PUTUSAN Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. ---PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----------------------------------------------------------------------------------1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR JAWA BARAT cq. BUPATI CIANJUR, alamat di Jalan Siti Jenab No. 31 Kabupaten Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur selaku Jaksa Pengacara Negara, alamat di Jalan Dr. Muwardi No. 161 Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PEMBANDING I, semula TERGUGAT; ---------------------2. T. SUSILO HANDOKO, Direktur Utama dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA (PT. KBBP), alamat di Jalan Pondok Bambu Asri Barat II/3 Rt. 001/009 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Arie Kristanto, S.H., Tori Setyo Rinanto, S.H. dan Tina Yulianti Gunawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Arie Kristanto & Partners Law Office, alamat di Jalan Arjuna Raya No. 1 Serengan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2014; ----------------------------------- PEMBANDING II, semula TURUT TERGUGAT; ---------------------------------------------------------- L a w a n: -------------------------------------PT. IMPEESA PILAR MANDIRI (PT. IPM), alamat di Jalan Raya Bandung KM. 4 Ruko No. 02 Terminal Rawabango, Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Bilher Situmorang, S.H. dan Jaingin Tambunan, S.H., M.H., Advokat dan Pembela Umum Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Reaksi Nasional (LBH-RN), alamat di Jalan Perjuangan No. 10 Prima Regency, Bekasi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2014; -------------------------- TERBANDING, semula PENGGUGAT; -----------------------
Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
PENGADILAN TINGGI tersebut; -------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -------------------------------------------------- TENTANG DUDUKNYA PERKARA: ------------------------------Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 April 2014 Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Cj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI; ---------------------------------------------------------------------------------------
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; ------------------
DALAM POKOK PERKARA: -------------------------------------------------------------------------1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; --------------------------------------
2. Menyatakan demi hukum Surat Perjanjian Nomor 640/02/HK/1994, Nomor 48/KBBP-CR/X/1994 tentang Kerjasama Kontrak bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Terminal Bus Antar Kota dan Pusat Perbelanjaan & Hiburan Cianjur Plaza, tanggal 26 Oktober 1994 adalah sah dan mengikat menurut hukum; ------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakian demi hukum Surat Keputusan No. 640/SK.276-PLK/1996 tentang Kerjasama Kontrak bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Terminal Baru dan Pusat Perbelanjaan, tanggal 12 Nopember 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum; -----------------------------------------------------------------------4. Menyatakan
demi
hukum
Surat
Keputusan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah/SK. DPRD Cianjur No. 10/Dp.172/SKEP/1996, tentang Persetujuan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur dengan Sdr. Addy Nurjaya, S.E., (PT.KBBP) tanggal 15 Oktober 1996 adalah sah dan mengikat menurut hukum; ----------------------------------------------------------------------5. Menyatakan demi hukum Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri /SK. Mendagri No. 640.32-344, tentang Pengesahan SK. Bupati Nomor: 640/SK.276-PLK/96, tanggal 12 Nopember 1996 tentang Kerjasama Kontrak bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Terminal Bus Antar Kota dan Pusat Perbelanjaan
Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
dan Hiburan Cianjur Plaza, tanggal 23 Mei 1997 adalah sah dan mengikat menurut hukum; ------------------------------------------------------------------------------------6. Menyatakan
demi
hukum
Surat
016/SK/KBBP/XII/93, pada tanggal
Keputusan
Direksi
KBBP
Nomor:
28 Desember 1993, tentang Penunjukan
Sdr. Addy Nurjaya, S.E. sebagai Kuasa Direksi pada Proyek Pembangunan Terminal Bus Antar Kota dan Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Cianjur Plaza di Kabupaten Dati II Cianjur adalah sah dan mengikat menurut hukum; ---------------7. Menyatakan demi hukum Surat Perjanjian tentang Peralihan Hak Dan Segala Akibat Hukumnya Atas Surat Perjanjian Nomor: 640/02/HK/1994, Nomor: 48/KBBP-CR/X/1994, tentang Kerjasama Kontrak bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Terminal Bus Antar Kota dan Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Cianjur Plaza, tanggal 26 Oktober 1994, yang dilegalisasi oleh Notaris Soetarno, S.H., di Solo tanggal 30 Maret 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum; ------------------------------------------------------------------------------------------------8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan ijin membangun Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Cianjur Plaza diatas Pengelolaan (HPL) milik Tergugat seluas + 12.000 m2 selama 30 (tiga puluh) tahun di eks Terminal Lama, sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Nomor: 640/02/HK/1994, Nomor 48/KBBP-CR/X/94 Tentang Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Terminal Bus Antar Kota dan Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Cianjur Plaza, tangal 26 Oktober 1994, maupun ganti kerugian atas investasi pembangunan Terminal Baru Rawabango, merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); ------------------------------------------9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika yang secara keseluruhannya sebesar Rp.8.087.500.000,(delapan milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); ------------------------10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----------------------------------11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----------------------------Mengingat
akan
akta
pernyataan
permohonan
banding
Nomor
49/Pdt.G/2013/PN.Cj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014, Tergugat dengan perantaraan
Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
Kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjut tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 24 April 2014, dan kepada Pembanding II, semula Turut Tergugat pada tanggal 25 April 2014; -------------------Mengingat pula akan akta pernyataan permohonan banding Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Cj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2014, Turut Tergugat dengan perantaraan Kuasanya juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I, semula Tergugat pada tanggal 7 Mei 2014, dan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2014; ------------Memperhatikan memori banding tertanggal 23 Mei 2014 dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 30 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2014 dan Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2014; --------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2014 dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 16 Juli 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2014; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan Pembanding II semula Turut Tergugat, tidak mengajukan memori banding; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding I/Tergugat pada tanggal 17 Juli 2014 dan kepada Pembanding II/Turut Tergugat serta Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014; ------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: --------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 April 2014 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat
Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
maupun Kuasa Turut Tergugat, dan Tergugat dengan perantaraan Kuasa Hukumnya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2014, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dapat diterima; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan Pembanding II semula Turut Tergugat baru menyatakan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan setelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947), oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima; ----------Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding I semula Tergugat didalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Peralihan Hak dan segala akibat hukumnya atas Surat Perjanjian No. 640/02/HK/1994, No, 48/KBBP-CR/X/1994 (bukti P.11 jo bukti T.20) sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak yang menanda tangani serta pihak ketiga yang terkait, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan; Bahwa dalam menilai keabsahan para pihak yang menanda tangani bukti P-11 a hanya berfokus pada legalitas Afrriyadie Rakhmadan sebagai pihak yang mewakili PT. IPM (Penggugat), dan sama sekali tidak mempertimbangkan keabsahan T. Susilo Handoko (Turut Tergugat) selaku pihak yang juga menanda tangani bukti P 11. Seharusnya diuji lebih dahulu apakah T. Susilo Handoko (Turut Tergugat) mempunyai kapasitas mengalihkan hak sepenuhnya suatu Perseroan Terbatas (PT.KBBP) kepada Perusahaan Terbatas yang lain (PT. IPM), serta adakah persetujuan dari para pemegang saham PT tersebut; ------------------------------------------------------------2. bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keberadaan dan alamat Penggugat yang tidak jelas, yaitu apakah di Jalan Rawabango KM. 4 Ruko No. 02, Terminal Rawabango, Desa Bojong, Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, ataukah di Jalan Arif Rahman Hakim dan sekarang di Bandung, sesuai keterangan saksi Rustandi, Tegasnya adanya fakta-fakta tentang ketidak jelasan
Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
kedudukan/kantor para pihak dalam bukti P 11 tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, khususnya dalam meneliti keabsahan perjanjian peralihan hak a quo; ------------------------------------------------------------------------------------------3. bahwa dalam sidang, Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pemberian konpensasi kepada Turut Tergugat, karena sangat menentukan keabsahan peralihan hak/pengambil alihan pelaksanaan perjanjian kerjasama bukti P 1 jo bukti T 1 dari PT. KBBP kepada PT. IPM.; --------------------------------4. bahwa Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan dan menyatakan keabsahan PT. Impeesa Pilar Mandiri (PT. IPM) mempunyai kemampuan bertindak sebagai badan
yang
mempunyai
legal
standing
dalam
menuntut
pelaksanaan
