PT.BDG

P U T U S A N Nomor 42/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ------------------------------------------------------------------------------------1. Tuan H. MASUGIONO Bin RUSTAM, Direktur PT. CIPTA PERSADA PROPERTINDO, alamat Kaliwulu Indah Blok C. 1 Nomor 1 Rt. 22 Rw. 05 Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Rusmin Widjaya, S.H. 2. Wahyu Mulyana, S.H. 3. Vivi, S.H. 4. Tri Widyastuti, S.H. Para Advokat pada kantor hukum Rusmin Widjaya dan Rekan, beralamat di Jalan Siliwangi No. 152 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 6 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ; -----------------------------------------------------------------------MELAWAN 1. H. KHALIM BRAHIM, Jabatan Direktur Utama, No. KTP : 3209361312460 001 Tempat /Tgl lahir Cirebon, 13 Desember 1946, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Blok Desa Rt 007 Rw. 004 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten

Cirebon,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai:

PENGGUGAT I ; 2. Hj. KASINAH, Jabatan Bendahara, No.

KTP

: 3209366208490001,

Tempat / Tgl lahir Cirebon, 22 Agustus 1949, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mngurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Blok Desa Rt 007 Rw. 004 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II ;

Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 32 hal.

Yang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Teguh Santoso, SH, SE, MH, MBA dan Euis Listianti, SH, Advocate & Litigation / Non Legal Colsultant and Capital Market Legal Colsultant berkantor di Teguh Santoso & Partners beralamat di Apartemen Menara Kebon Jeruk Unit BL 2nd Floor Jl. Arjuna Utara No. 16 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------------Telah membaca : ---------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 Januari 2017, Nomor 42/PEN/PDT/2017/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara

kedua belah pihak

tersebut di atas ; -------------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara berikut

surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 September 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr ; -------------------TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 31 Maret 2016, dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, pada awal tahun 2011 PENGGUGAT I bertemu dengan TERGUGAT dan terjadi pembicaraan mengenai Kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan; 2. Bahwa, setelah terjadi pertemuan dan pembicaraan tersebut PENGGUGAT I merasa tertarik dengan apa yang di tawarkan oleh TERGUGAT, sehingga terjadi Pembicaraan kembali antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT, yang pada intinya PENGGUGAT I akan menjual tanah yang terletak di Desa Karangasem dengan Sertifikat Hak Milik No. 281, Atas Nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), 3. Bahwa, atas pembicaraan PENGGUGAT I maka, TERGUGAT menyampai kan kepada PENGGUGAT I berminat untuk membeli tanah tersebut, 4. Bahwa, menindak lanjuti pembicaraan tersebut, yang pada akhirnya terjadilah pembicaraan yang mana TERGUGAT akan membeli tanah


tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) dan disepakati oleh PENGGUGAT I; 5. Bahwa, setelah adanya kesepakatan mengenai harga terjadi pertemuan kembali dengan membicarakan bahwa TERGUGAT tidak bisa membeli tanah tersebut secara tunai melainkan menawarkan untuk melakukan kerjasama yang seolah - olah PENGGUGAT I menyediakan modal setara dengan harga tanah tersebut yakni sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) dengan memberi Fee atau sewa tanah tersebut sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah ) perbulannya selama 3 (tiga) tahun dan TERGUGAT akan membayar lunas tanah tersebut setelah berakhirnya masa perjanjian yakni setelah 3 (tiga) tahun berakhir, 6. Bahwa,

setelah

terjadi

kesepakatan

dalam

pembicaraan

antara

PENGGUGAT 1 dan TERGUGAT yang dalam kesepakatan tersebut adalah mengenai bentuk kerjasama yang mana PENGGUGAT l seolah-olah memberikan modal dengan disetarakan harga

tanah

tersebut, lalu

kesepakatan tersebut dibawa kehadapan Notaris untuk dicantumkan dalam akta perjanjian kerjasama, 7. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 bulan Agustus tahun 2011 pukul : 15.20, bertempat di Notaris Kabupaten Cirebon H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, beralamat di Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok D.1 Jln.Tuparev Cirebon Jawa barat , telah terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Akta No.12 antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan TERGUGAT; 8. Bahwa, isi dalam Perjanjian Kerja sama tersebut menyebutkan bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah penyedia modal selaku Pihak Kesatu dan TERGUGAT adalah pemilik Proyek selaku Pihak Kedua; 9. Bahwa, dikemudian hari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baru menyadari ternyata isi Perjanjian Kerjasama tersebut menyebutkan objek kerjasama adalah Pembangunan Perumahan yang terletak di Kelurahan Watubelah, Kelurahan Kaliwada, Desa Lurah, Desa Plumbon, Desa Beber dan Desa Wanayasa, Kabupaten Cirebon, yang pada kenyataannya Pembangunan tersebut tidak pernah ada; 10. Bahwa, dalam Isi Perjanjian mencantumkan TERGUGAT berkewajiban untuk

memberikan

Fee

atau

Sewa

Tanah

tersebut

sebesar

Rp.250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) perbulannya selama 3 (tiga) tahun yaitu efektif dari tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;


11. Bahwa, dalam isi Perjanjian Kerjasama tersebut menyebutkan bahwa TERGUGAT

selaku

Direktur

dan

mewakili

PT.CIPTA

PERSADA

PROPERTINDO, bertanggung jawab segala kerugian yang timbul dalam Pembangunan Perumahan tersebut; 12. Bahwa, pada kenyataannya pembangunan terjadi bukan sebagaimana yang disebutkan dalam isi Surat Perjanjian melainkan diatas tanah milik PENGGUGAT l dan PENGGUGAT II yang terletak di Desa Karangasem dengan Sertifikat Hak Milik No. 281, Atas Nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), dan bukan diatas tanah yang tercantum dalam Surat Perjanjian No.12 tanggal 04 Agustus 2011; 13. Bahwa,

Para

PENGGUGAT

hanya

menyetujui

terhadap

Perjanjian

Kerjasama tersebut kecuali dalam hal Objek Pembangunan yang bukan sebagaimana disebut dalam isi Surat Perjanjian No.12 tanggal 04 Agustus 2011 yaitu Pembangunan Perumahan yang terletak di Kelurahan Watubelah, Kelurahan Kaliwada, Desa Lurah, Desa plumbon, Desa Beber dan Desa Wanayasa, Kabupaten Cirebon; 14. Bahwa , dengan segala upaya TERGUGAT berupaya untuk memiliki tanah yang terletak di Desa Karangasem dengan Sertifikat Hak Milik No. 281, Atas Nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi); 15. Bahwa,

dengan

segala

upaya

dari

TEGUGAT

akhirnya

membuat

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, menandatangani Blangko Akta Jual Beli (AJB) Kosong yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Cirebon Sdr. H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, pada hari Jum’at tanggal 27 April 2012, yang pada saat itu penandatanganan bertempat di kantor PENGGUGAT; 16. Bahwa, didalam suasana ngobrol bareng dan karena keterbatasan pendidikan ( lulusan SR/SD ) PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, langsung SIGN Blangko Akta Jual Beli (AJB) kosong dikantor Para PENGGUGAT tanpa mengerti akan makna dari penandatanganan tersebut karena Notaris tidak menjelaskan secara jelas dan detail; 17. Bahwa, selang beberapa waktu kemudian akhirnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyadari dan mengetahui yakni pada bulan November tahun 2014 setelah adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, ternyata yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang berupa Blangko Akta Jual Beli (AJB) Kosong adalah Akta Jual Beli No.332/2012;


18. Bahwa, dalam isi Akta Jual Beli (AJB) tersebut dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa “ dalam Jual Beli ini, pihak - pihak berjanji dan mengikatkan janji untuk tidak mengajukan sesuatu tuntutan apapun juga satu sama lain, karena pihak pertama telah menerima penuh uang dari hasil apa yang dijualnya dan pihak kedua mengetahui persis objek yang dibelinya” akan tetapi, Para PENGGUGAT merasa keberatan dengan isi Pasal tersebut karena pada kenyataannya Para PENGGUGAT menandatangani Blangko Akta Jual Beli (AJB) Kosong; 19. Bahwa, transaksi tanah yang terletak di Desa Karangasem dengan Sertifikat Hak Milik No. 281, Atas Nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) dinilai total hanya sebesar Rp. 220.000.000,- ( dua ratus dua puluh juta rupiah ); 20. Bahwa nilai tersebut sangat tidak wajar mengingat harga pasaran tanah tersebut adalah pada saat Tahun 2011 tanah tersebut dihargai sekitar Rp.350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) per M2 atau nilai total sejumlah Rp. 10.500.000.000,00 ( sepuluh milyar lima ratus juta rupiah ) sedangkan harga pasaran tanah pada saat ini yaitu tahun 2016 tanah tersebut dihargai sekitar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per m2 atau total senilai Rp. 45.000.000.000,- ( empat puluh lima milyard rupiah); 21. Bahwa, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah menerima uang dari transaksi Jual Beli yang sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No.332/2012; 22. Bahwa, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT telah sengaja untuk menjebak dan merugikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, dengan tujuan akan menghindari dari kewajiban baik secara Perjanjian Kerjasama maupun Akta Jual Beli; 23. Bahwa, Surat Perjanjian Kerjasama dengan No.12 mengenai objeknya adalah Fiktif, 24. Bahwa, Akta Jual Beli (AJB) dengan No.332/2012 adalah diluar keinginan Para PENGGUGAT dan Para PENGGUGAT merasa dibohongi dalam penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tersebut; 25. Bahwa, di dalam Perjanjian Kerjasama No.12 tanggal 04 Agustus 2011, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menerima fee atau sewa tanah tersebut dari TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,-( dua ratus lima puluh juta rupiah ) per bulannya, terhitung dari 04 Agustus 2011 sampai dengan 01 Oktober 2014, akan tetapi Fee atau sewa tanah tersebut yang diterima oleh


Para PENGGUGAT hanya dari sejak 3 Oktober 2011 sampai dengan 10 Oktober 2013 yakni total sebesar Rp.6.925.000.000,00 ( enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah ), dan hingga saat ini TERGUGAT masih belum memenuhi kewajiban berupa Fee atau sewa tanah tersebut yakni kekurangannya dari sejak 04 November 2013 sampai dengan 04 April 2016 adalah sebesar Rp.7.325.000.000,00 ( tujuh milyar tiga ratus juta dua puluh lima milyar rupiah ), 26. Bahwa, hingga saat ini TERGUGAT tidak berupaya untuk menyelesaikan kewajibannya hal ini terbukti dengan dilayangkannya Somasi kepada TERGUGAT oleh pihak Kuasa Hukum Para Penggugat namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT, oleh karena secara jelas bahwa TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban untuk membayar Fee dan memenuhi jual beli tanah tersebut, yang mana TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban Fee atau sewa tanah yang telah dijanjikan, selama 3 tahun

dan

dihitung

hingga

saat

ini

yaitu

kekurangannya

sebesar

Rp.7.325.000.000,00 ( tujuh milyar tiga ratus juta dua puluh lima milyar rupiah), 27. Bahwa, ternyata sampai dikeluarkannya Somasi oleh Kuasa Hukum Para PENGGUGAT, TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya yaitu : 

Kekurangan Fee atau sewa tanah dari sejak 04 November 2013 sampai dengan 04 April 2016 adalah sebesar Rp.7.325.000.000,00 ( tujuh milyar tiga ratus juta dua puluh lima milyar rupiah ),



Denda Keterlambatan dalam Pembayaran Fee atau sewa tanah adalah sebesar 2,5% tiap bulannya, lalu keterlambatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhitung dari sejak 04 November 2013 sampai dengan 04 April 2016 adalah 29 bulan dengan rincian sebagai berikut: 2,5% x Rp.250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) = Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 29 bulan = Rp.181.250.000,00 ( seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ),

28. Bahwa, uang tersebut apabila di Deposito untuk kurun waktu 2 tahun dengan Rate Of Interest 7% maka Future Valuenya akan menjadi sebesar Rp. 7.325.000.000,- + Rp. 181.250.000.000,- x 1,145* = Rp. 8.594.656.250,- ( delapan milyard lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah ); Jadi, Rp. 8.594.656.250,00 - Rp.7.325.000.000,00 - Rp. 181.250.000,00 =


Rp.1.088.406.250,00 (Satu milyard delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); Note : *1,145 adalah Tabel Rate Of Interest, Sentano Kertonegoro, Investasi, Widya Press, 1995; 29. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut maka TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh TERGUGAT; 30. Bahwa, TERGUGAT telah melanggar pasal 1320 KUHPerdata yakni dalam suatu perjanjian harus memuat berdasarkan Undang-undang: ■

Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan;

■

Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental;

■

Suatu hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan;

■

Suatu sebab atau klausa yang halal, perjanian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang - undangan, kesusilaan dan ketertiban umum;

Sehingga Perjanjian Kerjasama dan Akta Jual Beli (AJB) tersebut yang telah ditandatangani pada tanggal 04 bulan Agustus tahun 2011oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan TERGUGAT telah cacat hukum, karena telah terjadi tipu muslihat dan kecakapan dalam melakukan Perjanjian tidak terpenuhi; 31. Bahwa, TERGUGAT telah melanggar: 

Pasal 1321 KUHPer menyebutkan Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;



Pasal 1322 KUHPer menyebutkan Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali, jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian , Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan perjanjian kecuali jika perjanjian itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan (KUHPer. 1618, 1666, 1851 dst); Oleh sebab itu TERGUGAT wajib untuk MENGEMBALIKAN ATAS


TANAH yang terletak di Karangasem seluas 30.000 M2 dan kerugian baik secara materil maupun immateriil, hal ini sesuai dengan Undang undang KUHPerdata yaitu: •

Pasal 1243 KUHPer menyebutkan Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan pada debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan

atau

dilakukannya

hanya

dapat

diberikan

atau

dilakukannya dalam waktu yang melampaui; 32. Bahwa, Para PENGGUGAT berhak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya dll. yang ditimbulkan oleh Wanprestasi tersebut Vide : Pasal 1243 KUHPerdata sehingga para Penggugat merasa sangat dirugikan atas tindakan Tergugat baik secara materil maupun immaterial; 33. Bahwa kerugian sebagaimana disebutkan dalam poin 18 tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Kerugian materil adalah sebesar jumlah kewajiban Fee atau sewa tanah tersebut dari TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulannya, terhitung dari 04 Agustus 2011 sampai dengan 01 Oktober 2014, akan tetapi Fee atau sewa tanah tersebut yang diterima oleh Para PENGGUGAT hanya dari sejak 3 Oktober 2011 sampai

dengan

10

Oktober

2013

yakni

total

sebesar

Rp.6.925.000.000,00 ( enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah ), dan hingga saat ini TERGUGAT masih belum memenuhi kewajiban berupa Fee atau sewa tanah tersebut yaitu kekurangannya dari sejak 04 November 2013 sampai dengan 04 April 2016 adalah sebesar Rp.7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta dua puluh lima milyar rupiah ); Denda Keterlambatan dalam Pembayaran Fee atau sewa tanah adalah sebesar 2,5% tiap bulannya, lalu keterlambatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhitung dari sejak 04 November 2013 sampai dengan 04 April 2016 adalah 29 bulan dengan rincian sebagai berikut : 2,5% x Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 29 bulan = Rp.181.250.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa, uang tersebut apabila di Deposito untuk kurun waktu 2 tahun dengan Rate Of Interest 7% maka Future Valuenya akan menjadi


sebesar Rp. 7.325.000.000,- + Rp. 181.250.000.000,00 x 1,145* = Rp. 8.594.656.250,00 ( delapan milyard lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); Jadi, Rp. 8.594.656.250,00 - Rp.7.325.000.000,00 - Rp. 181.250.000,00 = Rp. 1.088.406.250,00 (Satu milyard delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); Note : *1, 145 adalah Tabel Rate Of Interest, Sentano Kertonegoro, Investasi, Widya Press, 1995; Jumlah total kerugian Materiil adalah Rp.7.325.000.000,00 ( tujuh milyar tiga ratus juta dua puluh lima milyar rupiah ) + Rp. 181.250.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 1.088.406.250,00 (Satu milyard delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)= Rp. 8.594.656.250,00( delapan milyard lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah ); b. Kerugian Imateriil sudah jelas dan nyata dengan adanya Perjanjian Kerjasama No.12 tanggal 04 Agustus 2011 dan Akta Jual Beli (AJB) dengan No.332/2012 tanggal 21 April 2012 dilakukan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat menjual kepada pihak lain, sehingga nilai tanah yang di hargai pada tahun 2011 tidak sesuai dengan harga pada saat ini tahun 2016, harga pasaran dari tanah tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per M2 dikalikan tanah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluas 30.000 M2 sehingga nilainya menjadi Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah ); Jadi Total kerugian materil dan Imateriil Para Penggugat sebesar Rp. 8.594.656.250,00( delapan milyard lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah )+ Rp. 45.000.000.000,- = Rp. 53.594.656.250,- ( Lima puluh tiga milyard lima ratus sembilan empat juta enam ratus lima puluh enam dua ratus lima puluh rupiah ); 34. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi putusan ini, selanjutnya Para Penggugat memohon agar Tergugat dibebani uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000 ,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini; 35. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini menjadi tidak sia-sia maka mohon diletakkan

sita

jaminan

(Conservatoir

Beslag)

atas

segala

aset


TERGUGAT

selaku

Direktur

dan

mewakili

PT.CIPTA

PERSADA

PROPERTINDO baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan tanah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluas 30.000 M2 yang terletak di di Desa Karangasem dengan Sertifikat Hak Milik No. 281, Atas Nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah ; 36. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti autentik, yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai pasal 180 HIR, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lain (Uitvoerbar bij voorad); Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber, kiranya berkenan menerima gugatan ini dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

hukumnya

bahwa

TERGUGAT

telah

melakukan

WANPRESTASI; 3. Menyatakan hukumnya bahwa Perjanjian Kerjasama pada hari Kamis tanggal 04 bulan Agustus tahun 2011 pukul : 15.20, bertempat di Notaris Kabupaten Cirebon H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, beralamat di Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok D.1 Jln.Tuparev Cirebon Jawa barat adalah batal demi hukum sebatas mengenai objek yang tercantum dalam isi Perjanjian Kerjasama dengan No.12 tanggal 04 Agustus 2011 yakni pembangunan perumahan di atas tanah yang terletak di Kelurahan Watubelah, Kelurahan Kaliwada, Desa Lurah, Desa plumbon, Desa Beber dan Desa Wanayasa, Kabupaten Cirebon; 4. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No.332/2012 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Cirebon H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, beralamat di Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok D.1 Jln.Tuparev Cirebon Jawa barat, adalah Batal Demi Hukum; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban berupa Fee atau sewa tanah kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat terhitung Fee atau sewa tanah tersebut dari TERGUGAT sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulannya, terhitung dari 04 Agustus 2011 sampai dengan 01 Oktober 2014, akan tetapi Fee atau sewa tanah tersebut yang diterima oleh Para PENGGUGAT hanya dari sejak


3 Oktober 2011 sampai dengan 10 Oktober 2013 yakni total sebesar Rp.6.925.000.000,00 (Enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan hingga saat ini TERGUGAT masih belum memenuhi kewajiban berupa Fee atau sewa tanah tersebut yaitu kekurangannya dari sejak 04 November

2013

sampai

dengan

04

April

2016

adalah

sebesar

Rp.7.325.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta dua puluh lima milyar rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa Denda Fee Denda Keterlambatan dalam Pembayaran Fee atau sewa tanah adalah sebesar 2,5% tiap bulannya, lalu keterlambatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhitung dari sejak 04 November 2013 sampai dengan 04 April 2016 adalah 29 bulan dengan rincian sebagai berikut: 2,5% x Rp.250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 29 bulan = Rp. 181.250.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Apabila, Fee atau uang sewa dan denda tersebut di Deposito untuk kurun waktu 2 tahun dengan Rate Of Interest 7% maka Future Valuenya akan menjadi sebesar Rp. 7.325.000.000,- + Rp. 181.250.000.000,00 x 1,145* = Rp. 8.594.656.250,00 ( delapan milyard lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah ); Jadi, Rp. 8.594.656.250,00 - Rp.7.325.000.000,00 - Rp.181.250.000,00 = Rp. 1.088.406.250,00 (Satu milyard delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); Note : *1, 145 adalah Tabel Rate Of Interest, Sentano Kertonegoro, Investasi, Widya Press, 1995; 7. Kerugian Imateriil sudah jelas dan nyata dengan adanya Perjanjian Kerjasama No.12 tanggal 04 Agustus 2011 dan Akta Jual Beli (AJB) dengan No.332/2012 tanggal 21 April 2012 dilakukan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat menjual kepada pihak lain, sehingga nilai tanah yang di hargai pada tahun 2011 tidak sesuai dengan harga pada saat ini tahun 2016, harga pasaran dari tanah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per M2 dikalikan tanah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluas 30.000 M2 sehingga nilainya menjadi Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar jumlah total kerugian materil dan Immateriil Para PENGGUGAT sebesar 53.594.656.250,- ( Lima puluh tiga


milyard lima ratus sembilan empat juta enam ratus lima puluh enam dua ratus lima puluh rupiah ); 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini; 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslagh) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber; 11. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan maupun upaya hukum lain (Uitvoerbaar bij vorrad) 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI 1. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur Libels) 1.1. Bahwa di dalam surat gugatan, Para Penggugat secara jelas mendalilkan bahwa gugatannya dalam perkara a quo merupakan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. 1.2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dalil posita Para Penggugat angka 1 sampai dengan 14, 18 sampai dengan 22 sedangkan posita angka 15 sampai dengan 18, 23, 24, 30 adalah Perbuatan Melawan Hukum termasuk petitum Para Penggugat yang mencapur adukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum. Untuk adanya 2 (dua) perbuatan yakni perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) subyek hukum badan hukum maka seharusnya gugatan perdata dimaksud dilakukan 2 (dua) gugatan. Dengan demikian Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampuradukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum. Hal ini membuat surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Suatu Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 12 dari 32 hal.

surat gugatan harus jelas dalam menentukan perbuatan yang akan digugat, dengan dimasukannya dua perbuatan yang berbeda yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugatan menjadikan gugatan cacat formil dan kontradiktif sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sesuai dengan Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

879K/Pdt/1997 tanggal 29-1-2001 yang menjelaskan: " Bahwa gugatan yang dalam posita didasarkan pada perjanjian namun

dalam

petitum

dituntut

agar

tergugat

dinyatakan

melakukan PMH dikategorikan sebagai obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima”. 1.3. Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang sudah diakui secara umum dapat diketahui bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian bukanlah merupakan permasalahan yang dikategorikan sebagai

Perbuatan

Wanprestasi

Melawan

dengan

Hukum

Perbuatan

(PMH).

Melawan

Perbedaan

Hukum

(PMH)

antara juga

dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung R. Setiawan yang berpendapat 

bahwa Perbuatan Melawan Hukum itu berkaitan dengan perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku untuk umum.



Sedangkan Wanprestasi berkaitan dengan perjanjian yang berlaku untuk para pihak.

Sehingga sejak awal sudah terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. 1.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum patut dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (Obscuur Libel) karena mencampuradukan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian maka adalah sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 1.5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam menyebutkan kedudukan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana untuk sebuah Perseroan Terbatas harus disebutkan, tidak hanya alamat tetapi juga kedudukan dari Perseroan Terbatas tersebut;


1.6. Bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang mengatakan : (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam

wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat

kedudukannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum patut dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan ( Obscuur Libel ). Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang Pihak yang digugat (Exceptio plurium litis consortium) 

Bahwa Para Penggugat tidak memasukan Notaris yang membuat perjanjian para pihak in casu Para Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal aquo gugatan Para Penggugat, tidak menyertakan pihak Sdr. H. Jaenudin Umar, SE., SH., MKn, Notaris di Kabupaten Cirebon, selaku pihak yang membuat akta perjanjian kesepakatan Akta No.12 tertanggal 4 Agustus 2011 dalam gugatan aquo, sehingga gugatan yang kurang pihak tidak dibenarkan dan bertentangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl 27 Oktober 1970 Nomor : 167/1970/Pdt/PT Bandung yang berbunyi “ Tuntutan / gugatan

yang

belum

lengkap

diajukan

penggugat

harus

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard)", 

selain itu Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya jual beli sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.332/2012 namun tidak menyertakan PT. CPP Development selaku pihak yang membeli tanah dari Penggugat

I

berdasarkan

Akta

Jual Beli (AJB)

No.332/2012 yang dibuat di hadapan notaris /PPAT H. Jaenudin Umar, SE., SH., MKn, Notaris di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian gugatan aquo senyatanya kurang pihak dan oleh karenanya gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard); 3. Gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat Salah Alamat (Error In Persona). -

Bahwa dalam gugatan aquo Para Penggugat telah salah alamat dengan mencampur adukkan antara H. Masugiono selaku Direktur Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 14 dari 32 hal.

Perseroan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Cipta Persada Propertindo yang membuat Perjanjian Kerjasama No.12 tanggal 4 Agustus 2011 dengan H. Masugiono selaku Direktur Perseroan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. CPP Development yang melakukan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.332/2012 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT H. Jaenudin Umar, SE., SH., MKn, Notaris di Kabupaten di cirebon. Bahwa benar PT. Cipta Persada Propertindo telah melakukan perbuatan hukum dengan Para Penggugat namun Sebagai subyek hukum badan hukum, PT. Cipta Persada Propertindo adalah berbeda dengan subyek hukum badan hukum PT. CPP Development yang melakukan tindakan atau perbuatan hukum dengan Para Penggugat. Dalam hal aquo Para Penggugat telah keliru dan tidak cermat dengan mencampur adukan Masugiono sebagai Direksi Perseroan Terbatas yang merupakan organ bagian Perseroan Terbatas yang senyatanya berbeda dengan Badan hukum. Dengan demikian gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard); Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum patut dikatakan bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat (Error In Persona).

