PT.BDG

P U T U S A N

Nomor : 435/PDT/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Haji EDI SUMAEDI, Direktur Utama PT. Prakarsa Mudaswastika, bertempat

tinggal di Jalan Kenanga No.06 Rt.003 Rw.003 Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada S.M. Siregar dan Arief

Rahman Siregar,SH Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SM. Siregar & Partner berkantor di Taman Kalijaga Permai

Jalan Danau Singkarak No.26-27 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2016 ;

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; M E L A W A N

H.Munar dan Rommy A Munar, Pekerjaan wiraswasta, keduanya bertempat

tinggal di Jalan Samadikun No.110/116 Kota Cirebon baik bertindak

sebagai

pribadi

PT.Prakarsa Mudaswastika ;

dan

atau

Kuasa

Direksi

Dalam hal ini memberi kuasa kepada T.Dachman Muzir,SH dan Murad Harahap,SH. Advokat-Advokat yang beralamat kantor di Jalan Tampele No.7 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2016 ; Terbanding semula para Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

2

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2016 Nomor 435/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca berkas perkara dan semua Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24

Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada

tanggal

24

Nopember

2015

dibawah

Register

Nomor

53/Pdt.G./2015/PN.Sbr., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut: 1. 2.

Bahwa Penggugat adalah Pengembang (Developer) dibawah Perusahaan

PT. PRAKARSA MUDASWASTIKA ;

Bahwa sebagai Pengembang, Pengembang melakukan bisnis perumahan

di Wilayah Cirebon setempat dikenal dengan nama : 1.

2. 3. 4.

3.

:

PERUMAHAN GERBANG PERMAI PAMENGKANG, yang

terletak di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundiu Kabupaten Cirebon ;

PERUMAHAN BUMI BABAKAN INDAH, yang terletak di Desa Babakan Gebang. Kecamatan Babakan. Kabupaten Cirebon ;

PERUMAHAN VILA KONDANGSARI, yang terletak di Desa Kondangsari. Kecamatan Beber. Kabupaten Cirebon ;

PERUMAHAN BUMI ASRI PAMIJAHAN, yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon ;

Bahwa dalam melakukan bisnis tersebut, Penggugat telah melakukan

pembebasan tanah masyarakat sebagaimana terurai dalam sertifikat:

a. PERUMAHAN GERBANG PERMAI PAMENGKANG, yang

terletak di Desa Pamengkang. Kecamatan Mundu. Kabupaten Cirebon, seluas kurang lebih 66.951,91 m2 (enam puluh enam ribu

sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan puluh satu meter persegi) dengan perincian sebagai berikut:

3

-

Kavling

effektif

(berdasarkan

Sertifikat

Hak

Guna

Bangunan Nomor : 5,6,7,33 dan 34/ Desa Pamengkang,

Kecamatan Mundu. Kabupaten Cirebon. seluas kurang lebih 56.341,66 m2 (lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu -

koma enam puluh enam meter persegi);

Kavling effektif (serifikat dalam proses penyelesaian Kantor

Pertanahan Kaoupaten Cirebon) berdasarkan surat Persetujuan

tukar menukar dan pelepasan Tanah Kas Desa di Daerah Kabupaten Cirebon, Nomor : 143.1/2663/Pemdes, tanggal 06

Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, seluas kurang lebih 8.236,25 m2 (delapan

ribu dua ratus tiga puluh enam koma dua puluh lima meter -

persegi);

Kavling Tanah titisara berdasarkan Surat Keputusan Desa

Pamengkang, Nomor : 6 tahun 1998, tanggal 10 April 1998, tentang Pelepasan Tanah Kas Desa. seluas kurang lebih 1.280

m2 (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), sesuai

dengan gambar sita plan proyek perumahan tersebut yang dibuat

secara dibawah '.angan dan telah ditanda tangani oleh kedua b.

belali pihak tertanggal 10 April 2000 ;

PERUMAHAN GERBANG PERMAI PAMENGKANG, yang

terletak di Dcsa Pamengkang, Kecamatan Mundiu Kabupateti C irebon, dengan perincian sebagai berikul : -

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34/Dcsa

Pamengkang. Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari Kavling efTektif Ruko 85/77 :

-

1.

Blok R. 1 -2. seluas kurang lebih 175 m2 (seratus tujuh

2.

Blok R.l-3. seluas kurang lebih 175 m2 (seratus tujuh puluh

puluh lima meter persegi) ; lima meter persegi);

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.33/Desa

Pamengkang. Kccamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seluas

4

kurang lebih 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi), yang terdiri dari kaveling effektif T.45/108 : 1.

Blok A.24-1. seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus meter

2.

Blok A.24-2, seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus meter

3. 4.

persegi) ; persegi);

Blok A.24-8, seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus meter persegi);

Biok A.24-9, seluas kurang lebih 130 m2 (seratus tiga puluh meter persegi);

c. PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

GERBANG

PERMAI

PAMENGKANG, yang terletak di Desa Pamengkang. Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. dengan perincian sebagai berikut -

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Ban^unan Nomor 7/Desa

Pamengkang. Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari Kavling effektif: 1.

-

2.

Blok C.7 Nomor 3. seluas kurang lebih 80 m2 ;

Blok C.7 Nomor 4, seluas kurang lebih 160 m2 ;

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/ Desa

Pamengkang. Kecamatan Mundu. Kabupaten Cireboru yang terdiri dari Kavling effektif: 1. 2. 3.

Blok N. 13 Nomor 1,2 dan 3, seluas kurang lebih 360 m2 ; Blok N. 11, seluas kurang lebih 160 m2 ;

Blok M.7 Nomor 9.10 dan 11. seluas kurang lebih 200m2 ;

d. PERUMAHAN BUMI BABAKAN INDAH, seluas kurang lebih

15.852 m2 (lima belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter

persegi), yang terletak di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. sebagaimana diuraikan dalam gambar

situasi tertanggal 20 April 1995 Nomor : 1712/1995. tertulis atas

nama PT. Prakarsa Mudaswastika berkedudukan di Kota Cirebon, sesuai dengan gambar site plan proyek perumahan tersebui yang

di'ouat secara dibawah langan dan telah ditanda tangani oleh kedua

5

belah pihak tertanggal 10 April 2000 ;

e. PERUMAHAN VILA KONDANGSARI, seluas kurang lebih 18.051 m2

(delapan belas ribu lima puluh satu meter persegi,), yang terletak di Desa

Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, atas tanah-tanah Hak Guna Bangunan masing-masing : -

Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2. Gambar Situasi Nomor :

1523/1995, tertanggal 28 Maret 1995 ;

Sebagian llak Guna Bangunan Nomor 3, Gambar Situasi Nomor :

4833/1995. tertanggal 17 Oktober 1995 ;

Sebagian Hak Guna Bangunan NomoT 4, Gambar Situasi Nomor :

4834/1995. tertanggal 17 Oktober 1995 ;

Sebagian Hak Guna Bangunan Nomcr 5, Gambar Situasi Nomor :

1694/1996, tertanggal 01 Mei 1996 :

Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 6. Gambar Situasi Nomor :

1695/1996. tertanggal 01 Mei 1996 :

Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 7, Gambar Situasi Nomor :

1696/1996. tertanggal 01 Mei 1996 :

Sesuai dengan gambar site plan proyek perumahan tersebut yang dibuat

secara dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 10 April 2004 ;

f. PERUMAHAN BUMI ASRI PAMIJAHAN, seluas kurang lebih

31.440 m2 (tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh meter

persegi), yang terletak di Desa Pamijahan. Kecamatan Plumbon,

Kabupaten Cirebon, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Siluasi tertanggal 19 Oktober 1995 Nomor : 12/PLL/1995, tertulis atas

nama PT. Prakarsa Mudaswastika, berkedudukan di Kota Cirebon. sesuai dengan gambar site plan proyek perumahan terse but yang

dibuat secara dibawah tangan dan telah di tandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 10 April 2000 ;

dimana jumlah tanahnya kurang lebih seluas 134.334,91 m2 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat kom sembilan puluh 4.

satu meter persegi) ;

Bahwa dialas tanah bersertifikat tersebut. kemudian oleh Penggugat dibangun bangunan dengan tipe RS (Rumah Sederhana) dan atau RSS

6

(Rumah Sangat Sederhana) berikut fasilitas umumnya (fasum) seperti 5.

