PT.BDG

PUTUSAN Nomor 245/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : 1.

Atmaja, sebagai

Penggugat I ;

2.

Rohmat Bin Wamin,sebagai

Penggugat II ;

3.

Marjaya, sebagai

Penggugat III ;

4.

Wahyudin, sebagai

Penggugat IV;

5.

Ha’an Rojali, sebagai

Penggugat V ;

6.

H. Mastoyib Mulyadi, sebagai

Penggugat VI ;

7.

Nasir, sebagai

Penggugat VII ;

8.

Sada, sebagai

Penggugat VIII ;

9.

Komin Bin Miit, sebagai

Penggugat IX ;

10.

Boin, sebagai

Penggugat X ;

11.

Nursanih, sebagai

Penggugat XI ;

12.

Kecil. Sebagai

Penggugat XII ;

13.

Naim, sebagai

Penggugat XIII ;

14.

I.G.N. Pollo Haryoko, sebagai

Penggugat XIV ;

15.

Saripudin, sebagai

Penggugat XV .;

16.

Sabaruddin, sebagai

Penggugat XVI ;

17.

Marthen Sompotan sebagai

Penggugat XVII;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama 1. Victor S. Siregar, S.H., M.Hum., 2. T. Sarialam H. Sihaloho, S.H. Dan 3. Rusmala Sirait, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara-Konsultan Hukum Victor S. Siregar, S.H., M.Hum. & Rekan, berkantor di Jalan Pemuda Raya Nomor 130 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya secara bersama-sama disebut segagai Pembanding I/ Terbanding, semula Para Penggugat ; Lawan: 1. PT. Cikarang Listerindo, beralamat di Gedung World Trade Centre Lt. 17 Jalan Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Setia

Budi,

Jakarta

Selatan,

untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Pembanding II, semula Tergugat III ; 2. Perusahaan

Umum

Jasa

Tirta

II

(Divisi

Pengelolaan

Air),

berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 124 D, Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh Hendry Irwanugroho, S.H., selaku Tenaga Fungsional Tingkat

IV,

Bagian

Hukum

Perum Jasa Tirta II pada Perusahaan Umum Jasa Tirta, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi Nomor 1 Jatiluhur-Purwakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding/Pembanding

III,

semula Tergugat I ; DAN 1. Budi Satrio, beralamat di Jalan Lurah Kawi Jatiluhur, Purwakarta di Perum Jasa Tirta-II Jawa Barat, untuk selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding I semula Tergugat II; 2. Yapi Cornalisu Gosal, beralamat di Gedung World Trade Centre Lt. 17 Jalan Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Setia Budi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV; 3.

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat,

berkedudukan di Gedung Pusdata Lt. 1, Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding III semula

Tergugat V; 4. Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22, Citarum,

Bandung,

disebut sebagai

untuk

selanjutnya

Turut Terbanding IV

semula Tergugat VI; 5. Bupati Bekasi, berkedudukan di Jalan Komplek Pemerintahan Kabupaten

Bekasi,

Desa

Sukamahi,

Halaman 2, Putusan Perkara Nomor 245/PDT/2017/PT.BDG.

Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Nomor 1, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VII; 6. Camat Babelan, berkedudukan di Jalan Raya Babelan, Babelan, Kabupaten

Bekasi,

disebut sebagai

untuk

selanjutnya

Turut Terbanding VI

semula Tergugat VIII; 7. Kepala Desa Muara Bakti, berkedudukan di Jalan Raya Muara Bakti Nomor 1, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan,

Kabupaten

selanjutnya

disebut

Bekasi,

untuk

sebagai

Turut

Terbanding VII semula Tergugat IX; Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding, semula Para Tergugat ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 15 Mei 2017, Nomor 245/PEN/ PDT/ 2017/ PT.BDG. ; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Juni 2015 dalam Register Nomor 289/Pdt.G/ 2015/PN.Bks, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa sejak tahun 1984 secara turun temurun, Para Penggugat telah menguasai tanah seluas ± 8 Ha yang terletak satu hamparan di RT. 05 RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan cara bercocok tanam, adapun batas-batas lahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : tanah garapan masyarakat b. Sebelah Timur : jalan Pertamina c. Sebelah Selatan : Irigasi / saluran air d. Sebelah Barat : kali CBL


2. Bahwa pengusahaan Para Penggugat atas lahan tersebut tidak pernah mendapat larangan, teguran maupun klaim dari pihak lain, karena semula tanah tersebut sangat tandus dan tidak bisa ditanami, namun sejak jaman kakek Para Penggugat telah mengeluarkan biaya masing-masing untuk mengupayakan lahan tersebut agar dapat didayagunakan dengan cara menabur pupuk organik maupun anorganik dan membuat saluran air, karena tanah tersebut berasal dari tanah hasil buangan pengerukan kali CBL; 3. Bahwa pengusahaan Para Penggugat atas tanah tersebut adalah sebagai berikut: a. Penggugat I menguasai seluas 3.170 m2 dengan cara menanam palawija; b. Penggugat II menguasai seluas 3.500 m2 dengan cara menanam palawija; c. Penggugat III menguasai seluas 3.375 m2 dengan cara menanam palawija; d. Penggugat IV menguasai seluas 4.123 m2 dengan cara menanam palawija; e. Penggugat V menguasai seluas 10.069 m2 dengan cara menanam palawija; f. Penggugat VI menguasai seluas 2.200 m2 dengan cara menanam palawija; g. Penggugat VII menguasai seluas 2.112 m2 dengan cara menanam palawija; h. Penggugat VIII menguasai seluas 2.052 m2 dengan cara menanam palawija; i. Penggugat IX menguasai seluas 1.140 m2 dengan cara menanam palawija; j. Penggugat X menguasai seluas 1.155 m2 dengan cara menanam palawija; k. Penggugat XI menguasai seluas 2.480 m2 dengan cara menanam palawija; l. Penggugat XII menguasai seluas 2.309 m2 dengan cara menanam palawija; m. Penggugat XIII menguasai seluas 2.309 m2 dengan cara menanam palawija;


n. Penggugat XIV menguasai seluas 1.800 m2 dengan cara menanam palawija dan gudang alat-alat perusahaan: o. Penggugat XV menguasai seluas 16.825 m2 dengan cara menanam jati, mangga dan palawija: p. Penggugat XVI menguasai seluas 12.593 m2 dengan cara menanam nangka, pidang dan palawija: q. Penggugat XVII menguasai seluas 1.805 m2 dengan cara menanam palawija; 4. Bahwa pengusahaan Para Penggugat atas lahan tersebut selalu mengalami pasang surut dengan segala kondisi alam dan terkadang pengusahaan tersebut tidak mencukupi untuk nafkah sehari-hati, namun Para Penggugat tetap bertahan disamping mendayagunakan lahan tidur, juga untuk mengusir hama-hama tanaman padi karena lokasi lahan tersebut bersebelahan dengan sawah pertanian milik warga Desa Muara Bakti; 5. Bahwa sekitar tanggal 22 April 2015, Para Penggugat mendapat somasi dari Tergugat I agar Para Penggugat segera mengosongkan dan menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat I dilanjutkan dengan datangnya somasi kedua dari Tergugat I pada tanggal 24 April 2015, hal tersebut tidak direspon para Penggugat, karena disebelah utara lahan tersebut telah pernah diberikan ganti rugi oleh pihak swasta untuk pembangun/pembuatan tower dan memberikan uang ganti rugi kepada para penggarap Rp. 100.000,- / m2 (seratus ribu rupiah per meter), in casu Tergugat I hanya mengajukan somasi secara sepihak tanpa melakukan sosialisasi kepada Para Penggugat atas kepentingannya atas lahan tersebut; 6. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui Tergugat II melakukan sosialisasi pemakaian lahan tersebut di kantor Tergugat IX, namun sosialisasi tersebut berlangsung sepihak saja terbukti tidak diberikan kesempatan

kepada

Para

pendapatnya,

namun

disaat

Penggugat salah

untuk

seorang

Para

mengajukan Penggugat

menanyakan untuk kepentingan apa lahan tersebut, Tergugat II tidak dapat

menjawabnya

dan

seolah-olah

ada

sesuatu

yang

disembunyikan Tergugat II atas fakta hukum tersebut, dan acara sosialisasi tersebut bubar begitu saja tanpa ada pegangan bagi Para Penggugat ;


7. Bahwa mendadak tanggal 27 April 2015, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat IX membawa ratusan personil polisi dari Polres Bekasi, puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja dari Tergugat VII, personil Kodim dan Koramil Bekasi dibantu tukangtukang bangunan masuk ke lapangan dan mulai memagar lahan yang diusahai Para Penggugat dengan mempergunakan tiang besi dan 4 (empat) susun kawat berduri, dan Para Penggugat mencoba mencegah pemaparan dimaksud karena hak-hak Para Penggugat belum dibebaskan oleh Tergugat I maupun Tergugat III, namun dengan arogansinya Tergugat IV mengatakan dilokasi pada intinya, sebagai berikut: a. Bahwa “Silahkan Para Penggugat menggugat ke pengadilan manapun, karena Para Penggugat tidak akan menang.” b. Bahwa Tergugat III telah mendapat ijin dari Tergugat V; c. Bahwa Tergugat III telah mendapat ijin dari Tergugat VI; d. Bahwa Tergugat III telah mendapat ijin dari Tergugat VII; e. Bahwa Tergugat III telah mendapat mandat dari Tergugat I untuk mengambil lahan yang diusahai Para Penggugat tersebut; namun pada kenyataannya Tergugat IV tidak dapat menunjukan ijinijin dan mandat yang dikatakannya, dan menimbulkan pertanyaan ada apa antara Tergugat I dengan Tergugat III sehingga timbul istilah mandat? Karena setahu Para Penggugat, Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Negara dan bagaimana dasar hukumnya memberikan mandat kepada perusahaan swasta, dan yang lebih menyakitkan Para Penggugat, tergugat IV telah memvonis kelumpuhan hukum yang akan dialami Para Penggugat di negara ini dengan mengatakan Para Penggugat tidak akan menang walau ke pengadilan manapun, dan tampak jelas Tergugat IV telah menyepelekan lembaga peradilan di negara ini; 8. Bahwa dilain pihak, Tergugat II menyatakan pemagaran tersebut adalah kewenangan Tergugat I dan mempersilahkan Para Penggugat untuk mengambil ganti rugi pada Tergugat IX dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.000,-/m2, ada kepentingan apa Tergugat I dengan Tergugat

IX

telah

memutuskan

harga

ganti

rugi

demikian?

Sedangkan harga ganti rugi belum pernah disosialisasikan kepada Para

Penggugat

dan

belum

pernah

ada

kesepakatan,

dan

menimbulkan kecurigaan bagi Para Penggugat kepentingan apa Tergugat VIII hadir di lapangan dan menyaksikan lahan Para


Penggugat dipagar tanpa ada pernyataan maupun komentar dari Tergugat XIII, yang seharusnya dapat mengayomi rakyatnya dan juga Tergugat II selaku pegawai pada Tergugat I pada saat diwawancarai di lapangan, mengatakan tidak mengetahui persis apa yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat III atas lahan yang diusahai Para Penggugat seluas ± 8 Ha tersebut; 9. Bahwa sedikitpun tidak ada niat Para Penggugat untuk menghambat kemajuan Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, tetapi sewajarnya Tergugat I dan Tergugat III secara manusiawi memperhitungkan keberadaan dan hak-hak para Penggugat diatas lahan tersebut; 10. Bahwa pada saat dilakukan pemagaran dimaksud, telah timbul banyak pertanyaan bagi Para Penggugat dan warga Desa Muara Bakti, yang mengklaim lahan yang diusahai Para Penggugat tersebut adalah Tergugat I kenapa yang melakukan pemagaran Tergugat III?; 11. Bahwa setelah dilakukan pemagaran sekeliling ± 8 Ha, maka beberapa bagian lahan yang diusahai termasuk tanaman dan usaha Para

Penggugat

telah

dirusak

oleh

Tergugat

I

dengan

mempergunakan alat-alat berat, adapun lahan-lahan dan tanaman yang telah dirusak adalah sebagai berikut: a. Lahan dan tanaman milik Penggugat XI; b. Lahan dan tanaman milik Penggugat XIV; c. Lahan dan tanaman milik Penggugat VI; 12. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan occupasi atas lahan yang diusahai Para Penggugat tanpa kesepakatan ganti rugi, demikian halnya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang dikatakan Tergugat IV telah mengeluarkan ijin atas lokasi lahan yang telah diusahai Para Penggugat sejak tahun 1984, serta keberadaan Tergugat VIII yang hadir dilapangan tanpa kepentingan yang jelas dan Tergugat IX yang telah memegang dana ganti rugi yang belum disepakati bersama, sudah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan moril, yaitu: a. Kerugian Materiil -

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat I seluas 3.170 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.585.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);


-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat II seluas 3.500 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat III seluas 3.375 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.687.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat IV seluas 4.123 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.585.000.000,- (dua milyar enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat V seluas 10.069 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 5.034.500.000,(lima milyar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat VI seluas 2.200 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat VII seluas 2.112 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.056.000.000,- (satu milyar lima puluh enam juta rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat VIII seluas 2.052 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat IX seluas 1.140 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat X seluas 1.155 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 577.500.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XI seluas 2.480 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XII seluas 2.309 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.154.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta rupiah) ;

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XIII seluas 2.217 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.108.500.000,- (satu milyar seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);


-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XIV seluas 1.800 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ditambah tanaman singkong, sayur buncis dan 2 (dua) batang pohon nangka yang telah dirusak Tergugat III senilai Rp. 20.000.000,- maka berjumlah Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

-

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XV seluas 16.825 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 8.412.500.000,(delapan milyar empat ratur dua belas juta lima ratus ribu rupiah) – Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XVI seluas

12.593m2

x

Rp.500.000,-/m2

sebesar

Rp.

6.296.500.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tanaman singkong, pisang, pepaya yang telah dirusak Tergugat III senilai Rp.15.000.000,maka berjumlah Rp. 6.311.500.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ; -

Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XVII seluas 1.805 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 902.500.000,(sembilan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah); Yang harus dibayar Para Tergugat sekaligus dan tunai

secara tanggung renteng seketika setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijde) melalui Pengadilan Negeri Bekasi untuk diserahkan kepada Para Penggugat; b. Kerugian Moril : Bahwa dengan dipagarnya lokasi lahan yang diusahai Para Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1984 dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat III atau yang mendapat hak daripadanya, rumah tangga Para Penggugat menjadi stress, sakit fisik, kebingungan akibat mengharapkan hasil dari usaha di atas lahan tersebut menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Lebaran 2015, sering terjadi ribut dalam rumah tangga dan selalu was-was, ketakutan dan trauma dengan kehadiran ratusan personil polisi dan polisi pamong praja dibantu aparat Kodim dan Koramil pada tanggal 27-29 April 2015, tanggal 4-5 Mei 2015 dan tanggal 17-18 Mei 2015, sebenarnya hal tersebut tidak ternilai dengan materi, tetapi untuk mempermudahKetua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Majelis Hakim memutus nantinya, maka tidaklah


berlebihan apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per masing-masing Para Penggugat sehingga berjumlah Rp.17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah), yang harus dibayar Para Tergugat sekaligus dan tunai secara tanggung renteng seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) melalui Pengadilan Negeri Bekasi untuk diserahkan kepada Para Penggugat; 13. Bahwa Para Penggugat meragukan itikad baik Tergugat I dan Tergugat III atau yang mendapat hak daripadanya untuk tetap melakukan tindakan occupasi atas lahan yang diusahai Para Penggugat dan melakukan pengrusakan berlanjut atas tanamtanaman milik Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Majelis Hakim menerbitkan tindakan provisi dalam perkara a quo dan meletakan sita jaminan atas lahan seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai posita point 1. gugatan Para Penggugat, hingga perkara a quo berkekuatan hukum tetap; 14. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit voorrad bij voorbar); 15. Bahwa diragukan itikad Tergugat II dan Tergugat IV atau yang mendapat hak daripadanya untuk menghindari isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde), maka sangatlah beralasan menurut hukum agar diletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II dan Tergugat III yang letak dan alamatnya diajukan kemudian; 16. Bahwa Para Penggugat juga meragukan itikad Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap

keterlambatan melaksanakan

isi

putusan

yang

telah

berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde); 17. Bahwa dengan

terbuktinya

Para Tergugat

telah melakukan

perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka


sah menurut hukum Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul; Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: A. Dalam Provisi 1.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan diatas lokasi lahan seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagaimana posita point 1, gugatan Para Penggugat, hingga perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

2.

