PT.BDG

PUTUSAN Nomor 146/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Saim Sau, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Juni 1955, pekerjaan wiraswasta,

agama

Islam,

berlamat

di

Kampung

Rancabakung Rt. 012 Rw. 001, Desa Karangmekar, Kecamatan

Karangnunggal,

Kabupaten

Tasikmalaya,

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Ecep Nurjamal, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PEMBANTAH; Lawan 1.

Pemerintah RI Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor

Wilayah

Direktorat

Negara (DJKN) Jawa Barat

Jenderal

Kekayaan

Cq. Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan

Ir H. Juanda No. 19 Kota

Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Dr. Mulyadi, S.E., Msi., Rendi Wahyudin, Miskijo, Adi Prabawa, Yasinem dan Marsya Denny Harikusuma, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERBANTAH I; 2.

PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten Tbk. Cq. Kantor Cabang Singaparna, Jalan Raya Timur No. 76 Singaparna, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Buyung Marjuki Rahman, S.H., Rony Fadilah, S.H., Thomas Manihuruk, S.H., Muhammad Gilang

Halaman 1 dari 26 halaman putusan perkara perdata Nomor 146/PDT/2017/PT.BDG.

Ramadhan, S.H., M.H., Meilinda Vidi Widya, S.H., M.H., Ajeng Ratnasari, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERBANTAH II; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara Nomor 56/Pdt.Bth/2016/ PN.Tsm., salinan putusan

perkara

perdata

tanggal 8 Desember 2016, Nomor

56/Pdt.Bth/.2016/PN.Tsm. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Tentang Duduk

Perkaranya

Menimbang, bahwa Pihak Pembanding semula Pembantah dengan surat bantahannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar dibawah Register Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm. pada tanggal 23 Agustus 2016, telah mengajukan bantahan kepada Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II, isinya sebagai berikut: 1.

Bahwa, Terbantah II telah memberikan Surat Pemberitahuan jadwal lelang yang ditujukan kepada PEMBANTAH pada tanggal 02 Agustus 2016 nomor : 305/SNP-PPK/VIII/2016, tentang hal penetapan jadwal lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2016 bertempat di Kantor TERBANTAH II;

2.

Bahwa

PEMBANTAH

adalah

selaku

DEBITUR

pada

PT.

Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Singaparna sejak 21 Maret 2014 sesuai perjanjian kredit Nomor 42 tanggal 21 Maret 2014 dengan Nomor rekening Nasabah : 0057993189100 dengan jenis pasilitas kredit Modal Usaha yang jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selama 36 bulan dengan jaminan yang diagunkan yaitu: 1.

sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutan diatasnya sesuai SHM Nomor : 01545/luas tanah 476 M2, luas bangunan 396 M2 tercatat di SHM atas nama SAIM terletak di Dawolong desa Karang mekar, kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya

Jawa

Barat; 2.

Sebidang Tanah berikut Bangunan dan segala turutan diatasnya sesuai SHM Nomor : 00268/luas tanah 260 M2, luas bangunan 184,5 Halaman 2 dari 26 halaman putusan perkara perdata Nomor 146/PDT/2017/PT.BDG.

M2 tercatat di SHM atas nama SAIM bin ALI terletak di Dawolong Desa

Karang

mekar

Kecamatan

Karangnunggal

Kabupaten

Tasikmalaya Jawa Barat; yang dalam hal ini kedua jaminan tersebut disebut sebagai OBYEK SENGKETA; 3.

Bahwa PEMBANTAH pada awalnya pembayaran kredit kepada TERBANTAH II dalam setiap bulannya berjalan dengan baik namun sejak Oktober 2015 PEMBANTAH mengalami fluktuasi dalam usahanya sehingga pembayaran cicilan kepada TERBANTAH II sejak itu ada kendala;

4.

Bahwa Pembantah selaku DEBITUR yangbaik setidak-tidaknya telah melakukan pembayaran kepada TERBANTAH II (Pestise) yakni setoran

angsuran

pembayaran

yang

telah

masuk

sebesar

Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah); 5.

