesempatan untuk lebih baik. Tantangan pendanaan yang dihadapi pemerintah untuk mencapai target universal access air minum tidak akan terganggu, karena PP yang akan disusun kemudian berisi tentang pengaturan kerjasama

10

yang

dibentuk

Foto : istimewa

Unit produksi di IPA Aetra Kabupaten Tangerang

Bagaimana kelanjutan peran BPPSPAM? Organisasi-organisasi penyelenggara SPAM

Unit produksi IPA Benhil PAM Jaya

berdasarkan PP 16/2005 juga tetap menjalankan perannya. Contohnya BPPSAM tetap melakukan fungsi pelayanan dan infor masi kepada masyarakat sembari menunggu terbitnya PP dan Permen baru sebagai payung hukumnya. BPPSPAM kan tidak bertindak sebagai PPJK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, red). UU 11/1974 disahkan jauh sebelum era otomoni daerah yang salah satunya mewajiban urusan penyediaan air minum oleh Pemda. Dengan demikian kebutuhan mendesak adalah penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan SPAM dan menyusun Rancangan UU SDA yang baru dengan nafas otonomi daerah. Ingat, putusan MK untuk kembali ke UU 11/1974 saja. MK tidak mengatakan kembali ke UU 11/1974 beserta pe raturan pelaksanaannya. (Teks: Buchori)

liputan khusus

Jalan Berliku Menuju 100% Akses Aman Air Minum

B

adan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 merilis data akses aman air minum sebesar 67,78%. Sebanyak 18,6% dari perpipaan dan 49,2% dari jaringan bukan perpipaan. Pada tahun 2014 ini diharapkan sudah 71% akses aman. Sehingga lima tahun ke depan harus mengejar ketertinggalan 30% untuk mencapai 100% akses aman air minum. Saat ditemui di ruang kerjanya, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochammad Natsir, mengungkap tantangan dan strategi pemerintah menggapai target universal access pada 2019. Saat ini proporsi akses aman air minum dari jaringan perpipaan sebesar 60% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang terlindungi sebesar 40%. Dari kondisi tersebut ada dua program yang sedang dikembangkan, yaitu perluasan pelayanan air minum dan penyehatan PDAM. Tantangan pertama datang dari penyelenggara pelayanan air minum. Menurut Natsir, kondisi PDAM sehat saat ini baru 51%, sisanya kurang sehat dan sakit. Kedua, tingkat kehilangan air atau non revenue water rata-rata nasional masih tinggi, yaitu


Unit air baku Pesayangan di Jawa Tengah

Foto : Manti

Akses aman air minum 100% pada akhir 2019 diiringi tantangan berat. Akses yang dimaksud yaitu melalui jaringan air minum perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi. Sedangkan aman harus mencakup 4K, yaitu Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan.

Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Mochammad Natsir

33%. Ketiga, idle Capacity juga masih besar yaitu, 40 ribu liter/ detik. Keempat, PDAM yang sudah menerapkan Full Cost Recovery (FCR) masih 30%. Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama Pemerintah Daerah, PDAM, dan Pemerintah Pusat agar pada tahun 2019 nanti kondisi PDAM sehat menjadi 100%, tingkat kehilangan air dapat ditekan hingga rata-rata 20% secara nasional, dan idle capacity berkurang menjadi 20 ribu liter/detik. Selain itu tentu saja yang perlu ditangani adalah efisiensi pengelolaan sebelum bicara Full Cost Recovery (FCR) untuk mengurangi biaya produksi PDAM dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, kenaikan tarif untuk mengejar FCR akan lebih kecil kemungkinannya jika efisiensi pengelolaan dapat dilakukan. Pendanaan Untuk perluasan pelayanan, menurut Natsir ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, pendanaan. Untuk mencapai universal access air minum 100% pada 2019 dibutuhkan dana Rp254 triliun. Dukungan APBN melalui Ditjen Cipta Karya diperkirakan akan menyumbang 21% dari total tersebut. Ditjen Sumber Daya Air melalui penyediaan air baku dapat berkontribusi sekitar 6%, dan dari DAK diperkirakan berkontribusi sekitar 2%. Sehingga total APBN dapat menyumbang dana sebanyak 29%. Dalam catatan yang tercantum saat ini dalam RPJMN 20152019, kontribusi APBN bahkan lebih kecil dari yang diharapkan, yaitu 12% atau sekitar Rp33,9 triliun. Namun angka tersebut belum ditambah dengan terobosan program dan pendanaan baru, semisal program hibah air minum dari APBN murni sebesar Rp500 miliar dan tambahan dari kompensasi pengurangan subsidi BBM. Selain APBN, pemerintah juga memanfaatkan sumber-sumber


11

liputan khusus

Foto : Satker PKPAM Sumsel

Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut), SPAM Pontianak (Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak), dan SPAM Blora. Sedangkan yang sedang disiapkan kerjasamanya adalah SPAM Bengkulu dan SPAM Bali Selatan (SPAM Penet).

Bangunan pengambilan air baku (intake) SPAM IKK Penukal Utara Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

pembiayaan lainnya seperti dari Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang diharapkan menyumbang 10%-15%, Corporate Social Responsibility (CSR), BUMN dan BUMD, dan APBD. Alokasi APBD akhir-akhir ini terlihat trend meningkat yang cukup signifikan karena dipicu oleh program-program stimulan dari pemerintah seperti water hibah, PAMSIMAS, maupun sharing Pemda dalam program-program SPAM Regional. SPAM Regional yang saat ini sedang berjalan antara lain di SPAM Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul), SPAM Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala), SPAM Banjarbakula (Kota

Air Baku Tantangan berikutnya adalah keterbatasan air baku. Masih banyak kabupaten/kota yang tidak memiliki sumber air baku sehingga mutlak diperlukan kerjasama antar daerah dengan wujud SPAM Regional, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Keterbatasan air baku tidak hanya terjadi karena tidak memiliki sumber, namun saat ini banyak sumber air baku yang tercemar dan mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi air minum. Tantangan lain adalah penggunaan teknologi untuk memperluas ketersediaan air baku, dan tekonologi untuk mengurangi pemakaian air perkapita. Penggunaan teknologi untuk mengolah air baku dari air laut sudah dilakukan dengan penerapan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), dan teknologi membrane lainnya. Selain itu mendorong pembuatan embungembung untuk menampung air. Prinsip yang sedang didorong untuk teknologi pengurangan konsumsi air yaitu membuat seimbang antara demand and supply.

Foto : Buchori

Teknologi Reverse Osmosis di Tanjung Pinang mengolah air laut menjadi air minum.

12

Foto : Melly

liputan khusus

Proses filtrasi air baku di unit produksi air minum.

Partisipasi Pemda dan Masyarakat Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi Pemda dan masyarakat. Namun Ditjen Cipta Karya yakin dengan programprogram seperti SPAM Regional, PAMSIMAS, dan water hibah secara langsung meningkatkan partisipasi keduanya. Pada PAMSIMAS tahap I (2008-2012), sebanyak lebih dari 6 juta jiwa penduduk di 6.865 desa yang tersebar di 110 kabupaten/ kota pada 15 provinsi telah mendapatkan akses aman air minum dan sanitasi yang layak. Sedangkan PAMSIMAS tahap II yang dilaksanakan pada 2013-2016 untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan di 219 kabupaten/kota yang tersebar di 32 provinsi. Tahun 2014 ini merupakan tahun kedua implementasi program PAMSIMAS –II yang dilaksanakan sejak 2013 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014 program ini sedang dilaksanakan di 1.455 desa yang tersebar di 218 kabupaten/kota. Di luar program fisik, PAMSIMAS juga mendorong kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dengan partisipasi aktif masyarakat sebanding dengan pencapaian akses aman air minum dalam lima tahun terakhir yang meningkat cukup drastis di angka rata-rata 4,5%. Padahal selama 20 tahun sebelumnya rata-rata capaian berkutat di angka 1,5%. Strategi Strategi menghadapi tantangan di atas dilakukan dengan berbagai cara. Pada aspek pendanaan, pemerintah menggali sumbersumber pembiayaan selain APBN dengan mendorong kontribusi

Pemda sesuai dengan kapasitas fiskalnya dalam program water hibah, PAMSIMAS, dan SPAM Regional. Peran BUMN dan BUMD juga didorong untuk berinvestasi. Pe ran keduanya sudah terlihat dari skema pembiayaan pembangu nan SPAM Jatiluhur Tahap I yang tidak melibatkan APBN sepeser pun. Sebut saja yang dari BUMD antara lain PT Tirta Gemah Ripah (BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat), PT Jaya Konstruksi dan PAM Jaya (BUMD DKI Jakarta), PDAM Tirta Bhagasasi (Kabupaten Bekasi, PDAM Tirta Patriot (Kota Bekasi), dan PDAM Tirta Arum Kabupaten Karawang. Sedangkan dari BUMN ada nama Perum Jasa Tirta II dan PT Wijaya Karya Tbk. Keberhasilan juga dicatat dari program water hibah yang me libatkan donor AusAID dan USAID serta Pemda. Dengan dana separuh dari DAK, program water hibah Tahap I mampu melayani sebanyak 70% dibandingkan output DAK. Begitu juga dengan memakai dana yang sama seperti DAK, program water hibah tahap II mampu menghasilkan Sambungan Rumah sebanyak tiga kali lipatnya DAK. Keberhasilan tersebut diapresiasi Kementerian Keuangan dengan meluncurkan program dan skema yang serupa dengan sumber pembiayaan dari APBN murni sebanyak Rp500 miliar. “Sebenarnya ditawari Kementerian Keuangan sebanyak Rp 2 triliun, namun kami hanya menyanggupi Rp500 miliar karena belum siap. Kami hanya mengambil seperempatnya berdasarkan daftar Pemda yang sudah menerbitkan Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,” ungkap Natsir.


13

liputan khusus Pada TA 2015 ini, Pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 Miliar untuk pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN ini. Dengan pemanfaatan alokasi anggaran ini, diharapkan akan terbangun sekitar 147 Ribu SR air minum baru, sebagai output dari pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah yang diprioritaskan sebagai calon peneri ma Program Hibah Air Minum APBN tahun 2015 ini adalah kabupaten/kota yang telah memiliki kinerja baik, dari aspek teknis maupun dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan program Hibah Air Minum pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun meka nisme pelaksanaannya, masih mengikuti pelaksanaan yang telah dilakukan pada program Hibah Air Minum bantuan Pemerintah Australia. Selain melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembiayaan ABPN untuk mendukung sektor ini ada di kementerian lain seperti Kementerian BUMN melalui Perum Jasa Tirta melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah untuk me nyediakan air minum dalam bentuk air curah. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan Business to Business (B to B) akan terus didorong. Untuk KPS, kita akan mendorong pembentukan BUMN seperti PT Jasa Marga di bi dang jalan tol. Saat ini yang sudah ada adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang kita berharap pada divisi di bidang infrastruktur air minum. PT SMI akan mendorong KPS yang dinilai masih lambat. Pembiayaan dari perbankan selama lima tahun terakhir sudah menjaring minat 11 PDAM untuk memanfaatkan kredit sebesar Rp328,3 miliar. Kesebelas PDAM tersebut sudah menandatangani perjanjian dengan bank pemberi kredit. Mereka adalah PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Banjarmasin, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Giri Menang, PDAM Kota Palopo, dan PDAM Kabupaten Buleleng. Total bank pemberi kredit yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan total pagu sebesar Rp4,61 triliun dengan rincian tujuh bank telah menandatangani Perjanjian

Foto : Melly

Bak prasedimentasi pada unit produksi SPAM Regional Petanu Kabupaten Gianyar Bali

14

Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Ditjen Cipta Karya dan satu bank masih dalam proses penandatanganan. Kedelapan bank itu adalah BRI, BNI, BPD Jabar Banten, BPD Kalsel, Bank Mandiri, Bank Jateng, BPD Bali, dan BPD NTB. Selain itu masih ada 11 PDAM lagi yang sedang dalam proses perbaikan atau melengkapi kekurangan dokumen pendukung. Mereka adalah PDAM Kota Cirebon, Kota Pontianak, Kota Tegal, Kota Pelambang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Toli-toli, dan Kota Payakumbuh. Namun para peminat tersebut masih harus menunggu perpanjangan Peraturan Presiden Nomor 29/2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga yang masa berlakunya telah habis per 31 Desember 2014 lalu. Kementerian PUPR telah mengajukan perpanjangan Perpres tersebut. Hal ini untuk memfasilitasi 63 PDAM yang sudah menyatakan minat. Serupa dengan perbankan, pendanaan yang perlu didorong bersumber dari investasi syariah yang dikenal dengan sukuk. Jenis investasi ini sudah diizinkan oleh Kementerian Keuangan sebagai sumber pendanaan infrastruktur. Sumber pendanaan lain yang sudah difasilitasi Ditjen Cipta Karya adalah CSR dari badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. “Saya pernah mendengar potensi pendanaan CSR dari BUMN mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun dalam satu tahun. Bahkan pernah mencapai akumuliasi Rp20 triliun karena programnya belum dipersiapkan dengan baik,” jelas Natsir. Peluang lain adalah penganggaran program di perdesaan yang naik ke depan akan dialokasikan Rp1,5 miliar setiap desa. Tidak semua desa siap dengan perencanaan dan pemrograman, untuk membangun apa dana sebesar itu. Bekal pengalaman program-program pemberdayaan bidang air minum yang dikenal dengan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), ada optimisme akan ada pengalokasian dana yang cukup untuk bidang ini. “Fasilitator PAMSIMAS akan mendampingi penyiapan programprogram di desa, menyiapkan desainnya, dan menjalankannya bersama masyarakat. Apalagi rencananya PAMSIMAS tahap tiga akan dilaksanakan 2016-2019 untuk 10 ribu desa,” terangnya. Masih di perdesaan, selain bersama para fasilitator PAMSIMAS yang sudah bertahun-tahun mengawal kemandirian masyarakat, Ditjen Cipta Karya juga bersama beberapa perguruan tinggi bekerjasama mewujudkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Melalui program KKN Tematik Pendampingan SPAM Per pipaan Berbasis Masyarakat ini, mahasiswa dapat terlibat dan berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar melaksanakan pengelolaan SPAM Perdesaan secara lebih efektif. “Program KKN Tematik Pendampingan SPAM Perpipaan Ber basis Masyarakat ini merupakan terobosan yang besar dalam upaya penyediaan air minum bagi masyarakat. Terobosan ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu pe merintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat,” kata Natsir. Selain strategi pendanaan, strategi di sektor air baku misalnya dengan mendorong SPAM Regional dan memanfaatkan teknologi air baku air laut dengan SWRO. Sedangkan untuk kelembagaan masih perlu meningkatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan awaraness pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib mereka sebagaimana diamanahkan

Menara air PAMSIMAS Kabupaten Demak

dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebut bahwa penyelenggaraan SPAM di daerah menjadi uru san wajib pemerintah di level kabupaten/kota maupun provinsi. Kementerian PUPR Tidak Sendiri Sasaran akses aman air minum 100% bukanlah program yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sendiri. Semua pihak ber kontribusi untuk mewujudkannya, apalagi untuk target 40% Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi. Berangkat dari keter sediaan APBN, yang masih diharapkan berkontribusi 29%, ar tinya ada gap pendanaan. Gap tersebut harus disikapi dengan menggalang seluruh potensi pendanaan lain. Pertama diajak adalah pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Potensi lain yang perlu digalang yaitu dari instansi lain di level pemerintah pusat, mulai dari Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan lainya. Beberapa waktu lalu, Menteri PUPR dan Menteri Kesehatan sudah bertemu dan menjajagi kerjasama. Diantaranya adalah dukungan Kementerian PUPR memberikan akses air minum untuk untuk infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas. Kementerian Kesehatan juga mendukung Kementerian PUPR dalam hal pengendalian kualitas air. Dengan Kementerian Ke lautan dan Perikanan, Kementerian PUPR membangun akses air minum untuk pulau kecil dan terluar. Menggugah Optimisme Dari sudut pandang lain, target Universal Acces air minum dan sanitasi akan menggugah optimisme Indonesia untuk men

capainya. Bersama penanganan kawasan kumuh sampai 0%, target-target tersebut tidak berasal dari ruang kerja Kementerian PUPR, namun merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 3) 2015-2019. Amanat tersebut menjadi visi bersama yang dapat menggalang semua potensi ke arah pencapaian target tersebut. Di satu sisi, Indonesia menjadi anggota G20 ke-16 yang bersama India dan Tiongkok masih sibuk dengan urusan air minum. Namun India dan Tiongkok sudah lebih baik dibandingkan Indonesia. Negara-negara anggota G20 lainnya sudah established di bidang air minum dan sudah memikirkan hal penting lainnya. Padahal target Indonesia pada tahun 2025 adalah menjadi negara 4 besar di Asia, namun ironis jika masih memikirkan akses aman air minum. Katakanlah target universal access sudah tercapai di tahun 2019, apakah sudah cukup? Belum. Karena masih ada 40% akses Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi yang harus diarahkan menjadi perpipaan. Bicara akses aman air minum yang reliable, terjamin kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan maka akses air minum perpipaan adalah jawabannya. Penanganan 40% akses aman air minum BJP menjadi perpipaan tidak lantas melupakan 60% perpipaan yang sudah dibangun. PDAM dan Badan Usaha harus memenuhi kaidah sebagai corporate dalam mengelola air minum agar sistem perpipaan dapat sustainable. Upaya lain untuk menurunkan biaya produksi sedang diu sulkan kepada otoritas penyedia sumber daya energi listrik agar penyediaan air minum dilihat sebagai public services (pelayanan publik) seperti kereta api yang mendapatkan tarif listrik berbeda dengan industri sehingga lebih murah. “Mengapa air minum tidak dipandang sebagai public services untuk mendapatkan tarif listrik lebih murah, demikian juga cost untuk BBM,” ujar Natsir. (Teks: Buchori) Pemanfaatan keran air PAMSIMAS di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah

Foto : CMAC PAMSIMAS

Foto : CMAC PAMSIMAS

liputan khusus


15

info baru

Foto : Buchori

Komisi V DPR Setujui RAPBN-P TA 2015 bidang Cipta Karya Rp19,6 T

Komisi V DPR RI menyetujui program dan alokasi anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015 untuk fungsi dan program masingmasing unit kerja Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Ditjen Cipta Karya. Suasana Rapat Dengar Pendapat Kementerian PUPR dan DPRI RI membahas RAPBN-P

16

H

al itu diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI dengan seluruh jajaran Eselon I Kementerian PUPR yang juga dihadiri seluruh balai di bidang jalan dan sumber daya air, Rabu (11/2) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Jakarta. APBPN-P TA 2015 Kementerian PUPR yang disetujui sebanyak Rp116,837 triliun, dengan pembagian untuk Ditjen Sumber Daya Air RP 30,562 triliun, Ditjen Bina Marga Rp56,974 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp19,612 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp6,059 triliun, dan sisanya tersebar di tujuh unit Eselon I lainnya. “Masing-masing unit kerja Eselon I Kementerian PUPR sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk melakukan penyempurnaan program sesuai dengan saran dan usulan anggota Komisi V sebelum Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, Kamis (12/2), untuk penetapan RAPBN-P TA 2015,” ujar Wakil Ketua Komisi V Muhidin

M. Said (F. Golkar) didampingi pimpinan lainnya seperti Ketua Komisi Fary Djami Francis (F. Gerindra), Michael Wattimena (F. Demokrat), dan Yudhi Widiana Aida (F. PKS). Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam dana Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 di bidang infrastruktur permukiman senilai Rp5,4 triliun. Tambahan yang berasal dari kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut akan digunakan untuk enam program prioritas, salah satunya penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan senilai Rp2,5 triliun. Imam mengungkapkan, dengan alokasi tersebut pada tahun 2015 Ditjen Cipta Karya mentargetkan pengurangan kawasan permukiman kumuh di 56 kabupaten/kota. Penanganan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur berupa 3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, 34 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan, 60 Sanimas, 6 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), 92 lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pola reduce, reuse, dan recycle (TPST) 3R , 104 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan khusus, 10 SPAM Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI), dan penyehatan 1 PDAM. Lima program prioritas lainnya yang akan mendapatkan tam bahan dana tersebut adalah peningkatan akses aman air minum, peningkatan akses sanitasi, penanganan pelayanan persampahan, penanganan perbatasan, serta terakhir penataan kota hijau, kota pusaka, dan kebun raya. Penanganan kawasan perbatasan dialokasikan sebesar Rp700 miliar untuk tujuh kawasan di empat provinsi. Pertama, Provinsi Kalimantan Barat di Entikong Kabupaten Sanggau, kawasan Aruk di Kabupaten Sambas, dan kawasan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua, Provinsi Kalimantan Timur di Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Ketiga, Provinsi Kalimantan Utara di kawasan Sebatik Kabupaten Nunukan. Keempat, Provinsi NTT di kawasan Motaáin Kabupaten Belu, kawasan Motamasin di Kabupaten Malaka. Kelima, Provinsi Papua di kawasan perbatasan Skouw Kota Jayapura. Imam menambahkan, target RPJMN 2015-2019 yaitu pe ningkatan akses aman air minum 100%, penanganan kawasan

Foto :Manti

Kawasan kumuh di Kabupaten Pandeglang Banten

Foto :dbangkim

info baru

Kawasan perbatasan Entikong Kalimantan Barat

permukiman kumuh 0%, dan akses sanitasi 100% memerlukan pendanaan besar. Namun kemampuan APBN untuk me rea lisasikannya dalam kurun lima tahun mendatang hanya sebesar Rp128 triliun. “Kami memiliki strategi pelaksanaan antara lain prioritas program untuk mewujudkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Cipta Karya di daerah, sinergi pembangunan lintas sektor, program yang berkelanjutan dengan berbasis kualitas respon daerah, dan hasil kegiatan yang berkualitas,” ungkapnya. Selain itu, sinergi kemitraan menjadi faktor kunci, antara lain dengan kementerian dan lembaga lain, serta masyarakat, swasta, asosiasi, perguruan tinggi yang sudah tergabung dalam habitat Agenda Partners Indonesia (HAPI). Pembenahan Kumuh Pada kesempatan sebelumnya saat diwawancarai media, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Imam S. Ernawi mengungkapkan tambahan alokasi dana untuk penataan kawasan kumuh tahun ini sebanyak Rp2 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 2,5 triliun. Anggaran tersebut menurut Imam akan digunakan untuk menangani seluruh kawasan kumuh di Indonesia. Setiap ka wasan bisa berbeda kebutuhan dananya karena tujuh aspek, yaitu lingkungan, drainase, sampah, limbah, air minum, kondisi bangunan, penanganan kebakaran,” tandas Imam. Pemerintah, tambah dia, terlebih dulu akan membuat prioritas daerah mana yang harus segera ditata berdasarkan ketujuh aspek tersebut. Targetnya, satu kawasan selesai ditata dalam kurun wak tu tiga tahun. Nah, agar penataan kawasan bisa selesai sesuai target, pemerintah daerah (Pemda) harus ikut turun tangan. “Kita membagi tugasnya, kawasan yang ditangani pusat mana, daerah mana,” ucap Imam. Nantinya pembagian kawasan kumuh akan dibagi tiga yaitu kawasan kumuh berat, sedang, dan berat. Pemerintah pusat akan fokus menangani kawasan kumuh berat. Sedangkan Pemda menata kawasan kumuh ringan. Sementara kawasan kumuh sedang bisa dikerjakan Pemda dan pusat bersama-sama. “Sekarang sudah dalam penilaian. Pemda sudah punya kla sifikasi mana kawasan berat, sedang, ringan,” pungkas Imam. (Teks : buchori)


17

info baru

Optimalkan Kinerja PDAM, Kementerian PUPR Tingkatkan Efisiensi Energi PDAM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong peningkatan manajemen internal PDAM dengan menyusun peta jalan peningkatan efisiensi energi.

