PUTUSAN
Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada
peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------------------------
NOFRIYON NASIR, IR. alamat Vila Nusa Indah Blok Q.12/16 RT/RW.006/16 Desa Bojong Kulur, Kec.Gunung Putri Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TERIS MIRDAJAYA, SH,
Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Bumi Anggrek Blok S No.6 Karang Satria Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015, Sebagai Pembanding semula Penggugat ; M e l a w a n
NISMA KUMALA DEWI, alamat Bumi Anggrek Blok M No. 100 RT/RW. 03/07 Desa Karang Satria, Kec.Tambun Utara Kab. Bekasi, hal ini diwakili oleh kuasanya Erwin Haslam, S.H,
dan Ekrom
Maftuhi, S.Ag. Advokat / Konsultan Hukum, berkantor pada
kantor hukum Erwin & Associates beralamat, di nJl.
Plumpang Semper No.46, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
tanggal
27
Februari
2016,
Sebagai
Terbanding semula Tergugat ; ------------------------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut ; --------------------------------------------------------------------
Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------------------------
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Mei 2016 Nomor :
216/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; ------------------------------------------------------------
2. Berkas perkara perdata Nomor 369/Pdt.G/2015/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------------
Halaman 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 10 Agustus
2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan register Nomor : 369/Pdt.G/2015/ PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.
2.
3.
4. 5.
Bahwa antara Penggugat/kreditur dan Tergugat/debitur pada sekitar bulan
September dan bulan Oktober tahun 2014 telah mengikatkan diri pada perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
Bahwa Penggugat kembali memberikan tambahan pinjaman uang kepada
Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
Bahwa Penggugat kembali memberikan tambahan pinjaman uang kepada
Tergugat sekitar bulan Juni tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
Bahwa Total jumlah keseluruhan pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat
sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat
terhadap bangunan yang di bangun oleh Penggugat diatas tanah milik Tergugat
yang terletak di Bumi Anggrek Blok M No. 100 RT/RW. 03/07 Desa Karang Satria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi.adalah tetap menjadi milik Penggugat yang membangun.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan
Negeri Bekasi memutuskan:
1. 2.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji dan diwajibkan
mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat yang Total jumlahnya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), secara sekaligus dan
3. 4.
seketika;
Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah), setiap hari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini;
Menyatakan bangunan yang dibangun oleh Penggugat diatas tanah milik
Tergugat yang terletak di Bumi Anggrek Blok M No. 100 RT/RW. 03/07 Desa
Halaman 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
Karang Satria Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi.adalah tetap menjadi milik 5. 6.
Penggugat.
Menyatakan pelaksanaan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta
merta meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini;
ATAU:
Setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bekasi dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawabannya tertanggal 23 September 2015, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------I. Dalam Eksepsi :,
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.;
2. Bahwa Gugatan Penggugat
Tidak jelas dan kabur Atau Obscuur Lible
sehingga cacat formil dan atau tidak memenuhi syarat Formil; 1.
Bahwa gugatan tidak dinyatakan oleh Penggugat jenis gugatannya, apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, dan
fakta-fakta yang tertulis dalam gugatan Penggugat, tidak ada Perbuatan Tergugat 2.
3.
yang
Wanprestasi;
dikatagorikan
Perbuatan
Melawan
Hukum
atau
Bahwa dalil dalam Posita dipaksakan seolah olah ujug – ujug, terjadi ikatan Perjanjian
Pinjam Meminjam, tidak diterangkan latar belakang
atau asal muasalnya;
Bahwa dalam surat gugatan Posita point 1 sampai 4 disebutkan Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri pada perjanjian pinjam
meminjam namun tidak disebutkan bagaimana bentuk detailnya, bahkan kapan mengikatkan dirinya, maka Tergugat menilai Penggugat, mengada 4.
– ada ;
Bahwa dalam surat gugatan Posita point 5 , disebutkan Penggugat dan Tergugat,
bersepakat
namun
tidak
disebutkan
kenapa
terjadi
Halaman 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
kesepakatan tersebut, atas dasar apa Penggugat sebagai pemilik 5.
Bangunan di atas tanah milik Tergugat ;
Bahwa dengan tidak menyebutkan latar belakang penyerahan uang Penggugat kepada Tergugat,ada indikasi Penggugat menyembunyi kan sebuah fakta agar supaya bisa dikatagorikan sejumlah
6.
diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah pinjaman;
uang yang
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum ;
Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau Obscuur Lible, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima
3. Bahwa Sebagai pertimbangan majelis hakim karena terdapat kekurangankekurangan yang sangat substansial dalam surat Gugatan Penggugat, kiranya dapat dirujuk Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang pokoknya menyampai- kan sebagai berikut :
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna”;
Berdasarkan uraian hukum dalam eksepsi di atas, mohon agar Majelis Pengadilan Negeri Bekasi, berkenan memutuskan dalam eksepsi : -
Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat seluruhnya ;
Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas
atau Obscuur Lible
Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
II. Dalam Pokok Perkara : DALAM KONPENSI
1.
Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus eksepsi
2.
perkara A quo agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam
tersebut
di
atas secara
mutatis
mutandis
dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
mohon
dianggap
Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
Halaman 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
3.
Bahwa Tergugat menolak telah meminjam uang atau berhutang terhadap
4.
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri sebagaimana
Penggugat;
dalam berita acara Pernikahan diterangkan, bahwa :
Pada hari Jum’at, tanggal 22 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah menikah, di Ciluar Bogor, dengan Wali Nasab saudara laki-laki bernama
Abdul Fatah, dengan MAHAR ( Mas Kawin) berupa seperangkat alat Sholat, Emas 7 (tujuh) gram dan Uang Tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah), disaksikan dua orang laki-laki muslim, yang bernama Anwar Ujang dan Maulana Syarif,
berita acara tersebut ditanda tangani Penggugat dan
Tergugat sebagai Suami dan Isteri, wali nikah, para saksi dan Amil (Penghulu 5.
Desa);
Bahwa setelah pernikahan tersebut
Penggugat
dan Tergugat
telah
menjalankan hidup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri,dan tinggal
seatap seranjang,pada rumah kontrakan beralamat di Perumahan Premier Reviera Blok I No.10, Jatinegara kaum Rawamangun, Jakarta Timur, sampai kemudian Penggugat meninggal- kan rumah tinggal bersamanya dengan 6.
Tergugat dan tidak kembali lagi pada tanggal 9 Juni 2015;
Bahwa sebagaimana semestinya pasangan Suami Isteri maka segala fasilitas khususnya sejumlah uang yang diberikan Penggugat kepada
Tergugat pada kurun waktu sejak pernikahan (Agustus 2014) sampai pisah rumah (Juni 2015), adalah Nafkah suami kepada isterinya, dikarenakan pada
kurun waktu tersebut Tergugat juga menjalankan kewajiban sebagai Isteri Penggugat termasuk melayani di tempat tidur;
7.
Bahwa tidak pernah ada Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dan
8.
Bahwa Penggugat pada bulan Oktober 2014 pernah memberikan uang
9.
Tergugat;
sebesar untuk mengontrak rumah tinggal bersama Penggugat sebesar Rp 55.000.000,- dan untuk biaya hidup sehari – hari;
Bahwa pada sekitar Januari 2015, Ketika
Penggugat berinisiatip untuk
merenovasi Bangunan Rumah milik Tergugat yang berada di Bekasi untuk bisa dihuni, Tergugat
menganggap itu sebagai bentuk tanggung jawab
Suami kepada Isteri yang faktanya saat menjalani hidup Suami Isteri Halaman 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
Penggugat
dan
Tergugat
masih
mengontrak,
dengan
perencanaan
Penggugat berkata akan tinggal bersama Tergugat dirumah tersebut;
10. Bahwa pada sekitar bulan Juni - Juli 2015 bertepatan bulan Ramadlan telah terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat
menyodorkan 4 (empat) lembar kertas kepada Tergugat untuk ditanda tangani Tergugat, jika Tergugat tidak mau maka renovasi Rumah akan
dilanjutkan, dan isi surat tersebut intinya jika terjadi permasalahan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka uang biaya renovasi akan diselesaikan secara musyawarah;
11. Bahwa kemudian dalam situasi tertekan Tergugat disodori beberapa lembar kertas untuk ditanda tangani, yang isinya adalah catatan uang yang pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat di dalam kehidupan Rumah tangga;
12. Bahwa terkait dengan point 4 dalam posita gugatan Penggugat, Tergugat
menegaskan bahwa tanah seluas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) dan Bangunan permanen yang ada ditasnya, terletak di Kav. M-100 Peta
No.375, Desa Karang satria Kecamatan Tambun utara Kabupaten Bekasi ( sekarang di Perumahan Bumi Anggrek Blok M, No. 100 RT 003 RW 07, Desa
Karang Setia, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.) adalah milik
sah Tergugat sesuai dengan yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik
1936, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 29 Januari 2000, dan belum pernah dioper alihkan, dijual belikan;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat seluruhnya harus diabaikan dan ditolak;
DALAM REKONPENSI
Atas dasar pasal 132 HIR dan demi menegakkan asas Peradilan Sederhana dan menghemat biaya Tergugat Konpensi mengajukan gugat balik terhadap
Penggugat Konpensi, maka dengan adanya gugatan rekonpensi ini, Tergugat
Konpensi berubah menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2
Desember 2015 dalam perkara perdata Nomor 369/Pdt.G/2015/PN.Bks, telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut : ----------------------------------------
Halaman 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
I.
DALAM KONPENSI
1. DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi Tergugat.
-
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. DALAM POKOK PERKARA -
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
II. DALAM REKONPENSI -
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah NIHIL.
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 369/Pdt.G/2015/PN.Bks, jo. Nomor : 71/Bdg/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh
Bebet Ubaidilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding semula
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permintaan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 369/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 2 Desember 2015, Penyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan patut dan seksama pada tanggal 17 Februari 2016 ; --------------------
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding
semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi pada tanggal 11 Januari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Februari 2016 ; --
Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Terbanding
semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 01 Maret 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Maret 2016 ; ------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara (inzage) Nomor 369/Pdt.G/2015/PN.Bks, Jo. Nomor 71/Bdg/2015/PN.Bks, Halaman 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa kepada
Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masingmasing tanggal 3 dan 16 Maret 2016, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan
untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; ---------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan
semula
Penggugat
terhadap
Banding dari Kuasa Hukum Pembanding
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor
369/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 2 Desember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------------
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
memori banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------
1. Bahwa Keputusan yang demikian ini merupakan keputusan yang sangat
jelas bertentangan dengan nilai-nilai Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan serta upaya Penegakkan Hukum yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa dan Ketentuan Hukum yang berlaku. Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor : : 369/Pdt.G/2015/PN.Bks, pada Pengadilan Negeri Bekasi, telah
melakukan kekeliruan/kesalahan didalam mengambil keputusannya dan telah mengesampingkan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding.
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut :
a. Pasal 1338 KUHPdt, yang berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
b. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi,
Halaman 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan kepada alat-alat bukti tertulis Penggugat dari P-1 sampai dengan P-16.
Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima permohonan Banding Penggugat / Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Desember 2015, dalam
perkara perdata Nomor : 369/Pdt.G/2015/PN.Bks, pada Pengadilan
Negeri Bekasi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; ATAU:
Setidak-tidaknya Pengadilan Tinggi Jawa Barat dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula
Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus
Perkara Nomor. 369/Pdt.G/2015/PN.Bks dalam pertimbangan hukum serta amar putusannya
sudah sangat tepat sekai dan benar
serta sesuai dengan rasa
keadilan, dan oleh karenanya Terbanding / Tergugat menerima sepenuhnya seluruh pertimbangan 2.
Negeri Bekasi tersebut diatas. Bahwa
apa
yang disampaikan
dengan
hukum serta amar putusan Pengadilan
oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori
bandingnya adalah hanya merupakan ulangan dari dadil-dalil gugatannya pada
tingkat Pengadilan Negeri dan sama sekali tidak ada hal-hal yang baru, dan oleh karenanya alasan-alasan keberatan Pembanding / Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.
Halaman 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 369/Pdt.G/2015/
PN.Bks. tanggal 2 Desember 2015.
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari
Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding
semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama dan keberatan-keberatan tersebut
telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya haruslah dikesampingkan ; -----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama
berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :
369/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 2 Desember 2015. serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan
yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat
Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :
369/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 2 Desember 2015. patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; --------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pembanding
semula Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; --------------------------------------Mengingat,
peraturan
hukum
dari
perundang-undangan
yang
berlaku
khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
-
MENGADILI
Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------------------
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 369/Pdt.G/2015/
PN.Bks. tanggal 2 Desember 2015. yang dimintakan banding tersebut ; ----------
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------------
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami Eddy Pangaribuan, S.H.,
M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Leonardus Butar-Butar, S.H.,
M.H. dan Amriddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 diucapkan oleh Hakim ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SAIFUL ASNURI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota, Ttd
Hakim Ketua, Ttd
LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.
EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.
Ttd AMRIDDDIN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.
Halaman 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.
Perincian biaya banding : 1. Materai
2. Redaksi
4. Pemberkasan
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Rp. Rp.
6.000,-
5.000,-
Rp. 139.000,-
……………………………………………………………………………..……..……...+ J u m l a h
…………………………………………..
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2016/PT.BDG.