Bahwa sekarang PEMBANTAH masih tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERBANTAH II dan selanjutnya PEMBANTAH sangggup untuk melunasi pada sisa pokoknya saja yang akan dibayar secara tunai dan sekaligus;

6.

Bahwa dengan adanya alas an pelaksanaan lelang objek sengketa a-quo

PEMBANTAH

KEBERATAN

oleh

karena

demikian

PEMBANTAH mengajukan BANTAHAN ini melalui Pengadilan; 7.

Bahwa oleh karena demikian perbuatan TERBANTAH I dan TERBANTAH II tidak bisa melakukan lelang atas obbjek sengketa aquo tersebut sebelum ada putusan dalam perkara a-quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini PEMBANTAH mohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili Bantahan PEMBANTAH dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1.

Mengabulkan Bantahan Pembantah seluruhnya;

2.

Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;


3.

Menetapkan kepada Pembantah untuk membayar sisa pokok pinjaman kepada Terbantah II;

4.

Memerintahkan kepada Terbantah I dan Terbantah II untuk menunda dan atau tidak melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap: 1.

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutan diatasnya sesuai SHM Nomor : 01545/luas tanah 476 M2, luas bangunan 396 M2 tercatat di SHM atas nama SAIM terletak di Dawolong, Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

2.

Sebidang Tanah berikut Bangunan dan segala turutan diatasnya sesuai SHM Nomor : 00268/luas tanah 260 M2, luas bangunan 184,5 M2 tercatat di SHM atas nama SAIM bin ALI terletak di Dawolong, Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

5. Menghukum PARA TERBANTAH

untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara a-quo; Atau: Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang,

bahwa

terhadap

bantahan

tersebut

diatas,

Pihak

Terbanding I semula Terbantah I dan Pihak Terbanding II semula Terbantah II telah mengajukan jawaban tertulisnya masing-masing tertanggal 20 Oktober 2016, dan tertanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut: Jawaban Terbantah I: DALAM EKSEPSI : 1.

Bahwa Terbantah I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pembantah dalam bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2.

Eksepsi Terbantah I Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo: 2.1.

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap barang

jaminan

kredit

Pembantah

dilakukan

berdasarkan

permohonan lelang dari Terbantah II;


2.2.

Bahwa Terbantah II telah menyatakan secara tegas bahwa kredit Pembantah adalah termasuk kategori kredit macet, sehingga berdasarkan perjanjian kredit Terlawan II akan melakukan penjualan secara lelang atas barang jaminan Pembantah dan Terbantah II juga akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Terbantah II tanggal 21 Juli 2016;

2.3.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dimaksud, telah jelas bahwa Terbantah II akan menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan pihak-pihak terkait dalam permasalahan perkara a quo, khususnya Terbantah I, terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang. Hal ini didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

2.4.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memutus dengan

menerima

eksepsi

Terbantah

I

dan

mengeluarkan

Terbantah I sebagai pihak dalam perkara a quo; 3.

Eksepsi Pembantah Adalah Pihak Yang Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Bantahan A Quo: 3.1.

Bahwa dalam posita bantahannya, Pembantah mengakui pihaknya adalah debitur Terbantah II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Maret 2014, dimana hingga saat ini Pembantah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Terbantah II. Hal tersebut adalah jelas kelalaian Pembantah dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet;

3.2.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak apa pun terhadap krediturnya, sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Terbantah dalam suatu proses peradilan;


3.3.

Bahwa oleh karena bantahan ini diajukan oleh Pembantah (debitur) yang tidak melunasi utangnya padahal berdasarkan Perjanjian Kredit

Pembantah

jelas-jelas

memiliki

kewajiban

untuk

itu,

maka Pembantah harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan bantahan a quo; 3.4.

Bahwa dengan demikian jelas terbukti dalam hal ini Pembantah tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran atas utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka demi hukum Pembantah sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan bantahan atau tuntutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cidera janji/wanpretasinya tersebut;

4.

EKSEPSI BANTAHAN KURANG PIHAK: 4.1.

Bahwa bantahan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan: a.

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dede Fitriani, SH. sebagai pihak karena obyek sengketa merupakan jaminan hutang Pembantah Kepada Terbantah II sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 276/2014 tanggal 21 April 2014;

b.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya mengingat salah satu dokumen persyaratan lelang Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), dalam perkara ini adalah SHT I (pertama) Nomor: 01373/2014 atas SHM No.00268/Desa

Karangmekar

dan

SHM

No.01545/Desa

Karangmekar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya; 4.2.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan “bahwa tidak dapat diterimanya bantahan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”;

4.3.

Bahwa dengan tidak ditariknya PPAT Dede Fitriani, SH. dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terdapat kesalahan formil dalam bantahan; Halaman 6 dari 26 halaman putusan perkara perdata Nomor 146/PDT/2017/PT.BDG.

4.4.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bantahan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bantahan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad); DALAM POKOK PERKARA: 1.

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini, serta Terbantah I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Pembantah, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam bantahan Pembantah adalah agar Terbantah I menunda atau tidak melakukan lelang yang diperantarainya atas permohonan dari Terbantah II terhadap sebidang tanah sesuai SHM No. 01545/Desa Karangmekar atas nama Saim dan SHM No. 00268/Desa Karangmekar atas nama Saim bin Ali (Pembantah) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3.

Bahwa dalil/alasan Pembantah tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena terhadap lelang yang diperantarai oleh Terbantah I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah I adalah berdasarkan permohonan lelang dari Terbantah II PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (bank bjb) Cabang Singaparna (selanjutnya disebut PT. BJB Cabang Singaparna) melalui surat Nomor: 710/SNP-SPV/2014 tanggal 01 Desember 2014, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 27/PMK.06/2016): 1.

Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT. BJB Cabang Singaparna merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 Halaman 7 dari 26 halaman putusan perkara perdata Nomor 146/PDT/2017/PT.BDG.

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari: a)

Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit;

b)

Salinan/fotocopy

Sertifikat

Hak

Tanggungan

dan

Akta

Pemberian Hak Tanggungan; c)

Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;

d)

Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;

e)

Salinan/fotocopy bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;

f)

Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

g)

Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan;

5.

Bahwa

atas

permohonan

No.198/SNP-PPK/VII/2016

lelang tanggal

dari 21

Terbantah Juli

2016,

II

sesuai

Kepala

surat

KPKNL

Tasikmalaya menerbitkan surat No.S-892/WKN.8/KNL.05/2016 tanggal 25 Juli 2016 hal Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Bank BJB Cabang Singaparna. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 PMK 27/PMK.06/2016; 6.

Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui selebaran pada tanggal 1 Agustus 2016 dan melalui Koran Kabar Priangan pada tanggal 16 Agustus 2014, tanggal 29 Agustus sebagai Ralat Pengumuman. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) PMK Nomor 27/2016;

7.

Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2016 dengan nilai limit yang telah ditetapkan oleh Penjual. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual.

Dalam pelaksanaan lelang tersebut

tidak ada yang mengajukan penawaran, sehingga belum terdapat peralihan hak atas objek perkara;


8.

Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut belum ada pihak yang mengajukan penawaran, oleh karenanya apabila Pembantah mempunyai itikad yang baik, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan obyek sengketa dengan melakukan pelunasan kewajiban terhadap Terbantah II;

9.

Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini PT. BJB Cabang Singaparna bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumen kepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) PMK 27/PMK.06/2016;

10. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) yang dimohonkan oleh PT. BJB Cabang Singaparna telah disertai dengan surat dan dokumen yang lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan alasan tersebut KPKNL Tasikmalaya tidak boleh menolak permintaan lelang dari Terbantah II. Hal ini berarti KPKNL Tasikmalaya harus melaksanakan lelang tersebut, sesuai dengan Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi : Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang; 11. Bahwa dalil Pembantah pada petitum bantahan yang intinya meminta penundaan dan atau tidak melakukan lelang yang dilaksanakan KPKNL Tasikmalaya terhadap agunan kredit Pembantah sampai dengan perkara aquo berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar/tidak beralasan karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Terbantah I adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat diminta penundaannya/pembatalannya. Bahwa yang dapat membatalkan pelaksanaan lelang adalah adanya permintaan Penjual atau penetapan atau putusan dari lembaga peradilan, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 yang berbunyi “Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan”;


M a k a,

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terbantah I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili

perkara

bantahan

a

quo,

memutuskan

dan

menetapkan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan bantahan Pembantah

agar

ditolak

Pembantah tidak beralasan dan bantahan untuk

seluruhnya,

atau

setidak-tidaknya

menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 30 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Terbantah I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Jawaban Terbantah II: DALAM EKSEPSI : 2. Bahwa Terbantah I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pembantah dalam bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya; 3. Eksepsi Terbantah I Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo: 3.1. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap barang jaminan kredit Pembantah dilakukan berdasarkan permohonan lelang dari Terbantah II; 3.2. Bahwa Terbantah II telah menyatakan secara tegas bahwa kredit Pembantah

adalah

termasuk

kategori

kredit

macet,

sehingga

berdasarkan perjanjian kredit Terlawan II akan melakukan penjualan secara lelang atas barang jaminan Pembantah dan Terbantah II juga akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat gugatan Halaman 10 dari 26 halaman putusan perkara perdata Nomor 146/PDT/2017/PT.BDG.

perdata maupun tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Terbantah II tanggal 21 Juli 2016; 3.3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dimaksud, telah jelas bahwa Terbantah II akan menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan pihak-pihak terkait dalam permasalahan perkara a quo, khususnya Terbantah I, terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang. Hal ini didasarkan pada Pasal

17

ayat

(2)

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memutus dengan menerima eksepsi Terbantah I dan mengeluarkan Terbantah I sebagai pihak dalam perkara a quo; 5. Eksepsi Pembantah Adalah Pihak Yang Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Bantahan A Quo: 5.1. Bahwa dalam posita bantahannya, Pembantah mengakui pihaknya adalah debitur Terbantah II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 21 Maret 2014, dimana hingga saat ini Pembantah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Terbantah II. Hal tersebut adalah jelas kelalaian Pembantah dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet; 5.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak apa pun terhadap krediturnya, sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Terbantah dalam suatu proses peradilan; 5.3. Bahwa oleh karena bantahan ini diajukan oleh Pembantah (debitur) yang tidak melunasi utangnya padahal berdasarkan Perjanjian Kredit Pembantah jelas-jelas memiliki kewajiban untuk itu, maka Pembantah harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan bantahan a quo;


5.4. Bahwa dengan demikian jelas terbukti dalam hal ini Pembantah tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran atas utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka demi hukum Pembantah sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan bantahan atau tuntutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cidera janji/wanpretasinya tersebut; 6. EKSEPSI BANTAHAN KURANG PIHAK: 6.1. Bahwa bantahan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan: c. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dede Fitriani, SH. sebagai pihak karena obyek sengketa merupakan jaminan hutang Pembantah Kepada Terbantah II sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 276/2014 tanggal 21 April 2014; d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya mengingat salah satu dokumen persyaratan lelang Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), dalam perkara ini adalah SHT I (pertama)

Nomor:

Karangmekar

dan

01373/2014 SHM

atas

SHM

No.01545/Desa

No.00268/Desa

Karangmekar

yang

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya; 6.2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan “bahwa tidak dapat diterimanya bantahan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”; 6.3. Bahwa dengan tidak ditariknya PPAT Dede Fitriani, SH. dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terdapat kesalahan formil dalam bantahan; 6.4. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bantahan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad); Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bantahan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);


DALAM POKOK PERKARA: 12. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini, serta Terbantah I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Pembantah, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; 13. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam bantahan Pembantah adalah agar Terbantah I menunda atau tidak melakukan lelang yang diperantarainya atas permohonan dari Terbantah II terhadap sebidang tanah sesuai SHM No. 01545/Desa Karangmekar atas nama Saim dan SHM No. 00268/Desa Karangmekar atas nama Saim bin Ali (Pembantah) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 14. Bahwa dalil/alasan Pembantah tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena terhadap lelang yang diperantarai oleh Terbantah I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 15. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah I adalah berdasarkan permohonan lelang dari Terbantah II PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (bank bjb) Cabang Singaparna (selanjutnya disebut PT. BJB Cabang Singaparna) melalui surat Nomor: 710/SNP-SPV/2014 tanggal 01 Desember 2014, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 27/PMK.06/2016); 2. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT. BJB Cabang Singaparna merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari: h) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit; i) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; j) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; Halaman 13 dari 26 halaman putusan perkara perdata Nomor 146/PDT/2017/PT.BDG.

k) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi; l) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; m) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; n) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan; 16. Bahwa atas permohonan lelang dari Terbantah II sesuai surat No.198/SNPPPK/VII/2016 tanggal

21 Juli 2016, Kepala KPKNL Tasikmalaya

menerbitkan surat No.S-892/WKN.8/KNL.05/2016 tanggal 25 Juli 2016 hal Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Bank BJB Cabang Singaparna. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 PMK 27/PMK.06/2016; 17. Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui selebaran pada tanggal 1 Agustus 2016 dan melalui Koran Kabar Priangan pada tanggal 16 Agustus 2014, tanggal 29 Agustus sebagai Ralat Pengumuman. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) PMK Nomor 27/2016; 18. Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2016 dengan nilai limit yang telah ditetapkan oleh Penjual. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual. Dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran, sehingga belum terdapat peralihan hak atas objek perkara; 19. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut belum ada pihak yang mengajukan penawaran, oleh karenanya apabila Pembantah mempunyai itikad yang baik, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan obyek sengketa dengan melakukan pelunasan kewajiban terhadap Terbantah II; 20. Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini PT. BJB Cabang Singaparna bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumen kepemilikan, gugatan perdata


maupun pidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) PMK 27/PMK.06/2016; 21. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dimohonkan oleh PT. BJB Cabang Singaparna telah disertai dengan surat dan dokumen yang lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan alasan tersebut KPKNL Tasikmalaya tidak boleh menolak permintaan lelang dari Terbantah II. Hal ini berarti KPKNL Tasikmalaya harus melaksanakan lelang tersebut, sesuai dengan Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi : Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan

lelang yang

diajukan

kepadanya

sepanjang dokumen

persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang; 22. Bahwa dalil Pembantah pada petitum bantahan yang intinya meminta penundaan dan atau tidak melakukan lelang yang dilaksanakan KPKNL Tasikmalaya terhadap agunan kredit Pembantah sampai dengan perkara aquo berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar/tidak beralasan karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Terbantah I adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat

diminta

penundaannya/pembatalannya.

Bahwa

yang

dapat

membatalkan pelaksanaan lelang adalah adanya permintaan Penjual atau penetapan atau putusan dari lembaga peradilan, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 yang berbunyi “Lelang

yang

akan

dilaksanakan

hanya

dapat

dibatalkan

dengan

permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan”; M a k a,

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terbantah I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: 1. Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

bantahan

Pembantah

tidak

dapat

diterima

(Niet


Ontvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA: 4. Menyatakan bantahan Pembantah

agar

Pembantah tidak beralasan dan bantahan

ditolak

untuk

seluruhnya,

atau

setidak-tidaknya

menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 5. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 30 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Terbantah I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul; Menimbang, bahwa atas jawaban Pihak Terbanding I semula Terbantah I dan Pihak Terbanding II semula Terbantah II tersebut diatas, Pihak Pembanding semula Pembantah telah mengajukan replik tertulisnya tertanggal 27 Oktober 2017 dan Pihak Terbanding I semula Terbantah I serta Pihak Terbanding II semula Terbantah II telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 3 Nopember 2017 dan tertanggal 31 Oktober 2017; Menimbang,

bahwa

atas

bantahan

Pihak

Pembanding

semula

Pembantah tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 8 Desember 2016, Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm., yang amarnya sebagai berikut: 1.

Mengabulkan eksepsi Terbantah II;

2.

Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

3.

Menghukum

Pembantah

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

permohonan

banding

Rp. 831.000,-(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Menimbang,

bahwa

berdasarkan

akta

Nomor: 56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm., tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat oleh

Panitera

Muda

Perdata

Pengadilan

Negeri

Tasikmalaya,

yang menerangkan bahwa Pihak Pembanding semula Pembantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm. tanggal 8 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 16 Desember 2016 dan kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 19 Desember 2016;


Menimbang, bahwa Pihak Pembanding semula Pembantah, tidak mengajukan memori banding; Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I B telah memberitahukan berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan kepada kedua belah pihak dalam tempo 14 (empat belas) terhitung hari berikutnya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm. yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, masing-masing kepada: Pihak Terbanding I semula Terbantah I dan Pihak Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 10 Januari 2017 serta kepada Pihak Pembanding semula Pembantah pada tanggal 11 Januari 2017; Tentang Pertimbangan Hukumnya Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Pembantah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi setelah diteliti putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengutip jawaban bantahan Terbantah II adalah keliru karena dengan mengutip bantahan Terbantah I, oleh karena itu dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini diperbaiki jawaban dari Terbantah II yang benar adalah sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI: Sebelum menanggapi surat bantahan dari Pembantah dalam Pokok Perkara, maka Terbantah II dengan ini menyampaikan Eksepsi yang akan diuraikan sebagai berikut: 1.

Exceptio Chicaneus Process: a

Bahwa bantahan yang diajukan Pembantah tidak ada sengketa hukum yang

melandasi bantahan tersebut, dengan kata lain

Terbantah II tidak pernah melihat adanya sengketa hukum, karena Pembantah tidak jelas menerangkan Perbuatan Hukum mana yang menyebabkan adanya Perbuatan Melawan Hukum sehingga Kerugian atau Akibat Hukum yang dialami Pembantah sehubungan dengan proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan


yang dimohonkan Terbantah II selaku Bank pemegang jaminan Hak Tanggungan kepada Terbantah I selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL), karena dalam

pengajuan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01545/Desa Karangmekar dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00268/Desa Karangmekar telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan oleh pejabat yang berwenang; b.

Bahwa hal tersebut di atas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung, yang menegaskan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak; (vide: MA No. 995 K/Sip/1958, 13-12-1958 Rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, MA RI, hlm. 206);

c.

Bahwa dengan tidak adanya kejelasan sehubungan hal tersebut di atas, maka Bantahan aquo sepatutnya bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah II dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijk Verklaard);

2.

Ekceptio Obscuur Libele; Bahwa dalil-dalil bantahan Pembantah kabur, tidak jelas, tidak sempurna (een duidelijke en bevaalde conclusie) serta tidak memenuhi asas “jelas dan tegas” sesuai dengan pasal 8 Rv, karena Pembantah dalam menyusun bantahan a quo hanya berdasarkan keterangan, persangkaan dan tuduhan serta analisa dan kesimpulan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti formal;

3.

Bantahan Pembantah Kekurangan Subjek Terbantah (Plurium Litis Consortium): a.

bahwa Pembantah tidak mengikutsertakan Sdri. Dede Fitriani, S.H., Notaris/PPAT di Singaparna Kab. Tasikmalaya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara a quo, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan: “demi lengkapnya pihak-pihak dalam suatu gugatan, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa harus diikutsertakan


dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim”; dengan mengacu pada yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan perkara a quo, maka pihak notaris yang membuat suatu akta perjanjian dan surat-surat yang berkenaan

dengan

perjanjian

antara

Pembantah

dengan

Terbantah II harus diikutsertakan dalam perkara a quo agar pihak-pihak dalam bantahan ini menjadi lengkap; b.

Bahwa dengan tidak adanya kejelasan sehubungan hal tersebut di atas jelas dan bantahan Pembantah telah kekurangan Subjek Terbantah (Plurium Litis Consortium), maka Bantahan a quo sepatutunya bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah II dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvantkeijk Verklaard);

4.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, pengajuan Eksepsi Prosesuil oleh Terbantah II telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku

(vide:

Ny.

Retnowulan

Sutantio,

S.H.

dan

Iskandar

Oeripkartawinata, S.H., “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek’’, CV.Mandar Maju, 1997, hal. 39); II.

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Bahwa Terbantah II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;

2.

Bahwa

Terbantah

II

menolak

secara

tegas

dalil-dalil

yang

dikemukakan oleh Pembantah, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenaranya oleh Terbantah II; 3.

Bahwa Terbantah II hanya akan mendalilkan hal-hal yang dirasa perlu dan penting untuk menjawab dalil-dalil Pembantah khususnya kepada Terbantah II, sehingga secara yuridis apa yang didalilkan tersebut merupakan suatu kebenaran yang diakui secara tegas oleh Terbantah II;

4.

Bahwa Terbantah II men-someer Pembantah untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam bantahannya;


5.

Bahwa Terbantah II adalah suatu Perseroan yang berusaha dibidang Perbankan dengan salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat;

6.

Bahwa Pembantah telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Terbantah II, yang kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Terbantah II;

7.

Bahwa antara Pembantah dengan Terbantah II telah sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 21 Maret 2014 dengan jenis kredit KPR drngan nilai plafond sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagai berikut: a.

Sebidang Tanah berikut bangunan dan segala turutan di

atas

nya sesuai SHM Nomor 01545 tercatat di SHM atas nama SAIM terletak

di

Dawolong,

Desa

Karangmekar,

Kecamatan

Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; b.

Sebidang Tanah berikut Bangunan dan segala turutan di atasnya sesuai SHM Nomor 00268 tercatat di SHM atas nama SAIM bin ALI terletak di Dawolong, Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Hal tersebut diakui Pembantah dalam posita bantahan pada angka 2. Sehingga berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, maka Pembantah merupakan debitur dari Terbantah II dan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata disebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya; 8.

Bahwa atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan dalam point (7) diatas, maka Pembantah setuju dan bersedia untuk menyerahkan jaminan (agunan) kebendaan atas fasilitas kredit yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01545 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00268 kepada Terbantah II, untuk selanjutnya Terbantah II melakukan pengikatan terhadap jaminan (agunan) tersebut melalui Sertifikat hak tanggungan Nomor 01373/2014 Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh yang berwenang dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembantah mengakui hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Pembantah, khususnya pada posita angka 2;


9.

Bahwa penyerahan jaminan (agunan) kebendaan yang dilakukan oleh Pembantah kepada Terbantah II merupakan hal yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 1998 jo. UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu: a.

Pasal 1 angka 23: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsif Syariah”;

b.

Pasal 8 ayat (1): “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan hasil analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”;

10.

Bahwa dalam posita bantahan angka 3, Pembantah Mengakui dan Tidak Membantah adanya ketidakmampuan

Pembantah untuk

memenuhi kewjibannya selaku Debitur kepada Terbantah II selaku Kreditur; 11.

Bahwa Terbantah II menyangkal dan membantah dalil Pembantah dalam posita Bantahan angka 5, yaitu Pembantah mendalilkan “Pembantah masih tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terbantah II….”. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: a.

Pembantah tidak memiliki itikad baik sebagai debitor. Pembantah melakukan pembayaran angsuran kredit yang merupakan kewajibannya, angsuran pembayaran kredit baru dilakukan setelah Terbantah II melakukan penagihan berkali-kali;

b.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Terbantah II kepada Pembantah merupakan kredit yang bersifat konsumtif yaitu fasilitas

kredit

KPR,

bukan

kredit

produktif

sehingga

permasalahan penurunan omset usaha Pembantah merupakan kapasitas dan tanggung jawab Pembantah. Jenis usaha yang


dilakukan Pembantah merupakan keahlian yang dilakukan oleh Pembantah secara pribadi tanpa melibatkan pihak Terbantah II; c.

Terbantah II tidak langsung mengajukan upaya pelelangan terhadap obyek agunan meskipun hal tersebut merupakan hak Terbantah II berdasarkan kekuatan parate eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan. Terbantah II telah melakukan pertemuan secara terus menerus dan memberikan Surat Peringatan kepada Pembantah untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit , yaitu: 1)

Surat

Peringatan Kesatu nomor 505/SNP-KPR/2015

tanggal 15 Desember 2015; 2)

Surat

Peringatan Kedua nomor 051/SNP-KPR/2016

tanggal 02 Februari 2016; 3)

Surat

Peringatan

Ketiga nomor 173/SNP-KPR/2016

tanggal 03 Maret 2016; 12.

Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah II selaku Pemegang

Hak

Tanggungan

telah

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 6 jo pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) juncto pasal 20 ayat (1) UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tangungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan yang menyatakan: a.

Pasal 6: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

kekuasaan

sendiri

melalui

pelelangan

umum

serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”; Penjelasan: “Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan


pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa

memerlukan

persetujuan

lagi

dari

pemberi

Hak

Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”; b.

Pasal 14 ayat (2) dan (3): (2)

Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

(3)

Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah;

c.

Pasal 20 ayat (1): Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a.

hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau:

b.

titel eksekutorial

yang

terdapat

dalam sertifikat Hak

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditorkreditor lainnya; 13.

Terbantah II menyampaikan kembali bahwa itikad tidak baik justru dilakukan dan diperlihatkan oleh Pembantah sebagaimana telah diuraikan oleh Terbantah II diatas, sehingga Terbantah II merasa


telah cukup menguraikan bentuk-bentuk perbuatan Pembantah yang tidak dilandasi oleh itikad baik serta bertentangan dengan hukum; 14.

Bahwa dalil Pembantah dalam bantahannya menunjukkan sikap dan perilaku Pembantah yang tidak menghormati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nomor 42 tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat oleh Pembantah dan Terbantah II serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01373/2014 dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

15.

Bahwa dengan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seluruh dalil Pembantah sebagaimana diuraikan diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim

Terhormat

menolak

atau

setidak-tidaknya

menyatakan

bantahan Pembantah tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, dengan ini Terbantah II mohon kiranya Pengadilan atau Majelis Hakim, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima

dan mengabulkan

seluruh atau sebagian eksepsi

Terbantah II; 2.

Menyatakan bantahan Pembantah ditolak atau setidak-tidaknya bantahan tidak dapat diterima;

II.

DALAM POKOK PERKARA: PRIMER: 1.

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

2.

Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);


Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat–surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm. tanggal 8 Desember 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus dalam perkara ini; Menimbang, bahwa didalam perkara ini baik Pihak Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori bandingnya; Menimbang, bahwa ternyata didalam perkara ini tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama secara hukum sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm., tanggal 8 Desember 2016 haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula

Pembantah

tetap dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua Tingkat Peradilan; Mengingat: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang terkait: Mengadili -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Pembantah tersebut; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 Desember

2016,

Nomor

56/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm.,

yang

dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: Senin, tanggal 8 Mei 2017, oleh kami: Amriddin, S.H., M.H. sebagai Hakim

Ketua,

dengan

Leonardus

Butar-Butar,

S.H.,

M.H.

dan

I Nyoman Dika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:

146/PEN/PDT/2017/PT.BDG.,

tanggal

16 Maret

2017, putusan

tersebut pada hari: Senin, tanggal 22 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Leonardus Butar-Butar, S.H., M.H.

Amriddin, S.H., M.H.

Ttd

I Nyoman Dika, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd Hj. Nenden Khaerani, S.H. Perincian Biaya: -

Materai.................Rp.

6.000,00

-

Redaksi................Rp.

5.000,00

-

Pemberkasan......Rp. 139.000,00 Jumlah..................Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).


PT.BDG

Recommend Documents