PT.BDG

PUTUSAN Nomor . 227/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di Bandung yang memeriksa dan

mengadili

perkara-perkara

perdata

dalam

tingkat

banding,

telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SATRIYAH, bertempat tinggal di Dusun Remang RT.001 RW.02, Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN ; MELAWAN: 1. W. WARGONO S., bertempat tinggal di Blok Jamban Utara RT. 007 RW.003, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

I

semula

TERLAWAN I ; 2. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CQ. BANK MANDIRI CABANG INDRAMAYU, beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 08, Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Denny, 2. Junaedi Sutarmad, 3. Taufik, 4. Mi’rajurrohman, 5. Ahmad Gunawan, 6. Eka Setiawan, S.H., 7. Saprudin, S.H., 8. Amin Kusnandar, S.H., dan 9. Felix Yeheskiel, S.H., masing-masing Karyawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: DSB.R06/LGL.021/2016 tanggal 8 September 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERLAWAN II ; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48, Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Siswanto, S.E., 2. R.R Fitririjanti Desiana, S.H., 3. Supatmiati, 4. M. Fajarudin, 5. Dwi Dedi Kristianto, S.H., dan 6. Airijah, masing-masing Karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: SKU-675/MK.6/2016 tanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERLAWAN III ;

Halaman.1 dari 34 halaman put. No. 227/Pdt/2017/PT.BDG

PENGADILAN TINGGI tersebut . Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2016, yang terdaftar di Pengadilan

Negeri

Indramayu

dengan

register

perkara

No.

32/Pdt.Plw/2016/PN.Idm yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pelawan sebagai Termohon Eksekusi telah dipanggi l untuk di tegur oleh Pengadilan Indramayu

NegerI Indramayu melalui Juru sita Pengadilan Negeri

berdasar kan Relaas Panggilan Anmaning , Nomor :

03/Pen.Pdt.Eks/2016/PN. Idm, tertanggal 28 Juli 2016 dalam Acara Teguran (Anman ing ) yang akan dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2016; 2. Bahwa, Pelawan sebagai Termohon Eksekusi telah menghadiri acara Teguran tersebut

dan menyampaikan akan melakukan upaya hukum

berupa mengajukan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan tersebut ; 3. Bahwa Pelawan adalah pemilik sebidang tanah seluas seluas 4.274 m2 , berdasarkan SHM No. 925 tercatat atas nama Satriyah terletak di Blok Nambo,

Desa

Karanganyar,

Kecamatan

Kandanghaur,

Kabupaten

Indramayu, Jawa Barat. 4. Bahwa pada tanggal 07 November 2011, Terlawan II menyampaikan surat kepada Pelawan sesuai surat bernomor BB.Desk/IDY/SPPK/50/2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) , dan memberikan pinjaman kredit sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) termasuk take over BPD Bank Jabar Banten sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) 5. Bahwa dua hari kemudian yakni pada tanggal 09 November 2011 dilaksanakan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara Pelawan

dengan

Terlawan II, sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja No. : CRO.IDY/0013/KMK/2011. Pelawan menjaminkan tanah berikut bangunan miliknya , kemudian Terlawan II melakukan pemasangan hak tanggungan tanah dan bangunan milik Pelawan seluas 4.272 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 925 tercatat atas nama Satriyah terletak di Blok Nambo, Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.


6. Bahwa selama 18 bulan bulan berjalan Pelawan dengan lancar membayar cicilan dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Sampai akhirnya Pelawan mengalamai kesulitan usaha sehingga untuk mencicil mengalami hambatan, atas dasar kesulitan membayar cicilan tersebut maka Pelawan memohon kepada Terlawan II untuk mengurangi kewajiban cicilan atau merestrukturisasi atau menghilangkan pembayaran bunga ,

denda dan

tunggakan, akan tetapi permohonan Pelawan tersebut tidak dikabulkan oleh Terlawan II. 7. Bahwa Pelawan pernah pula meminta bantuan kepada Terlawan I terkait permasalahan kedit macet yang dialaminya agar disampaikan pula kepada Terlawan II untuk dicari solusi yang terbaik. Adapun alasan Pelawan meminta bantuan kepada Terlawan I karena Terlawan I lah yang pernah menawarkan pinjaman kredit tersebut ke Pelawan. Selanjutnya Terlawan I menjadi mediator pinjaman antara Pelawan dengan Terlawan II. Dan sebagai imbalan mediator, Pelawan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 kepada Terlawan I , yang dipotong dari hasil pinjaman kredit tersebut. 8. Bahwa Pelawan tidak pernah mendapat surat pemberitahuan resmi dari Terlawan II (dhi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Indramayu) mengenai tagihan dan akibat dari kredit macet, akan tetapi hanya mendapat informasi lisan dari Terlawan I yang memberitahukan akibat dan tindakan prosedur yang berlaku bagi debitur yang macet yakni : a. melakukan pemanggilan/pemberitaan melalui media massa local/nasional ; b. melakukan somasi melalui pengadilan negeri c. melakukan sita jaminan/lelang melalui kantor lelang KP2LN atau Pengadilan Negeri . 9. Bahwa ternyata Terlawan II tidak melakukan tindakan sebagaimana yang disampaikan oleh Terlawan I, yakni , seperti melakukan pemanggilan , melakukan somasi melalui Pengadilan Negeri dan tidak melakukan sita jaminan terhadap objek jaminan. 10. Bahwa tiba-tiba Pelawan menerima surat pemberitahuan hasil lelang dari Terlawan II dengan Surat No. RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016, tertanggal 31 Maret 2016, perihal : Pemberitahuan Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Debitur

atas

nama

Satriyah,

yang

inti

suratnya


memberitahukan bahwa agunan kredit Penggugat telah laku terjual secara lelang yaitu sebidang tanah berikut bangunan sesuai SHM No. 925 terletak di Blok Nempo, Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabuoaten Indramyu, Jawa Barat yang dilaksanakan lelang pada tanggal 22 Maret 2016 di KPKNL Cirebon (Tergugat III) Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No. 48 Cirebon dengan laku lelang seharga Rp. 265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana pemenang lelang adalah Sdr. W. Wargono S /Terlawan I (notabene mediator pinjaman kredit dan tetangga Pelawan) 11. Bahwa karena secara tiba-tiba Pelawan menerima Surat Pemberitahun hasil lelang dengan

Surat No. RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016, tertanggal 31

Maret 2016, perihal : Pemberitahuan Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Debitur

atas

nama

Satriyah,

yang

inti

suratnya

memberitahukan bahwa agunan kredit Penggugat telah laku terjual secara lelang , Maka Pelawan pernah menanyakan atau mengklarifikasi kepada Terlawan I tentang proses lelang tentang prosedur penetapan hasil lelang dimana pemenang lelang adalah Sdr. W. Wargono S /Terlawan I (notabene mediator pinjaman kredit dan tetangga Pelawan). 12. Bahwa Pelawan mencium adanya aroma yang kurang sedap, yang menurut Pelawan prosedur lelang sangat sederhana, dan diduga kuat penuh rekayasa sebagai berikut : - Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak secara transparan memberikan informasi tentang berita acara peserta lelang yang mengikut lelang tersebut; - Berita acara penyerahan dan jaminan penawaran dari peserta lelang sampai saat ini belum mampu dikeluarkan; - Bahwa

harga limi t

yang dit entukan adalah harga limit yang telah

menyalahi undang- undang yang ber laku untuk itu atau setidak - tidaknya harga l imi t tersebut tidak sesuai dengan harga pasar atas objek jaminan; - Bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dengan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan. 13. Bahwa harga pasaran untuk objek jaminan adalah diperkirakan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar), sehingga untuk nilai objek jaminan tersebut, yang sangat jauh dari harga limit yang ditentukan oleh Kantor KPNKL Ci


rebon, yang hanya sebesar Rp. 265.500.000 (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) 14. Bahwa Tergugat III dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa kehati hatian dan penelitian yang matang telah melelang agunan atau jaminan milik Penggugat tanpa menerapkan nilai limit yang tidak bisa dikontrol oleh pejabat lelang yang jelas-jelas melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2014. Oleh karenanya, menyatakan tindakan Terlawan III menjual obyek sengketa kepada Terlawan I atas permintaan Terlawan II senilai Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan nilai batas limit jual obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Pelawan sebagai Pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut; 15. Bahwa dasar permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I telah melampirkan bukti adanya kutipan risalah lelang, pada dasarnya bukanlah landasan yuridis untuk dapat dilaksanakannya permohonan eksekusi, sebab risalah lelang bukanlah kualifikasi jenis putusan hukum dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenayna, menyatakan bahwa Risalah lelang sebagai dasar permohonan sita eksekusi/pengosongan adalah tidak sah dan tidak berharga. 16. Bahwa, berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas telah nyata - nyata bahwa Terlawan I , Ter lawan II dan Ter lawan IIII te lah melakukan perbuatan yang melanggar undang- undang atau ketentuan yang ber laku atau telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onr echt Mat ige daad) , oleh karena Terlawan I , Terlawan II dan Terlawan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) , maka Risalah Lelang

yang

dikeluarkan oleh Ter lawan II , dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. 17. Bahwa, dengan dinyata kannya r isalah lelang tersebut tidak sah dan tidak berharga maka wajar Pihak Terlawan I , Terlawan II dan Terlawan III , untuk dihukum mengembalikan dan memulihkan hak- hak dari Pelawan; 18. Bahwa, dengan dikabulkannya gugatan Perlawan ini , maka patut jika para Terlawan dihukum untuk membayar biayaperkara yang t imbul dalam perkara ini . Berdasarkan alasan-alasan yang mendasari diajukannya upaya hukum Perlawanan eksekusi ini, dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Bapak


Ketua Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Dalam Provisi : Dalam keadaan memaksa, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Indramayu menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Surat Penetapan No 03/Pen.Pdt.Eks/2016/PN. Idm , tertanggal 28 Juli 2016,

tersebut hingga

adanya kepastian hukum yang tetap (inkrah) Primair : 1. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan tersebut; 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar; 3. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) 4. Menyatakan bahwa Risalah Lelang No RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016 , tertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ci rebon, tidak sah dan tidak berharga; 5. Menyatakan tindakan Terlawan III menjual obyek sengketa kepada Terlawan I atas permintaan Terlawan II senilai Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan nilai jual obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Pelawan sebagai Pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut; 6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk mengembalikan dan memulihkan hak-hak dari Pelawan 7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Subsider : Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et bono) Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I mengajukan Surat Jawaban dalam sidang tanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa Terlawan (Tergugat I) adalah Pemohon Eksekusi atas Putusan Lelang Nomor 270/2016 Berdasarkan Risalah Lelang Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Cirebon


2. Dengan demikian Terlawan (Tergugat I) adalah pemenang lelang dari Kantor KPKNL Cirebon pada tanggal 29 Maret 2016 3. Selanjutnya atas dasar tersebut Terlawan (Tergugat I) telah mendaftarkan dan memohon Peralihak Hak atas tanah dan Bangunan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu dari Pemilik Sebelumnya yakni PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Hak Tanggungan yang

telah

di

Roya

Berdasarkan

Surat

Roya

Nomor

CDO.BDG/IPN.020/2016 TAnggal 21 /03/2016 dan dengan Nomor Sertipikat Hak Tanggungan Nomor HT 02881/2011 Atas rentetan kronologi tersebut pada poin nomor 3 maka Sertipikat Hak Milik Nomor 925 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu Kecamatan Kandang Haur Desa/Kelurahan Karang Anyar telah berganti nama menjadi milik W. Wargono S selaku Terlawan (Tergugat I) dalam perkara a quo. 4. Kecurigaan yang disampaikan oleh Pelawan (Penggugat) kepada Terlawan I (Tergugat I), Terlawan

II (Tergugat II) dan Terlawan III (Tergugat III)

sangat tidak berdasar mengingat Terlawan II dan Terlawan III Sebagai Lembaga yang pasti menjalankan putusan – putusan nya secara Profesional dan sesuai PEraturan Perundang – undangan yang ada. 5. Bahwa Terlawan (Tergugat I ) tidak akan menjawab atau memberikan sanggahan – sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat II dan atau Tergugat III, mengingat hal tersebut adalah kewenangan dari Tergugat II dan Tergugat III. 6. Pelawan atau Penggugat barangkali telah lupa dengan ketentuan Undang – undang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.


Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. B. Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

bahwa

Risalah

lelang

Nomor

RTR.RCB.BCR.BDG/

1135/2016 Tertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon adalah sah sesuai dengan aturan yang ada. 3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et Aequo et Bono) Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II mengajukan Surat Jawaban dalam sidang tanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Eksepsi Gutatan Perlawanan Pelawan Kabur (obscuur Libel) a. Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara a qou telah mengandung asas kekeliruan yang nyata yakni dalam dalil-dalil Pelawan yang disebutkan dalam posita dan petitumnya telah keliru menyebutkan objek perkara Risalah Lelang sebagai berikut : -

Dalam Posita Pelawan butir 16 menyebutkan bahwa Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan II; dan

-

Dalam Petitum Pelawan butir 4 menyebutkan bahwa Risalah Lelang No. RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon tidak sah dan tidak berharga.


b. Bahwa dalil-dalil dalam posita dan petitum Pelawan sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas adalah keliru dan menyesatkan dengan alasan sebagai berikut : 1) Bahwa Terlawan II tidak pernah mengeluarkan Dokumen Risalah Lelang sebagaimana didalilkan oleh Pelawan, 2) Bahwa dokumen nomor RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016 tertanggal 31 Maret 2016 adalah surat yang dikeluarkan oleh Terlawan II perihal Pemberitahuan Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan debitur a.n. Satriyah bukan Risalah Lelang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon sebagaimana dimaksud dalam petitum Pelawan butir 4. 3) Bahwa Risalah Lelang atas pelaksanaan lelang agunan kredit SHM No. 925/Desa Karanganyar dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tanggal 22 Maret 2016 adalah berdasarkan Risalah Lelang No. 270/2016 tanggal 22 Maret 2016. c. Bahwa dikarenakan Pelawan dalam Perlawanannya tidak menjelaskan objek perkara secara jelas dan tegas bahkan Pelawan telah nyata-nyata mendalilkan perlawanannya yang keliru mengenai objek perkara tersebut, maka Perlawanan Pelawan tersebut merupakan perlawanan yang tidak jelas dan kabur (Obcscuur Libel), karenanya Perlawanan Pelawan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi sepanjang terkait dengan Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pelawan dalam gugatan perlawanannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan II. 3. Bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya telah mengakui secara

tegas

bahwa

Pelawan

selaku

debitur

telah

memperoleh

pinjaman/kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./ Terlawan II sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.IDY/0013/KMK/2011 tanggal 9 November 2011, berikut addendum I tanggal 10 Desember 2012 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”), dengan jumlah kredit


sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Oleh karenanya Perjanjian Kredit tersebut sah secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang serta mengikat Pelawan (sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata). Oleh karena itu, Pelawan harus tunduk dan taat pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut. 4. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut Pelawan telah menyerahkan harta benda miliknya kepada Terlawan II guna dijadikan agunan Kredit antara lain berupa Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 925/Desa Karanganyar atas nama Satria, seluas 4.274 m2, yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. 5. Bahwa terhadap sertifikat tanah yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 2880/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 226/2011 yang ditandatangani oleh Satria selaku pemilik tanah tersebut. 6. Bahwa sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan Jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit, Terlawan II berhak dan berwenang menjual secara lelang agunan/objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal terjadinya keadaan lalai oleh Debitur (vide Pasal 2 Dash 4 dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan jo Perjanjian Kredit). Dimana hasil penjualan Lelang agunan kredit tersebut akan dipergunakan sebagai sumber pembayaran hutang Pelawan kepada Terlawan II. 7. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat 2 Syarat syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK) yang telah disetujui dan ditandatangani Pelawan, disebutkan bahwa ”apabila

Debitur/Pelawan

tidak

melaksanakan

kewajibannya

sesuai

Perjanjian Kredit maka Kreditur/Terlawan II berhak mengeksekusi dokumen agunan serta mengambil alih setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank”. 8. Bahwa lebih lanjut Pasal 16 ayat 2 SUPK menyebutkan bahwa : ”tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur/Pelawan, Bank/Terlawan II berhak dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Bank/Terlawan II untuk menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank berdasarkan


Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk Bank/Terlawan II sendiri”. 9. Bahwa fakta membuktikan Pelawan belum memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Terlawan II sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disetujui dan disepakati dalam Perjanjian Kredit, oleh karenanya untuk memberitahukan dan mengingatkan adanya tunggakan hutang yang wajib diselesaikan oleh Pelawan tersebut, maka Terlawan II telah menyampaikan teguran melalui surat penagihan dan/atau peringatan dan/atau panggilan kepada Pelawan sesuai surat-surat sebagai berikut : 1). Surat No. RRC.BDG/552/2013 tanggal 13 Juni 2016 (Surat Peringatan Ke- I). 2). Surat No. RRC.BDG/593/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Surat Peringatan Ke- II). 3). Surat No. RRC.BDG/636/2013 tanggal 04 Juli 2013 (Surat Peringatan Ke- III). 10. Bahwa meskipun Pelawan telah dipanggil dan/atau diperingatkan untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Terlawan II sampai dengan diterbitkannya Surat Peringatan Ketiga, namun Pelawan tetap tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan kewajiban untuk membayar hutangnya tersebut, oleh karena itu Pelawan telah dinyatakan lalai (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kreditnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. 11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ditentukan bahwa dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pelawan, maka Terlawan II berhak untuk menyatakan seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo seketika dan hutang harus dibayar lunas serta Terlawan II berhak untuk mengeksekusi agunan kredit. Oleh karena itu, guna merealisasikan ketentuan tersebut Terlawan II telah menyampaikan kepada Pelawan surat pernyataan Default dan jatuh waktu seketika sesuai Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) No. RRC.BDG/748/2013 tanggal 30 Juli 2013.


12. Bahwa selain hal tersebut, Terlawan II juga telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Pelawan untuk secara sukarela melunasi hutangnya kepada Terlawan II namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan Pelawan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya sehingga posisi kewajiban Pelawan kepada Terlawan II sampai dengan tanggal 6 November 2016 mencapai sebesar Rp. 2.162.043.756,98 dengan perincian sebagai berikut : a. Pokok

: Rp.805.290.000,00

b. Bunga

: Rp.604.980.052,78

c. Denda

: Rp.741.819.942,19

d. Denda Berjalan

: Rp

Total Kewajiban

9.953.762,01 +

Rp.2.162.043.756,98

Bahwa jumlah hutang Pelawan tersebut masih akan terus bertambah bilamana Pelawan tidak melunasinya sesuai jangka waktu yang ditentukan. 13. Bahwa fakta membuktikan bahwa Pelawan telah menunggak pembayaran kepada Terlawan II sesuai dengan yang telah disetujui dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit, dimana terbukti Pelawan tidak melakukan pembayaran atau pelunasan hutang kepada Terlawan II sebagaimana hal ini juga diakui oleh Pelawan dalam posita halaman 2 butir 6. Karenanya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pelawan dalam Perjanjian Kredit dan juga Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka Terlawan II berhak untuk mengeksekusi agunan kredit dan melakukan tindakan hukum lain dalam rangka pelunasan hutang Pelawan kepada Terlawan II. 14. Bahwa dikarenakan Pelawan tetap beritikad tidak baik untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Terlawan II meskipun telah dilakukan teguran dan/atau penagihan oleh Terlawan II, maka Terlawan II telah memberitahukan kepada Pelawan mengenai adanya rencana Terlawan II untuk melakukan penjualan agunan dengan cara eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/ Terlawan III. 15. Bahwa fakta membuktikan bahwa Terlawan II melakukan eksekusi penjualan agunan melalui pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan III telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti antara lain sebagai berikut :


a. Pelelangan tanggal 19 Desember 2013 (BELUM LAKU LELANG): 1) Surat kepada Pelawan, No. RRC.BDG/1432/2013 tanggal 26 November 2013 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan; 2) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar ”Kabar Cirebon” tanggal 5 Desember 2013. 3) Surat

kepada

Pelawan,

No.

RRC.BDG/1587/2013

tanggal

5

Desember 2013 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan. b. Pelelangan tanggal 27 November 2014 (BELUM LAKU LELANG): 1) Surat kepada Pelawan, No. RTR.FCM/BCR.RRC.BDG/1917/2014 tanggal 4 November 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan; 2) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar ”Radar Cirebon” tanggal 13 November 2014. 3) Surat kepada Pelawan, No. RTR.FCM/BCR.RRC..2049/2014 tanggal 17 November 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan. c. Pelelangan tanggal 25 September 2015 (BELUM LAKU LELANG): 1) Surat kepada Pelawan, No. RTR.RCR.BCR.BDG/1838/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan; 2) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar ”Radar Cirebon” tanggal 11 September 2015. 3) Surat kepada Pelawan, No. RTR.RCR.BCR.BDG/2042/2015 tanggal 14 September 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan. d. Pelelangan tanggal 20 November 2015 (BELUM LAKU LELANG): 1) Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar ”Radar Cirebon” tanggal 13 November 2015. 2) Surat kepada Pelawan, No. RTR.RCR.BCR.BDG/2937/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Ulang Agunan. e. Pelelangan tanggal 22 Maret 2016 (LAKU LELANG): 1) Surat kepada Pelawan, No. RTR.RCR.BCR.BDG/0553/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan; 2) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar ”Radar Cirebon” tanggal 08 Maret 2016. 3) Surat kepada Pelawan, No. RTR.RCR.BCR.BDG/0717/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan.


16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana butir 9, 10 dan 15 tersebut di atas, Terlawan II menolak dengan tegas posita Pelawan halaman 2 butir 8 s/d 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Pelawan tidak pernah mendapat surat pemberitahuan resmi, pemanggilan, pemberitahuan secara resmi, pemberitaan melalui media masa dan tiba tiba Pelawan menerima surat pemberitahuan hasil lelang dari Terlawan II dengan surat No. RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016 tanggal 31 Maret 2016, karena dalil Pelawan tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, dibuat-buat, tanpa dasar hukum yang jelas, dan dilandasi oleh itikad tidak baik guna menghindar dari kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Terlawan II. 17. Bahwa fakta membuktikan, atas adanya penetapan lelang dari KPKNL tersebut, Terlawan II telah memberitahukan akan dilaksanakan setiap lelang tersebut kepada Pelawan, termasuk pelaksanaan lelang tanggal 22 Maret 2016, dan meminta agar Pelawan mengosongkan tanah/ rumah tersebut karena

akan

dilakukan

lelang

sesuai

surat

nomor

RTR.RCR.BCR.BDG/0553/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan nomor RTR.RCR.BCR.BDG/0717/2016

tanggal

8

Maret

2016

perihal

Pemberitahuan Lelang Agunan, serta Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar ”Radar Cirebon” tanggal 8 Maret 2016. Oleh karenanya dalil-dalil Pelawan yang menyebutkan bahwa Pelawan tidak pernah

diberitahu

akan

dilaksanakan

lelang

harus

ditolak

dan

dikesampingkan karena tidak berdasar hukum. 18. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas posita Pelawan butir 12 s/d 16 yang pada intinya menyatakan bahwa pelelangan tidak sesuai dengan aturan hukum/ prosedur, dan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. Bahwa fakta membuktikan Pelawan telah cedera janji dan belum memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Terlawan II sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disetujui dan disepakati dalam Perjanjian Kredit, dan Terlawan II telah memberitahukan dan mengingatkan adanya tunggakan hutang yang wajib diselesaikan oleh Pelawan tersebut vide surat penagihan dan/atau peringatan kepada Pelawan sebagaimana butir 6 di atas.


b. Bahwa sesuai Undang Undang Hak Tanggungan Jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit, Terlawan II berhak dan berwenang menjual secara lelang agunan/objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal Debitur/Pelawan lalai/wanprestasi (sesuai Pasal 2 dash 4 dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan jo Perjanjian Kredit). Dimana hasil penjualan Lelang agunan kredit tersebut akan dipergunakan sebagai sumber pembayaran hutang Pelawan kepada Terlawan II. c. Bahwa proses lelang eksekusi agunan yang dilakukan oleh KPKNL Cirebon atas permintaan Terlawan II adalah sah karena telah sesuai dengan prosedur lelang dan juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT). d. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) UUHT, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu dimana dalam perkara a quo Pelawan adalah sebagai debitur dari Terlawan II yang telah menyerahkan agunan untuk menjamin pelunasan hutang Pelawan kepada Terlawan II. e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 UUHT dan penjelasannya, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, dimana Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai

kekuatan

eksekutorial

yang

sama

dengan

putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karenanya apabila debitur cidera janji, maka atas tanah yang dijadikan sebagai agunan kredit akan dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. f. Bahwa Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan pada butir 3. di atas,dan berdasarkan UUHT mempunyai hak untuk melakukan pelelangan atas agunan yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji terhadap Perjanjian Kredit yang telah disetujui dan disepakatinya, dan hasil pelelangan tersebut akan digunakan sebagai


sumber pembayaran hutang Pelawan kepada Terlawan II yang sampai saat ini belum dilunasinya. g. Bahwa sesuai Pasal 6 UUHT, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, karenanya Terlawan II sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I atas agunan berhak untuk melelang objek agunan atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil pelunasan hutang Pelawan kepada Terlawan II, apalagi Pelawan telah mengakui tidak bisa mengembalikan pinjaman/ fasilitas kredit yang telah dinikmatinya dari Terlawan II. Pelaksanaan Pelelangan mana tidak memerlukan ijin Pelawan karena dilaksanakan dalam

koridor

atau

dalam

konteks

eksekusi

Hak

Tanggungan

berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996 Jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan. h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merupakan bukti nyata bahwa tindakan Pelawan yang berusaha mempertahankan objek agunan kredit dari lelang eksekusi adalah membuktikan adanya itikad tidak baik Pelawan guna menghindar dari kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Terlawan II. 19. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil dalil Pelawan butir 12 s/d 14 yang menyatakan bahwa harga limit lelang di bawah harga pasar, dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa pelaksanaan pelelangan atas objek hak tanggungan/barang agunan kredit, Terlawan II telah melakukan 4 (empat) kali pelelangan terhitung sejak tahun 2013 akan tetapi belum laku lelang/ belum ada peminat, dan agunan kredit SHM No. 925/Desa Karanganyar baru terjual/ laku lelang pada pelaksanaan lelang ke 5 (lima) pada tanggal 22 Maret 2016. b. Bahwa harga lelang agunan kredit perkara a quo telah ditentukan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang

Petunjuk

106/PMK.06/2013

Pelaksanaan tentang

Lelang

Perubahan

Jo.

Permenkeu

No.

atas

Permenkeu

No.

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“Permenkeu Pelaksanaan Lelang”).


c. Fakta membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang tanggal 22 Maret 2016, pihak penjual/pemilik barang/Terlawan II terlebih dahulu telah menetapkan nilai limit yang akan digunakan sebagai acuan minimal dalam pelelangan didasarkan pada hasil laporan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disingkat KJPP) yang ditunjuk Terlawan II yaitu KJPP Agus Firdaus & Rekan vide Laporan hasil Penilaian No. 162/KJPP AF/PEN-BM/X/2015 tanggal 19 Oktober

2015, hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana

diatur pada Pasal 1 angka 26 Jo. Pasal 35 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Permenkeu Pelaksanaan Lelang yaitu : Pasal 1 angka 26 : “Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik barang.” Pasal 35 ayat (2) : “Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung Jawab Penjual/Pemilik barang.” Pasal 36 ayat (1) dan (2) : “(1) Penjual/Pemilik barang dalam menetapkan Nilai limit, berdasarkan : a. Penilaian oleh Penilai atau b. Penaksiran oleh Penaksir/ Tim Penaksir. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.” d. Bahwa penetapan lelang ke 5 (lima) tanggal 22 Maret 2016 Terlawan II menggunakan nilai likuidasi sesuai laporan hasil penilaian KJPP Agus Firdaus & Rekan sebagai acuan dalam menentukan nilai limit yaitu untuk sebidang tanah SHM No. 925 luas 4.274 m2 sebesar Rp 265.000.000,(dua ratus

enam puluh lima juta rupiah), dan nilai limit lelang tersebut

telah diberitahukan juga kepada Penggugat vide surat Pemberitahuan Lelang No. RTR.RCR.BCR.BDG/0520/2016 tanggal 22 Februari perihal Eksekusi Agunan Kredit Saudara. Sedangkan hasil lelang atas 1(satu) bidang tanah dan bangunan tersebut laku terjual sebesar Rp 265.500.000,- sehingga melampaui harga limit. e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa pelaksanaan lelang dan harga lelang yang telah ditentukan telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku, oleh karena itu posita dan


petitum Pelawan dalam perkara a quo harus ditolak karena tidak berdasar hukum. 20. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa semua perbuatan Terlawan II telah sesuai prosedur hukum yang berlaku karenanya terbukti Terlawan II merupakan kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Pelawan dan juga Terlawan II telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Pelawan untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya kepada Terlawan II, dan menurut hukum Terlawan II yang beritikad baik hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdata). Oleh karena itu, seluruh tuntutan Pelawan harus ditolak. 21. Bahwa Terlawan II menolak posita maupun petitum Pelawan selain dan selebihnya karena dalil-dalil Pelawan tersebut tidak berdasarkan hukum. DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan Provisi Pelawan DALAM EKSEPSI : -

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II;

-

Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Pelawan seluruhnya;

-

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Atau, Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu mempunyai pendapat lain, Terlawan II mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan III mengajukan Surat Jawaban dalam sidang tanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Bahwa Terlawan III

menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap

hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. 1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)


a. Objek tidak jelas i

Gugatan Pelawan yang diajukan oleh pelawan tidak dengan tegas menyebutkan identitas obyek dari gugatan ini, Pelawan sama sekali tidak menyebutkan identitas, lokasi dan batas batas dan luas obyek sengketa.

ii

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No 1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 disebutkan bahwa “ apabila di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima

b. Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan pasal 8 ayat (3) dan pasal 112 rv i

Pelawan hanya menyebutkan bahwa Perihal Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan Pelawan, senyatanya tidak satupun menjelaskan dalil Pelawan yang memuat penjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijke grond), yang mendasari kualitas dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan hukum sama sekali tidak dijelaskan peraturan / hukum mana / apa yang dilanggar oleh para Terlawan kususnya Terlawan III.

ii

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 Rv, telah ditetapkan bahwa upaya dan pokok gugatan Pelawan harus disertai alasan dan kesimpulan yang jelas.

iii M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,

Persidangan,

Penyitaan,

Pembuktian,

dan

Putusan

Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 58, menjelaskan bahwa “....Posita yang dianggap terhindari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud”. iv Memperhatikan

posita

-

posita

gugatan

Pelawan

terbukti Pelawan hanya mendalilkan sangkalan - sangkalannya atas proses Eksekusi Hak Tanggungan, namun tidak disertai alasan alasan atau kesimpulan yang jelas dan tertentu, sebagaimana yang


dijelaskan dan dipersyaratkan dalam doktrin dan dasar hukum tersebut. c Bahwa dari seluruh materi gugatan tidak satu pun alasan yang membuktikan

adanya

kualitas

Terlawan

III,

sehingga

Pelawan

menariknya dan mendudukannya sebagai pihak dalam perkara aquo 2. Eksepsi Plurium litis consortium a. Gugatan Pelawan a quo masih kurang pihak karena tidak di tariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. Padahal peran Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu adalah pihak berperan sangat penting sehubungan pokok perkara. Karena :  gugatan Pelawan berkaitan dengan kepemilikan / status tanah maka Kantor Pertanahan yang mengeluarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu.  Kantor

Pertanahan

pulalah

yang

mencatat

pembebanan

tanggungan pada Serifikat Objek gugatan Pelawan dasar

pelaksanaan

lelang

yang

dimintakan

hak

yang menjadi pembatalannya

sebagaimana petitum yang dimohonkan Pelawan dalam gugatannya. b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, meskipun Pelawan diberikan kewenangan menentukan siapa saja yang ditarik dalam gugatan Pelawan menjadi tidak sempurna. c. Yurisprudensi MA RI No. 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1979 jo No. 1424K/ Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo. 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan, “bahwa tidak dapat diterimanya gugatan Pelawan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat” Berdasarkan uraian uraian tersebut, sangat cukup berdasar apabila Majelis

Hakim

menolak

gugatan

Pelawan

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) DALAM POKOK PERKARA : Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.


Bahwa KPKNL Cirebon adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan permohonan lelang. Dalam hal ini merupakan fungsi pelayanan Negara terhadap public. (Publik sevice) . Pengakuan Pelawan a quo adalah bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata jo Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum karena telah mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Bahwa pengakuan Pelawan ini adalah pengakuan yang bersifat murni dan bulat sehingga berkekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig bindende es beslissende, bewijskraft) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali karena tidak ada lagi yang dipersengketakan antara Pelawan dengan Terlawan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pengakuan ini dijelaskan dalam surat gugatan yaitu : a Pengakuan Pelawan menerima fasilitas kredit dari Tergugat I (posita angka 5 hal. 2) b Pengakuan Pelawan tentang kewajiban pembebanan bunga dan jangka waktu penyelesaian kredit. (posita angka 6 hal.2) c Pengakuan Pelawan bahwa atas fasilitas kredit ini dijaminkan : a SHM No 925 / di blok Nambo Desa. Karanganyar Kec. Kandanghaur

Kab. Indramayu dengan luas

+ 4.272 m2

tercatat atas nama Satriyah (Pelawan) (posita angka 5 hal. 2) d Pengakuan bahwa Pelawan tidak mampu memenuhi kewajiban selaku

debitur

untuk

mengansur

pinjaman

yang

telah

disepakatinya bersama sama kepada Terlawan II (posita angka 6) “…Sampai akhirnya pelawan mengalami kesulitan usaha sehingga untuk mencicil mengalami hambatan, atas dasar kesulitan membayar cicilan tersebut …”) e Pengakuan bahwa Pelawan tidak diberitahu pelaksanaan lelang atas jaminan kredit diatas yaitu debitur in casu Pelawan adalah tidak benar dan sangat mengada ada dan tidak benar adanya (posita angka 9)


Dengan dasar bahwa Pelawan telah melakukan wan prestasi maka dalam rangka recovery pinjaman / kredit , PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Indramayu melakukan tahapan pelaksanaan lelang atas apa yang menjadi jaminan Perjanjian Kredit. Pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbunyi:“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: a. Menjual atau menyuruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhya atau sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut di atas; dan f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. 9. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PT Bank Mandiri Cab Indramayu

in casu Terlawan II sebagai pemegang Hak Tanggungan

sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri

melalui

pelelangan

umum

serta

mengambil

pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dengan demikian, PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cab Indramayu

in casu

Terlawan II selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan


melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo Terlwan III

sebagai pejabat lelang

bertindak sebagai perantara lelang atas adanya permintaan dari Terlawan II 10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. 11. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cab Indramayu merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungan sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER- 03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Lelang,

Dokumen

persyaratan

lelang

eksekusi

hak

tanggungan antara lain terdiri dari: a) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit; b) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan; c) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; e) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur; f) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut, PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cab Indramayu (Terlawan II) telah melengkapi dokumen syarat-syaratnya.


13. Bahwa Pelaksanaan lelang ini adalah satu cara recovery pengembalian atas kredit macet. Nilai limit merupakan nilai likuidasi yang tentu saja berbeda dengan nilai pasaran yang ada karena mengandung resiko resiko seperti halnya resiko pengosongan, penguasaan, perawatan, gugatan ataupun Pelawan seperti halnya yang sedang dihadapi saat ini. Nilai pasar terjadi saat penjual dan pembeli dalam kondisi bebas bertransaksi tanpa ada resiko yang minim sekalipun. Harga Pasar tidak mengandung resiko. 14. Bahwa dalil/alasan Pelawan tersebut adalah dalil/alasan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Bahwa perlu dijelaskan bahwa pula harga limit lelang merupakan kewenangan sepenuhnya dari Pemohon Lelang selaku Penjual sebagaimana yang diatur dalam :  Pasal 43 angka (2) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa “Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab penjual”.  Pasal 44 angka (4) “Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II” 15. Bahwa keberatan Pelawan atas nilai limit yang didalilkan bahwa nilai limit ini tidak sesuai dengan harga pasaran adalah suatu dalil yang mengada ada dan perlu pembuktian lebih nyata. Sedangkan proses lelang ini telah membuktikan bahwa harga jual lelang atas barang jaminan tersebut merupakan harga yang dicapai sesuai mekanisme pasar sesuai dengan kondisi objek lelang yang dijual. Pelaksanaan lelang adalah penjualan di depan umum (telah diumumkan melaui selebaran dan surat kabar (azas publisitas) yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dengan penawaran naik naik. Penawar dengan harga paling tinggilah yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Dari penawaran yang naik naik itulah terbentuk nilai tertinggi 16. Jadi Jika benar bahwa harga pasaran seperti disampaikan Pelawan sesuai posita dalam surat gugatan. Maka pastinya pada saat pelaksanaan lelang akan ada penawaran sebesar itu. Namun buktinya pada saat Pelaksanaan lelang nilai sesuai posita dalam surat gugatan tidak pernah terjadi, tidak ada orang / peserta lelang yang menawar sebesar itu yang diinginkan oleh pelawan.


17. Bahwa selain hal-hal yang tersebut di atas, dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan tidak terdapat satupun dalil-dalil ataupun buktibukti Pelawan yang menyatakan Terlawan III melakukan perbuatan melawan

hukum.

Terlawan

III

sebagai

instansi

Pemerintah

yang

bertanggungjawab melakukan pelelangan hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 18. Bahwa dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan III

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Nomor: 189 yang bersambung dengan Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor: 56. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. 19. Bahwa Terlawan III dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadap lelang objek perkara a quo, mulai dari penerimaan permohonan lelang dari Terlawan II sampai dengan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila Pelawan mendalilkan Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum. 20. Berdasar uraian fakta yang dijelaskan tadi, tampak nyata bahwa Pelawan hanya berniat mengulur waktu pelaksanaan Eksekusi saja, mencari legitimasi atas wanprestasi yang dilakukan terhadap perikatan yang telah disepakati. 21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan Terlawan III yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan, maka sudah sepantasnya dalil/alasan Pelawan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan III

mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:


Dalam Eksepsi: 

Menyatakan Eksepsi Terlawan III cukup beralasan dan dapat diterima;



Menyatakan menolak gugatan Pelawan tidaknya menyatakan gugatan Pelawan

untuk seluruhnya atau setidaktidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaard). Dalam Pokok Perkara : 

Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;



Menyatakan gugatan Pelawan

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard); 

Menyatakan pelaksanaan lelang sah dan telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang;



Menyatakan menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; atau Apabila Majelis Hakim tidak berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono). Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 02 Maret 2017 Nomor. 32/Pdt.Plw/2016/PN.Idm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------DALAM PROVISI : Menolak gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya. DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan Yang Tidak Benar. 2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya. 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Mengingat akan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 32/ Pdt.Plw/2016/PN.Idm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Pembanding semula Pelawan tersebut telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Indramayu

tanggal

02

Maret

2017

Nomor.


32/Pdt.Plw/2016/PN.Idm, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Terbanding I semula Terlawan I yang diterima oleh Kuwu Kertamulya dan Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 15 Maret 2017 , kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 16 Maret 2017 ; Memperhatikan memori banding tertanggal 20 Maret 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 Maret 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan di serahkan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 23 Maret 2017 yang disampaikan melalui Kuwu Kertamulya, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 22 Maret 2017 dan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 29 Maret 20187 melalui Pengadilan Negeri Cirebon ; Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terlawan II dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 03 April 2017, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama dan patut, masingmasing kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 4 April 2017; Menimbang, bahwa Terbanding III semula Terlawan III dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 06 April 2017, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama dan patut, masingmasing kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 12 April 2017; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 32/Pdt.Plw/2016/PN.Idm, yang dibuat

oleh Juru Sita

Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan bahwa Para pihak masingmasing kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 4 April 2017, kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 4 April 2017, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 10 April 2017, dan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 07 April 2017, telah diberi kesempatan

untuk

memeriksa

dan

mempelajari

berkas perkara

yang

dimintakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya


dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; TENTANG HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tertanggal 20 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan

Judex

Factii

Pengadilan

Tingkat

Pertama

yang

tidak

memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Sebagai dasar dan alasan mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum. -

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Penggugat d.K /Tergugat d.R adalah sebagai berikut: 1. Bahwa untuk petitum nomor 12 bahwa Terbanding II menyatakan bahwa

total

kewajiban

Pembanding/Penggugat

sebesar

Rp.

2.162.043.756,98 sedangkan terbanding III telah melelang kepada Terbanding I sebesar Rp. 265.000.000 pada tanggal 22 Maret 2016 sehingga

Pembanding/Penggugat

merasa

dirugikan

karena

Terbanding I merupakan mafia tanah yang mempunyai kekayaan di seluruh wilayah Indramayu bagian barat dan dibiayai oleh cukong WNI Keturunan China; 2. Bahwa Pembanding/Penggugat akan bertahan menguasai asset yang dilelang dengan harga murah kepada mafia tanah karena itu adalah

merupakan

satu-satunya

tempat

usaha

Pembanding/

Penggugat dan keluarga; 3. Bahwa selain Pembanding/Penggugat merasa sangat dirugikan juga negara dalam hal ini turut dirugikan jika dilihat asset yang bernilai kurang lebih Rp. 2 milyar hanya dilelang seharga Rp. 260.000.000,-;


4. Bahwa Pembanding/Penggugat bersedia melakukan kerja sama dengan Terbanding I yang pada awal mulanya Terbanding I adalah rekan yang bekerja sama sehingga pembanding siap membeli kembali 2 kali lipat dari harga lelang; Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding II semula Terlawan II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding secara

keseluruhan,

karena

dalil-dalil

Pembanding

dalam

memori

bandingnya hanya merupakan dalil-dalil pengulangan sebagaimana surat gugatan

terdahulu,

dan

dalil-dalil

tersebut

telah

diperiksa

dan

dipertimbangkan dengan teliti, baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, karenanya beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Indramayu untuk dikuatkan dan menolak Memori Banding Pembanding. 2. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak cermat, karena dasar keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya adalah terkait keberatan Pembanding/Penggugat dalam Konpensi/Terbanding dalam Rekonpensi padahal dalam perkara a quo tidak ada gugatan rekonpensi. 3. Bahwa Terbanding II menolak dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya merupakan dalil yang mengada-ada, dibuat-buat dan tanpa dasar hukum yang jelas karena Judex Factie PN Indramayu dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum secara jelas, tepat, dan benar, hal ini membuktikan bahwa Judex Factie

telah berupaya dengan baik dan benar dalam

rangka menegakkan hukum dan keadilan serta menciptakan kepastian hukum dalam perkara a quo sebagaimana yang dicita-citakan. b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie antara lain menyatakan sebagai berikut (putusan halaman-48) : Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perlawanan Pelawan dan jawaban dari para Terlawan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang


menjadi tetap dan tidak dibantah antara kedua pihak yang berperkara antara lain : 1 Bahwa benar Pelawan adalah debitur yang memiliki hutang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cq Bank Mandiri Cabang Indramayu/ Terlawan II dengan dasar Perjanjian Kredit maupun perubahan /perpanjangan kredit tersebut; 2 Bahwa benar 1(satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 625/Karanganyar dengan luas 4.274 m2 terletak di Blok Nempo Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu atas nama Pelawan yang menjadijaminan kredit Pelawan telah dilelang atas permohonan Terlawan II kepada Terlawan III dan dimenangkan oleh Telawan I pada tanggal 22 Maret 2016. c. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Judex Factie PN Indramayu telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dimana Perjanjian Kredit berikut accesoirnya, serta salah satu jaminan

kredit

SHM

No.

925/Karanganyar

telah

dilelang

dan

dimenangkan oleh Terlawan I pada tanggal 22 Maret 2016 yang telah diakui

oleh

Pelawan/Pembanding

dan

para

Terbanding/Terlawan

merupakan fakta hukum yang tetap dan tidak terbantahkan. d. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Indramayu antara lain menyatakan sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di atas dikaitkan dengan seluruh alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut (putusan halaman-50) : 

Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 925/Karanganyar atas nama Pelawan yang dilakukan oleh Terlawan III atas permohonan Terlawan II pada tanggal 22 Maret 2016 didasarkan pada Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.IDY/0013/KMK/2011 tanggal 9 November 2011 dan

Addendum

I

Perjanjian

Krerdit

Modal

Kerja

No.

CRO.IDY/0013/KMK/2011 tanggal 10 Desember 2012 (bukti surat T.II/P-2 dan T. II-2)




Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 226/2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2880/2011, tanah SHM 925/Karanganyar telah menjadi objek jaminan hak tanggungan (bukti surat T.II-7)



Bahwa dalam perjalanannya proses pembayaran angsuran kredit Pelawan kepada Terlawan II mengalami kemacetan sehingga terbitlah surat peringatan dari Terlawan II kepada Pelawan hingga surat pernyataan wanprestasi (bukti surat T.II-8, T.II-9, T.II-10 dan T.II-11) serta surat pemberitahuan lelang agunan (bukti T.II s/d T.II18);



Bahwa Terlawan II telah menerbitkan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan melakukan lelang atas obyek jaminan milik Pelawan kepada Terlawan III yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terlawan II dan Terlawan III dengan pemenuhan syarat-syarat lelang eksekusi hak tanggungan dan penentuan jadwal pelaksanaan lelang sebagiamana

peraturan

perundang-undangan

tentang

lelang

eksekusi hak tanggungan seperti surat penilaian aset, permintaan SKPT dari kantor pertanahan, serta pengumuman pelelangan objek jaminan telah diumumkan dalam media massa yang dapat diketahui oleh umum (bukti surat T.III-1 s/dd T.III-8 dan T.III-10) Menimbang, bahwa mengenai harga jual lelang yang dalam realisasinya terjual dengan nilai nominal Rp 265.500.000,- yang menurut Pelawan adalah berada jauh dibawah nilai sesungguhnya dari tanah dan bangunan yang dijadikan agunan, menurut Majelis Hakim oleh karena penentuan harga limit jual atas objek jaminan telah mengacu kepada nilai likuidasi berdasarkan laporan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Agus Fidaus dan Rekan (Bukti T.II-23) maka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum. (putusan halaman-51). e. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dimana lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan SHM 925/Karanganyar tersebut

telah sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam


Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. f. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya halaman 51 yang menyatakan bahwa ”pada dasarnya perlawanan Pelawan adalah menuntut agar perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan II dan Terlawan III adalah perbuatan Melawan Hukum, namun demikian dalam pertimbangan di atas ternyata telah dipertimbangkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan III atas permohonan Terlawan II yang dimenangkan oleh Terlawan I adalah sah menurut hukum. Hal tersebut dikuatkan dengan tidak mampunya buktibukti yang diajukan oleh Pelawan sendiri ke muka persidangan baik bukti surat P-1 s/d P-4 maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAPANUDIN dan TARJANI untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terlawan sehingga semakin memberikan keyakinan kepada Hakim ,merupakan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar. g. Bahwa mengacu hal itu, maka terlihat jelas dan terang bahwa semua perbuatan hukum Terbanding II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karenanya beralasan hukum Memori Banding Pembanding untuk ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum Judex Factie PN Indramayu sudah tepat, benar, dan memberikan kepastian hukum serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya putusan Judex Factie dalam perkara a quo sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan. 4. Bahwa Terbanding II menolak Memori Banding Pembanding selain dan selebihnya karena dalil-dalil Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum. Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding III semula Terlawan III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Terbanding III semula Terlawan III menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding secara keseluruhan, karena dalil-dalil Pembanding semula Pelawan adalah mengada - ada dan tidak berdasar, , Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut dengan cermat dan penuh pertimbangan hukum berdasarkan fakta yang ada dipersidangan ;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 02 Maret 2017 Nomor.

32/Pdt.Plw/2016/PN.Idm,

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III , ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 02 Maret 2017 Nomor. 32/Pdt.Plw/2016/PN.Idm, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; Mengingat

Undang-Undang

No.4

Tahun

1996

Tentang

Hak

Tanggungan, maupun ketentuan KUHPerdata serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 02 Maret 2017 Nomor. 32/Pdt.Plw/2016/PN.Idm, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Kamis tanggal 22 Juni 2017, oleh kami: H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh


Ketua

Pengadilan

Tinggi

sebagai

Ketua

Majelis,

H.SUTOTO

HADI,

S.H.M.Hum, dan BERLIN DAMANIK, S.H M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 4 Mei 2017, Nomor : 227/PEN/PDT/2017/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

H.SUTOTO HADI, S.H.M.Hum,

Ttd

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H

Ttd BERLIN DAMANIK, S.H M.Hum PANITERA PENGGANTI Ttd HENDAYANI, SH

Perincian biaya perkara : - Redaksi putusan …………………..

Rp.

5.000,-

- Materai…………………………….

Rp.

6.000,-

- Pemberkasan……………..……….. Penggandaan ……………………… Pengiriman ………………………... J u m l a h…………………………..

Rp. Rp. Rp. Rp.

139.000,+ 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents