PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 171/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

VONNY MARIANY, beralamat di Jalan.Jendral Sudirman (Dungus Cariang) Nomor. 598 RT.08, RW. 10 – Kota Cimahi, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya BENNY CHANDRA,SH ,Advokat beralamat Kantor di Jalan Rajawali Barat nomor.81

Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING /TERGUGAT I ; LAWAN 1. H. HOLILI Bin H. SAR’I ( Alm ), bertempat tinggal di Komplek Sukamaju

RT. 02 RW. 06 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi

Selatan Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili Kuasanya

Fredericus Yakobus Dalle,SH.MH,Eman Solaeman,SH. Advokat dan Konsultan hukumpada Kantor Hukum

“FREDERICUS YAKOBUS DALLE, SH. MH. & REKAN” beralamat di Jalan Kebon Sari Nomor. 86 E Kelurahan

Baros Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2012,untuk selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I /PENGGUGAT/TERGUGAT I INTERVENSI;

2. HJ. KURAESIN Binti NATA ( Alm ),

bertempat tinggal di Komplek

Sukamaju RT. 02 RW. 06 Kelurahan Melong Kecamatan

Cimahi Selatan Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 25

kuasa Kepada Fredericus Yakobus Dalle,SH.MH, Eman Solaeman,SH. Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum “FREDERICUS YAKOBUS DALLE,SH.

MH. & REKAN” beralamat di Jalan Kebon Sari Nomor.

86 E Kelurahan Baros Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai ; TERBANDING II / PENGGUGAT INTERVENSI;

Dan;

1. LILIS SITI MAEMUNAH, beralamat di Jalan Cijerah II Blok Sukamaju

RT.01, RW.06, Nomor.52 Kelurahan Melong, Kecamatan

Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut sebagai ; TURUT TERBANDING I /TERGUGAT II ; 2. TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA, SH.

Notaris / PPAT, beralamat di

Jalan Raya Cibabat Nomor 310 ( Ruko Blok A1 ) Kota Cimahi dalam hal ini diwakili Kuasanya

DR. Yopi

Gunawan, SH,MH,MM, Kristanto Widjaja,SH, Irwan Lili Budisusanto , SH,

Kristian,SH, MHum. Advokat vdan

Konsultan Hukum, beralamat di Kompleks Internasional

Trade Center (ITC) Kosambi Blok D, Nomor. 23 Jalan Baranangsiang Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 19 Januari 2015,

yang selanjutnya

Disebut sebagai : TURUT TERBANDING II / TURUT

TERGUGAT I;

3. DRS. TRI SUTRISNO, SH. Notaris / PPAT, beralamat di Jalan. Raya

Timur Nomor. 108, Kota Cimahi, yang selanjutnya : disebut sebagai TURUT TERBANDING III /TURUT

TERGUGAT II ;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, beralamat di Jalan

Encep Kartawiria Nomor. 21 A, Kota Cimahi, yang

selanjutnya disebut sebagai ; TURUT TERBANDING IV /TURUT TERGUGAT III ;

Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 2 dari 25

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

tanggal 13 April 2016,

Nomor. 171/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah

membaca

berkas

berhubungan dengan perkara ini;

perkara

dan

surat-surat

yang

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca, gugatan Penggugat asal/Terbanding I/Tergugat I

Intervensi tertanggal 29 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung pada tanggal 29

Desember 2014 dibawah Register perkara Perdata Nomor. 226/Pdt.G/2014/ PN.Blb mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya TERGUGAT II anak PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah meminjam uang kepada TERGUGAT I sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menjaminkan Sertipikat Hak

Milik Nomor. 6 / Melong, Surat Ukur tanggal 19-5-2001, Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan puluh

meter persegi) atas nama : Haji HOLILI (Penggugat), yang terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat, semula Kabupaten Bandung/sekarang Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Melong ;

2. Bahwa Penggugat mengetahui TERGUGAT II meminjam uang kepada

TERGUGAT I, setelah pada tanggal 07 April 2009 PENGGUGAT diajak TERGUGAT II untuk menghadap kepada TURUT TERGUGAT I dan

setelah berada di kantor TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT disuruh

menanda tangani akan tetapi PENGGUGAT tidak mengerti apa yang ditanda tangani dan ternyata diketahui bahwa PENGGUGAT disuruh menanda tangani Pengikatan Jual Beli, dengan adanya hal tersebut

kemudian PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT II maksud dari

pada

penanda

tanganan

tersebut,

dan

ternyata

diketahui

TERGUGAT II telah meminjam uang kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 5 % (lima prosen) per bulannya ;