Meletakan sita jaminan ( conversatoir beslaag ) atas lokasi lahan seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagaimana posita point 1 gugatan Para Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara Primair 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang dijalankan; 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; 4. Menyatakan Cacat Hukum dan Gugur Demi Hukum segala bentuk ijin-ijin yang diterbitkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap lokasi lahan yang diusahai Para Penggugat seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 005 RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagaimana posita point 1 gugatan Para Penggugat; 5. Menyatakan Cacat Hukum dan Gugur Demi Hukum segala bentuk mandat yang diterbitkan Tergugat I atau yang mendapat hak daripadanya kepada Tergugat III atau yang mendapat hak daripadanya atas lokasi lahan yang diusahai


Para Penggugat seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 005 RW. 003 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagaimana posita point 1 gugatan Para Penggugat; 6. Menyatakan Cacat Hukum dan Gugur Demi Hukum segala bentuk kerjasama ataupun pengalihan antara Tergugat I atau yang mendapat hak daripadanya dengan Tergugat III atau yang mendapat hak daripadanya atas lokasi lahan yang diusahai Para Penggugat seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 005/003 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagaimana posita point 1 gugatan Para Penggugat; 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Para Penggugat, sebagai berikut: - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat I seluas 3.170 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.585.000.000,(satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat II seluas 3.500 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.700.000.000,(satu milyar tujuh ratus juta rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat III seluas 3.375 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.687.500.000,(satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat IV seluas 4.123 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.585.000.000,(dua milyar enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat V seluas 10.069

m2

x

Rp.500.000,-/m2

sebesar

Rp.

5.034.500.000,- (lima milyar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat VI seluas 2.200 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat VII seluas 2.112 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.056.000.000,(satu milyar lima puluh enam juta rupiah);


- Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat VIII seluas 2.052 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.026.000.000,(satu milyar dua puluh enam juta rupiah) ; - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat IX seluas 1.140 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 570.000.000,(lima ratus tujuh puluh juta rupiah) - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat X seluas 1.155 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 577.500.000,(lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XI seluas 2.480 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.240.000.000,(satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XII seluas 2.309 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.154.000.000,(satu milyar seratus lima puluh empat juta rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XIII seluas 2.217 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 1.108.500.000,(satu milyar seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XIV seluas 1.800 m2 x Rp.500.000,-/m2 sebesar Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ditambah tanaman singkong, sayur buncis dan 2 (dua) batang pohon nangka yang telah dirusak Tergugat III senilai Rp. 20.000.000,- maka berjumlah Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XV seluas 16.825

m2

x

Rp.500.000,-/m2

sebesar

Rp.

8.412.500.000,- (delapan milyar empat ratur dua belas juta lima ratus ribu rupiah); - Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XVI seluas 12.593m2

x

Rp.500.000,-/m2

sebesar

Rp.

6.296.500.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tanaman singkong, pisang, pepaya yang telah dirusak Tergugat III senilai

Rp.15.000.000,-

maka

berjumlah

Rp.

6.311.500.000,- (enam milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);


- Harga ganti rugi tanah yang diusahai Penggugat XVII seluas 1.805

m2

x Rp.500.000,-/m2

sebesar

Rp.

902.500.000,- (sembilan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah); 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moriil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) melalui Pengadilan Negeri Bekasi untuk diserahkan kepada Para Penggugat; 9. Menyatakan

putusan

dapat

dijalankan

terlebih

dahulu

meskipun ada banding dan verzet (uit voorbaar bij voorrad); 10. Menghukum

Para

Tergugat

membayar

uang

paksa

(dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari untuk keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde); 11. Membebankan biaya perkara yang timbul terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng ; Secundair Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ); Bahwa Para Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu : 1. Bahwa pada halaman 2 disebut sebagai Tergugat II bernama Budi Prasetyo alamat Jl. Ir. Juanda No. 124 D Bekasi, perbaikannya adalah : Nama sebenarnya Budi Satrio, alamat kantornya Jalan Lurah Kawi Jatiluhur, Purwakarta di Perum Jasa Tirta II Jawa Barat ; 2. Bahwa penyempurnaan gugatan pada halaman 4 huruf

-N yaitu

Penggugat XIV adalah I.G.N Polio Haryoko tertulis menguasahai seluas 1.800 M2, maka dirubah yang sebenarnya adalah menguasai luas 12.593 M2. ; 3. Bahwa demikian juga pada halaman 4 butir p (Penggugat XIV bernama Sabaruddin) tertulis menguasai seluas 12.593 M2, maka yang sebenarnya yang dikuasai adalah luas 1.800 M2.


Menimbang,

bahwa

setelah

melakukan

perubahan

gugatannya tersebut selanjutnya isinya tetap dipertahankan

atas oleh

Penggugat; Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebutTergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Sebelum menanggapi surat gugatan dari Penggugat dalam Pokok Perkara, Tergugat I dengan ini hendak menyampaikan Eksepsi sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelli) Bahwa Gugatan kabur (obscuur) merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil yang berakibat gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 1.1

Tidak Jelas Dasar Hukum dan Dasar Fakta Dalil Gugatan

Bahwa Posita (fundamentum petendi) harus menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (fetelijke grond) untuk memenuhi syarat formil sehingga gugatan tidak dapat dianggap tidak jelas atau kabur; Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan moril.; Bahwa Penggugat tidak menguraikan kerugian secara nyata yang dialami oleh Para Penggugat. Bahwa kerugian materiil yang didalilkan Para Penggugattidak didukung atas suatu fakta-fakta yang sah dan meyakinkan; Bahwa apabila Para Penggugatmendalilkan suatu kerugian materiil sebesar 500.000/M2, maka sudah sewajarnya Para Penggugatmenunjukkan suatu pedoman yang jelas dan nyata yang dapat dijadikan ukuran untuk menguraikan adanya suatu kerugian materiil; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:


“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut "; 1.2

GugatanTidak Sistematis dan Saling Bertentangan

Bahwa Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis. Bahwa hal tersebut sangat membingungkan. Bahwa obyek sengketa manakah yang dikualifisir oleh Para Penggugatyang menjadi pokok sengketa ?; Bahwa tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya suatu hak sebagai dasar tuntutan mengakibatkan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (obscuur) karena dalil tersebut tidak menjelaskan adanya suatu kepentingan hak serta korelasi hukum antaraPara Penggugatdengan obyek yang di sengketakan; Bahwa Para Penggugattidak menguraikan asal muasal lahan dan kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa secara jelas dan disertai suatu alat bukti yuridis yang sah; Bahwa Para Penggugatmempersoalkan ijin-ijin dan mandat, namun tidak secara jelas menguraikan iijin-ijin dan mandat yang seperti apa dimaksud oleh Para Penggugat; Bahwa

Para Penggugathanya

menduga-duga

dan

tidak

berdasarkan pada fakta yang menunjukkan atas ijin-inin atau mandate yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur); Bahwa Para Penggugatdalam surat gugatannya menunjukkan ketidak-konsistenan dalam mendalilkan suatu fakta yang menjadi latar belakang permasalahan yang di tuangkan di dalam gugatan, serta korelasi hukum antara fakta-fakta yang didalilkan,

menimbulkan

kerancuan

dalam

isi

gugatan

sehingga timbul pertanyaan, apa permasalahan sesungguhnya yang

menjadi

dasar

gugatan

Penggugat,

mengenai

pembatalan atas ijin-ijin yang cacat hukumkah atau mengenai tuntutan atas kepemilikan hak;


Bahwa ketidak-jelasan mengenai dasar gugatan tersebut mengakibatkan tidak jelas siapa yang telah melakukan kesalahan, terhadap siapa Para Penggugatmembebankan kesalahan tersebut, kesalahan apa yang telah menimbulkan kerugian Para Penggugat, berapa kerugian yang di derita, karena dasar Gugatan Penggugatkabur (obscuur); 1.3

Tentang Samenvoeging Yang Dilarang

Pada dasarnya baik dalam HIR/RBG maupun Rv tidak ada mengatur

dibolehkannya

penggabungan

perkara.

Penggabungan gugatan dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusanputusan yang saling bertentangan, sepanjang antara satu gugatan dengan gugatan lainnya terhadapat hubungan erat (innerlijke samenhaangen) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 880 K/Sip/1970. Akan tetapi, dalam surat gugatan yang diajukan Para Penggugat, dengan terang dan nyata Para Penggugattelah melakukan penggabungan gugatan yang dilarang, sebagaimana Tergugat I uraikan sebagai berikut: Bahwa

Para

Penggugatyang

jelas-jelas

mempunyai

kepentingan berbeda ternyata bergabung menjadi satu dalam surat gugatan; Bahwa kepentingan yang berbeda tidak dapat diajukan dalam satu surat gugatan. Bahwa yang demikian ini sangat kacau, oleh karena tidak menuruti ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku; Bahwa hal tersebut diatas tidak dibenarkan, sebab menurut ketentuan hukum bila kepentingan antara Para Penggugattidak sama (berbeda), maka tidak boleh digabungkan menjadi satu atau

dengan

(Penggugat

I

kata s/d

lain

baik

Penggugat

masing-masing XVII)

harus

Penggugat mengajukan

gugatannya sacara terpisah (sendiri-sendiri), karena objek yang digugat berbeda walaupun berada dalam satu hamparan;


Bahwa Para Penggugatyang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang sebenarnya merupakan subyek-subyek hukum yang berdiri sendiri-sendiri,

sama

sekali

tidak

merupakan

kesatuan,

misalnya : kesatuan berupa perkumpulan, badan hukum ataupun koperasi; Bahwa

kepentinganPara

Penggugatmasing-masing

adalah

berbeda dan Para Penggugat tidak ternyata dapat bergabung menjadi satu berdasar kepentingannya itu; Bahwa Para Penggugat(yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang itu juga tidak pernahmempunyai hubungan hukum dalam satu kesatuan, jika hubungan hukum itu dianggap ada, -quod non-, maka paling-paling hubungan hukum itu dengan masing-masing Penggugat sendiri-sendiri, tidak dengan 17 (tujuh belas) Penggugat tersebut dalam bentuk kesatuan secara bersamasama; Bahwa gugatan Para Penggugat mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi digabung menjadi satu dalam hukum acara

disebut

“Samen

voeging”

atau

“cumulative

van

rechtvordeingen”. Incasu baik “samenvoeging” atau “cumulative van rechtvorderingen” yang subyektif maupun yang obyektif; Bahwa berdasarkan ajaran-ajaran hukum dan ilmu hukum yang dianut dalam peradilan perdata di Indonesia, maka “samen voeging” atau “cumulative van rechtvorderingen” atau setidaktidaknya antara yang satu dengan yang lain, incasu PenggugatPenggugatnya dan / atau Tergugat-tergugatnya dan / atau obyek-obyek gugatannya mempunyai suatu conexsiteit yang sedemikian rupa hingga tak terpisahkan (baca untuk persoalan ini buku yang disusun oleh Prof.C.V.Star Busmaan dengan judul “Hoofdstukken van burgerlijk Rechtvorderingen”); Bahwa untuk hal ini dapat dibaca pendapat Prof. R. Subekti, S.H.Guru besar dalam ilmu hukum Perdata yang menulis dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” – Cetakan pertama 1977, terbitan badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - halaman 74 yang berbunyi demikian :


“Apabila ada sekian banyak Penggugat - Penggugat secara bersama-sama dalam surat gugat, untuk utang-utang masingmasing, hal itu tidak diperkenankan. Kumulasi semacam itu tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, oleh karena perkaraperkara tersebut tidak mempunyai koneksitas yang satu dengan yang lainnya. Perkara-perkara itu masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing harus diajukkan secara tersendiri pula. Lain halnya dengan suatu warisan yang diperebutkan oleh karena yang diperebutkan oleh sekian banyak ahli waris, Hal itu diperkenankan oleh karena yang diperebutkan mereka adalah suatu warisan.”;

Bahwa selain itu, juga boleh dibaca tulisan dari Prof. DR. Sudikno Merokusumo, S.H. - Guru Besar dalam Ilmu Hukum Perdata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” – Cetakan pertama 1977, penerbit Liberty Yogyakarta – halaman 40 yang berbunyi demikian : “sekalipun tidak ada ketentuan tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pelbagai Tergugat haruslah ada hubungannya yang erat, harus ada koneksitas yang satu dengan yang lainnya. Perkara-perkara itu masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing harus digugat secara tersendiri pula.”;

Bahwa menurut Yuspirendensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Agustus 1976 yang juga melarang adanya kumulasi (penggabungan) gugatangugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain ; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berbunyi sebagai berikut : “Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang

sawah-sawah

itu

;

kumulasi

(penggabungan)

gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan.”; Bahwadari

penjelasan-penjelasan

seperti

tersebut

diatas,maka

kumulasi (penggabungan gugatan tidak diperkenankan, karena kepentingan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang


lain adalah berbeda-beda dan juga masing masing Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XVII) mempunyai kepentingan yang berlainan terhadap Para Penggugat; dan oleh karenanya, maka dalil gugatan harus dinyatakan Ditolak, sebab tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; 2.

Kedudukan Hukum Penggugat Bukanlah Orang yang Berhak Dalam Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi In Persona); Bahwa Para Penggugattidak mencantumkan identitas yang jelas dalam gugatannya. Sehingga tidak diketahui secara nyata hubungan hukum antara Para Penggugatdengan obyek gugatan tanah seluas ± 8Ha yang terletak di RT.05 RW. 03 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi; Bahwa lagipula, dalam penyebutan identitas Para Penggugatdalam gugatannya,

tidak

secara

tegas

menunjukkan

kapasitas

ParaPenggugatyang berhubungan dengan obyek gugatan aquo, sehingga tidak ada kepastian hukum kapasitas Para Penggugatmengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal mana dengan terang dan nyata gugatan aquo sudah mengandung cacat formil suatu gugatan; Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk itu, yaitu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona (salah orang yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara yang disengketakan), maka sudah sepatutnya gugatan –aquo- dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM PROVISI Bahwa permohonan Provisi Para Penggugatsangatlah tidak beralasan dan tidak didasarkan adanya suatu hubungan hukum yang sah antara Para Penggugat dengan obyek gugatan aquo. Tergugat I keberatan dengan Provisi Para Penggugatdengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Para Penggugatdalam tuntutan provisi meminta untuk Tergugat I dan Tergugat II atau yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan diatas lokasi yang merupakan obyek gugatan aquo sangat tidak beralasan; 2. Bahwa obyek gugatan aquo merupakan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Tergugat I sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Bahwa apabila Tergugat I menghentikan kegiatan di lokasi obyek gugatan aquo,


maka perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi Sumber Daya Air khususnya saluran pembuang Cikarang Bekasi Laut yang merupakan bagian terintegrasi dari obyek gugatan aquo; 3. Bahwa secara nyata-nyata permohonan provisi Para Penggugattelah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010;

Berdasarkan keberatan Tergugat I terhadap permohonan Provisi Para Penggugat, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Provisi untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi adalah satu kesatuan dengandalil-dalildalam Pokok Perkara ini dan Tergugat I dengan

ini

gugatannya

menolak kecuali

seluruh untuk

dalil

Para

hal-hal

yang

Penggugatdalam diakui

secara

surat tegas

kebenarannya oleh Tergugat I.; 1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1 – 4 tersebut karena fakta yang diungkapkan tersebut telah didalilkan tanpa dasar yang sah sehingga menimbulkan kekaburan (obscuur), karena untuk mengetahui kebenarannya perlu suatu suatu bukti otentik maupun saksisaksi dalam pembuktiannya. Bahwa adapun alasan-alasan Kami adalah sebagai berikut: 1.1.

Bahwa Perum Jasa Tirta II, Perusahaan Tergugat I dahulu dikenal Perum Otorita Jatiluhur adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum “Otorita Djatiluhur” jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum “Otorita Djatiluhur” jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) “Otorita Jatiluhur” jo Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II jo Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010

tentang Perusahaan

Umum (Perum) Jasa Tirta II, yang bergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air; 1.2.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melanjutkan penugasan kepada Tergugat I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab


dalam pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi sebagian wilayah Sungai Cidanau, Ciliman, Ciujung, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum. Sebagian wilayah sungai meliputi beberapa Daerah Aliran Sungai

yang

Cikarang,

mencakup

Sungai

Cijambe,

Bekasi,

Cisadang,

Cikeas,

Cileungsi,

Cikarang-Bekasi-Laut,

Cilemahabang, Citarum, Citarik, Ciharus, Ciharuman, Cirasea, Cipamokolan, Cijalupang,

Cidurian, Ciwideuy,

Cikapundung, Cibeureum,

Citepus,

Cimahi,

Cisangkuy,

Cikangkawung,

Ciminyak, Cijeruk, Cilanang, Cijambu, Cihea, Cibodas, Cisokan, Cibalagung, Cikundul, Cibadak, Cilalawi, Cisomang, Cileuleuy, Cimeta, Cibeet, Cikao, Cisubah, Ciherang, Cibeber, Citaraje, Cijure, Cigangsa, Cikaranggelam, Cilamaya, Cijengkol, Lamaya, Cikeruh, Cilandak, Ciasem, Cibarubus, Cimuja, Cinangka, Cikamiri, Cibolang,

Cihujung,

Citapen,

Cijengkol

Asem,

Cipunagara,

Cipabelah, Cicenang, Cileat, Cikembang, Cineramas, Cijere, Cijurey, Cikandung, Cilamatan, Cigadung, Cilalanang, Cipancuh, Cibinuang, dan anak anak sungainya, beserta prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada Tergugat I; 1.3.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melimpahkan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya air wilayah sungai, meliputi: a. Pelayanan dan penjaminan ketersediaan air untuk memenuhi kepentingan pengusahaan sumber daya air dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; b. Pemanfaatan sumber daya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Air

(PLTA),

dan

pemenuhan kebutuhan pengusahaan lainnya, dan c. Pemberian bantuan dalam rangka penerbitan pertimbangan (rekomendasi)

pemberian

ijin

oleh

Pemerintah

atas

penggunaan dan pengusahaan sumber daya air; 1.4.

Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, meliputi:


a. mengoperasikan dan memelihara prasarana Sumber Daya Air yang meliputi upaya pengaturan air termasuk pembuangan airnya dan pengaturan kegiatan membuka dan menutup pintu air, bangunan prasarana Sumber Daya Air, melaksanakan kalibrasi

alat

pengukur

debit/pintu

air/bangunan,

mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi; b. mengoperasikan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur yang meliputi bangunan utama,

saluran

induk/primer,

saluran

pembuangannya,

bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; c. mengoperasikan jaringan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur yang meliputi saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; d. memelihara sumber air yang meliputi upaya menjaga dan mengamankan

sumber

air

untuk

mempertahankan

kelestariannya; e. melakukan pemeliharaan saluran irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur; f.

melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit, evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab Perusahaan;

g. menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada pengguna Sumber Daya Air, masyarakat, dan Pengelola Sumber Daya Air; h. membantu pemerintah dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan; i.

penggelontoran dalam rangka pemeliharaan sungai, dan

j.

memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat;

1.5.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Tergugat V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dahulu Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

39/KPTS/1994

tentang

Penetepan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan / Milik


Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur jo. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 375/KPTS/1993 tentang Pedoman Adminitrasi Barang Kekayaan /Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur, telah memberikan kewenangan kepada Tergugat I

untuk

melakukan

pengeloaan

Kekayaan/Barang

Milik

TergugatTergugat I, termasuk diantaranya tanah seluas ± 8Ha yang terletak di RT.05 RW. 03 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dalam gugatan aquo; 1.6.

Bahwa obyek gugatan aquo tanah seluas ± 8Ha yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

merupakan

Barang

Milik

Negara

yang

diperoleh

berdasarkan Pembebasan Tanah Saluran C.B.L. Dari Kali Bekasi – Laut Daerah Kontrak II B (Bekasi Utara) pada tahun 1979 oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Perum Otorita Jatiluhur Direktorat Pengairan; 1.7.

Bahwa Doktrin HukumdariAhli Hukum Prof. Budi Harsono, S.H. di dalam Bukunya “Hukum Agraria Indonesia (Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah)”, Penerbit Djambatan, Jakarta, cetakan kedelapan, tahun 1988 halaman 843-847,yang menyatakan bahwa:

“Barang tidak bergerak milik Negara (Tanah Negara) dianggap ada di bawah penguasaan Instansi Pemerintah/Departemen/ BUMN, yang menurut anggaran belanjanya membiayai pemeliharaannya”; “… Pada dasarnyatiap bidang Tanah Negara sudah dianggap masuk

di

dalam

lingkungan

penguasaan

Instansi

Departemen/BUMN, sekalipun kenyataannya tanah itu tidak terlihat bekas perbuatan menguasai (beheersdaad)”; 1.8.

Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti tanpa bukti otentik dan sah, maka dalil-dalil Para Penggugattersebut tidak berdasar dan mengandung kekaburan (obscuur) dan oleh karena itu peristiwa-peristiwa yang diterangkannya tidak dapat diakui kebenarannya;

1.9.

Bahwa dengan tidak terbuktinya ada hubungan hukum yang membuktikan adanya kepemilikan Para Penggugatterhadap tanah a quo, maka menjelaskan dalil-dalil Para Penggugatdalam


positanya angka 1-4 terbukti tidak berdasar dan beralasan dan untuk itu dalil-dalil tersebut haruslah di tolak; 1.10.

Bahwa karena Para Penggugattidak mampu untuk membuktikan adanya hubungan hukum atas kepemilikannya terhadap tanah a quo, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk

menolak

menyatakan

gugatan

gugatan

Para tidak

Penggugatatau dapat

di

setidaknya

terima

(niet

ontvankelijkverklaard); 2. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya angka 5 – 7 dengan alasan kesalahan Tergugat I yang didalilkan tersebut tidak berdasar dan sangat dipaksakan. Adapun alasan-alasan penolakan Kami berdasarkan alasan-alasan dibawah ini; 2.1.

Bahwa Tergugat I sebagai Badan Usaha Milik Negara sudah selayaknya untuk selalu taat terhadap Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Disamping itu Tergugat I senantiasa melaksanakan ketentuan asas-asas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Government);

2.2.

Bahwa

Tergugat

I

telah

melakukan

upaya-upaya

dengan

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa berkoordinasi dengan instansi-instasi terkait sesuai dengan kewenangannya; Bahwa dalam melakukan penguasaan kembali Tanah Milik Negara seluas 8 Ha yang merupakan obyek gugatan aquo, Tergugat I telah memberikan waktu yang cukup kepada Para Penggugat; Bahwa

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

telah

mengatur dan masing-masing tugas dan kewenangan instansiintasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan

dan

ketertiban

masyarakat,

penegakan

hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman,


dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat; Bahwa sudah sewajarnya Tergugat I memohon bantuan kepada aparat penegak hukum dan instansi-instansi pemerintah sesuai kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan penguasaan tanah Milik Negara yang diserahoperasikan kepada Tergugat I; 2.3.

Bahwa Tergugat I telah menyampaikan sosialisasi berdasarkan undangan dari Tergugat IX bertempat di balai Desa Muara Bakti dengan dihadiri oleh Para Penggugat ; Dalam sosialisasi telah disampaikan secara jelas dan telah diketahui oleh Para Penggugat bahwa pada obyek gugatan aquo akan dilakukan pengosongan lahan; Bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut terlaksana dengan lancar, dialogis dan saling menghargai. Para Penggugat pun mengakui lahan yang digunakan oleh Para Penggugat merupakan Barang Milik Negara yang diserahoperasikan kepada Tergugat I. Para Penggugat bersedia dengan sukarela untuk menyerahkan lahan yang dikuasai apabila Tergugat I dan atau Pemerintah Republik Indonesia bermaksud memanfaatkan tanah yang menjadi obyek gugatan aquo;

2.4.

Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak

berdasar dan mengandung

kekaburan (obscuur) dan oleh karena itu peristiwa-peristiwa yang diterangkannya tidak dapat diakui kebenarannya; 2.5.

Bahwa alasan kesalahan Tergugat I yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 5-7 tersebut tidak berdasar dan sangat dipaksakan dan untuk itu dalil-dalil tersebut haruslah di tolak;

2.6.

Bahwa karena Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan adanya alasan kesalahan Tergugat I dalam gugatana quo, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (niet ontvankelijkverklaard);

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Kami sampaikan tersebut diatas, Kami menolak dalil-dalil Penggugat8 – 17 karena dalil tersebut telah didalilkan tanpa dasar yang sah;


Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk memeriksa dan memberi pertimbangan atas Jawaban Tergugat I dan memberi putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1.

Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat I tepat dan beralasan;

2.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ;

DALAM PROVISI 1. Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

2.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Para

Penggugat

tersebutTergugat III juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: A.

DALAM EKSEPSI I.

Eksepsi Kompetensi Absolut Salah satu objek yang disengketakan dalam perkara aquo adalah ijin – ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII terkait lahan tersebut; Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah pejabat tata usaha negara sehingga jikapun ada ijin – ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII maka ijin – ijin tersebut adalah berbentuk keputusan tata usaha negara;


Keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan atau digugurkan jika keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan hukum; Berdasarkan Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peradilan TUN”), sengketa tata usaha negara hanya dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara; Pasal 4 UU Peradilan TUN berbunyi : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”; II. Gugatan A Quo Salah Karena Menarik PT. Cikarang Listrindo Sebagai Tergugat III Dalam Perkara A Quo (Error In Persona); 1.

Bahwa inti dari gugatan aquo adalah gugatan permintaan ganti rugi atas penguasaan kembali atau penggusuran tanah seluas ± 8 Hektar yang terletak di hamparan RT. 05, RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi (“Tanah Muara Bakti”) yang diusahakan oleh Para Penggugat karena saat ini lahan tersebut kembali dikuasai oleh pemegang haknya yaitu Tergugat I;

2.

Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah perbuatan menguasai kembali lahan tanpa terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat yang menguasai Tanah Muara Bakti tersebut sejak lama;

3.

Quod

non

perbuatan

tersebut

adalah

melawan

hukum

sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat telah salah menyusun gugatan aquo dengan menarik Tergugat III dalam perkara aquo karena Tergugat III bukan pemilik Tanah Muara Bakti yang menjadi objek sengketa aquo; 4.

Walaupun gugatan aquomendalilkan bahwa Tergugat IIIterkait karena memasang pagar di sekeliling Tanah Muara Bakti (lahan sengketa), namun dalil tersebut tidak dapat menyebabkan Tergugat III dimintakan pertanggungjawaban atas penguasaan kembali Tanah Muara Bakti (lahan sengketa) karena lahan tersebut adalah hak Tergugat I sehingga yang berhak melakukan pemagaran adalah Tergugat I dan quod non pemagaran


dilakukan oleh Tergugat III maka pemagaran tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai kuasa atau bertindak atas nama Tergugat I atau setidaknya atas seizin dari Tergugat I karena jika tidak maka Tergugat III juga melanggar hak Tergugat I.; 5.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan telah salah karena menarik Tergugat III dalam perkara aquosehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard);

III.

Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) 1. Ketidakjelasan

Karena

Gugatan

Aquo

Tidak

Menjelaskan Letak dan Batas – Batas Objek Sengekta Bahwa di dalam gugatan aquo, Para Penggugathanya menyatakan mengusahai tanah yang terletak di hamparan RT. 05, RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, Kabupaten

Bekasi,

namun

Para

Penggugat

tidak

menjelaskan secara rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang diusahai oleh Para Penggugat ; Bahwa dalam gugatan aquo, Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menguasai lahan sejak

tahun

1980,

namun

Para

Penggugat

tidak

menerangkan atau mendalilkan dasar hak Para Penggugat baik dalam penguasaan lahan (Tanah Muara Bakti) maupun dalam permintaan ganti rugi, sehingga hal ini akan menyulitkan proses persidangan perkara aquo khususnya pada saat pembuktian; Dalam gugatan aquo, Para Penggugat mendalilkan secara terpisah atas masing – masing lahan yang dikuasai oleh masing – masing Penggugat seperti Penggugat I seluas 3.170 M2, Penggugat II seluas 3.500 M2, Penggugat III seluas 3.375 M2, dan lain sebagainya sehingga seharusnya dalam dalil gugatan aquo masing – masing lahan yang dikuasainya dijelaskan mengenai letak dan batas – batas masing – masing lahan ; Karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan mengenai letak dan batas-batas tanah tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI


No. 1149/K/SIP/1975 tertanggal 17 April 1985, maka Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard); 2. Ketidakjelasan

Karena

Gugatan

AquoTidak

Menyebutkan Objek Sengketa Ijin Dengan Jelas Bahwa dalam petitum gugatan aquo, Para Penggugat memohon agar pengadilan “menyatakan cacat hukum dan gugur demi hukum segala bentuk ijin – ijin yang diterbitkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap lokasi lahan yang diusahai Para Penggugat seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 05, RW 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan

Kabupaten

Bekasi

dengan

batas

–

batas

sebagaimana posita point. 1 gugatan Para Penggugat”; Bahwa dalam petitum Ke 4 Gugatan aquo, Para Penggugat hanya memohon agar ijin – ijin yang diterbitkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terkait lahan aquo dibatalkan, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik ijin – ijin mana saja yang dimohonkan untuk dibatalkan; Penyebutan ijin – ijin ini penting dalam permohonan petitum karena ijin yang dimohonkan juga menjadi objek sengketa perkara aquo. Jika ijin – ijin ini tidak disebutkan dalam petitum maka objek yang disengketakan menjadi tidak jelas; 3. Ketidakjelasan

Karena

Petitum

Yang

Dimohonkan

Dalam Gugatan AquoTidak Disertai Dasar Posita Bahwa walaupun di dalam permohonan petitum gugatan aquo

Para

Penggugat

memohon

agar

pengadilan

menggugurkan ijin sebagaimana petitum di atas, namun dalam

posita

gugatan

aquo,

Para

Penggugat

tidak

menjelaskan atau menguraikan alasan yang menjadi dasar permohonan petitum untuk menggugurkan ijin – ijin tersebut di atas; Ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam kedudukannya sebagai pejabat tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara;


Keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan atau digugurkan jika keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan hukum; Gugatan perkara aquo tidak menjelaskan pertentangan ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII kepada Tergugat III dengan peraturan perundang – undangan sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui alasan pembatalannya; B. DALAM POKOK PERKARA Tergugat IIIdengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam Jawaban ini; 1.

Bahwa dalam gugatan aquo, Para Penggugat secara jelas mengakui bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas Tanah Muara Bakti (lahan sengketa);

2.

Bahwa sosialisasi yang didalilkan oleh Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menunjukan bahwa lahan sengketa (Tanah Muara Bakti) adalah milik Tergugat I. Sosialisai tersebut dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II tentu dalam rangka mendapatkan haknya kembali yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat;

3.

Tidak benar ada ganti rugi sebesar Rp. 100.000/M2(seratus ribu per meter persegi) dari pihak lain kepada para penggarap; Selain itu istilah ganti rugi yang digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar secara hukum sebab Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggunakan lahan sengketa sehingga jika Tergugat I sebagai pemegang hak bermaksud menguasai

tanah

yang

menjadi

haknya

dengan

melepaskan

penguasaan tanah tersebut dari Para Penggugat, secara hukum Tergugat I tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat ; 4.

Bahwa

sosialisasi

yang

dilakukan

oleh

Tergugat

I

adalah

pemberitahuan dari Tergugat I agar pihak – pihak yang menguasai lahan

yang

haknya

dimiliki

oleh

Tergugat

I

untuk

segera

meninggalkan lahan tersebut;


Sosialisasi seperti ini tentu adalah tindakan Tergugat I yang sangat bijak karena dengan sosialisasi Para Penggugat dan pihak – pihak lain yang menguasai tanah hak Tergugat I bisa mempersiapkan diri untuk meninggalkan lahan yang dikuasainya dan kesempatan untuk mempersiapkan diri tersebut memberikan keuntungan kepada Para Penggugat dan pihak – pihak lain yang menguasai tanah hak Tergugat I.; Sosialisasi mengenai penguasaan kembali lahan sengketa (Tanah Muara Bakti) oleh Tergugat I secara hukum memang tidak memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengemukakan pendapatnya karena Para Penggugat memang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.; 5.

Bahwa setelah dilakukan sosialisasi ternyata terdapat pihak – pihak yang belum melepaskan penguasaannya atas lahan hak Tergugat I tersebut sehingga dilakukan upaya hukum ; Tidak benar bahwa petugas kepolisian yang datang ke lahan objek sengketa adalah diajak oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Tergugat IX ; Sesuai dengan Pasal 2 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berfungsi dalam

pemeliharaan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ; Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menentukan : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”; Sehingga datangnya kepolisian ke lahan objek sengketa adalah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah Tergugat I; 6.

Bahwa penguasaan kembali lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak – pihak lain termasuk Para Penggugat secara tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah secara hukum karena dalam rangka melaksanakan hak hukumnya;

7.

Dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat I menyediakan ganti rugi yang

dititipkan kepada

Tergugat IX

sesungguhnya secara hukum bukanlah ganti rugi sebagaimana


dimaksud Pasal 1243 KUHPerdata atau Pasal 1365 KUHPerdata. Dana tersebut adalah bentuk kompensasi karena telah bersedia bekerja sama dengan Tergugat I dalam rangka pengosongan lahan milik Tergugat I atau yang biasa dikenal sebagai uang kerohiman atau santunan; Pemberian dana tersebut secara hukum bukanlah menjadi kewajiban bagi pemilik hak atas tanah in cassu Tergugat I, sehingga tidak memerlukan tercapainya kesepakatan dengan pihak–pihak yang menguasai hak atas tanah; 8.

Bahwa seharusnya Para Penggugat berterima kasih kepada Tergugat I karena sampai dengan diajukannya perkara aquo tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Penggugat karena telah menguasai lahan Tergugat I tanpa hak sejak tahun 1984 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

9.

Berdasarkan bukti surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap lahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Tergugat V), Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/Kpts/1994 Tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Inventaris Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur (Tergugat I), Daftar Inventarisasi Barang eks Perum Otorita Jatiluhur per April 1992, dan bukti pembayaran ganti kerugian maka dapat disimpulkan bahwa Tanah Muara Bakti merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara di mana Kementerian Pekerjaan Umum (Tergugat V) memiliki hak utama untuk mendapatkan hak atas tanah di atas Tanah Muara Bakti yang saat ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta II (Tergugat I);

10.

Bahwa Tergugat IIIakan melakukan pemanfaatan lahan di wilayah sungai Cikarang Bekasi Laut (“CBL”) ; Pemanfaatan lahan tersebut berkaitandengan adanya rencana Tergugat III untuk membangun fasilitas dermaga dan pembongkaran batubara sebagai penunjang proyek pembangkit listrik tenaga uap milik Tergugat III di hamparan pinggir jalur sungai CBL ;

11.

Bahwa

atas

rencana

pembangunanfasilitas

dermaga

dan

pembongkaran batubara tersebut, Tergugat III telah melakukan permohonan-permohonan

kepada

Perum

Jasa

Tirta

II

dan

Kementerian PUPR melalui surat-surat sebagai berikut : a.

Surat

tertanggal

23

Januari

2013,

No.

048/Biasa/0113/HRD&Support Services, dari Tergugat III kepada


Direktur Pengelolaan Air Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, Perihal : Permohonan Ijin Pemanfaatan Lahan; b.

Surat

tertanggal

15

November

2013,

No.

976/Biasa/1113/HRD&Support Services, dari Tergugat III kepada Menteri Pekerjaan Umum, Perihal : Permohonan Ijin Pelaksanaan Kontruksi Dan Normalisasi Pada Sumber Air; c.

Surat

tertanggal

21

Agustus

2014,

No.

756/Biasa/0814/HRD&Support Services dari Tergugat III kepada Kepala Divisi Perum Jasa Tirta II, Perihal : Permohonan Ijin Sewa Lahan Sisi Timur Sungai CBL; d.

Surat

tertanggal

1

September

2014,

No.

804/Biasa/0914/HRD&Support Services, dari Tergugat III kepada Dirut Perum Jasa Tirta II, Perihal : Permohonan Ijin Sewa Lahan Sisi Timur Sungai CBL; e.

Surat

tertanggal

21

November

2014,

No.

1138/Biasa/1114/HRD&Support Servicesdari Tergugat III kepada Dirut Perum Jasa Tirta II, Perihal : Permohonan Pemagaran; 12.

Bahwa atas permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Tergugat III tersebut, Perum Jasa Tirta II melalui surat balasannya Surat Tertanggal 5 Februari 2013 No. 20/DPA/182/2013, Perihal : Permohonan Ijin Pemanfaatan Lahan menyatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui rencana pembangunan dermaga dan untuk selanjutnya Perum Jasa Tirta II bersama-sama dengan Tergugat III melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 11 September 2014. Pada peninjauan lapangan tersebut ditemukan bahwa diatas lahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II tersebut, terdapat kegiatan pengusahaan lahan dan penanaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai penggarap pada lahan tersebut ;

13.

Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II menyatakan bahwa “wilayah kerja Perum Jasa Tirta adalah sebagian wilayah sungai yang mencakup sungai Bekasi, Cikeas, Cileungsi Cikarang, Cijambe, Cisadang, CikarangBekasi-Laut, ..... dst”. Dengan demikian Tergugat Imerupakan Perum yang ditugaskan oleh Pemerintah (Tergugat V) dalam pengelolaan lahan yang berada di hamparan pinggir jalur sungai CBL;

14.

Bahwa atas rencana penggunaan lahan tersebut, Tergugat III melakukan kerjasama dengan Tergugat I dan sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut kemudian Tergugat III bersama-sama dengan


Tergugat I melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 11 September 2014. Pada peninjauan lapangan tersebut ditemukan bahwa diatas lahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II tersebut, terdapat

kegiatan

pengusahaan lahan

dan penanaman

yang

dilakukan oleh Para Penggugat yang mengaku sebagai penggarap pada lahan tersebut; 15.

Bahwa Para Penggugat yang mengaku sebagai penggarap atas lahan tersebut tidak pernah memberitahu maupun mengajukan permohonan apapun kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat V, sehingga kegiatan pengusahaan dan penanaman yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum apapun;

16.

Bahwa tidak benar ada bukti otentik terhadap hak Para Penggugat terhadap tanah Muara Bakti yang menjadi objek sengketa perkara aquo, sehingga permohonan Para Penggugat agar Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak berdasar;

17.

Bahwa karena gugatan aquo bukanlah gugatan agar Para Tergugat melakukan

sesuatu

namun

mengenai

pembayaran,

maka

permohonan dwangsom harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima(niet onvantkelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum; Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Para

Penggugat

tersebutTergugat IV juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut DALAM EKSEPSI


I. Eksepsi Kompetensi Absolut 1. Bahwa Salah satu objek yang disengketakan dalam perkara aquo adalah ijin – ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII terkait lahan tersebut; 2. Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah pejabat tata usaha negara sehingga quod non memang ada ijin – ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII terkait dengan tanah objek sengketa aquomaka ijin – ijin tersebut adalah berbentuk keputusan tata usaha negara; 3. Keputusan tata usaha negara hanya dapat dibatalkan atau digugurkan

jika

keputusan tata

usaha negara

tersebut

bertentangan dengan hukum; 4. Berdasarkan Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peradilan TUN”), sengketa tata usaha negara hanya dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara; Pasal 4 UU Peradilan TUN berbunyi : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”; 5. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 133 HIR, Pengadilan Negeri Bekasi harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara aquo; II.

Gugatan A Quo Salah Karena Menarik PT. Cikarang Listrindo Sebagai Tergugat III Dalam Perkara A Quo (Error In Persona); 1. Bahwa inti dari gugatan aquo adalah gugatan permintaan ganti rugi atas penguasaan kembali atau penggusuran tanah seluas ± 8 Hektar yang terletak di hamparan RT. 05, RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi (“Tanah Muara Bakti”) yang diusahakan oleh Para Penggugat karena saat ini lahan tersebut kembali dikuasai oleh pemegang haknya yaitu Tergugat I;


2. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah perbuatan menguasai kembali lahan tanpa terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat yang menguasai Tanah Muara Bakti tersebut sejak lama; 3. Quod non perbuatan tersebut adalah melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat telah salah menyusun gugatan aquo dengan menarik Tergugat IV dalam perkara aquo karena Tergugat IV bukan pemilik Tanah Muara Bakti yang menjadi objek sengketa aquo dan selain itu Tergugat IV pun tidak memiliki hak atau hubungan apapun terhadap Tanah Muara Bakti yang menjadi objek sengketa; 4. Dalam gugatan aquo, Para Penggugat menarik Tergugat IV karena didalilkan ikut “membawa ratusan polisi dari Kapolres Bekasi, puluhan personil satuan Polisi Pamong Praja dari Tergugat VII, personil KODIM dan KORAMIL Bekasi dibantu tukang bangunan masuk ke lapangan dan mulai memagar lahan yang diusahai Para Penggugat” sebagaimana dalil No. 7 Gugatan aquo; 5. Bahwa kapasitas keberadaan Tergugat IV terhadap tanah Muara Bakti terkait dengan kedudukan Tergugat IV sebagai pekerja Tergugat III.; 6. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat IV tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata; 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan telah salah karena menarik Tergugat IV dalam perkara aquosehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).;

1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Ketidakjelasan Karena Gugatan Aquo Tidak Menjelaskan Letak dan Batas – Batas Objek Sengekta. Bahwa di dalam gugatan aquo, Para Penggugathanya menyatakan mengusahai tanah yang terletak di hamparan RT. 05, RW. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang diusahai oleh Para Penggugat; Bahwa

dalam

gugatan

aquo,

Para

Penggugat

hanya

mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menguasai lahan sejak tahun 1980, namun Para Penggugat tidak menerangkan


atau mendalilkan dasar hak Para Penggugat baik dalam penguasaan lahan (Tanah Muara Bakti) maupun dalam permintaan ganti rugi, sehingga hal ini akan menyulitkan proses persidangan perkara aquo khususnya pada saat pembuktian; Dalam gugatan aquo, Para Penggugat mendalilkan secara terpisah atas masing – masing lahan yang dikuasai oleh masing – masing Penggugat seperti Penggugat I seluas 3.170 M2, Penggugat II seluas 3.500 M2, Penggugat III seluas 3.375 M2, dan lain sebagainya sehingga seharusnya dalam dalil gugatan aquo masing – masing lahan yang dikuasainya dijelaskan mengenai letak dan batas – batas masing – masing lahan; Karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan mengenai letak dan batas-batas tanah tersebut, maka sesuai dengan

Yurisprudensi

tetap

Mahkamah

Agung

RI

No.

1149/K/SIP/1975 tertanggal 17 April 1985, maka Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard); 2. Ketidakjelasan Karena Gugatan AquoTidak Menyebutkan Objek Sengketa Ijin Dengan Jelas Bahwa

dalam

petitum

gugatan

aquo,

Para

Penggugat

memohon agar pengadilan “menyatakan cacat hukum dan gugur demi hukum segala bentuk ijin – ijin yang diterbitkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap lokasi lahan yang diusahai Para Penggugat seluas ± 8 Ha yang terletak di RT. 05, RW 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan

Kabupaten

Bekasi

dengan

batas

–

batas

sebagaimana posita point. 1 gugatan Para Penggugat”; Bahwa dalam petitum Ke 4 Gugatan aquo, Para Penggugat hanya memohon agar ijin – ijin yang diterbitkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terkait lahan aquo dibatalkan, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik ijin – ijin mana saja yang dimohonkan untuk dibatalkan;


Penyebutan ijin – ijin ini penting dalam permohonan petitum karena ijin yang dimohonkan juga menjadi objek sengketa perkara aquo. Jika ijin – ijin ini tidak disebutkan dalam petitum maka objek yang disengketakan menjadi tidak jelas; 3. Ketidakjelasan Karena Petitum Yang Dimohonkan Dalam Gugatan AquoTidak Disertai Dasar Posita Bahwa walaupun di dalam permohonan petitum gugatan aquo Para Penggugat memohon agar pengadilan menggugurkan ijin sebagaimana petitum di atas, namun dalam posita gugatan aquo, Para Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan alasan yang menjadi dasar permohonan petitum untuk menggugurkan ijin – ijin tersebut di atas.; Ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam kedudukannya sebagai pejabat tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara.; Keputusan

tata

usaha

negara

digugurkan

jika

keputusan tata

dapat

dibatalkan

usaha negara

atau

tersebut

bertentangan dengan hukum.; Gugatan perkara aquo tidak menjelaskan pertentangan ijin yang diterbitkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII kepada Tergugat III dengan peraturan perundang – undangan sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui alasan pembatalannya; C. DALAM POKOK PERKARA Tergugat IIIdengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam Jawaban ini; 1.

Bahwa dalam gugatan aquo, Para Penggugat secara jelas mengakui bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas Tanah Muara Bakti (lahan sengketa);

2.

Bahwa sosialisasi yang didalilkan oleh Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menunjukan bahwa lahan sengketa (Tanah Muara Bakti) adalah milik Tergugat I. Sosialisai tersebut dilakukan oleh


Tergugat I melalui Tergugat II tentu dalam rangka mendapatkan haknya kembali yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat; 3.

Tidak benar ada ganti rugi sebesar Rp. 100.000/M2(seratus ribu per meter persegi) dari pihak lain kepada para penggarap;

Selain itu istilah ganti rugi yang digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar secara hukum sebab Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggunakan lahan sengketa sehingga jika Tergugat I sebagai pemegang hak bermaksud menguasai tanah yang menjadi haknya dengan melepaskan penguasaan tanah tersebut dari Para Penggugat, secara hukum Tergugat I tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat; 4.

Bahwa

sosialisasi

yang

dilakukan

oleh

Tergugat

I

adalah

pemberitahuan dari Tergugat I agar pihak – pihak yang menguasai lahan yang haknya dimiliki oleh Tergugat I untuk segera meninggalkan lahan tersebut;

Sosialisasi seperti ini tentu adalah tindakan Tergugat I yang sangat bijak karena dengan sosialisasi Para Penggugat dan pihak – pihak lain yang menguasai tanah hak Tergugat I bisa mempersiapkan diri untuk meninggalkan lahan yang dikuasainya dan kesempatan untuk mempersiapkan diri tersebut memberikan keuntungan kepada Para Penggugat dan pihak – pihak lain yang menguasai tanah hak Tergugat I; Sosialisasi mengenai penguasaan kembali lahan sengketa (Tanah Muara Bakti) oleh Tergugat I secara hukum memang tidak memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengemukakan pendapatnya karena Para Penggugat memang tidak memiliki hak atas lahan tersebut; 5.

Bahwa setelah dilakukan sosialisasi ternyata terdapat pihak – pihak yang belum melepaskan penguasaannya atas lahan hak Tergugat I tersebut sehingga dilakukan upaya hokum;

Tidak benar bahwa petugas kepolisian yang datang ke lahan objek sengketa adalah diajak atau dibawa oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Tergugat IX;


Sesuai dengan Pasal 2 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berfungsi

dalam

pemeliharaan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menentukan : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”; Sehingga datangnya kepolisian ke lahan objek sengketa adalah dalam

rangka

pemeliharaan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah Tergugat I; 6.

Bahwa Tergugat IV bukanlah pejabat kepolisian yang dapat memerintahkan

dan

menggerakan

personil

kepolisian

Republik

Indonesia; 7.

Bahwa penguasaan kembali lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak

pihak lain termasuk Para Penggugat secara tidak sah yang

dilakukan oleh Tergugat I adalah sah secara hukum karena dalam rangka melaksanakan hak hukumnya; 8.

Dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat I menyediakan

ganti

rugi

yang

dititipkan

kepada

Tergugat

IX

sesungguhnya secara hukum bukanlah ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdata atau Pasal 1365 KUHPerdata. Dana tersebut adalah bentuk kompensasi karena telah bersedia bekerja sama dengan Tergugat I dalam rangka pengosongan lahan milik Tergugat I atau yang biasa dikenal sebagai uang kerohiman atau santunan;

Pemberian dana tersebut secara hukum bukanlah menjadi kewajiban bagi pemilik hak atas tanah in cassu Tergugat I, sehingga tidak memerlukan tercapainya kesepakatan dengan pihak – pihak yang menguasai hak atas tanah; 9.

Bahwa seharusnya Para Penggugat berterima kasih kepada Tergugat I karena sampai dengan diajukannya perkara aquo tidak mengajukan


tuntutan ganti rugi kepada Para Penggugat karena telah menguasai lahan Tergugat I tanpa hak sejak tahun 1984 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat; 10.

Berdasarkan bukti surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap lahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Tergugat V), Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/Kpts/1994 Tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Inventaris Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur (Tergugat I), Daftar Inventarisasi Barang eks Perum Otorita Jatiluhur per April 1992, dan bukti pembayaran ganti kerugian maka dapat disimpulkan bahwa Tanah Muara Bakti merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara di mana Kementerian Pekerjaan Umum (Tergugat V) memiliki hak utama untuk mendapatkan hak atas tanah di atas Tanah Muara Bakti yang saat ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta II (Tergugat I);

11.

Bahwa Tergugat IIIakan melakukan pemanfaatan lahan di wilayah sungai Cikarang Bekasi Laut (“CBL”);

Pemanfaatan lahan tersebut berkaitandengan adanya rencana Tergugat

III

untuk

membangun

fasilitas

dermaga

dan

pembongkaran batubara sebagai penunjang proyek pembangkit listrik tenaga uap milik Tergugat III di hamparan pinggir jalur sungai CBL; 12.

Bahwa

atas

rencana

pembangunanfasilitas

dermaga

dan

pembongkaran batubara tersebut, Tergugat III telah melakukan permohonan-permohonan kepada Perum Jasa Tirta II dan Kementerian PUPR melalui surat-surat sebagai berikut : a.

Surat

tertanggal

23

Januari

2013,

No.

048/Biasa/0113/HRD&Support Services, dari Tergugat III kepada Direktur Pengelolaan Air Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, Perihal : Permohonan Ijin Pemanfaatan Lahan; b.

Surat

tertanggal

15

November

2013,

No.

976/Biasa/1113/HRD&Support Services, dari Tergugat III kepada Menteri Pekerjaan Umum, Perihal : Permohonan Ijin Pelaksanaan Kontruksi Dan Normalisasi Pada Sumber Air; c.

Surat

tertanggal

21

Agustus

2014,

No.

756/Biasa/0814/HRD&Support Services dari Tergugat III kepada Kepala Divisi Perum Jasa Tirta II, Perihal : Permohonan Ijin Sewa Lahan Sisi Timur Sungai CBL;


d.

Surat

tertanggal

1

September

2014,

No.

804/Biasa/0914/HRD&Support Services, dari Tergugat III kepada Dirut Perum Jasa Tirta II, Perihal : Permohonan Ijin Sewa Lahan Sisi Timur Sungai CBL; e.

Surat

tertanggal

21

November

2014,

No.

1138/Biasa/1114/HRD&Support Servicesdari Tergugat III kepada Dirut Perum Jasa Tirta II, Perihal : Permohonan Pemagaran; 13.

Bahwa atas permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Tergugat III tersebut,

Perum Jasa Tirta II melalui surat balasannya

Surat Tertanggal 5 Februari 2013 No. 20/DPA/182/2013, Perihal : Permohonan Ijin Pemanfaatan Lahan menyatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui rencana pembangunan dermaga dan untuk selanjutnya Perum Jasa Tirta II bersama-sama dengan Tergugat III melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 11 September 2014. Pada peninjauan lapangan tersebut ditemukan bahwa diatas lahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II tersebut, terdapat kegiatan pengusahaan lahan dan penanaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai penggarap pada lahan tersebut. ; 14.

Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II menyatakan bahwa “wilayah kerja Perum Jasa Tirta adalah sebagian wilayah sungai yang mencakup sungai Bekasi, Cikeas, Cileungsi Cikarang, Cijambe, Cisadang, CikarangBekasi-Laut, ..... dst”. Dengan demikian Tergugat I merupakan Perum yang ditugaskan oleh Pemerintah (Tergugat V) dalam pengelolaan lahan yang berada di hamparan pinggir jalur sungai CBL;

15. Bahwa atas rencana penggunaan lahan tersebut, Tergugat III melakukan kerjasama dengan Tergugat I dan sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut kemudian Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat

I melakukan peninjauan

lapangan pada

tanggal

11

September 2014. Pada peninjauan lapangan tersebut ditemukan bahwa diatas lahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II tersebut, terdapat kegiatan pengusahaan lahan dan penanaman yang dilakukan oleh Para Penggugat yang mengaku sebagai penggarap pada lahan tersebut; 16.

Bahwa Para Penggugat yang mengaku sebagai penggarap atas lahan tersebut tidak pernah memberitahu maupun mengajukan permohonan apapun kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat V, sehingga kegiatan pengusahaan dan penanaman yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum apapun;


17.

Bahwa karena Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatan aquo selain itu Tergugat IV juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan Tergugat IV yang bertindak dalam kapasitas sebagai pekerja Tergugat III terlebih lagipermohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas maka permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima(niet onvantkelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum; Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); Menimbang, tersebutTergugat V

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

juga telah memberikan jawaban pada pokoknya

sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI 1. Eksepsi Gugatan Kabur/ Obscuur libel Bahwa dalil Para Penggugat dalam keseluruhan posita-positanya yang disampaikan oleh Para Penggugat apabila dikaitkan dengan petitum yang dimohonkan adalah tidak tepat menyasar pada gugatan yang mana, apakah perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi; Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Para Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya, apa yang sebenarnya menjadi arah gugatan Penggugat dalam mencari justifikasi di peradilan, apakah adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan


ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau menuntut ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata; Bahwa dalil dan petitum gugatan Penggugat mengenai izin yang diterbitkan oleh Tergugat V tidak disebutkan secara defenitif. Detail suatu bentuk izin tidak dicantumkan didalam gugatannya, sehingga tidak diketahui izin apa yang menjadi bagian dari gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Lazimnya suatu izin memuat identitas berupa nama lembaga penerbit izin, nomor dan tanggal surat izin, dan perihal izin, serta nama subjek penerima izin tersebut. Bagaimana mungkin Penggugat dapat meminta pembatalan dan pencabutan terhadap suatu izin yang diterbitkan oleh Tergugat V, tanpa mengeksplisitkan dan merincikan izin tersebut; Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak membenarkan adanya gabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum melalui putusannya dalam perkara nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa

penggabungan

perbuatan

melawan

hukum

dan

wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara

dengan

alasan

keduanya

harus

diselesaikan

tersendiri; 2. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Tergugat/ Error in Persona Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan nama lembaga yang digugat (Kementerian Pekerjaan Umum), hal ini tidak tepat karena seharusnya dalam perkara ini yang digugat adalah jabatan (Menteri) bukan nama lembaganya (Kementerian). Alamat Tergugat V adalah tidak sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam gugatan karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak berkedudukan hukum di gedung tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan mengandung cacat formil mengenai error in persona; Berdasarkan seluruh uraian eksepsi relatif diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard/NO);


II. DALAM POKOK PERKARA 1. bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; 2. bahwa Tergugat Vdengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V; 3. bahwa Tergugat V dengan tegas menolak semua posita dan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat karena hingga saat ini Para Penggugat tidak dapat menerangkan kedudukan hukumnya diatas tanah tersebut. Para Penggugat tidak menunjukkan alas hak yang mereka miliki sehingga menjadi dasar untuk menggugat ke pengadilan a quo. Berdasarkan asas hukum individualiseringtheorie maka kejadian-kejadian yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan harus cukup menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Objek sengketa a quo jelas-jelas merupakan tanah negara yang sudah dibebaskan dan diberi ganti rugi serta didukung oleh alat-alat bukti yang sah atas kepemilikannya. Dengan demikian, hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa tidak menunjukkan adanya dasar untuk menuntut; 4. bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rasional yuridis unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat V dalam gugatan a quo; 5. bahwa permohonon sita jaminan dalam provisi yang diajukan Para Penggugat adalah permohonan yang tidak jelas dan tidak memenuhi kaidah hukum sita jaminan karena dalam perkara a quo belum terjadi kondisi-kondisi yang disyaratkan dalam Pasal 227 HIR mengenai ketentuan conservatoir beslaag dan belum terbuktikan lebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut dalam gugatan;


6. bahwa petitum Penggugat yang isinya mengenai ganti rugi materiil sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang pada intinya menyatakan bahwa kerugiaan materiil dalam tuntutan harus dirinci secara jelas dasar atas angka perhitungannya; Dan hal ini tidak terdapat dalam gugatan a quo dan mohon untuk tidak dikabulkan. Gugatan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Penggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat V. Demi hukum, untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti rugi, kerugian tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dituntut; 7. bahwa petitum Para Penggugat yang isinya mengenai ganti rugi mengenai kerugian imateriil adalah tidak benar dan tidak berdasar karena menurut Mahkamah Agung hanya Pasal 1370 KUHPerdata, 1371 KUHPerdata, dan 1372 KUHPerdata dan kerugian hanya dapat diberlakukan dalam hal-hal tertentu saja seperti

kematian,

luka

berat,

dan

penghinaan.

Dan

berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor 650.PK/Pdt/1994 Tanggal 29 Oktober 1994 menyatakan bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan pada Pasal-Pasal diatas saja selain itu tidak dapat diberikan. Berdasarkan hal tersebut gugatan immateriil Para Penggugat tidak berdasar dan mohon untuk tidak dikabulkan; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Tergugat V mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya; - Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak

menerima

gugatan

Penggugat

(Niet

Ontvankelijk

Verklaarde); DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


- Menyatakan bahwa Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum; - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya ( Ex Aequo Et Bono ); Menimbang, tersebutTergugat VI

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut : A.

DALAM EKSEPSI 1.1. Eksepsi Error in Persona 1.1.1. Gugatan Diskualifikasi in Person (Gemis aanhoedanigheid) Bahwa merujuk apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan (fundamentum petendi) sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 15 Juni 2015, sepanjang 17 posita dari halaman 3 sampai dengan halaman 10. Bahwa para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan mengenai alas hak yang menjadikan para Penggugat memiliki legal standing di dalam mengajukan tuntutan terhadap objek sengketa. Para Penggugat hanya menyatakan diri sebagai penggarap dari objek sengketa tanpa mampu menunjukan dasar hukum yang sah agar dapat dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa; Bahwa merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

Penyitaan,

Pembuktian,

Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika.

dan

Putusan

2005 : 111-112

dinyatakan bahwa salah satu bentuk cacat error in persona adalah diskualifikasi in person atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut : 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan; 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum; Bahwa di antara kedua alasan tersebut, khususnya untuk alasan nomor 1, maka dapat bersandar pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang


Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA : (1) Untuk

menjamin kepastian

hukum

oleh

Pemerintah

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia

menurut

ketentuan-ketentuan

yang

diatur

dengan Peraturan Pemerintah; (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: ..dst c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; ”Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 : “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam sistem hukum agraria yang berlaku secara positif di Indonesia, merujuk ketentuan Pasal 19 ayat (1) merupakan bentuk penjaminan terhadap kepastian hukum yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pendaftaran tanah. Adapun mekanisme pendaftaran tanah tersebut dinyatakan dengan pemberian surat tanda bukti hak. Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 yang menyatakan bahwa surat tanda bukti hak dimaksud adalah berbentuk sertipikat; Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa para Penggugat bukanlah pihak yang secara hukum memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan berkenaan dengan objek sengketa sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan tertanggal 15 Juni 2015 yaitu tanah seluas ± 8 Ha yang terletak satu hamparan di Rt. 05 Rw. 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat terlihat dengan memperhatikan posita angka 1 halaman 3 sampai dengan posita angka 17 halaman 10, dimana para Penggugat hanya menyatakan diri sebagai penggarap, bukan sebagai pemilik atas objek sengketa; Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (legal standing) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat error

in

persona,

yang

sebagaimana

telah

diuraikan


sebelumnya dengan merujuk M. Yahya Harahap (2005:111) bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat

perkara

yang

disengketakan,

maka

sudah

selayaknyalah gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi in person; Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (legal standing) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat

juga

telah

diangkat

menjadi

yurisprudensi

Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor

114/1970/Perd/PTB tanggal 10

Nopember 1970 juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; 1.1.2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa menyimak Surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2015 sebagaimana diajukan oleh para Penggugat berkenaan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dinyatakan dalam posita angka 12 halaman 7 yang pada intinya mendalilkan alasan-alasan mengapa:  Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ditarik sebagai pihak karena karena telah melakukan okupasi atas lahan yang dikuasai oleh para Penggugat tanpa adanya kesepakatan ganti rugi;  Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII ditarik sebagai pihak karea dikatakan telah mengeluarkan izin atas lokasi lahan yang telah diusahai para Penggugat sejak tahun 1984;  Tergugat VIII ditarik sebagai pihak karena hadir di lapangan tanpa kepentingan yang jelas;  Tergugat IX ditarik sebagai pihak karena telah memegang dana ganti rugi yang belum disepakati bersama; Selanjutnya apabila ditarik kembali pada posita angka 7 halaman 5 dimana pada saat peristiwa tanggal 27 April 2015


dinyatakan bahwa tidak hanya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang hadir pada saat proses pemagaran, tetapi lebih dari itu terdapat pula Kapolres Bekasi beserta Personilnya, personil Kodim dan Koramil, dan tukangtukang bangunan masuk ke objek sengketa untuk memagar; Bahwa berdasarkan fakta tersebut, mengapa setidak-tidaknya Kapolres Bekasi, Kodim

dan Koramil, tidak pula ditarik

sebagai pihak di dalam perkara a quo, sementara apabila dibandingkan, semisal kedudukan Tergugat VIII yang ditarik sebagai pihak hanya karena (menurut para Penggugat) hadir di lapangan tanpa kepentingan yang jelas ataupun Tergugat IX yang ditarik hanya karena alasan (menurut para Penggugat) telah memegang dana ganti rugi yang belum disepakati bersama ?; Bahwa apabila melihat akibat yang ditimbulkan karena perbuatan

yang

dilakukan

Kapolres

Bekasi

beserta

Personilnya, personil Kodim Koramil, bahkan tukang-tukang bangunan yang memasuki objek sengketa untuk memagar adalah dengan tujuan (seperti yang dikata oleh para Penggugat) sebagai okupasi terhadap lahan yang dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat, maka dengan demikian kedudukan mereka pun sudah dapat dinyatakan layak sebagai pihak-pihak yang merugikan kepentingan para Penggugat. Karena dengan adanya pemagaran yang dilakukan oleh pihakpihak tersebut maka menyebabkan para Penggugat tidak dapat menarik manfaat dari objek sengketa untuk kehidupan para Penggugat. Artinya : dengan tidak ditariknya, setidaktidaknya Kapolres Bekasi beserta Personilnya, personil Kodim dan Koramil, oleh para Penggugat, maka secara formil telah menyebabkan terjadinya gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa selaras dengan apa yang disampaikan olehM. Yahya Harahap, SH., (2005: 112) : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat : -

tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;


-

oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Hal

tersebut

juga

mengacu

pada

yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 juncto putusan PT Samarinda Nomor 178/1983

tanggal 21 September 1984 juncto PN

Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya

ditarik

sebagai

pihak

maka

gugatan

dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 juncto putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 juncto putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa judex factie salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara. Hal senada juga ditegakkan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam putusan Nomor 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat plurium litis consortium; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti

bahwa

gugatan

para

Penggugat

tidak

saja

mengandung cacat plurium litis consortium atau kurang pihak, namun juga para Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak dan sah menurut hukum sebagai subjek yang memiliki hubungan hukum dengan apa yang menjadi objek gugatan, sehingga dapat dipastikan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan

pengadilan

atas

perkara

a

quo,

sehingga


menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Bekasi agar seyogianya menyatakan eksepsi Tergugat VI adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); 2.2. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libel) 2.2.1

Gugatan Cacat Objek Bahwa gugatan tertanggal 15 Juni 2015 yang diajukan oleh para Penggugat haruslah dinyatakan memiliki cacat objek dengan alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut Bahwa penggugat yang menjadi pihak di dalam perkara a quo adalah terdiri dari beberapa orang yang seluruhnya berjumlah 17 orang yaitu : 1) Atmaja

Penggugat I;

2) Rohmat bin Wamin

Penggugat II;

3) Marjaya

Penggugat III;

4) Mahyudin

Penggugat IV;

5) Ha’an Rojali

Penggugat V;

6) H. Mastoyib Mulyadi

Penggugat VI;

7) Nasir

Penggugat VII;

8) Sada

Penggugat VIII;

9) Komin bin Miit

Penggugat IX;

10) Boin

Penggugat X;

11) Nursanih

Penggugat XI;

12) Kecil

Penggugat XII;

13) Naim

Penggugat XIII;

14) I.G.N. Pollo Haryoko

Penggugat XIV;

15) Saripudin Siregar

Penggugat XV;

16) Sabaruddin

Penggugat XVI;

17) Marthen Sompotan

Penggugat XVII;

Bahwa masing-masing Penggugat tersebut walaupun memiliki kepentingan yang sama di dalam perkara a quo namun demikian memperhatikan posita yang disampaikan juga dikaitkan dengan objek sengketa, maka masing-masing Penggugat

tentu

memiliki

tanah

garapannya

sendiri.

Sementara itu di dalam Surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2015 sebagaimana disampaikan oleh para Penggugat hanya disebutkan mengenai batas-batas tanah secara umum, tanpa merinci perihal batas-batas lahan mana yang digarap oleh


para Penggugat yang seluruhnya berjumlah 17 orang tersebut. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap (2005:449-451) bahwa salah satu penyebabnya terjadinya cacat objek atauobscuur libel adalah tidak jelasnya objek sengketa. Dijelaskan bahwa kekaburan objek sengketa sering terjadi mengani tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah :  Batas-batasnya tidak jelas;  Letaknya tidak pasti; dan  Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Bahwa berpedoman pada apa yang telah diuraikan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi para Penggugat untuk menguraikan secara rinci berkenaan dengan batas-batas dari tanah garapan yang dikuasai dan ditanami oleh 17 orang penggugat sebagaimana dimaksud. Di samping itu, para Penggugat pun harus secara rinci menyebutkan lokasi dari masing-masing tanah garapan tersebut, sehingga terdapat kepastian bahwa memang benar para Penggugat memang merupakan penggarap yang sehari-harinya bercocok tanah di atas objek sengketa; Bahwa hal tersebut sangat penting dan perlu diperhatikan dengan seksama karena berhubungan erat dengan posita angka 3 halaman 4 dan juga petitum angka 7 halaman 12-13 surat gugatan tertanggal 15 Juni 2015 yang diajukan oleh para Penggugat. Hal tersebut dirasakan sangat penting, karena untuk memastikan kebenaran objek sengketa, sehingga apa yang menjadi tuntutan bukanlah sesuatu yang ilusoir dan memang sesuatu yang dapat dibuktikan dan sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa terkait permasalahan ketidakjelasan mengenai lokasi objek merupakan aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah sehingga terdapat suatu kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menyebutkan lokasi yang dimaksud dengan sejelasjelasnya dan serinci-rincinya. Prinsip ini ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 yang menyatakan bahwa oleh


karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan obscuur libel; Bahwa di samping itu, masalah ketidakjelasan batasbatas objek sengketa, Mahkamah Agung RI telah beberapa kali memberikan putusan diantaranya yaitu Putusan No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap ketidaksempurnaan di dalam posita

gugatan

para

Penggugat

sebagaimana

disampaikan olehM. Yahya Harahap, SH. (2005:449) berkenaan dengan tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi batas-batasnya tidak jelasmaka dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duideljke en bepaalde conclusie) dan terhadap gugatan yang belum lengkap sebagaimana Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969 – 1972 pada Putusan PT Bandung Tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/Perd/PTB, maka mohon Pengadilan

Negeri Bekasi

seyogianya

menyatakan

eksepsi Tergugat VI tersebut tepat dan beralasan dan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat Asal atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); B.

DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa Tergugat VI dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Tergugat VIdengan ini MENOLAK dengan tegas, bulat dan utuh, seluruh dalil para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya

tertanggal

15

Juni

2015

yang

diajukan

melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal yang sama dan diberi registerasi perkara Nomor : 289/PDT/G/2015/PN.BKS,kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat VI; 3. Bahwa menyimak secara keseluruhan Surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2015 sebagaimana disampaikan oleh para Penggugat, khususnya terkait dengan dalil para Penggugat yang menarik kedudukan Tergugat VI di dalam perkara a quo karena telah mengeluarkan izin kepada Tergugat III, hal mana terurai di dalam posita angka 7 halaman 5 dan posita angka 12 halaman 7, maka untuk menjadikan permasalahan ini terang benderang, akan Tergugat VI jelaskan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal ̶

Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

Indonesia

diproyeksikan

membutuhkan

tambahan

kapasitas pembangkit sebesar 59,5 gigawatt hingga 2022 atau rata-rata bertambah 6 gigawatt per tahun. Penambahan itu dikarenakan kebutuhan listrik Indonesia pada 2022 akan mencapai 386,7 terrawatt hours (TWh), termasuk untuk Jawa Bali sebesar 275 TWh, Indonesia Timur 46 TWh, Sumatra 65,7 TWh; Bahwa oleh karena itu, pada periode 2013-2022,perlu dilakukan ̶

pengembangan sistem transmisi di Jawa Bali, Sumatra dan Indonesia Timur. Rencananya, para periode tersebut, sistem transmisi tegangan 500 kilovolt (KV), dan 150 KV pada sistem Jawa-Bali. Untuk sistem Indonesia Timur dan Sumatra akan ditambah transmisi 500 KV, 285 KV, 150 KV dan 70 KV; Bahwa pembangunan itu diarahkan untuk kesesuaian antara ̶

kapasitas pembangkit di sisi hulu dan permintaan hilir secara efisien. Selain itu, untuk mengatasi bottleneck penyaluran dan perbaikan

tegangan

pelayanan.

Pengembangkan

sistem

penyaluran hingga 2022 diproyeksikan sebesar 139.799 MVA untuk

pengembangan

gardu

induk

dan

57.132

kilometer

̶

pengembangan jaringan transmisi; Bahwa sementara itu, khususnya di Jawa Barat, sebagaimana dimuat di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) 2015 -2024, disebutkan pada kondisi


eksisting saat ini, beban puncak sistem kelistrikan di provinsi Jawa Barat diperkirakan sampai akhir tahun 2014 sekitar 6.364 MW. Beban dipasok oleh pembangkit yang berada di grid 500 kV dan 150 kV sebesar 8.050 MW; Bahwa pembangkit di Jawa Barat yang berada di grid 500 kV ̶

adalah PLTG/PLTGU Muara Tawar, PLTA Saguling, PLTA Cirata dan pembangkit yang berada di grid 150 kV adalah PLTU Indramayu, PLTGU Cikarang Listrindo, PLTU Cirebon, PLTU Pelabuhan Ratu 3x350 MW, PLTG Sunyaragi serta beberapa PLTP dan PLTA; Bahwa ̶

apabila

digambarkan

dalam

tabel

maka

kapasitas

pembangkit terpasang dapat diuraikan sebagai berikut :

No.

Nama

Jenis

Pembangkit

Jenis

Pemilik

Bahan

Ubrug

PLTA

Air

Daya

Terpasang Mampu

Bakar 1.

Kapasitas MW

Indonesia

MW 18

18

19

19

7

7

20

20

19

19

3

3

1

1

10

10

701

698

1.008

948

Power 2.

Kracak

PLTA

Air

Indonesia Power

3.

Plengan

PLTA

Air

Indonesia Power

4.

Lamajan

PLTA

Air

Indonesia Power

5.

Cikalong

PLTA

Air

Indonesia Power

6.

Bengkok

PLTA

Air

Indonesia Power

7.

Dago

PLTA

Air

Indonesia Power

8.

Parakan

PLTA

Air

Indonesia Power

9.

Saguling

PLTA

Air

Indonesia Power

10.

Cirata

PLTA

Air

PJB

11.

Jatiluhur

PLTA

Air

PJT II

150

180

12.

M.

PJB

640

615

Tawar PLTGU BBM/Gas

B-1


13.

M.

Tawar

PLTG

BBM/Gas

PJB

280

290

Tawar

PLTG

BBM/Gas

PLN

858

840

Gas

PLN

234

214

Gas

Swasta

300

300

40

36

40

36

165

170

B-2 14.

M. B-3-4

15.

M.

Tawar PLTGU

B-5 16.

Cikarang

PLTG

Listrindo 17.

Sunyaragi

PLTG

BBM/Gas Indonesia

1-2 18.

Sunyaragi

Power PLTG

BBM/Gas Indonesia

3-4 19. 20.

Salak 1-3 Salak 3-4

Power PLTP PLTP

Panas

Indonesia

Bumi

Power

Panas

Swasta

165

183

Panas

Indonesia

140

132

Bumi

Power

Panas

Swasta

60

61

Panas

Indonesia

55

52

Bumi

Power

Panas

Swasta

70

90

Swasta

110

106

Swasta

220

225

Bumi 21.

Kamojang

PLTP

1-3 22.

Kamojang

PLTP

4 23. 24.

Drajat 1 Drajat 2

Bumi PLTP PLTP

Bumi 25.

Drajat 3

PLTP

Panas Bumi

26.

Wayang

PLTP

Panas

Windu 27.

Indramayu

Bumi PLTU

Batubara

PLN

990

870

1-3 28.

Cirebon

PLTU

Batubara

IPP

660

660

29.

Pelabuhan

PLTU

Batubara

PLN

1.050

996

PLTGU

Gas

IPP

120

120

8.153

7.919

Ratu 1-3 k30. Bekasi Power JUMLAH


Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik diperlukan ̶

pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi, dimana pengembangan

pembangkit

sampai

dengan

tahun

2024

diproyeksikan sebesar 12.257 MW. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem kelistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi di provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 adalah USD 21,7 miliar. Sehingga dibutuhkan tidak saja peran serta dari pemerintah sebagai regulator tetapi lebih dari itu dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder diantaranya BUMN/ BUMD hingga sektor swasta sehingga proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Barat yang mencapai 12.257 MW, sementara kemampuan eksisting yang baru mencapai 7.919 MW, maka pada saatnya nanti di tahun 2024 secara tergradual dapat dipenuhi secara bertahap; Bahwa sepengetahuan Tergugat VI, PT. Cikarang Listrindo ̶

(Tergugat III) adalah badan usaha milik swasta yang telah memiliki izin usaha ketanagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Bahwa sebagai bagian dari pengembangan dan pembangunan ̶

sarana pembangkit listrik di Jawa Barat, Tergugat III tersebut bermaksud membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas dan batubara untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya, berlokasi di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dengan rencana kapasitas hingga mencapai 420 MW; Bahwa guna mewujudkan pembangunan PLTU sebagaimana ̶

dimaksud, maka diperlukan sarana penunjang berupa Terminal Khusus bongkar/muat batubara, dan pihak PT. Cikarang Listrindo telah

mengajukan

permohonan

Rekomendasi

atas

Rencana

Pembangunan Terminal Khusus kepada Tergugat VI; Bahwa dalam permohonannya tersebut, Tergugat III telah terlebih ̶

mengantongi perizinan dari Bupati Bekasi yang disertai dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas/ Unit Kerja terkait, lebih dari itu, Tergugat III pun telah menyertakan hasil Study Kelayakan, dokumen Amdal, serta kesesuaian dengan Wilayah Tata Ruang ̶

Provinsi/ Kabupaten dengan rekomendasi dari Bupati; Bahwa selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organsasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Lain Provinsi Jawa Barat; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010


tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Bahwa berkenaan dengan Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus dengan RTRW Provinsi merupakan perizinan yang bersifat strategis dan memang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan penetapan lokasi terminal khusus yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sepanjang telah

memenuhi

dan

sesuai

dengan

persyaratan

prosedural

sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka kegiatan Tergugat III di dalam membangunan sarana penunjang berupa Terminal Khusus bongkar/muat batubara adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Bahwa selanjutnya, terkait dengan posita angka 12 halaman 7 pada surat gugatan tertanggal 15 Juni 2015, dimana para Penggugat menyatakan bahwa : Tergugat VI dikatakan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum hanya dikarenakan telah mengeluarkan izin kepada Tergugat III; Bahwa

terhadap

tuduhannya

tersebut,

tidak

seharusnya

para

Penggugat bersikap gegabah dan asal menuduh. Karena seharusnya para

Penggugat

bertindak

secara

lebih

cermat

dan

hati-hati

membedakan objek sengketa dan hubungannya dengan subjek hukumnya; Bahwa sebagaimana diketahui, perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para Penggugat adalah berkaitan dengan masalah pertanahan. Sementara itu, hubungan hukum antara Tergugat VI dengan Tergugat III adalah sepanjang mengenai masalah perizinan. Lalu adakah persamaannya antara hukum perizinan dengan hukum pertanahan; Bahwa bukankah petitum dan posita yang mendasarinya sebagaimana dimuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2015 adalah berkenaan dengan masalah ganti-rugi berkenaan dengan upaya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat I terhadap tanah yang dikuasai oleh para Penggugat; Artinya bahwa rezim hukum yang dipakai di dalam permasalahan yang diajukan oleh para Penggugat adalah terkait perbuatan hukum yang berhubungan dengan masalah hukum pertanahan, BUKAN hukum


perizinan.

Karena

aspek

hukum

perizinan

adalah

sepenuhnya

merupakan perbuatan hukum administrasi (publik) yang dilakukan oleh Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan tugastugas pemerintahannya. Sementara itu, secara nyata, para Penggugat mengajukan permasalahan a quo melalui Pengadilan Negeri (perdata) dan BUKAN Pengadilan Tata Usaha Negara yang notabene mengadili dan memeriksa permasalahan dalam hukum perizinan;

Bahwa terkait masalah perizinan sebagai suatu bentuk perbuatan hukum pemerintah yang bersegi satu, sebagaimana disampaikan oleh : N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge (N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M Hadjon,Yuridika, Surabaya, 1993 : 2 ; Lihat pula Ida Bagus Wyasa Putra (et al), Hukum Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003 : 172) menyatakan: ”Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.”; Sjachran Basah(Sjahran Basah, Perizinan di Indonesia, Bahan Penataran

Nasional

tentang

Hukum

Lingkungan

yang

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNAIR Surabaya pada tanggal 11-17 Januari 1994, FH. UNAIR, Surabaya, 1994 : 3, dalam Ida Bagus Wyasa Putra(et al), Hukum Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003 : 173), menyatakan “Izin adalah Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan

dan

prosedur

sebagaimana

ditetapkan

oleh

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”; Prajudi Atmosudirdjo (Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 : 97), menyatakan : “Izin (vergunning) adalah suatu penetapan tertulis yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.”; Asep

Warlan

Yusuf

(Asep

Warlan

Yusuf,

Kewenangan

Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Administrasi,


Makalah),

menyatakan

:

“Izin

adalah

suatu

instrumen

pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dari pengertian umum tersebut maksudnya adalah bahwa izin itu hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah saja sebagai badan hukum publik, tidak dapat diterbitkan oleh pihak swasta maupun perorangan. Tidak ada delegasi atau mandat apalagi atribusi kewenangan penerbitan izin kepada badan hukum swasta maupun perorangan. Izin itu bersifat yuridis preventif karena didalam izin dimuat norma larangan dan atau norma perintah yang wajib ditaati oleh pemegang izin. Sehingga sejak dini, pemegang izin mengetahui dengan pasti apa yang diwajibkan dan atau apa yang dilarang untuk dilakukan agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.”; Aminuddin Ilmar (Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2004 : 131), menyatakan : “Izin merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran atau tugasnya. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum khususnya hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.”; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perizinan merupakan kewenangan yang instrumennya akan berbentuk keputusan atau ketetapan. Sebagaimana diketahui, ketetapan atau keputusan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pemerintah

(bestuur

hendelingen)

secara

publik,

dikenal

diantaranya perbuatan hukum bersegi satu (eenzijdigepublikrechtelijke handelingen). Di Belanda istilah “Ketetapan” atau “Keputusan” disebut dengan istilah Beschikking (Van Vollenhoven). Di Indonesia kemudian istilah Beschikking ini ada yang menterjemahkan sebagai ‘Ketetapan’ (Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto, dll.), ada juga yang menterjemahkan dengan ‘Keputusan’ (Philipus M. Hadjon, SF. Marbun, dll);

Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefenisikan istilah ketetapan (beschikking), menurut J.B.J.M Ten Berge beschikking didefinisikan sebagai:


1.

Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum publik;

2.

Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan;

3.

Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka;

Menurut Utrecht, beschikking diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Sedangkan menurut WF. Prins dan R Kosim Adisapoetrabeschikking adalah suatu tindakan

hukum

yang

bersifat

sepihak

dalam

bidang

pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa; Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak ada beberapa unsur yang terdapat dalam beschikking, yaitu: 1.

Pernyataan kehendak sepihak;

2.

Dikeluarkan oleh organ pemerintah;

3.

Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik;

4.

Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa kongkret dan individual;

5.

Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum;

Berdasarkan definisi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut tampak bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki unsur-unsur sebagai berikut: -

Penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang: a. Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

mana

yang

mengeluarkannya; b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut, dan c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

-

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu juga merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau


Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN :“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.”; Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUN itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan,

maka

apa

saja

dan

siapa

saja

yang

melaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif; -

Berisi tindakan Hukum TUN Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yang menciptakan,

atau

menentukan

mengikatnya

atau

menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN; -

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan; yang dimaksud adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang juga mengikat secara umum (Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,


yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan; -

Bersifat konkret diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU PTUN;

-

Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;

-

Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif , keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;

-

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Menimbulkan Akibat Hukum disini artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis;

Hal yang patut digarisbawahi, bahwa ditariknya Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam gugatan a quo oleh para Penggugat, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah memang perbuatan hukum para Tergugat tersebut dengan memberikan “perijinan” kepada Tergugat III sebagaimana dinyatakan oleh para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 posita angka 7 halaman 5 dan


posita angka 12 halaman 7 serta menjadikannya sebagai petitum angka 4 halaman 11, apakah merupakan suatu perbuatan hukum perdata ataukah perbuatan hukum tata usaha negara; Perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah perbuatan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara. H. Ujang Abdullah, SH., M.Si di dalam makalahnya tentang “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa” menyatakan dengan tegas bahwa: “Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara mempunyai organ-organ disebut badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mempunyai mandiri dalam statusnya berdasarkan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dapat melakukan perbuatan hukum perdata dan hukum publik, seperti mengadakan perjanjian, melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan dari yang bersifat umum sampai keputusan yang kongkrit dan individual.”; Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak bahwa perbuatan hukum Pemerintah tidak saja dalam lingkup hukum publik seperti melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan baik yang bersifat umum ataupun keputusan yang kongkrit dan individual, namun juga di luar hal tersebut, Pemerintah pun dapat melakukan perbuatan hukum perdata; Artinya adalah : perlu dilakukan klasifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah sebelum mengajukannya ke pengadilan, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan hukum dari pemerintah tersebut; Bahwa

apabila,

para

Penggugat,

masih

memaksakan

untuk

mendalilkan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada hukum perizinan maka DEMI HUKUM secara ex-officio dalam kedudukannya sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 132 Rv maka Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memiliki kewenangan untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Bahwa sebelum menuduh Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya para Penggugat terlebih dahulu menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga Tergugat VI dapat benar-benar


dinyatakan telah melakukannya. Padahal untuk dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya; Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diuraikan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M adalah : a. Adanya suatu perbuatan; Suatu

perbuatan

melawan

hukum

diawali

dari

suatu

perbuatan si pelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal

seseorang

memiliki

kewajiban

hukum

untuk

melakukannya; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; Bahwa

perbuatan

dimaksud

haruslah

perbuatan

yang

melawan hukum.a.; c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung

unsur

kesalahan

(schuldelement)

dalam

melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 kuh perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan

pada

undang-undang

lain

(yang

memang

mengisyaratkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak); Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan

hukum

maka

perlu

diketahui

bagaimanakah


cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap

oleh

hukum

mengandung

unsur

kesalahan

sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -

ada unsur kesengajaan;

-

ada unsur kelalaian (negligence, culpa); dan

-

tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond).;

d. Adanya kerugian bagi korban; Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil; e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum; Bahwa

kelima

unsur-unsur

tersebut

haruslah

terpenuhi

seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh para penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad); Bahwa terhadap hal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan “unsur perbuatan tersebut melawan hukum” kiranya perlu Tergugat I sampaikan terlebih dahulu sampai sejauhmana Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan di dalam perkara a quo : a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum tahun 1838 Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi Burgerlijk

Wetboek

(BW),

sehingga

pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah; b. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Periode tahun 1838 s.d 1919 Bahwa “Melawan Hukum” ditafsirkan sebagai perbuatan yang dianggap melanggar pasal-pasal hukum tertulis (on wet), artinya bahwa apabila seseorang mendalilkan orang lain telah


melakukan perbuatan melawan hukum maka harus ada buktibukti yang menunjukan bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang memang telah dilanggar; c. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum setelah Tahun 1919 Bahwa setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, telah terjadi perkembangan yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada onwetmatige daad saja, namun juga mencakup perbuatanperbuatan sebagai berikut : a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; b) Perbuatan

yang

bertentangan

dengan

kewajiban

hukumnya sendiri; c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik; Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,

atau

bertentangan

dengan

kepatutan

dalam

masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan

melawan

dipertanggungjawabkan

hukum

ini

apakah

tetap

harus

mengandung

dapat unsur

kesalahan atau tidak; a. Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht), yang menurut Pasal 1365 KUH Perdata dianggap melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum; William C. Robinson, sebagaimana disunting oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M (2002 : 5) bahwa istilah perbuatan dalam suatu perbuatan melawan hukum meliputi : -

Nonfeasance yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;


-

Misfeasance yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;

-

Malfeasance yaitu perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya;

b. Bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (recht-splicht)

apabila

seseorang

melanggar

suatu

kewajiban yang diberikan oleh hukum baik secara tertulis (wettelijk plicht) maupun tidak tertulis yaitu hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht); c. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

manakala

tindakan

yang

melanggar

kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis; d. Bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian

atau

keharusan

dalam

pergaulan

masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) tidak saja yang digariskan di dalam hukum yang sifatnya tertulis namun juga keharusan dalam masyarakat secara tidak tertulis; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, lalu dibagian manakah Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumnya ?!? Tampaknya

para

Penggugat

sama

sekali

tidak

mampu

menguraikan mengenai bagian-bagian mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI sehingga memenuhi kriteria sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata; 6. Bahwa terkait masalah ganti kerugian imateriil sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada posita angka 12 bagian b halaman 9 dan juga merupakan bagian yang disampaikan dalam bagian petitum angka 8 halaman 13 s.d. 14 surat gugatannya tertanggal 15Juni 2015 hingga mencapai Rp. 17 Milyar, kiranya akan Tergugat VI tanggapi bahwa permintaan dari para Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, mengada-ngada,

tidak

dipertanggungjawabkan.

berdasar Bagaimana

dan mungkin

tidak para

dapat Penggugat

menyatakan bahwa para Penggugat telah menderita tekanan mental (immateril) sementara para Penggugat tidak dapat membuktikan apa


yang

dimaksud

dengan

tekanan

mental

(immateril)

tersebut.

Seharusnya para Penggugat membuktikan secara jelas, gamblang dan rinci disertai catatan dan dokumen ahli psikologis ataupun ahli kedokteran jiwa yang berkompeten yang menyatakan bahwa para Penggugat memang menderita tekanan mental (immateril); Bahwa di samping itu juga apabila memang benar para Penggugat menderita tekanan mental (immateril) (padahal tidak benar/quod non) seharusnya diikuti pula dengan gejala-gejala fisik yang tidak normal sehingga mengharuskan untuk dirawat di Rumah Sakit atau sarana kesehatan psikologis lainnya yang relevan karena tidak dapat bersosialisasi dengan normal, faktanya para Penggugat dalam keadaan yang baik dan dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan sebagaimana diperiksa di dalam perkara aquo;

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady (2002 : 96– 97)maka diperlukan pedoman yuridis terhadap klaim ganti rugi terhadap kerugian tekanan mental (immateril) yaitu : -

Untuk menghindari munculnya gugatan dibesar-besarkan, maka ganti rugi lebih cenderung diberikan kepada kerugian berupa tekanan mental yang diikuti juga dengan gejala fisik. Misalnya karena stress maka kandungan seseorang menjadi gugur;

-

Ganti rugi karena timbulnya tekanan mental lebih dapat diterima

terhadap

perbuatan

melawan

hukum

yang

mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat; -

Jika tekanan mental karena melihat korban dari pihak lain (bystander’s emotional distress), maka tekanan mental yang melihatnya lebih dapat dipertimbangkan jika orang tersebut berada dekat dengan korban, atau jika antara korban dengan orang yang melihatnya ada hubungan khusus;

Bahwa

berdasarkan

kecenderungan

bahwa

pedoman para

yuridis

Penggugat

di

atas,

telah

terdapat

membesar-

besarkan secara hiperbolik fakta dan situasi yang ada di dalam menguraikan positanya. Bahwa para Penggugat menyebutkan angka ganti rugi hingga sebesar Rp. 17 miliar tanpa menguraikan bukti-bukti yang relevan berkenaan dengan tuntutan tersebut. Bahwa di samping itu juga, sebagaimana telah Tergugat VI uraikan di dalam dalil-dalil jawaban Tergugat VI sebelumnya, para


Penggugat tidak pula dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituduhkan kepada Tergugat VI, sehingga jelas bahwa petitum angka 8 halaman 13 s.d. 14 dari para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan seyogianya haruslah ditolakdandikesampingkan; 7. Bahwa selanjutnya terkait dengan posita angka 13 halaman 9 dan 10 disertai dengan permohonan dalam provisi angka 2 halaman 11, dimana para Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar dapat meletakan sita jaminan terhadap asset Tergugat I. Bahwa sehubungan dengan informasi yang diperoleh Tergugat VI dari Tergugat III, bahwa objek sengketa merupakan asset dari Tergugat V yang dikelola oleh Tergugat I. Artinya bahwa asset tersebut tercatat sebagai asset negara; Bahwa kiranya perlu dipertimbangkan dan dipedomani oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik negara/daerah. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

”Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah, maupun pada pihak ketiga; b. Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada negara/daerah; c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”; Bahwa

larangan

menyita

barang

milik

negara/daerah

ini

dinyatakan pula secara tegas oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul : ”Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)”, Penerbit Pustaka Bandung, 1990, Halaman 157-159, antara lain menyatakan : ”Larangan Menyita Milik Pemerintah”:


”Walaupun pokok uraian hanya menyebut sita jaminan terhadap milik pemerintah atau milik negara, hal ini tidak mengurangi maksud jangkauannya meliputi juga harta milik negara yang sedang dikuasai oleh seorang tergugat”; ”Sita jaminan terhadap harta milik negara dan pihak ketiga, tegastegas dilarang”; ”Penyitaan terhadap milik pemerintah yang kebetulan dikuasai seorang

tergugat

jelas

merupakan

pelanggaran

yang

mengandung kekeliruan”; 8. Bahwa terhadap permintaan para Penggugat yang disampaikan pada bagian posita angka 14 halaman 10 dan petitum angka 9 halaman 14, surat gugatannya tertanggal 15Juni 2015, yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada upaya hukum, verzet, banding atau kasasi;

Bahwa permintaan dari para Penggugat tersebut jelas merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, antara lain menyatakan : ”Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan”; ”Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”; b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, antara lain menyatakan :


”Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan

dengan

pelaksanaan

putusan

serta

merta

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut”; Bahwa terhadap permohonan yang tidak berdasar hukum sebagaimana dinyatakan di dalam posita angka 14 halaman 10 dan petitum angka 9 halaman 14, surat gugatannya tertanggal 15Juni 2015 tersebut maka sudah seyogianya dapat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan; 9. Bahwa terhadap permohonan para Penggugat yang disampaikan pada bagian posita angka 16 halaman 10 dan petitum angka 10 halaman 14, surat

gugatannya tertanggal

15 Juni

2015,

yang

mengajukan

permohonan agar dalam perkara a quo terhadap para Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari;

Bahwa permohonan tersebut jelas adalah permohonan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut secara tegas dan jelas diatur

dalam

Pasal

606

(a)

Rv.

(Reglement

op

de

Rechtsvordering/ Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan : ”Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”; Bahwa terhadap permohonan yang tidak berdasar hukum sebagaimana dinyatakan di dalam bagian posita angka 16 halaman 10 dan petitum angka 10 halaman 14, surat gugatannya tertanggal 15Juni 2015 tersebut maka sudah seyogianya dapat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan; C.

DALAM PETITUM


Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukumapabila Tergugat VI dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat VI tepat dan beralasan; 2. Menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri BekasiYang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat VI mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebutTergugat VII, VIII dan IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI Bahwa, kami menolak dengan tegas segala apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas kami akui dalam Eksepsi ini; 1.

Eksepsi absolut (Exceptio Declinatoir), Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; Bahwa,

Para Penggugat secara jelas dan tegas keberatan dan

mempersoalkan izin-izin yang diterbitkan oleh Tergugat VII terhadap lokasi lahan yang terletak di RT 05 RW 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang diberikan kepada Tergugat III;


Bahwa baik dalam posita maupun petitum petitum primair Para Penggugat angka 4 yang menyatakan cacat hukum dan gugur demi hukum segala bentuk izin-izin yang telah diterbitkan Tergugat VII terhadap lokasi lahan yang terletak di RT 05 RW 03 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi; Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat VII dengan menerbitkan izin-izin yang diberikan kepada Tergugat III merupakan tindakan yang berisikan keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha Negara/pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga izin-izin tersebut merupakan putusan tata usaha Negara, dengan alas an dan peertimbangan: a.

Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum yang mempermasalahkan dan mempersoalkan izin-izin/rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah merupakan keputusan tata usaha Negara yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menyatakan bahwa, Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; b.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan, Keputusan tata usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau

pejabat

pemerintahan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan; Bahwa yang dimaksud dengan badan/pejabat tata usaha Negara, didasarkan atas ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN Halaman 76, Putusan Perkara Nomor 245/PDT/2017/PT.BDG.

juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adinistrasi Pemerintahan, adalah badan atau pejabat

yang

melaksanakan

urusan

pemerintahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaran Negara lainnya; c.

Dengan demikian nyata dan tegas, bahwa izin-izin

yang

diterbitkan oleh Tergugat VII merupakan putusan tata usaha Negara yang berisikan keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha Negara/pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi

fungsi

pengaturan,

pelayanan,

pembangunan,

pemberdayaan dan perlindungan; d.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 UU PTUN,

terhadap sengketa

yang termasuk ke dalam putusan tata usaha negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

e.

Dengan demikian, maka izin-izin yang diterbitkan oleh Para Tergugat

termasuk dalam pengertian dan atau telah

memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara dimana yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus

sengketa tata usaha negara yang timbul

dibidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan tata usaha Negara,

adalah kewenangan

pengadilan tata usaha negara (Pasal 1 angka 4 UU PTUN); Mohon dalam putusan Sela berkaitan menyatakan: a.

Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang, memeriksa dan memutus perkara a quo;

b. 2.

biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Eksepsi Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL). Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena apa yang disampaikan dalam posita dan petitum tidak sesuai atau bertentangan satu sama lain;


Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud izinizin baik dalam posita maupun petitum; Bahwa perbuatan melawan hukum didalam gugatan Penggugat tidak

uraikan,

dicantumkan,

dimengerti,

dirinci

secara

jelas

sedikitpun (tidak ada satu angkapun) didalilkan oleh Para Penggugat tentang apa yang menjadi kesalahan Para Tergugat dalam Posita gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang merugikan Penggugat; Termasuk didalamnya apa yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan IX dengan hanya hadir dalam

rangka pelaksanaan tugas telah

mengakibatkan adanya kerugian baik moril maupun materil, sangat tidak jelas dan tidak relevan; Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan

mengajukan

gugatan ganti kerugia atas tanah yang bukan merupakan pihak yang berhak dan sah menurut hukum sebagai subjek yang memiliki hubungan hukum dengan apa yang menjadi objek gugatan sehingga dengan adanya kesalahan dalam mendalilkan gugatannya Penggugat berakibat gugatan menjadi rancu dan tidak jelas oleh karena terdapat adanya ketidak jelasan gugatan Penggugat perihal apa yang digugat berakibat gugatan menjadi tidak jelas alias kabur ( obscuur libel); Oleh karena Posita gugatan demikian yang tidak menguraikan secara jelas maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan yang tidak jelas/kabur; Maka Sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBG adalah harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur; 3.

Eksepsi Kerugian Tidak Dirinci Dalam hal kerugian yang ditujukan kepada Para Tergugat, dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara rinci dalam hal apa saja Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat; Uraian perbuatan yang dilakukan oleh Tergguat VII terbatas pada pemberian

izin

yang

didalamnya

tidak

terdapat

penjelasan


mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat VII sehingga menibulkan kerugian kepada Para Penggugat; Dengan tidak adanya uraian kerugian secara rinci dan dalam hal apa saja Penggugat dirugikan, maka gugatan Penggugat dapat berakibat tidak dapat diterima atau ditolak; DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon agar dianggap pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2.

Bahwa, Para Tergugat

menolak dengan tegas seluruh dalil dan

alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali halhal yang yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat; 3.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilekatkan dengan penerbitan izin-izin yang dikeluarkan oleh Tergugat VII sangat tidak relevan dan tidak berdasar hokum; Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: a.

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

b.

bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

c.

bertentangan dengan kesusilaan;

d.

bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa apa yang dijadikan alasan Para Penggugat dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak pernah dinyatakan secara tegas dan rinci mengenai kriteria perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat; Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci dan harus dibuktikan adanya unsur kausalitas antara unsur kesalahan dengan unsur besarnya kerugian yang diderita; Bahwa apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum dengan terlebih dahulu memenuhi empat unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi dan tidak dilakukan oleh Para Tergugat; 4.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam menerbitkan rekomendasi yang diberikan kepada Tergugat III didasarkan atas


ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dan

asas

umum

pemerintahan yang baik; 5.

Peraturan perundangan-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

kewenangan

dan

peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau

melakukan

keputusan

dan/atau

tindakan

dalam

penyelenggaran pemerintahan yang meliputi pemberian pelayanan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha; 6.

Bahwa yang dimaksud dengan izin yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam pokok perkara ini terkait dengan pemberian rekomendasi Terminal Khusus P.T. Cikarang Listrindo Nomor 551.42/2741/ Bappeda tertanggal 20 Agustus 2014;

7.

Bahwa terbitnya rekomendasi Tergugat VII yang diberikan kepada Tergugat III telah mempertimbangkan dan didasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031;

8.

Bahwa didasarkan atas ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap pengambilan keputusan atau tindakan atau dalam menggunakan wewenang yang dimliki Tergugat VII kusus dalam penerbitan izin-izin yang diberikan kepada Tergugat III selain wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas juga wajib berdasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik: a. Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat VII telah sesuai dengan kewenangannya; b. Tergugat

VII

telah

memperhatikan

tahapan-tahapan

pelaksanaan pemberian rekomendasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; c. bahwa dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki telah memperhatikan: 1)

asas kepastian hukum, dimana Tergugat VII

dalam

menerbitkan izin-izin, menggunakan landasan ketentuan


peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat VII; 2)

asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Tergugat VII telah menggunakan kewenangannya secara proporsional dan profesional;

3)

asas kecermatan, izin yang dilakukan telah berdasarkan informasi

dan dokumen yang lengkap berdasarkan

informasi dan dokumen yang disampaikan SKPD Pemberi izin; 9.

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 7 dan angka 12, terkait dengan penugasan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan keberadaan Tergugat IX, didasarkan atas Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Nomor 300/1401BPP/Pol PP tertanggal 24 April 2015 dalam rangka pelaksanaan pengamanan pengosongan lahan PJT II di Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai legalitas dan sah;

10. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan memelihara ketertiban di wilayah Kabupaten Bekasi termasuk tugas dan tanggung jawab Tergugat IX sebagai Kepala Desa Muara Bakti berkewajiban menjalakan perintah dan pendampingan sebagai upaya agar tercipta suasana ketertiban yang kondusif; 11. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam mengeluarkan rekomendasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

kewenangan

dan

peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, termasuk apa yang dilakukan oleh Tergugar VIII dan IX, telah melakukan tindakan atau

melaksanakan

keputusan

tidak

bertentangan

dengan

kewajiban, tidak melanggar hak subyektif orang lain, tidak melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan kepatutan, ketellitian dan kehati-hatian serta dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimilikinya; Sehingga dalil Penggugat pada angka 12, menyatakan

dalil

tersebut tidak berdasar

dengan tegas hukum dan harus

ditolak;


12. Bahwa dalil petitum Penggugat angka 9, yang pada intinya agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada upaya hukum, verzet, banding atau kasasi adalah

dalil

yang

sangat

mengada-ada

dan

tidak

perlu

dipertimbangkan; Bahwa dalil tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : a.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, antara lain menyatakan:

”Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan”; ”Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”; b.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, antara lain menyatakan: ”Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan

dengan

pelaksanaan

putusan

serta

merta

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut”; Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Para Tergugat

mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut: DALAM EKSEPSI


1.

Menerima Eksepsi Tergugat VII, VIII dan IXseluruhnya;

2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

3.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Menerima dalil dan alasan-alasan Tergugat VII, VIII dan IX seluruhnya;

2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

3.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 1 Maret 2016 ; Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Juni 2016, Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM PROVISI : - Menolak Provisi Para Penggugat ; DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Para Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut : 1. Penggugat I.Atmaja sejumlah Rp 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);


2. Penggugat II.Rohmat Bin Wamin sejumlah Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) ; 3. Penggugat III. Marjaya sejumlah Rp. 33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 4. Penggugat IV. Mahyudin sejumlah Rp. 41.230.000,0 (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; 5. Penggugat V. Ha’an Rojali sejumlah Rp.100.690.000,(seratus juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; 6. Penggugat

VI.

H.

Mastoyib

Mulyadi

sejumlah

Rp.

22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; 7. Penggugat VII. Nasir, sejumlah : Rp. 21.120.000,- (dua puluh satu juta seratus duapuluh ribu rupiah) ; 8. Penggugat VIII. Sada, sejumlah Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ; 9. Penggugat IX. Komin Bin Miit ,sejumlah: Rp. 11.400.000,(sebelas juta empat ratus ribu rupiah); 10. Penggugat X. Boin,sejumlah :

Rp.

11.550.000,- (sebelas

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; 11. Penggugat XI. Nursanih,sejumlah : Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) ; 12. Penggugat XII. Kecil, sejumlah :

Rp.

23.090.000,- (dua

puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah); 13. Penggugat XIII. Naim, sejumlah : 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; 14. Penggugat XIV,

I.G.N Pollo Haryoko sejumlah :

Rp.

125.930.000,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);: 15. Penggugat

XV.

Saripudin

Siregar

sejumlah

:

Rp.

168.250.000,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah): 16. Penggugat XVI. Sabarudin sejumlah : 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah): 17. Penggugat

XVII.

Marten

Sompotan,sejumlah

:

Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) ; 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.716.000,- ( empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;


5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; Membaca Risalah Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 kuasa hukum Pembanding I/Terbanding, semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Juni 2016 Nomor 289/Pdt/G/2015/PN.Bks., agar diperiksa dan diadili dalam Pengadilan Tingkat Banding ; Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi

yang

menerangkan

oleh

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

Pembanding/Terbanding, semula Para Penggugat tersebut

telah

diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat I, tanggal 30 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding I, semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 20 Oktober 2016 masing-masing kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 8 September 2016 kepada

Turut Terbanding IV semula Tergugat VI

melalui Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Agutus 2016 kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VII, tanggal 6 Septmber 2016 kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII, tanggal 26 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX ; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I/ Terbanding, semula Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal

23

September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 27 Februari 2017 kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat I, tanggal 6 Desember 2016 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, tanggal 21 November 2016

(melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) masing-masing

kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III, tanggal 16 Desember 2016 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV dan


tanggal 13 Desember 2016 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V, tanggal 9 Desember 2016 kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI melalui Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Desember 2016 kepada turut Terbanding V semula Tergugat VII dan kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX, tanggal 2 Desember 2016 kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII ; Membaca Risalah Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 kuasa hukum Terbanding/ Pembanding II, semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Juni 2016 Nomor 289/Pdt/G/2015/PN.Bks., agar diperiksa dan diadili dalam Pengadilan Tingkat Banding ; Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi

yang

menerangkan

oleh

bahwa

Terbanding/Pembanding

permohonan II,

semula

banding

yang

Tergugat

III

diajukan tersebut

telah

diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat I, tanggal 30 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding I, semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 20 Oktober 2016 masing-masing kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 8 September 2016 kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI melalui Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Februari 2017 kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VII, tanggal 6 September 2016 kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII, tanggal 26 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX, tanggal 21 Maret 2017 kepada Pembanding I/Terbanding semula Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri jakarta Timur ; Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/ Pembanding II, semula Tergugat III dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal

26

September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti pada


Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Pembanding I/Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2017,

tanggal 6

Desember 2016 kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat I, tanggal 27 Desember 2016 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 18 Januari 2017 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Januari 2017 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V, tanggal 27 Desember 2016 kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI melalui Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Desember 2016 kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VII, tanggal 6 Desember 2016 kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII dan tanggal 9 Desember 2016 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX ; Menimbang, bahwa Tim Bantuan Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Barat, kuasa dari Gubernur Jawa Barat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 April 2017 dan tanggal 7 April 2017 (melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) ; Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/ Pembanding III, semula Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Agustus 2016 kepada Pembanding I/Terbanding semula Para Penggugat, tanggal 15 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 29 September 2016 kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat III, tanggal 26 September 2016 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 4 April 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI melalui Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 September 2016 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 September 2016 kepada Turut Terbanding V semula


Tergugat VII, tanggal 6 September 2016 kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII, tanggal 19 September 2016 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX dan tanggal 20 April 2017 kepada Pembanding I/Terbanding semula Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/ Inzage

Nomor

289/Pdt.G/2015/PN.Bks.,

jo

Nomor

61/BDG/2016/

PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi) masing-masing tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 20 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pembanding II/Terbanding semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor

289/Pdt.G/2015/

PN.Bks., yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca

Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara/Inzage Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/BDG/2016/ PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung (delegasi)

tanggal 8 September 2016 yang menerangkan

bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor

289/Pdt.G/2015/

PN.Bks., yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca

Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara/Inzage Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/BDG/2016/ PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding V semula Tergugat

VII,

diberi

kesempatan

mempelajari berkas perkara Nomor

untuk memeriksa

dan

289/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang


dimohonkan banding oleh Para Pembanding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca

Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara/Inzage Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/BDG/2016/ PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 September 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor



Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara/Inzage Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/BDG/2016/ PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding VII semula

Tergugat

IX,

diberi

kesempatan

mempelajari berkas perkara Nomor

untuk

memeriksa

dan



Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara/Inzage Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/BDG/2016/ PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur (delegasi) tanggal 21 Maret 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pembanding I/Terbanding semula Para Penggugat, diberi kesempatan untuk

memeriksa

dan

mempelajari

berkas

perkara

Nomor

289/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca

Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara/Inzage Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/BDG/2016/


PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pembanding II /Terbanding semula Tergugat I, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor


dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca

Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara/Inzage Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 61/BDG/2016/ PN.Bks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta (delegasi) tanggal 30 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor

289/Pdt.G/2015/

PN.Bks., yang dimohonkan banding oleh para Pembanding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,

bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tersebut dijatuhkan pada tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat IX tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya dan Tergugat II maupun Kuasanya. Dengan perantaraan

kuasanya,

Para

Pembanding/Terbanding

tersebut

mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 11 Juli 2016, tanggal 12 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa

Pembanding

I/Terbanding

semula

Para

Penggugat

telah

mengajukan alasan-alasan keberatan yang terurai dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :


-

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 128 Para Pembanding dinyatakan tidak berhak untuk menuntut ganti rugi atas tanah obyek perkara adalah pertimbangan yang keliru dan tidak obyektif, karena Para Pembanding sudah 31 tahun menduduki tanah seluas + 8 (delapan) hektar tersebut, maka tidak berlaku Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 terhadap Para Pembanding. Para Pembanding sangat dirugikan oleh putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang hanya mengabulkan ganti rugi tanaman saja tanpa tanah obyek sengketa seluas 8 (delapan) hektar.

-

Bahwa penjabaran lebih lanjut

sebagaimana tercantum dalam

memori banding tersebut ; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II/Terbanding semula Tergugat III telah pula mengajukan alasan keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut : -

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta mengenai letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masingmasing Penggugat sehingga putusan yang dibuat tidak didasarkan pada fakta mengenai letak dan batas-batas tanah yang dikuasai masing-masing Penggugat ;

-

Jika obyek perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ada tanaman-tanaman, maka dalam gugatan harus dicantumkan jumlah tanaman yang dituntut untuk diganti rugi. Hal ini disebabkan tanaman adalah benda bergerak dan perhitungan tuntutan didasarkan pada jumlah tanaman. Dalam gugatan a quo tidak diuraikan jumlah tanaman yang dituntut untuk diganti rugi oleh karena itu tidak ada dasar yang dijadikan acuan dalam pembuktian tuntutan ganti rugi ;

-

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Para Tergugat mengganti rugi tanaman Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus dibatalkan dan tidak ada dasarnya bagi Majelis hakim tingkat pertama untuk memutuskan membebankan ganti rugi tanaman-tanaman tersebut kepada Para Tergugat ;


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding/Tergugat III memohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi Tergugat III mengenai gugatan tidak jelas (obscuur libel) 2. Menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan untuk seluruhnya ; 2. Menghukum para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum ; Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding IV semula Tergugat VI telah mengajukan tanggapan atas memori banding dari Pembanding II/Terbanding, semula Tergugat III sebagai berikut : -

Bahwa alasan keberatan Turut Terbanding IV semula Tergugat VI dalam perkara ini adalah terkait dengan kesalahan penerapan hukum yang menjadi dasar/pedoman bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi dengan mempergunakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 521/Kep.326.DISTARKIM/2012

tentang

harga

dasar

ganti

rugi

tanaman bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Bekasi tanggal 19 November 2012, dimana dalam perkara in casu bukan terkait dengan pengadaan tanah akan tetapi dalam rangka

membebaskan

tanah

Tergugat

I

dari

okupansi

para

Penggugat, dimana tanah tersebut telah dibebaskan jauh-jauh hari pada saat proses pembuatan Kali CBL (Cikarang-Bekasi-Laut) pada sekitar tahun 1980 an dan pengosongan tanah Tergugat I adalah akan dipergunakan oleh Pembanding/Tergugat III sebagai bagian dari rencana pembangunan PLTU 420 MW di atas tanah obyek sengketa ; -

Bahwa dasar penghitungan ganti kerugian yang dilakukan Judex Factie dilakukan dengan mendasarkan pada luas tanah garapan, sementara itu pada kenyataannya pada saat Pemeriksaan Setempat


tanggal 27 Mei 2016 tidak dilakukan pengukuran secara rinci terkait dengan batas, luas dan letak dari tanah garapan sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Turut Terbanding IV semula Tergugat VI memohon kiranya agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutus sebagai berikut : 1.

Menerima tanggapan dari Turut Terbanding IV semula Tergugat VI atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat III tertanggal 26 Desember 2016 ;

2.

Mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat III tertanggal 26 Desember 2016 ;

3.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 289/Pdt/G/ 2015/PN.Bks., tanggal 28 Juni 2016 dan ; Mengadili Sendiri :

1.

Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh b iaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ; Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Terbanding IV semula Tergugat VI mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi 2016,

Nomor

putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 28 Juni 289/PDT.G/2015/PN.Bks.,

memori

banding

dari

Pembanding I/Terbanding semula Para Penggugat, memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat III dan kontra memori banding dari Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-


alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I/Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding/ Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat I serta kontra memori banding dari Turut Terbanding IV semula Tergugat VI ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang,

bahwa

dengan

hal

demikian

maka

pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 28 Juni 2016, Nomor 289/PDT.G/2015/ PN.Bks.,

dapat

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pihak

Terbanding

I/Pembanding semula Tergugat III dan Terbanding II/Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah maka ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding masing-masing dari Pembanding I/

Terbanding

semula

Para

Penggugat

dan

Terbanding

I/Pembanding semula Tergugat III dan Terbanding II/Pembanding semula Tergugat I tersebut ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 28 Juni 2016, Nomor 289/PDT.G/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Terbanding I/Pembanding semula Tergugat III dan Terbanding II/Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,


yang ditingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh kami H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,

H. SUTOTO HADI, S.H., M.Hum., dan BERLIN

DAMANIK, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. SUTOTO HADI, S.H., M.Hum.

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H

TTD

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI, TTD H. NANANG PRIATNA, S.H.

Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,00

Meterai

Rp.

6.000,00

Pemberkasan

Rp. 139.000,00

Jumlah

Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents