PT.BDG

P U T U S A N Nomor 452/Pdt/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------PT ALAM BARU JAYA Beralamat di The Boulevard

Office Floor 9th

Jln

Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Kusnadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni Thamrin Tanjung,SH, Advokat dari kantor Hukum Husni Thamrin Tanjung & Rekan yang berkantor di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No.88 Medan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat; Melawan: PT BUKAKA TEHNIK UTAMA Beralamat di di Jalan Raya Narogong KM 19, 5 Cileungsi Bogor, yang diwakili oleh Irsal Kamarudin selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI PRAYITNO, S.H., Advokat yang berkantor Pada

Law Office

PRAYITNO & PARTNER beralamat di Jln. KH. Abdullah Bin Nuh,

Taman

Yasmin

III

Kemuning

No.

006

Kota

Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; DAN KEPALA KANTOR DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN Beralamat di Jln KH Abdul Fatah

Hasan No. 25

Serang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsir,SH.M.si, Untung Saritomo,SH ,M.Si ,Setiawandi Hakim ,S.Sos,SH.Msi.MH,

Biro

Hukum

Setda

Provinsi

Banten,

berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 24 November 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Hal.1 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA; Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 2 Oktober 2014

yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cibinong, dibawah Register Nomor: 178/Pdt.G/2014/PN.Cbi., tanggal 06 Oktober 2014, dengan dengan alasan atau dasar diajukannya gugatan Wanprestasi sebagai berikut : 1.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian pekerjaan pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100 sebanyak 1 (satu) unit (selanjutnya disebut “barang jembatan”) untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dengan total harga borongan berikut PPN sebesar Rp. 9.578.309.400,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013 atau sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;

2.

Bahwa pekerjaan mana meliputi pengadaan Jembatan dan pengiriman jembatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan No. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 pada tanggal 19 Agustus 2013 (selanjutnya disebut “ Perjanjian”); Dengan

telah

disepakati

dan

ditandatanganinya

Perjanjian

No.

032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Perjanjian mana haruslah dinyatakan sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta menghukum TERGUGAT untuk memenuhi seluruh isi Perjanjian tanpa kecuali; 3.

Bahwa

setelah

ditandatangani

perjanjian,

PENGGUGAT

kemudian

menerbitkan surat penagihan Uang Muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total harga borongan atau sebesar Rp. 1.915.661.880,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Invoice PENGGUGAT tanggal 23 Agustus 2013 dan PENGGUGAT telah menerima pembayaran uang muka dari TERGUGAT tersebut; 4.

Bahwa

pada

tanggal

20

Desember

2013,

PENGGUGAT

telah

menyelesaikan fabrikasi/produksi barang jembatan sebagaimana tertuang Hal.2 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

dalam Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1246A/BA PROGRESS BAJA KEDAUNG/ABJ-BKK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013. Atas dasar progress

pekerjaan

tersebut

PENGGUGAT

kemudian

melakukan

penagihan Pembayaran pelunasan 80 % (delapan puluh persen) kepada TERGUGAT atau sebesar Rp. 7.662.647.520,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Invoice PENGGUGAT tanggal 21 Desember 2013; 5.

Bahwa kemudian TERGUGAT memberikan kepada PENGGUGAT berupa Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Fakhrudin No. PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan tanggal penarikan 27 Januari 2014 serta Cek Bank BNI 46 Cab. Jl. Perintis Kemerdekaan No. CD 006837 senilai Rp. 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan tanggal penarikan 27 Januari 2014; Oleh karena pembayaran dari TERGUGAT baru akan terealisasi pada tanggal 27 Januari 2014, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat Barang Jembatan untuk tetap disimpan di gudang PENGGUGAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian dimana selama pembayaran belum dilaksanakan 100% maka barang jembatan masih menjadi milik PENGGUGAT;

6.

Bahwa ternyata pada saat dicairkan Bilyet Giro Bank Mandiri Cab. Fakhrudin No. PI 821567 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta Cek Bank BNI 46 Cab. Jl. Perintis Kemerdekaan No. CD 006837 senilai Rp. 4.662.647.520,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) milik TERGUGAT

tersebut

ditolak

dengan

alasan

Saldo

tidak

cukup

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri Cab. Bogor jo Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI 46 Cab. Bogor masing-masing tertanggal 28 Februari 2014; 7.

Bahwa atas adanya Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro dan Cek tersebut PENGGUGAT kemudian melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menyatakan agar PENGGUGAT melakukan pencairan kembali 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu kemudian sebagaimana tertuang dalam surat TERGUGAT No. 0133/CEK-BKK/ABJ-

Hal.3 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

PROJ/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 jo Surat TERGUGAT No. 0135/CEKBKK/ABJ-PROJ/I/2014 tanggal 31 Januari 2014; Selain itu pada tanggal 28 Februari 2014 TERGUGAT juga membuat SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG DAN KESANGGUPAN MEMBAYAR yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT akan melakukan pelunasan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 7.662.647.520,- ( tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah ) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan. Namun sampai dengan saat ini TERGUGAT belum juga menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT; 8.

Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan aquo TERGUGAT tercatat baru menyelesaikan pembayaran barang jembatan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.315.661.880,- (tiga milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 1.915.661.880,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran Uang Muka dan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada saat progres pekerjaan; Dengan demikian hutang pokok TERGUGAT atas barang jembatan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

9.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 3 Perjanjian dinyatakan apabila TERGUGAT tidak menyelesaikan pembayaran kedua setelah 60 (enam puluh) hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir atau sejak tanggal

20

Desember

2013,

maka

TERGUGAT

dinyatakan

WANPRESTASI; Dalam perkara aquo TERGUGAT telah melewati tenggang waktu pembayaran pelunasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 angka 3 Perjanjian No. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 yakni selambat-lambatnya 60 hari sejak waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir atau sampai dengan tanggal 22 Februari 2014. Dan TERGUGAT sampai dengan diajukannya Gugatan aquo belum juga menyelesaikan tunggakan pembayaran barang jembatan tersebut kepada PENGGUGAT;

Hal.4 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT belum menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran barang jembatan kepada PENGGUGAT, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 angka 4 Perjanjian dinyatakan barang jembatan tersebut masih menjadi milik PENGGUGAT terlebih TERGUGAT telah melampaui batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; Dengan demikian penguasaan barang jembatan oleh PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum; 11.

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata seseorang dikatakan wanprestasi dengan dilewatinya batas waktu yang ditentukan dalam akta/perjanjian tersebut atau dengan memberikan surat perintah/teguran kepada seseorang debitur tersebut;

12. Bahwa

untuk

melakukan

penyelesaian

tunggakan

pembayaran

TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah berupaya melakukan penagihan baik lisan maupun tertulis kepada TERGUGAT termasuk PENGGUGAT melalui

Kuasa

Hukum

PENGGUGAT

Law

Office

PRAYITNO

&

PARTNERS telah pula melayangkan surat-surat hukum Somasi/ Teguran pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat No. 151/Som-EP/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 jo Surat No.161/SomEP/IX/2014 tanggal 4 September 2014 ternyata sampai dilayangkannya gugatan aquo TERGUGAT tidak juga beritikad baik menyelesaikan tunggakan pembayaran barang jembatan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana ditentukan dalam

Perjanjian

sebelumnya

No.

telah

032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13

dilakukan

upaya

Penagihan/

sungguhpun

Teguran

oleh

PENGGUGAT, maka jelas terbukti menurut hukum TERGUGAT telah melanggar

ketentuan

Pasal 4

angka

3

Perjanjian

dan

tindakan

TERGUGAT tersebut haruslah dinyatakan melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT; 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dinyatakan dengan tegas bahwa terhadap seseorang atau debitur wanprestasi dapat dimintakan penggantian biaya, ganti rugi/denda dan bunga. Kerugian dimaksud tidak hanya kerugian pokok akibat langsung dari wanprestasinya TERGUGAT, melainkan juga termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan

Hal.5 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

PENGGUGAT

sehubungan

dengan

pekerjaan

tersebut

dan

biaya

pengurusan adanya perkara aquo sebagaimana diatur dalam Perjanjian; Oleh karena TERGUGAT telah nyata melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum TERGUGAT haruslah dihukum membayar seluruh kerugian yang dialami PENGGUGAT atas adanya perkara aquo; Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo karena menurut TERGUGAT Jembatan Rangka Baja Pelengkung

A

100

tersebut

akan

dipergunakan

dalam

proyek

pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang merupakan proyek milik TURUT TERGUGAT; Maka sudah tepat kiranya TURUT TERGUGAT dijadikan pihak dalam perkara aquo selain agar pemeriksaan perkara menjadi lengkap dan terang benderang serta Majelis Hakim pun mendapatkan fakta-fakta sebenarnya selain agar TURUT TERGUGAT tunduk, patuh dan terikat pada putusan perkara aquo; 14. Bahwa akibat keterlambatan pembayaran oleh TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka 2 Perjanjian TERGUGAT wajib dihukum membayar Denda keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar 5 % dari total harga borongan diluar PPn atau sebesar Rp. 435.377.700,- (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut: 5 % x Rp. 8.707.554.400,- = Rp. 435.377.700,15. Bahwa selain TERGUGAT wajib membayar kerugian materiil hutang pokok, PENGGUGAT juga mengalami kerugian materiil lainnya yakni kerugian beban kredit modal kerja akibat macetnya pembayaran TERGUGAT mengingat semua pembiayaan produksi barang jembatan PENGGUGAT menggunakan modal kerja perbankan dengan perhitungan beban kredit perbulan rata-rata sebesar 1 % dari Total Harga Borongan serta kerugian sewa gudang penyimpanan barang jembatan selama barang berada di PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut: 

Kerugian Beban Kredit Modal Kerja terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal diajukannya Gugatan aquo atau selama 7 (tujuh) bulan total

sebesar Rp. 670.481.658,- (enam ratus tujuh

Hal.6 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah); 

Kerugian Sewa Gudang terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal diajukannya Gugatan aquo sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) ;

16. Bahwa apabila tuntutan PENGGUGAT dikabulkan dan TERGUGAT dengan sengaja tidak melaksanakan putusan aquo secara sukarela, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menghukum TERGUGAT

untuk

membayar

Uang

Paksa

(Dwangsom)

kepada

PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari sampai dengan dilaksanakannya putusan aquo; 17. Bahwa oleh karena gugatan aquo didasarkan pada fakta-fakta serta didukung bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, sangat beralasan hukum Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan agar segera dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun terdapat upaya perlawanan (verzet), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya; Berdasarkan dasar dan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas serta mendasarkan ketentuan perjanjian Pasal 8 angka 2 dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menetapkan domisili hukum di Pengadilan Negeri di Kabupaten Bogor, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara aquo serta mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian No. 032/BTU/JBT/ SPKP /SHD/ VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; 3. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1246A/BA PROGRES BAJA KEDAUNG/ABJ-BKK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; 4. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT belum menyelesaikan sisa tunggakan pokok pembayaran barang jembatan kepada PENGGUGAT

Hal.7 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); 5. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 Perjanjian No. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 dengan demikian TERGUGAT haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindakan Wanprestasi kepada PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014; 6. Menyatakan menurut hukum oleh karena TERGUGAT telah dinyatakan wanprestasi maka terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 penguasaan barang jembatan oleh PENGGUGAT adalah sah menurut hukum; 7. Menghukum TERGUGAT oleh karenanya untuk membayar secara tunai dan sekaligus

sisa

tunggakan

pembayaran

barang

jembatan

kepada

PENGGUGAT sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar 5 % dari total harga borongan diluar PPN atau sebesar Rp. 435.377.700,- (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perhitungan denda sebagai berikut: 5 % x Rp. 8.707.554.400,- = Rp. 435.377.700,-; 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian beban kredit modal kerja setiap bulannya kepada PENGGUGAT sebesar 1 % (satu persen) terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan diajukannya gugatan aquo sebesar Rp. 670.481.658,- (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah); 10. Menghukum

TERGUGAT

untuk

membayar

biaya

sewa

gudang

penyimpanan barang jembatan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan diajukannya gugatan aquo sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah); 11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan aquo sampai dengan telah dibayar lunas; 12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal.8 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh serta terikat atas putusan perkara aquo; 14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum; Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya, ex aqueo et bono; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 3 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Tentang Eksepsi Kurang Pihak; 1. Bahwa Tergugat mengetahui akan adanya proyek Pembangunan Jembatan

Kedaung Tahap I Tahun 2013 berdasarkan adanya

LaporanPolisi: LP/164/IX/2014/Banten/Ditremkrimsus, tanggal 03 September 2014 yang mana Direktur Utamanya pada saat itu Ir. Mukhamad Kholis , M.M.; 2. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut dimana Direktur Utamanya pada saat itu Ir. Mukhamad Kholis, M.M. dijadikan Tersangka atas tindak pidana korupsi atas proyek tersebut dan selanjutnya Tergugat melalui Direktur Utama yang pada saat ini baru

mengetahui akan adanya

menyangkut proyek tersebut

perjanjian dengan Penggugat

setelah Penggugat mengajukan

Gugatan tertanggal 2 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Cibinong; 3. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini menggugat Badan Hukum milik Tergugat maka secara hukum Tergugat merasa keberatan karena proses hukum telah ditangani oleh pihak Polda Banten menyangkut tindak Tindak Pidana Korupsi atas proyek tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat melibatkan Polda Banten dalam gugatan karena

objek dari benda

yang diperjanjikan

tersebut merupakan objek yang menjadikan salah satu dari tindak pidana korupsi tersebut; 4. Bahwa Penggugat hanya menggugat PT Alam Baru Jaya Kepala Kantor Dinas

Bina Marga

dan

dan Tata Ruang Provinsi

Banten dengan hanya menggugat dua pihak tersebut sementara

Hal.9 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

pada tanggal 03 September 2014 pihak Polda Banten

telah

melakukan Penyidikan atas proyek tersebut; 5. Bahwa dengan kurang pihak tersebut maka patut dan beralasan gugatan Penggugat ditolak; B. POKOK PERKARA; -

Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas;

-

Bahwa secara mutatis mutandis apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas sudah termasukk dalam jawaban pokok perkara;

-

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil gugatan Penggugat pada point 3 bahwasanya Tergugat pada saat itu Direktur Utamanya

Ir.

Mukhamad

Kholis,

M.M.

telah

melakukan

pembayaran uang muka sebesar 20%; -

Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat point 5 dengan tegas Penggugat menyatakan selamapembayaran belum dilaksanakan 100% maka barang jembatan masih menjadi milik Penggugat , dengan adanya hal tersebut maka Penggugat secara hukum belum bisa dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan atas hal tersebut diatas karena barang tersebut masih dalam penguasaan Penggugat;

-

Bahwa menyangkut pembayaran yang dilakukan melalui Bilyet Giro

dan Cek sebagaimana Point 5

dalil gugatan Penggugat

adalah tindakan pribadi yag dilakukanoleh Ir. Mukhamad Kholis , M.M. karena Bilyet Giro dan Cek bukan mengatas namakan PT Alam Baru Jaya; -

Bahwa begitu juga dengan point 10 gugatan Penggugat yang menyatakan ingin Penguasaan barang jembatan tetap pada Penggugat adalah mengindikasikan bahwa Penggugat tidak rela barang tersebut diambil pihak lain ( Penyidik);

Berdasarkan hal tersebut Tergugat meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena berdasarkan dalil dadil eksepsi dan jawaban Tergugat Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan Penggugatlah dalam Perkara ini tidak ada mengalami kerugian atas perjanjian tesebut;

Hal.10 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Yang objek perkaranya mengenai utang piutang

antara PT BUKAKA

Tehnik Utama (PENGGUGAT) dengan PT Alam Baru Jaya (Tergugat) atas pembayaran Pelengkung

A

pekerjaan

100

pengadaan Jembatan Rangka Baja

sebanyak

1

unit

untuk

kebutuhan

proyek

Pembangunan Kedaung tahap I sebesar Rp.9.578.309.400,00

yang

dituangkan dalam perjanjian Nomor: 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013; 2. Bahwa turut Tergugat secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat aquo yang petitumnya , mohon supaya Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini; MENGADILI; 1.

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan menurut hukum Perjanjian No. 032/BTU/JBT/ SPKP /SHD/ VIII/13

tanggal 19 Agustus 2013 adalah sah dan memiliki

kekuatan hukum mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; 3.

Menyatakan menurut hukum cara Progress Pekerjaan No. 1246A/BA PROGRES

BAJA

KEDAUNG/ABJ-BKK/XII/2013

tanggal

20

Desember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; 4.

Menyatakan menurut hukum TERGUGAT belum menyelesaikan sisa tunggakan

pokok

pembayaran

barang

jembatan

kepada

PENGGUGAT sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); 5.

Menyatakan menurut hukum TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 Perjanjian No. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 dengan

demikian

TERGUGAT

haruslah

dinyatakan

terbukti

melakukan tindakan Wanprestasi kepada PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014; 6.

Menyatakan

menurut

hukum

oleh

karena

TERGUGAT

telah

dinyatakan wanprestasi maka terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 penguasaan barang jembatan oleh PENGGUGAT adalah Sah Menurut Hukum; Hal.11 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

7.

Menghukum TERGUGAT oleh karenanya untuk membayar secara tunai dan sekaligus sisa tunggakan pembayaran barang jembatan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

8.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar 5 % dari total harga borongan diluar PPN atau sebesar Rp. 435.377.700,(empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perhitungan denda sebagai berikut: 5 % x Rp. 8.707.554.400,- = Rp. 435.377.700,-

9.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian beban kredit modal kerja setiap bulannya kepada PENGGUGAT sebesar 1 % (satu persen) terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan diajukannya gugatan aquo sebesar Rp. 670.481.658,- (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya sewa gudang penyimpanan barang jembatan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan diajukannya gugatan aquo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan aquo sampai dengan telah dibayar lunas; 12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya; 13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh serta terikat atas putusan perkara aquo; 14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum; 3. Bahwa dalam bagian Posita gugatan, semuanya hanya ditujukan kepada Tergugat (PT Alam Baru Jaya) sehingga terhadap Turut Tergugat menjadi kabur /tidak jelas (Obscur Liebel) mengenai titik sengketanya;

Hal.12 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

4. Turut Tergugat (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata ruang Provisi Banten) sebaiknya tidak diikut sertakan dalam proses perkara ini; 5. Hal hal lain menurut Hukum; I. SEBELUM POKOK PERKARA DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa Turut Tergugat ( Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provisi Banten) menolak seluruh gugatan Penggugat karena keliru , tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum dan sangat berlebihan;

2.

Bahwa

gugatan

Penggugat

mengenai

tidak

dibayarnya

sisa

tunggakan pokok pembayaran atas pekerjaan pengadaan Jembatan Rangka Baja Palengkung A 100 sebanyak 1unit untuk kebutuhan proyek

Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I

sebesar Rp.

6.242.647.520,- (enam milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) oleh Tergugat adalah merupakan : a) Ikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat; b) Ikatan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat; c) Tidak ada hubungan

apapun dari perjanjian tersebut dengan

Turut Tergugat; d) Tidak ada hubungan

apapun hutang piutang tersebut dengan

Turut Tergugat; e) Sehingga tanggung jawab hukumnya pun dengan pihak Tergugat bukan dengan Turut Tergugat ( Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provisi Banten); 3.

BahwaTurut Tergugat ( Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provisi Banten)melakukan perjanjian /Kontrak dengan PT Alam Baru Jaya

sebagai

pemenang

Lelang

untuk

pekerjaan

Proyek

Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I , sedangkan Perjanjian pekerjaan pengadaan

Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100

sebanyak 1 unit untuk kebutuhan proyek pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I bukan dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provisi Banten (Turut Tergugat); 4.

Bahwa Turut Tergugat ( Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provisi Banten) tidak pernah melakukan perikatan perjanjian apapun dengan Penggugat (PT BUKAKA TEHNIK UTAMA) terkait pekerjaan

Hal.13 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

pengadaan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100 sebanyak 1 unit untuk kebutuhan proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sehingga tidak relevant Turut Tergugat menjadi Pihak dalamPerkara ini; 5.

Bahwa karena itu Penggugat tidak perlu lagi mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provisi Banten sebagai Turut Tergugat;

6.

Bahwa yang melakukan perikatan perjanjian kerjasama untuk pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, sedangkan perjanjian pekerjaan pengadaan Jembatan Rangka Baja Palengkung A 100 sebanyak 1 unit untuk kebutuhan proyek pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I adalah antara PT BUKAKA TEHNIK UTAMA dengan PT ALAM BARU JAYA, sehingga terjadilah tuntutan hutang piutang;

7.

Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Negeri Cibinong segera melepaskan

dan membebaskan Turut Tergugat

(Kepala

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provisi Banten) untuk dikeluarkan dan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini; 8.

Menolak Tuntutan Tuntutan lain dan selebihnya karena tidak jelas (obscuur Liebel) tidak beralasan dan berlebihan;

9.

Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;

10. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; II DALAM POKOK PERKARA 1)

Bahwa semua alasan alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian

yang tidak terpisahkan

satu sama lain

dengan pokok

perkara , karena erat hubungannya satu sama lain; 2)

Bahwa petitum Penggugat dalam gugatannya menitikberatkan kewajiban

dari

Tergugat

untuk

membayar

sisa

tunggakan

pembayaran I sebesar Isebesar Rp. 6.242.647.520,- (enam milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dari sebesar Rp. 9.578.309.400,(sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), dan kekurangannya tersebut sudah dinyatakan hilang melalui surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan membayar dari Tergugat;

Hal.14 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

3)

Bahwa hubungan Hutang Piutang

antara Penggugat dengan

Tergugat sudah sepantasnya pihak Turut Tergugat tidak dilibatkan karena tidak mempunyai hubungan hukum, namun sesuai dengan petitum

Penggugat

pada

nomor

urut 14

yang menyatakan.

pemeriksaan perkara menjadi lengkap dan terang benderang

serta

Majelis Hakimpun mendapat fakta fakta sebenarnya , maka Turut Tergugat menyampaikan hal hal sebagai berikut: 1) Bahwa PT Alam Baru Jaya memenangkan tender lelang atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I senilai Rp23.419.786.000,00; 2) Bahwa Hasil Lelang tersebut ditindak lanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara PT Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang selaku Penyedia Pekerjaan Kontruksi dengan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan

Nomor

761/149.2/SPK/PJ-KTI/DBT/VII/2013

yang

ditanda tangani kedua belah Pihak pada tanggal 29 Juli 2013 beserta dokumen pendukung lainnya; 3) Bahwa cara pembayaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I secara rinci adalah sebagai berikut : a. Uang muka sebesar Rp4.683.957.200,00; b. Angsuran I sebesar Rp 12.143.499.000,00; c. Angsuran II sebesar Rp6.366.582.800,00; 4) Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, PT Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang dan selaku penyedia pekerjaan kontruksi melakukan kerjasama dengan PT Bukaka Tehnik Utama Tbk , untuk pengadaan dan pengiriman Jembatan Rangka Baja Palengkung A 100 ( tidak termasuk Pot Bearing da Expansion Joint) sebanyak 1 unit untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dengan biaya sebesar Rp9.578.309.400,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah); 5) Bahwa untuk pekerjaan pengadaan dan Pengiriman Jembatan angka Baja Palengkung A100 ( tidak termasuk Pot Bearing da Expansion Joint) sebanyak 1 unit untuk kebutuhan

Proyek

Hal.15 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I, PT Alam Baru Jaya (Tergugat) telah membayar uang muka sebanyak 20% kepada Bukaka dengan nilai sebesar Rp1. 915.661.880,00 tertanggal 23 Agustus

2013,

dinyatakan

invoice

nomor

13-08-01557,

juga oleh Penggugat

sebagaimana

dalam gugatannya

pada

nomor urut 3; 6) Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan KeDAUNG Tahap I Pemerintah Provinsi Banten melakukan pembayaran kepada PT Alam Baru Jaya (Tergugat)

dan pembayarannya

dilakukan melalui 3 (tiga) tahap secara rinci sebagai berikut; 1. Tahap pertama, pada tanggal 30 Oktober 2013, Pemerintah Provinsi Banten yang tercatat dalam Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) Nomor 12263/BMTR/LS /14.03/2013, tanggal 30

Oktober 2013 , melakukan pembayaran uang muka

(20%) pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada Kegiatan Pembangunan Jembatan

sesuai Kontrak

tangal 29 Juli 2013 , kepada PT Alam Baru Jaya (Tergugat) sebesar Rp 4.683. 957.200,00 melalui rekening nomor 0028237200001 yang dilakukan

pembayarannya

melalui

Bank Jawa Barat Banten (BJB) Cabang Serang; 2. Tahap kedua, pada tanggal 19 Desember 2013 , Pemerintah Provinsi Banten yang tercatat dalam Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) Nomor 16503/BMTR /LS/14.03/2013, tanggal 19 Desember 2013, melakukan pembayaran Angsuran I (69, 14 %) pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tangal 29 Juli 2013, kepada PT Alam Baru Jaya (Tergugat) sebesar Rp 12.143.499.000,00 melalui rekening nomor 0028237200001 yang dilakukan

pembayarannya

melalui

Bank Jawa Barat Banten (BJB) Cabang Serang; 3. Tahap ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 Pemerintah Provinsi Banten yang tercatat dalam Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) Nomor 18054 /BMTR/LS/ 14.03/2013, tanggal 19 Desember 2013, melakukan pembayaran Angsuran II (99, 04 %) pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak

Hal.16 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

tangal 29 Juli 2013 , kepada PT Alam Baru Jaya (Tergugat) sebesar

Rp.6.366.582.800,00

melalui

Rekening

Nomor

0028237200001 yang dilakukan pembayarannya melalui Bank Jawa Barat Banten (BJB) Cabang Serang; 4. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten (Turut Tergugat)

dalam

Pekerjaan

Pembangunan

Jembatan

Kedaung Tahap I seluruhnya berjumlah Rp 23.194.039.000, 00; 4.

Bahwa dari uraian diatas tentang tahapan pembayaran yang dilakukan oelh Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Alam Baru Jaya, jelas terlihat bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I sudah dibayarkan seluruhnya Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten (Turut Tergugat) kepada PT Alam Baru Jaya sebagai Tergugat;

5.

Bahwa belum dibayarkannya oleh PT Alam Baru Jaya (Tergugat) atas pekerjaan pengadaan dan pengiriman Jembatan Rangka Baja Palengkung A100 ( tidak termasuk Pot Bearing da Expansion Joint) sebanyak 1 unit untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I kepada PT Bukaka Tehnik Utama (Penggugat) , hal itu diluar kemampuan dan kewenangan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (Turut Tergugat);

6.

Sehingga sangat beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Turut Tergugat (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten) dari Pihak yang berperkara ini;

7.

Dengan demikian sangat beralasan gugatan ditolak dan tidak dapat diterima;

TENTANG DIIKUTSERTANYA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG SEBAGAI TURUT TERGUGAT AGAR PEMERIKSAAN PERKARA MENJADI LENGKAP DAN TERANG BENDERANG DAN MAJELIS HAKIM MENDAPATKAN FAKTA FAKTA YANG SEBENARNYA; 1.

Bahwa Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang sebagai Turut Tergugat, mengadakan perikatan Perjanjian Kerja/Kotrak atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yang ditanda tangani pada tanggal 29 Juli 2013 antara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Hal.17 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Banten sebagai Turut Tergugat dengan PT Alam Baru Jaya sebagai Tergugat; 2.

Dalam pelaksanaan dimaksud, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sudah melakukan Pembayaran kepada PT Alam Baru Jaya sebagai Tergugat secara bertahap melalui 3 tahap dengan riancian sebagai berikut: 1)

Tahap pertama, dibayarkan melalui Bank Jawa Barat Banten (BJB) Cabang Serang sebesar Rp 4.683. 957.200,00 melalui rekening nomor 0028237200001 atas nama PT Alam Baru Jaya;

2)

Tahap kedua, dibayarkan melalui Bank Jawa Barat Banten (BJB) Cabang Serang sebesar Rp 12.143.499.000,00 melalui rekening nomor 0028237200001 atas nama PT Alam Baru Jaya;

3)

Tahap ketiga dibayarkan melalui Bank Jawa Barat Banten (BJB) Cabang Serang sebesar Rp 6.366.582.800,00 melalui rekening nomor 0028237200001 atas nama PT Alam Baru Jaya;

4)

Sehingga kewajiban untuk membayar Pekerjaan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sudah dilakukan dan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani antara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan PT Alam Baru Jaya;

3.

Bahwa adanya perjanjian kerja antara PT Alam Baru Jaya sebagai (Tergugat) dengan PT Bukaka Tehnik Utama (Penggugat) dalam mengerjakan bagian dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yaitu pekerjaan pengadaan dan pengiriman Jembatan Rangka Baja Palengkung A100 ( tidak termasuk Pot Bearing dan Expansion Joint) sebanyak 1 unit untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I adalah merupakan hubungan hukum keduanya dan mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, dan dengan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten (Turut Tergugat), tidak terikat dan tidak punya hubungan hukum apapun;

4.

Bahwa adanya hutang piutang yang belum di bayarkan PT Alam Baru Jaya sebagai (Tergugat) kepada PT Bukaka Tehnik Utama (Penggugat) persoalan keperdataan yang tidak melibatkan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sehingga sangat beralasan agar Majelis

Hal.18 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Hakim menolak gugatan Penggugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari pihak dalam perkara ini; 5.

Menolak tuntutan Penggugat yang lain dan selebihnya;

6.

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas, khusus untuk dan atas nama Turut Tergugat (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten), mohon putusan sesuai rasa keadilan;

I DALAM POKOK PERKARA DALAM EKSEPSI 1.

Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat, sebagai eksepsi yang baik dan benar menurut hukum;

2.

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas alasannya (Obscuur Liebel) tidak beralasan dan tidak relevan terhadap Turut Tergugat;

3.

Menolak Seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4.

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat berupa : 1) Tidak dibayarnya sisa tunggakan pokok oleh PT Alam Baru Jaya atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I yaitu pekerjaan pengadaan dan pengiriman Jembatan Rangka Baja Palengkung A100 ( tidak termasuk Pot Bearing da Expansion Joint) sebanyak 1 unit untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I adalah merupakan Ikatan Perjanjian Utang Piutang antara PT Bukaka Tehnik Utama sebagai Penggugat dengan PT Alam Baru Jaya sebagai Tergugat; 2) Tidak punya hubungan hukum baik perjanjian maupun hutang piutang antara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai Turut Tergugat dengan PT Bukaka Tehnik Utama sebagai Penggugat; 3) Sehingga Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai Turut Tergugat

tidak mempunyai kepentingan apapun

terhadap perkara ini sehingga tidak relevant untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini; 4) Sangatlah beralasan supaya Pengadilan Negeri Cibinong

segera

melepaskan dan membebaskan Turut Tergugat ( Kepala Dinas Bina

Hal.19 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten) untuk dikeluarkan dan tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini; 5.

Menolak tuntutan tuntutan lain dan selebihnya karena tidak jelas (Obscuur Liebel), tidak relevant dan berlebihan;

6.

Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;

7.

Menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

8.

Dan atau putusan lain yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono)

II DALAM POKOK PERKARA 1.

Menerima seluruh Jawaban Turut Tergugat ( Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten), sebagai Jawaban yang baik dan benar;

2.

Menyatakan Demi hukum bahwa Turut Tergugat (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten) tidak perlu dan dikeluarkan menjadi pihak dalam proses perkara ini;

3.

Melepaskan Turut Tergugat (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten) dari segala tuntutan hukum;

4.

Menolak seluruh gugatan Penggugat karena : 1) Turut Tergugat (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten) melakukan kerja sama untuk Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I

adalah dengan PT Alam Baru Jaya sebagai

pemenang lelang bukan dengan PT Bukaka Tehnik Utama, Tbk; 2) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I

sudah

dilakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp berjumlah Rp 23.194.039.000,00 oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten (Turut Tergugat) kepada PT Alam Baru Jaya sebagai pemenang lelang; 3) Sedangkan yang melakukan kerjasama dengan pihak PT Bukaka Tehnik Utama, Tbk adalah PT Alam Baru Jaya untuk pengadaan dan pengiriman Jembatan Kedaung Tahap I yaitu pekerjaan pengadaan dan pengiriman Jembatan Rangka Baja Palengkung A100 ( tidak termasuk Pot Bearing da Expansion Joint) sebanyak 1 unit untuk kebutuhan Proyek Pembangunan Jembatan Kedaung

Hal.20 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Tahap I bukan dengan Turut Tergugat (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten); 4) Sehingga

hubungan

hukum

keperdataanya

berupa

hutang

piutangnya adalah antara PT Alam Baru Jaya dengan PT Bukaka Tehnik Utama Tbk, bukan dengan Turut Tergugat (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten); 5) Sangat beralasan agar Majelis Hakim

yang memeriksa

dan

mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Turut Tergugat (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten) sebagai pihak dalam perkara ini ; 5.

Menolak seluruh gugatan Penggugat, dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

6.

Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat untuk tingkat peradilan;

7.

Menolak semua tuntutan Penggugat yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;

8.

Dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tindakan hukum lainnya terhadap hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;

9.

Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

10. Atau Putusan lain menurut Azas yang baik dan seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono); Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 April 2016 Nomor. 178/Pdt.G/2014/ PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

2.

Menyatakan menurut hukum Perjanjian No. 032/BTU/JBT/ SPKP /SHD/ VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dan Tergugat;

3.

Menyatakan menurut hukum Berita Acara Progress Pekerjaan No. 1246A/BA Progres Baja Kedaung/ABJ-BKK/XII/2013 tanggal 20 Desember

Hal.21 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dan Tergugat; 4.

Menyatakan menurut hukum Tergugat belum menyelesaikan

sisa

tunggakan pokok pembayaran barang jembatan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); 5.

Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 Perjanjian No. 032/BTU/JBT/SPKP/SHD/VIII/13 dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindakan Wanprestasi kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014;

6.

Menyatakan menurut hukum oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 penguasaan barang jembatan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;

7.

Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar secara tunai dan sekaligus

sisa

tunggakan

pembayaran

barang

jembatan

kepada

Penggugat sebesar Rp. 6.262.647.520,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); 8.

Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp.217.688.850,(Dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

9.

Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan Jembatan Rangka Baja Pelengkung A 100 sebanyak 1 (satu) unit yang dipesan Tergugat kepada Penggugat segera setelah Penggugat menerima pembayaran sisa tunggakan pokok pembayaran barang jembatan dan denda keterlambatan dari Tergugat;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta terikat atas putusan perkara aquo; 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp.3.441.000,-(Tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); 12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal.22 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

Membaca risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor 178/Pdt.G/ 2014/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 April 2016 Nomor. 178/Pdt.G/2014/ PN.Cbi, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016 melalui Kuasa Hukumnya, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Juni 2016; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Juni 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Kuasa Hukumnya, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2016 melalui Pengadilan Negeri Serang; Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Juli 2016, kontra memori banding tersebut telah dimohonkan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Agustus 2016; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 178/Pdt.G/2014/PN.CBI, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016 melalui Kuasa Hukumnya, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang Hal.23 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

dimintakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA. Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan alasan mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -

Hakim keliru menambah putusan yang tidak diminta Penggugat dalam amar putusan point 9 telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara perdata ini;

-

Hakim keliru mempertimbangkan bukti yang bertanda P-1; Menimbang, bahwa dalam Kontra memori bandingnya Terbanding

semula Penggugat mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 April 2016 Nomor. 178/Pdt.G/2014/PN.Cbi sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak keliru/salah dalam penerapan hukum, serta dalam memori banding Pembanding semula Tergugat hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja dan merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan di dalam pemeriksaan tingkat pertama, bukan terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan a quo tersebut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 April 2016 Nomor. 178/Pdt.G/2014/PN.Cbi, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan Hal.24 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 April 2016 Nomor. 178/Pdt.G/2014/PN.Cbi, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor.20 tahun 1947, Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam HIR; M E N G A D I L I -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 April 2016 Nomor. 178/Pdt.G/2014/PN.Cbi yang dimintakan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Rabu tanggal 21 Desember 2016, oleh kami: AMRIL, S.H M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi selakuHakim Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, S.H M.H dan A. FADLOL TAMAM, S.H M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 4 Oktober 2016 Nomor. 452/PEN/PDT/2016/PT.BDG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

Hal.25 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.

HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

KAREL TUPPU, S.H M.H

AMRIL, S.H M.Hum

Ttd A.FADLOL TAMAM, S.H M.Hum PANITERA PENGGANTI Ttd HENDAYANI, SH

Perincianbiayaperkara : Redaksi putusan ………………….. Rp.

5.000,-

Materai…………………………….

Rp.

6.000,-

Pemberkasan……………..……….. Rp.

139.000,-

Penggandaan ……………………

Rp.

-

Pengiriman ………………………...

Rp.

-

J u m l a h…………………………..

Rp.

+

150.000,-

Hal.26 dari 26 halaman perkara No. 452/Pdt/2016/PT.BDG.