B

iaya energi umumnya mencapai 20% hingga 30% dari total biaya operasional PDAM. Tingginya biaya energi berdampak kepada peningkatan biaya pro duksi dan biaya distribusi pelayanan air minum serta tingginya tarif air minum. “Untuk memenuhi target peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, tentunya kondisi PDAM harus sehat sehingga mampu mengoperasikan SPAM secara efektif dan efisien melalui manajemen internal PDAM yang kuat,” kata Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Mochammad Natsir dalam workshop Road Map Efisiensi Energi PDAM di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Rabu (11/02/2015). Berdasarkan hasil analisa penilaian kinerja PDAM yang dila kukan oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tahun 2014 dari 359 PDAM hanya 182 PDAM berstatus sehat, selebihnya 103 PDAM berstatus kurang sehat dan 74 PDAM berstatus sakit. Pemanfaatan energi yang efisien menjadi isu penting karena menjadi penyebab utama masih belum optimalnya kinerja PDAM. Sejak tahun 2012, Ditjen Cipta Karya didukung USAID bersama Perpamsi, ADB, World Bank, mulai mengembangkan Program Efisiensi Energi. Pelaksanaan efisiensi energi akan ber dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan PDAM yang selanjutnya dapat mendorong PDAM untuk beroperasi secara sehat. Sebagai wujud konkrit dari isu tersebut, banyak program yang telah dikembangkan oleh Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Air Minum, diantaranya adalah program pengembangan SDM bagi seluruh PDAM di Indonesia dalam bidang efisiensi energi dan pengadaan perala

18

tan pendukung efisiensi energi untuk PDAM yang masuk ke dalam Program Penyehatan PDAM. Menurut Natsir, permasalahan yang dihadapi dalam penye diaan air minum saat ini antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan air minum. Cakupan pelayanan air minum yang aman secara nasional pada tahun 2014 baru mencapai 70,05%, sehingga masih terdapat gap sebesar 29,95% yang harus dicapai untuk memenuhi target 100% penduduk Indonesia terlayani akses aman air minum pada akhir tahun 2019. “Rendahnya cakupan pelayanan tersebut secara operasional merupakan refleksi dari pengelolaan yang kurang efisien maupun kurangnya pendanaan untuk pengembangan sistem yang ada,” tegas Natsir. Program Efisiensi Energi ini dilaksanakan melalui kegiatan Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) dan Indonesia Clean Energy Development (ICED). USAID-IUWASH men dukung peningkatan kinerja operasional PDAM melalui audit efisiensi energi untuk PDAM di wilayah dampingannya, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Gresik, Kota Salatiga dan Kota Parepare. USAID-ICED juga memberikan dukungan dengan melakukan kajian dan analisis terhadap pembiayaan alternatif untuk investasi dalam merehabilitasi fasilitas yang mengkonsumsi energi yang tinggi. Workshop ini diharapkan dapat menjaring dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait untuk mendorong kegiatan efisiensi energi bagi PDAM, khususnya dalam aspek pendanaan. Alternatif sumber pendanaan program efisiensi energi dapat berasal dari Pemerintah melalui dana APBN dan APBD, donor, serta pihak Swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai stakeholder maka PDAM dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum secara berkesinambungan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja PDAM. (Teks : Datin CK)

info baru

Cipta Karya Tingkatkan Pengelolaan Air Limbah dengan Kemitraan

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan acara Workshop Promoting Innovation in Sanitation Management, Rabu (25/2/2015) di Ruang Pendopo Kementerian PUPR.

W

orkshop tersebut merupakan kegiatan bidang sanitasi yang memfasilitasi kegiatan kemitraan operator air limbah di Indonesia dalam bidang pengelolaan air limbah. “Kegiatan kemitraan ini merupakan hasil kolaborasi antara lembaga pengelola air limbah di Indonesia dengan lembaga pengelola air limbah dari luar negeri, sehingga di dalamnya terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman. Kemitraan ini meliputi pengelolaan lumpur tinja, optimalisasi IPAL, serta efisiensi energi,” kata Dadan Krisnandar, Plt. Sesditjen Cipta Karya. Lembaga-lembaga yang terlibat yaitu PDAM Surakarta, PDPAL

Peserta mendapatkan materi terkait promosi inovasi dalam pengelolaan Air Limbah yaitu pengelolaan Air Limbah di beberapa kota, pembelajaran program pengelolaan lumpur tinja, pembelajaran pengalaman pengelolaan air limbah, teknologi dan pendidikan sanitasi serta insiasi pengelolaan sanitasi.

Jakarta, UPTD PAL Bogor, UPTD PAL Makassar, PDPAL Banjarmasin, PDAM Medan, PDAM Kota Bandung, PDAM Kota Surakarta, Balai IPAL Sewon, dan UPT PAL Bali. Sedangkan mitra lembaga pengelo la air limbah dari luar negeri diantaranya EMASESA Spanyol, K-Water Korea, IWK Malaysia, dan Water Corporation Perth Australia. “Setelah kegiatan twinning Water Operators Patnerships (WOP’s) ini berakhir, hasil yang diperoleh akan memberikan manfaat yang besar jika pengalaman kegiatan WOPs yang sudah dilakukan dapat disebarkan kepada lembaga pengelola air limbah di kota-kota lainnya melalui kegiatan Workshop lesson learned,” kata Dadan. Workshop ini juga menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan air limbah antara kota yang satu dengan yang lainnya, dan antara satu negara dengan negara lainnya. Hadir dalam acara ini para narasumber dari dalam negeri atau luar negeri, perwakilan kementerian/lembaga, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM/PDPAL, praktisi/ pengelola air limbah maupun akademisi. Selama dua hari peserta mendapatkan materi terkait promosi inovasi dalam pengelolaan Air Limbah yaitu pengelolaan Air Limbah di beberapa kota, pembelajaran program pengelolaan lumpur tinja, pembelajaran pengalaman pengelolaan air limbah, teknologi dan pendidikan sanitasi serta insiasi pengelolaan sanitasi dari Indonesia oleh lembaga-lembaga donor. “Dengan adanya workshop ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang pengelolaan air limbah dan lumpur tinja, menyimpulkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan air limbah dan lumpur tinja di perkotaan serta meningkatkan motivasi pemerintah kota agar sektor sanitasi menjadi prioritas utama dalam pembangunan perkotaan,” tutup Dadan. (Teks : RRP/ari)


19

info baru

Cipta Karya Gandeng Jerman untuk Tanggulangi Sampah Dalam rangka memenuhi target capaian pembangunan sektor sanitasi hingga 100% sampai tahun 2019, dibutuhkan pendanaan sekitar Rp. 254 Triliun.

M

engingat ketersediaan dana APBN untuk 5 ta hun mendatang sangat terbatas, perlu adanya alternatif sumber pendanaan lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Salah satu kerjasama melalui pendanaan luar negeri yang telah dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya adalah kerjasama dalam bidang persampahan dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman berupa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan fasilitas pendukungnya di 5 kabupaten/kota (Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo dan Regional Pekalongan). Menindaklanjuti kerjasama dengan KfW tersebut, pada tahun 2015 ini KfW telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan hibah capacity building berupa overseas training dan Fact Finding Mission. “Kegiatan Overseas Training dan Fact Finding Mission ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Regional KfW pada tanggal 25 Maret 2014 yang lalu” kata Antonius Budiono, Plt. Direktur Bina Program dalam sambutannya pada acara Sosialisasi dan Peminatan Rencana Kegiatan Overseas Training and Fact Finding Mission on Advanced Solid Waste Management Technologies in The Context of Sustainable Human Settlement Development yang berlangsung di Ruang Sapta Taruna Kementerian PUPR, Rabu (25/02/2015). Lebih lanjut, Antonius menjelaskan bahwa melalui pelak sanaan kegiatan Overseas Training ini kabupaten/kota diharap kan mendapatkan tambahan pengetahuan terkait tekno logi

