P U T U S A N Nomor. 277/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung
yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1 MUHAMAD FIKRI TARIGAN,
Pekerjaan
Swasta,
beralamat
di
Jalan
Keadilan II, No.12, RT.02/02, Perum Riung Bandung, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT, I 2 AI HAMIDAH,
Pekerjaan
Swasta,
beralamat
di
Jalan
Keadilan II, No.12, RT.02/02, Perum Riung Bandung, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT, II ; LAWAN : V. DJOKO SUSILO,
Ketua
Pengurus
Koperasi
Kredit
Melania,
Alamat Jalan Batik Rengganis No.2 Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : WILLIAM SETIADI, selaku Manager Koperasi Kredit
MelaniaBandung,
berdasarkan
Surat
Kuasa Khusus tanggal 08 April 2014, selanjutnya disebut
sebagai
TERBANDING
semula
PENGGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Juni 2017, Nomor. 277/PEN /PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Halaman 1 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 10 April 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPerdata PengadilanNegeri Bandung pada tanggal 14 April 2014 dengan register Nomor. 177/Pdt. G/ 2014/ PN.Bdg yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah selaku Badan Hukum berbentuk Koperasi yang diberi nama KOPERASI KREDIT MELANIA (KOPDIT MELANIA), berkedudukan di Jalan Batik Rengganis Nomor 2, Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi clan Usaha Kecil dan Menengah Republik 2012,
Indonesia
tentang
Nomor:
Pengesahan
12/KEP/PAD/XIII/518-DISKOP.UMKM/V/ Perubahan
Akta
Pendirian
Koperasi,
tertanggal 30 Mei 2012; 2. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA) Pasal 21 Ayat (1), yang menyebutkan: huruf (f) "Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi"; huruf (g) "Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan"; Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II. 3.
Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA), yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 518/BH. 12 – DISKOP/2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tertanggal 13 Februari 2003, Pasal 4 Ayat (1) mengenai Fungsi, Peran, Prinsip, Bentuk dan Jenis menyebutkan: a. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi Anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, b. mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan secara teratur dalam rangka membangun permodalan yang kuat dan sehat, c. Membina dan mengembangkan potensi usaha perekonomian anggota agar menjadi kuat, mandiri dan profesional ; Penggugat membuat Program Pendampingan Usaha Anggota yang bertujuan untuk membantu Anggota yang memiliki usaha agar Halaman 2 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
berkembang, kuat dan besar. Bentuk Pendampingan Usaha Anggota adalah dengan memberikan fasilitas kredit khusus untuk memenuhi seluruh kebutuhan permodalan usaha anggota serta pembenahan administrasi usaha anggota; 4. Bahwa Tergugat I, merupakan Anggota Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA) sejak tahun 2006 dengan Nomor Anggota 532, sesuai dengan Surat Permohonan Menjadi Anggota yang ditandatangani oleh Tergugat I tanggal 02 Februari 2006; 5. Bahwa setelah menjadi Anggota Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA), Tergugat I, melakukan Kegiatan Simpan Pinjam, serta aktif berkontribusi dalam kegiatan Anggota sama seperti halnya Anggota Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA) yang lain; 6. Bahwa pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 01 Mei 2009, Tergugat I mengirimkan Surat permohonan Tambahan Modal Usaha, yang berbunyi: "....Untuk sekarang ini saya benar-benar panik karena pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan sehingga apabila tidak secepatnya tertanggulangi kemungkinan besar akan collaps. Untuk itu, besar harapan saya dan harus percaya dan mau men-support saya (walaupun sedikit memaksa ya pak) memberikan dana tambahan agar usaha saya ini sehat sehingga mampu melunasi semua kewajiban saya....."; 7. Bahwa didalam Surat permohonan tersebut juga disampaikan perincian mengenai kebutuhan dana, penggunaan dana serta kalkulasi atas keuntungan yang akan didapat apabila mendapat suntikan dana dari Koperasi Kredit Melania; 8. Bahwa berdasarkan permohonan dari Tergugat I tertanggal 01 Mei 2009, serta dengan berbagai pertimbangan, dan kesanggupan dari Tergugat I, akhirnya Penggugat mengabulkan permohonan tambahan modal usaha. Bentuk Persetujuan antara Penggugat dan Para Tergugat dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Usaha Anggota pada tanggal 07 Agustus 2010, antara Para Tergugat dengan Penggugat yang diwakili oleh Manager Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA); 9. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan
Usaha
Anggota,
Tergugat
I
segera
menghubungi,
menanyakan, mendesak serta mengajukan kepada Penggugat untuk segera mengadakan pertemuan. Pembahasan yang disampaikan adalah permintaan untuk segera diselesaikannya utang kepada provider XL, yang Halaman 3 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
semula disampaikan oleh Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun pada realisasinya sebesar Rp. 105.389.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); 10. Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, Penggugat tetap berkomitmen serta telah mengirimkan sejumlah dana melalui Penyertaan Modal secara bertahap kepada Tergugat I, sebagaimana terbukti dengan adanya Rincian Penyertaan Modal periode: 16 Agustus 2010 s/d 25 Agustus 2011 dengan total senilai Rp. 7.948.798.200,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan telah disetorkan oleh Tergugat I total senilai Rp. 5.877.407.086,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian: a. Sertifikat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama Tergugat I sebesar Rp. 5.630.000.000,00 (lima milyar enam tutus tiga puluh juta rupiah); b. Simpanan Pokok Anggota, Simpanan Wajib Anggota clan Simpanan Stabilisasi Anggota atas nama Tergugat I senilai Rp. 95.201.600,00 (Sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah); c. Tabungan Melania clan Tabungan Masa Depan Terencana atas nama Tergugat I senilai Rp. 152.205.486,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).; Sehingga yang belum disetorkan oleh Tergugat I adalah senilai Rp. 2.071.391.114,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat belas rupiah); 11. Bahwa sejak dari awal pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini, pihak Tergugat tidak terbuka atas utang-utang kepada pihak lain, sehingga tiba-tiba mendesak pihak Penggugat untuk menyelesaikan utang-utang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan komitmen kunjungan dari pihak Penggugat selalu tidak dapat bertemu langsung dengan Tergugat, namun ketika Penggugat bertemu pihak Tergugat menyampaikan adanya sejumlah utang kepada pihak ke-3. Pihak Penggugat menyampaikan bahwa pihak Tergugat telah melanggar Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 16 Agustus 2010 namun Halaman 4 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
Tergugat selalu menyampaikan alasan- alasan yang berupa janji-janji untuk
lebih
baik
apabila
pihak
Penggugat
dapat
membantu
menyelesaikan utang-utang dari Tergugat; 12. Bahwa semula usaha Tergugat terlihat berjalan lancar, namun pada akhir tahun 2010, usaha Tergugat mulai terlihat goyah Berta pengembalian penyertaan modal kepada Penggugat mulai ticlak lancar, hat ini salah satunya
disebabkan
karena
pihak
Tergugat
ternyata
tidak
mempergunakan uang dari Penggugat untuk kepentingan usahanya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi diantaranya,
pembelian 1
(satu) unit
kenclaraan rods empat merk Grand living secara kredit, memberikan pinjaman dana atau modal kepada pihak ke-3, penggunaan dana untuk kebutuhan pribadi yang bersifat konsumtif, pemakaian kartukredit yang pada akhirnya dibebankan kepada pihak Penggugat dalam pembayaran angsurannya; 13. Bahwa
karenausahaTergugat,
sudah
mulai
menampakan
ketidak
beresan maka pada bulan Juli 2011 pemberian dana yang berupa penyertaan modal dari pihak Penggugat untuk kebutuhan operasional kepada Tergugat (Nobel Cell) dihentikan. Pihak Penggugat melakukan evaluasi untuk melihat apakah sistem yang ditawarkan oleh Tergugat masih akan menguntungkan, tetapi ternyata menurut evaluasi laporan keuangan dengan sistem yang dijalankan oleh Tergugat belum menguntungkan. memberikan
Pihak
laporan
Tergugat
keuangan
sangat dari
ticlak
Nobel
kooperatif
Cell
dengan
dalam hanya
memberikan 4 (empat) buah Laporan Keuangan Bulanan Nobel Cell yaitu bulan Oktober 2010, bulan Januari 2011, bulan Februari 2011, dan bulan Maret 2011; 14. Bahwa selama periode tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan 25 Agustus 2011, Penggugat tidak mendapatkan seluruh informasi, data yang utuh atas usaha Nobel Cell dari pihak Tergugat serta pihak Tergugat tidak jujur dan terbuka atas segala hal yang berkaitan dengan seluruh kegiatan usaha baik jual beli pulsa maupun operasional dari Nobel Cell; 15. Bahwa mengingat hal tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2011 diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana didalam pertemuan tersebut didapatkan beberapa kesepakatan apabila para Halaman 5 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