6.

jalan, taman-taman, tempat ibadah. tempat olahraga dan lain sebagainya:

Bahwa bangunan dengan tipe-tipe tersebut diatas telah meneapai kurang

lebih 70% telah diselesaikan oleh Penggugat dan telah dijual kepada konsumen ;

Bahwa praktis sampai akJiir tahunl997 bahwa proyek tersebut tinggal

bersisa kurang lebih 30% lagi yaitu tanah matang siap bangun berlokasi:

1. PERUMAHAN GERBANG PERMAI PAMENGKANG, yang

terletak di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu. Kabupaten Cirebon ;

2. PERUMAHAN BUMI BABAKAN INDAH, yang terletak di Desa Babakan Gebang. Kecamatan Babakan. Kabupaten Cirebon ;

3. PERUMAHAN VILA KONDANGSARI, yang terletak di Desa Kondangsari. Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon ;

4. PERUMAHAN BUMI ASRI PAMIJAHAN, yang terletak di Desa 7.

8.

9.

Pamijahan. Kecamatan Plumbon, Kabupaten C.rebon ;

Bahwa

dalam

pelaksanaan

pembangunan

proyek-provek

perumahan

tersebut. Penggugat masih mempunyai hutang kepada SuppPer, bank dan lain-lain sebagainya, termasuk hutang kepada Tergugat Haji MUNAR ;

Bahwa salah seorang Supplier yang belum dibayar oleh Penggugat termasuk

didalamnya hutang uang yaiig belum dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat Haji MUNAR :

Bahwa hasil perhitungan hutang Penggugat kepada Tergugat dapat diperinci sebagai berikut : No

Uraian

Dalam Rp

1.

Pinjaman Pokok

3.

Kekurangan pinjaman yang Rp.

2.

1.600.000.000,-

Bunga

200.000.000,-

1.204.000.000,-

115.000.000,-

Jumlah

2.959.000.000

Total Utang

2.632.500.000

Dipotong Kebijakan Tergugat

327.500.000

10. Bahwa untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas.

7 Penggugat secara dipaksa telah menyerahkan tanah matang seluas 68.500 m2 kepada Tergugat:

11. Bahwa besamya hutang Penggugat yang dikonpensasikan dalam bentuk tanah matang sebagai pelunasan hutang dengan perincian sebagai berikut: A. Hutang Penggugat terhadap Tergugat H. Munar ; No

Uraian

1.

Pinjaman Pokok

3.

Kekurangan pinjaman yang Rp.

2.

Dalam Rp

1.600.000.000,-

Bunga

200.000.000,-

1.204.000.000,-

115.000.000,-

Jumlah

2.959.000.000

Total Utang

2.632.500.000

Dipotong Kebijakan Tergugat

327.500.000

B. Tanah matang (siap bangun) yang diserahkan Penggugat kepada 1.

Tergugat Haji MUNAR adalah sciuas 68.500 m2 dengan perincian : Pamijahan

31.440 m2 Ditambah 4 unit

1.464.800.000,-

2.

Babakan

15.852 m2

1.464.800.000,-

4.

Pamengkang

3.

Kondangsari

Jumlah

RS.45/84

18.051 m2 3.157 m2

68.500 m2

1.464.800.000,1.464.800.000,-

12. Bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat llaji MUNAR seperti tersebut

di atas adalah Rp. 2.632.500.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga tanah yang

dikonpensasi adalah Rp. 3.1 32.500.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat masih

menerima pembayaran dari Tergugat Haji MUNAR sebesar Kp. 500.000.000,- (lima ratus jula rupiah), yakni hasil perhitungan dengan

rumus harga tanah dikurangi hutang yaitu Rp. 3.132.500.000 - Rp. 2.632.500.000 = Rp. 500.000.000 ;

13. Bahwa jumlah bunga sampai sejumlah Rp. 1.204.500.000,- ( Satu

Milyar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah ) tersebut

sungguh suatu bunga tidak berkeadilan yang sangat merusak bisnis

8

Penggugat sehingga dengan berbagai tekanan yang dilancarkan Tergugat Haji MUNAR , Penggugat dengan sangat terpaksa menyerahkan ke

empat lokasi Perumahan milik Penggugat dijadikan sebagai konpensasi pembayaran hutang pokok dan bunga kepada Tergugat;

14. Bahwa upaya Tergugat Haji MUNAR untuk memaksa Penggugat melunasi hutang tersebut di atas berpuncak pada dilaporkannva Penggugat pada Puspom TNI Angkatan Darat dengan status sebagai Tersangka yang pada

akhimya Puspom TNI Angkatan Darat telah mclakukan upaya paksa secara melawan hukum yaitu menjemput secara paksa dan membawa Penggugat ke Markas Puspom TNI Angkatan Darat di Jakarta :

15. Bahwa di Markas Puspom TNI Angkatan Darat Penggugat telah dipaksa untuk menyerahkan keempat lokasi proyek perumahan milik Penggugat

kepada Tergugat liaji MUNAR dengan memakai kertas segel senilai Rp.2000,- keluaran laliun 1997 dan bukan di atas kop surat perusahaan

Penggugat dengan terlebih dahulu tanggalnya dimajukan yaitu tanggal 17 Juli 1998, yang keinudian surat pernyataan tersebut diperbaharui kembali dengan bunyi dan kalimat yang sama dan dibuat di Cirebon dengan tanggal berlaku surut yaitu tanggal 22 Juni 1998 ;

16. Bahwa atas Surat Pernyataan tersebut di atas maka secara berturut-turut Penggugat telah dipaksa membuat: -

Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak N J .2 tanggal 09 Juni 1998

yang dibuai dihadapan Ny.ZAILASTI ZAMRI. SH. Notaris di Kabupaten Cirebon tentang penyerahan objek perumahan Bumi Asri Pamijahan dari

-

Penggugat kepada Tergugat;

Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak No.6 tanggal 27 Juni 1998

yang dibuat dihadapan Ny.ZILASTl ZAMRI. SH, Notaris di Kabupaten

Cirebon tentang Penyerahan objek perumahan Bumi Babakan Indah dari -

Penggugat kepada Tergugat;

Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak No.7 tanggal 27 Juni 1998

yang dibuat dihadapan Ny.ZAILASTI ZMRl. SH, Notaris di Kabupaten

Cirebon tentang Penyerahan Objek Perumahan Vila Kondangsari dari Penggugat kepada Tergugat;

17. Bahwa sebagai tindaklanjut Pemindahan dan Penyerahan Hak tersebut maka Penggugat telah dipaksa membuat: -

Akta Kuasa Menjual No.ll tanggal 27 Juni 1998 terhadap objek

perumahan Bumi Asri Pamijahan ;

9 -

Akta Kuasa Mcnjual No.12 tanggal 27 Juni 1998 terhadap objek

perumahan Bumi Babakan Indah ;

Akta Kuasa Menjual No.13 tanggal 27 Juni 1998 terhadap objek

perumahan Vila Kondangsari sebagai penerirna hak menjual adalah Tergugat dan semuanya dibuat oleh Ny.ZAILASTI ZAMRI. SH, Notaris di

-

Kabupaten Cirebon ;

Dan khusus terhadap objek perumahan Bumi Babakan Indah Penggugat

secara terpaksa membuat Akta Kuasa Direktur No.09 tanggal 27 Juni

1998 dengan demikian Tergugat secara sempuma tekih menguasai

objek-objek perumahan milik Penggugat akan tetapi sampai saat gugatan ini dibuat belum pemah dibuat Akta Jual Beli kecuali hanya sebatas Penyerahan secara Akta Otentik ;

18. Bahwa oleh karena hutang Penggugat dibayar oleh Tergugat Haji MUNAR di

Bank Tabungan Negara, maka sertifikat-sertifikat tersebut diserahkan oleh Bank Tabungan Negara kepada Tergugat Haji MUNAR dan karena

Penggugat berada dalam Lembaga Pemasayarakatan dan dalam keadaan

tia;ik berdaya dalam segala hal maka Isteri Penggugat ( Hajjah EMAWATI ) sebagai direkftir PT.Prakarsa Mudaswastika. membuat kuasa-kuasa Direksi yakni : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akta Kuasa Direksi No. 8 tanggal 10 April 2000 ; Akta Kuasa Direksi No. 9 tanggal 10 April 2000 ;

Akta Kuasa Direksi No. 10 tanggal 10 April 2000 ; Akta Kuasa Direksi No. 11 tanggal 10 April 2000 ;

Akta Kuasa Direksi No. 23 tanggal 30 Januari 2001 ;

Akta Kuasa Direksi No. 13 tanggal 05 Agustus 2002 ;

Yang seluruhnva dibuat dihadapan ILI ROHAELI, S.Il. Notaris / PPAT Kodya DT.II Cirebon ;

Surat kuasa-surat kuasa Direksi tersebut tidax dapat dicabut kembali

dengan alasan apapun, yang maksudnya agar Penggugat tidak bisa

mengganggu Tergugat dalam menjalankan hisnis perumahan tersebut

sebagai realisasi pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas. sekaliun demikian pada setiap Akta Kuasa Direksi selalu diberi

peluang berupa domisili hukum yang akan dipakai sekiranva dikemudian hari timbul perselisihan atas Kuasa Direksi tresebut;

10 19. Bahwa sebagai realisasi konpensasi perhitungan hutang Penggugat kepada Tergugat Haji MUNAR yang dijual / diserahkan / dilimpahkan Penggugat kepada Tergugat adalah seluas 68.500 m2 ditambah 4 unit KS 45/84 dengan

harga Rp.45.000»- (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnva sebesar Rp. 3.132.500.000,- ;

20. Bahwa bahwa perincian-perincian hutang tersebut di atas adalah perincian-

perineian dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 1998 dan 17 Juli 1998 yang penuh dengan PENEKANAN dan INTIMIDASI dari pihak Tergugat Haji

MUNAR, karena bertentangan dengan pasal 1320 ke 4 KUH Perdata dengan

demikian Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakau batal demi hukum { Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1991 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996 );

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata kesepakatan yang dibuat

berdasarkan kecurangan. paksaan atau penipuan batal demi hukum, yang kemudian diperinci dalam Pasal 1323 KUH Perdata ;

22. Bahwa begitu pula Kuasa-kuasa Direksi yaitu :

1. Akta Kuasa Direksi No.8 tanggal 10 April 2000 ; 2. Akta Kuasa Direksi No.9 tanggal 10 April 2000 ;

3. Akta Kuasa Direksi No. 10 tanggal 10 April 2000 ; 4. Akta Kuasa Direksi No.l 1 tanggal 10 April 2000 ;

5. Akta Kuasa Direksi No.23 tanggal 30 Januari 2001 ;

6. Akta Kuasa Direksi No. 13 tanggal 05 Agustus 2002 ;

Yang dibuat oleh isteri Penggugat merupakan kelanjutan dari Surat

Pernyataan tersebut diatas yang penuh dengan penekanan dan atau

intimidasi dari pihak Tergugat. sehingga Akta-ak'a Kuasa Direksi tersebut diatas juga harus dinyatakan batal demi hukum ;

23. Bahwa demikian pula dengan Akta Perdamaian - DADING Nomor : 03 tanggal

11 Juli 2007 antara Penggugat dengan Terg,ugat yang dibuat oleh ROHANA

FRJETA, SH Notaris di Jakarta yang antara Iain menyatakan sah atas KUASA DIREKSI tersebut di atas harus pula dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnva :

24. Bahwa dengan demikian penguasaan Para Tergugat terhadap ke empat lokasi Perumahan milik Penggugat tersebut didasarkan kepada alas hak

yang tidak berdasar hukum oleh karenanya terhadap sisa banguncn dan sisa tanah yang belum terjual pada konsumen pada ke empat lokasi Perumahan

tersebut haruslah dikembalikan kepada Penggugat bila perlu dengan paksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia :

11 25. Bahwa karena terbukti Penggugat mempunyai hutang pokok kepada Tergugat Haji MUNAR maka harus ditetapkan jumlah hutang pokok kepada

Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.600.000.000.- { Satu Milyar enam ratus juta rupiah );

26. Bahwa terhadap pinjaman tersebut mohon pula ditetapkan jumlah bunga

berdasarkan kcpatutan dam berkeadilan yang tidak mengjiancurkan usaha / bisnis Penggugat:

27. Bahwa dalam kegiatan sehari-hari rupanya Tergugat Haji MUNAR telah

memberikan kuasa atau yang dipersamakan dengan itu kepada anak kandungnya lergugat ROMMY A MUNAR untuk menjalankan Kuasa secara susbstitusi dari Kuasa Direksi yang asalnya diterima oleh Tergugat Haji

MUNAR dari Penggugat, dan atas a/as ex aequo et bono mohon pula dinyatakan agar Kuasa Substitusi dan atau yang dipersamakan sebagai pelimpahan kuasa batal demi hukum :

28. Bahwa dalam kurun waktu penguasaan Tergugat Haji MUNAR bersama-

sama dengan Tergugat ROMMY A MUNAR terhadap ke empat lokasi Perumahan tersebut telah banyak rumab dan atau tanah kosong yang telah

dijual kepada konsumen, dan agar uang penjualan tersebut mohon ditetapkan sebagai bagian pembayaran hutang pokok Penggugat;

29. Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat Haji MUNAR dan Tergugat ROMMY A MUNAR telah melakukan

perbuatan mclawan hukum yang sccara matcril telah mcnimbulkan kerugian kepada Penggugat;

30.` Bahwa agar Penggugat tidak bertambah rugi dikemudian hari mohon pula ditetapkan agar melarang Para Tergugat melakukan penjualan atas rumah

pada ke empat lokasi Perumahan dan menghentikan segala kegiatan

pembangunan dalam bentuk apapun diatas ke empat lokasi perumahan tersebut;

31. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Sumber. untuk meletakkan sita jamiaan terhadap objekobjek perkara tersebut di atas ;

32. Bahwa berhubung perkara ini telah memakan waktu yang lama dan agar

tidak berkepanjangan dimohonkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipu ada verzet. Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber dalam hal ini Maielis Hakim yang memeriksa dan

12 mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI : -

Menetapkan melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan penjualan atas

rumah kepada konsumen dan menghentikan segala aktifitas penbangunan dalam bentuk apapun diatas keempat lokasi proyek Perumahan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya : 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 1998 yang dibuat dihadapan

Pusat Polisi Militer Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 1998 batai demi hukum ;

5. Menyatakan Perjanjian dan Pemindahan Hak : -

No.02 tanggal 09 Juni 1998

-


-


Batal demi hukum ;

6. Menyatakan : -

Akta Kuasa Menjual No.l 1 tanggal 27 Juni 1998,

-

Akta Kuasa Menjual No. 13 tanggal 27 Juni 1998,

-

Akta Kuasa Menjual No.I2 tanggal 27 Juni 1998.

Akta Kuasa Direktur No.09 tanggal 27 Juni 1998.

Batal demi hukum ;

7. Menyatakan Kuasa-kuasa Direksi yaitu : -

Akta Kuasa Direksi No.8 tanggal 10 April 2000.

-

Akta Kuasa Direksi No.10 tanggal 10 April 2000.

-

Akta Kuasa Direksi No.9 tanggal 10 April 2000,

Akta Kuasa Direksi No.11 tanggal 10 April 2000,

Akta Kuasa Direksi No.23 tanggal 30 Januari 2001.

Akta Kuasa Direksi No. 13 tanggal 05 Agustus 2001.

Batal demi hukum :

8. Menyatakan AKTA PERDAMAIAN - DADING Nomor 03 tanggal 11 Juli 2007

yang dibuat ROHANA FRIETA Notaris di Jakarta antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum ;

13 9. Menyatakan Surat Kuasa Substitusi dan atau yang yang dipersamakan

sebagai pelimpahan kuasa dengan ilu dari Tergugat Haji MUNAR kepada Tergugat ROMMY A MUNAR batal demi hukum:

10. Menetapkan jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat Haji MUNAR adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( Satu milyar enam ratus juta ):

11. Menetapkan bunga atas hutang pokok Penggugat kepad;: Tergugat Haji MUNAR tersebut sesuai dengan kepatutan dan berkeadiian ;

12. Menetapkan uang penjualan atas rumah dan sisa tanah kosong yang

dilakukan oleh Tergugat Haji MUNAR dan Tergugat ROMMY A MUNAR kepada konsumen sebagai bagian dari pembavaran hutang pokok Penggugat kepada Tergugat Haji MUNAR :

13. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan bangunan dan sisa tanah yang belum terjual kepada konsumen pada ke empat lokasi proyek

Perumahan tersebut kepada Penggugat langsung dan seketika. bila perlu dengan paksaan oleh Kepilisian Negara Republik Indonesia ;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari :

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet banding maupun kasasi ;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para

Tergugat memberikan Jawaban Jawaban & Gugatan Rekonvensi tertanggal 18 Pebruari 2016 yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI :

Selaku Eksepsi dan Sekaliqus selaku Pokok Perkara : 1.

Bahwa pertama-tama Para Tergugat menyangkal dan membantah dalildalil dan dalih-dalih Penggugat sebagimana termuat dalam surat

gugatannya tanggal 24 November 2015, yang terdaftar dibawah perkara perdata No.53/Pdt.G/2015/PN.Sbr. di Pengdilan Negeri Sumber, kecuali

hal-hal yang diakui Penggugat untuk keuntungan dan kepentingan Para Tergugat.

14

2.

Bahwa status hukum (legal standing) dari Tergugat Rommy A. Munar,

harus sangat dipertanyakan, karena beliau hanya sekedar sebagai anak

dari Tergugat H. Munar yang sama sekali tidak terlibat dari perbuatanperbuatan hukum (rechtshandeling) dari Tergugat H. Munar yakni seperti

membuat Perjanjian-perjanjian hukum antara Penggugat dan Tergugat H. Munar, antara lain Akta-akta Perdamaian, Akta-akta Pemindahan Hak, Akta-akta Kuasa Direksi, Akta-akta Kuasa Menjual, dan lain sebagainya.

Bahwa dengan demikian Tergugat Rommy A. Munar adalah bukan pihak

dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat H. Munar 3.

dan karena itu harus dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

Bahwa dimohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, bahwa gugatan Penggugat sekarang ini dibawah register perkara perdata No.53/Pdt.G/2015/PNSbr., merupakan (bentuk) pengulangan dari

materi/substansi dari perkara perdata No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr., di

Pengadian Negeri Sumber yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

pasti (inkracht van gewijsdezaak) dengan sedikit perbedaan yang tidak relevan, sebagai berikut: 1)

Hj. Emawati, isteri Penggugat, sekarang sudah meninggal dunia, dahulu dalam perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Direktur PT. Prakarsa Mudaswastika, sekarang dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai Penggugat

2)

lagi;

Rommy A. Munar, dahulu dalam perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber, tidak dimasukkan sebagai pihak, sekarang

3)

dimasukkan

sebagai

pihak

dalam

No.53/Pdt.G/2015/ PN.Sbr., dengan status Para Tergugat;

perkara

Substansi/materi Akta Perdamaian - Dading No.3 tanggal 11 Juli

2007 yang dibuat dihadapan Notaris ROHANA FRIETA, S.H., Notaris di Jakarta, untuk menyelesaikan ganti rugi dalam perkara No.31/Pdt.G/2006/ dimasukkan gugatannya.

oleh

PN.Sbr.

di

Penggugat

Pengadilan

sebagai

Negeri

fundamentum

Sumber surat

15

4.

Bahwa berkenaan dengan angka 3 tersebut diatas, bahwa Para Tergugat

berpendapat

dan

berkesimpulan

bahwa

gugatan

Penggugat

No.

53/Pdt.G/2015/PN.Sbr. adalah pengulangan dari perkara perdata dibawah register No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti (inkracht van gewijsdezaak), sehingga dalam kesempatan ini layak untuk diajukan Eksepsi 5.

Nebis In Idem.

Bahwa oleh karena perkara perdata dibawah register No.31/Pdt.G/2006/ PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber, telah memperoleh kekuatan

vtukum pasti karena Pihak Penggugat pada tanggal 12 Juli 2007 telah 6.

mencabut pernyataan banding.

Bahwa disamping itu antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah dibuat Akta Perdamanaian - Dading - dengan Para Pihak : a.

Penggugat diwakili oleh Saut Matua Siregar (SM SIREGAR),

Pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Taman

Kalijaga Permai Blok E I Nomor : 26-27, RT.007, RW.013, Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, Cirebon, dalam kualitasnya bertindak untuk dan atas nama H. EDY SUMAEDI dan Hj. EMAWATI, baik untuk dirinya sendiri dan selaku Direktur Utama

dan Direktur PT. Prakarsa Mudaswastika sebagai Pihak b.

Pertama.

Tergugat diwakili oleh Tn. CHRISTOFORUS SUHADI, S.H.,

Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Jingga 7 C 10 Nomor : 11, RT.014, RW.010, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dan berkantor di Law Firm SYAMSU DJALAL C.

SUHADI & ASSOCIATES, berkantor di Komplek Duta Merlin c.

Blok C Nomor 61-63, Jakarta Pusat sebagi Pihak Kedua.

Tergugat sendiri sebagai prinsipal.

Maka dengan Akta Perdamaian - Dading No.3 - tanggal 11 Juli

2007, Penggugat TIDAK BERHAK lagi untuk menggugat Para Tergugat, karena bunyi Pasal 4 menyatakan :

16

"Pihak Pertama dan segenap Para Ahli Warisnya, dikemudian hari tidak akan metakukan tuntutan hukum kepada Pihak Kedua dan Pihak

Pertama, menjamin tidak akan ada lagi tuntutan hukum terhadap tanah tersebut diatas yang telah menjadi objek sengketa dalam Perkara

Perdata Nomor : 31/Pdt/G/2006/PN.Sbr., yang telah diputus pada tanggal 26 April 2007, oleh Pengadilan Negeri SUMBER Kabupaten Cirebon'.

Bahwa akta perdamaian tersebut dibuat dengan sukarela,

tanpa paksaan dengan kemauan bebas pihak-pihak dan dihadapan

Pejabat yang berwenang/Notaris, maka perjanjian tersebut merupakan Undang- Undang bagi yang membuatnya, demikian bunyi Pasal 1338 K.U.H.Perdata menegaskan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh UndangUndang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Bahwa Para Tergugat harus mengalami bahwa Penggugat

hendak mengingkari perjanjian perdamaian yakni dengan cara melakukan

gugatan

sekarang

ini,

sehingga

Penggugat

harus

dikualisifikasi sebagai orang yang tidak beritikad baik, yakni melanggar 7.

Pasal 1338 K.U.H.Perdata.

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 3 dari akta perdamaian yang berbunyi:

"Pihak Pertama dengan ini terhitung sehari setelah penandatanganan akta ini harus segera mencabut Surat Pernyataan Banding; Perkara

Perdata nomor 31/Pdt/G/2006/PN.Sbr., yang terdaftar pada tanggal 04 Mei 2007, pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon)".

bahwa Penggugat telah mencabut Surat Pernyataan Banding tanggal 4 Mei 2007, dibawah perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri

17

Sumber, pada tanggal 12 Juli 2007 mencabut Pernyataan Banding, sehingga putusan perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi dari Tergugat se/uruhnya ;

DALAM PROVISI : -

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Para Penggugat se/uruhnya.

DALAM REKONPENSI: -

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konvensi

sebagian;

Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat dan Akta-akta sebagai berikut:

1. 2.

Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1998 dan pembaharuannya tanggal 22 Juni 1998 ;

Akta Perjanjian dan Penyerahan Hak dari Penggugat dalam Konpensi kepada Tergugat dalam konpensi dihadapan Notaris Ny. ZAILASJI ZAMRI, S.H. yaitu: -

3.

Akta Perjanjian dan Penyerahan Hak dari Penggugat kepada Tergugat dihadapan Notaris Ny. ZAILASTIZAMRI, S.H., yaitu :

a.

Akta Nomor 2 tanggai 09 Juni 1998, ten tang Penyerahan objek Perumahan

b.

Akta Nomor 6 tanggal 27 Juni 1998, tentang Penyerahan objek Perumahan

c.


Bumi Asri Pamijahan ; Bumi Babakan Indah ; Vila Kondangsari;

Akta Kuasa Menjual dan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Ny. ZAILASTI ZAMRI, SH. yang kesemuanya tertanggal 27 Juni 1998, yaitu:

a. Akta Nomor 11 terhadap objek Perumahan Bumi Asri Pamijahan ;

18

b. Akta Nomor 12 terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah ; c. Akta Nomor 13 terhadap objek Perumahan Vila Kondangsari;

d. Akta Nomor 09 Kuasa Direktur terhadap objek Perumahan Bumi Babakan 4.

Indah;

Akta Kuasa Direksi yang dibuat dihadapan ILI ROHAELI, SH Notaris/PPA T di Cirebon, yaitu: a.

b.

Akta Nomor 9 tanggal 10 April 2000 ;

d.


c.

-


e.

Akta Nomor 10 tanggal 10 April 2000 ; Akta Nomor 23 tanggal 30 Januari 2001;

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam

Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:

-

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar

biaya perkara ini yang sampai putusan ini dihitung sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puiuh empat ribu rupiah) ;

Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dibawah perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sekarang Tergugat H.

MUNAR digugat lagi dibawah perkara No.53/Pdt.G/2015/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber, dengan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut : 1.

mengabuikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

2. 4.

5.

menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Pusat Polisi MUiter Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 1998 batal demi hukum ;

Menyatakan Perjanjian dan Pemindahan Hak: -

No. 02 tanggal 09 Juni 1998

19 6.

-

No. 07 tanggal 27 Juni 1998 batal demi hukum ;

Menyatakan: -

7.

No. 06 tanggal 27 Juni 1998

Akta Kuasa Menjual No. 11 tanggal 27 Juni 1998.



Akta Kuasa Direktur No. 09 tanggal 27 Juni 1998.

Batal demi hukum ;

Menyatakan Kuasa-kuasa Direksi yaitu :

- Akta Kuasa Direksi No. 8 tanggal 10 April 2000,




- Akta Kuasa Direksi No.23 tanggal 30 Januari 2001,

- Akta Kuasa Direksi No. 13 tanggal 05 Agustus 2001, 8.

Batal demi hukum ;

Menyatakan AKTA PERDAMAIAN - DADING Nomor 03 tanggal 11 Juli 2007yang dibuat ROHANA FRIETA Notaris di Jakarta antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;

9 Menyatakan Surat Kuasa Substitusi dan atau yang dipersamakan sebagai pelimpahan

kuasa dengan itu dari Tergugat Haji MUNAR kepada Tergugat ROMMY A MUNAR

10. 11. 12.

batal demi hukum ;

Menetapkan jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat H. MUNAR adalah sebesar

Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

Menetapkan bunga atas hutang pokok Penggugat kepada Tergugat Haji MUNAR

tersebut sesuai dengan kepatutan dan berkeadilan ;

Menetapkan uang penjualan atas rumah dan sisa tanah kosong yang dilakukan oleh

Tergugat Haji MUNAR dan Tergugat ROMMY A MUNAR kepada konsumen

sebagai bagian dari pembayaran hutang pokok Penggugat kepada Tergugat Haji 13.

MUNAR ;

Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan bangunan dan sisa tanah

yang belum terjual kepada konsumen pada ke empat lokasi proyek Peumahan

20

tersebut kepada Penggugat langsung dan seketika, bila perlu dengan paksaan oleh 14. 15. 16. 17.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) perhari;

Menyatakan putusan dalam perkara ini da pat dijalankan terlebih dahulu meskipun

ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbui menurut

hukum.

Padahal oleh amar putusan No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan

Negeri Sumber, pada Rekonpensinya secara jelas dan gamblang menyatakan: Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat dan Akta-akta sebagai berikut: 1. 2.

Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1998 dan pembaharuannya tanggal 22 Juni 1998 ;

Akta Perjanjian dan Penyerahan Hak dari Penggugat dalam Konpensi kepada Tergugat dalam konpensi dihadapan Notaris Ny. ZAILASTI ZAMRI, S.H. yaitu: -

3.

dihadapan Notaris Ny. ZAILASTI ZAMRI, S.H, yaitu : a.


b.


c.


Bumi Asri Pamijahan ; Bumi Babakan Indah ; Vila Kondangsari;

Akta Kuasa Menjual dan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Ny. ZAILASTI ZAMRI, SH. yang kesemuanya tertanggal 27 Juni 1998, yaitu: a.

b. c.

d. 4.

Akta Perjanjian dan Penyerahan Hak dari Penggugat kepada Tergugat

Akta Nomor 11 terhadap objek Perumahan Bumi Asri Pamijahan ;

Akta Nomor 12 terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah ;

Akta Nomor 13 terhadap objek Perumahan Vila Kondangsari;

Akta Nomor 09 Kuasa Direktur terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah ;

Akta Kuasa Direksi yang dibuat dihadapan ILI ROHAELI, SH., Notaris / PPAT di

21

Cirebon, yaitu: a.


c.


e.

Akta Nomor 23 tanggal 30 Januari 2001;

b. d.



Sekarang harus dipertanyakan apanya yang menjadi perbuatan

melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dari Para Tergugat, padahal perjanjian dan

akta-akta tersebut sudah dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan

perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. tanggal 26 April 2007, di Pengadilan Negeri Sumber, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena Pihak Penggugat pada tanggal 12 Juli 2007 telah mencabut Pernyataan Banding.

Bahwa dengan demikian dalil/dalih Penggugat bahwa Para Tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak mempunyai dasar sama sekali dan karena itu harus dibantah oleh Para Tergugat dan ditolak oleh Pengadilan Negeri Sumber. 9.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pada kesempatan ini adalah layak pula untuk diajukan EKSEPSI : I.

Eksepsi : Exeotio ReiJudicatae

yaitu

tangkisan

dengan

mana

Tergugat

mengemukakan

bahwa

mengenai perkara itu telah ada keputusan Hakim yang sudah tetap (inkracht). II.

Eksepsi: Peremotoir Exeotie

Dengan mana diajukan tangkisan, mutlak terhadap tuntutan Penggugat, misalnya karena perkaranya sudah usang (verjaard), oleh karena yang

digugat telah diberikan pembebasan dari utangnya, atau oleh karena

telah diadakan perhitungan bayar membayar, atau oleh karena telah ada keputusan Pengadilan yang tidak dapat diganggu gugat lagi.

Sehingga adalah layak eksepsi Para Tergugat dikabulkan oleh

Pengadilan, karena gugatan Penggugat adalah gugatan pengulangan atas

22 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diadakan perhitungan bayar membayar.

10. Bahwa tuntutan Penggugat menyatakan tidak sah dan batal demi hukum

segala perbuatan perdata dari Tergugat tidak hanya melibatkan Tergugat saja, akan tetapi harus melibatkan yakni : a.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero);

c.

Notaris Ny. ZILASTT ZAMRI, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon ;

e.

Notaris KOMARUDIN, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Cirebon ;

b. Notaris ILI ROHAELI, S.H., Notaris di Kota Cirebon ; d. Notaris ROHANA FRIETA, S.H., Notaris di Jakarta ; f.

Pusat Polisi Militer Markas Besar TNI Angkatan Da rat;

g. Tn. CHRISTOFORUS SUHADI, S.H. berkantor di Law Firm SYAMSUL

DJALAL C. SUHADI & ASSOCIATES ;

h. last but not least harus juga menggugat Kantor Pengacara SAUT MATUA i.

SIREGAR (SM SIREGAR) sebagai kuasa prinsipale ;

dan seluruh notaris-notaris yang membuat Akta Jual Beli;

dengan tidak melibatkannya orang-orang tersebut diatas, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak, dengan hal tersebut dengan ini Para Tergugat mengajukan EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK ;

11. Bahwa dalam provisi dan pokok perkara sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat dibawah perkara No.53/Pdt.G/2015/PN.Sbr., materi /

substansinya pada pokoknya sama dengan perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. di Pengadilan Negeri Sumber, dengan tambahan materi dading/perdamaian,

dalam fundamentum dan petitumnya, padahal dalam amar putusan

Pengadilan Negeri Sumber yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. tanggal 26 April 2007, di Pengadilan Negeri Sumber, berbunyi :

DALAM PROVISI : -

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Para Penggugat seturuhnya.

Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat seluruhnya

oleh amar putusan Pengadilan Negeri Sumber No.31/Pdt.G/2006/ PN.Sbr. tanggal 26 Aproil 2007 tersebut, maka Para Tergugat

23

sebenarnya tidak perlu mengulangi jawaban dalam pokok perkara

ini dan karenanya Para Tergugat cukup mengambil alih pertimbangan Hakim

Pengadilan

Negeri

Sumber

dibawah

perkara

No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr. tanggal 26 April 2007 sebagai jawaban perkara ini, dan pada pokoknya menolak dan membantah dalil-dalil dan dalih-dalih Penggugat dan kelak akan mengajukan bukti-bukti ulang pada masa pembuktian.

12. Bahwa perlu diperjelas ulang disini, bahwa hutang pokok Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miiyar enam ratus juta rupiah) dan bunganya

sebesar Rp. 1.204.000.000,- (satu miiyar dua ratus empat juta rupiah) kepada

Tergugat sebenarnya hutang Penggugat kepada Bank-bank di Cirebon, dimana Penggugat sudah di black list oleh Bank-bank di Cirebon.

Bahwa untuk menolong Penggugat dalam kesulitan mendapatkan

kredit Bank di Cirebon tersebut (Black List), maka Penggugat minta tolong kepada Tergugat agar Tergugat bisa meminjam uang kepada Bank atas

nama Tergugat, dimana Penggugat berjanji akan membayar utang pokok ditambah dengan bunga plus dendanya pada bank termaksud tersebut.

Bahwa Tergugat mau menolong Penggugat tersebut bukan karena

Tergugat

banyak

uang

dan

Tergugat

bukan

pula

rentenir

yang

membungakan uang, tapi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat leveransir kayu-kayu kepada proyek Penggugat sebagai developer dan agar proyek Penggugat itu lancar/tidak macet, maka Tergugat bersedia meminjamkan uang Bank atas nama pribadi Tergugat dengan

ketentuan, bahwa Penggugat akan membayar hutang-hutang Bank tersebut berikut bunga plus dendanya.

Bahwa Tergugat harus mengalami bahwa hutang Penggugat

tersebut tetap macet dan karena pinjaman pada bank-bank tersebut atas

nama pribadi Tergugat H. Munar untuk kepentingan Penggugat, maka untuk menjaga nama baik Tergugat pada Bank-bank di Cirebon, kemudian Tergugat membayar hutang-hutang Tergugat kepada bank, padahal uanguangnya adalah untuk kepentingan Penggugat untuk proyeknya tersebut. Bahwa

oleh

karena

hutang-hutang

Penggugat

tidak

bisa

dibayar/macet padahal Tergugat telah membayar kepada Bank-bank di Cirebon, maka agar uang Tergugat tersebut tidak illusoir (sia-sia), maka

24 terjadilah proses pengambil alihan sisa proyek Pengugat tersebut kepada Tergugat dengan perhitungan-perhitungan yang matang seperti terurai dalam Akta :

1)

Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1998 dan pembaharuannya tanggal 22

2)

Akta Perjanjian dan Penyerahan Hak dari Penggugat dalam Konpensi

Juni1998 ;

kepada Tergugat dalam konpensi dihadapan Notaris Ny. ZAILASTI ZAMRI, S.H. yaitu :

a.Akta Nomor 2 tanggal 09 Juni 1998, tentang Penyerahan objek

Perumahan Bumi Asri Pamijahan ;

b. Akta Nomor 6 tanggal 27 Juni 1998, tentang Penyerahan objek

Perumahan Bumi Babakan Indah ;

c. Akta Nomor 7 tanggal 27 Juni 1998, tentang Penyerahan objek

Perumahan Vila Kondangsari ;

3) Akta Kuasa Menjual dan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Ny.

ZAILASTI ZAMRI,SH yang kesemuanya tertanggal 27 Juni 1998, yaitu: a. Akta Nomor 11 terhadap objek Perumahan Bumi Asri Pamijahan;

b. Akta Nomor 12 terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah; c. Akta Nomor 13 terhadap objek Perumahan Vila Kondangsari ;

d. Akta Nomor 09 Kuasa Direktur terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah ;

4) Akta

Kuasa

Direksi yang dibuat dihadapan

Notaris/PPAT di Cirebon, yaitu :

ILI

ROHAELI,

SH

a. Akta Nomor 8 tanggal 10 April 2000 ; b. Akta Nomor 9 tanggal 10 April 2000 ;

c. Akta Nomor 10 tanggal 10 April 2000 ; d. Akta Nomor 11 tanggal 10 April 2000 ;

e. Akta Nomor 23 tanggal 30 Januari 2001;

13. Bahwa harus dibantah akta-akta tersebut diatas dibuat dengan paksaan,

dimana akta-akta tersebut dibuat tidak hanya satu hari akan tetapi beberapa

waktu terpisah seperti tersebut diatas, karena itu dalil-dalil maupun dalihdalih Penggugat tidak benar.

14. Bahwa harus disangkal dan karena itu harus dibantah Akta Perdamaian Dading Nomor : 03 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris

Rohana Frieta, SH sebagai paksaan, yang benar bahwa Akta Perdamaian Dading tersebut dibuat secara sukarela oleh pihak-pihak.

15. Bahwa harus diketahui pula akta-akta tersebut diatas adalah akta-akta otentik

25

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak,

apalagi akta otentik tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa

antara pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak dapat

membuktikan sebaliknya ; bahwa akta otentik sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi

pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta otentik bertanggung jawab dan terikat akan isi akta otentik tersebut.

16. Bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah : a. Kekuatan bukti luar (urtwendiae bewiiskracht)

Suatu akta otentik harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik,

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik.

Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik.

b. Kekuatan pembuktian formil (formate bewiiskracht)

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik (ic. Ketentuan

Pasal 1871 K.U.H.Perdata) bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatangan

kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

c. Kekuatan pembuktian materiil (materieie bewiiskracht) Berdasarkan

ketentuan Pasal 1870 K.U.H.Perdjjata nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mutlak.

Bahwa apabila ditinjau dari segi hukum pembuktian akta otentik

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Berfunqsi sebagai formaiitas kausa

Akta otentik tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsyahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum

yang dilakukan tidak dengan akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (causa).

26 b. Berfungsi sebagai alat bukti

Ketentuan Pasal 1866 K.U.H.Perdata juncto ketentuan Pasal 164 HIR

telah menetapkan surat atau akta sebagai alat bukti pada urutan yang pertama.

c. Berfungsi sebagai orobationis causa

Akta otentik yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang

dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi keperluan atau fungsi akta otentik itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa akta otentik itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan.

Bahwa sesuai dengan sistem pembuktian (law of evidence) yang berlaku

di Indonesia, maka apabila akta otentik tersebut dibantah / disangkal

kebenarannya oleh Penggugat, maka Penggugat yang harus dan wajib untuk membuktikan ketidak benarannya tersebut.

17. Bahwa memperhatikan perbaikan surat gugatan yang diajukan Penggugat

pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, yang ditujukan kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Sumber, mengenai SIUP, TDP, Hinder Ordonantie termasuk Pajak, yang telah tidak diperpanjang, bahwa surat-surat izin

tersebut merupakan tindakan/perbuatan administrasi yang merupakan

kewenangan administrative/hukum administrasi. Sedangkan Pemindahan Hak dan Surat Kuasa dari Penggugat ke Tergugat, sebagaimana Surat Perjanjian dan Akta tersebut dibawah ini, yaitu :

1) Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1998 dan pembaharuannya tanggal 22

Juni 1998 ;

2) Akta Perjanjian dan Penyerahan Hak dari Penggugat dalam Konpensi

kepada Tergugat dalam konpensi dihadapan Notaris Ny. ZAILASTI ZAMRI, S.H. yaitu :

a. Akta Nomor 2 tanggal 09 Juni 1998, tentang Penyerahan objek




c. Akta Nomor 7 tanggal 27 Juni 1998, tentang Penyerahan objek

Perumahan Vila Kondangsari;

3) Akta Kuasa Menjual dan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Ny.

ZAILASTI ZAMRI,SH yang kesemuanya tertanggal 27 Juni 1998, yaitu :

a. Akta Nomor 11 terhadap objek Perumahan Bumi Asri Pamijahan ;

b. Akta Nomor 12 terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah ;

27 c. Akta Nomor 13 terhadap objek Perumahan Vila Kondangsari;

d. Akta Nomor 09 Kuasa Direktur terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah ;

4) Akta

Kuasa

Direksi

yang


dibuat

dihadapan

ILI

ROHAELI,

SH

a. Akta Nomor 8 tanggal 10 April 2000 ; b. Akta Nomor 9 tanggal 10 April 2000 ;

c. Akta Nomor 10 tanggal 10 April 2000 ; d. Akta Nomor 11 tanggal 10 April 2000 ;

e. Akta Nomor 23 tanggal 30 Januari 2001 ;

merupakan tindakan perbuatan perdata, dimana akibat-akibat hukumnya

berlainan, Pelanggaran terhadap hukum administrasi akibatnya sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran terhadap hukum perdata akibatnya

sanksi perdata vide Pasal 1320 K.U.H.Perdata, Pasal 1321 K.U.H.Perdata ... dst., dimana kewenangan administrasi ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kewenangan hukum perdata ada pada Pengadilan

Negeri, apalagi dalam Surat Kuasa Direksi, Tergugat H. Munar diberi

kewenangan untuk menghadap pada Pejabat-pejabat yang berwenang dan dimana saja diperlukan, memberikan keterangan- keterangan, membuat atau suruh

membuat serta menandatangani semua surat-surat dan akta-akta yang diper/ukanr dan seianjutnya mengerjakan sega/a sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyeiesaikan hai-hai tersebut tanpa dikecualikan.

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka sekali lagi, gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak beralasan, mengada-ada, dan

tidak berdasar hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber wajib menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima {niet ontyangkelijk verklaard).

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka petitum Penggugat tentang pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil dari Para Tergugat kepada Penggugat sudat sepatutnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Sumber.

20. Bahwa terhadap petitum Penggugat tentang permohonan sita jaminan

(conservatoir beslag) terhadap objek sengketa harus pula ditolak sebab tidak

beralasan dan tidak berdasar hukum.

21. Bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) adalah

28 tidak beralasan dan berdasar hukum, karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

22. Bahwa terhadap petitum Penggugat agar putusan dalam perkara ini adalah putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) juga patut untuk ditolak, karena

Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tanpa didasari oleh bukti- bukti yang otentik dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1)

HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2001.

23. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil dan dalih Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak benar.

DALAM REKONPENSI:

24. Bahwa mohon segala sesuatu yang terurai dalam konpensi dianggap termasuk dan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonpensi ini, dengan catatan Penggugat dalam konpensi akan disebut Tergugat dalam Rekonpensi (Para Tergugat dR), sedangkan Para Tergugat dalam Konpensi akan disebut Para Penggugat dalam Rekonpensi (Para Penggugat dR.)-

25. Bahwa sebagaimana diketahui dalam fakta-fakta dari :

4) Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1998 dan pembaharuannya tanggal 22

Juni 1998 ;

5) Akta Perjanjian dan Penyerahan Hak dari Penggugat dalam Konpensi

kepada Tergugat dalam konpensi dihadapan Notaris Ny. ZAILASTI ZAMRI,

S.H. yaitu :

a. Akta Nomor 2 tanggal 09 Juni 1998, tentang Penyerahan objek




c. Akta Nomor 7 tanggal 27 Juni 1998, tentang Penyerahan objek 3)

Perumahan Vila Kondangsari ;

Akta Kuasa Menjual dan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Ny.

ZAILASTI ZAMRI,SH yang kesemuanya tertanggal 27 Juni 1998, yaitu : a. Akta Nomor 11 terhadap objek Perumahan Bumi Asri Pamijahan; b. Akta Nomor 12 terhadap objek Perumahan Bumi Babakan Indah;

29 c. Akta Nomor 13 terhadap objek Perumahan Vila Kondangsari ;

d. Akta Nomor 09 Kuasa Direktur terhadap objek Perumahan Bumi

Babakan Indah ;

f. Akta Kuasa Direksi yang dibuat dihadapan ILI ROHAELI, SH


a.


c.


e.

Akta Nomor 23 tanggal 30 Januari 2001 ;

b. Akta Nomor 9 tanggal 10 April 2000 ;

d. Akta Nomor 11 tanggal 10 April 2000 ;

g. Akta Perdamaian-Dading No.3 tanggal 11 Juii 2007, yang dibuat

dihadapan Notaris ROHANA FRIETA, SH.

Telah jelas dan gamblang antara Tergugat dalam Rekonvensi dan

Penggugat dalam Rekonvensi H. Munar telah membuat dan melakukan

perbuatan-perbuatan hukum yang absyah dan tidak dalam paksaan, serta

merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), serta menjadi bukti dari kebenaran seluruh

isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, dimana

mengenai akta otentik diatur dalam ketentuan Pasal 1868 K.U.H.Perdata berbunyi sebagai berikut:

"suatu akta otentik iaiah suatu akta yang didaiam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oieh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”

Dan ketentuan Pasal 1870 K.U.H.Perdata berbunyi sebagai berikut:

"suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahii warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dida/amnya".

26. Bahwa oleh karena akta-akta tersebut diatas adalah absyah menurut hukum, maka perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang telah menjual tanah seperti termuat dalam Akta-akta tersebut dibawah ini, yaitu

1) Akta Jual Beli Nomor 90/2005 tertanggal 26 Mei 2005 yang dibuat

dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah KOMARUDIN, SH, di Jalan Cakrabuana Nomor 24, Kemantren, Sumber, Cirebon ;

2) Akta Jual Beli Nomor 486/2006 tertanggal 14 Juii 2006 yang dibuat

dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MAMAN SUMANTRI, SH, di Jalan Raya Palimanan Nomor: 8 Palimanan Kabupaten Cirebon ;

30 3) Akta Jual Beli Nomor 334/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat


4) Akta Jual Beli Nomor 62/2012 tertanggal 19 Maret 2012 yang dibuat


Adalah harus dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Sumber;

27. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi seperti tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), karena fasilitas

umum yang dijual oleh Tergugat dalam Rekonpensi telah diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi H. Munar dan fasilitas umum tersebut tidak boleh diperjual belikan ;

28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tidak mempunyai alas hukum sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan Tergugat dalam

Rekonpensi yang telah memperjual belikan 3 (tiga) persil tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu :

-

Penjualan sebagaimana Akta Jual Beli No.90/2005, tanggal 26 Mei 2005 ; Penjualan sebagaimana Akta Jual Beli No.334/2010, tanggal 22 Oktober 2010 ;

Penjualan sebagaimana Akta Jual Beli No.62/2012, tanggal 19 Maret 2012;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), serta

memperjual belikan 1 (satu) Objek fasilitas umum sebagaimana Akta Jual Beli No.486/2006, tanggal 14 Juli 2006 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang batal menurut hukum dan karenanya harus dikembalikan pada fungsinya.

29. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonpensi menjual tanah-tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi H. Munar tersebut diatas, mengakibatkan Para Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian, dengan perincian sebagai berikut:

NO

URAIAN

LUAS M2

1.

Penjualan sebagaimana Akta Jual Beli No. 90/2005,

2.


70

3.


50

tanggal 25 Mei 2005 tanggal 25 Mei 2005

80

31 tanggal 25 Mei 2005 Jumlah

200

Sehingga apabila dihitung kerugian Para Penggugat dalam Rekonpensi adalah Luas x harga tanah sekarang = kerugian akibat penjualan Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu : ± 200 m2 x Rp.350.000,- = Rp.70.000.000,- (tujuh 30.

puluh juta rupiah).

Bahwa begitu pula Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan pemblokiran di Kantor Pertanahan Sumber di Kabupaten Cirebon terhadap objek

sengketa yang telah berpindah hak mejadi hak Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga pemblokiran tersebut merupakan perbuatan melawan

hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi

karena

Para

Penggugat

dalam

Rekonvensi

tidak

bisa

memproses transaksi jual beli dengan Para konsumen yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari.

31. Bahwa karena pemblokiran tersebut tidak mempunyai dasar hukum, maka memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber untuk menghukum

Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengangkatymencabut pemblokiran tersebut.

32. Bahwa karena diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum dan mohon sita jaminan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam

Rekonvensi, sehingga reputasi, bonafiditas, dan nama baik Para Penggugat

dalam Rekonvensi dimasyarakat yang selama ini selalu dijaga dengan baik oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar dan rusak

yangsebetulnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum apabila dinilai dengan uang Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000.000,-

(sepuluh miiyar rupiah), dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

keputusan yang seadil-adilnya oleh Pengadilan yang baik (ex aequo et bono).

33. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Pengugat dalam Rekonvensi, menimbulkan kerugian

bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi, baik kerugian material maupun kerugian immaterial. -

Material:

1) kerugian akibat penjualan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puiuh juta rupiah)

2) kerugian akibat pemblokiran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

32

-

rupiah) perhari.

Immaterial Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miiyar rupiah).

34. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan mohon sita jaminan

Tergugat dalam Rekonpensi terhadap objek perkara adalah tindakan yang

salah, tidak benar, mengada-ada, keliru, dan tidak berdasar hukum sebab sebenarnya Tergugat dalam Rekonvensi justru yang telah melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi menjual tanah seperti termuat dalam Akta Jual Beli tersebut dibawah ini, yaitu :


dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah KOMARUDIN, SH, di Jalan Cakrabuana Nomor 24, Kemantren, Sumber, Cirebon ;

2) Akta Jual Beli Nomor 486/2006 tertanggal 14 Juli 2006 yang dibuat


3) Akta Jual Beli Nomor 334/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat




Adalah batal demi hukum ;

35. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi menjual fasilitas umum adalah batal demi hukum ;

36. Bahwa gugatan rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah

menurut hukum, sehingga beralasan gugatan rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu {uit voerbaar bij voorraad) dengan mengesampingkan upaya- upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat dalam Rekonpensi.

DALAM PROVISI :

-

Bahwa sebagaiamana fakta-fakta materiil dan fakta-fakta formil sebagaimana

dikemukakan dalam konvensi dan rekonvensi, maka Tergugat dalam

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membantah dan menolak dalildalil/dalih-dalih Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam provisinya sebagai hal yang tidak benar.

33 Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan : DALAM KONPENSI :

Selaku Eksepsi sekaligus sebagai Jawaban dalam Pokok perkara ; 1. Menerima eksepsi Tergugat;

2. Menolak seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat atau setidak- tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;


1. Menolak seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat atau setidak- tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; 3. Mohon putusan yang seadii-adiinya (ex aquo et bono) ;

DALAM PROVISI: -

Menolak gugatan provisi Penggugat dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI:


1. Mengabuikan gugatan rekonpensi ini untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat daiam Rekonpensi teiah meiakukan perbuatan melawan

hukum (Onrechtmatigedaad) ;

3. Menyatakan:


dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah KOMARUDIN, SH, di Jalan Cakrabuana Nomor 24, Kemantren, Sumber, Cirebon;

2) Akta Jual Beli Nomor 486/2006 tertanggal 14 Juii 2006 yang dibuat

dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MAMAN SUMANTRI, SH, di Jalan Raya Palimanan Nomor : 8 Palimanan Kabupaten Cirebon ;

3) Akta Jual Beli Nomor 334/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat

dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MAMAN SUMANTRI, SH, di Jalan Raya Palimanan Nomor : 8 Palimanan Kabupaten Cirebon ;


34 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MAMAN SUMANTRI, SH, di Jaian Raya Palimanan Nomor : 8 Palimanan Kabupaten Cirebon ;

Batal demi hukum

4. Menyatakan sah dan berharga Akta Perdamaian-Dading No.3 tanggal 11

Juli 2007 yang dibuat dihadapan ROHAN AFRIETA, SH., Notaris di Jakarta ;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi dan/atau orang lain yang

mendapat hak darinya untuk mengembalikan tanah sengketa ;

6. Menghukum: -

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi dan/atau orang lain yang

mendapat hak darinya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi: a. Material:

1) kerugian akibat penjualan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh

juta rupiah)

2) kerugian akibat pemblokiran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah) perhari.

b. Immaterial Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miiyar rupiah).

7. Menghukum

Tergugat

dalam

Rekonpensi

membayar

uang

paksa

(dwangsom) sebesar Rp.l.OOO.OOO,- (satu juta rupiah) perhari karena ter lam bat dan tidak melaksana isi putusan ini.

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM PROVISI: -

Menghukum

dan

memerintahkan

Tergugat

dalam

Rekonvensi

untuk

mencabut/mengangkat pemblokiran atas objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Sumber di Cirebon dengan apabila Tergugat Dalam Rekonvensi tidak

melaksanakannya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan provisi ini. DALAM KONPENSI, PROVISI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan keadaan tentang

duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 16 Juni 2016 Nomor 53/Pdt.G./2015/PN.Sbr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

35 DALAM PROVISI: -

Menolak gugatan rekonpensi Penggugat;

DALAM KONPENSI: Dalam Eksepsi: -

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI: -

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber

yang bernama H.EDY SUMAEDI, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya

berdasarkan

Akta

Pernyataan

Banding

Nomor

53/Pdt.G/2015/PN.SBR, pada tanggal 29 Juni 2016 telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN.Sbr, Permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya

Pembanding semula

Penggugat telah

mengajukan memorie banding

tertanggal 18 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut,

Terbanding semula para Tergugat telah

mengajukan kontra memori

36

bandingnya tertanggal 5 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan

Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para Pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara dalam masa tenggang waktu sebagaimana surat pemberitahuan

masing-masing tanggal 31 Agustus 2016 untuk Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Para Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding

yang

diajukan oleh

Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding dari

penggugat menyampaikan keberatannya antara lain :

pembanding semula

1. Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangannya halaman 47 alinea 6

sampai halaman 49 telah mengabaikan substansi bukti P -1 berupa AKTA PERDAMAIAN – DADING Nomor : 03 tanggal 11 Juli 2007

dibuat oleh ROHANA FRIETA,SH. Notaris di Jakarta yang secara eksplesit dalam Pasal 8

AKTA aquo memberi pilihan kepada

Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Negeri Sumber ;

2. Bahwa Yudex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan perselisihan yang akan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan Tergugat khususnya

bukti T – 27 yang membuktikan bahwa Tergugat mengklaim sebagai pemillik atas empat obyek perkara hanya berdasarkan penyerahan dibawah

tangan

oleh

EMAWATI

istri

Pembanding/Penggugat,

sedangkan semua alasan hak Tergugat tersebut didasarkan dari upaya

37

pemaksaan oleh Tergugat/Terbanding lewat PUSPOM ABRI / saat ini PUSPOM TNI Angkatan Darat ;

3. Bahwa Yudex Factie dalam mengadili perkara ini telah tidak berusaha menemukan

hukum untuk memecahkan perkara seperti ini kecuali

hanya sebatas mencari alasan pertimbangan hukum yang sangat tidak bermutu sama sekali, sedangkan sesuai dengan azas berlaku IUS CURIANOVIT, Yudex Factie mestinya tidak berlindung dibalik yurisprudensi yang dimuat dalam pertimbangannya tersebut ;

4. Bahwa petitum angka 8 sampai dengan petitum angka 13 dalam perkara ini tidak ada dalam petitum perkara Nomor : 31/Pdt.g/2006/PN.Sbr,

sehingga berdasarkan hukum kedua perkara ini tidak bisa dikatagorikan sebagai Ne bis in iden, apalagi dalam bukti P – 1 Pasal 8 Penggugat dan Tergugat terlah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Negeri Sumber ;

5. Bahwa dengan demikian terbukti putusan Yudex Factie pada

Pengadilan Negeri Sumber tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya mohon Yudex Factie pada Pengadilan

Tinggi Jawa Barat mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula

para Tergugat yang menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan

Negeri Sumber a quo adalah sudah tepat dan benar dan sama sekali tidak menyalahi hukum material dan hukum acara ,

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara

seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber

Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Sbr

tanggal 16 Juni 2016 serta

memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding maupun kontra

memori banding dari Para Tergugat/Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Pertama, yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Penggugat dan

38

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu

mengenai perbuatan melawan hukum dan telah ada putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Sbr karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie tingkat

pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan maka seluruh Pertimbangannya

diambil alih dan dianggap sebagai

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini

ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya perlu diperbaiki sekedar amar dalam provisi yang semula menyebutkan menolak gugatan rekonpensi

Penggugat menjadi menolak gugatan Penggugat Dalam Provisi sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan

diatas. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Sbr tanggal 16 Juni 2016

haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan Dalam Provisi

tersebut ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

diperbaiki, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini khususnya HIR, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----------------------------------------------------MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat

- Memperbaiki

Nomor

tersebut ;

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

:

53/Pdt.G/2015/PN.Sbr. Tanggal 16 Juni 2016. Sekedar mengenai amar

putusan Dalam Provisi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

39

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ; Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menguhukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpennsi untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI WIDODO SH.MHum. dan DALIZATULO ZEGA. SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tanggal 23

September 2016. Nomor : 435/Pen/Pdt/2016/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 12 Oktober 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan Drs.WAHYU EDI SANTOSO, SH. Panitera Pengganti

40

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta kuasa hukumnya; Hakim Hakim Anggota, Ttd

EDI WIDODO.SH.Mhum. Ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

Hakim Ketua Majelis, Ttd

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Panitera Pengganti Ttd

Drs.WAHYU EDI S, SH.

Perincian biaya banding : 1. Materai

2. Redaksi

…………………………………………

Rp.

………………………………………….. Rp.

6.000,-

5.000,-

4. Penataan berkas ………………………………………….. Rp. 139.000,J u m l a h

……………………………………… Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah )

PT.BDG

Recommend Documents