3. Bahwa setelah PENGGUGAT menanda tangani Pengikatan Jual Beli diketahui ternyata ditindak lanjuti dengan terbit Akta Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, dan Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 3 dari 25

ternyata pula dari adanya Surat Kuasa tersebut isinya adalah seolah-olah PENGGUGAT

memberikan

kuasa

kepada

TERGUGAT

I

untuk

melakukan transaksi Jual Beli sehingga terbit AKTA JUAL BELI Nomor 17/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh TURUT

TERGUGAT II dimana dalam Akta Jual Beli tersebut TERGUGAT I selaku Penjual dan juga selaku Pembeli ;

4. Bahwa dengan adanya proses jual beli yang dibuat secara melawan

hukum dan dibuat secara tanpa sepengetahuan PENGGUGAT serta

jaminan Sertipikat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah diambil oleh TERGUGAT

II,

kemudian

PENGGUGAT

menanyakan

kepada

TERGUGAT II, dan TERGUGAT II menerangkan bahwa semua itu adalah hasil rekayasa TERGUGAT I, padahal utang TERGUGAT II kepada TERGUGAT

I

pada

waktu

itu meminjam

sebesar

Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dipotong untuk pembayaran

cicilan 6 bulan kedepan, sehingga yang diterima TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan TERGUGAT II telah pula mengembalikan pinjaman sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Giro Bilyet sehingga sisa utang TERGUGAT II kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp.

69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), namun demikian PENGGUGAT

atas

utang

TERGUGAT

II

PENGGUGAT tidak pernah menerima hasilnya ;

tersebut

sepeserpun

5. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor 6 tanggal 21 Januari 2011 yang dibuat oleh TURUT

TERGUGAT II, oleh karena disamping harga tanah tidak sesuai dengan

harga umum pada waktu itu sekitar tahun 2009 - 2011 dimana 1 (satu) meter harganya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali luas

tanah 12800 m2 yaitu sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus

delapan puluh juta rupiah) sehingga sangat jauh dari nilai pinjaman baik dari nilai Rp. 200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun dari nilai yang

sangat jauh sekali sisa utang TERGUGAT II yaitu sisanya Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) ;

6. Bahwa dengan adanya perbuatan TERGUGAT II dengan tanpa

sepengetahuan PENGGUGAT telah mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 6 milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang kepada TERGUGAT I, kemudan terjadi peralihan hak dari PENGGUGAT kepada Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 4 dari 25

TERGUGAT I atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6 dimana peralihan haknya

dilakukan dengan cara – cara melawan hukum oleh TERGUGAT I

sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dengan demikian perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dikategorikan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

7. Bahwa terlepas segala apa yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang nyata-nyata hubungan utang piutang antara

TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga menimbulkan peralihan hak tanpa sepengetahuan dan hasil rekayasa TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka oleh karena itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikategorikan

telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga wajar dan

sepatutnya Pengikatan Jual Beli tertanggal 07 April 2009, Akta/Surat

Kuasa tanggasl 14 Juli 2009 yang dibuat TURUT TERGUGAT I dan Akta

Jual Beli Nomor 17/2001 tertanggal 21 Januari 2011 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II dan peralihan / balik nama Sertipikat Hak Milik

Nomor 6 / Melong dari PENGGUGAT menjadi atas nama TERGUGAT I

yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III adalah tidak sah dan cacat

hukum dan batal demi hukum sehingga Sertipikat tersebut diatas harus dikembalikan lagi menjadi atas nama PENGGUGAT (H. HOLILI) ;

8. Bahwa saat ini obyek tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 6 /

Melong telah dikuasai dengan berdasar atas peralihan hak yang tidak sah, maka TERGUGAT I dihukum untuk menyerahkan obyek tanah

tersebut dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat dan beban apapun ;

9. Bahwa oleh karena akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang kemudian TERGUGAT I menguasai dengan berdasar kepada

peralihan hak yang tidak sah, maka menimbulkan kerugian materil dan immaterial

PENGGUGAT,

sehingga

wajar

dan

berdasar

PENGGUGAT menuntut kerugian tersebut, dengan perincian : -

hukum

Materil : PENGGUGAT tidak dapat menguasai serta mengelola tanah

tersebut baik secara ditanami maupun dibangun untuk usaha sejak tahun 2011 hingga sekarang apabila dihitung keuntungan dari tanah

tersebut perbulannya biasa menghasilkan sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluih juta rupiah) kali 48 bulan adalah sebesar Rp. 480.000.000,(empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;


-

Immaterial : PENGGUGAT selama ini merasa tertekan sehingga

PENGGUGAT menderita sakit dan merasa dipermalukan oleh perbuatan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT menuntut kerugian immaterial

untuk

kepastian

hukumnya

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

adalah

sebesar

Rp.

10. Bahwa PENGGUGAT menuntut pula uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per harinya apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bale

Bandung untuk menghindari apabila obyek perkara dipindah tangankan

dengan cara digadaikan, dijual atau dengan sengaja dihilangkan dari tangannya, maka PENGGUGAT memohon agar terhadap obyek tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Melong untuk terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan ;

12. Bahwa memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlbih dahulu meskipun

ada

(Uitvoerbaar bij vooraad) ;

upaya hukum verzet, banding dan kasasi

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;

4. Menyatakan peralihan hak atas obyek tanah sebagaimana Sertipikat Hak

Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tgl. 19-5-2001, Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan

puluh meter persegi) atas nama : Haji HOLILI (Penggugat), yang terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat, semula Kabupaten Bandung/sekarang

Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Melong yang di dasarkan kepada Pengikatan Jual Beli tertanggal 07 April 2009, Akta/Surat Kuasa tanggasl 14 Juli 2009 yang dibuat TURUT TERGUGAT

I dan Akta Jual Beli Nomor 17/2001 tertanggal 21 Januari 2011 yang Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 6 dari 25

dibuat oleh TURUT TERGUGAT II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III mengembalikan / membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tgl. 19-5-2001, Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan puluh

meter persegi) yang terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat, semula Kabupaten Bandung/sekarang Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Melong, dari atas nama TERGUGAT I (Nyonya VONNY MARIANY) menjadi atas nama PENGGUGAT (Haji HOLILI) ;

6. Menghukum

TERGUGAT

I

atau

siapapun

yang

mendapat

hak

daripadanya untuk menyerahkan obyek tanah sebagaimana Sertipikat

Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tgl. 19-5-2001, Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan puluh

meter persegi) kepada PENGGUGAT tanpa syarat dan beban apapun juga ;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian

materil dan immaterial kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut : -

Materil : PENGGUGAT tidak dapat menguasai serta mengelola tanah

tersebut baik secara ditanami maupun dibangun untuk usaha sejak tahun 2011 hingga sekarang apabila dihitung keuntungan dari tanah

tersebut perbulannya biasa menghasilkan sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluih juta rupiah) kali 48 bulan adalah sebesar Rp. 480.000.000,-

(empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Immaterial : PENGGUGAT selama ini merasa tertekan sehingga

PENGGUGAT menderita sakit dan merasa dipermalukan oleh perbuatan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT menuntut kerugian immaterial

untuk

kepastian

hukumnya

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

8. Menghukum

pula

TERGUGAT

I

untuk

adalah

membayar

sebesar uang

Rp.

paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per harinya apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum

9. tetap ;


10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) ;

11. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT ;

12. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini ;

Subsidair : -

Mohon Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung memberikan putusan

yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Membaca, Jawaban Tergugat I/Pembanding/Tergugat II Intervensi

tertanggal 10 Februari 2015 yang uraian selengkapnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :

I. Disqualificatoire Exceptie

Bahwa menurut pendapat kami gugatan Penggugat terhadap

Tergugat I adalah merupakan suatu kekeliruan, karena Tergugat I dimana Tergugat II adalah anak kandung dari Penggugat sehingga

dengan demikian seharusnya kedudukan Tergugat II sebagai anak dari Penggugat harus menjadi Penggugat bukan menjadi pihak Tergugat II ;

II. Exceptie Obscure Libellum

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak jelas atau kabur (Obscure Libellum),

karena

Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun ternyata Penggugat telah mengakui adanya peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I yang dilakukan dengan syarat – syarat yang ditentukan peraturan

perundang – undangan, demikian juga mengetahui Tegugat II selaku

anaknya mempunyai utang sehingga Penggugat bersedia menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan sepakat dengan harga

jual,

dengan

demikian

gugatan

Penggugat

tersebut

mempermasalahkan utang atau mempermasalahkan perbuatan para

Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas,


kabur (Obscure Libellum), seyogyanyalah gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I memohon agar segala sesuatu yang tercantum

dalam bagian eksepsi dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam bagian poko perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan

Tergugat

II

anak

Penggugat

dengan

tanpa

sepengetahuan Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 6 / Melong

dan Penggugat mengetahuinya setelah penggugat diajak Tergugat II

untuk menghadap kepada Turut Tergugat II dan setelah dikantor Turut Tergugat, Penggugat disuruh menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ;

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, karena masalah utang Tergugat II kepada Tergugat I dengan menjaminkan Sertifikat

Hak Milik Nomor. 6 / Melong semula atas nama Penggugat yang sekarang telah beralih menjadi atas nama Tergugat I, hal tersebut adalah persoalan sendiri antara Penggugat dengan Tergugat I,

sedangkan Tergugat I adalah sebagai pembeli tidak mengetahui Tergugat I tanpa sepengetahuannya telah meminjam utang kepada