Dengan

demikian

gugatan

Para

Penggugat

harus

dinyatakan tidak dapat diterima ; 4. Gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat Salah Objek (Error In Objecto) Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menunjuk atau menentukan objek dan alas hak gugatan dengan mendasarkan kepada data dan alas hak yang salah dan berbeda dengan data milik Tergugat Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah salah objek karena objek yang digugat adalah Akta Jual Beli No.332/2012 yang mana pihak yang digugat seharusnya PT. CPP Development bukan PT. Cipta Persada Propertindo. Dengan fakta tersebut jelaslah bahwa Para Penggugat telah salah dalam menunjuk/menentukan obyek dan alas hak tanah yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara aquo. Atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard.


II. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi, merupakan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ;

2.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

3.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang telah mencampur adukan dalam gugatannya pada angka 12 dan 13 karena dalil Para Penggugat yang menyatakan Pembangunan dilakukan diatas tanah yang terletak di Desa Karangasem tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No.12 tanggal 04 Agustus 2011 karena pada kenyataanya Para Penggugat melakukan perjanjian Kerjasama dahulu dengan Tergugat (PT. Cipta Persada Propertindo) atas tanah yang terletak di Kelurahan Watubelah, Kelurahan Kaliwadas, Desa Lurrah, Desa Plumbon, Desa Beber dan Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No.12 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Jaenudin Umar, SE., SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Cirebon kemudian Para Penggugat melakukan jual beli tanah dengan PT. CPP Development atas tanah yang terletak di Desa Karangasem berdasarkan akta jual Beli No.332/2012 yang dibuat dihadapan Jaenudin Umar, SE., SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tanah yang terletak di Desa Karangasem masih merupakan milik Para Penggugat adalah tidak benar karena Tanah aquo telah dijual oleh Para Penggugat kepada PT. CPP Development berdasarkan Akta Jual Beli No.332/2012 dan Para Penggugat yang telah mencampurkan adukan antara Perjanjian kerjasama dengan jual beli adalah tidak benar dan tidak cermat karena dilakukan oleh Pihak atau badan hukum yang berbeda dan dalam perjanjian yang berbeda pula sehingga dalil Para Pengugat adalah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan ;

4.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 14- 18 yang mengatakan dengan segala upaya Tergugat berupaya untuk memiliki tanah yang terletak di Desa Karangasem karena pada kenyataanya tanah tersebut telah dijual secara sadar dan sah oleh Para


Penggugat ke PT. Cipta Persada Development dan dalil Para Penggugat yang mengatakan menandatangani Blangko kosong yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. H. Jaenudin Umar, SE., Mkn. adalah dicari-cari dan mengada-ada, dan untuk itu Tergugat mensommir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya dalam gugatan aquo karena berdasarkan pasal

1338

KUHPerdata

perjanjian

yang

telah

disepakati

dan

ditandatangani oleh kedua belah telah mengikat Para Pihak in casu Para Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian Para Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dalam menyusun gugatannya sehingga demi hukum gugatan a quo haruslah ditolak dan selanjutnya gugatan yang tidak jelas (obscure libel) tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA tertanggal 10 desember 1970 N0. 492 K/Sip/1970 jo Yurisprudensi MA RI tgl 21 agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 “Bahwa gugatan yang tidak sempurna, setidak-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 5.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat diatas maka dalil Para Penggugat yang menyatakan kekurangan fee atas sewa tanah sebesar Rp. 7.325.000.000,- ( Tujuh milyar tiga ratus juta dua puluh lima milyar rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 181.250.000,- ( seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah suatu tuntutan yang sangat tidak logis, tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada / berlebihan mengingat gugatan aquo tidak cermat, kabur dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 25 sampai dengan angka 28 haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

6.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 29 sampai dengan angka 31 karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah telah mengikat Para Pihak in casu Para Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pihak yang secara substansi harus dilibatkan dalam gugatan aquo adalah pihak notaris incasu Notaris Sdr. H. Jaenudin Umar, SE., Mkn dan terlebih lagi mengingat gugatan aquo tidak jelas, tidak cermat dan kabur dengan mencampur adukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum maka dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat


haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; 7.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur maka dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat perbuatan Tergugat dan menuntut Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 53.594.656.250,- (Lima puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah),- dan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah suatu tuntutan yang sangat tidak logis, tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dan sangat mengadaada / berlebihan dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 32 34 haruslah ditolak

8.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas maka dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat, tidak didasarkan pada fakta- fakta dan bukti-bukti hukum yang kuat dan benar dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan aquo ditolak atau dikesampingkan.

9.

Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat kepada Tergugat tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang kuat maka permohonan sita dan uang paksa yang dimintakan Para Penggugat pada angka 34 dalam perkara aquo haruslah ditolak pula karena tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 606a dan 606b Reglement Rechtsvordering ;

10. Bahwa obyek yang dimohonkan sita oleh Para Penggugat sangat tidak jelas, karena selain tidak menyebutkan secara jelas dan rinci letak obyek dan macam obyek yang dimohonkan sita jaminan juga posita gugatan tidak di dasarkan pada posita yang jelas dan berdasar hukum. Selain itu Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 720 RV dan Pasal 971 RV. Dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak. Berdasarkan uraian tersebut di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutus sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ; 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya


menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; Membebankan seluruh biaya perkara dalam perkara aquo kepada Para

2.

Penggugat. Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2016, yang amar nya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI ; 3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 4 Agustus tahun 2011 di hadapan Notaris H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, batal demi hukum sebatas mengenai objek yang tercantum dalam isi Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 4 Agustus 2011 yakni pembangunan perumahan di atas tanah yang terletak di Kelurahan Watubelah, Kelurahan Kaliwada, Desa Lurah, Desa plumbon, Desa Beber dan Desa Wanayasa, Kabupaten Cirebon ; 4. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No.332/2012 yang dibuat oleh PPAT H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn., batal demi hukum ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hutang pokok

ditambah bunga dan denda sebesar

Rp. 7.287.337.000,- (tujuh

milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang ganti kerugian tanah Para Penggugat yang telah dibangun perumahan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan objek Perjanjian Nomor 12 Tanggal 4 Agustus 2011 yakni sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.088.406.250,- (Satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 19 dari 32 hal.

sebagaima telah disebutkan di atas yakni hutang pokok ditambah bunga dan denda ditambah ganti kerugian tanah ditambah kerugian imateriil adalah sebesar Rp. 53.375.743.250,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). 8. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

uang

paksa

sebesar

Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhadap keterlambatan/ kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan isi putusan ini dilaksanakan ; 9. Menyatakan

sah

dan

berharga

sita

jaminan

dengan

persamaan

sebagaimana Penetapan Nomor 22/ Pdt.G/2016/PN.Sbr Tanggal 14 Juni 2016 terhadap barang tetap berupa tanah yang terletak di Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 281 atas nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah/ Hak guna Bangunan Nomor. 22 Desa Karangasem seluas 25.230M2 (dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) ; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.991.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; 11. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Penyataan Banding Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa

Hukumnya

pada

tanggal

06

Oktober

2016

telah

mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 September 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2016 ; ------------------Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 6 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 10 Januari 2017 ; -------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 31 Januari 2017 melalui Bantuan Pengadilan Negeri Bogor ; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur, berdasarkan Surat Reisalah

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara

(inzage)

Nomor

22/Pdt.G/2016/PN.Sbr, masing-masing pada tanggal 14 November 2016 dan tanggal 07 Desember 2016, telah diberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini disampaikan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat

untuk

pemeriksaan pada tingkat banding ; --------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah tertanggal 06 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 6 Januari 2017, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------Pemohon

Banding

menyatakan

keberatan

dan

berpendapat

bahwa

pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 22/Pdt/G/2016/PN.Sbr tanggal 27 September 2016 .tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa

Pembanding

Terbanding/Penggugat

/

Tergugat

maupun

menolak

pertimbangan

seluruh hukum

dalil

gugatan

yudex

factie

Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara aquo kecuali yang diakui secara tegas oleh Pembanding/Tergugat ; 2. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber telah salah dalam menerapkan fakta-fakta dan hukum acara perdata, khususnya pada Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 21 dari 32 hal.

halaman 32 dan halaman 33 putusan aquo. Bahwa pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Sumber halaman 32 sangat summir, tidak cermat dan tidak teliti yang menerangkan posita Terbanding diatas bukan pencampuradukan dalil wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum melainkan kronologis atau cara atau uraian kejadian sehingga menurut Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber tidak kabur. 3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Sumber halaman 33, selain keliru dan salah dalam menerapkan hukum acara perdata, Yudex factie juga keliru dan tidak tepat dalam menentukan subyek hukum Para Pihak yang membuat perjanjian dan objek tanah sengketa. 4. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber halaman 34 sampai dengan halaman 39 putusan aquo telah keliru dan tidak tepat dengan mencampuradukan Perjanjian Kerjasama nomor 12 tanggal 4 Agustus 2011 dengan jual beli tanah Terbanding dahulu Para Penggugat dengan PT.CPP Development berdasarkan akta jual beli nomor 332/2012. 5. Bahwa dalil Terbanding dahulu Para Penggugat pada halaman 34 dan halaman 35 tentang permasalahan Akta Jual Beli Nomor 332/2012 dengan objek tanah di Desa Karangasem benar

termasuk pembayarannya, apabila

merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum quad non, yang

mana berbeda dengan pokok gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat yakni Wanprestasi, sehingga pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber halaman 37, 38 dan halaman 39 adalah keliru . 6. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber telah keliru, tidak tepat dan kurang cukup pertimbangan dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 dan halaman 41 yang selalu mengaitkan Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 4 Agustus 2011 dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 332/2012 karena selain Yudex factie Pengadilan Negeri memakai asumsi dari saksi Eli Nurlaeli Abu Bakar dan H.Oying Khusyoyin yang bukan merupakan saksi dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 4 Agustus 2011 dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, objek tanah yang berbeda, juga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Para Penggugat

dibuat dan ditanda

tangani dengan subyek hukum yang berbeda pula 7. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber halaman 42 sampai dengan halaman 44 kurang cukup pertimbangan dan salah dalam


menerapkan hukum, mengingat pihak yang melakukan perjanjian jual beli nomor 332/2012 dengan Terbanding dahulu Para Penggugat adalah bukan Pembanding

dahulu

Tergugat

in

casu

PT.CIPTA

PERSADA

PROPERTINDO melainkan PT.CPP DEVELOPMENT. 8. Bahwa mengingat pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber

halaman

40

sampai

dengan

halaman

44

kurang

cukup

pertimbangan dan salah dalam menerapkan hukumnya dengan mencampur adukan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum serta adanya kesalahan subyek hukum dan terdapat pihak yang tidak disertakan dalam gugatan aquo maka petitum ke 5 sampai dengan petitum 9 serta petitum 11 dan 12

dari Terbanding dahulu Para Penggugat sebagaimana

diuraikan dalam pertimbangan hukum

Yudex Factie Pengadilan Negeri

Sumber pada halaman 44 sampai dengan halaman 49 adalah tidak tepat, keliru dan tidak relevan dalam perkara aquo dan oleh karenanya haruslah dibatalkan atau dikesampingkan; 9. Bahwa mengingat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumber pada halaman 49 salah objek dan subyek hukum dan pihak yang membeli tanah di desa Karangasem sebagaimana akta jual beli nomor 332/2012 nyata-nyata adalah bukan Pembanding dahulu Tergugat melainkan PT.CPP

DEVELOPMENT,

yang

mana

atas

objek tanah di

desa

karangasem saat ini telah dialihkan kepada PT.CK GRAHA UTAMA PROPERTINDO maka sita jaminan dengan persamaan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sumber haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan mohon kiranya kepada majelis hakim Yudex Factie Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengangkat sita jaminan dengan persamaan terhadap tanah di desa karangasem dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 22 Desa Karangasem seluas 25.230 M2 ; 10. Bahwa FAKTANYA pertimbangan hukum Yudex factie telah kurang cukup pertimbangan mengingat Terbanding dahulu Penggugat telah menerima pembayaran dan oleh karenanya mengetahui dan menyetujui pengalihan hak atas tanah dari PT.CPP DEVELOPMENT kepada

PT.CK GRAHA

UTAMA PROPERTINDO dengan sertifikat HGB nomor 22 yang berlokasi di Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabpaten Cirebon (semula/berasal dari SHM no.281 seluas 30.000 M2) sebagaimana surat pernyataan Terbanding dahulu Penggugat tertanggal 27 Oktober 2015, dengan janjijanji tidak akan mempermasalahkan baik secara perdata maupun pidana


atas tanah di Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabpaten Cirebon yang telah dilakukan sita jaminan atas persamaan oleh Pengadilan Negeri Sumber (bukti P.T.5). Dengan demikian gugatan aquo didasarkan pada itikad buruk Terbanding dahulu Penggugat dan oleh karenanya putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara aquo haruslah dibatalkan

atau

setidaknya

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(niet

onvatvankelijk verklard); Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Bandung

yang memeriksa dan memutus

perkara aquo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menerima memori banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No.22/Pdt.G/2016/PN.Bgr tanggal 27 September 2016 ; 3. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat

ditolak untuk

seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; 4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Sumber untuk Mengangkat sita jaminan dengan persamaan sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Sumber nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr, Tanggal 14 Juni 2016 terhadap barang tetap berupa tanah yang terletak di Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 25.230 M2 atas nama PT.CK Graha Utama Propertindo ; 5. Menghukum Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara aquo ; Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung

yang memeriksa

perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 17 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2016/PN.Sbr pada tanggal 27 September 2016 yang pada intinya “Menolak Eksepsi


Tergugat untuk seluruhnya dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian”; 2. Bahwa, atas Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum sebelum menjatuhkan putusan telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya,sehingga dalam mempertimbangkan perkara A quo Majelis hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara mengadnalisa secara yuridis normative sehingga didapat formulasi yang tepat sebagai sebagai Frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara A quo . Sehingga didalam putusannya Majelis hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas; 3. Bahwa, Pembanding / Tergugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di Poin 3 sampai dengan Poin 9 menyebutkan Bahwa, “Yudex Factie Pengadilan Negeri Sumber telah salah dalam menerapkan Fakta – Fakta dan hukum acara perdata…Dst” dalam hal ini keberatan Pembanding / Tergugat

adalah

tidak

beralasan

karena

Majelis

Hakim

dalam

mempertimbangkan bukti – bukti dan saksi yang di ajukan oleh Terbanding / Penggugat serta fakta dalam persidangan, Dalam hal ini sudah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sudah tepat; 4. Bahwa, setelah membaca dan menelaah daari uraian Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Tergugat dari poin 1 sampai dengan 9 kalimat yang menyangkut substansi dalam pokok perkara selalu berulang sehingga pernyataan yang di buat oleh Pembanding / Tergugat berputar – putar membiaskan atas saksi dan bukti yang telah diajukan di muka Pengadilan Negeri Sumber, seperti yang disebutkan dalam Putusan Pengadulan Negeri Sumber Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya Pembanding / Tergugat tidak mengajukan Saksi dan hanya mengajukan Bukti itu pun dari Copy ke Copy oleh Karena itu dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut dari pihak Pembanding / Tergugat tidak menyangkal ataupun tidak bisa membuktikan apa yang tercantum dalam Gugatan dari Terbanding / Penggugat; 5. Bahwa, menanggapi dari Poin ke 3 dan poin ke 6 dalil yang dinyatakan oleh Pembanding / Tergugat yang menyebutkan Mencampur adukan antara WanPrestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, keberatan


Pembanding / Tergugat adalah tidak beralasan karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti – bukti yang di ajukan oleh Terbanding / Penggugat dalam putusannya yang termuat pada hal. 32 sampai dengan hal. 33, 6. Bahwa, keberatan Pembanding / Tergugat yang menyebutkan bahwa hubungan hukum yang terjalin adalah antara Terbanding / Penggugat dengan PT. Cipta Persada Propertindo Development bukan dengan PT. Cipta Persada Propertindo adalah tidak beralasan yang menyatakan bahwa, Pembanding / Tergugat adalah Error in persona , oleh karena dalam pengajuan gugatan, siapa – siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak yang berperkara, semua itu adalah hak Penggugat karena yang merasa dirugikan adalah Penggugat sendiri, sehingga eksepsi – eksepsi tersebut harus lah ditolak.” Dalam hal ini Pertimbangan majelis dalam putusannya sudah tepat 7. Bahwa, TERBANDING/ PENGGUGAT membantah atas dalil yang menyebutkan bahwa, gugatan Para TERBANDING/PENGGUGAT kurang pihak yang digugat (Exceptio Plurium litis consortium) karena apabila Notaris Kabupaten Cirebon H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, beralamat di Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok D.1 Jln.Tuparev Cirebon Jawa barat dimasukan dalam Tergugat maka akan timbul pencampuran gugatan yaitu obscuur libel karena dalam hal ini notaries pun tengah digugat oleh Terbanding / Penggugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga menimbulkan Kerugian yang dialami Terbanding / Penggugat serta telah melanggar kode etik Notaris, jadi Terbanding / Penggugat dalam hal ini antara permasalahan antara Para Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat dan Notaris Kabupaten Cirebon H. JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, harus diselesaikan secara terpisah, oleh karena itu perimbangan hukum Majelis Hakim atas Putusan yang diberikan adalah sudah tepat berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan; 8. Bahwa, menanggapi atas dalil yang disebutkan oleh Pembanding / Tergugat dalam poin ke 4 adalah mengenai pihak yang telah melakukan Wanprestasi adalah PT. Cipta Persada Propertindo yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Akta No.12 tidak berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan dalam hal ini Terbanding / Penggugat telah membuktikan baik secara dokumen maupun saksi bahwa Pembanding / Tergugat telah menandatangani dan mengakui yang


didalamnya

menyebutkan

bahwa

tanah

yang

Karangasem dengan Sertifikat Hak Milik No. 281,

terletak

di

Desa

Atas Nama Haji

Khalim Brahim dan Hj. Kasinah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) merupakan Jual beli yang belum diselesaikan oleh Pembanding / Tergugat kepada Para Terbanding / Penggugat yang mana nilai tanah tersebut telah dibiaskan seolah-olah Para Terbanding / Penggugat investasi kepada Pembanding / Tergugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada kenyataannya transaksi jual beli tersebut belum selesai oleh karena itu demi kepentingan Para Terbanding / Penggugat maka permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Terbanding / Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, atas uraian diatas sangat tidak benar apabila Pengadilan Negeri

Sumber

dalam

memberikan

Putusan

tersebut

Sangat

Memaksakan karena sesuia dengan fakta dan saksi telah membuktikan atas transaksi tanah jual beli tanah milik Terbanding / Pengggugat adalah belum selesai, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sumber sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata; 9. Bahwa, Terbanding / Penggugat membantah atas dalil poin ke 5 yang menyebutkan bahwa, gugatan Para Terbanding / Penggugat telah salah objek, dalam hal ini menunjukkan bahwa, Pembanding / Tergugat tidak menguasai isi materi gugatan, yang mana sudah tepat kalau Para Terbanding / Penggugat telah menggugat Pembanding / Tergugat bertindak selaku Direktur mewakili Direksi dari Perseroan Terbatas dan secara sah mewakili untuk dan atas nama perseroan Terbatas PT. Cipta Persada Propertindo hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Akta No.12 antara Para Terbanding / Penggugat dengan Pembanding / Tergugat karena, Pembanding / Tergugat bertindak untuk dan atas nama perseroan Terbatas PT. Cipta Persada Propertindo Development sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No.332/2012 Para Terbanding / Penggugat tidak memiliki hubungan hukum karena Jual Beli tersebut belum dilakukan dan Pembanding / Tergugat belum membayar tanah yang terletak di Desa Karangasem dengan Sertifikat Hak Milik No. 281, Atas Nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah 10. Bahwa, Terbanding / Penggugat membantah atas dalil poin ke 7 hukum yang menyebutkan bahwaPengadilan Negeri Sumber telah salah menerapkan hukum yakni berkaitan dengan saksi dalam hal ini sudah jelas Pembanding / Tergugat berusaha untuk memutar balikan fakta yang


ada karena saksi tersebut yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat merupakan korban dari Pembanding / Tergugat dalam hal ini saksi tersebut menyebutkan mempunyai tanah yang posisinya berada satu hamparan dengan Terbanding / Penggugat dan sama-sama membuat Surat Akta kerjasama yang dibuat sama persis dengan Terbanding / Penggugat (Bukti P.20 akta milik saksi) , jadi atas keterangan yang diberikan

oleh

saksi

tersebut

maka

Majelis

Hakim

dalam

mempertimbangkan hukumnya sudah tepat dan jelas bahwa saksi dalam keterangannya sama-sama transaksi jual beli yang belum selesai dan akta yang dibuat hanya kamuplase untuk menghindari tuntutan di kemudian hari; 11. Bahwa, Terbanding / Penggugat membantah atas dalil poin ke 9 hukum yang menyebutkan bahwaPengadilan Negeri Sumber telah salah menerapkan hukum yakni berkaitan dengan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber, dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat dalam memberikan putusan karena Sita Jaminan diletakkan dengan salah satu isi Putusan tersebut yaitu : Menyatakan Akta Jual beli (AJB) No.332/2012 yang dibuat oleh PPAT H.JAENUDIN UMAR, SE, SH, Mkn, batal demi hukum. Karena, dalam hal ini transaksi yang dilaksanakan belum terjadi dan belum selesai; 12. Bahwa, Terbanding / Penggugat membantah atas dalil poin ke 9 hukum yang menyebutkan bahwa Terbanding / Penggugat telah mengetahui dan menyetujui mengenai pengalihan hak atas tanah tersebut dalam hal ini jika mengacu pada surat pernyataan tersebut kenapa Pembanding / Tergugat tidak membuktikan pada saat proses Sidang Pengadilan malahan memberikan bukti yang tidak menyangkal mengenai hubungan hukum antara Terbanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat, 13. Bahwa, atas Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yang menyebutkan : Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatan berdasarkan bukti - bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil sangkalannya. Oleh karena itu, gugatan para Penggugat adalah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan; Dalam hal ini sudah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sudah tepat dan sudah sesuai dengan aturan dan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.


Berdasarkan, uraian dan dalil tangkisan diatas, Terbanding / Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan : 1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat; 2. Mengadili sendiri ; Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

tanggal

27

September 2016, dalam Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.SBR

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua alasan dan keberatan yang diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 September 2016, dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr yang dimohonkan banding, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus diperhatikan dalam gugatan a quo adalah apakah materi gugatan berupa wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena dari fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dalam berkas perkara maupun fakta-fakta dipersidangan bahwa telah terjadi perjanjian kerjasama Nomor 12 tanggal 4 Agustus 2011 (bukti P.2) antara H. Khalim Brahim dan Hj. Kasinah dengan H. Masugiono Bin Rustam, dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa H. Khalim Brahim dan Hj. Kasinah adalah Penyedian Modal selaku Pihak Kesatu dan H. Masugiono Bin Rustam adalah Pemilik Proyek selaku Pihak Kedua yakni PT. Cipta Persada Propertindo ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diperhatikan dengan seksama posita gugatan Terbanding semula Penggugat ternyata dari bukti P.3 telah terjadi Perbuatan Jual Beli sebagaimana Akta Nomor : 332/2012 antara H.


Khalim Brahim dan Hj. Kasinah selaku pihak pertama dengan Tuan H. Masugiono Bin Rustam yang mewakili PT. CPP Development ; --------------------Menimbang, bahwa bukti P.2 Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan H. Jaenudin Umar, SE, SH, MKn. Notariat / PPAT di Kabupaten Cirebon, yaitu antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat (PT. Cipta Persada Propertindo) ; -------Menimbang, bahwa bukti P.3 Perjanjian Jual Beli Nomor : 332/2012 tanggal 27 April 2012 antara Terbanding semula Penggugat dengan PT. CPP Development dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H.Jaenudin Umar, SE, SH, MKn. di Kabupaten Cirebon ; -----------------------------Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Najelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan tingkat pertama telah dan tidak cermat untuk menilai Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), oleh karena dalan perkara ini terdapat 2 (dua) subjek hukum yang berbeda yakni PT. Cipta Persada Propertindo dan PT. CPP Development yang mebukatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Jual Beli dengan pihak Terbanding semula Penggugat, sehingga terjadi pencampur adukan

dalil posita dan petitum dalan satu gugatan (yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 : “Bahwa gugatan yang dalam posita didasarkan pada perjanjian namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikategorikan sebagai Obscuurlibel, sehingga tidak dapat diterima” ; --------------Menimbang,

bahwa

ternyata

Pengadilan

Negeri

Sumber

telah

meletakkan Sita Jaminan Persamaan terhadap objek perkara sebagaimana Penetapan Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr, tanggal 14 Juni 2016 terhadap barang tetap berupa tanah yang terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dengen Sertifikat Hak Milik Nomor 281 atas nama Haji Khalim Brahim dan Hj. Kasinah / Hak Guna Bangunan Nomor 22 Desa Karangasem seluas 25.230 m2 ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tentang Penyitaan / Sita Jaminan Persamaan tersebut setelah diteliti dan diperhatikan dengan seksama bukti P.4. ternyata objek tanah yang disita adalah merupakan milik pihak ketiga yakni PT. CK. Graha Utama Propertindo, sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat Nomor 270/Ket/32.09300.7/V/2016, tanggal 18 Mei 2016, bahwa tanah objek perkara telah beralih kepemilikannya kepada PT. CK. Graha Utama Propertindo berkedudukan di Bogor seluas + 25.230 m2 ; ---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa tentang Sita Jaminan Persamaan harus pula dinyatakan diangkat dan tidak berharga ; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr. tanggal 27 September 2016, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dibatalkan dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekwensinya

pihak

Penggugat

semula

Terbanding

dihukum

untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----------------------------Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lain yang yang bersangkutan ; ------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI 

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; --------



Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 September 2016, dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; -----------------------------------------------------------2. Menyatakan Sita Jaminan Persamaan sebagaimana Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sbr, tanggal 14 Juni 2016 diangkat dan tidak berharga ; 3. menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat

banding

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh kami Karel Tuppu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amril S.H., M.H.


dan A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 17 April 2017 diucapkan dalam persidangan yang

terbuka

untuk

umum

oleh Hakim Ketua tersebut dan

dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

A M R I L, S.H., M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Ttd A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.

Perincian biaya banding : 1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Pemberkasan ………………………………………….. Rp. 139.000,………………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG

Recommend Documents