PT.Bdg

PUTUSAN Nomor : 263/Pdt/2015/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT BINA NUSANTARA RAYA, beralamat di Perumahan Grand Bekasi (dh Perumahan Bumi Alam Hijau), Jl. Raya H.Djole Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam

hal

ini

memberi

kuasa

kepada

H.AGUS

HARTANTO,SH,.MH., Advokat dan konsultan Hukum pada Law Office Hartanto & Partner yang beralamat Kantor di Jalan Duta 7 Nomor 4 Komplek Kemang Pratama Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Nopember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1125/SK/2014/PN.Bks, tanggal 13 Nopember 2014, kemudian pencabutan kuasa dengan PENCABUTAN SURAT KUASA tertanggal 27 Januari 2015, selanjutnya memberi kuasa kepada ERWIN KALLO,SH., CYNTIA P.SUTRISNO,SH., RAHIMA MALIK,SH., ABI PRIMA PRAWIRA,SH., dan RONAL HERMANTO,SH., PARA Advokat dan Konsultan Hukum Erwin Kallo & Co Property Lawyers, berkantor Pusat di Epiwalk Office Suites 7th Floor, Suite 703A, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12920 dan berkantor cabang di Makassar beralamat di Menara Bosowa lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5

Makasar 90115 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 183/SK/2015/PN.Bks, tanggal 27 Pebruari 2015., selanjutnya ; PEMBANDING SEMULA SEBAGAI TERGUGAT I;

Me l a w a n : 1.NY. NG LING LING, Beralamat di Jalan Kenari 21 No.22 RT.06 RW.03, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen Jakarta Pusat . Dalam

hal

ini

diwakili

JATMIKO,SH,MH.,

oleh

Kuasanya

IBRAHIM

PRIYO

AZIZ,SH.,

dan

MAHARDI ANDRIANATA,SH Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EKA FIAT JUSTITIA yang beralamat di Jalan Jatimulya Raya Blok D Nomor 8 Bekasi

Timur,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tertanggal 5 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

1255/SK/2014/PN.Bks, tanggal 19 Desember 2014. SELANJUTNYA

SEBAGAI

TERBANDING

SEMULA PENGGUGAT; 2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI , BERALAMAT Jl.Chairil Anwar No.25 Kota Bekasi, yang dalam

hal

ini

diwakili

kuasanya

UNTUNG

INDRAYANTO,SH,MKn., SUHUDI,A.Ptnh,MH., PURNOMO

SUDARYANTO,SH.,

LABI

RANGGINA,SH.,YUNITA,SH.,BAMBANG KUSNOTO,S.P. dan AZHAR,SH., berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan No. 263/PDT/2015/PT.Bdg

Kuasa Khusus Nomor 18.32.75/600/I/2014, tanggal 28 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dengan Nomor 217/SK/2014/PN.Bks, tanggal 26 Februari 2014 ; SELANJUTNYA SEBAGAI TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II; 3.AHLI WARIS INAM.H, beralamat di Kampung Pedurenan RT.001/001 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili kuasanya AGUS RUDIJANTO,SH. dan HADI SUNARYO,SH. Advokat daei Deha Agus Priyo & Partner, berkantor di Askara Building Blok F-1 Duta Permai, Jaka Sampurna, Kota Bekasi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember

2014,

Pengadilan

yang

Negeri

terdaftar

Bekasi

di

Kepaniteraan

Nomor

Register

1256/SK/2014/PN.Bks tertanggal 19 Desember 2014; SELANJUTNYA SEBAGAI TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT I; 4.SOHIB., beralamat di Bojong Menteng RT.02. RW.04 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu , Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili kuasanya ABDUL AZIS,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Aziz,SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Madrasah RT.03/18 Nomor 72 Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi 17422 dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal

5

Desember

2014

yang

terdaftar

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi register Nomor 1267/SK/2014/PN.Bks; SELANJUTNYA SEBAGAI TURUT TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT II;


5.KELURAHAN PEDURENAN KECAMATAN MUSTIKA JAYA (dh Bantar Gebang) KOTA BEKASI Beralamat di Jalan Raya Bantar Gebang Setu Km 3 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi ; SELANJUTNYA

DISEBUT

SEBAGAI

TURUT

TERBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT III;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca

:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juni 2015 No.263/PEN/PDT/2015/PT.Bdg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 5 Nopember 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA. Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 5 Nopember

2014, Nomor : 524/Pdt/G/2013/PN.Bks. yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan perbuatan Tergugat I

dan Tergugat II perbuatan

melawan hukum.


- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut : 1. Sertifikat Hak Milik

No. 7129/Pedurenan Surat Ukur No.

187/Pedurenan/1999 tanggal 30-11-1999 seluas 1.392 m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: -

Timur : Tanah milik PT Bina Nusantara Raya;

-

Barat : Tanah milik Inam;

-

Utara :Tanah milik Sohib;

-

Selatan :Tanah milik Amit.

2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik

No. 7131/ Pedurenan, Surat

Ukur No 190/Pedurenan/1999 tanggal 30-11-1999 seluas 216 m2 (dua ratus enam belas meter persegi). dengan batas-batas sebagai berikut: -

Timur

: Tanah MILIK Sohib;

-

Barat

: Jalan;

-

Utara

: Rencana jalan;

-

Selatan

: Tanah milik NG Ling-Ling.

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat II

untuk mengeluarkan

tanah milik Penggugat serta melepaskan Pemblokiran atas SHM No. 7129 Pedurenan Surat Ukur No. 187/Pedurenan/1999 tanggal 30-111999 seluas 1392 M2 dan SHM No. 7131 Pedurenan, Surat Ukur No 190/Pedurenan/1999 tanggal 30-11-1999 seluas 216 M2 milik Penggugat, dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1221/Pedurenan milik Tergugat I; - Menghukum

Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan

dalam perkara ini; - Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1221/Pedurenan atas nama PT. Bina Nusantara Raya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat diterima ; - Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;


DALAM REKONPENSI DALAM PROVISI - Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 524/Pdt.G/2013/PN.Bks jo Nomor : 74/Bdg/2014/PN.Bks. yang di buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014 Pembanding/Tergugat I melalui kuasa hukum telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Nopember 2014, Nomor : 524/Pdt/G/2013/PN.Bks. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2014, dan kepada Turut Terbanding I/Tergugat II, Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I, Turut Terbanding III/Turut Tergugat II dan Turut Terbanding IV/Turut Tergugat III masing-masing

pada

tanggal 24 Nopember 2014, dengan seksama;

Memperhatikan memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Pebruari 2015, selanjutnya memori banding


tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masingmasing kepada : 1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Maret 2015; 2. Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2015; 3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Maret 2015; 4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Maret 2015; 5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 Maret 2015;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal sebagai berikut : 1. Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2015, selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I dengan relaas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara Perdata Nomor : 524/Pdt.G/2013/PN.Bks jo. Nomor : 74/BDG/2014/PN.Bks pada tanggal 27 April 2015, secara patut dan seksama ; 2. Kontra memori banding dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat I pada tanggal 16 April 2015, selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks jo Nomor 74/BDG/2014/PN.Bks. pada tanggal 20 April 2015, secara patut dan seksama ; 3. Kontra memori banding dari Turut Terbanding III/Turut Tergugat II pada tanggal 21 April 2015, selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding perkara perdata Nomor


524/Pdt.G/2013/PN.Bks jo. Nomor 74/BDG/2014/PN.Bks. pada tanggal 29 April 2015, secara patut dan seksama ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang

menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan

resmi dan patut kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 29 Januari 2015, kepada Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II dan kepada Turut Terbanding IV dan kepada Terbanding /Penggugat, kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 2 Februari 2015 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. telah dijatuhkan pada tanggal 5 Nopember 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa dari Tergugat II dan Turut Tergugat III, selajutnya Tergugat I dengan perantaraan Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks jo. Nomor 74/BDG/2014/PN.Bks, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglement Indonesia yang di Baharui juncto pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan


Madura, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyampaikan memori banding yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Februari 2015 Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. jo. Nomor 74/BDG/2014/PN.Bks, yang pada pokoknya

yang menjadi alasan-alasan keberatan sebagai

berikut : A.Dasar Pengajuan Banding a quo oleh Tergugat I/Pembanding : Bahwa permohonan banding ini didasarkan pada bukti-bukti tambahan (yang dilampirkan dan menjadi satu bagian dengan memori banding) sebagai berikut : 1. Akta Surat Pernyataan Nomor 06 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sartono,SH.Mkn., 2. Akta Surat Pernyataan Nomor 07 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sartono SH, Mkn., 3. Akta Surat Pernyataan Nomor 08 tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sartono SH,Mkn. 4. Surat Keterangan Nomor 14/BG/2015 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Bantar Gebang ; 5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta (Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember

1975

Nomor

:

BA

12/1081275)

Nomor

284/RS/593.81/X/1994 tertanggal 10 Oktober 1994; 6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta (Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember

1975

Nomor

BA

12/1081275)

Nomor

310/RS/59381/X/1994 tertanggal 10 Oktober 1994; 7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3


Desember

1975

Nomor

BA

12/1081275)

Nomor

:

284/RS/593.81/X/1994, tanggal 12 Oktober 1994. B.Keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara a quo: 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah sangat keliru karena nyata-nyata telah salah subyek dalam memberikan pertimbangan hukum : 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah sangat keliru tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Pembanding dengan cermat; 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah sangat keliru karena Majelis Hakim hanya menduga-duga (asumsi pribadi) dalam pertimbangannya tanpa berdasarkan bukti; 4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah

salah

dalam menafsirkan hukum ;

Menimbang,

bahwa

Terbanding

semula

Penggugat

telah

menyampaikan kontra memori banding, yang pada pokonya yang menjadi alasan-alasan keberatannya sebagai berikut : -Bahwa Terbanding /Penggugat berkeberatan terkait kuasa hukum dari Pembanding/Tergugat I , semula pada saat mengajukan permohonan banding tanggal 13 Nopember 2014 diwakili oleh kuasa dari Kantor Hukum Hartanto & Partner dengan kuasanya H.Agus Hartanto,SH., sedangkan dalam memori bandingnya dari Kantor Erwin Kallo & CO yang diwakili Cyntia P.Sutrisno,SH., Ronal Hermanto,SH. dan Abi Prima P.SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2015, secara hukum dapat dipastikan Pembanding menggunakan 2 (dua) Surat Kuasa, oleh karena sepatutnya Pembanding memberikan dasar dari perbedaan tersebut dan sepatutnya penerima kuasa tidak mempunyai kwalitas mewakili pembanding ;


-Bahwa Terbanding I/Penggugat menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding didalam memori bandingnya ; -Bahwa Terbanding I/Penggugat dengan ini menguatkan dengan tegas seluruh dalil-dalil Majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 5 Nopember 2014 yang berdasar dan beralasan hukum : 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah obyek dalam pertimbangan hukumnya : 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dan telah diperiksa dengan cermat ; 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak keliru dalam pertimbangannya berdasarkan pada bukti yang ada dipersidangan ; 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah dalam menafsirkan hukum ; Oleh karena secara fakta hukum bahwa dalil-dalil Majelis Hakim telah disesuaikan dengan

bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan,

sepatutnya dalil-dalil keberatan Pembanding ditolak, tidak dapat dipertimbangkan ; -Bahwa Terbanding /Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, karena putusan tersebut sudah tepat dan benar ; -Bahwa Terbanding /Penggugat menolak dengan tegas bukti-bukti baru/tambahan dalam memori banding Pembanding/Tergugat I, karena bukti-bukti tersebut diajukan dan atau dibuat setelah putusan Pengadilan Negeri Bekasi dibacakan pada tanggal 5 Nopember 2014 ; -Bahwa Terbanding /Penggugat dengan tegas menguatkan seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dimohon banding tersebut ;