Tergugat I dengan jaminan Sertifikat, hal tersebut mengenai pinjam meminjam uang dan jaminan telah diketahui oleh Penggugat sendiri,

sedangkan mengenai sangkalan bahwa dilakukan atas rekayasa Tergugat I dan tergugat II, adalah tidak benar karena pada waktu

membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadiri Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II dengan tanpa

paksaan maupun tekanan dari siapapun kepada Penggugat dengan demikian Akta – Akta tersebut adalah sah ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 yang ternyata mengetahui rincian

jumlah utang Tergugat II kepada Tergugat I, nyata – nyata Penggugat secara fakta hukum Penggugat menyaksikan dan menyetujui dengan adanya

utang

Tergugat

II

kepada

Tergugat

I

sebesar

Rp.


200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) meskipun Penggugat mengakui tidak pernah menerima sepeserpun hasilnya, dengan adanya

Penggugat mengetahui Tergugat II telah meminjam uang kepada

Tergugat I dan apabila Penggugat tidak pernah menerima hasil dari pinjaman tersebut hal itu adalah persoalan antara Penggugat dengan Tergugat II bukan persoalan dengan Tergugat I, maka seharusnya gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat II saja ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5, mengenai harga tanah adalah

sangat berlebihan, dimana penggugat mendalilkan harga tanah sekitar tahun 2009 – 2011 meternya seharga Rp. 1.000.000,- tidaklah benar, harga tersebut hanyalah mengada – ada ;

6. Bahwa dallil Penggugat pada poin 6, yang menyatakan peralihan hak

dari Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dengan cara – cara melawan hukum, dalil tersebut tidak benar, karena peralihan hak objek perkara sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik

Nomor 6 / Melong, dilakukan dengan syarat – syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pada waktu sebelum adanya peralihan hak diawali dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang

mana sebelum penanda tanganan Akta tersebut telah dibacakan terlebih dahulu dan Penggugat mengetahui daripada isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, dan sesuai dengan isi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli

pada pasal 1 bahwa harga telah disepakati

sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayar selambat – lambatnya tanggal 30 Oktober 2009, kemudian Tergugat I sebelum tanggal 30 Oktober 2009 yaitu pada tanggal 5

Juni 2009 telah membayar sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi

tertanggal 5 Juni 2009, sehingga secara hukum jual beli telah sah,

dan berdasar kepada adanya Akta Kuasa, maka dalam hal melaksanakan jual beli dihadapan Turut Tergugat II oleh karena

adanya Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 14 Juli 2009, maka Tergugat I

adalah selaku penjual dan juga selaku pembeli, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

7. Bahwa demikian juga mengenai jual beli antara Penggugat dengan

Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum, dimana syarat – syarat

jual beli, dimana jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 10 dari 25

ada sejak zaman dahulu, dan diatur dalam hukum adat, dengan prinsip : Terang dan Tunai. Terang artinya dilakukan dihadapan

pejabat umum yang berwenang, dan Tunai artinya dibayarkan secara tunai. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli yang dimaksud, akan tetapi Tergugat I sebagaimana

bukti Kwitansi tanggal 5 Juni 2009 pembelian objek tanah semula milik Penggugat telah dibayar lunas secara hukum adalah merupakan pembayaran atas pembelian bidang tanah dari Penggugat telah

dibayar tunai sehingga terjadilah jual beli yang dilakukan dengan cara Terang dan Tunai ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta jual beli No.

17 / 2011 tanggal 21 Januari 2011 dihadapan yang berwenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

yaitu Turut Tergugat II, dengan demikian Tergugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum.

8. Bahwa dalil Penggugat dengan menurut ganti rugi kepada Tergugat I, adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, karena yang merasa

dirugikan bukannya Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak dapat

menguasai objek tanah yang dibeli secara fisik, karena selalu

dihalang-halangi oleh Penggugat, maka tuntutan ganti kerugian Penggugat tersebut harus ditolak. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diurai dibagian Konvensi, mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Rekonvensi ini ;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi dengan telah membeli objek tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6 / Melong dari tergugat Rekonvensi / Penggugat

Konvensi, dimana jual belinya dilakukan dengan syarat dan ketentuan

hukum yang berlaku, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I

Konvensi tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah yang dibeli, padahal Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah pemilik

yang sah atas bidang tanah objek sengketa, dengan bukti Sertikat

Hak Milik Nomor 6 / Melong Surat Ukur tanggal 19 – 05 – 2001 Nomor Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 11 dari 25

00187 / 2001 Luas 1280 M2, atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat

I Konvensi tidak dapat menguasai objek tanah miliknya karena selalu dihalang – halangi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dapat dikualifikasi

telah

(Onrechtmatigedaad) ;

melakukan

perbuatan

Melawan

Hukum

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka wajar disamping Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus menyerahkan

objek tanah yang dijualnya dan atau tidak selalu menghalang –

halangi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi hendak mengelola objek perkara, juga Penggugat Rekonvensi / Tergugat

Konvensi menuntut kerugian materil dan immateril, dimana kerugian

materil adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak bisa

menikmati hasil dan tidak dapat mengalihkan dengan cara dijual, karena objek perkara dihalang – halangi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, kemudian kerugian Immateril,

beberapa kali

Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi harus berurusan

dengan instansi pemerintah yang menangani masalah ini, maka wajar

Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menuntut ganti kerugian

dan untuk kepastian hukumnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I

Konvensi menuntut kerugian Materil dan immaterial adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menuntut uang

paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila

Tergugat

Rekonvensi

/

Penggugat

Konvensi

lalai

melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :


DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI :

-

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

-

Menolak gugatan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

seluruhnya atau

setidak-tidaknya

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkt Verklaard);

DALAM REKONVENSI : -

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi

seluruhnya;

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)

Menyatakan sah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 7 April

2009, Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat

dihadapan Turut Tergugat I dan Akta Jual Beli Nomor 17/2011 tanggal -

21 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II ;

Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi

pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam

Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tanggal 19-5-2001 Nomor 00187/2001 luas 1280 M2, atas nama Penggugat Rekonvensi -

/ Tergugat I Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk

menyerahkan objek tanah sebagaimana tercantum

Sertipikat Hak

Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tanggal 19-5-2001 Nomor

00187/2001 luas 1280 m2, dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dan atau menghukum Tergugat

Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak melakukan tindakan-tindakan

dengan tujuan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi / Tergugat -

I Konvensi untuk menguasai objek tanah tersebut diatas;


membayar ganti kerugian materil dan Immateril kepada Penggugat

Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah).


-

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uang paksa

(Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi

-

putusan perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;


membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Membaca jawaban Turut Tergugat II ./Turut Terbanding II tertanggal

12 Februari 2015 ,pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama – tama Turut Tergugat II menolak / menyangkal dalil –

dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan bagi Turut Tergugat II ;

2. Bahwa Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya telah

mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat II yang berbunyi sebagai berikut :

“DRS. TRI SUTRISNO, SH. Notaris / PPAT beralamat di Jalan.

Jenderal Amir Mahmud Nomor 180 Gg. Suhada Cimahi Kota Cimahi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II”

Gugatan demikian adalah sangat asal – asalan dan merupakan pelanggaran dan ketentuan mengajukan gugatan yang berisikan : - Identitas

- Fundamertum Patendi (Posita)

- Petitum yang menetapkan persyaratan, sedangkan yang dimaksud

dengan Identitas menurut ketentuan adalah mengenai ciri – ciri Penggugat dan tergugat yang secara jelas mencantumkan :

a. Nama

b. Tempat tinggal c. Umur

d. Status kawin / tidak kawin

Bahwa kemudian Penggugat telah menggugat Turut Tergugat II

dengan beralamat di Jalan. Jenderal Amir Mahmud Nomor 180 Gg.

Suhada Cimahi Kota Cimahi, sedangkan Turut Tergugat II tidak bertempat tinggal di Jl. Jend Amir Mahmud Nomor. 180 Gg. Suhada Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 14 dari 25

Cimahi Kota Cimahi dan alamat yang disebutkan oleh Penggugat

adalah alamat kantor dimana Turut Tergugat II menjalankan pekerjaannya dan bukan tempat tinggal Turut Tergugat II.

Karena itu gugatan yang demikian adalah salah dan Pelanggaran

dalam mengajukan gugatan dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pada hal – hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan : -

Menerima dalil – dalil Turut Tergugat II ;

Menolak atau setidak – tidaknya tidak menerima Gugatan dan

Tuntutan Penggugat ;

3. Bahwa Turut Tergugat II benar membuat Akta Jual Beli tanggal 21 – 01 2011 No. 17 / 2011 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6 / Melong luas tanah 1280 M2, ditandatangani oleh Tergugat I, oleh karena Tergugat I telah mendapat kuasa dari Penggugat berdasarkan Akta Surat

Kuasa Nomor 12 tanggal 14 – 07 – 2009 dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan selaku untuk diri sendiri.

4. Bahwa jual beli Nomor 17 / 2011 atas SHM Nomor

6 / Melong

tersebut telah sesuai dengan prosedur yang benar dan telah

memenuhi syarat undang – undang sebagaiman Pembuatan Akta Jual Beli.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas karenanya Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan : -

-

Menolak atau setidak – tidaknya tidak menerima gugatan atau

Tuntutan Penggugat

Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Akta jual beli Nomor

17 / 2011 tanggal 21 – 01 – 2011 yang dibuat / dihadapan Turut Tergugat II.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya

memberikan Putusan dalam perkara ini yang seadil – adilnya bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequa bono)


Membaca, gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 19 Maret 2015 dari

Kuasa hukum Hj. Kuraesin mengemukakan hal – hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah isteri dari Penggugat/Tergugat I

Intervensi, yang menikah dilaksanakan/dicatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Mei 1968 ;

2. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat I Intervensi dengan

Penggugat Intervensi disamping telah dikaruniai anak, yang salah

satunya adalah Tergugat III Intervensi, juga mempunyai harta bersama

(Gono Gini) sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor

6/Melong, Surat Ukur tgl. 19-5-2001, Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama : Haji HOLILI (Penggugat), yang terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat,

semula Kabupaten Bandung/sekarang Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi

Selatan, Kelurahan Melong yang didapat dari hasil pembelian selama pernikahan Penggugat Intervensi dengan Tergugat I Intgervensi;

3. Bahwa saat ini tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi atas objek

sengketa saat ini beralih kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi, yang diketahui beralihnya SHM. Nomor

6 / Melong tersebut awalnya telah

diambil oleh Tergugat III Intervensi tanpa sepengetahuan Penggugat

Intervensi dan dijadikan jaminan utang Tergugat III Intervensi kepada

Tergugat II Intervensi, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Melong tersebut saat ini telah beralih nama dari Tergugat I Intervensi kepada Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa dimana peralihan hak atas objek sengketa SHM Nomor 6 tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, adapun alasan Penggugat Intervensi menyatakan peralihan haknya dari Tergugat I Intervensi kepada Tergugat II Intervensi dilakukan secara tanpa hak dan melawan hokum, karena Penggugat Intervensi disamping tidak pernah

mengetahui proses peralihan haknya, padahal menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 6 / Melong

adalah merupakan harta bersama (Gono Gini) yang didapat setelah/ selama pernikahan Penggugat Intervensi dengan Tergugat I Intervensi, dan ternyata diketahui peralihan haknya dilakukan oleh Tergugat II

Intervensi dengan cara-cara direkayasa oleh Tergugat II Intervensi dan

Tergugat III Intervensi dimana Tergugat III Intervensi dengan cara Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 16 dari 25

mengelabui Tergugat I Intervensi untuk datang ke Kantor Notaris / Turut

Tergugat I Intervensi untuk melakukan penanda tanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kemudian ternyata Perjanjian Pengikatan Jual

Beli ditindak lanjuti dengan terbit Akta Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Intervensi, dan ternyata

pula dari adanya Surat Kuasa tersebut isinya adalah seolah-olah

Tergugat I Intervensi memberikan kuasa kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan transaksi Jual Beli sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor. 17/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Intervensi dimana dalam Akta Jual Beli tersebutkan Tergugat II Intervensi selaku Penjual dan juga selaku Pembeli ;

5. Bahwa dengan adanya peralihan hak yang dilakukan dengan proses yang bertentangan peraturan hokum mengenai peralihan hak oleh Tergugat II Intervensi terlepas dari proses tersebut diatas yang pasti

secara hukum Penggugat Intervensi selaku yang mempunyai hak

terhadap objek sengketa tidak diikut sertakan dalam peralihan hak SHM Nomor 6 / Melong menjadi atas nama Tergugat II Intervensi yang seharusnya Penggugat Intervensi memberikan persetujuan baik dalam Perjanjian Jual Beli maupun dalam Jual Beli, karena Penggugat

Intervensi selaku isteri pertama yang sah Tergugat I Intervensi,

sebagaimana Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( “UU Perkawinan” ) menjelaskan bahwa selama para pihak suami istri

yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak mengatur mengenai ‘Perjanjian Perkawinan’, maka dalam perkawinan tersebut telah terjadi percampuran harta suami istri yang disebut sebagai ‘Harta Bersama’. Segala harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan

menjadi harta bersama. Pengaturan mengenai harta bersama dijelaskan

dalam dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan

persetujuan keduabelah pihak. Dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu ;


6. Bahwa dengan berdasar atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat

Intervensi sehubungan dengan adanya peralihan hak objek sengketa

dengan tidak melaksanakan syarat-syarat dan peraturan perundangundangan mengenai peralihan hak baik dengan cara dijual maupun

dengan cara lainnya,maka dalam perkara ini, tanah yang dibeli Tergugat I Intervensi setelah perkawinan berlangsung digolongkan sebagai harta bersama yang tunduk pada ketentuan tersebut di atas. Peralihan hak atas

tanah tersebut melalui proses jual beli yangdilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat II Intervensi) harus dan wajib

memerlukan persetujuan isteri (Penggugat Intervensi). Persetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan Penggugat Intervensi selaku isteri