pemenuhan isi perjanjian (bukti P 1 jo bukti T 1 jo bukti TT.5). Hal ini karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai wanprestasi atas surat perjanjian Kerjasama No. 640/02/HK/1994, No. 48/KBBP-CR/X/1994, yang dibuat dan ditanda tangani Addy Nurjaya, selaku kuasa Direksi PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT.KBBP), sedang disisi lain dasar gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan wanprestasi atas Perjanjian Peralihan Hak dan Segala Akibat Hukumnya atas Surat Perjanjian No. 640/02/HK/1994, No. 48/KBBPCR/X/1994 (bukti P 11) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat dengan Penggugat; --------------------------------------------------------------Bahwa sesuai fakta dipersidangan, bukti P 11 itu dibuat pasca Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Nota Kesepahaman No. 01MOU.PT.IPM/1/2012, No.593.33/01/Huk. tanggal 9 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat dengan Penggugat sebagai tindak lanjut surat No. /KBBP/I/2011 tanggal 20-1-2011 (bukti P 9); ---------------------------------------------5. bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaim bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum dalam hal pelaksanaan pembangunan terminal Rawabango maupun pembangunan Cianjur Plaza. Bahkan sangat tidak relevan bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas pembangunan Rawabango, oleh karena Penggugat adalah pihak luar yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian Kerjasama N0. 640 dan No. 48; -------------------------------------6. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama P 1 jo T 1 jo TT. 5 telah berakhir setelah ada bukti T.31,
Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
adalah pertimbangan yang keliru sebab setelah ada bukti T 31 tersebut justru para pihak beritikad untuk melanjutkan kembali pelaksanaan Perjanjian No. 640/02/HK/1994 - No. 48/KBBP-CR/X/1994, dan obyek yang diperjanjikan masih tetap sama dengan obyek perjanjian dalam bukti P 1 = T 1. Adapun yang berbeda adalah adanya perubahan subyek hukum yang melaksanakan prestasi dalam perjanjian kerjasama seperti tersebut dalam bukti P. 1 tersebut; -------------7. bahwa putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang wanprestasi adalah keliru, karena bertentangan dengan pasal 1243 dan 1320 KUH.Perdata. Bahwa gugatan atas dasar wanprestasi, timbul dalam hal terjadi salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan dalam perkara ini gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tatkala antara kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) tidak terikat oleh suatu hubungan hukum berupa perjanjian, sehubungan dengan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman antara Pemda Kabupaten Cianjur dengan PT. Impeesa Pilar Mandiri tentang pemanfaatan lahan eks terminal muka untuk pembangunan pusat perbelanjaan modern tanggal 9-1-2012 (bukti P10), sehingga semestinya gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat ditolak; -----------------------------------------------------------------------------------------8. bahwa karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan surat perjanjian tanggal 30 Maret 2013 antara PT. KBBP dengan PT. IPM (Penggugat) tentang Peralihan Hak dan Segala Akibat Hukumnya Atas Surat Perjanjian No. 640/02/HK/1994 - No. 48/KBBP-CR/X/1994 tentang Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Terminal Bus Antar Kota dan Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Cianjur Plaza tanggal 26 Oktober 1994 dan tanggal 30 Maret 2013 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebaliknyaTerbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya antara lain mengemukakan sebagai berikut: ---------------------------
bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum; ------------------------
Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
-
bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Cianjur sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas
perkaranya, baik
dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat
bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, alasanalasan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori
banding
dari
Terbanding,
Pengadilan
Tinggi
berpendapat
bahwa
pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 April 2014 Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Cj. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya; -------------------------------------------------------------------------------Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I: -------------------------------------------
Menerima permohonan banding dari Pembanding I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR JAWA BARAT cq. BUPATI CIANJUR, semula Tergugat; ---------------------------------------------------------------------------------------
-
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pembanding II: T. SUSILO HANDOKO, Direktur Utama dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA (PT.KBBP), semula Turut Tergugat; -------------------------------------------------------------------------------
Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.
-
Menghukum para Pembanding, semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp.150.000,(seratus limapuluh ribu rupiah). ----------------------------------------------------------------Demikianlah, diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari; SENIN, tanggal 27 OKTOBER 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Moerino, S.H., Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, DR. (HC) Satria US. Gumay, S.H. dan H. Sukarman Sitepu, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara. -------------------------------
Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
DR. (HC) Satria US. Gumay, S.H.
Moerino,
S.H.
H. Sukarman Sitepu, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti,
Hj. Nenden Khaerani, S.H. Rincian biaya perkara: 1. Meterai………………………….. Rp.
6.000,-
2. Redaksi…………………………. Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan…………………… Rp.139.000,Jumlah…………………………… Rp.150.000,==========
Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/Pdt/2014/PT.BDG.