Tergugat masih ingin tetap melanjutkan kerja sama dengan Koperasi Kredit Melania, yaitu: Mobil grand livina harus dijual, karena menurut analisa secara perhitungan ekonomis tidak membantu meningkatkan usaha Tergugat (Nobel Cell) ; Penagihan cadangan lain, dimana cadangan lain ini merupakan dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga dengan sumber pinjaman dari Penggugat; Stock Opname aksesoris, karena dinilai angkanya sangat pada laporan keuangan tidak wajar; Memperbaiki Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya tahun 2011, karena Tergugat tidak menggunakan kerangka acuan sesuai dengan rencana bahkan terkeson menggunakan uang yang seenaknya; Tergugat dinilai menggunakan uang diluar kewenangan dan mencatatkan pada perkiraan rugi ditahan sebesar Rp. 209.898.204,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) yang dianggap tidak wajar; 16. Bahwa sekalipun antara Penggugat dan para Tergugat telah dibuatkan kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, tetapi ternyata dalam prosesnya para Tergugat dinilai sangat lamban dalam merespon isi kesepakatan tersebut, sampai sampai pada tanggal 8 Agustus 2011, Penggugat harus mengirimkan Surat pemberitahuan untuk mengingatkan kewajiban Tergugat terhadap kesepakatan yang telahdibuat; 17. Bahwadenganadanyaperingatan dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah datang ke kantor Penggugat dan menyatakan tetap ingin melanjutkan kerja sama dan berjanji akan melakukan pembayaran sebelum hari lebaran yaitu tanggal 31 Agustus 2011, tetapi pada kenyataannya Tergugat tetapwan prestasi atau tetap tidak sanggup melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat; 18. Bahwasetelahitu, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2011 Penggugat mendatangi menanyakan
lagi
para
Tergugat
di
rumah
kewajiban
Tergugat
yang
tetap
kediamannya saja
tidak
untuk dapat
diselesaikan, yang dalam pertemuan tersebut didapat kesepakatan lagi yaitu bahwa : "Para Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2011 akan membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Halaman 6 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
dan pada tanggal 10 September 2011 Tergugat akan menyerahkan mobil Grand Livina kepada Pengguga untuk dibantu dijualkan"; 19. Bahwa pada tanggal 10 September 2011, pihak Tergugat telah membuat Surat Pernyataan dan Kuasa kepada Penggugat untuk mengambilalih, menjual, serta menyerahkan hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Grand Livina sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat tanggal 24 Agustus 2011; 20. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, para Tergugat telah mendatangi kantor Penggugat dan menyatakan permohonan untuk tidak lagi didampingi oleh pihak konsultan dan memilih untuk memiliki staf ahli administrasi dan keuangan, tetapi karena hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi kesepakatan kerjasama pendampingan yaitu Pasal 1 ayat (5), maka permintaan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat ; dan pada hari itu juga Penggugat telah mengembalikan kendaraan grand living yang minta dijualkan oleh Tergugat karena ternyata harga mobil tersebut dipasaran hanya ditaksir sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), berbeda jauh dengan harga yang diminta oleh Tergugat yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 21. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diatas, akhirnya Penggugat melakukan evaluasi ulang yang dalam evaluasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa selama mengikuti program kerja sama, para Tergugat tidak mendapatkan perkembangan malah mempunyai hutang yang semakin membesar, dana pinjaman dari Penggugat tidak dirasakan besar manfaatnya oleh Tergugat karena banyak penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan bahkan cenderung Tergugat telah menyelewengkan dana untuk keperluan pribadi diluar usaha yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Anggota, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama Pendampingan Usaha Anggota dengan Tergugat; 22. Bahwa pihak Penggugat telah berulang kali mengingatkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat dan mendapatkan Surat Pernyataan dari pihak Tergugat yang menyatakan akan mengikuti Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani tanggal 07 Agustus 2010 namun pada kenyataannya selalu dilanggar oleh pihak Tergugat sendiri; 23. Bahwa pada tanggal 19 September 2011, Penggugat telah menerbitkan Surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerjasama pendampingan Halaman 7 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