Menimbang, bahwa

Turut Terbanding II semula Turut

Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya yang menjadi dalil-dalil keberatan sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Terbanding II berkeberatan karena Pembanding telah baru menyampaikan memori banding tanggal 9 Maret 2015, sedang Pembanding menyatakan banding tanggal 13 Nopember 2014, putusan diucapkan tanggal 5 Nopember 2014, Turut Tergugat melakukan Inzage tanggal 2 Februari 2015 Pengadilan Negeri Bekasi tetap menerima banding dari Pembanding ; 2. Bahwa Turut Terbanding II berpendapat bahwa yang menjadi dasar permohonan bandingnya adalah bukti-bukti tambahan (bukti baru) meliputi : a. Akta Surat Pernyataan Nomor 06, tertanggal 23 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Sartono,SH., oleh Haji Nacep Nuryadin; b. Akta Surat Pernyataan Nomor 07, tertanggal 23 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Sartono,SH., oleh Haji Sugimin ; c. Akta Surat Pernyataan Nomor 08, tertanggal 23 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Sartono,SH., oleh Haji Endang Sugiat ; Bukti-bukti tersebut diajukan sebagai bukti tambahan yang baru dibuat dihadapan Notaris pada saat putusan perkara tersebut telah dibacakan dan bahwa pembuatan Pernyataan pada Akta Surat Pernyatan No.06 tanggal 23 Februari 2015 yaitu Haji Nacep Nuryadin

adalah

saksi

yang

persidangan degan demikian

telah

dihadapkan

kedepan

menurut hukum pembuktian

kesaksian dimuka peradilan dan dibawah sumpah adalah lebih tinggi kedudukan hukumnya dari pada alat bukti lain; 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah secara aklamasi dan bulat adalah sudah tepat dan bijak dalam memeriksa dan menerapkan hukumnya, baik secara de


Facto dan secara de jure, oleh karena putusan a quo harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya yang menjadi dalil-dalil keberatannya sebagai berikut : A.I. Bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II berkeberatan atas bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat I yaitu : 1. Akta Surat Pernyataan Nomor : 06 tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sartono ,SH.Mkn., tentang pernyataan H.Nacep Noeryadin ; 2. Akta Surat Pernyataan Nomor 07 tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sartono, SH,Mkn., tentang pernyataan H.Sugimin ; 3. Akta Surat Pernyataan Nomor : 08 tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sartono, SH,MKn., tentang pernyataan Endang Sugiat ; 4. Dan surat-surat lainnya yang telah menjadi bukti dalam persidangan ; Bahwa bukti-bukti surat pernyataan tersebut telah membuat lembaga peradilan, yang telah menjelaskan proses hukum secara benar dimana para pembuat pernyataan telah menjadi saksi dalam perkara a quo menurut pendapat Turut Terbanding II mengandung keterangan palsu karena bertentangan dengan keterangannya pada waktu sebagai saksi ; II. Bahwa Pembanding/Tergugat I telah mencoba mengelabui Judex Factie

atas

akta-akta

surat

pernyataan

tersebut,

karena

Pembanding/Tergugat I telah merekayasa sedemikian rupa seolaholah akta-akta tersebut yang benar ; III. Bahwa bukti-bukti dalam memori banding Pembanding tersebut juga telah menjadi bukti-bukti dalam persidangan perkara a quo ; B. Keberatan atas memori banding Pembanding/Tergugat I.


1. Bahwa Turut Terbanding III/Turut Tergugat II sangat berkeberatan dengan dalil-dalil memori banding dari Pembanding/Tergugat I dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie sudah tepat dan benar

yang didasari atas bukti yang diajukan oleh

Pembanding/Tergugat I dengan Girik C.741. Persil 187 dan girik C.302 Persil 716 sedangkan girik 351 Persil 222 tidak dapat dibuktikan bahwa Pembanding/Tergugat I membeli tanah milik Terbanding /Penggugat karenanya dalil tersebut haruslah ditolak; 2. Bahwa Turut Terbanding III/Turut Tergugat II sangat berkeberatan dengan dalil Pembanding pada poin 4 halaman 18 yang menyatakan Majelis Hakim telah salah dalam menafsir hukum, karena pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 43 paragraf 1 sudah tidak dapat dibatalkan lagi dan hal ini telah dibenarkan oleh Turut Terbanding I/Tergugat II dalam surat buktinya;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Surat

Keterangan

tidak

mengajukan kontra memori banding Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 22 Mei 2014 dimana Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding IV/Turut Tergugat III dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi 2014,

tanggal 5 Nopember

Nomor : 524/Pdt/G/2013/PN.Bks., baik dalil-dalil gugatan

Penggugat , jawaban dari Tergugat I dan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, jawaban Turut Tergugat I, jawaban Turut Tergugat II, Replik dan Duplik para pihak, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Bekasi a quo, kesimpulan para pihak dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. segala

pertimbangan

tanggal 5 Nopember 2014 dengan

hukumnya,

alasan-alasan

yang

merupakan


keberatan dalam memori banding Pembanding/Tergugat I dan alasanalasan yang menjadi dalil keberatan dari Terbanding

dan Para

Terbanding lain, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, terhadap pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 5 Nopember 2014 tidak sependapat, oleh karena beralasan hukum tidak dapat dipertahankan, beralasan hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding /Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 3(tiga) orang saksi atas nama MAMIT ,

H.NACEP NOERYADIN dan AMAT SYARIFUDIN,

selanjutnya Pembanding/Tergugat I untuk menguatkan sangkalan dalam jawabannya telah menyampaikan bukti-bukti berupa Surat yang diberi tanda T.I.1a sampai dengan T.I.10 dan 3(tiga) orang saksi bernama ENDANG SUGIAT, H.HUSEN dan H.SUGIMIN. Untuk Terbanding II/Turut Tergugat I telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa TT.I.1 sampai dengan TT.I.4 dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat II telah pula menyampaikan bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda TT.II.1 dan TT.II.2 ;

DALAM KONPENSI. DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 5 Nopember 2014 sekedar dalam pertimbangan hukum yang menyangkut Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I dan Turut


Tergugat I

tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan

selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding

dan dalil-dalil jawaban Pembanding/Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat II, alat-alat bukti dari para pihak baik bukti surat dan saksi, Berita Acara Persidangan perkara Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 5 Nopember 2014, telah didapat fakta-fakta hukum dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dasar pemilikan hak atas tanah obyek sengketa

dari Penggugat/Terbanding

adalah 2(dua) bidang tanah,

berupa sertifikat Hak Milik No.7129/Pedurenan tanggal 15 Desember 1999. Surat Ukur No.187/Pedurenan/1999 tanggal 30 Nopember 1999, seluas 1.392 m2 (P.2) dan sertifikat Hak Milik Nomor 7131/Pedurenan tanggal 15 Desember 1999. Surat Ukur No.190/Pedurenan/1999 tanggal 30 Nopember 1999 (P.1). Yang kedua-duanya dikeluarkan oleh dan ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi (Ir.Desresal

K.Cendaw.Msc),

yang

dasar

pengalihan

hak

dari

Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat I sekarang Pembanding, dasar kepemilikan

Hak Atas Tanah adalam sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor 1221 tanggal 12 Nopember 1998, Surat Ukur Nomor 274/Pedurenan/1998 tanggal 12 Oktober 1998, seluas 56.090 m2 (T.I.2)


yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya atas nama Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

di Kota

Madya Bekasi nama Pemegang Hak : PT.BINA NUSANTARA RAYA, dimana dasar perolehan/pengalihan hak pihak Pembanding/Tergugat I berdasarkan : -Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 716/HGB/KWBPN/1997 tanggal 9 September 1997, yang terlebih dahulu PT. Bina Nusantara Raya melakukan pembebasan/pelepasan tanah hak dari pemilik asal, yang dilakukan dihadapan PPAT Camat Bantar Gebang Kota Bekasi (dahulu Kabupaten Bekasi) (T.1.4) -Warkah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.716/HGB/KWBPN/1997 tanggal 9 September 1997 (T.1.4). -Peta

Situasi

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Bekasi

Nomor

504/BPN/1995 yang dilengkapi risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550-2-486/05/96 yang dibuat oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (T.I-9) serta lampiran risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 550-2-486/05/1996 (T.I10);

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I untuk mendukung bukti Surat-surat diatas dalam persidangan khusus untuk Hak Tanah dari Imam bin Lepon telah mengajukan 2(dua) surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk 284/RS/593-81/X/1994

tanggal

10

kepentingan Swasta Nomor Oktober

1994

dan

Nomor

310/RS/593-81/1994 tanggal 10 Oktober 1994 dihadapan Camat Bantar Gebang (T.I-6 dan T.I.7) dan dikuatkan keterangan 3 (tiga) orang saksi ENDANG SUGIAT, H.HUSEN dan H.SUGIMIN, selanjutnya melalui memori bandingnya telah menyampaikan bukti tambahan berupa : 1. Surat Keterangan Camat Bantar Gebang Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 14/136/2015 tanggal 4 Februari 2015;


2. Akta Surat Pernyataan Nomor 06 dari Haji Nacep Noeryadin tanggal 23 Februari 2015, dibuat dihadapan Notaris Sartono SH.Mkn., 3. Akta Surat Pernyataan Nomor 07 dari H.Sugimin tanggal 23 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Sartono SH.Mkn., 4. Akta Surat Pernyataan Nomor 08 dari Endang Sugiat tanggal 23 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Sartono SH.Mkn.,

Menimbang, bahwa terhadap Akta Surat Pernyataan Nomor 06, Nomor 07 dan Nomor 08 dimana pihak Terbanding /Penggugat , Turut Terbanding II/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat II dalam kontra memori bandingnya telah berkeberatan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terhadap keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan karena Akta Surat Pernyataan tersebut berkaitan erat dengan alat bukti yang lain dan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding sehingga dapat dipandang sebagai persangkaan dalam mendukung adanya perbuatan Pelepasan Hak

Tanah dari Iman bin

Lopan ke PT.Bina Nusantara Raya; Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta –fakta hukum dalam pertimbangan diatas menurut pendapat Pengadilan Tinggi prosedure dikeluarkannya Hak Guna Bangunan Nomor 1221 tanggal 12 Nopember 1998, Surat Ukur Nomor 274/Pedurenan/1998 tanggal 12 Oktober 1998, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Oleh karenanya sesuai kronologis fakta diatas secara hukum nilai pembuktian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut patut dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang


Pendaftaran Tanah, kecuali dikemudian hari kebenaran keberadaan Sertifikat tersebut dapat dibuktikan tumpang tindih / tidak benar oleh Instansi yang berwenang khususnya pihak Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Instansi yang mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat tersebut, atau paling tidak mengevaluasi ulang

kebenaran

Sertifikat mana dengan melakukan mediasi pihak-pihak dengan melakukan pengukuran ulang obyek tanah sengketa untuk mendapat kebenaran materiel Hak Atas Tanah dilapangan secara mendasar pada dokumen yang ada dalam Buku Tanah dari pihak Badan Pertanahan Kota Madya Bekasi atau Kabupaten Bekasi, walaupun dalam persidangan berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Surat Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi tanggal 16 Juli 2013 dan tangga 6 Maret 2013, Gelar Kasus baik kepada Pembanding dan Terbanding I serta pihak yang terkait), ternyata dalam persidangan belum terungkap hasil dari gelar kasus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu juga ditinjau dari mana penerbitan dan izin penerbitan antara SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN Nomor 1221 tanggal 12 Nopember 1998. Surat Ukur 274/Pedurenan/1998,

tanggal

12

Oktober

1998

milik

Pembanding/Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 716/HGB/KWBPN/1997 tanggal 9 September 1997, telah diterbitkan lebih dahulu dari Sertifikat Hak Milik Nomor 7131 tanggal 28 Desember 1999 Surat Ukur Nomor 290/Pedurenan/1999 tanggal 30 Nopember 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7129 tanggal 15 Desember 1999 dari Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi milik Terbanding /Penggugat, dimana dasar kepemilikan dari Pembanding/Tergugat I di terbitkan oleh Instansi yang lebih tinggi dari Instansi milik Terbanding/Penggugat dan umur terbit SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN tersebut lebih tua dari SERTIFIKAT HAK MILIK, oleh karenanya SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN Nomor 1221 tanggal 12 Nopember 1998


selayaknya lebih akurat dan tak dapat dilumpuhkan oleh bukti surat yang diterbitkan kemudian ; Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa oleh karena kepemilikan Pembanding/Tergugat I atas SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN Nomor 1221 tanggal 12 Nopember 1998 Surat Ukur Nomor : 274/Pedurenan/1998 tanggal 12 Oktober 1998 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk itu maka segala tindakan hukum Pembanding/Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum maupun tidak melanggar hak subyektif pihak lain, oleh karenanya berkaitan dengan dalil-dalil gugatan dari Terbanding /Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan

hukum

Penggugat/Terbanding

diatas,

bahwa

alat-alat

bukti

dari

tidak dapat mengalahkan alat-alat bukti dari

pihak Pembanding/Tergugat I, maka sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I konpensi/Pembanding dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 524/Pdt.G/2013/PN.Bks. dalam putusan

tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan menolak

tuntutan provisi tersebut, oleh karena itu untuk menyingkat putusan ini Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini , oleh karenanya amar dalam gugatan provisi tersebut patut untuk dipertahankan ;


DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sekarang Pembanding sebagaimana dalam gugatan dan berita acara;

Menimbang, membuktikan

bahwa

apakah

selanjutnya

benar

Pengadilan

Tergugat

I

Tinggi

akan

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi/Terbanding , Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat I Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi/Turut Terbanding II, yang menjual tanah milik Penggugat Rekonpensi

kepada

Konpensi/Terbanding

Tergugat

I

Rekonpensi/Penggugat

kemudian melakukan permohonan sertifikat

kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan kemudian menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas 1.608 M2 merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige doad) ;

Menimbang, Rekonpensi

bahwa

tersebut

berkaitan

diatas,

dengan

dengan

maksud

dikaitkan

gugatan

dengan

segala

pertimbanagn hukum dalam pertimbangan hukum dalam Konpensi Dalam Pokok

perkara

diatas,

dengan

mengambil

alih

segala

pertimbangan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai pertimbanagn hukum dalam Rekonpensi dalam Pokok Perkara, menurut pendapat Pengadilan

Tinggi,

bahwa

tindakan

dari

Tergugat

I

Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding , Tergugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat I Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi/Turut Terbanding II yang menjual

dan

selanjutnya

Rekonpensi/Tergugat bertentangan

I

dengan

menguasai

tanah

Konpensi/Pembanding hak

subyektif

milik seluas

Penggugat 1.680

M2

Pembanding/Penggugat

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Rekonpensi untuk


petitum angka 2 dan 3 secara hukum beralasan untuk di kabulkan, sedangkan pertimbanagn angka 4 sepatutnya harus ditolak belum cukup bukti yang terinci untuk itu, dengan demikian Gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian dan selebihnya patut untuk ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi ditolak dan gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan

kepada

Penggugat

Rekonpensi/Terbanding

,

yang

untuk

Konpensi/Tergugat tingkat

pertama

I

sebesar

Rp.2.391.000,- (dua juta tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, Herzeine Indonesisch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI: -Menerima permohonan banding dari Pembanding PT BINA NUSANTARA

RAYA

semula

Tergugat

I

Dalam

Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut ; - Membatalkan tertanggal

putusan 5

Pengadilan

Nopember

2014

Negeri

Bekasi

Nomor

:

524/Pdt/G/2013/PN.Bks. yang dimohon banding tersebut, selanjutnya :


MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI DALAM PROVISI -

Menolak

tuntutan

provisi

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1.

Mengabulkan

Gugatan

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagian ; 2.

Menyatakan

Tergugat I dalam Rekonpensi /

Penggugat dalam Konpensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonpensi/ Turut Tergugat I dalam Konpensi telah

melakukan

Perbuatan

Melawan

Hukum

(onrechmatige daad) dengan segala akibatnya ; 3.

Menghukum

Tergugat

I

dalam

Rekonpensi

/

Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan Tanah

seluas

1.608

M2

kepada

Penggugat

Rekonpensi / Tergugat I Konpensi ; ; 4.

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi selebihnya ;


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat I Dalam Rekonpensi/Terbanding

untuk membayar biaya yang

timbul akibat perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.2.391.000,- (dua juta tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami : SYMSUL ALI,SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi

Bandung

sebagai Ketua Majelis,

dengan EDI WIDODO.SH.MHum., dan WILLEM DJARI.SH., masing-masing sebagai

Hakim Anggota,

berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 17 Juni 2015, Nomor 263/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg.,yang

ditunjuk

untuk

memeriksa

dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 diucapkan dalam sidang

yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh : Drs.WAHYU EDI.S. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .HAKIM ANGGOTA, Ttd

EDI WIDODO.SH.MHum.,

HAKIM KETUA MAJELIS, Ttd

SYAMSUL ALI.SH.MH.,

Ttd WILLEM DJARI.SH.

PANITERA PENGGANTI Ttd Drs.WAHYU EDI.S.,SH.


Perincian biaya : Meterai ………………………… Rp. 6.000,Redaksi ……………………… Rp. 5.000,Pemberkasan ……………………..Rp.139.000,Jumlah

Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu

rupiah)


PT.Bdg

Recommend Documents