20

pengelolaan sampah yang diterapkan di negara maju serta un tuk melihat potensi penerapan teknologi pengelolaan sampah tersebut di Indonesia disesuaikan dengan karakteristik dan kon disi yang ada dalam rangka pembangunan permukiman yang berkelanjutan (Sustainable Human Settlement). Setelah pelaksanaan kegiatan Overseas Training, akan dila kukan Fact Finding Mission di masing-masing kabupaten/kota terpilih untuk melihat lebih dalam terkait isu-isu pengelolaan persampahan yang ada pada kabupaten/kota tersebut serta untuk memberikan alternatif solusi dalam rangka pengelolaan sampah yang sesuai untuk diterapkan di masing-masing kabupaten/kota. Dwityo Akoro Soeranto, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri pada acara tersebut memberikan penjelasan terkait rencana kegiatan Overseas Training dan Fact Finding Mission tersebut menyatakan bahwa kabupaten/kota yang diundang dalam Sosialisasi dan Peminatan ini telah diseleksi melalui beberapa kriteria antara lain: merupakan kabupaten/kota yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Klaster A dan B, populasi penduduk lebih dari 1 juta jiwa, ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP), serta adanya komitmen yang kuat dari Pemda dalam bidang sanitasi, yang dinilai melalui Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang PU tahun 2013 dan 2014. Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria tersebut adalah: Kota Palembang, Kab. Bogor, Kab. Lombok Timur, Kab. Gresik, Kab. Magelang, Kab. Malang dan Kab. Klaten. Kabupaten/kota yang terpilih nantinya direncanakan akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya terkait pengelolaan sampah di kota yang ada di Jerman dan China. Sebagai tindak lanjut dari Sosialisasi dan Peminatan ini, Ditjen Cipta Karya akan melakukan pembahasan dengan KfW dalam rangka penetapan kabupaten/kota yang akan menjadi peserta Overseas Training dan Fact Finding Mission nantinya. (Teks : ari/Evry M)

Foto : Buchori

info baru

Kemitraan Habitat Dampingi Pemerintah Wujudkan Target 100-0-100 Dwityo A. Soeranto*)

Merespon secara konkrit berbagai tantangan yang semakin kompleks di bidang permukiman dan perkotaan Indonesia, sejumlah tokoh penggiat permukiman dan perkotaan, yang menamakan diri mereka “teman serikat”, Kamis (5/1) di Jakarta, secara resmi sepakat membentuk lembaga swadaya bernama Kemitraan Habitat. Anggota Kemitraan Habitat dari kiri-kanan: Yayat Supriatna, Djoko Kirmanto, Erna Witoelar, Budi Yuwono

A

nggotanya multi stakeholders, meliputi unsur ma syarakat sipil, dunia usaha, akademisi, pakar dan praktisi, serta pemerintah daerah dan pusat. Ketua Dewan Pengarah terpilih, Djoko Kirmanto, meminta lembaga tersebut fokus membantu pe merintah mewujudkan target outcome 100-0-100 (100% akses aman air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi). Peran Kemitraan Habitat untuk mendukung target pemerintah tersebut antara lain mampu mendampingi, menjembatani, mengembangkan akses, dan mendorong inovasi dalam penyelenggaraan permukiman dan perkotaan yang se dang dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk dunia usaha. Kemitraan Habitat harus dapat mengisi celah-celah yang sangat dibutuhkan oleh khususnya masyarakat dan pemerintah daerah. “Kemitraan ini tidak boleh menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Harus independen dengan stakeholder utama adalah


21

Foto : Aji

info baru

Teman serikat yang tergabung dalam kepengurusan Kemitraan Habitat

Foto : istimewa

masyarakat dan pemerintah daerah agar semakin berdaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Kemitraan Habitat harus berperan murni sebagai enabler,” ungkap mantan Menteri Pekerjaan Umum era Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, Djoko Kirmanto. Erna Witoelar, Wakil Ketua Dewan Pengarah, yang mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabinet Persatuan Nasional, mengharapkan bahwa konsep kemitraan yang diemban harus dapat konsisten berfokus “pro-poor”, dan tidak hanya berada pada tataran pusat saja, tapi yang juga dapat dikembangkan sampai ke tingkat provinsi dan kota/kab, serta bahkan tingkat masyarakat. Penguatan kemitraan diharapkan menyentuh layer paling bawah, sehingga dapat bermanfaat lebih langsung untuk masyarakat miskin. Salah satu pendiri Kemitraan Habitat, Nirwono Joga, men jelaskan lingkup program kerja Kemitraan Habitat. Pertama, me milih pilot project yang dapat segera dilaksanakan, sebagai quickwin untuk menunjukkan kiprah Kemitraan Habitat kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedua, membangun jaringan dengan

Kota Bogor dinominasikan sebagai Kota Hijau

22

kepala daerah dan meningkatkan kualitas hubungan antar kepala daerah, serta jaringan dengan tokoh-tokoh lokal yang memiliki komitmen untuk sosialisasi program Habitat. Ketiga, melakukan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dengan cara memberikan kesempatan pembelajaran antar kota, karena lebih bermanfaat sesuai kondisi daerah dan lebih murah, termasuk pendampingan daerah dalam implementasi kebijakan. Keempat, melakukan sosialisasi dan advokasi melalui pengembangan kerjasama (kemitraan) dengan beberapa universitas di Indonesia yang memiliki fokus atau spesialisasi tertentu (seperti bidang real estate, urban management, dan permukiman). Kelima, se bagai counter-part Pemerintah, melakukan analisis kebijakan dan memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan yang lebih sinergis dengan memanfaatkan potensi seluruh pemangku kepentingan. Terkait dengan program kerja jangka pendek, telah dipilih lima isu program berbasis pro-poor yang akan disasar menjadi prakarsa Kemitraan Habitat, yaitu isu Pro-Rakyat, Kemaritiman, Kota Pusaka, Green Issues, dan Blue Issues. Lima isu program tersebut disebut sebagai pemancing kota-kota yang identik untuk mendukung program pemerintah menuju permukiman dan perkotaan Indo nesia yang berkelanjutan. “Untuk mempercepat capaian keberkelanjutan permukiman dan perkotaan, kita memulai dengan meluncurkan lima isu program ini. Istilahnya pick the low-hanging fruits first, memetik buah dari dahan paling rendah, untuk menggapai 100-0-100 di bidang air minum, kumuh, dan sanitasi,” tambah Wicaksono Sarosa, salah satu Teman Serikat. Sebagai pendiri atau teman serikat Kemitraan Habitat, meliputi para penggiat, akademisi, praktisi, masyarakat sipil dan dunia usaha, antara lain Djoko Kirmanto, Erna Witoelar, Yayat Supriyatna, Nirwono Joga, Wicaksono Sarosa, Tommy Firman, Teguh Satria, Endy Subiyono, Dhony Rahajoe, Enny Herawaty, Ruchyat Deni Djakapermana, Danny Sutjiono, Susmono, dan dari unsur politisi seperti Budi Yuwono anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019, dan Hetifah Sjaifudian mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2009-2014. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

info baru

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan roadshow ke beberapa kota untuk mengajak pemerintah daerah menangani kawasan kumuh. Langkah ini sebagai upaya mencapai target penuntasan kumuh 0% pada 2019 sesuai amanat RPJMN 2015-2019.

Kawasan permukiman di pinggiran Kali Code Yogyakarta

A

khir Januari 2015 lalu Dirjen Cipta Karya menemui Walikota Bandung Ridwan Kamil. Dengan mengem ban tugas berat menghapus kawasan permukimah kumuh di Indonesia, Imam memulai safarinya untuk mendulang dukungan kepala dae rah. Kunjungan dilakukan untuk menjaring komitmen Walikota Bandung dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Sadang Serang, Babakan Surabaya dan Tamansari. “Penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan secara terpadu antar sektor serta me merlukan partisipasi dari semua pihak agar target 100-0-100 (100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi, red) dapat tercapai pada tahun 2019,” ujar Imam. Pada tahun 2015, Ditjen Cipta Karya akan membantu pe nanganan permukiman kumuh di Kota Bandung melalui dana APBN yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Bandung. Rencana penanganan permukiman kumuh, di kawasan Sadang Serang dan Tamansari akan dilakukan peremajaan pada kawasan tersebut. Pada kesempatan ini, Imam mengajak Walikota Bandung untuk ikut berpartisipasi dalam Kemitraan Agenda Habitat yang secara rutin membahas permasalahan permukiman di Indonesia. Terkait dengan inovasi pembangunan perkotaan, Ridwan Kamil

Foto-foto : dbangkim

Cipta Karya Gandeng Pemda Benahi Kawasan Kumuh

Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, Direktur Pengembangan Permukiman dan Direktur Pengembangan PLP

mempresentasikan Command Center Bandung yang dibangun sebagai pusat informasi perkembangan dan pembangunan di Kota Bandung. Fasilitas ini terintegrasi dengan sistem sensor permasalahan perkotaan, misalnya banjir dan macet, sehingga penanganan permasalahan Kota Bandung dapat lebih cepat tertangani. “Diharapkan Command Center ini dapat mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kota Bandung,” ungkap Ridwan. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga gencar mempro mosikan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan di ba ngunnya taman-taman tematik. Beberapa contoh taman tema tik yang telah dibangun antara lain Taman Lansia, Taman Musik Centrum, Taman Fotografi dan Taman Film. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke kawasan permukiman kumuh Babakan Surabaya didampingi oleh Pejabat Pemerintah Kota Bandung, Camat Kiaracondong, Lurah Babakan Surabaya serta jajaran Satuan Kerja bidang Cipta Karya, Provinsi Jawa Barat. Kota Surakarta Penanganan permukiman kumuh sebagai salah satu prioritas dalam pencapaian target 100-0-100 pada tahun 2019 perlu dilakukan secara terpadu antar sektor serta memerlukan partisipasi dari semua pihak termasuk Pemda. Penanganan tersebut harus tuntas dengan mengacu pada lokasi kawasan kumuh yang sudah ditetapkan melaui SK Walikota/Bupati. Hal tersebut diungkapkan Imam saat melakukan kunjungan ke Kota Surakarta, Kamis (29/01/2015) yang diterima langsung oleh Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo. Dalam kunjungan ini, turut hadir pula Tenaga Ahli Ditjen Cipta Karya Joessair Lubis, Direktur Pengembangan Permukiman Hadi Sucahyono dan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Adjar Prayudi. Kunjungan dilakukan untuk menjaring komitmen Walikota Surakarta dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Surakarta, serta rencana Revitalisasi Istana Mangkunegaran.


23

info baru

Foto Atas : Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menerima Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dan Direktur Pengembangan Permukiman Hadi Sucahyono di pinggiran Kali Pepe Foto Bawah : Kampung deret yang diprogramkan Kota Surakarta untuk menangani kawasan permukiman kumuh di sepanjang Kali Pepe

Imam menjelaskan, tahun 2015 Ditjen Cipta Karya akan membantu penanganan permukiman kumuh di Kota Surakarta melalui dana APBN yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta. Rencana penanganan permukiman kumuh di kota Surakarta, diantaranya meliputi kawasan Serengan, Pasar Kliwon, Banjarsari dan Kali Pepe dengan dilakukan peremajaan pada kawasan tersebut. Terkait dengan inovasi pembangunan perkotaan, Walikota Surakarta mempresentasikan Penanganan Permukiman Kumuh yang Komprehensif melalui Perencanaan Rusun Renteng Kepra bon untuk masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Pepe dengan dana APBD sejak tahun 2014. Selain rumah renteng, penanganan yang sudah dilakukan yaitu pembuatan jalan lingkungan dan pedestrian di sepanjang Kali Pepe. Sementara, melalui APBD 2015, Pemkot Surakarta sudah menganggarkan 15 Miliar untuk melanjutkan pembangunan ru mah renteng tahap II untuk 36 KK. “Kawasan Kali Pepe sepanjang 7 km ini menjadi prioritas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh bersama Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Kota Surakarta,” ungkap Hadi Rudyatmo. Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke kawasan permukiman kumuh Kali Pepe Kota Surakarta bersama dengan Pejabat Pemerintah Kota Surakarta, serta jajaran Satuan Kerja bidang Cipta Karya, Provinsi Jawa Tengah. Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan siap bekerjasama de ngan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menangani kawasan permukiman kumuh. Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, telah membentuk tim dan menggandeng komunitas pecinta sungai untuk mewujudkan target 0% kawasan permukiman kumuh pada 2019. Hal itu ditegaskan Haryadi Suyuti saat menerima tim dari Ditjen Cipta Karya di kantornya, Senin (16/2). Mereka membahas tiga hal, yaitu pencapaian target per mukiman 100-0-100 Tahun 2015-2019, rencana penandatanga nan MoU antara Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR dengan wa likota/bupati tentang komitmen penanganan permukiman kumuh, serta pendampingan masyarakat oleh fasilitator dalam

24

rangka penanganan permukiman kumuh melalui pemberdayaan masyarakat. “Kami siap bekerjasama dengan Kementerian PUPR dalam rangka penanganan permukiman kumuh. Pemerintah Kota telah mempersiapkan tim yang akan mengawal jalannya penataan permukiman tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan Dinas Perijinan” ujar Haryadi. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan perkembangan penduduk yang cukup pesat. Kota pelajar tersebut mempunyai tipologi permukiman yang berada di sepanjang sungai-sungai besar yang membelah kota, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code dan Sungai Gajah Wong. Akibat dari padatnya permukiman yang berada di daerah tersebut, ketiga sungai itu kini telah mengalami degradasi penurunan tingkat kualitasnya. Haryadi menjelaskan, komitmen Pemerintah Kota dalam penanganan permukiman kumuh terlihat dari dukungannya ter hadap forum kemitraan ketiga sungai tersebut. Mereka antara lain Komunitas Code yang dirintis oleh Romo Mangunwijaya dan dilanjutkan oleh WALHI dan Konsorsium 3 Universitas Besar (UGM, UAJY dan UII), Forum Komunikasi Winongo Asri yang mengusung konsep penanganan Abiotik, Biotik dan Culture, dan terakhir adalah Forum Komunikasi Gajah Wong. “Ketiga forum ini sangat memperhatikan aspek keberlanjutan baik secara sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan,” ungkap Haryadi. Sementara Hadi Sucahyono mengungkapkan, pada tahun 2015 ini Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Permukiman akan melaksanakan kegiatan penanganan permu kiman kumuh di beberapa segmen sempadan sungai Winongo. Pembangunan yang lahir secara bottom-up ini akan dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan masyarakat. Perencanaan penanganan permukiman skala lingkungan di susun oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunika si Winongo Asri melalui pemetaan swadaya, untuk perencanaan penanganan permukiman skala kawasan disusun oleh Pemerintah Kota. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman D.I Yogyakarta. “Disamping itu, Pemerintah juga mengalokasikan APBN yang akan dikelola oleh Pemerintah Kota dalam rangka penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Melalui sinergitas ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target per mu kiman 100-0-100,” kata Hadi. Dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Yogyakarta, Kementerian PUPR telah menggelontorkan be berapa kegiatan, salah satunya adalah Penataan Lingkungan Per mukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). (Teks : Kusumawardhani/dit. bangkim/bcr)

info baru

Situ II ITB Jatinangor Siap Dukung SPAM Kampus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meresmikan pembangunan Situ II Kampus ITB Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/2).

S

itu II akan mensuplai air baku untuk Sistem Pe nyediaan Air Minum Kampus (SPAM) Kampus ITB yang sedang dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan kapasitas 10 liter/detik. Pembangunan Situ II melengkapi Situ I sebelumnya yang sudah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Djoko Kirmanto, pada November 2013. Peresmian dihadiri oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsah Suryadi, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hermanto Dardak, Plt. Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi, Staf Ahli Kementerian PUPR, Kapuskompu, civitas akademika ITB, dan jajaran Kementerian PUPR lainnya. Dalam sambutannya, Rektor ITB Kadarsah Suryadi menyam paikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kementerian PUPR atas bantuan pembangunan Situ I dan Situ II. Dua situ tersebut menjadikan ITB sebagai sarana pendidikan yang mempunyai fasilitas penelitian, praktik dan pengembangan keahlian calon sarjana teknik ITB. “Saya berharap kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat berlanjut untuk ke depannya” kata Kadarsah. Situ II Jatinangor yang berada di lingkungan kampus ITB Jatinangor dibangun oleh SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan ITB dengan biaya sebesar Rp5,8 miliar. “Dengan adanya situ ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya air minum. Ke depan kita bangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memanfaatkan air Situ I dan II Jatinangor,” ungkap Basuki.

Foto-foto : Randal Jawa Barat

Rektor ITB Kadarsah Suryadi, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hermanto Dardak, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan Situ II Kampus Jatinangor ITB

Situ II Jatinangor ITB

SPAM Kampus ITB Jatinangor dibangun untuk memenuhi kebutuhan air minum Kampus ITB Jatinangor bagi 12.000 orang. SPAM ini akan dirancang khusus sebagai sarana proses belajar dan mengajar, sebagai laboratorium alam, pengembangan dan pelatihan sistem air minum, dan untuk menunjang pengembangan SPAM di seluruh Indonesia. Usai penandatanganan prasrati persemian acara dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Menteri PUPR, Rektor ITB dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kabupetan Sumedang. (Teks : Adnan/Randal Jabar)


25

inovasi

Kota yang Bersih dan Sehat, Idaman Kita Semua Sumiaty & Sari Oktaviani*)

Kota yang bersih dan sehat, merupakan impian seluruh lapisan masyarakat.

U

ntuk mewujudkan mimpi ini, maka kinerja dari sistem penanganan sampah diharapkan untuk juga dapat meningkat. Sudah banyak kota yang ber hasil dalam penanganan sampahnya, dimana hal ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota yang lain. Harapan dan kebanggaan, untuk menjadi kota yang bersih dan sehat, jika sampahnya tertangani dengan baik, serta merupakan wujud pelayanan pemerintah pada masyarakatnya di sektor persampahan. Peran Serta Masyarakat Peran penting pemerintah, yang tidak didukung oleh peran serta masyarakat, dapat dipastikan tidak akan menghasilkan kinerja penanganan sampah yang maksimal, bahkan untuk optimalpun menjadi sulit. Aktivitas masyarakat untuk peduli sampah harus

26

inovasi ditingkatkan, sehingga diperlukan semangat dari sejumlah pihak terkait, agar program penanganan sampah berjalan dengan baik, harus melibatkan semua pihak. Faktor pendukung lainnya adalah teknologi yang digunakan untuk menangani sampah. Peran serta masyarakat yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan kinerja teknologi yang memadai dalam menangani sampah, juga akan menjadi hal yang tidak realistis. Setiap jenis teknologi yang mampu untuk mengolah sampah dengan laju olah tinggi dan kebutuhan luas lahan yang minimal, menjadi tolok ukur teknologi yang harus dipilih. Selain itu, pertimbangan akan kemampuan dan kemauan bayar masyarakat, menjadi sangat penting, sehingga mempermudah upaya pe merintah dalam menghitung besaran retribusi serta subsidi yang dapat diberikan. Tak dapat dipungkiri pula, bahwa penanganan sampah harus dilihat dari kacamata pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga setiap upaya penanganan sampah yang dapat menghasilkan keuntungan, harus selalu dipandang sebagai bonus, dan bukan sebagai sumber pendapatan. Peran pemerintah dalam menyediakan jasa pelayanan penanganan sampah kepada masyarakat harus sangat kuat, dan bukan mendorong masyarakat sebagai pemain utama yang harus menyelesaikan sampah, khu susnya di kawasan perkotaan.

Sistem penanganan sampah yang menyeluruh dan baik, akan menciptakan suatu kota yang tertata rapi dan elok dipandang.

Sanksi Bagi Pelanggar Peran serta masyarakat yang positif dalam meningkatkan kinerja penanganan sampah, layak untuk diapresiasi. Namun mereka yang tidak mendukung sistem penanganan sampah yang baik, misalnya dengan membuang sampah secara sembarangan, juga harus diberikan sanksi. Mekanisme stick and carrot, yaitu mekanisme memberikan apreasiasi bagi mereka yang berperan positif, harus dilakukan. Sebaliknya, mereka yang tidak mematuhi kesepakatan bersama dalam hal penanganan sampah, apalagi jika telah dibakukan dalam suatu Peraturan Daerah, maka layak untuk diberikan sanksi pula. Di banyak negara maju, peraturan tentang pembuangan sampah secara sembarangan, diberlakukan dengan mekanisme yang tegas. Misalnya, jika membuang sampah sembarangan di jalan, akan dikenakan denda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai contoh,telah menetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur secara tegas terkait sanksi-sanksi yang akan diberikan, jika masyarakat tidak membuang sampah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun sebagaimana disampaikan di atas, memberikan sanksi saja, namun intervensi pemerintah tidak memadai,


27

inovasi

Segenap upaya untuk mewujudkan sinergi dalam sistem penanganan sampah, perlu digalakkan secara menerus.

misalnya dalam hal subsistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, maka kinerja sistem pengangkutan sampah juga tidak akan memadai. Gerobak sampah dan truk sam pah harus ditingkatkan jumlahnya, atau ditingkatkan fre kuensi pengumpulan serta pengangkutannya, atau bahkan kombinasi keduanya. Subsistem pengolahan sampah juga perlu untuk terus ditingkatkan kinerjanya oleh pemerintah, misalnya dengan mengoptimasi kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Dengan demikian, maka terjadi sinergi antara pe ran serta masyarakat yang tinggi dan peran serta pemerintah yang memadai, dalam mewujudkan sistem penanganan sampah yang handal.

sistem penanganan sampah, perlu digalakkan secara menerus. Kegiatan Jambore Sanitasi, sebagai salah satu kegiatan yang diharapkan mampu untuk menumbuhkan cikal bakal duta sanitasi, harus terus digalakkan. Memang dampak dari kegiatan tersebut tidak akan tampak dalam 1 atau 2 tahun, namun baru akan terlihat dalam 1 atau 2 dekade mendatang. Hal ini merupakan suatu prinsip utama, bahwa pendidikan, khususnya pendidikan karakter lewat Jambore Sanitasi, memang tidak akan menghasilkan suatu hal yang cepat atau instan. Namun dampaknya akan terasa dalam waktu yang panjang dan berkelanjutan. Melalui sinergitas peran antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, maka bukanlah tidak mungkin untuk mendambakan kota yang bersih dan sehat, sebagai idaman kita semua, dapat terlaksana.

Sinergitas Peran Sistem penanganan sampah yang menyeluruh dan baik, akan menciptakan suatu kota yang tertata rapi dan elok dipandang. Oleh karenanya, segenap upaya untuk mewujudkan sinergi dalam

*) Staf Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis: [email protected]

28

inovasi

Mutiara Sampah di Lima Jari Ahmad Asnawi*)

Dilarang buang sampah disini! Tulisan ini sering dijumpai. Selamat datang, anda memasuki kawasan bebas sampah. Kalimat terakhir nampaknya perlu direvisi menjadi kawasan tertib sampah.

A

da peristiwa unik, ketika penulis sedang menunggu antrian di salah satu unit pelayanan publik. Penulis mendengar cerita kisah anak tukang peyeum (tapay), bahwa setiap pagi ketika mau dagang ke pasar, dia dipalak oleh seseorang untuk dimintai uang. Jika tidak diberi maka ancaman bahkan pukulan akan diterima. Tukang bubur ayam itu berpesan pada anaknya jika sudah besar harus jadi polisi. Akhirnya anak itupun mengikuti tes masuk sekolah polisi dan akhirnya lulus. Sementara anak salah seorang pejabat malah tidak lulus. Akhirnya penulis pun mendekati dua orang yang bercerita tadi. Penulis pun ikut berdiskusi. Penulis ceritakan, bahwa mengapa bisa terjadi demikian, karena menurut salah satu guru penulis, bahwa doa yang tidak dapat ditolak adalah doa orang yang teraniaya. Kembali ke tulisan sampah tadi, andai kita membuang sampah sembarangan, dan menganiaya orang lain, maka siap-siap doa orang yang teraniaya akan cepat terkabul. Sampah mudah dijumpai di negeri ini. Sampah dikelola jadi berkah, dan dibiarkan


29

inovasi jadi musibah. Seperti kata sehat, dia akan bermakna ketika tubuh sudah sakit. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sampah? Ada lima orang yang bertanggung jawab, yaitu tokoh masyarakat dan agama, pemerintah, ilmuwan, orang kaya, dan pemulung. Supaya mudah mengingatnya, disimbolkan melalui jari tangan yang berjumlah lima. Semua jari melambangkan kelima peran tersebut. Jari jempol, selalu menunjukkan identitas terpuji (acung jempol). Jari telunjuk, selalu memerintah. Pemerintah di sini mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sampai pemerintah desa. Tidak ada dalam sejarah, memberikan petunjuk melalui jari tengah apalagi jari kelingking. Pasti dengan jari telunjuk. Kemudian ilmuwan (para pakar dan konsultan) diibaratkan dengan jari tengah, karena dari kelima jari paling tinggi ukuran (ilmunya). Jari manis diidentikkan dengan orang kaya (pengusaha) karena suka pakai cincin emas. Terakhir jari kelingking, paling kecil diidentikkan dengan pemulung. Kalau kelima orang tersebut bekerjasama dan sama kerja maka ibarat menggenggam sebutir mutiara, maka tidak akan lepas dan berpindah tangan. Tokoh agama dan masyarakat harus dilibatkan karena merekalah yang selalu memberikan kabar baik. Pemerintah tidak parsial dalam mengatasi masalah sampah mulai dari perencanaan, penganggaran sampai monitoring dam evaluasi. Risiko tentang sampah yang lebih tahu dan mendalam adalah pemerintah daerah dan desa karena merekalah yang sering menerima keluhan masyarakat karena tanahnya menjadi tempat buang sampah. Sementara anggaran terbesar ada di pusat. Ilmuwan melakukan studi dan perencanaan yang layak dan

Sampah sebenarnya mutiara hitam yang terpendam, dengan adanya koordinasi, realisasi dan evaluasi yang baik dan berkesinambungan antara lima orang tersebut.

mudah diterapkan. Anggaran, baik perencanaan, pemberdayaan masyarakat sampai penyediaan infrastruktur dibantu dari pe merintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bukan dibebankan hanya ke pemerintah daerah, karena ada alasan klasik, keterbatasan anggaran. Orang kaya (pengusaha) juga dilibatkan. Mereka punya kegiatan Program Bina Lingkungan (PBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Ibarat keringat, apabila tidak keluar maka akan jadi penyakit, mungkin ini yang menjadi perhatian bagi orang kaya, sehingga CSR mencari sasaran agar tepat guna. Pemulung yang diidentikkan dengan pekerja sektor nonformal juga dilibatkan. Selama ini pemulung dibiarkan secara mandiri. Tidak ada yang membina apalagi difasilitasi. Padahal mereka sebetulnya dapat menjadi aset, sebagai tenaga kerja yang siap memburu sampah dan membantu pemerintah. Dan yang lebih penting, mereka

30

inovasi selain bekerja, juga berdoa. Doa orang kecil dan miskin juga akan cepat terkabul. Di luar itu, mereka juga punya semangat untuk berbagi. Masih ingat kisah salah seorang pemulung perempuan yang sempat membuat haru Menteri Sosial dan ingin bertemu langsung dengan pemulung tersebut? Seorang pemulung, bisa berkurban dengan dua ekor domba. Mungkin dia terinspirasi, bahwa semua orang kenal dengan kata dan ucapan terima kasih, ketika kita sedang menerima (terima) sesuatu jangan lupa untuk memberi (kasih). Sampah sebenarnya mutiara hitam yang terpendam, dengan adanya koordinasi, realisasi dan evaluasi yang baik dan ber kesinambungan antara lima orang tersebut. Bukan hanya mendatangkan manfaat, bahkan menjadi unsur seni yang menjadi nilai jual. Minggu yang lalu penulis mengikuti perencanaan berbasis gender. Intinya harus ada kesetaraan terhadap akses, partisipasi,

kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dari kelima peran tersebut bisa juga dilibatkan perempuan. Seorang istri, sangat luar bisa. Bekerja mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Narasumber pun menjelaskan bahwa penduduk China lebih besar dari Indonesia, tetapi penduduknya tidak ada yang menganggur karena mereka membuat home industry, kemudian produknya dibeli oleh pemerintah. Kitapun sekarang mudah menjumpai produk mereka. Penulis akhirnya tersenyum, andai saja, perempuan-perem puan dilibatkan mulai dari perencanaan sampai mengambil keputusan, mereka lebih tahu apa yang mereka mau. Bagaimana dengan sampah kita? Perempuan suka dengan bunga, apalagi bunga bank. Sampah bisa jadi produk kompos, pupuk cair, kerajinan dan gas untuk masak. Jangan ada sampah diantara kita. *) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.


31

lensa ck

Senam, Minum Jamu Bersama, dan Pengenalan Gateball

bersama Menteri PUPR dan finalis Putri Indonesia dan beberapa anggota Kabinet Kerja di kantor Kementerian PUPR (13/02/2015)

Foto-foto : Manti dan Aji

32

lensa ck

Pembentukan Kepengurusan Kemitraan Habitat

di kantor Sekretariat Nasional Habitat Indonesia (05/02/2015)

Foto-foto : Manti dan Aji


33

seputar kita

Antisipasi Tsunami, PBL Sumbar Siapkan TES

Cipta Karya Tingkatkan Kapasitas SDM untuk Teknologi Otomasi SPAM

Dalam upaya mendukung mitigasi bencana, khususnya pengu rangan risiko bencana tsunami pada daerah pesisir. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 lalu telah melakukan pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Kota Padang yang tersebar pada 2 lokasi di wilayah Kecamatan Padang Utara. Kasatker PBL Sumbar Syafrianti, Senin (09/02/2015) menga takan, TES yang berdiri pada tanah seluas setengah hektar ini dirancang dengan perhitungan teknis dapat bertahan apabila terjadi gempa besar, serta untuk mengantisipasi tsunami dengan tinggi gelombang sekitar 20 meter. “Shelter yang terdiri dari 4 lantai ini nantinya diharapkan mampu menampung 2000 jiwa dan tahan terhadap gempa, sehingga dapat difungsikan sebagai evakuasi warga sekitar dalam menghadapi bahaya tsunami se telah terjadi gempa besar,” tutur Syafrianti. (ria juni putra)

Sebagai salah satu alternatif pencapaian target 100-0-100 bidang air minum, Ditjen Cipta Karya mempersiapkan sumber daya ma nusia di bidang air minum sekaligus untuk mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan teknologi otomasi, bagi pegawai di lingkungan Direktorat Pengembangan Air Minum maupun pegawai di PDAM. Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Air Mi num menggandeng PT. Yokogawa Indonesia untuk bekerjasama melaksanakan pelatihan teknologi otomasi dalam pengembangan SPAM. SPAM dengan teknologi otomasi merupakan inovasi dalam pengembangan SPAM. Teknologi otomasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penyediaan air minum, termasuk peningkatan efisiensi energi dan menurunkan ke hilangan air. Selain itu dengan teknologi ini pemantauan pengo perasian SPAM dapat dilakukan secara terpusat sebagai lebih efisien. (Ari)

Pembangunan SPAM Tibulempanas NTB Antisipasi Meningkatnya Kebutuhan Air Minum Satuan Kerja PKPAM Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tibulempanas berkapasitas 200 liter/detik. Pem ba ngunan SPAM itu untuk mengantisipasi kebutuhan air minum di wilayah tersebut. Kegiatan SPAM Tibulempanas ini dibiayai oleh hibah Pemerintah Jepang melalui Counterpart Fund NonProject Grant Aid (CFNPGA) sebesar R 44 miliar. Menurut Kepala Satker PKPAM NTB Bambang Eko Subianto, perkembangan pembangunan di NTB terutama di Kabupaten Lombok Tengah sangat pesat, terutama dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Lombok dan pengem bangan pariwisata di daerah tersebut. (agung vw/randal sumsel)

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Raya Imlek 2566

Gong Xi Fat Chai

Selamatkan Hak Rakyat atas Air

Recommend Documents