usaha anggota, dan Penggugat memberikan kesempatan/waktu selama 30 hari kepada para Tergugat untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada Penggugat, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 6 Ayat (3); 24. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, pihak Tergugat telah menyampaikan kondisi keuangan terakhir dari usaha Nobel Cell dalam Berita Acara Pemutusan Kerjasama Tentang Pengelolaan Usaha Anggota, dimana salah satunya terdapat hutang bank sebesar Rp. 47.690.377,00. Hutang bank tersebut salah satunya merupakan hutang Bank Danamon Simpan Pinjam sebesar Rp. 17.500.000,00 yang terdapat jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 2863/Kel. Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung yang terletak di Jalan Keadilan II No. 12 RT.002/RW.009 atas nama Tergugat; 25. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, pihak Tergugat telah menandatangani
Berita
Acara
Pemutusan
Kerjasama
Tentang
Pengelolaan Usaha Anggota dimana pihak Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk membayar selisih utang (belum termasuk bunga dan denda pinjaman), sebagai berikut : a) Tanggal 26 September 2011, berjanji akan membayar sebesar Rp. 517.847.800,00
yang apabila tidak dapat dipenuhi maka Tergugat
akan menyerahkan kendaraan operasional yang terdiri dari: mobil Grand Living, motor Yamaha Jupiter MX don Honda Vario; b) Tanggal 3 Oktober 2011, berjanji akan membayar sebesar Rp. 517.847.800,00 yang apabila tidak dapat dipenuhi maka Tergugat akan menyerahkan mesin don peralatan kantor; c) Tanggal 10 Oktober 2011, berjanji akan membayar sebesar Rp. 517.847.800,00 yang apabila tidak dapat dipenuhi maka Tergugat akan menyerahkan server, stok pulsa dan accesoris; d) Tanggal 17 Oktober 2011, berjanji akan membayar sebesar Rp. 517.847.800,00 yang apabila tidak dapat dipenuhi maka Tergugat akan menyerahkan seluruh asset yang belum terdata pada tiga point diatas dan memberikan kuasa kepada pihak Penggugat untuk mengambil semua tindakan untuk penyelesaian; 26. Bahwa dalam pelaksanaannya pihak Tergugat hanya menjalankan pengembalian
berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Grand Livina, 1
Halaman 8 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
(satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter MX dan 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Vario; 27. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut pihak Penggugat mengajak pihak Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada Bank Danomon Simpan Pinjam, untuk diserahkan sertifikat atas nama Tergugat sebagai jaminan pelaksanaan pengembalian hutang. Dana yang digunakan untuk penyelesaian hutang kepada Bank Danamon Simpan Pinjam merupakan dana dari pihak Penggugat; 28. Bahwa tanggal 28 September 2011, pihak Penggugat clan Tergugat bersama – sama menyelesaikan hutang kepada Bank Danamon Simpan Pinjam unit Mikro Pasar Ujung Berung Bandung senilai Rp. 17.500.000,00 dan pihak Tergugat I menyerahkan langsung Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I kepada pihak Penggugat; 29. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia atau illusoir, maka beralasan clan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan sebelum melanjutkan persidangan ini terlebih dahulu meletakkan sits jaminan atas harts kekayaan milik pars Tergugat balk barang bergerak maupun tidak bergerak, yang diantaranya berupa : -
Mesin dan peralatan kantor, Komputer sebagai server dari Usaho Nobel Cell, stok pulsa dan aksesoris, yang merupakan milik Nobel Cell,-
-
Seluruh kekayaan dari usaha Nobel Cell, Berta aset-aset lainnya milik Tergugat;
Dan barang-barang lain yang perinciannya akan Penggugat sampaikan dalam Surat permohonan tersendiri; 30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka patutlah kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pencairan terhadap : a) Sertifikat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama Tergugat I sebesar Rp. 5.630.000.000,00 (lima milyar enamratustigapuluhjuta rupiah); b) Simpanan Pokok Anggota, Simpanan Wajib Anggota dan Simpanan Stabilisasi Anggota atas nama Tergugat I senilai Rp. 95.201.600,00 (Sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah); Halaman 9 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
c) Tabungan Melania dan Tabungan Masa Depan Terencana atas nama Tergugat I senilai Rp. 152.205.486,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); 31. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada ex Pasal 180 HIR, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa clan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bij voerraad), sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim Persidangan agar berkenan kiranya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan
para
Tergugat
telah
melakukan
perbuatan
ingkar
janji/wanprestasi; 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Usaha Anggota pada tanggal 07 Agustus 2010, antara Para Tergugat dengan Penggugat yang diwakili oleh Manager Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA); 4. Menetapkan
dan
memberikan
kuasa
kepada
Penggugat
untuk
mencairkan Sertifikat Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) dan seluruh Simpanan/Tabungan di Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA) atas nama Tergugat I senilai Rp. 5.877.407.086,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan puluh enam rupiah); 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.071.391.114,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat belas rupiah); 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini; 7. Menyatakan memberikan kuasa jual untuk melakukan transaksi atau peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Keadilan II No. 12, RT. 002/RW. 009, Kel. Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, dengan SHM no. 2863/Kel Derwati, seluas 108 Halaman 10 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
m2, atas nama Tergugat I dihadapan pejabat hukum yang berwenang, baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada pihak lain 8. Menetapkan dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengambil BPKB, melakukan proses balik nama dan atau pengurusan atas kendaraan
R4
Grand
Livina
SV,
No.Ka.MHBGICGIFAJ-052293,
No.Sin.HR15-970142A, Warna Abu Metalik; 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bij voerraad) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya ; 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa clan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya berclasarkan azas ex aequo et bono. Membaca, Jawaban Tergugat I tertanggal 22 Juli 2014 yang uraian selengkapnya sebagai berikut : I. DI LUAR POKOK PERKARA : 1. Melihat isi surat gugatan Penggugat, subjek perkara ini sama dengan subjek perkara dalam Perkara Nomor 315/PDT/G/2013/PN.Bdg, antara William Setiadi (orang yang sama dengan kuasa hukum Penggugat dalam perkara yang sekarang) sebagai Penggugat dan M. Fikri Tarigan sebagai Tergugat (orang yang sama dengan Tergugat dalam perkara sekarang). 2. Dalam perkara pertama tersebut bantahan Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa "Tergugat mempunyai hubungan hukum hanya dengan Koperasi Melania, bukan dengan Penggugat (William Setiadi)" ternyata dibenarkan oleh majelis hakim yang mengadilinya sebagaimana ditunjukkan oleh putusan pengadilan untuk perkara itu, yakni menolak gugatan Penggugat. 3. Dalam perkara sekarang Tergugat mengajukan keberatan yang pada dasarnya sama, yakni "Tergugat mempunyai hubungan hukum hanya dengan Koperasi Melania, bukan dengan V. Djoko Susilo, biarpun disebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Koperasi Kredit Melania. Penyebutan orang, yakni V. Djoko Susilo, bukannya badan hukum Koperasi Melania, membuat gugatan ini juga tidak sah. Halaman 11 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
4. Sebagaimana
yang
telah
dikutip
oleh
Tergugat
dalam
perkara
sebelumnya, UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012, Pasal 26 butir (1) mengatur bahwa "Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi". Tetapi melihat prilaku William Setiadi dalam hal hubungan
hukum
antara
Tergugat
dan
Koperasi
Melania,
patut
dipertanyakan mengenai kepemilikan dan legalitas Koperasi. Prilaku dimaksud antara lain adalah: -
Dalam perkara pertama William Setiadi yang memberi kuasa kepada pengacaranya untuk mewakili dirinya sendiri sebagai penggugat. Lalu, setelah dia kalah dalam perkara itu maka dia mengajukan perkara kedua ini, yang subjek perkaranya persis sama dengan perkara pertama, di mans dia yang justru diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama V. Dojo Susilo, yang disebut sebagai Ketua Pengurus Koperasi Kredit Melania. Ini patut diduga sebagai akal-akalan William Setiadi.
-
Tergugat sudah beberapa kali meminta William Setiadi untuk menempuh jalan damai, balk ketika perkara pertama sedang bedalan maupun dalam perkara yang sekarang ini, tetapi selalu ditolak dengan alasan sudah terlambat. Kalau dia benar mewakili kepentingan anggota Koperasi Melania maka dia mestinya akan melakukan usaha yang terbaik bagi anggota koperasi, bukan mendahulukan ego-nya dan bertindak semaunya. Tidak ada istilah terlambat untuk opsi damai.
5. Kalau nyatanya (de facto) Koperasi Melania adalah usaha pribadi William Setiadi dan/atau orang-orang dekatnya sendid yang berkedok sebagai koperasi, maka Koperasi Melania tidak sah, dan pendid dan pemiliknya telah melanggar Pasal 26 butir (3) yang berbunyi: "Kate "koperasi" dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-undang ini", dan karena itu William Setiadi seharusnya diperiksa di pengadilan. 6. Kiranya jelas dari uraian di atas bahwa perkara ini mestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Tetapi apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat menyampaikan lebih lanjut bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Karena inti dari subjek perkara ini pads dasamya sama dengan perkara pertama sebagaimana disebut di atas, maka jawaban Tergugat mengenai Halaman 12 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
pokok perkara ini juga pada dasarnya sama dengan duplik pada perkara pertama tersebut dengan penambahan seperlunya, yakni sebagai berikut: 2. Dalam poin 10 gugatan Penggugat disebut Penggugat telah mengirim sejumlah dana melalui penyertaan modal secara bertahap kepada Tergugat I, ....dengan total senilai Rp. 7.948.798.200,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Ini tidak benar. Tergugat tidak menerima uang sebesar itu dari Koperasi Melania. Angka itu adalah hasil kalkulasi yang sangat tidak adil oleh Koperasi Melania, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Untuk tambahan pertimbangan perlu dikemukakan, bagaimana mungkin sebuah koperasi mau mengucurkan pinjaman beberapa milliar dalam kurun waktu tujuh bulan kepada sebuah bisnis pulsa dan asesoris handphone skala kecil-kecilan? 3. Pasal 1339 KUHPerdata berbunyi: "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang" (huruf bold ditambahkan oleh Penggugat sebagai penekanan). 4. Sistem pinjam-meminjam yang diterapkan oleh Koperasi Melania terhadap Tergugat tidak sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan. Kebiasaan dan kepatutan dalam hubungan pinjam-meminjam antara lain adalah bahwa ketika peminjam menyetor uang pembayaran kepada pemberi pinjaman maka jumlah uang yang disetor itu akan langsung dikurangkan dari total hutangnya. Dalam sistem yang diterapkan oleh Koperasi Melania terhadap tergugat setiap kali Tergugat menyetor uang kepada Koperasi Melania, uang setoran itu tidak langsung dikurangkan dari
total
hutang
Tergugat,
melainkan
setoran-setoran
Tergugat
diakumulasi cian disebut sebagai deposito dengan bungs 1% (satu persen). Di sisi lain, uang yang dikucurkan oleh Koperasi Melania juga diakumulasi, dengan membebankan kepada Tergugat bunga, 1,5 %, provisi 2%, dana kantor 0,5 % bunga., sehingga total beban pada Tergugat adalah .... dengan total bunga 4% (empat persen). Hubungan Koperasi Melania dan Tergugat dalam pinjam-meminjam dengan sistem ini berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. Dalam kurun waktu ini Koperasi Melania mengucurkan uang sekitar 2 sampai 3 kali seminggu ratusan juta. Itu semua diakumulasi. Di sisi lain, Tergugat juga menyetor setiap hari, Halaman 13 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
dalam jumlah yang sebenamya tidak jauh berbeda dari yang dicairkan oleh Koperasi Melania, dan itu juga diakumulasi. Tetapi, dengan selisih besaran antara bunga deposito Tergugat dan jumlah beban yang dikenakan kepada Tergugat atas uang yang diterima dari Koperasi Melania maka tentu saja makin lama makin besarlah selisih antara jumlah hutang Tergugat pada Koperasi Melania dan jumlah uang deposito Tergugat di Koperasi Melania. Bisa diproyeksikan, kalau hubungan pinjam-meminjam seperti itu berlangsung hingga 10 tahun lagi, misalnya, hutang Tergugat akan mencapai ratusan milliar seandainyapun jumlah uang yang dicairkan Koperasi Melania pada Tergugat dan jumlah uang yang disetorkan oleh Tergugat kepada Koperasi Melania hampir sama atau bahkan sama. Lagi pula, seringkali ketika Tergugat meminta pencairan kepada Koperasi Melania, Koperasi Melania meminta supaya Tergugat menyetor dulu kepada Koperasi Melania, itu artinya sering kali uang yang dicairkan oleh Koperasi Melania kepada Tergugat adalah uang yang disetor Tergugat sendirl sebelumnya. 5. Untuk membuktikan bahwa hubungan pinjam-meminjam antara Koperasi Melania dan Tergugat ini tidak sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan, setidaknya dalam hal pengakumulasian jumlah jumlah uang yang dikucurkan Koperasi Melania di satu pihak dan pengakumulasian jumlah jumlah uang yang disetor oleh Tergugat dengan selisih antara bunga deposito dan beban yang begitu timpang itu, mohon kiranya Majelis Hakim meminta keterangan ahli dan lembaga keuangan. Kalau sistem seperti itu terbukti tidak patut, maka sudah sewajamya Koperasi Melania dihukum. 6. Memang benar bahwa Tergugat telah dengan sukarela menandatangani perjanjian pinjam-meminjam tersebut dan itu merupakan kesalahan, tetapi itu bukan tanpa alasan sama sekali. Pihak Koperasi Melania berusaha meyakinkan Tergugat bahwa sistem yang diterapkan itu baik-baik saja dengan dalih mana mungkin ada koperasi yang bermaksud merugikan anggotanya Lagipula, Koperasi Melania berkantor di tempat milik lembaga keagamaan jadi Tergugat berasumsi bahwa Koperasi Melania berafiliasi dengan lembaga keagamaan itu dan dengan demikian operasinya dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai agamis, bukannya melakukan tindakan curang. Baru belakangan Tergugat sadar telah masuk pada perangkap Koperasi Melania. Tetapi fakta bahwa Tergugat ikut bersalah Halaman 14 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
tidak lantas membenarkan Koperasi Melania dalam hal ini, karena, sekali lagi, Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan, "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, totapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". 7. Sebagai penguatan untuk argumen di atas perlu dikemukakan di sini bahwa hubungan tak adil antara Koperasi Melania dengan anggotanya tidak saja dirasakan oleh Tergugat tetapi juga oleh para anggota lain yang juga mendapatkan apa yang disebut sebagai Penyertaan Modal dari Koperasi Melania. Dalam obrolan Tergugat dengan mereka semasih Tergugat belum bermasalah dengan Koperasi Melania, mereka semua (ketika itu berjumlah 8 orang) mengaku punya hutang yang sudah sangat basar juga kepada Koperasi Melania, semuanya sudah milliaran. Karena itu, untuk mengungkap lebih jauh mengenai apa yang dilakukan oleh Koperasi Melania terhadap para anggotanya yang terlibat dalam sistem pinjam-meminjam
seperti
itu,
mohon
kiranya
Majelis
Hakim
mendatangkan pada sidang perkara ini para anggota tersebut untuk dimintai keterangan dan kesaksian mereka terutama mengenai posisi keuangan mereka terkait dengan Koperasi Melania, setidaknya hingga Pihak
Koperasi
Melania
memutuskan
Perjanjian
Kerjasama
Pendampingan Usaha Anggota dengan Tergugat. Dan kalau terbukti dari keterangan mereka Koperasi Melania melakukan tindakan-tindakan curang terhadap anggotanya maka sudah sepatutnya juga Koperasi Melania diseret ke pengadilan untuk meminta pertanggung jawabannya. 8. Dalam beberapa poin gugatannya, Penggugat menyalahkan Tergugat mengenai berbagai hal berkenaan dengan operasi usaha Tergugat. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa selama hubungan kerjasama antara Koperasi Melania dan Tergugat pihak Koperasi Melania telah menunjuk seorang konsultan (tapi gajinya ditimpakan kepada Tergugat) untuk mendampingi Tergugat dalam menjalankan bisnisnya. Nyatanya dia tidak pemah mengkritisi pengelolaan bisnis yang saya jalankan. Dia juga tidak pemah mengingatkan Tergugat mengenai keburukan dari sistem pinjammeminjam tersebut terhadap Tergugat. Untuk lebih jelasnya mengenai apa urusan konsultan tersebut dalam hubungan antara Koperasi Melania dan Tergugat terkait dengan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim juga mendatangkan dia ke persidangan ini. Halaman 15 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
Berdasarkan semua penjelasan dan argumen di atas, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk: 1. Menolak gugatan dalam perkara ini seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 April
2015,Nomor.177/Pdt.G/2014/PN.Bdg
yang
Amar
selengkapnya
berbunyi sebagai berikut 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Tergugar telah melakukan ingkar janji (wanprestasi); 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama tentang pengelolaan usaha Anggota pada tanggal 07 Agustus 2010,antara Para Tergugat dan Penggugat yang diwakili oleh Manager Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA); 4. Menetapkan
dan
memberikan
kuasa
kepada
Penggugat
untuk
mencairkan sertifikat Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) dan seluruh simpanan/tabungan di Koperasi Kredit Melania (KOPDIT MELANIA) atas nama Tergugat I senilai Rp 5.877.407.086,-(lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan puluh enam rupiah); 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesdar Rp 2.071.391.114,-(dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat belas rupiah); 6. Menyatakan memberikan kuasa jual untuk melakukan transaksi atau pengalihan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Keadilan II No.12 Rt.02/09 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung,dengasn SHM Nomor:2863/Kel.Darwati seluas 108 M2 atas nama Tergugat I,dihadapan Pejabat Hukum yang berwenang baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada pihak lain; 7. Menetapkan
dan
memberikan
kuasa
kepada
Penggugat
untuk
mengambil BPKB dan melakukan proses balik nama dan atau pengurusan
atas
kendaraan
roda
4(empat)
Grand
SV,No.Ka.MHBG1CG1FA1-052293,No.Sin.HR15970242A,warna Metalik; Halaman 16 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
Livina Abu
8. Mengahukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.071.000,-(dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah); 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 April 2015,Nomor.177/Pdt.G/2014/PN.Bdg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama
kepada Pihak
Penggugat/Terbanding ; Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor.177/Pdt.G/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2015 dan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 3 April 2017; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan Pembanding mengajukan banding dalam perkara a quo. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 April 2015, Nomor.177/ Pdt.G/2014/PN.Bdg, surat-surat yang terlampir dalam berkas perkaradan Berita Acara persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan
putusan
Hakim
tingkat
pertama,oleh
Halaman 17 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
karena
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih
dan dijadikan dasar
pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 April 2015, Nomor.177/ Pdt.G/2014/ PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Tergugat ,tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI
Menerima
permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 April 2015, Nomor.177/Pdt.G/2014/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).;
Demikian Hakim,pada
hari
diputus
dalam
Rabu
tanggal
sidang 02
permusyawaratan
Agustus
2017
oleh
Majelis kami
SIRJOHAN,SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan H. EDWARMAN, SH dan H. YULIUSMAN,SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu Halaman 18 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
oleh BAMBANG BELARDAYA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua
TTD
TTD
H. EDWARMAN, SH.
SIRJOHAN, SH.,M.H.
TTD H. YULIUSMAN, SH. Panitera Pengganti TTD BAMBANG BELARDAYA, SH
Rincian Biaya : Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,Materai----- --------------------Rp. 6.000,Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 19 dari halaman 19 putusan No.277/Pdt/2017/PT.Bdg