Tergugat I Intervensi yang mempunyai hak terhadap objek sengketa

tersebut dan harus membubuhkan tanda tangan pada halaman belakang

dari Akta Jual Beli dan apabila Penggugat Intervensi berhalangan hadir pada saat penandatanganan Akta Jual Beli, PPAT harus meminta kepada

Tergugat I Intervensi selaku suaminya yaitu Surat Persetujuan dari Penggugat Intervensi selaku isterinya atas penjualan tanah tersebut yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Artinya, tanda tangan Penggugat Intervensi selaku isteri Tergugat I Intervensi dalam surat persetujuan tersebut wajib

dilakukan di depan Notaris dan apabila prosedur peralihan hak atas tanah tersebut dilanggar, dalam arti baik pihak suami (Tergugat I Intervensi)

ataupun atas kelalaian pihak PPAT mengesampingkan persetujuan Penggugat Intervensi, maka proses jual beli objek tanah sengketa

tersebut adalah tidak sah menurut hukum, yang artinya perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Para pihak yang melanggar prosedur tersebut

dengan sengaja atau karena kelalaiannya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

7. Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai prasangka tidak baik terhadap itikad buruk Tergugat II Intervensi dikhawatirkan akan memindah

tangankan hak atas objek sengketa dan demi lancarnya pemeriksaan serta agar tidak menyulitkan terhadap pelaksanaan putusan, maka

Penggugat Intervensi mohon Pengadilan Negeri Bale Banmdung terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap objek tanah a quo ;


Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Penggugat Intervensi memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

3. Menyatakan peralihan hak atas obyek tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tgl. 19-5-2001,

Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan

puluh meter persegi) atas nama : Haji HOLILI (Penggugat), yang terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat, semula Kabupaten Bandung/sekarang

Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Melong yang di dasarkan kepada Pengikatan Jual Beli tertanggal 07 April 2009,

Akta/Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat Turut Tergugat I Intervensi dan Akta Jual Beli Nomor 17/2001 tertanggal 21 Januari 2011

yang dibuat oleh Turut Tergugat II Intervensi adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tau tidak mempunyai kuatan hukum yang mengikat ;

4. Memerintahkan Turut Tergugat III Intervensi mengembalikan / membalik

nama Sertipikat Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tgl. 19-5-2001, Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat, semula Kabupaten Bandung/sekarang Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi

Selatan, Kelurahan Melong, dari atas nama Tergugat II Intervensi (Nyonya VONNY MARIANY) dikembalikan lagi menjadi atas nama Tergugat I Intervensi (Haji HOLILI) ;

5. Menghukum Tergugat II Intervensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek tanah sebagaimana Sertipikat

Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tgl. 19-5-2001, Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Intervensi;

7. Menghukum Para Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini ;


Subsidair : -

Mohon Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung memberikan putusan

yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Membaca, menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat Intervensi dapat diterima dan menetapkan Penggugat

Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Blb. yang dibacakan tertanggal 02 April 2015 ;

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Blb yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan peralihan hak atas obyek tanah sebagaiamana

Sertifikat Hak Milik No. 6 / Melong, Surat Ukur tanggal 19-05-2001 No. 00187/Melong/2001, Luas 1280 M2 (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Haji Holili (Penggugat) yang

terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat, semula Kabupaten

Bandung / sekarang Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan,

Kelurahan Melong yang didasarkan kepada Pengikatan Jual Beli tertanggal 7 April 2009, Akta/Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2009

yang dibuat Turut Tergugat I dan Akta Jual Beli No. 17/2001

tertanggal 21 Januari 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan Batal demi hukum ; DALAM REKONVENSI : -

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

-

Mengabulkan gugatan Intervenient untuk sebahagian ;

DALAM INTERVENSI :


-

Menyatakan peralihan hak atas obyek tanah sebagaimana

Sertifikat Hak Milik Nomor 6 / Melong, Surat Ukur tanggal 19-052001 Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2 (seribu dua

ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Haji Holili (Penggugat) yang terletak di Blok Delo, Propinsi Jawa Barat, semula Kabupaten Bandung / sekarang Kota Cimahi, Kecamatan

Cimahi Selatan, Kelurahan Melong yang di dasarkan kepada

Pengikatan Jual Beli tertanggal 7 April 2009, Akta/Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat Turut Tergugat I Intervenient dan

Akta Jual Beli No. 17/2001 tetanggal 21 Januari 2011 yang dibuat

oleh Turut Tergugat II Intervenient adalah tidak sah dan batal demi -

hukum;

Menghukum

Tergugat

II

Intervenient

atau

siapapun

yang

mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek tanah

sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 6 / Melong Surat Ukur tanggal 19-05-2001 Nomor 00187/Melong/2001, Luas : 1280 M2

kepada Penggugat Intervenient tanpa syarat dan beban apapun -

juga ;

Menghukum

para

Turut

Tergugat

/

para

Turut

Intervenient untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ;

Tergugat

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Menghukum para Tergugat Intervenient untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 2.591.000,00,- (Dua Juta Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca,Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandungyang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2015 Tergugat I/Pembanding/Tergugat II Intervensi

telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung .tanggal 20 Agustus 2015,

Nomor

226/Pdt.G/2014/PN.Blb diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca,

risalah pemberitahuan pernyataan banding yang

dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 21 dari 25

kepada Pihak Terbanding I/ Penggugat asal/Tergugat I Intervensi,Terbanding II semula Penggugat Intervensi,Turut Terbanding I semula Tergugat

II/Tergugat III Intervensi,Turut Terbanding III,Turut Terbanding IV dan kepada Turut Terbanding II pada tanggl 22 Oktober 2015; Menbaca,

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Tergugat

I/Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Februari 2016 dan

memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak

Terbanding I/Penggugat asal/Tergugat I Intervensi,Penggugat Intervensi, Tergugat II pada tanggal 26 Februari 2016 kepada Turut Terbanding I/ Turut

Tergugat I , pada tanggal 18 Maret 2016, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 22 Februari 2016, kepada Turut Terbanding III

pada tanggal 18 Maret 2016 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 17 Maret 2016. Membaca,

Kontra

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Penggugat

/Terbanding I/Tergugat I Intervensi pada tanggal 14 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut

telah diberitahukan secara sah kepada

Pembanding/Tergugat I/Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Maret 2016.

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Blb yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan kesempatan kepada

pihak Pembanding/Tergugat I asal/Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Februari

2016,

kepada

Penggugat

asal/Terbanding

I/Tergugat

I

Intervensi,Kepada terbanding II semula Penggugat Intervensi pada tanggal

29 Oktober 2015,kepada Turut Terbanding I /Turut Tergugat I pada tanggal

29 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 22 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding III dan Oktober 2015,

Turut Terbanding IV pada tanggal 29

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat I /Tergugat II Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan UndangUndang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; tingkat

Menimbang,bahwa banding

hanya

walaupun

dimohonkan

permohonan oleh

untuk

Pembanding

pemeriksaan /Tergugat

I


asal/Tergugat II Intervensi akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Turut Tergugat yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai turut terbanding.

Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui Kuasanya

telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 22 Januari 2016 Pada Pokoknya : -

-

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan

eksepsi lalai dan tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dalam pokok perkara.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo telah melebihi kewenangan dan lalai melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut

diatas,Penggugat asal/Terbanding I /Tergugat I Intervensi dan Terbanding II

melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan-tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Kontra memori bandingnya tertanggal ..Maret 2016 Pada

Pokoknya Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan pertimbangan-

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

setelah

meneliti

dan

mencermati keberatan-keberatan tersebut ternyata merupakan pengulangan

dari jawaban dan duplik Tergugat I/Pembanding/Tergugat II Intervensi serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan,oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Blb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Tergugat

I/Pembanding/Tergugat II Intervensi dan kontra memori banding yang

diajukan oleh Penggugat asal/Terbanding I/Tergugat I Intervensi dan

Penggugat Intervensi ,yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

membenarkan putusan Hakim tingkat pertama,oleh karena pertimbanganPutusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 23 dari 25

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang yang mejadi dasar dalam

putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang,

bahwa

dengan

demikianmaka

pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

dan

dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20

Agustus 2015, Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Blb., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang,bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah

tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas,dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama,maka dengan

demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Tergugat

I/Tergugat II Intervensi,tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; M E N G A D IL I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I / Tergugat II Intervensi;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Blb yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding / Tergugat I/Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 17 - Mei – 2016 oleh kami SIR JOHAN, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan FIRZAL

ARZY, SH.,MH dan Hi. A. SANWARI.H.A, S.H,M.H., masing-masing Putusan Nomor 171/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 24 dari 25

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 - Mei - 2016

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh H. DEDIRUSMAN R, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim-Hakim Anggota, Ttd.

Ttd.

FIRZAL ARZY, SH.,M.H. .

Hakim Ketua,

SIR JOHAN, S.H.,M.H.

Ttd.

Hi.A. SANWARI.H.A., SH.,M.H

Panitera Pengganti Ttd. H.DEDI RUSMAN. R. S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ……… Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan …………. Rp.139.000,J u m l a h ……………………… Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents