P U T U S A N Nomor 547/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding,
menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. LESNOWATI dalam hal ini
bertindak selaku anak kandung dari
Pasangan Siswati dan Alm.Soepardi, yang beralamat di Jalan Babakan Sari II No. 6 Rt. 001 Rw.007 Kelurahan Babakan
Sari
berdasarkan
Kecamatan Surat
Kiaracondong,
Izin
Insidentil
Bandung, Nomor
:
20/BH/2015/PN.BDG, Tanggal 8 September 2015 ; 2. YOSAPHAT RIADI RIYOTOMO,
dalam hal ini bertindak selaku anak
kandung dari Pasangan Sri Daulat dan FM. Soewandi, yang beralamat di Jalan Babakan Sari II No. 9 Rt. 001 Rw.007 Kelurahan Bandung,
Babakan
berdasarkan
:19/BH/2015/PN.BDG, selanjutnya
Sari
disebut
Kecamatan
Surat Tanggal
Para
Kiaracondong,
Izin
Insidentil
Nomor
8
September
2015,
Pembanding
semula
Para
Penggugat ; L A W A N 1. PT. KAI (Persero)berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SARIDAL kedudukan selaku Vice President Daerah Oprasi 2 Bandung berdasarkan keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia
(Persero)
Nomor.KEP.DIR/KP.303/XII/32/KA-
2015 tanggal 1 Desember 2015 berkedudukan di Jalan Statsiun Selatan No.25 Bandung, yang didaptarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober
2016
Nomor
1693/SK/PDT/2016/PN.BDG,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula TERGUGAT ; 2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANAN NASIONAL JABAR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, selanjutnya
disebut
sebagai
Turut
Terbanding
semulaTURUT TERGUGAT; Halaman1dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Bdg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal26 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung dibawah register Nomor 357/PDT.G/2015/PN.Bdg tanggal 26 Agustus 2015, dan gugatannya diperbaiki tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 7 Juli 2015 menerima Surat Perintah
Pengosongan
NoJB.312/VII/10/D.2-2015
Lahan
dari
TERGUGAT
melalui
untuk segera mengosongkan tanah
Surat dan
Bangunan diatas Lahan milik PT.KAI (Persero) paling lambat hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015.Apabila pada tanggal yang telah ditentukan PARA PENGGUGAT tidak mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, maka Tim Penertiban Aset Daop 2 Bandung akan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dan membebaskan PT.KAI (Persero) dari segala tuntutan Hukum. Tanggal 27 Juli 2015,PARA PENGGUGAT menerima Surat Perintah Pengosongan ke-2 dengan NoJB.312/VlI/13/D.2-2015 untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan diatas Lahan tanah milik PT.KAI (Persero) paling lambat hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan PARA PENGGUGAT tidak mengosongkan sendiri tanah dan bangunan, maka Tim Penertiban Aset Daop 2 Bandung akan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dan membebaskan PT.KAI (Persero) dari segala tuntutan Hukum. Tanggal 10 Agustus 2015, PARA PENGGUGAT menerima Surat Perintah Pengosongan Lahan ke-3 dengan No JB.312/VIII/3/D-2-2015 untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan milik PT.KAI (Persero) paling lambat tanggal 19 Agustus 2015, dan menyampaikan bahwa masa sewa tanah telah habis. Padahal PARA PENGGUGAT sama sekali belum pemah menandatangani Perjanjian Kontrak sebagaimana disebutkan oleh Pihak TERGUGAT. 2.
Bahwa apa yang mendasarkan TERGUGAT sebagai Persero yang menyatakan diri sebagai pemilik atas Tanah dan Bangunan di wilayah Jl.Babakan Sari, Kel.Babakansari, Kec.Kiaracondong adalah Sertifikat Hak Halaman2dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
Pakai No. 1 tahun 1988 tidaklah benar. Karena Hak Pakai tersebut atas nama Departemen Perhubungan RI cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Jadi bukan atas nama PT.KAI (Persero)/TERGUGAT, yang dalam aturan perundang - undangannya apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak dimohonkan Perpanjangannya dan Hak nya PJKA tidak dilepaskan ataupun dialihkan atas nama TERGUGAT, maka Hak nya tersebut hapus demi Hukum, dan harus menyerahkan Hak Pakai yang telah hapus tersebut kepada Pihak TURUT TERGUGAT, jika tidak dilakukan maka tanahnya kembali kepada Negara. Dengan demikian TERGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai atau menjadikan dasar Hak Pakai tersebut untuk menguasainya dan apalagi melakukan pengosongan paksa.Terlebih meng atas namakan PJKA, karena PJKA telah dibubarkan oleh Pemerintah pada tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1990. 3.
Bahwa Lembaga yang berhak melakukan Pengosongan adalah Pengadilan dengan didasarkan pada putusan yang sudah incracht. Bagaimana mungkin
TERGUGAT sebagai
Persero dengan
serta merta dapat
melakukan Pengosongan tanpa didasari oleh putusan Pengadilan yang sudah
Incracht,
tetapi
hanya
didasarkan
pada
Surat
Perintah
Pengosongan I,II,III. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 PARA PIHAK melakukan mediasi yang difasilitasi KAPOLSEK KIARACONDONG dan PARA PIHAK sepakat menempuh jalur Hukum. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 PT.KAI (Persero) dengan cara paksa melakukan pemagaran Seng tepat disepanjang pagar halaman muka rumah di jalan Babakansari II No.9. Ini jelas merupakan pelanggaran Hak asasi dan merupakan tindak tidak menyenangkan. 4. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan dengan cara-cara TERGUGAT yang
memaksa
PARA
PENGGUGAT
untuk
mengosongkan
tempat
kediaman dengan cara harus menandatangani Kontrak yang disertai intimidasi dengan ancaman akan mengosongkan secara paksa, Padahal Pihak TERGUGAT tidak memiliki Alas Hak atas Tanah dan Rumah Negara yang dihuni oleh PARA PENGGUGAT. 5. Bahwa apabila TERGUGAT mendasarkan pengosongan paksa kepada PARA PENGGUGAT didasarkan pada Hak Pakai No.1 tahun 1988 tentu harus
dipahami
terbitnya
Hak
Pakai
yang
salah
satu
syaratnya
berdasarkan PP No.9 tahun 1999 Pasal 4 adalah : Sebelum PJKA Halaman3dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
mengajukan Permohonan dalam hal ini Hak Pakai No. 1 tahun 1988 Pemohon harus menguasai Tanah yang dimohonkan yang dibuktikan dengan data Yuridis dan data phisik sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku antara lain obyek tanahnya dalam penguasaan Pemohon/PJKA/PT.KAI. Pada kenyataannya obyek tanahnya dikuasai dan dihuni oleh PARA PENGGUGAT selama lebih dari 40—50tahun. Bagaimana Hak Pakai tersebut dapat diterbitkan oleh Pihak TURUT TERGUGAT atas nama Departemen Perhubungan cq.PJKA. Yang sekarang dijadikan dasar untuk
melakukan
Pengosongan
oleh
PT.KAI
(persero)/TERGUGAT.
Sementara Hak Pakai No.1 tahun 1988 tercatat atas nama PJKA, bukan atas nama PT.KAI/TERGUGAT. Jelas sudah terjadi cacat administrasi. 6. Bahwa selama PARA PENGGUGAT menghuni rumah tersebut, secara terus menerus membayar sewa kepada pemerintah baik dipotong dari gaji secara langsung, maupun dengan cara menyetor ke khas Negara yang telah ditentukan. Akan tetapi mulai tahun 2010 pembayaran tidak lagi diperbolehkan ke Khas Negara yang Selama ini sudah ditentukan, tetapi harus membayar ke khas PT.KAI. Pertanyaan PARA PENGGUGAT adalah siapa PT.KAI? Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mau disebut sebagai pemukim Liar, Karena PARA PENGGUGAT tinggal dan mendiami tanah dan rumah Negara berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api. Dan lagi TERGUGAT belum bisa menunjukan bukti kepemilikan yang sah. 7. Bahwa atas tindakan yang dilakukan TERGUGAT tersebut diatas, PARA PENGGUGAT keberatan atas sikap TERGUGAT, karena: 7.1. Tergugat adalah perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan
adalah
badan
hukum
yang
didirikan
berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta TIDAK BERTENTANGAN dengan perturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan (vide pasal 2 UU NO.l tahun 1995); 7.2. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU NO.1 tahun 1995 jelas, Tergugat tidak bisa bertindak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan dan secara hukum tidak mempunyai alas hak secara hukum dan tidak mempunyai alas hak apapun terhadap barang yang Halaman4dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
tidak bergerak yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT selam lebih 40 - 50 tahun dan tidak berhak bertindak hukum untuk memutuskan hak yang belum jadi miliknya, apalagi menarik; menerima uang sewa, sedangkan berdasarkan pasal 44 LEMBARAN NEGARA RI NO.104 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA, UU NO.5 TAHUN 1960 ayat 3 menyatakan perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal 44 TIDAK BOLEH DISERTAI SYARAT-SYARAT YANG
MENGANDUNG
UNSUR-UNSUR
PEMERASAN,
pada
kenyataanya belum ada kepastian hukum apakah TERGUGAT sebagai persero mempunyai hak milik atas asset pemerintah akan tetapi TERGUGAT telah menentukan uang sewa atau melakukan pemerasan, sedangkan hak pakai yang dijadikan dasar bukti kepemilikan
Tergugat/PT.KAI
atas
namanya
Departemen
Perhubungan cq PJKA, bukan atas nama Tergugat/PT.KAI; 7.3. Bahwa
oleh
karena
perbuatan
TERGUGAT
telah
memaksa
menandatangani surat kontrak perjanjian sewa menyewa dengan menyampaikan serangkaian teguran baik lisan maupun tertulis, melakukan intimidasi, pengancaman untuk mengosongkan termasuk menentukan dan menerima uang sewa dengan penekanan dan ancaman, perbuatan
maka
sikap
melawan
TERGUGAT
hukum
yang
telah
terbukti
sangat
melakukan
merugikan
PARA
PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT bukan pemilik dari asset - asset kekayaan Negara; 7.4. Bahwa bila Perseroan untuk memiliki asset kekayaan Negara, berupa barang tidak berGerak, tanah, gedung kantor, sekolah dan lain-lain kemudian gedung tempat tinggal seperti rumah dinas, asrama, pesanggrahan dll secara komtabel diatur dalam undang- Undang Perbendaharaan Negara I Vide Inpres No.9 tahun 1970 dan Kepres No.16 tahun 1994 dan pembelian asset Negara; apakah ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang tersebut diatas sudah dipenuhi oleh TERGUGAT, kalau belum dilakukan berarti obyek yang akan dikosongkan oleh TERGUGAT adalah asset Negara, yang bisa diajukan permohonan Hak nya oleh PARA PENGGUGAT. 7.5. Bahwa
berdasarkan
keputusan
Menteri
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1998 dan PP No.40 tahun 1994 Rumah Negara Golongan III bisa dialih Kepemilikannya dengan mekanisme "Sewa Beli" oleh penghuninya. Halaman5dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
7.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal yangdiatur dalam UUPA Pasal 1; yaitu Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan Yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh
Negara
dan
wewenang
yang
bersumber
Hak
menguasai dari Negara tersebut pada Pasal 2(2) .Pasal ini digunakan untuk mencapai Sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan Kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, Adil dan makmur, sehingga penguasaan, PARA PENGGUGAT selama 40 - 50 tahun lebih Sejak tahun 1959 dan 1974 sampai dengan sekarang berdasarkan ketentuan UUPA PARA PENGGUGAT diberi Prioritas utama untuk mengajukanPermohonan Hak kepada Pemerintah atau badan yang ditunjuk untuk itu, yaitu TURUT TERGUGAT atas barang tidak bergerak yang dikuasainya untuk dimiliki, karena telah menguasai barang tidak bergerak tersebut selama bertahun tahun dan telahmembayar PBB nya jo.Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 dinyatakan kepada Para penghuni yang sah, mendapat prioritas untuk memohon Hak baru atas tanah Negara yang ditempatinya atau dihuni
selama
Pertanahan
minimal
20
tahun
kepada
Nasional/TURUTTERGUGAT,
Pemerintah/Badan sedangkan
PARA
PENGGUGAT telah Menghuni atau menguasai lahan tersebut lebih dari 40 - 50 tahun. 8.
Bahwa dengan telah beralihnya bentuk Perusahaan PJKA menjadi PT.KAI (Persero), maka instansi PJKA menjadi bubar dan kegiatan operasionalnya bukan berarti bisa dengan begitu saja dilanjutkan oleh PT.KAI(Persero). Sehingga segala Hak pengosongan lahan yang dihuni/dikuasai secara phisik rumah - rumahnya tidak beralih menjadi milik PT.KAI/TERGUGAT, sebelum ada peralihan Hak atas seluruh Modal/asset asset PJKA yang merupakan
kekayaan
Negara
dengan
dibuatkan
surat
keputusan/Penetapan dari hasil perhitungan dari Menteri Keuangan sesuai hasil pembelian dari hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen keuangan dan Departemen Perhubungan untuk ditetapkan Menteri keuangan. Apabila PJKA telah beralih menjadi Persero, harus dibuatkan BOT/Perjanjian Kerjasama antara Departemen Perhubungan dengan PT.KAI dan setiap penambahan Modal yang berasal dari kekayaan Halaman6dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
Negara harus dipisahkan, harus mendapat Persetujuan DPR, Dikeluarkan Peraturan Pemerintahnya dan disahkan oleh Menteri Keuangan. ASSET YANG DIMILIKI PT.KAI/TERGUGAT ADALAH KEKAYAAN NEGARA 9. Bahwa kekayaan Negara adalah barang milik/kekayaan Negara atau disebut juga asset dari instansi pemerintah. Berdasarkan Staatsblad 1911 No.110 jo.Staatsblad 1940 No.430 tentang :"Penguasaan benda - benda tidak bergerak, gedung-gedung dll bangunan milik Negara, ditegaskan jika instansi pemerintah menguasai tanah Negara, dipelihara dengan anggaran belanjanya, mak tanah itu adalah asset instansi yang bersangkutan, sedangkan rumah/barang tidak bergerak yang PARA PENGGUGAT huni/kuasai adalah rumah yang disediakan oleh Negara untuk pegawai negeri berdasarkan Pasal 1 (1) BWR 9 Burgelijge Woning Regeling 1934, keputusan Gouveneur General van Nederlandsch Indie tanggal 20 Maret 1934 No.24 Stbl tahun 1934 No.147 dan dibangun sebelum tahun 1925 oleh Departements van Burgelijke open Werken atau oleh Pemerintah Hindia Belanda. 10. Yang dimaksud dengan rumah yang disediakan oleh Negara adalah rumah dinas diatas tanah Negara yang dimiliki oleh Negara berdasarkan Pasal 1 Agrarisch Besluit Stbl 1870 No.118 yang biasa disebut azas Domein Verklaring. Rumah - rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT diperuntukan bagi pegawai Negeri/Pensiunan, seperti pegawai Sataat Spoor en Tramwegen (SS), jadi rumah-rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT adalah rumah Negara. 11. Bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia harus segera mengambil alih kekuasaan kereta api dari pemerintahan Belanda. Kemudian pada pemerintahan Jepang diambil alih oleh Jepang, selanjutnya berdasarkan Maklumat DKA RI (Djawatan Kerata Api RI), setelah terjadi pengakuan kedaulatan , maka perusahaan kereta api dikuasai kembali oleh pemerintah RI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum RI tgl 05 Jnuari 1950 No.2 tahun 1950, maka : 11.1. Terhitung 1 Januari 1950 DKA RI dan SS serta VS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA), semua kekayaan, hak-hak dan kewajiban dari DKA RI dan SSVS mulai 1 Januari 1950 dioper ke DKA.
Halaman7dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
11.2. Pada tahun 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 tahun 1963 DKA diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) ; 11.3. Pada Tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 1971 PNKA dirubah Menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA); 11.4. Pada tahun 1990 berdasarkan peraturan pemerintah RI No.57 tahun 1990 PJKA dirubah Menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).
Sebagai
peraturan
perundang-undangan
produk
pemerintahan Hindia Belanda; 11.5. Pada tahun 1998 berdasarkan PPRI No.19 tahun 1998 PERUMKA dirubah menjadi PT.Kereta Api (Persero); 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti seluruh assetasset kereta api terbukti milik pemerintah berupa barang tidak bergerak seperti, gedung-gedung, rumah-rumah serta asset-asset lain yang ditinggalkan pada zaman Hindia Belanda yang sebagian dikuasai oleh PARA PENGGUGAT adalah asset pemerintah yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari asset PT.KAI (Persero)/TERGUGAT. RUMAH GOLONGAN III dapat disewa beli: 13. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah penghuni Rumah Negara Golongan III, yang menurut PP No.40 tahun 1994 bahwa Rumah Negara Golongan III dapat dilakukan pengalihan Hak dengan mekanisme "Sewa Beli" oleh penghuninya.
Seharusnya
PT.KAI
memfasilitasinya,
agar
PARA
PENGGUGAT dapat membeli rumah tersebut, mengingat jasa-jasa PARA PENGGUGAT kepada Negara selama bertahun-tahun mengabdi kepada Negara dan berdasarkan Surat dari Departemen PU Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkugan tanggal 17 September 2009 telah melayangkan suratnya kepada PT.KAI (Persero), Rumah Negara yang dibangun diatas tanah Negara yang dilakukan oleh BOW (Burgerlijke Openbare Werken)/Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan BWR (Burgerlijke Wonning Regeling) Stbl.1934 No.147 tentang persediaan Rumah-rumah Negeri kepada pegawai negeri sebagai UU Jo PP No.40 Tahun 1994 Tentang rumah Negara, maka departemen PU Direktorat Cipta Karya akan memproses penjualan Rumah Negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut seharusnya PT.KAI, tidak boleh melakukan pengosongan rumah yang Halaman8dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
dihuni
PARA
PENGGUGAT
dengan
cara
menyalah
gunakan
kewenangannya secara paksa tanpa adanya ganti rugi sesuai peraturan perundang - undangan. 14. Bahwa para penggugat adalah karyawan PJKA Golongan III dan berdasarkan Pasal 16 UU No.40 Tahun 1994 tentang pengalihan hak menyatakan : 1. Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah Negara golongan III; 2. Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonanpenghuni; 3. Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya; 4. Suami istri yang masing-masing mendapat ijin untuk menghuni rumah Negara
sebagaimana
dimaksud
Pasal
9
(2)
pengalihan
Hak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan kepada salah satu suami istri tersebut. 15. Bahwa PARA PENGGUGAT sampai saat ini belum mempunyai rumah atau membeli rumah dari Negara, oleh karena berdasarkan Pasal 16 diprioritaskan yang sudah menempati lebih dari 20 tahun, apalagi PARA PENGGUGAT mempunyai surat ijin menempati rumah sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang serta merupakan Pegawai Negeri Sipil dari PJKA dan telah mengabdi kepada Negara bertahun - tahun lamanya, untuk hal tersebut TERGUGAT tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mengosongkan
rumah-rumah
Negara
yang
dikuasai
oleh
PARA
PENGGUGAT; MEMAKSA MENETAPKAN KONTRAK PERJANJIAN SEWA 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memaksa Para Penggugat untuk menandatangani Kontrak Penjanjian Sewa antara PT.KAI dengan salah satu Penggugat, yaitu dengan FM Soewandi No.001/40283/D.2/921/KAC/RD/VII/2010
tanggal
23-07-2010,
yang
tidak pernah ditandatanganinya dan memaksa Para Penggugat lainnya dengan cara Intimidasi dan paksaan kalau tidak menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa akan dikosongkan secara paksa, serta tidak pernah menunjukkan alas hak yang sah tentang dasar kepemilikan Tergugat, maka ada beberapa dari para penghuni rumah yang bersedia Halaman9dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa dengan Tergugat. Perjanjian seperti ini disebut dwangkontract, karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin pasal 1338 KUHPerdata sudah dilanggar, pihak yang lemah terpaksa menerima perjanjian sewa tersebut karena tidak mampu berbuat lain, pelanggaran terhadap ketentuan ini, mengakibatkan kontrak perjanjian sewa itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang
apalagi kontrak perjanjian sewa tersebut dibuat oleh
Tergugat/Persero yang tidak berkapasitas untuk melakukan kontrak perjanjian sewa, karena Hak Pakai yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT bukan atas nama Tergugat melainkan atas nama PJKA, yang secara hukum sudah hapus. 17. Bahwa perlu dipertanyakan dalam hal ini atas dasar apa TERGUGAT meminta sewa terhadap PARA PENGGUGAT, bukanlah sudah seharusnya PARA PENGGUGAT yang disini sangat dirugikan meminta pertanggung jawaban hukum atas tindakan TERGUGAT yang telah sewenang-weang menekan
PARA
PENGGUGAT
untuk
mengosongkan
rumah
PARA
PENGGUGAT secara paksa dan mengambil sewa tanpa alas hukum yang jelas, lalu dimanakah logika dan dasar hukum yang mendasari tindakan TERGUGAT
tersebut
yang
sampai
saat
ini
Tergugat tidak
bisa
membuktikan kepemilikannya. 18. Bahwa dengan sikap TERGUGAT tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, apalagi jika nanti Objek Gugatan tidak dapat lagi dipertahankan maka akan timbul kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT yang dalam hal ini telah menjadi korban atas permainan hukum
yang dilakukan TERGUGAT. Dan kerugian tersebut
akan
dampak
memberikan
luar
biasa
bagi
perekonomian
PARA
PENGGUGAT apalagi PARA PENGGUGAT dipastikan harus mencari tempat lain untuk bernaung, dengan terjadi ketidak adilan ini. sekali lagi PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat kecil hanyalah menjadi korban atas “ keserakahan “ pihak-pihak yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, terutama kepentingan TERGUGAT ; PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM. 19. Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT
telah
melakukan
PERBUATAN
MELAWAN
HUKUM
(
Onrechtmatige daad) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 Halaman10dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
KUHPerdata,
maka
suatu
perbuatan
melawan
hukum
haruslah
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum 2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku 3) Adanya kerugian bagi korban 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian. 20. Bahwa tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah:TERGUGAT dengan tanpa didasari alas hukum yang sah, dengan sengaja telah melakukan upaya pengosongan paksa dengan itikad buruk yaitu memaksa PARA PENGGUGAT agar mau menandatangani kontrak Perjanjian Sewa. 21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terlihat bahwa perbuatan yang diakukan TERGUGAT adalah perbuatan yang melanggar hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. 22. Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut sudah sepatutnya apabila PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi materil dan imateril kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut '“Ganti Rugi" terdiri dari 2 faktor yaitu : 1. Kerugian yang nyata-nyata diderita; 2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh Adapun tuntutan Materil dirasakan ole PARA PENGGUGAT adalah sebagaiberikut: -
Dengan dilakukan upaya pengosongan dan diajukan gugatan ini PARA
PENGGUGAT
telah
mengeluarkan
biaya
sebesar
Rp.25.000.000,-(duapuluhlima juta rupiah) -
Bila
bangunan
yang
masih
layak
pakai
dan
bernilai
tinggi
dihancurkan sedangkan nilai jual tanah didaerah ini kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,-/per meternya'
Halaman11dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
Bila
dikalkulasikan
adalah
363m
+
390m
X
Rp.5.000.000
=
Rp.3.765.000.000,- Sehingga total kerugian materil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT yaitu Rp.25.000.000 + Rp 3.765.000.000 =Rp.3.990.000.000.- (tiga milyar Sembilanratussembilanpuluh juta rupiah). 23. Bahwa tuntutan immaterial yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah kehilangan perlindungan hukum dan ketentraman hidup dalam menghuni rumah yang sudah dihuni lebih dari 40 - 50 tahun tanpa ada tindakan anarkis dari PJKA, namun setelah masuknya TERGUGAT menimbulkan keresahan dan kegelisahan sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT Stress dan sakit-sakitan karena rasa aman sudah tidak tercipta lagi, dengan TERGUGAT melakukan perbuatan anarkis memaksa PARA PENGGUGAT
mengosongkan
rumah
secara
paksa
dan
melakukan
intimidasi untuk menandatangani kontrak perjanjian sewa. Mengingat perilaku TERGUGAT yang sewenang-wenang tersebut, maka PARA PENGGUGAT menuntut tuntutan Immateril senilai Rp.100.000.000,/rumah kepada TERGUGAT; 24. Bahwa untuk menjaga supaya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (Illusoir) maka dimohonkan supaya terhadap obyek Gugatan berupa Hak Pakai No.1 tersebut yang terletak di kelurahan Babakansari, kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung tidak dialihkan kepada PT.KAI/TERGUGAT. Agar tidak bisa melakukan peningkatan hak menjadi HGB. 25. Bahwa apabila TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka layak
menurut
hukum
PARA
PENGGUGAT
menuntut
uang
paksa
(dwangsom) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per rumah, terhitung sejaic perkara ini diputus oleh Pengadilan sampai TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini. 26. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan dikarenakan urgensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 IHR sudah seharusnya apabila putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad) dari TERGUGAT. 27. Bahwa berdasarkan Yurispudensi Mahkamah Agung RI No.684/K/Sip/1982 tanggal 09 Mei 1992, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan Provisi dan mengabulkan tuntutan Provisi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT yang Halaman12dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
tertuang di dalam Gugatan ini, karena dikawatirkan akan dialihkannya kepemilikan PJKA menjadi PT.KAI. Maka berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang memeriksa danmengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut; DALAM PROVISI 1. Memerintahkan kepada TERGUGAT agar tidak mengambil langkah-langkah hukum apapun baik pengosongan ataupun memaksa PARA PENGGUGAT untuk menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dikawatirkan TERGUGAT akan segera melakukan peningkatan hak. 2. Memerintahkan
kepada
memproses/melakukan
TURUT
tindakan
TERGUGAT
Hukum
apapun
untuk tentang
tidak peralihan
hak/peningkatan hak yang diajukan TERGUGAT, sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. 3. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah secara Hukum penguasaan phisik oleh PARA PENGGUGAT atas tanah dan bangunan Negara di JI.Babakansari II No.6 dan di JI.Babakansari II No.9. Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong; 3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT yang telah menimbulkan keresahan dengan melakukan pemagaran seng, melakukan pemaksaan penandatanganan kontrak perjanjian sewa dengan ancaman pengosongan paiksa; 4. Menyatakan
Surat
Penunjukan
Rumah
(SPR)
atas
nama
PARA
PENGGUGAT yang dijadikan dasar oleh PARA PENGGUGAT menghuni Rumah tersebut, sah secara Hukum. 5. Menyatakan tidak mempunyai daya berlaku lagi Hak Pakai No.1, seluas 288.741 M2 atas nama Departemen Perhubungan cq.PJKA; 6. Menyatakan TERGUGAT tidak berwenang melakukan pungutan uang sewa kontrak, pengosongan atas rumah-rumah yang dihuni oleh PARA
Halaman13dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
PENGGUGAT dan menyatakan Hak Guna Pakai No.1 tahun 1988 atas nama Departemen Perhubungan cq.PJKA cacat hukum; 7. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yaitu terhadap Hak Pakai No.1 tahun 1988 seluas 288.741 M2 yang terletak di kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, beserta turutannya termasuk Fasilitas Umum dan fasilitas social; 8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat kepada PARA PENGGUGAT; 9. Menghukum
TERGUGAT
untuk
mengganti
kerugian
kepada
PARA
PENGGUGAT yaitu membayar biaya materil dan immaterial sebesar Rp.225.000.000,-(duaratus duapuluh lima juta rupiah); 10. Mengabulkan tuntutan Provisi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan ini; 11. MenyatakanPutusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvooraad) sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR; 12. Menghukum TERGUGAT sebagai Persero untuk membayar dwangsom kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.OOO.OOQ,-/Rumah/hari yang akan dikosongkan secara paksa, apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat harus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat
sebagaimana
dalam
gugatannya
tersebut,
terkecuali
terhadap dalil-dalil gugatan yang secara tegas diakui oleh Tergugat.; 2. Bahwa Penggugat sangat keliru dan cenderung melantur dan mengadaada dalam mengartikan dan menguraikan ketentuan-ketentuan / peraturan- peraturan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan a quo, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, Peraturan Mentri, Surat Dirjen, Staatblad-Staatblad, dan lain-lain oleh Halaman14dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
karena ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dalam perkara a quo.; 3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh para Penggugat dalam gugatan a quo, tanah dan bangunan a quo yang saat ini ditempati para Penggugat adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1988, atas nama Pemegang Hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA),; 4. Bahwa sebagaimana telah diakui juga oleh para Penggugat dalam gugatan a quo, tanah dan bangunan a quo yang saat ini ditempati para Penggugat adalah merupakan fasilitas rumah dinas yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).; 5. Bahwa secara juridis historis, Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) telah beralih bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
:
57
Tahun
1990.
DanPerusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) kemudian beralih lagi
bentuknya
menjadi
PT.
Kereta
Api
Indonesia
(PERSERO)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 1998.; 6. Bahwa ketika Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) beralih bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), maka segala assetaset dan kekayaan PJKA (incasu, Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1988) secara otomatis beralih kepada PERUMKA, halmana sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 57 Tahun 1990 yang berbunyi : “Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan
Jawatan(PBRJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAJN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan” ; 7. Bahwa demikian pula ketika Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) beralih bentuk menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO), maka segala asset-aset dan kekayaan PERUMKA (incasu, Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1988) secara otomatis beralih kepada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO), halmana sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Halaman15dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1998 yang berbunyi: “Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyalakan bubar pada saat pendirian
Perusahaan
Perseroan
(PERSERO)
tersebut,
dengan
ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan
Umum (PERUM) Kereta Api
yang ada pada
saat
pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan “. ; 8. Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan a quo yang saat ini ditempati oleh para Penggugat adalah rumah dinas yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1988, sebagai kekayaan Tergugat. 9. Bahwa adalah hak Tergugat dan notabene bukan perbuatan yang melawan hukum, apabila Tergugat selaku pemilik dari kekayaan tersebut berusaha untuk menertibkan para penghuni yang sudah tidak pirnya hak menempati karena sudah pensiun dari kedinasan dan sudah meninggal dunia dan bahkan tidak mau membayar uang sewa. 10. Bahwa sesuatu yang salah kaprah, apabila saat ini tanpa dasar hukumdan tanpa alas hak apapun para Penggugat telah menuntut ganti rugi kepada Tergugat, dengan perincian yang tidak jelas serta mengada-ada, yang nilai tuntutannya tidak sesuai dan tidak nyambung antara posita dengan petitum. 11. Bahwa seperti halnya Penggugat Penggugat sebelumnya sebagai para penghuni rumah dinas milik Tergugat, sebenarnya Penggugat a quo menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya alas hak apapun untuk tetap bertahan dan tinggal dirumah yang berawal dari fasilitas rumah dinas tersebut, namun Penggugat mengajukan gugatan a quo merupakan suatu bentuk upaya coba-coba dalam rangka mengulur-ulur waktu untuk tetap bertahan dalam waktu yang cukup lama dan dengan harapan tanpa harus membayar uang sewa. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 212 K/SIP/1958 Tanggal 22 Nopember 1958 secara kaidah hukum berbunyi : “Pihak
mang tidak beritikad baik tidak, dilindungi hukum”. Berdasarkan kepada seluruh hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya yang mulya Majelis Halaman16dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan : DALAM PROVISI : - Menolak permohonan provisi Penggugat. DALAM POKOK PERKARA: -
Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima.
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Juni 2016 Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang amarnya sebagai berikut : DALAM PROVISI ; -
Menyatakan Tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biayaperkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.961.000.- ( satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ; Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 78/Pdt.B/2016/PN.Bdg, yang dibuat oleh MAT DJUSKAN, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan, pada tanggal 10Juni 2016, Para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepadaTerbanding semula Tergugat danTurut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016, seperti termuat pada Surat Pemberitahuan Pernyatan Banding, Nomor 357/Pdt/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor 78/Pdt.B/2016/PN.Bdg, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zenal Muttakin, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung; Halaman17dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
Memperhatikan Surat Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) masing-masing
Nomor
357/Pdt.G/2015/PN.Bdg
Jo.
Nomor
78/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 26 dan 27Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh. ZAINAL MUTTAKIN,SH,SH
Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan telah memberikan kesempatan
kepada Para Pembanding semula para Penggugat,kepada
Terbanding semula Tergugatdan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari
berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bandung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 September 2016, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 6 Oktober 2016 dan tanggal 7 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ; Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2016, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undangundang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Juni
2016, Nomor
357/Pdt.G/2015/PN.Bdg, Memori
Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat ,Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyutujui putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan Halaman18dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan para Pembanding semula para Penggugat didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 1 Juni 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura Juncto.pasal 178 ayat (2) dan pasal 181 ayat (1) HIR Juncto. Pasal 4Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1Juni 2016, Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabutanggal 25Januari 2017 oleh Kami : H.YULIUSMAN, SHsebagai Hakim Ketua, EDWARMAN, SHdan HARTONO ABDUL MURAD SH,MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Nopember 2016, Nomor 547/PEN/PDT/2016/PT.BDG,
putusan
tersebut
diucapkan
dalam
Halaman19dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 30 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan TATA KURNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota
Hakim Ketua
T.t.d.
T.t.d.
EDWARMAN. SH
H.YULIUSMAN, SH
T.t.d. HARTONO ABDUL MURAD SH,MH, Panitera Pengganti T.t.d.
TATA KURNIA.S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan …….
Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ……….
Rp. 139.000,-
Jumlah ………………………...
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).
Halaman20dari 20 halaman PutusanNomor 547/Pdt/2016/PT.BDG
